Hak kebebasan berpendapat

Hak Kebebasan BerpendapatArjuna Naiggolan 2013170305

Christina Willy 2013170085

Pinnesia N.Ratmono 2013710050

Santi T.N Septianti 2013170867

Tomy 2013710205

Hak asasi manusia merupakan hakdasar yang secara kodrati melekat

pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu

harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh

diabaikan, dikurangi, atau dirampasoleh siapapun

Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi danmemperoleh informasi yang diperlukan untukmengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi denganmenggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Tap MPR No. VII/MPR/1998 pasal 14

Setiap orang berhak atas kebebasanberpendapat dan berekspresi, dalamhal ini mencakup kebebasan untuk

berpegang teguh pada pendapattertentu tanpa mendapatkan

gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan

informasi dan ide/gagasan melaluimedia apa saja tanpa ada batasan.

DUHAM PBB Pasal 19

Resolusi Majelis Umum PBB ps 19

(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpacampur tangan (pihak lain).

(2) Setiap orang berhak atas kebebasanberekspresi; hak ini termasuk kebebasan untukmencari, menerima dan memberikan informasidan ide/gagasan apapun, terlepas daripembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni ataumelalui media lain sesuai dengan pilihannya.

(3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalamayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dantanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapatdikenai pembatasan tertentu, tetapi hal(pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuaidengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) oranglain

b) Melindungi keamanan nasional, ketertibanumum, kesehatan ataupun moral umum/publik.”

Pembatas Kebebasan Berpendapat

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya

pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan olehundang-undang dengan maksud semata-mata untukmenjamin pengakuan dan penghormatan terhadaphak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu

masyarakat yang demokratis.

DUHAM PBB Pasal 29 Ayat 2

10 Prinsip Kebebasan Berpendapat

1. Bebas dan dapat mengekspresikan diri, untukmencari, menerima & menyampaikan informasi, ide serta gagasan tanpa batas.

2. Mempertahankan internet & semua bentukkomunikasi lainnya dari gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik dan swasta

3. Membutuhkan dan membuat media yang terbukaberagam sehingga dapat membuat keputusanberdasarkan informasi yang baik & berpartisipasipenuh dalam kehidupan politik.

4. Berbicara secara terbuka dan sopan tentangsegala macam perbedaan manusia

5. Mengizinkan untuk tiada yang tabu dalamdiskusi & penyebaran pengetahuan

6. Tidak melakukan ancaman kekerasan sertatidak menerima adanya intimidasi kekerasan.

7. Menghormati orang yang meyakini suatu haltetapi bukan berarti atas isi keyakinan ataukepercayaannya.

8. Semua berhak atas kehidupan pribadi tetapiharus menerima pengawasan jika itu adalahdemi kepentingan publik

9. Mampu melawan penghinaan pada reputasitanpa mengganggu atau membatasi perdebatanyang sah

10. Bebas menantang batasan kebebasanberekspresi & informasi selama ini berdasarkanalasan untuk keamanan nasional, ketertibanumum, moralitas & perlindungan kekayaanintelektual

Muhammad Arsyad

Pria asal Makassar ditahan di KepolisianDaerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat karena statusnya di BBM. Kala itu iamenulis “No Fear Ancaman Nurdin Halid

Koruptor!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!!!”

Pada 9 Juli 2013 Arsyad dilaporkan anggotaDPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir ke

kepolisian. Kerabat dekat Nurdin Halid inimenganggap Arsyad telah menghina &

mencemarkan nama baik Nurdin Halid.

Kini, Arsyad telah mendekam di rumah tahananPolda Sulselbar sejak 9 September 2013 dan

dijerat dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub

Pasal 335 KUHP.

Namun, seseorang bernama Nawawi membelaarsyad agar kasus ini dapat dihentikan karena

Arsyad memang tidak dapat dijerat dengan pasalpencemaran nama baik, dikarenakan pendapat

yang disampaikannya mengandung fakta.

Disamping itu Erasmus dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga tidak setuju dengan

penahanan yg dijatuhkan kepada Arsyad.

Pembungkaman

Deputi Direktur Lembaga Studi dan AdvokasiMasyarakat (ELSAM) Zainal Abidin melihat

kasus ini adalah salah satu dari banyak kasuspembungkaman terhadap kebebasan

berekspresi dan menyatakan pendapat.

Menurut Zainal Jika kasus-kasus semacam Arsyadterus dibiarkan, hal ini akan mengancam

demokrasi, dan salah satu pilar demokrasiadalah pers.

Zainal juga mengatakan untuk melihat Pasal 19 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal tersebut menyebutkan duabatasan dalam berekspresi dan berpendapat, yaitu jika ekspresi tersebut digunakan untuk

propaganda perang dan dapat menghasut ataumenimbulkan suatu konflik.

Sedangkan untuk pasal penghinaan tersebutharuslah dilakukan di muka umum.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, juga menambahkan kebebasan

berpendapat tidak boleh langsungberujung pada pemidanaan. Kebebasanmasyarakat untuk berpendapat harusdilindungi apalagi pendapat tersebut

didukung dengan fakta dan data

Kesimpulan

Jadi ini merupakan ketidakadilan dalamberekspresi. Karna Setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasiuntuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi denganmenggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Thank you