Grand disain SPIP di bppt 2013.PDF

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGII B P p r l

Jl. M,H. Thamrrn No.8, Jakarta 10340Telp, [021 ] 316 82CC-8224, Fax. 390 4537 http://wv v.bPPt.go id

NomorSifatLampiranPerihal

Jakarta, 25 Juni 2013

B- 137 /SETAMA/BPPT NII2O1 3Biasa1 (satu) berkas.Disain Penyelenggaraan SPIP di BPPT

Kepada Yth,

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

d i . -

Jaka r ta .

Dengan hormat,

Dar i hasi l pelaksanaan dan penyelenggaraan Sistem Pengendal ian Inter.

Pemerintah (SPIP) di l ingkungan BPPT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5C

Tahun 2008 tentang SPIP dan Inpres Nomor'1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dar

Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, maka bersama ini d isampaikan Disain

Penyelenggaraan Slstem Pengendal ian Intern Pemerintah (SPIP) di BPPT.

Demik ian d isampaikan, a tas perhat ian dan ker jasamanya d iucapkan ter imakasih

Tembusan Yth.

1. Kepala BPPT (sebagai Laporan) .2. lnsoektur BPPT

7^Lr--=l

L-! - -

t_-L----

L-t--.-

+-rl_-t - -

t_-L--a

L-rL-a

t_'_at

t_-L -

;rr-aLL -

L-L=-,4

L_r-a

L:rL .

L-r---t

L-r - l

L') - ,

L]rr - l

fr--l

Lr:-

L-r-I

L_L-l

Lr-t

L-r;.-__-

Ur - l

L_r-,I

L-r--I

l -s_i:

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemer intah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sis temPengendalian Intern Pemerintah [SPIP) Pasal 2, Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi [BPPT) wajib menyelenggarakan SPIP.

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis,BPPT perlu menyusun suatu disain penyelenggaraan SPIP yang dapat mendorongpercepatan penyelenggaraan SPIP.

Disain penyelenggaraan SPIP ini memuat informasi tentang penyadaran SPIP bagipejabat dan pegawai di BPPT yang meliputi :

1 . Konsep Dasar SPIP.

2. Tahapan Pelaksanaan SPIP.

3. Evaluasi Penyelenggaraan SPIP.

4. Rencana Tindak Penguatan Terhadap 5 Unsur SPIP.

Berdasarkan informasi yang disaj ikan tersebut, pejabat dan seluruh pegawai

diharapkan mempunyai kesamaan persepsi dalam membangun dan menerapkan SPIP

dalam pelaksanaan tugas di BPPT.

Disa in in i masih jauh dar i sempurna, sehingga masukan dan saran perbaikan dar i

berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan,

fakarta, Juni 2013

M.Si

ris Utama,

Disain Penl,elsattrraan Sistent Pengendalian [ntern di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPD i

=tr....-.l

L-I - . -

L-L-.al

l - - -

' - T

L-L - t

L-'-a

L-r{L-1

L-t1

t_-t - 1

L-t-,-

L-t:a

t_-flLw 1

L-t-1

L-=w 1

L-L1

L-l-.

?u1

l_j1

L-L.

LgL-L+4Lr_1

t_g l

L\4L_-

{L>-.., t t

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUMPENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADANPENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI1.1. Latar Belakang1.2. Dasar Hukum1.3. Tujuan1 .4 . Man fa 'a t . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5. Ruang Lingkup1.6. Metodologi Pengembangan SPIP . . . . . . . . . . .

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERNBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI2.1. Struktur 0rganissi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi . . . . . . . . . . . . . .2 .2.Peran Badan Pengkaj ian dan Penerapan Teknologi . . . . . . . . . . . . .2 .3. Fungsi Badan Pengkaj ian dan Penerapan Teknologi . . . . . . . . . . . . .2.4. Loglka Pro gram Kegiatan Badan Pengkaj ian dan Penerapan Teknologi2.5. Pendefinisian Kegiatan Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi . .2.6. Penyelenggaraan SPIP di l ingkungan Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi2.7. Penentuan Pr ior i tas Tujuan SPIP . . . . . . . . . . . .

BAB III RENCANA KERJAPENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADANPENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOTOGI3.1. Penguatan Lingkungan Pengendalian

3,1.1-. Areas of Improvement Unsur Lingkungan Pengendalian ... . . . . . . . . . . .3 .1.2. Prakondis i L ingkungan Pengendal ian . . . . . . . . . . . . . . .3 .1.3. Rencana Tindak Penguatan L ingkungan Pengendal ian . . . . . . . . . . . . . . .3.1.4. Term of Reference Rencana Penguatan Lingkungan

Pengenda l i an . . . . . . . . . . . . . . .3.2. Rencana Kerja Penilaian Risiko

3.2.1. Areas of Improvement Unsur Penilaian Risiko3.2.2. P rakondisi Penilaian Risiko3.2.3. Rencana Tindak Penilaian Risiko3.2.4. Term of Reference Penilaian Risiko

3.3. Rencana Ker ja Kegiatan Pengendal ian . . . . . . . . . . . . . . .3.3,1. Areas of Improvement Kegiatan Pengendalian3.3.2. Prakondisi Kegiatan Pengendalian3.3.3. Rencana Tindak Kegiatan Pengendal ian . . . . . . . . . . . . . .3 .3.4. Term of Reference Kegiatan Pengendal ian . . . . . . . . . . . . . .

halaman

I

i i

1

a

+

6n

n

o

10

1,1

l . J

1I

2J

3

1 -1 J

141,6L71B

1B1B1B1B202020222222

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

=t

L-. - , 4

l_-L _ a

L-L {

L-r-4

L-HL,*-

LL--

L-ts{L-u--

l_L4

;u

L-.-1

L-rt -1

L-rrt - 1rr . 1r.. -

L..--

LL1

l_a:-,

L-t--

L-a -

t_t:a

L-.--

L-u {

Ur_I

Ur - l

t_L--t

L. tt -s-[ . !

3.4. Rencana Kerja Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.1. Areas of Improvement Informasi dan Komunikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.2. P r akondis i Penyelen ggaraan I nfo rmasi dan

K o m u n i k a s i . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.3. Rencana Tindak Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi . . .3.4.4. Term of Reference Penyelenggaraan Informasi dan

Komunikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5. Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemantauan SPIP

3.5 .1 . Areas o f Improvement Pemantauan SPIP . . . . . . . . . . .3.5.2. Prakondisi Penyelenggaraan Pemantauan SPIP3.5.3. Rencana Tindak Penyelenggaraan Pemantauan SPIP3.5.4. Term of Reference Penyelenggaraan Pemantauan SPIP

BAB IV PENUTUP4.1. Hal-Hal Yang Perlu Diperhat ikan

4.1.1. Penyusunan Disain Tidak Bisa Di lakukan Secara General isasi . . .4.7.2. Keterbatasan f umlah dan Kompetensi I nternal Auditor

4 .2 . Komi tmen Da lam Melaksanakan Penye lenggaraan SPIP . . . . . . . . . .

KERANGKA ACUAN KEGIATAN1. Penguatan LingkunganPengendal ian BPPT2. Peni laian Risiko BPPT3. Pengendal ian BPPT4. Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi BPPT5. Penyelenggaraan Pemantauan SPIP BPPT

LAMPIRAN-LAMPIRAN1. Daftar SOP Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPT2. Dokumentasi-Foto Penyelenggaraan SPIP di l ingkungan BPPT

222223

2424

1 AL A

1 AL A

252525

2B31353739

2626262626

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf) iii

BAB I

GAMBARAN UMUM

=tL; a

l_-P:l l

L-L-a

L-r<a

L--LL-.

L11

L-

-L.-at_-'.-aI-r-aL-.-a

L-=v1

L-rg

L4LL--al

L-9Lt 1

L.=

.q

t--t--

L-L-1

l_r-

L-

L,t

t_r---I

i_l1

L--li

qL)--, r t! -

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTER,N

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Penerapan konsep kendali melekat (soft control) secara terintegrasi ke dalam kegratandan t indakan di l ingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi [BPPT),sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SisiemPengendalian Intern Pemerintah [SPIP), memerlukan suatu strategi dan perencane\anuntuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Gambaran umum desainpenyelenggaraan SPIP meliputi latar belakang penyusunan desain penyelenggaraailsPIP BPPT, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang l ingkup, dan metodologipengembangan SPIP,

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) pasal 2 ayat t1lmenyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota,wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,disamping itu juga dinyatakan dalam :

L. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan KualitasAkuntabil i tas Keuangan Negara pada diktum kedua disebutkan bahwa mempercepatpenyelenggaran SPIP untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintahyang efisien dan efekti f , pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaanaset Negara yang tertib dan akuntabel serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pada diktum ketiga disebutkan bahwa mengintensifkan peran AparatPengawasan Intern Pemerintah [APIP) di l ingkungan masing-masing dalammemberikan keyakinan yang memadai atas terselenggaranya SPIP, memberikanperingatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta meningkatkankuali tas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Instruksi Presiden Nomor L Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi Tahun 2013 pada Lampirannya di Nomor 74 disebutkanbahwa Aksi Penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal [SPI) yang menekankanpada soft control dengan penanggung jawab BPKP dan instansi terkait yakniKementerian Lembaga/ Pemerintah Daerah, yang mempunyai kri teria keberhasilanPeningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan danberkurangnya peri laku korupsi dalam organisasi pemerintah serta ukurankeberhasilannya :

a. Laporan hasil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis r isiko.

b. Laporan hasil monitoring lanjutan perbaikan SPI pada Instansi Pemerintah.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf)

v:.

<a

s a

!-*.t

L{

L_; -

LL--

LPt--

Lt-a

t_E1

;

L-4

L-ru 1

L-u_--

L-ru__-

L-,:tl

L-r-t,

L-r-a,

LrL I

L\-

LL.

LLT'

L,1L:! a

JF--al

LrE_,1

Lili r

c. Penyusunan dokumen disain penyelenggaraan SPIP.

Atas dasar hal tersebut diatas dan dalam rangka mengarahkan penyelenggaraan SPIP,maka BPPT perlu menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP yang berisi strategi danrencana kerja lebih deti l tentang penyelenggaraan SPIP di BPPT.

r.2. Dasar Hukum

Penyelenggaraan SPIP di l ingkungan BPPT didasarkan pada beberapa aturan berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah f lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1.27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB90);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang PercepatanPeningkatan Kualitas Akuntabil i tas Keuangan Negara.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor L Tahun 2013 tentang AksiPencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 201.3.

4. Peraturan Kepala BPPT Nomor 347 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentangPenyelenggaraan SPIP di l ingkungan BPPT.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP adalah :

1. Mengintegrasikan rencana pengembangan SPIP di l ingkungan BPPT sesuai denganPP 60 Tahun 2008 .

2. Mendorong untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP di BPPT.

3. Mengarahkan aktivitas pengembangan dan mengukur keberhasilanpenyelenggaraan SPIP.

4. Terumuskannya strategi dan rencana kerja penyelenggaraan SPIP BPPT,

5. Arah pengembangan penyelenggaraan SPIP di BPPT lebih efekti f dalam mencapaitujuan yang diamanatkan oleh SPIP.

I.4. Manfaat

Manfaat Desain Penyelenggaraan SPIP BPPT adalah sebagai berikut:

1.. Memberikan dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh sehingga terciptaketerpaduan antara sub-sub unsurnya (hard contro[) dan penciptaan kulturpengendalian (soft control) dalam aktivitas sehari-hari BPPT;

2. Memberikan dasar perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP BPPT;

3. Memberikan dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuanpenyelenggaraan SPIP di BPPT;

4. Memberikan dasar pemantauan dan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan

SPIP BPPT.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 2

+tL1 - a

L'l.=-=.l

L-t-a

L-q

L-HLE .

L-r- -l

L_r.--aL-ra,- 1

L*L-rr)---

L-L-rr---Q

L-L4

L'r---

L.-t)

L_rL1

L-rv-

L-r---l

;l'--1

L-r - . i

L-r {

t_> - ,

t_LI

LL=t

LL--

t-;-

1.S. Ruang Lingkup

Ruang l ingkup Desain Penyelenggaraan SPIP BPPT mencakup penyelenggaraan masing-masing unsur SPIP yang bersifat strategis organisasi dan kegiatan teknis operasional.

L,6. Metodologi Pengembangan SPIP

Metodologi yang digunakan dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPIP BPPTmengacu kepada :

1. Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan :

a, Peraturan Kepala BPKP Nomor PER 1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009dan kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1390/K/SU/20L1 tanggal 10November 2011 tentang Desain Penyelenggaraan SPIP BPKP.

b. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-687/K /D412012 tanggal 25 Mei 201,2tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP di l ingkunganInstansi Pemerintah

2. Peraturan Kepala BPPT Nomor 347 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011- tentangPenyelenggaraan SPIP di l ingkungan BPPT.

Metodologi d imaksud mengikut i s ik lus tahapan penerapan suatu konsep yai tu mula idari pemahaman, pemetaan, pembangunan infrastruktur pengendalian, internalisasi,dan pengembangan berkelanjutan SPIP, sebagai berikut :

L Knowing, yakni pemahaman dan penyamaan persepsi melalui kegiatan pelaksanaansosia l isas i .

2. Mapping, yakni pemetaan terhadap kondisi dan tujuan melalui kegiatan DiagnosticAsessment [DA) dan Identif ikasi Risiko ( lnternal Control Map).

3. Norming, yakni membangun pondasi/ infrastruktur sistem melalui kegiatanpembuatan kebijakan sampai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

IPeraturan-peraturan intern), Workshop, pengembangan kompetensi (diklat).

4. Performing, yakni Pemanfaatan SPI dengan kegiatan monitoring dan evaluasi atasoelaksanaan SPIP.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badqn Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 3

L-, - |

L-L: .

L-L_a

L'r_a

i_-t---4

t_-i<r - J

LL--

LL{

l_4

LJ-a

l_. - 1

;

L-4

L-a -/), -

u--l

L-L1

L.:u--

LL'1

L-t 1

Lr a

L., 1

l_w 1

L-L 1

t_t_tl

t-r_l

t-, 1

t_--1

L-r - {

F l

i

b.t

-!

b-t

\{' - { t

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BADAN PENGI(AIIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Strategi Penerapan SPIP berisi penyiapan persyaratan sebelum rencana penerapan SPIPdioperasionalkan. Untuk itu, bab ini menguraikan bagaimana membangun kepedulian darisetiap personel tentang peranan penyelenggaraan SPIP dilingkungan BPPT, amanatpenerapan SPIP, penetapan dan perumusan tujuan SPIP bagi BPPT, penetapan tahapanpengembangan SPIP, penetapan unit kerja yang menjadi prioritas pengembangan SPIP, sertapeta strategis untuk efisiensi dan efelitivitas kegiatan operasional.

2.r. Struktur Organisasi, Visi Misi dan Tujuan Strategis Badan Pengkajiandan Penerapan Teknologi

Sesuai Keputusan Kepala BPPT Nomor : L7O/Kp/KA/BPPT/lV/2006 tanggal 21 April 2006,BPPT mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BPPT

=rLL*_a

Lr-I

L-i - - -

L-l----

L-t - l

LL-..

LL--

L-r.

=. 1

L.-t

L_,--1

L_rt - 1

L'L-__-

Lr. - 4

L-L-4

L_.

.

.r:r:

's:rril:=

Badan Pengkaiian dan Penerapan Teknologi mempunyai Visi :

Pusat Unggulan Teknologi Yang Mengutamakan Kemitraan dan Pemanfaatan ;lssil RekayasaTeknologi Secara Maksimum (100, 50,2025).

M i s i :

1.. Memacu perekayasa Teknologi untuk meningkatkan daya saing industri ;

2. Memacu perekayasa teknologi untuk meningkatkan pelayanan public insi:ansi peme-rintah:

3. Memacu perekayasa teknologi untuk meningkatkan kemandirian bangsa.

Untuk mewuiudkan visi dan misi BPPT ke dalam program-program yang akandilaksanakan maka ada4 (empat) tuiuan Strategis yang ingin dicapai BPPT yaitir :

1. Menyusun kebijakan dan rencana makro nasional di bidangteknologi;

2. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum yang akuntabel;

3. Memberikan pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologiuntuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah;

4. Memberikan rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan auditteknologi.

Sesuai dengan tuiuan Strategis yang telah ditetapkan tersebut, sasaran Strategis adalahsebagai berikut:

1. Tersusunnya kebijakan dan rencana makro nasional dibidang teknologi dengan IndikatorKinerja Utama IKUJ adalah 1 buah Rancangan Kebijakan Terkait dengan Sistem NasionalAuditTeknologi.

2. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum dan layanan teknologiyang akuntabel dengan IKU (11 L0% peningkatan jumlah SOP yang diterapkan dalammendukung pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi; (2) penyelenggaraanadministrasi pemerintahan yang akuntabel dengan nilai baik; dan [3J pengukuran danevaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dengan nilai baik

3. Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologiuntuk meningkatkan daya saing industri dan pelayayan publik instansi pemerintah dengan IKUyaitu tingkat pelayanan publik dan pelayanan teknologi dengan indeks kepuasan masyarakatdengan mutu baik.

4. Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi dengan IKU B buah rekomendasi teknologiyang diterapkan oleh mitra.

5. Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan instansipemerintah dengan IKU berupa 1 buah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan di industri,dan 1 buah rekomendasi audit teknologiyang diterapkan di instansi pemerintah.

6. Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri danpelayanan publik instansi pemerintah dengan IKU berupa 1 buah intermediasi yangditerapkan di instansi pemerintah dan L buah intermediasi yang diterapkan di industri.

Disoin Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badsn Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 5

n-t

lr

- . -

--r-=

-!

-+

.1T

flt lI.-1

TUGASPOKOKBPPT

Adapun Struktur Renstra Badan Pengkaiian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 2OlO -2014 nampak pada gambar berikut:

RPJMN

r--------_--

II RENSTRA BPPTI

usIMISI

t--

Lt - --

I-r-tL-t--

t_-r-{

L-w. 1

L-L1

LL-

l_v -

t_r - 1

1_.L-.at

Lt --a

Lt 1

LL.

t_r - 1

L. - -

L.11

L.Lt

L?:>---

L.L--,

LL-rt

L-ri . r

! ti ri

i

i

DIPA + RKAKLRENIA dan

RKT

RENCANAKINERIA

tIMATAHUN

SasaranStrategis (IKU &

Target)

t pK-l ,#

2.2. Peran Badan Pengkajian dan Penerapan Telorologi

Sesuai Keputusan Kepala BPPT Nomor : L70/Kp/KA/BPPT/lV/2006 tanggal 21 April 2006,

BPPT mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang Pengkajian dan Penerapan

Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

mencakup 5 peran sebagai berikut:

L. Intermediasi Teknologi, adalah kegiatan untuk membantu proses alih teknologi yang

berperan penting dalam menumbuhkan inovasi, khususnya di sector industry/UMKM

melalui upaya membangun jaringan komunikasi dan kolaborasi antara penyedia dan

pengguna teknologi.

2. Technology Clearing House, adalah kegiatan untuk menilai atau menyatakan bahwa suatu

teknologi layak untuk diterapkan di suatu Negara atau untuk konteks tertentu disuatu

Negara; dan atau berperan memfasilitasi penghimpunan dan pertukaran informasi,

keahlian dan/atau produk teknologi tertentu.

3. pengkajian Teknologi, adalah kegiatan dalam rangka memberikan nilai tambah atas suatu

produk yang dihasilkan industri ataupun pemerintah melalui kajian teknologi.

Disain Penyelenggarsan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Yt

L-r.- a

LL * -

L-L{

L-L4

L-r1- -a

L-L-r.

=L - 1

L-L-rs.rr]- -aL-.-t

L-.-aL-.,-ta

L-=t - .4

L-=.-1

L-=

t , a

L-:. - q

L.-tLr={

L

=

A

5 .

Audit Teknologi, kegiatan untuk memverif ikasi dan mengklarif ikasi terhadap suatuteknologi yang sudah digunakan oleh industry/ instansi/ masayarakat terhadap suatustandar yang telah ditetapkan.

Solusi Teknologi, kegiatan untuk memberikan beberapa alternatif pemecahan masalahsekaligus penyusunan strategi pemecahan masalah untuk mendapatkan solusi tebaik atasmasalah teknologi yang dihadapi oleh industri dan pemerintah.

2.8. Fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

BPPT dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggara fungsi :

1 . Pengkaj ian dan penyusunan kebi jakan nasional d ib idang pengkaj ian dan penerapanteknologi;

2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;

3. Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instasi pemerintah dan swastadibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi danpengembangan kapasitas serta membina al ih teknologi;

4 . Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan admin is t ras i umum dib idang perencana-anumum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan,hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

2.4. Logika Program Kegiatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh BPPT diarahkan untuk mencapai tujuannya ataumenjalankan perannya dalam melaksanakan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yangmengarah pada pencapaian v is i dan mis i BPPT.Untuk meyakinkan hal tersebut, kegiatan BPPT mengikuti suatu alur yang logis antaramisi/tujuan dengan program atau kegiatannya.

Penerapan l ima unsur SPIP d i laksanakanakuntabil i tas seluruh kegiatan BPPT sepert iPeraga 2.1. yangtertera diatas.

menyatu serta menjadi bagian integral darid igambarkan dalam perspekt i f SPIP BPPT pada

Alur Logika Program [ALP) keseluruhan kegiatan BPPT ditunjukkan oleh garis logis kegiatandalam program dan kegiatan ke dalam pencapaian misi dan visi sebagaimana tertuang dalamPeraga 2.2. Dalam peraga tersebut terl ihat secara umum kegiatan utama dari BPPT. Tujuandan sasaran kegiatan melekat terutama dalam l ingkup organisas ional dan operas ionalpersoni l BPPT.

Disain Penyelenggaraon Sistem Pengendalian lntern Bqdan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

7-t

r - a

t-

i_-t---a

t-i{r - J

LL{

t_ts-t1

L-L--{

I7z

t -t4

t -

-t--t -1

L-L-1

I

rw 1

Lt-aat -t 1

t_,J

L-

-

V1

LL.

t_-11

t1

LfL -'-{tt-t - 1

t__{

r-I

I

1F ^,s

Peraga 2.2. Alur Logika Program/Kegiatan Badan Pengkaiian dan Penerapan

Teknologi.

Peraga 2.2. Alur Logika Program KegiatanBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kegiatan

l. Rancang Bangun PabriMndustri PupukBerimbang.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi SkalaKecil.

3. Teknologi Pengendalian dan Mitigasi DampakPemanasan Global

4. Teknologi Efisiensi Pernanfaatan Sumber DayaAir

5. Pengkajian dan Penerapan Inkuhasi Teknologi6. Pengkajian dan Peneragan Audit Teknologi7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (PC USG, Perisalah, U{OS)8. Rancang Bangun Pesawat UdaraNir Awak

(PUNA)

Menyusun kebijakandan rencana makronasional dibidang

teknologi.

Bidang Prioritas:1. Ketahanan Pangan2. Energi3. Lingkungan Hidup

dan PengelolaanBencana

4. Daerah Tertinggal5. Inovasi Teknologi6. Lainnya:

Polhukam

Melaksanakanpembinaan dan

pelayanan administrasiumum yang akuntabel,

Memberikan pelayananinovasi, difusi dan

pengembangankapasitas serta alih-teknologi untukmeningkatkan dayasaing industri danpelayanan publik

instansi nemerintah,

1. Peningkatan dan Pembangunan LabBPPT terpadu.

2. Peningkatan kemandirian Daya SaingIndustri dan UMKM berbasis teknologi

3. Pengkaiian dan Penerapan KebijakanTeknologi

4. Pengembangan Teknologi pembenihanikan nila unggul.

5. Pengembangan teknologi pengolahanhasil perikanan dan peternakan

6. Bioremediasi lahan pertanian dipulaujawa

7. Teknologi hiperspectral untuk pemetaansentra produksi pertanian

B. Pengkajian dan Penerapan Teknologiproduksi obat generik dan obat herbal

9. Pengembangan, pemanfaatan danpemeliharaan tsunami Bouy dalamprogram ina-TEWS

10. Pengkajian dan Penerapan Teknologienergi bersih

11. Pemanfaatan Dimethyl Ether (DME)sebagai bahan bakar rumah tangga

12. Pangembangan Industri energi listriktenaga surya (solar cell)

13. Pengkajian dan Penerapan teknologiinformasi untuk pernerintahan dan industri

14. Pengkajian dan penerapan teknologi untuktransportasi massal

15. Pengkajian dan Penerapan teknologimanufaktur untuk energi dan pangan.

16. Teknologi komunikasi dan system informasipertanian

1. Memacuperekayasaanteknologiuntukmeningkatkandaya saingindustri.

2. Memacuperekayasaanteknologiuntukmeningkatkanpelayananpublik instansipemerintah.

3. Memacuperekayasaanteknologiuntukmeningkatkankemandirianbangsa

Pembangunan :rnguatan SIN:l.Sumberdaya Iptek2.faringan Iptek

ngkatan P3IPTEK:1. Bialogi Molekuler,

Bioteknologi danKesehatan

2. Ilmu PengetahuanAlam

3. Energi, EnergiBaru danTerbarukan

Memberikanrekomendasi

penerapan teknologidan melaksanakan

audit telitrologi.

"Pusat UnggulanTeknologi yangmengutamakankemitraan danpemanfaatanhasil rekayasateknologi secaramaksimum(100, 50,2025)

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan PenerapanTeknolagi IBPPT) B

a

Lr - a

L-L a

L-r--a

L-L--

L--Lr--J

LIJ

L..-a

L.-aL4

L.-{

L_u-1

L-rL-1

L-w1

L.=L - 1

L-.--

L-,*1

La -

L..

=v-

Lv1

L-r--at

L-L-'

Lr:t - l

Lr -

LL I

Li_'t-a -

l . -

2.5. Pendefinisian Kegiatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kegiatan BPPT dapat dibagi ke dalam 2 konteks yaitu kegiatan manajerial [Program Generik)dan kegiatan operasional [Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

1. Kegiatan Manaierial

Kegiatan manajerial merupakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelayanan internaldalam rangka peningkatan pelayanan eksternal.Dukungan Manajemen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas teknis BPPT lainnyaadalah pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi, penyelenggaraanadministrasi pemerintahan yang akuntabel, dan pengukuran dan evaluasi kinerja ataspelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta peningkatan sarana dan prasarana aparaturBPPT. Pendefinisian kegiatan kegiatan tersebut diuraikan sbb :

a. Dukungan Manaiemen BPPT

Tindakan manajemen yang penting adalah berupa merencanakan kinerja danmengupayakan penyediaan anggaran untuk pelaksanaannya. Kinerja yang didukungdengan anggaran yang cukup akan memberikan jaminan memadai output berkuali tas.Tindakan manajemen dalam perencanaan dan penganggaran kinerja adalah prosesmerencanakan kinerja yang didukung dengan anggaran memadai dan memperolehpersetujuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia IKEMENKEU-RI) sehinggadapat digunakan oleh BPPT dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

c.

Pemantauan Capaian Kineria Manaierial

Pemantauan capaian kinerja manajerial adalah t indakan manajemen mengendalikanseluruh kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan kegiatan tersebut telahberjalan sesuai rencana sekaligus menghasilkan capaian kinerja sebagaimana yang telahditargetkan. Pemantauan membantu manajemen untuk mengambil keputusan atautindakan strategis yang diperlukan j ika kinerja t idak mencapai target.

Pengkomunikasian dan Pertanggungiawaban Anggaran dan Kineria UnitOrganisasi

Pengkomunikasian dan pertanggungjawaban anggaran dan kinerja adalah t indakanmanajemen memanfaatkan media informasi dalam rangka menjalankan fungsiakuntabil i tas atas penggunaan anggaran sebagai alat menghasilkan kinerja unitorganisasi. Pertanggungjawaban manajemen atas kinerja unit organisasi harus sesuaidengan ketentuan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d. Penetapan Kebiiakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah t indakan pimpinan dalammembuat dan menetapkan kebijakan mendapatkan, memanfaatkan, sertamengembangkan kapasitas/kompetensi SDM dalam rangka mendukung kegiatan BPPT.

b.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian don Penerapan Teknologi (BPPT)

=rt_L - a

L-i:I

r-a

r-.{

L-i<L_J

t_-LJ

t_i-<,1

t_--Lt - 1

;

L-4

L-L-a

t_-L1

1_-.--1

t_.rr-1

L-t---

t_-L--

L.J

L-

..-aLv-

L.t--4,

L.-tL4

L--t a

L-L--

L]-.C

L-r---

L^. -

Termasuk di dalamnya, membentuk struktur/formasi/distr ibusi SDM berdasarkankebutuhan BPPT dalam jangka pendek.

2. Kegiatan Operasional Badan Pengkaiian dan Penerapan Teknologi

Kegiatan operasional merupakan kegiatan-kegiatan untuk melakukan pelayanan eksternalBPPT dan bersifat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT.

Kegiatan 0perasional BPPT diimplementasikan dalam program Pengkajian dan PenerapanTeknologi [PPT) yang mencakupl2 kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Teknologi Pangan

b. Bidang Teknologi Kesehatan

c. Bidang Teknologi Informasi

d. Bidang Teknologi Energi Bahan Bakar

e. Bidang Teknologi Energi Kelistr ikan

f, Bidang Teknologi Material

g, Bidang Teknologi Transportasi

h. Bidang Teknologi Manufaktur

i. Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan

j. Bidang Teknologi Sumberdaya Alam

k. Bidang Teknologi Kebencanaan dan L ingkungan

l. Bidang Kebijakan Teknologi

2.6. Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakterist ik, fungsi, sifat, tujuan dankompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konseppengendalian intern terhadap kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja (Satker) yang berada di BPPT.

Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lakukan pengintegrasian antarunsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang di laksanakan dalam mengembangkanmasing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP.

Penyelenggaraan SPIP di l ingkungan BPPT dimulai dari pemahaman terhadap 5 peranstrategis BPPT.

Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran BPPT dan definisi SPIP dalam PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka penyelenggaraan SPIP pada BPPT merupakan suatuproses yang integral atas t indakan manajerial dan kegiatan operasional yang di lakukan secaraterus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada BPPT, untuk memberikankeyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan BPPT melalui:

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Bodan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf) 10

*-tL-i.- I

L-L=-a

l_-!:a

L-r*-4.

L--

t_-l- -ra

l_-L--t

t_-L.1

L-' 1

t_-L---

l_-L---

;

L-.--al

L'=v1

L-L-.4

L.r. - -

L-.-1

Ll -

L-.--

L..rL-a,

L.-t

L-L-,-,

L.)-,

Lv1

L-:l --lt

Lt--I

Li:'-

L. - t

L! ! t

L. Kegiatan yang efeliitif dan efisien;

2. Keandalan pelaporan keuangan;

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

4. Pengamanan aset dilingkungan BPPT.

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari

akuntabilitas seluruh kegiatan BPPT seperti digambarkan dalam perspektif SPIP BPPT pada

peraga 2.1- berikut:

w5ff. t ".4to; . * ; . - , - . , . . - : . , - . : - . , - - i .+, ' ' - . " " - g ies*sc+*. 'F - i

; . . . . . . . f , . : l , . . 1 : .

lNFotsu*sl Otll KOI| U'qKAsl: " . : ' . : " . : ' ' ' '

KEGIATAN PENGENDALIAN

2.7. Penentuan Prioritas Tujuan SPIP

Dikaitkan dengan kualitas penyelenggaraan akuntabilitas, pelaporan keuangan BPPT secara

lembaga sudah memenuhi persyaratan minimal Wajar Tanpa Pengecualian [WTP), namun

demikian dengan mempertimbangkan hasil DiagnosticAssesment [DA) SPIP pada 3 ftiga) Unit

Kerja/Satker yaitu masih terdapat beberapa kelemahan pengelolaan sumber daya yang pada r

1. Sekretariat Utama BPPT referensi laporan BPKP Nomor :1374/Dl/05/2010 tanggal 30

Desember 2010.

2. Kedeputian Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA) BPPT referensi

laporan BPKP Nomor : L375/Dl/05/2010 tanggal 30 Desember 2010.

3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan Getaran IUPT-LAGG) BPPT

referensi laporan BPKP Nomor : LAI-3815 /PW30/2/20120 tanggal 30 Oktober 20t2.

Maka tujuan penyelenggaraan SPIP yang perlu diwujudkan di BPPT adalah untuk:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi;'

2. Menjaga keandalan pelaporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan

laporan standar lainnya secara tepat standar dan tepat waktu;

F IB gl rAAL"4*,:

:i

nITB

Disain penyelenggaroon Sistem Pengendolian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 11

?_=rr-.a

L-a - a

L-r*- a

L- 3. Pembangunan penyelenggaraan kegiatan BPPT yang selalu taat terhadap peraturan

F-t perundang-undangan.l -r- L Pengamanan atas penggunaan aset negara yang dikuasai BPPT.ts-. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penyelenggaraan SPIP pada BPPT dipriori taskan pada :l -

b 1. Peningkatan dalam implementasi unsur-unsur SPIP sesuai dengan priori tas dan dukungan

L- sumber daya yang tersedia,

- 2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan,T= 3. Meningkatkan keandalan pelaporan keuangan,I"-.1 4. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dant -b 5. Pengamanan atas aset negara melalui penyelenggaraan sistem yang dapat mencatat

L penggunaan seluruh sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

ulrr-4

L-|--1

Lt, 1

L-t-1

L.L - 1

Lt-1

L_]--

L-. 1

Lt-)

L-l-1

L-t 1

L:L1

Lt-1

L-4

L+4Lt-1

L---4Lt 1

L-- Disoin Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badon Pengkajian don PenerapanTeknologi (BPPT) 12l _r----Ia--,

L.Et

''r--a

rl - a

Lr.=-a

L-r-.a

Lr - a

L-l -

L.-< a

t_l-_a

L-l--4

L|Ja

L4

L.---

;r.-aL1---

:.--ar.--

L.r.-1

L.--

L.rt

L.--

L_r.-1L.''-aL1--

L.--

La-a

L)--

L-.t 1

L-. 1

L.--t-

L1 . -

-

BAB III

RENCANA KERJAPENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOTOGI

Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP BPPT ini memuat acuan tentang langkah-langkah kerja yang harus di lakukan, rencana waktu pelaksanaan, danpenganggaran kegiatan.

Rencana kerja ini disusun berdasarkan hasil DA SPIP Tahun 2010 dan Tahun201,2 pada:

1. Sekretaris Utama BPPT Nomor : 1374/Dl/05/2010 tanggal 30 Desember20L0;

2. Kedeputian Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam ITPSA) BPPTNomor :1375/Dl /05/201.0 tanggal 30 Desember 201,0;

3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan Getaran [UPT-LAGG) BPPT Nomor : LAI-3815 lPW30l2/20120 tanggal 30 Oktober 2012 dan

4. Temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat, indentif ikasi kegiatan pokokBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta tujuan penyelenggaraanSPIP,

Rencana Kerja Penyelenggaraan ini disusun mengacu pada unsur SPIP yangme l ipu t i :

1-. Penguatan l ingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian di t ingkat kegiatan maupun t ingkat organisasi BPPT,

4. Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi SPIP BPPT

5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi efektivitas SPIP yangberkesinambungan.

9.1. Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dalam kegiatan penguatan Lingkungan Pengendalian pada Unit Kerja/Satkerdi l ingkungan BPPT didasarkan pada hasil DA yang di laksanakan secara sampelpada :

1. Sekretariat Utama BPPT sesuai dengan laporan Nomor : 1.374/Dl1051201,0tanggal 30 Desember 2010;

2. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam ITPSA) sesuaidengan laporan Nomor : 1,375 /Dl/051201,0 tanggal 30 Desember 2010;

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 13

1-a1-tr. - art:_ arr-.a

L'l - a

L-HL,-- a

Ll<-.

LL1

L|-1

L.--

Ll-.t

L.-t

L.)-4

L'=u4

L4

L.rL 1

L-)--

Lt 4

L. ,.-

Lr=4

LL--

L4

LE1

L-

=1_ -at

L-l-t

L.L"-

L-L1

LI

3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan Getaran [UPT-LAGG) BPPT sesuai dengan laporan Nomor : LAI-3815/PW30/2/20120tanggal 30 Oktober 201.2.

Hasil DA tersebut merupakan representasi dari seluruh satuan kerjadi l ingkungan BPPT. Identif ikasi Areas 0f Improvement (AOI) tersebut sebagiantelah diperbaiki dalam pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan berjalannyawaktu,

3.1.1. Ares.s of Irnprouernent lJnsur Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan Laporan Hasil Pemetaan SPIP pada 3 (t iga) Unit Kerja ditambahdengan pengamatan melalui wawancara dan pengisian kuisioner kepada pejabatstuktural dan pegawai di l ingkungan BPPT, kondisi hasi l pemetaan SPIP secaraumum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Penerapan aturan peri laku belum memadai, dengan hal-hal yang perlumendapat perbaikan, yaitu :

a, Aturan Peri laku yang sifatnya menyeluruh dan langsung serta pernyataankomitmen setiap pegawai untuk mematuhi aturan peri laku tersebut belumditetapkan secar formal, walaupun dalam praktik etika tersebut sudahdilaksanakan.

b. Pegawai belum memahami aturan peri laku dengan baik.

c. Tindakan disipl in/sanksi belum sepenuhnya diberikan terhadappenyimpangan kebijakan dan prosedur atau atas pelanggaran aturanperi laku.

d. Pimpinan belum mempertanggungjawabkan secara tepat apabila terdapatt indakan pengabaian terhadap pengendalian intern.

2. Komitmen Terhadap Kompetensi

a. Pimpinan belum sepenuhnya mengidentif ikasi dan menetapkan kegiatanyang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi. Hal ini dapat di l ihat pada uraian jabatan/uraian tugas padasetiap jabatan yang belum seluruhnya didasarkan pada Analisa BebanKerja;

b. Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masingposisi belum seluruhnya dibuat kecuali standar kompetensi untukPerekayasa;

c. Pimpinan yang menduduk jabatan belum memil iki kemampuan manaje-rialdan pengalaman teknis yang luas terkait dengan jabatannya.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf) 1 4

3'L"r - a

L-! a

L"l - a

L-r-.a

L-HLL - a

Lt-l

L-r T

L-4

L.-1

Ll-rl

;

L'r 1

L-r J

t_.--a

Lq

LrL4

L.--

L-r-t

Lt - l

L.

..-aL.--

L-.-.4

Lr-1

L-

=>-t

L.l-e

L..---

L-' - l

L; 1

3. Kepemimpinan yang Kondusif

a. Pimpinan sebenarnya telah memil iki sikap yang selalu mempertimbang-kan risiko dalam pengambilan keputusan, namun kebijakan yang dia.mbilbelum didasarkan pada hasil penilaian risiko yang sistematis clanterdokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008.

b. Pimpinan belum menerapkan pelindungan atas aset dan informasi dariakses dan penggunaan yang t idak sah. Hal ini terl ihat bahwa Pimpinanbelum menetapkan kebijakan dan prosedur pengamanan aset daninformasi;

c. Perputaran Pegawai yang di laksanakan belum sepenuhnya memper-t imbangkan kebutuhan organisasi.

Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Menunjukkan kondisi yang belum memadai dengan hal-hal yang perlumendapatkan perbaikan yaitu :

a. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya memberikan kejelasan hubungandan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;

b. Evaluasi dan penyesuaian secara periodik atas struktur organisasiterhadap perubahan I ingkungan strategis belum dilaksanakan;

c. Jumlah pegawai untuk posisi pimpinan belum sesuai dengan kebutuhan,masih terdapat perangkapan jabatan untuk pimpinan dan belumseimbangnya beban kerja untuk seluruh pegawai.

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung fawab yang Tepat

Telah cukup memadai, hal ini terl ihat bahwa pendelegasian wewenang dantanggung jawab telah diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai denganprosedur pendelegasian wewenang. Pegawai yang diberi wewenang dapatmenjalankan pekerjaan sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan telahmemahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawabnya telahterkait dengan penerapan SPIP.

Penyusunan dan Penerapan Kebiiakan yang Sehat tentang PembinaanSumber Daya Manusia

Menunjukkan kondisi yang belum memadai dengan hal-hal yang perlumendapatkan perbaikan yaitu :

a. Belum ada kebijakan penelusuran latar belakang calon pegawai yangmemadai dalam proses rekrutmen, sehingga t idak bisa diyakini bahwaseluruh pegawai yang diterima adalah pegawai yang memil iki integritasdan komitmen t inggi;

b. Sistem penilaian kinerja individual belum sepenuhnya diterapkan.

+.

5.

6.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf) I J

-r-- a

L-L - -

L-l-._arr----

L-rL4

Ll-.-

L-r.--

L-=.--srL--

L-r ' tsrr=--

L:r.--1

La,--

L.. 1

L.--

Lrr=r:

.)-tl

L-:

t. 1

L}J

L-ti - t

7. Hubungan Keria

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait , belummemadai, walaupun BPPT telah melakukan hubungan kerja yang baik denganInstansi Pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi danperbendaharaan serta yang melaksanakan tanggung jawab pengendalianl intas instansi, namun hubungan kerja yang baik tersebut belum dapatmenciptakan mekanisme saling uj i .

8.L.2. Prakondisi Lingkungan Pengendalian

Sebagai upaya untuk mengetahui kondisi l ingkungan pengendalian UnitKer ja /Satker d i l ingkungan BPPT, te lah d i laksanakan :

1,. Pembentukan Satuan Tugas [Satgas) SPIP Unit Kerja/Satker di l ingkunganBPPT;

2. DA Tahun 2010 dan Tahun 2012pada:

a. Sekretaris Utama BPPT Nomor : 1.374/Dl/051201,0 tanggal 30 Desember201.0;

b, Kedeputian Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam ITPSA)BPPT Nomor :1375/DI /05/2010 tanggal 30 Desember 2010;

c. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan Getaran

IUPT-LAGG) BPPT Nomor:LAI-3815 /PW3012120120 tanggal 30 Oktober2012 dan

d, Temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat, indentif ikasi kegiatanpokok BPPT, serta tujuan penyelenggaraan SPIP.

3. Aturan peri laku berupa kode etik pegawai BPPT yang merupakan pedomansikap, t ingkah laku dan perbuatan yang mengikat pegawai dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup seharihari yang tercantum dalam Peraturan Kepala BPPT nomor 278 tahun 2011tentang Kode Etik Pegawai di l ingkungan BPPT tertanggal 19 Agustus 201,1,.

4. Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisipegawai BPPT yang tertuang dala Peraturan Kepala BPPT nomor 375A tahun20LL tentang Standar Kompetensi fabatan Struktural Pegawai Negeri Sipi l

BPPT ter tanggal 30 November 20L1 beser ta Lampirannya.

5, Kebi jakan dan Prosedur pembinaan SDM sejak rekrutmen sampai denganpemberhentian pegawai sepert i yang telah diatur dalam Peraturan Kepala

BPPT nomor 408 tahun 2011 tentang Kebi jakan dan Prosedur Pembinaan

Pegawai Negeri Sipi l BPPT tertanggal 27 Desember 2011 beserta

lampirannya.

6. Penegakkan hukuman disipl in yang tepat atas penyimpangan terhadapkebijakan, prosedur dan aturan peri laku dalam bentuk memperhitungkanpembayaran Tunjangan Kinerja.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf) 1 6

l--.rr:-a

L,L _ -

L-r-.a

L-r - a

L-l -

Ll-<I

L-t<-.

L-rr--

L' 1Lr-a

Lar-

L-r J

L-r.--arr--.1

Lrr--4

L-r--

L.-t

:t -.f

L'.

=

=.--

L.r)--

L-J

L-s] , -

L..a

L-L.-

L-t 1

L-i t

3.1.3. Rencana Tindak Penguatan Lingkungan Pengendalian

Rencana t indak penguatan Lingkungan Pengendalian pada Unit Kerja/Satker dil ingkungan BPPT mengacu pada hasil DA yang telah disempurnakan di lakukanoleh BPKP terkait dengan efektivitas l ingkungan pengendalian di BPPT dapatdiuraikan, sebagai berikut:

Langkah Keria Output WaktuAnggaran

(Rp)

1 . Menginstruksikan seluruhpejabat dan pegawai untuk

menandatangani pernyataan

kepatuhan aturan perilaku

sebagai komitmen untukmematuhi aturan perilaku

tersebut dan secara berkala

diperbaharui .

Instruksi Ka.

BPPT

2074

2. Mensosial isasikan aturan

perilaku kepada seluruhpejabat dan pegawai

di l ingkungan BPPT agar

aturan peri laku tersebut

dipahami dan di terankan.

Pegawai BPPT

paham aturan

perilaku

201,4

40.000.000,-

3 . Setiap Kepala Unit

kerja/Satker untuk

melakukan anal is is beban

kerja/ jenis pekerjaan dengan

koordinasi pada Biro SDM0.

Laporan

Anal is is beban

kerja Unit

kerja/Satker

2013 (Smst

i l)-201,445.000.000,-

4. Melaksanakan pendidikan

dan pe la t ihan yang sesua i

dengan kebutuhan dan

kompetensi pegawai.

Sertifikat 201.3 (Smst

i l)-2014120.000.000,-

5 . Meningkatkan hubungankerja yang lebih baik denganinstansi terkait.

MOU/ kerjasama

2073 (Smst

rr)-2014450.000.000,-

6. Penerapan Kebi jakan

Perl indungan dan

pengamanan aset

Negara/Barang Mil ik Negara

[BMN), dengan cara

menerapkan penatausahaan

BMN sesuai peraturan yang

berlaku.

Laporan BMN 2073 [Smsti l)-201.4

300.000.000,-

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf) I /

I

. - - l

L-t - a

L-r,:ll

L-La

L"a_-{

L-rrrr.

='--q

LL-r--.1

L-=r--4

L-r - a

L.rr - {

L-.--

L.=rrrE-t

Lrr1-4

L.r=r -

Lr--q

LE-t,

LFr

3.1.4. Terrn of Reference Rencana Penguatan Lingkungan

Term of Reference [TOR) atau Kerangka Kegiatan Penguatan LingkunganPengendalian pada Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPT dapat di l ihat padaLampiran L. TOR tersebut juga memuat Rencana Anggaran Biaya yangdibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

3.2. Rencana Kerja Penilaian Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPTmenghadapi r isiko yang dapat menghambat pencapaian tujuannya. Oleh karenaitu, Kepala BPPT memberikan kebijakan untuk melakukan identif ikasi dananalisis r isiko atas pencapaian tujuan, di t ingkat strategis organisasi maupun dit ingkat kegiatan Unit Kerja/Satker. Identif ikasi dan analisis r isiko di lakukanterutama terhadap kegiatan utama, yang meliputi t indakan manajerial dankegiatan teknis/operasional.

3.2.1. Areas of Improuentent lJnsur Penilaian Risiko

Sampai dengan saat DA SPIP pada Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPT tahun20L0 oleh BPKP, BPPT belum secara tegas dan formal membuat Register Risikodan Peta Risiko.

g.2.2.Prakondisi Penilaian Risiko

Inspektorat BPPT bekerja sama dengan BPKP telah melaksanakan BimbinganTeknis [Bimtek) kegiatan penilaian risiko pada t ingkatan entitas dan kegiatan,pada beberapa Unit kerja/Satker sebagai berikut :

1. Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Pengkajian Teknologi Polimer dan BalaiBesar Teknologi Kekuatan Struktur di laksanakan pada Tahun 2012;

2. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Hujan Buatan dan Balai Teknologi SurveiKelautan di laksanakan pada semester I Tahun 2013.

B.2.S.Rencana Tindak Penilaian Risiko

Sebagaimana hasil DA pada Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPT oleh BPKPpada tahun 2010 dan hasil penilaian risiko tahun 2012 s.d. semester I tahun2013, maka rencana kerja selanjutnya akan diarahkan untuk kegiatan pemetaandan penilaian risiko pada 12 (dua belas) Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPTyang belum mengimplementasikan unsur-unsur SPIP secara bertahap sebagaiberikut :No. Rencana Kegiatan Output Tahun Anggaran (Rp)

1 .Pemetaan dan Peni laianRisiko.

Hasi l DA danRegister Risiko

201.368.000.000,

L a Kegiatan Pemetaan Hasi l DA SemesterI ITahun

201.3

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf) 1B

*r-]

l-a--a

L-l-= a

L-l -a

L-l-'a

L.rl - - -

L-l-a

L-r.-t

L-=t--t

;

L-r-1

L-=.4

L-1--4

LrL-{

L',,-a

L-.r --l

L'..-a

t.=r..--

L--r.. t

L.J

Lr - l

Li=t

1J Pengisian kuesioner 2[dua) Unit Kerja/Satker

2) Validasi Hasrl Kuesioner3) Pelaporan Hasil Pemetaan

1.b. Kegiatan Penilaian Risiko Register RisikoSemesterII Tahun

2013o Tahap Persiapan1) Pembahasan Awal

Pelaksanaan KegiatanPeni laian Risiko;

2) Penyusunan Rencana danPengorganisasianKegiatan Penilaian Risiko;

3J Pengumpulan,penelaahan dan anal is isdata.

. Tahap PelaksanaanPenilaian Risiko Strategismencakup kegiatan :

1,)Penyusunan ident i f ikasiawal risiko;

2J Pembahasan danPemutakhiran atasidentifikasi awal risiko:

3) Pelaksanaan Focus GroupDiscussion IFGD) untukpenyusunan bahan risiko;

4J Pengolahan dan analisisdata hasil FGD risiko:

5) Penyusunan status,peringkat dan peta risiko;

6) Melakukan Pembahasan,ekspose dan finalisasirisiko.

2 [dua) buah DraftHasil IdentifikasiRisiko KegiatanStrategis danKegiatan Penunjang

No.Rencana Kegiatan

Output Tahun Anggaran (Rp)

2 .Pemetaan dan Peni laian

Risiko.

Hasil DA dan

Register Risiko2014

136.000.000, -

2.a Kegiatan Pemetaan Hasil DA 2014

1) Pengisian kuesioner 10(sepuluh) UnitKerja/Satker

2J Validasi Hasil Kuesioner3) Pelaporan Hasil Pemetaan

2.b. Kegiatan PenilaianRisiko

Register Risikopada 10fsepuluhJ Unit

20r4


t4-t

l_--t_'! : a

L', a

t_-t _ a

L-rL - -

t_l-a

L-.

-4

t_t-a

;

L-r=g

L-rr.---.-

L-r..J

L.

.

=rr.

-

=

-. 1

t_4

L.t-l

Li t

g.2.4.Terrn of Reference Penilaian Risiko

TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan Penilaian Risiko Unit Kerja/Satkerd i l ingkungan BPPT dapat d i l ihat pada Lampiran 2. TOR tersebut juga memuatRencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

g.B. Rencana Kerja Kegiatan Pengendalian

Rencana kerja kegiatan pengendalian merupakan kelanjutan dan dikembangkandari hasi l DA, identif ikasi kegiatan utama dan penilaian risiko yang di lakukansebelumnya. Secara garis besar penanganan risiko meliputi dua kegiatanpengendalian yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya (prevention) danmenekan dampak/konsekuensi [mit igasi) j ika r isiko benar-benar terjadi,

3.3.1. Ares.s of Irnprouentent Kegiatan Pengendalian

Area yang perlu diperbaiki dalam kegiatan pengendalian atas t indakanmanajerial dan kegiatan operasional sangat tergantung pada hasil penilaian

risiko.

Satkero Tahap Persiapan1) Pembahasan Awal

Pelaksanaan KegiatanPeni laian Risiko:

2) Penyusunan Rencana danPengorganisasianKegiatan Peni laian Risiko;

3) Pengumpulan,penelaahan dan anal is isdata.

o Tahap PelaksanaanPeni laian Risiko Strategismencakup kegiatan :

l JPenyusunan ident i f i kas iawa l r i s iko ;

2) PembahasanPemutakhiranidentifikasi awal risiko ;

3) Pelaksanaan FGD untukpenyusunan bahan r is iko;

4) Pengolahan dan anal is isdata hasi l FGD r is iko:

5) Penyusunan status,peringkat dan peta r is iko;

6l Melakukan Pembahasan,ekspose dan f inal isasir is iko.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ) n

?r_-.4.

L-L---

L-r-j

L-l-d

L-rrr=

..-aL.<q

LL-r-a

L-=

..-aL-r=r.

.

=

=)-Jt

L.r.

.

=

=.-t

Lr -

L.__1

Li t

8.9.2. Prakondisi Kegiatan pengendalian

Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian direncanakan untuk membangun ataumengembangkan rancang kendali (Control Design) yang dituangkan dalamKebijakan dan prosedur operasional tetap yang dikenal sebagai Kebijakan danStandard Operating Procedures IKSOP). Rencana t indak Kegiatan pengendaliandiarahkan pada kegiatan-kegiatan pokok BPPT, termasuk di dalamnya kegiatanyang bersifat manajerial.

KS0P yang terkait dengan kegiatan pokok Bppr dengan mempertimbangkanhasil DA telah disusun KSOP pada 19 Unit Kerja/Satker dari 45 Unit Kerja/Satkerdi l ingkungan BPPT sesuai Daftar SOP terlampir dan secara garis besar dapatd isampaikan sebagai ber ikut :

1. Biro Umum dan Humas telah menerbitkan KSOP Kegiatan Layanan Primasebanyak 1B S0P;

2. B i ro Sumber Daya Manusia & Organisas i (SDMOJ te lah menerb i tkan KSOpKegiatan Layanan Prima sebanyak 15 SOp;

3. Biro Perencanaan telah menerbitkan KSOP Kegiatan Layanan Primasebanyak 13 SOP;

4' Biro Keuangan telah menerbitkan KSOP Kegiatan Layanan sebanyak 15 Sgp;

5. Pusbindiklat telah menerbitkan KSOP Kegiatan Layanan sebanyak 20 SOP;

6. Inspektorat telah menerbitkan KSOP Kegiatan Layanan sebanyak 9 S0p;

7. BPPT Enjinir ing fPusat Layanan fasa Teknologi) telah menerbitkan KSOPKegiatan Layanan sebanyak 23 S0p;

B. PDIS telah menerbitkan KSoP Kegiatan Layanan sebanyak 31 Sop;

9. Balai faringan I lmu Pengetahuan dan Teknologi telah menerbitkan KSOPKegiatan Layanan sebanyak 16 SOP;

10. Bala i Pengkaj ian Bioteknologi te lah menerb i tkan KSOP Kegiatan Layanansebanyak 15 SOP;

1L. UPT-Hujan Buatan telah menerbitkan KSOP Kegiatan Layanan sebanyak BSOP;

1'2.Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur [BZTKS) telah menerbitkan KSOPKegiatan Layanan sebanyak 27 SOP ;

13. Balai Besar Teknologi Energi IBZTE) telah menerbitkan KSOP KegiatanLayanan sebanyak 105 SOP;

14. BalaiTeknologi Lingkungan [BTL) telah menerbitkan KSOP Kegiatan Layanansebanyak 1B SOP;

15. Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi [BRDST) telah menerbitkanKSOP Kegiatan Layanan sebanyak 10 SOP;

16. Bala i Inkubator Teknologi (BITJ te lah menerb i tkan KSOP Kegiatan Layanansebanyak 6 S0P;

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf) 21

-,

I r

+ l

r--l

L-ts*_-

t_t4

Lrr i

t_L--

l--.A

t_t--

L.r / l

L-=l-t

L-)-q

L.rL-q

L.-t

La 1

Lt -

L.

.J-tt

LL-al

L-.' tLrrrr - l

L-r - l

L|-t

Li4

L7. Bala i Teknologi Motor Bakar dan Propuls i IBTMP) te lah menerb i tkan KSOP

Kegiatan Layanan sebanyak 18 S0P;

18. Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP) telah menerbitkan KSOP

Kegiatan Layanan sebanyak 26 SOP;

19. Balai Teknologi Survei Kelautan IBTSKJ telah menerbitkan KSOP Kegiatan

Layanan sebanyak 121 S0P.

3.3.3. Rencana Tindak Kegiatan Pengendalian

Rencana t indak penyelenggaraan kegiatan pengendalian diarahkan pada

penyusunan KSOP pada 26 Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPT dengan rincian

sebagai berikut :

Langkah Keria Output \,VaktuAnggaran

(Rp)

1 Penyusunan S0P Kegiatan

Tupoksi 26 Unit Kerja/Satker

104 KSOP Smt I I2013 s.d.

2014

156 .000 .000 ,00

2 Penyusunan SOP Kegiatan

Strategis [Business Process) 26

Unit Kerja/Satker

156 KSOP Smt II2013 s .d .

201,4

234.000.000,00

g.8.4. Terrn of Reference Kegiatan Pengendalian

T0R atau Kerangka Acuan Kegiatan Pengendalian Unit Kerja/Satker

di l ingkungan BPPT dapat di l ihat pada Lampiran 3. TOR tersebut juga memuat

Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

8.4. Rencana Kerja Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan unsur keempat SPIP BPPT terkait dengan pengembangan

sistem informasi yang dapat mengkomunikasikan informasi dimaksud kepada

seluruh personel di Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPT. Konsisten dengan

karakterist ik SPIP sebagai proses yang integral dengan t indakan dan kegiatan

BPPT, unsur Informasi dan Komunikasi dikembangkan berdasarkan hasil DA,

penilaian risiko, dan pengembangan KSOP dalam Kegiatan Pengendalian yang

dilakukan sebelumnya.

8.4.1. Ares.s of Improuetnent Informasi dan Komunikasi

Unsur informasi dan komunikasi yang harus dikembangkan dikaitkan dengan

area-area yang menjadi masalah dan risiko yang dimil iki Unit Kerja/Satker

dil ingkungan BPPT terkait dengan sistem informasi dan

Disain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkaiian dan Penerapan Teknologi (BPPf) 22

a--U

L'r-- 4

L-r,_-,-a

L-L---a

L-t€4

L-rL-a

L'l-{

L-r=r.1,---

L'r-a

L-:.--

L-l--a

L:rJ-1

L-.-aL=.-t

Lrr.

-

=

.J

L-r=r - l

L-r--l

Lts

pengkomunikasian/penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan operasionalsehari-hari sepert i berikut:

L, Informasi belum sepenuhnya di identif ikasi, diperoleh dan didistr ibusikankepada berbagai pihak yang memerlukan, dalam bentuk dan waktu yangtepat.

2. Belum terjal innya komunikasi eksternal yang efekti f yang memil iki dampaksignif ikan terhadap program dan kegiatan, termasuk penganggaran danpendanaannya.

3. S is tem in formasi be lum sepenuhnya dapat menghasi lkan in formasi yangakurat dan tepat waktu, dan belum ada mekanisme pemantauan atas kinerjas is tem in formasi .

3. 4.2.Prakondisi Penyelenggaraan Informasi dan Kornunikasi.

Rencana t indak penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi pada UnitKerja/Satker di l ingkungan BPPT yang mengacu pada hasil DA yang telahdisempurnakan di lakukan oleh BPKP terkait dengan penyelenggaraan Informasidan Komunikas i d i BPPT dapat d iura ikan, sebagai ber ikut : :

1,. BPPT telah menerapkan penilaian kinerja pegawai melalui Sistem KerjaIndividu (SKIJ dan Sistem Absensi melalui website dan dapat diakses olehsetiap pegawai BPPT;

2. Sistem pengendalian terhadap aturan Keterbukaan Informasi Publik IKIP)BPPT telah ditetapkan/diatur melalui SOP yang pengelolaannya menjaditanggung jawab Pusat Data Informasi dan Standarisasi [PDIS);

3. Beberapa Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPT telah menerapkan sistempengendalian atas indeks kepuasan pelanggan dengan cara melakukanpengukuran indeks kepuasaan pelanggan. Sebagai contoh Laporan KepuasanPelanggan Unit fasa Teknologi dan Kerjasama pada :a. Bala i Pengkaj ian Teknologi Pol imer ;b. BPPT Enj in i r ing;c. Balai Rekayasa Disain & Sistem Teknologi.

4. BPPT telah memil iki Rencana Induk Teknologi Informasi (RITI) versi L,Lyang dituangkan dalam Keputusan Kepala PDIS Nomor004/PDIS/BPPT/I/2011 tanggal L2 Oktober 2011 sebagai sarana untukmelakukan pengendalian atas perangkat lunak atau aplikasi yang dibuatUnit Kerja/Satker dan dievaluasi oleh Chief Information Off icer [CIO).

5. BPPT telah menerapkan sistem keamanan informasi sesuai SOP LayananPermohonan Informasi Publik [Pos/Surat, Email dan Telepon) sebagaimanadiatur o leh Kementer ian Komunikas i dan In formasi Republ ik Indonesia

IKEMENK0MTNF0-Rr) .

6. Teknis Pengendalian aplikasi berupa keandalan pemrosesan data dan f i led i lakukan mela lu i KSOP sesuai dengan manajemen mutu IS0 9001 fPanduanMutu Nomor 1.01-0.01-PM-B0.PDIS tanggal 02 Mei 201,D.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) L . 1

L-L-r-- a

L-t_a

L-l--a

L-r l

Ll - - -

L-r-.-

L'r:r=L---

L-J

L-.a

L-.-err--a

L.r.-aL-r -rl

L-) -

L'3J

L-=rrTJ

L.r4L. 1

L-r.r r l

JrL-l

t-i=t

3.4.3. Rencana Tindak Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi

Untuk memastikan terpenuhinya informasi yang diamanatkan oleh SPIP bagiseluruh pegawai, maka penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi SPIP akanmengikuti metodologi pengembangan Sistem Informasi sepert i Analisis, Design,Development & Implementation sebagai berikut :

1. Tahapan penyelenggaraan SPIP pada Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPTakan diunggah ke website BPPT yang di laksanakan oleh PDIS bekerja samadengan Inspektorat;

2. Pengembangan Sistem Informasi terkait dengan Disain Sistem Informasi SPIP,dan Penyusunan S0P Penyelenggaraan Sistem Informasi SPIP yangdilaksanakan oleh PDIS bekerja sama dengan Inspektorat;

3. Implementasi Informasi dan Komunikasi mencakup penggunaan sarana danbentuk komunikasi yang ada sesuai Format Pelaporan Informasi SPIP diBPPT.

No Kegiatan Output Waktu Anggaran {Rp}

1 .Pengunggahan hasi l penerapan

SPIP di BPPT pada website BPPT

Informasi

S P I P

201,472.000.000,00

2 .

Penyusunan Disain dan S0P

Penyelenggaraan Sistem

Informasi SPIP di l ingkungan

BPPT

Disain danSOP

2014

200.000.000,00

3 .Penyusunan Aplikasi SistemInformasi SPIP

Aplikasi 201,472.000.000,00

3.4.4.Tenn of Reference Penyelenggaraan Informasi danKomunikasi

TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasipada Unit Kerja/Satker dil ingkungan BPPT dapat dil ihat pada Lampiran 4. TORtersebut juga memuat Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatantersebut.

B.S. Rencana Kerja Penyelengggaraan Pemantauan SPIP

Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitaskinerja pengendalian intern dalam suatu proses tertentu.

3.S.1. Ares.s of /rnprouernent Pemantauan SPIP

Berdasarkan hasil DA pada beberapa Unit Kerja/Satker dil ingkungan BPPT, A0lyang perlu diperhatikan sebagai berikut :

Disain Penyelenggaroan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf) 24

- . :

l .

I r

-4

3a

=

- d

-4

---a

=

J

=

-,.

4^

'-4

r-J

t -3I

t---

l -.1

tJ

4

t-_-. 1

l--

.-a, -

4

.-el-L-..

l-,-4l -

t _r . l

t-t

a--)-q

E-

P

1. Penyelenggaraan pemanrauan masih perlu dit ingkatkan secara signif ikan

untuk efektivitas penyelenggaraan SPIP.

2. Belum dilakukan evaluasi terpisah atas pengendalian intern berdasarkan

hasi l peni la ian r is iko.

g. S. 2. Prakondisi Penyelenggaraan Pemantauan SPIP

BPPT sampai saat in i baru pada tahap pelaksanaan kegiatan Peni la ian Ris iko

pada beberapa Unit Kerja/Satker, sehingga kegiatan pemantauaan baru dapat

direalisasikan pada Tahun 2014 setelah seluruh Unit Kerja/Satker memil iki

register risiko.

3.S.3. Rencana Tindak Penyelenggaraan Pemantauan SPIP

Pemantauan terdir i dari: Pemantauan Berkelanjutan [on going monitoring) dan

Evaluasi Terpisah (sep arate evalu ati on).

Rencana t indak yang disusun BPPT ini terkait dengan rencana kerja pemantauan

berkelanjutan karena evaluasi terpisah juga dapat di laksanakan oleh

Inspektorat,

3.5.4.Tenn of Reference Penyelenggaraan Pemantauan SPIP

TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan Penyelenggaraan Pemantauan SPIP Unit

Kerja/Satker di l ingkungan BPPT dapat di l ihat pada Lampiran 5. TOR tersebut

juga memuat Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut'

No Kegiatan Output WaktuAnggaran

fRp)

1 .Pemantauan PerkembanganPenvelensgaraan SPIP Laporan 201,4 50.000.000,-

.)L

Pelaksanaan Evaluasi Terpisah atas

S P I PLaporan 201,4 25.000.000,-

Disain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkaiion dan Penerapan Teknologi (BPPT) 25

*a-l

l_-1--4,rL--i

L-r-a

L-r---a

L-r--

Lr--rr--

L.r=

:

=)-or.--

L-a-.ta

Lt--4'

L-E1

L-r|---

L-.-ta

L-.

.rra-,

Lrrt=

t=r=..1

Li5

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan SPIP yang di laksanakan di l ingkungan BPPT tidak terlepas daripengaruh l ingkungan internal dan eksternal yang dihadapi organisasi. Oleh karena itudalam penyusunan disain penyelenggaraan SPIP masih diperlukan adanya perhatianpada hal-hal berikut ini :

4.r. Perkembangan Dan Kompleksitas di Lingkungan BPPT

Penyelenggaran SPIP pada Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPT dibutuhkan sesuaidengan perkembangan dan kompleksitas BPPT. Untuk i tu dalam penerapan SPIP diBPPT memperhatikan cost and benefit (manfaat dan biaya), general isasi disainpenyelenggaraan SPIP dan keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor dalammenguatkan penyelenggaraan SPIP.

4.r.r. Pen5rusunan Disain Tidak Bisa Dilakukan Secara Generalisasi

Penyusunan disain penyelenggaraan SPIP untuk satu organisasi berbeda denganorganisasi yang lain, karena setiap organisasi memil iki sifat yang spesif ik yangmembedakan dengan organisasi lainnya antara lain : Tugas Pokok dan Fungsi [ tupoksi),SDM, teknologi yang digunakan sehingga menjadikan penyelenggaraan SPIP harus didisain sesuai kebutuhan Unit Kerja/Satker di l ingkungan BPPT.

4.L.2. Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi Internal Aud.itor

Penyusunan disain penyelenggaran SPIP membutuhkan dukungan dari berbagai macamkompetensi dan keahlian SDM sesuai tupoksi yang ada di Unit Kerja/Satker dan peranaktif Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah [APIP). Di sisi lainadanya keterbatasan jumlah dan kompetensi internal auditor sebagai fasi l i tatorpenyelenggaraan SPIP, maka :

1. Diperlukan peningkatan baik jumlah maupun kompetensi internal auditor untukmelaksanakan dan pengembangan disain penyelenggaraan SPIP di l ingkungan BPPT.

2. Masih diperlukan kerja sama dengan BPKP selaku Intansi Pembina SPIP untukmemberikan bantuan Bimbingan Teknis [Bimtek) dalam penyelenggaraan SPIP diBPPT.

4.2. Komitmen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan SPIP

Hal yang paling penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah adanyakomitmen dari Pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP di l ingkungan BPPT. Bentuk

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkojian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 26

-e

L-L , a

t_-i--

l_-r---

L-r_--

t_-t---

t_-!-J

L--t1

L-t 1

t_LJ

; 'L ,

;t-)

-

,--

L-t--

L-t-'LJ

t_-IJ

l_-r--

;t I

L-.

=

=.--

L-1 1

L-.-ol_'.-ta

l'==,L.t

L-.--

L-r -

L-

komitmen ini berupa tekad yang disosial isasikan kepada seluruh pegawai dandit indaklanjuti dengan langkah nyata berupa : dukungan SDM yang memadai,pemanfaatan teknologi, pendanaan dan pemantauan serta rencana t indak yang jelasdalam penyelenggaraan SPIP.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalion lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 27

LL-L=-a

L-r a

L-r _ a

L-t_---

Ll:t

L.4

L-=

=

=.-aL.-t

;.-t,

L'1 1s.--r.--

L-:.--

L-. -

L. 1

L.--

L-:

=4

Lr=

=

-rj - t

L-. a ,

Lr--l

La,-t

Li-t


KERANGKA ACUAN KEGIATANPENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN


L. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 IPP 60/2008) pasal 2 ayat t1)

menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efekti f , ef isien,

transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota,

wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam

rangka penguatan l ingkungan pengendalian, maka Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi merencanakan untuk melakukan penguatan Lingkungan Pengendalian

berupa perbaikan atas Areas 0f lmprovement di Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi.

2. Tujuan

Tujuan penguatan l ingkungan pengendalian pada Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi adalah:

2.1. Terciptanya integritas dan di junjung t inggi ni lai et ika

2.2, Komitmen terhadap kompetensi yang memadai

2.3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif

2.4. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

2.5, Penyusunan dan penerapan kebi jakan yang sehat tentang pembinaan SDM

2.6. Terjal innya hubungan kerja internal yang optimal

3. Keluaran (Output)

Keluaran (output) dari kegiatan penguatan l ingkungan pengendalian Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi adalah sebagai berikut :

Langkah Keria Output

1 Menginstruksikan seluruh pejabat dan pegawai untuk

menandatangani pernyataan kepatuhan aturanperi laku sebagai komitmen untuk mematuhi aturanperi laku tersebut dan secara berkala diperbaharui .

Instruksi Ka. BPPT

2 Mensosial isasikan aturan peri laku kepada seluruhpejabat dan pegawai di l ingkungan BPPT agar aturan

Pegawai BPPT paham


BADAN PENGKAJ IAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

-r-a

L:t_r_ -a

L-l-.-

l_'t-*-

LL{

Lr-J

;r-t

L=

.

=

=t--

L..-t

L-=..-.1

L.---

L-rL--r.--

L-

trta--r,Lrrttrrrt.4

t-i t

4.

tangkah Kerja Output

peri laku tersebut dipahami dan di terapkan. aturan peri laku

3 Setiap Kepala Unit ker ja/Satker untuk melakukan

anal is is beban kerja/ jenis pekerjaan dengan

koordinasi pada Biro SDM&O.

Laporan Anal is is beban

kerja Unit ker ja/Satker

4 Melaksanakan pendidikan dan pelat ihan yang sesuai

dengan kebutuhan dan kompetensi pegawai.Sertifikat

5 Meningkatkan hubungan kerja yang lebih baik dengan

instansi terkai t .MOU/ ker ja sama

6 Penerapan Kebi jakan Perl indungan dan pengamanan

aset NegaralBarang Mil ik Negara (BMN), dengan cara

menerapkan penatausahaan BMN sesuai peraturan

yang berlaku.

Laporan BMN

Waktu, Tempat dan Biaya Pelaksanaan

Tempat, waktu, dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penguatan

lingkungan pengendalian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diperkirakan

sebesar Rp.955.000.000,00 dengan r inc ian sebagai ber ikut :

langkah Keria Tempat Waktu Anggaran (Rp)

1 . Menginstruksikan seluruh

pejabat dan pegawai untuk

menandatangani pernyataan

kepatuhan aturan peri laku

sebagai komitmen untuk

mematuhi aturan peri laku

tersebut dan secara berkala

diperbaharui .

Un i t

ker ja/Satker

201,4

2. Mensosial isasikan aturan

peri laku kepada seluruh pejabat

dan pegawai di l ingkungan BPPT

agar aturan peri laku tersebut

dipahami dan di terapkan.

Uni tkerja/Satker

201,4 40.000.000,00

3 . Setiap Kepala Unit ker ja/Satker

untuk melakukan anal is is beban

kerjal jenis pekerjaan dengan

koordinasi pada Biro SDM&O.

Uni tkerja/Satker

Smt I I 2013s/d2014

45.000.000,00

+ . Melaksanakan pendidikan dan

pelat ihan yang sesuai dengan

kebutuhan dan kompetensi

Pubindiklat Smt I I 2013

s/d2074

120.000.000,00

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkaiian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 29


+tL

L-L -arr a

rr_a

L-L-.f

Lt<t

Lr-J

L=r-t

L-.-t

Lt-a

Ll-t

;.-trr r t

;)-eLJ--

L"=.--

L. t l

L. 1

L.--

L-.

=a t

L.-,

L-r--

L-.)-ta

L-r*Ll'--

L-r--

L-r t

L-F

langkah Keria Tempat Waktu Anggaran {Rp}

pegawai.

5 . Meningkatkan hubungan kerjayang lebih baik dengan instansi

terkait.

Instansi

terkait

S m t I I 2 0 1 3

s / d 2 0 1 . 4

450.000.000,00

6. Penerapan Kebi jakan

Perl indungan dan pengamanan

aset Negaraf Barang Mil ik Negara

[BMN), dengan cara menerapkanpenatausahaan BMN sesuai

peraturan yang berlaku.

Uni tkerla/Satker

S m t I I 2 0 1 3

s / d 2 0 1 a

300.000.000,00

fumlah 955,000.000,00

5. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini akan di laksanakan oleh Unit Kerja/Satker terkait di l ingkungan Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

fakarta, Juni 2013Sekretaris Utama


7l - a .

L,t- a_

L'F=*a!

L-r-= a

L-L-l - - - -

L-r--a

Lr 1

L-r.-t

L-|-t,

Lr:Jl

L-a . a

L-r--a

L-r-tr-----L-r-at

L:rr:-

L-|--

L-.-e

U- . 1

L-rr---

L:tr-.-

L'r--tt

L'---

L.a---

L-rtr -

L-r--

L.--

L-P

1,


KERANGKA ACUAN KEGIATANPENILAIAN RISIKO


Latar Belakang

Penilaian Risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Hasil penilaian risiko

menjadi dasar kegiatan pengendalian yang akan di lakukan yaitu t indakan yang

diperlukan untuk mengatasi r isiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan

prosedur untuk memastikan bahwa t indakan mengatasi r isiko telah di laksanakan

secara efekti f . Pelaksanaan kebijakan dan prosedur tersebut memerlukan informasi

dan komunikasi yang tepat, serta harus dipantau perkembangannya. Dengan demikian

penilaian risiko dan unsur pengendalian intern yang lain sal ing terkait dan merupakan

proses yang mengalir dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan penilaian risiko harus

dilakukan Identif ikasi Risiko dan Analisis Risiko. Setelah risiko berhasil di identif ikasi,

langkah berikutnya adalah memperkirakan seberapa sering kemungkinan risiko terjadi

(probabil i tasfl ikel ihood) dan dampak yang dit imbulkan j ika r isiko benar-benar terjadi

( impact/ consequen ci esJ, sehingga dapat dibuat peta r isiko.

Maksud dan Tuiuan

Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memperoleh daftar r isiko, status r isiko,

dan peta r isiko yang sesuai dengan kondisi terkini yang dihadapi Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi . Peni la ian Ris iko d isusun dengan tu juan bahwa para pemi l ik

r is iko :

1) Mengerti /menyadari tentang adanya risiko dalam suatu entitas/kegiatan;

2) Menciptakan pengendalian atas r isiko kegagalan pencapaian tujuan

entitas/kegiatan;

3) Melaksanakan kegiatan pengendalian atas r isiko kegagalan pencapaian tujuan

entitas/kegiatan;

4) Mengantisipasi r isiko kegagalan pencapaian tujuan entitas/kegiatan.


Keluaran (output) dari kegiatan penilaian risiko Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi adalah sebagai ber ikut :

2 .

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Bodan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 31


t*3L

l_-l :a

t : l

F--r--

t_--t4

t_--

-l-t

l-r--

t-.4

t_-L-a

t_-J

t_.?Pr--

t_-L-t

;L-t

t_--

-t t

4L-

t-t

l*-Jl

t_Pt-PL4t_-tt 1

t--

No. Rencana Kegiatan Output

1. Penilaian Risiko atas :

a. Ident i f ikasi Risiko pada 1,2 fdua belas) UnitKerja/Satker

a. 12 [dua belas) buahDraft HasilIdent i f ikasi Risiko

b. Penetapan Pernyataan Risiko dengan memperhat ikan

faktor-faktor eksternal.

b . L2 fdua be lasJDaftar PernyataanRisiko Strategis danRisiko Aktivitas

c. FGD dalam rangka menyusun Register Risiko dengan

melibatkan Pejabat dan pegawai Unit dan Tim SatgasUnit Kerja/Satker terkait.

c. 12 (dua belas) buahDaftar RisikoStrategis dan RisikoAktivitas

d. FGD dalam rangka melakukan anal is is r is iko

berdasarkan register risiko yang sudah ditetapkan

d. Peta Risiko pada 12

[dua belas) UnitKerja/Satker

e. FGD dalam rangka menyusun Register Resiko dengan

melibatkan seluruh pegawai pada 12 (dua belas) UnitKerja/Satker di l ingkungan Badan Pengkaj ian dan

Penerapan Teknologi dalam Penetapan Pernyataan

Risiko dengan memperhat ikan kebutuhan

stakeholders, SDM, Aktivitas Utama, Dana, Lingkungan

Strategis.

e. 1.2 (dua belas)

Register Risiko

FGD dalam rangka melakukan anal is is r is iko

berdasarkan register r is iko yang sudah di tetapkan

dengan memperhatikan: relevansinya dgn tujuan

kegiatan, seberapa penting risiko, kemungkinan

terjadi serta tingkatannya, yang berujung pada

penetapan status risiko [besar, sedang, keci], tidak

signifikan, diabaikan, dibagi dll). Kegiatan ini

di lakukan dengan mel ibatkan pimpinan dan pegawai

yang berkepent ingan di uni t ker ja yang bersangkutan.

f. 12 [dua belas) Peta

Resiko

4. Tempat, Waktu dan Biaya

Tempat, waktu dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian risiko

pada 1,2 [dua belas) Unit Kerja/Satker di l ingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi d iperk i rakan sebesar Rp.204.000.000,00 yang akan d i laksanakan dalam

kurun waktu selama l-,5 tahun yaitu Semester II Tahun 201,3 s/d Tahun 2014 dengan

tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 32

BADAN PENGKAJ IAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

L.t--. a

L-l--a

L,r r * l

L-L-..4

L-a---a

L-t--a

L-=t-a

L-r - l

L-razt

L-l--

L-.--

I11

:r-Jt

L:rr--

:14

L,,-)

;.-t

L-r=

=1-,

L-.-t

l'.-t

l'a-,

L-r.r - !

L-.-e

t-r - !

LP

No, Rencana Kegiatan Tempat Waktu Anggaran (Rp)

T Ident i f ikasi Risiko pada 12 fduabelasl Unit Kerja/Satker

Lampung,Yogyakarta,

Surabaya, Balidan Puspiptek

Serpong

S m t I I 2 0 1 3

s / d 2 0 1 , 4

40.000.000,00

2 Penetapan Pernyataan Risikodengan memperhatikan faktor-faktor eksternal

Lampung,Yogyakarta,


Serpong

S m t I I 2 0 L 3

s / d 2 0 1 a

44.000.000,00

3 FGD dalam rangka menyusunRegister Risiko denganmelibatkan Pejabat dan pegawaiUnit dan Tim Satgas UnitKerja/Satker terkait.

Lampung,Yogyakarta,

Surabaya, Bal idan Puspiptek

Serpong

Smt I I 2013s /d201a

30.000.000.00

Aa FGD dalam rangka melakukan

anal is is r is iko berdasarkanregister r is iko yang sudahditetaokan

Lampung,Yogyakarta,


Serpong

Smt I I 2013s/d2014

30.000.000.00

5 FGD dalam rangka menyusunRegister Resiko denganmelibatkan seluruh pegawaipada 12 (dua belas) UnitKerja/Satker di l ingkunganBadan Pengkaj ian danPenerapan Teknologi dalamPenetapan Pernyataan Risikodengan memperhat ikankebutuhan stakeholders, SDM,Aktivitas Utama, Dana,Lingkungan Strategis.

Lampung,Yogyakarta,


Serpong

S m t I I 2 0 1 3

s/d2014

30.000.000,00

6 FGD dalam rangka melakukananal is is r is iko berdasarkanregister r is iko yang sudahditetapkan denganmemperhat ikan: relevansinyadgn tujuan kegiatan, seberapapent ing r is iko, kemungkinanterjadi serta tingkatannya, yangberujung pada penetapan statusr is iko fbesar, sedang, keci l , t idaksignif ikan, diabaikan, dibagi dl l ) .Kegiatan ini di lakukan denganmelibatkan pimpinan danpegawai yang berkepentingan diunit ker ja yang bersangkutan.

Lampung,Yogyakarta,

Surabaya, Bal idan Puspiptek

Serpong

S m t I I 2 0 1 3

s / d 2 0 1 . 4

30.000.000,00

fumlah 204.000.000,00

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalion lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 33

- a

-a

-a

-1

4

-t

t

-t

-,

--t

^

1

t



Kegiatan ini akan di laksanakan oleh pegawai pada Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi.

fakarta, Juni 2013

Sekretaris Utama

*4

-1

rt1

t_-t4

;.-tLL-t

L-=

=j-t

Lj-/D

Lr.t-t

L-ttr-t

L-1--q

1_r'-t|

L-l-t

an Pengkaiian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 34

t'L'r - _ l

L'r--t

L,r_- l.

L'r=L4

Lr=r.

.r--

L-=r--al

L-f-rl

L-rr-4

L'r-tr)-,

;a-,

L-rrrr:-

L'r -rl

L-)>,

L-.r..-e

L-.

=-

L .


KERANGKA ACUAN KEGIATANKEGIATAN PENGENDALIAN


Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 IPP 60/2008) pasal 2 ayat t1)



wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam

rangka kegiatan pengendalian, maka Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

merencanakan untuk membangun atau mengembangkan rancang kendali (Control

Design) yang dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur operasional tetap yang dikenal

sebagai Standard Operating Procedures IKSOP). Karena pengembangan KSOP ini

didasarkan pada penilaian risiko, maka KSOP ini dikenal sebagai SOP yang berpeduli

r isiko.

Maksud dan Tuiuan

Tujuan kegiatan pengendalian pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi adalah

tersusunnya KSOP yang handal dalam rangka penerapan SPIP.

Keluaran (Output)

Keluaran (output) dari kegiatan pengendalian Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi adalah sebagai ber ikut :

Langkah Keria Output

1 Persiapan Penyusunan KSOP :o Membentuk t im dan kelengkapan-nyao Melakukan pelat ihan-pelat ihan bagi anggota t imo Memberi tahukan kepada seluruh unit tentang kegiatan

penvusunan KSOP

KSOP

2. Peni laian Kebutuhan KS0P :o Menyusun rencana t indak peni laian kebutuhan.. Melakukan peni laian kebutuhan.o Membuat sebuah daftar mengenai KS0P yang akan

dikembangkan.e Membuat dokumen peni laian kebutuhan KS0P.

KSOP

3. Pengembangan KS0P :o Penqumpulan Informasi dan Identifikasi Alternatif.

KSOP

2.

3.



>,J

['r-t

t:-

-Ll-=t

!--

t_--t-)

t_-?i--tl-,

,-,,

L--

l-.,

t_r-t

L-t't1

t_-r-tl

t_--

t-,

L_--

-t t

Lt-D

t_--

t-,

l-r-t

L4L7ttL-L.,-)

L_L-q

L--


Tempat, waktu dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diperkirakan sebesar Rp.390.000.000,00

dengan rincian sebagai berikut :

Langkah Keria Tempat Waktu Anggaran (Rp)

1 Persiapan Penyusunan KS0P Bogor 201,4 40.000.000,00

z Peni laian Kebutuhan KSOP Bogor 2014 50.000.000,00

J Pengembangan KSOP Bandung 2074 150.000.000,00

+ Penerapan KS0 Bogor 2014 100.000.000,00

5 Monitor ing dan Evaluasi Bogor 2014 50.000.000,00

fumlah 390.000.000,00


Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh pegawai pada Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi.

fakarta, funi 2013Sekretaris Utama

Langkah Keria 0utput

o Anal is is dan pemil ihan al ternat i f penul isan KS0P.. Pengu j ian dan Rev iu .r Pengesahan KSOP.

A+ . Penerapan KSOP :

o Perencanaan penerapan.o Pemberi tahuan.o Distr ibusi dan aksibi l i tas.o Pelat ihan nemahaman.

KSOP

5 . Monitonng dan Evaluasi :o Monitor ing.o Evaluasi.

KSOP


7rL-t

L-l r

L-r---

L-r. -i

L-L'

L-r-..-

L-ra-,

L-rr-a!

L-}J

L-3-D

L-r - l

L.-r,rt-arrr:tr1--

L.-o;a-,

L-rr=.-D

L-=.-rl

l-)-a

L-=

=.-e

L..-,

;,'-UL-

1.


KERANGKA ACUAN KEGIATANPENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASIBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 IPP 60/2008) pasal 2 ayat i1)



wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Konsisten dengan karakterist ik SPIP sebagai proses yang integral dengan t indakan dan

kegiatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, unsur Informasi dan Komunikasi

dikembangkan berdasarkan hasil diagnostic assessment, penilaian risiko, dan

pengembangan KSOP dalam Kegiatan Pengendalian yang di lakukan sebelumnya.

Maksud dan Tuiuan

Informasi dan komunikasi diselenggarakan untuk memastikan seluruh informasi yang

dibutuhkan atau diamanatkan oleh SPIP terkomunikasikan kepada seluruh pimpinan

dan pegawai. Informasi dimaksud termasuk rencana dan capaian kinerja, r isiko dan

alat kendali r isiko atau Kebijakan dan SOP [KSOP). Rencana dan pencapaian tujuan

atau kinerja dan kebijakan serta prosedur kerja harus dapat diakses oleh seluruh

pegawai sesuai dengan kewenangan dan waktu melaksanakan kegiatannya sehari hari.

Untuk memastikan terpenuhinya informasi yang diamanatkan oleh SPIP bagi seluruh

pegawai, maka penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi SPIP akan mengikuti

metodologi pengembangan Sistem Informasi.


Keluaran (output) dari informasi dan komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi adalah sebagai berikut :

No Kegiatan Output

1 . Pengunggahan hasi l penerapan SPIP di BPPT pada

website BPPT

Informasi SPIP

2.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badqn Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 37

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGIrrL---.a_

L-r-_-

L-t----

L-L -

Ll*J

L-1-=t

L-rt-,t

L-rl-J

;-IJ

L-l-l

L-r-t

L-1-,rr--

L-rr-t

t_-l-t

L-r-,

;IJ

L--

-

4

L-tl '

-

4t_+L_' t

' +./

=

1

=

> -

I

4.

No Kegiatan Output

2 . Penyusunan Disain dan SOP Penyelenggaraan SistemInformasi SPIP di I ingkungan BPPT

Disain dan SOP

3 . Penyusunan Apl ikasi Sistem Informasi SPIP Aplikasi

Tempat, Waktu dan Biaya

Tempat, waktu dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan informasi dan

komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diperkirakan sebesar

Rp.488.000.000,00 dengan r inc ian sebagai ber ikut :

No Kegiatan Tempat Waktu Anggaran (Rp)

1 . Pengunggahan hasi l penerapan

SPIP di BPPT pada website BPPTKantor 20I4 144.000.000,00

2 .Penyusunan Disain dan SOPPenyelenggaraan Sistem I nformasi

SPIP di l ingkungan BPPT

Bandung 201,4 200.000.000.00

3. Penyusunan Aplikasi SistemInformasi SPIP

Bandung 201,4 144.000.000,00

Iumlah 488.000.000,00



Teknologi,

fakarta, funi 2013Sekretar is Utama

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 3B

=J

=

4-

t-,t

-

+t

<1

t1

-aIJ

J

I'J

!---

l-,

r-tt -r--4,I

IJ

l -!-t

t -IIt1I' tI

iJ

I

4I

+I+I4I.-)I

4it-?-'L,-)I

+I4It F "

4I

1.


KERANGKA ACUAN KEGIATANPENYELENGGARAAN PEMANTAUAN SPIP


Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 IPP 60/2008) pasal 2 ayat i1)



wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan pengamatan oleh pejabat struktural dan pegawai di l ingkungan Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi, area of improvement yang perlu diperhatikan

adalah penyelenggaraan pemantauan masih perlu dit ingkatkan secara signif ikan untuk

efektivitas penyelenggaraan S PI P.

Maksud dan Tuiuan

Pemantauan yang dimaksud terdir i dari: Pemantauan Berkelanjutan (on going

monitoring) dan Evaluasi Terpisah (separate evaluation). Tujuan hakiki pemantauan

adalah untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam desain

penyelenggaraan SPIP telah tercapai secara efekti fdan efisien.

Rencana kerja Penyelenggaraan Pemantauan SPIP yang disusun oleh Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi ini terkait dengan rencana kerja berkelanjutan karena

evaluasi terpisah biasanya di laksanakan oleh pihak luar Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi yaitu Inspektorat BPPT.

Keluaran (Output)

Keluaran (output) dari penyelenggaraan pemantauan SPIP Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi adalah sebagai berikut :

No Kegiatan Output

l . Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP Laporan

2 Pelaksanaan Evaluasi Terpisah atas SPIP Laporan

2.

3.

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf) 39

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI7L*,L--t

L-l-,t

i_t---

L-t t

t_-2tl -

l---

I

t-

-

-

7-'t--l,

t -

-,-a

t--at -

pt4

4

1

, -

4


Tempat, waktu dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaanPengkajian dan Penerapan Teknologi diperkirakan sebesarrincian sebagai berikut :

No Kegiatan Tempat Waktu Anggaran (Rp)

1 .Pemantauan PerkembanganPenyelenggaraan SPIP

Jakarta &PUSPIPTEK 201,4 s0.000.000.00

2Pelaksanaan Evaluasi Terpisah atasS P I P

Jakarta &

PUSPIPTEK 201,4 25.000.000.00

fumlah 75.000.000,00



Teknologi.

Jakarta, funi 20L3Sekretaris Utama

pemantauan SPIP BadanRp.75.000.000,00 dengan

4

4

*2

J

1

-

7,-r,

=

1

-,

>-a


Lampiran

rrr-^tD

Lf-iD

Lt -

Lr-r

Lrr-t

L-r-Jr

Lrr7.g

L-rg.rrr{_rr-.tr=

=rra-')

L.r7fr7.-q

l_{,

L-a-,

L.-tT

---

*J

J

DAFTAR SOP

UNIT KERIA/ SATKER DITINGKUNGAN BPPT

1'. KSOP Kegiatan Layanan Prima pada Biro Umum dan Humas telah diterbitkan-

sebanyak 1B SOP meliputi :-1- 1) SOP Layanan Narasumber untuk media massa.

=- Z) SOP Layanan Pelaksanaan Upacara Pelantikan Pejabat.3) SOP Layanan Peliputan, Dokumentasi Foto, dan Video.

= 4) SOP Layanan Penyusunan keterangan pers [Press Release)

-1 :l :3;i:ilHliili,ffi'^3::Ti"fi:il1ffi?inanKerjasama-q 7) SOP LaYanan Pendaftaran HKI'

B) SOP Layanan Pendampingan Hukum Pembuatan Perjanjian.-r-

9) SOP Layanan Pembuatan Perjanjian.

J- 10)SOP Layanan Pembuaan Peraturan atau Keputusan.11)SOP Layanan Pengadaan Barang dan fasa melalui LPSE.

= 12)S0P Layanan Pengadaan Barang.

-+ i;l:8;i:fillli:li:,1',:;;1,?$ll,"ganBMN-_-_ 15)S0P Layanan Pemeliharaan Gedung.

16)SOP Layanan Pemindahan Arsip inaktif BPPT.-4 17)S0P Layanan Perjalanan Dinas uar Negeri Pegawai BPPT.

-_a 1B)S0P Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas BPPT.

--r_ 2. KSOP Kegiatan Layanan Prima pada Biro Sumber Daya Manusia & Organisasi

+ l]"$?,;'i::j;T:?'JIil#HH,xJssoPme'ipu'ii :

7 2) SOP LaYanan Pengangkatan PNS'3) SOP Layanan Kenaikan Pangkat PNS.-4 4) SOP Layanan Kenaikan Pangkat Luar Biasa.

4 5) SOP Layanan Mutasi Pegawai Eksternal.6) S0P Layanan Mutasi Pegawai internal.

=J 7) SOP Layanan Pemberhentian dengan hormat (PDH) sebagai PNS/CPNS.

--,- ;] :3i i:fiHl i:ili:l Sifl*'' rBatas usia Pensiun)

-4 10)S0P Layanan Pensiun Jandal Duda.11)SOP Layanan Pensiun PNS Tewas.-4, 12)SOP Layanan Absensi Pegawai.

- - t - 13)SOP Lavanan Uans Makan Pesawai .14)S0P Layanan Pengadaan Pegawai.

1 15)S0P Layanan Penilaian kinerja organisasi.

3. KSOP Kegiatan Layanan Prima Biro Perencanaan telah diterbitkan sebanyak 13S0P mel iput i :1) SOP Penyusunan Rencana Strategis.2) SOP Penyusunan Renja Kementerian dan Lembaga [KLJ.

,.-4i

!

I

r -

;;_Ct>JI

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf)

sJ

L

I

I

-

t

-ta

-t'l

-,

3) SOP Penyusunan RKA-KL.4) SOP Penyusunan Data Rencana Kerja dan Anggaran KL.5) SOP Evaluasi Kinerja Program.6) SOP Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Program.7) SOP Rencana dan Laporan Triwulan.B) SOP Penyusunan Dokumen Kerjasma DN/LN.9) S0P Penyusunan Usulan Kerjasama.10)S0P Penyusunan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Kerjasama.11)SOP Penyusunan Kebutuhan Kerjasama (lndustri , Pemda dl l)12)SOP Penyusunan Rekomendasi Penyelarasan Kegiatan PHLN.13)S0P Pengukuran Kepuasan Pelanggan.

4. KSOP Kegiatan Layanan Biro Keuangan, telah diterbitkan sebanyak 15 SOP--- meliputi:

Z 1) SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPASOP.

z il:3i ;:t;::::::i:i::xt[::xffi:tllffixil3tit"Z 4J SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

5J SOP Penyusunan Laporan PNBP.7 6) SOP Penyusunan Laporan Piutang.

Z 7) SOP Layanan Verif ikasi Pelaksanaan Kegiatan selon I BPPT.B) SOP Layanan Proses Verif ikasi elaksanaan Anggaran BPPT.

- 9) SOP Layanan PGPS.

I 10)SOP Layanan Gaj i TSP,11)S0P Layanan Gaji Uang Makan,

Z 12)S0P Layanan Uang Duka Tewas dan Wafat.

7 ii]:8i ix;xill i:lx1Til:,,ffi1,"T3-,,*iJ"'Hl'ran (SKPP)Z

15)SOP Layanan Pembayaran Uang Persediaan [UP) dan [LS).

Z 5. KSOP Kegiatan Layanan Prima Pusbindiklat telah diterbitkan sebanyak 20 SOP

Z meliPuti :1) SOP Layanan Diklat Bergelar Dalam Negeri.

Z 2) SOP Layanan Diklat Bergelar Luar Negeri3) SOP Layanan Diklat Teknis.

7 4) SOP Layanan Diklat Pimpinan.

1 5) SOP Layanan Diklat Pra-fabatan.6) SOP Layanan Ujian Dinas.

- 7) SOP Layanan Diklat f abatan Fungsional Perekayasa [f FP).

Z B) SOP Layanan Diklat Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa [JFTL).9) SOP Layanan Akreditasi Diklat.

1 10)S0P Layanan Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Diklat f FP

1 iil:8iiilffi;il';:il:,.-,,:ij"l'"1i,*,,-4 13)S0P Layanan Magang Industri .

14)S0P Penyusunan Diklat.7 15)S0P Layanan Pengembangan Program Diklat.

=

,

.G

--


r['

['

L-L-l-r-

L=t-.-,

L-a---'

;' r -

L--L=

.t--.

L-r)8,rr--

L,_--

L.-t.

l_r.-

L,,-,

Lr4

L-.-cL=J-t,

Lr=

7.-*

L-r=z-2L-.-.-

L3-2

16)S0P Pengelolaan Database Pusbindiklat.17)S0P Layanan Penerbitan SK.1B)S0P Layanan Kontrak Kejasama19)SOP Layanan Kepegawaian.20)SOP Layanan Pnggunaan Sarpras Diklat.

6. KSOP Kegiatan Layanan Prima Inspektorat telah diterbitkan sebernyak 9 SOPmeliputi :1) S0P/ Pedoman Audit Kinerja,2) S0P/ Pedoman Pelaksanaan Audit 0perasional.3) SOP/ Pedoman Evaluasi Akuntabil i tas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap

Unit Kerja/ Satuan Kerja.4) SOP/ Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Programf Kegiatan BPPT.5) SOP/ Pedoman Penyusunan laporan HasilAudit.6l S0P/ Pedoman pelaksanaan pendidikan dan Latihan Jabatan Fungsional

Auditor.7) SOP / Pedoman Penatausahaan Administrasi di l ingkungan Sub Bag TU

Inspektorat BPPT.B) SOP/ Pedoman Reviu Laporan Keuangan BPPT.9) SOP/ Pedoman Pengelolaan Peralatan Kantor.

7. KSOP Kegiatan Layanan Prima BPPT Eniinir ing telah diterbitkan sebanyak 23SOP mel iput i :1) SOP Pemetaan Ex-in dan Penawaran Kerjasama.2) S0P/ Penerimaan Kegiatan Pelayanan Teknologi.3) S0P Closing dan kepuasa Pelanggan.4) S0P Penerimaan dan Penanganan Klaim.5) SOP Pembuatan Kontrak.6) S0P Pembuatan Surat Keputusan Personil Kegiatan.7) S0P Pembuatan Amandemen.B) S0P Pembuatan Legal 0pinion.9) SOP Perencanaan Proyek.10)SOP Pelaksanaan Proyek.11)S0P Monitoring dan Evaluasi Proyek12)S0P Proses Penutupan Proyek.13)S0P Pematangan Usaha Hasil Produk Litkayasa (insentif KRT).14)S0P Penagihan dan Penerimaan.15)S0P Pembiayaan dan Pelaporan.16)SOP Absensi Kedinasan.17) S0P Pengajuan Pelatihan1B)S0P Pengajuan Permintaa Kebutuhan Barang.19)S0P Pengajuan Sarana dan Prasarana.20)S0P Pengajuan Surat lzin.21)S0P Surat Masuk.22)S0P Surat Keluar .23)SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

Disain Penyelenggaraan Srsfem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf)

ri.,rL-L-r=rt..d,raer=

7=)-e

L-a-r-,

;

=.--

tr.1s.-t

;.--

;.1

L-r:

=

7r-),

L-.

.r=

=a-rr

L1-2

;j4:

B. KSOP Kegiatan Layanan Prima PDIS telah diterbitkan sebanyak 31 SOP meliputi :1) SOP Layanan Webhosting dan Co-Location.2) S0P Layanan Pengelolaan Data Centre.3J SOP Layanan Unggah data informasi pada web utama.4) SOP Layanan desian isi dan tampilan pada web unit kerja.5) S0P Layanan pengembangan aplikasi.6) SOP Layanan mobile wireless.7) SOP Layanan e-mail.8) SOP Layanan teleconference.9) SOP Layanan cloud computing.10)SOP Layanan v ideo on demand.11)SOP Layanan pengembangan dan pemeliharaan SNI dalam l ingkup panit ia

teknis.12)SOP Layanan pengembangan dan pemeliharaan SNI di luar l ingkup panit ia

teknis13)SOP Layanan Pemeliharaan sistem manajemen mutu.14)soP Layanan peningkatan kompetensi sDM sistem manajemen mutu.15)S0P Layanan Pengajuan Akreditasi laboratorium penguji.16)S0P Layanan Pengajuan Sert i f ikasi Unit Kerja.17)S0P Pelaksanaan Audit Mutu Internal.1B)S0P Diagnostis Assessment Produk19)S0P Pendampingan penyusunan dokumen mutu.20)S0P Pendampingan Survailen KAN.21)S0P Layanan Pengadan dan Pengelolaan Bahan Pustaka.22)S0P Peminjaman Bahan Pustaka.23)S0P E-Jurnal BPPT.24)S0P E-Paper .25)SOP Jurnal on l ine, sc iene d i rect , IEEE.26)S0P Fasil i tas E-Book.27)SOP Konten Lokal BPPT.2B)SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar.29)SOP Peningkatan Kompetensi Pegawai.30)S0P Pengelolaan Peralatan Kantor.3 1)SOP Penerimaan Tamu.

9. KSOP Kegiatan Layanan Prima Balai faringan Ilmu Pengetahuan danTeknologi telah diterbitkan sebanyak 16 S0P meliputi :1) SOP/Pendaftaran Mitra Kerja sama.2) SOP/ Aktivasi Jasa ayanan.3) SOP/ Pembuatan Kontrak Layanan.4) SOP/ Penagihan fasa Layanan.5) SOP/ Penanganan Keluhan Mitra kerjasama.6) SOP/ Pemutusan fasa layanan.7) SOP/ Desain dan Pengembangan Produk.B) SOP/ Monitoring Akses faringan.9) SOP/ Penanganan IP Address.10)S0P/ Penanganan Password.


rL'-'rL-L-L r

L-=

-J

t-tl 'tJ.

t -

7)-)

4J

----

--.

---

11)SOP/ Penanganan Barang Mi l ik Negara"12)S0P/ Penanganan Barang Mi l ik Mi t ra .13)SOP/ Survey Mitra Kerjasama.14JSOP/ Permohnan Pembelian Barang hingga Dua Juta Rupiah,15)SOP/ Evaluai Suppl ier .16)S0P/ Penanganan Sumber Daya Manusia.

10. KSOP Kegiatan Layanan Prima Balai Pengkaiian Bioteknologi telah diterbitkansebanyak 15 SOP meliputi :1) S0P/ Mutasi Barang Internal.2) SOP/ Pemin jaman Kendaraan.3) SOP/ Tata Laporan Kerusakan Alat.4) S0P/ Penerimaan Tamu.5) SOP/ I j in Kerja Praktek/ peneli t ian.

6J SOP/ I j inlembur.7) SOP/ Penhajuan Cuti Tahunan.B) S0P/ Tata laksana Pelaksanaan Pengajuan Anggaran Mengikat (DIPA Rutin).9) S0P/ Tata laksana Pelaksanaan Pengajuan Anggaran Tidak Mengikat (DIPA

Kegiatan)10)SOP/ Barang Keluar.11)S0P/ Surat I j in Sakit/ Tidak masuk kerja/ Surat Tugas.1,2)SOP / Tata Cara Pengelolaan Barang Persediaan.13JSOP/ Peneimaan sampel penguj ian.14)S0P/ Tata laksana Pelaksanaan Pengajuan Anggaran pNBp.

15)S0P Tata laksana Pelaksanaan Pengajuan Anggaran lain-lain.

11. KSOP Kegiatan Layanan Prima UPT-Huian Buatan telah diterbitkan sebanyak BSOP mel iput i :1) SOP/ Pers iapan TMC.2) SOP/ Penyusunan RAB, Penerbitan SPMK dan Dokumen Kontrak.3) SOP/ Per i j inan.4) SOP/ Survey Posmet.5) SOP/ Pers iapan Posko.6) SOP/ Pelaksanaan TMC.7) SOP / Eksekusi Penyemaian Awan.B) S0P/ Pasca Operas ionalTMC.

12. KSOP Kegiatan Layanan Prima Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur(BZTKS) telah diterbitkan sebanyak 27 SOP meliputi :1) S0P/ Kerahasiaan Pelanggan.2) SOP/ Pelatihan Personil .3) SOP/ Pengendal ian Dokmen Mutu,4) SOP/ Kaji Ulang Permintaan Tender dan Kontrak.5) SOP/ Sub Kontrak pengujian/ Kalibrasi.6) SOP/ Pengadaan Barang dan Jasa.7) SOP/ Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Barang dan fasa.B) SOP/ Pelayanan kepada Pelanggan.

--J

---2

-+

-rr)

=,

-),

*4.

J

+

4

=

-

JJ

.rJ

=)

-

-4


7rl.t

L-,L-t .

L-=)I

3L

t-L-',

L?zI

-)I

?tI

i-.€.l -

l-d,

I

t--

t ',-.-'I,--r -

-I4

4

tiJ

.--))

rJ/

-+

r-2)

---a

Jz

4

t-DJ

7t-r)

=

>;.-2

9) SOP/ Penanganan Keluhan.10)SOP/ Pengendalian Pengujian/ Kalibrasi yang tidak sesuai.11)SOP/ Tindakan Perbaikan.12)SOP/ Tindakan Pencegahan.13)SOP/ Pengendalian Rekaman.t4) SOP/ Audit Internal.15JSOP/ Kaji Ulang Manajemen.16)SOP/ Pengujian.I7)SOP / Kalibrasi.1B)SOP/ Pelaksanaan Pengujian/ kalibrasi In-Situ.19)SOP/ Pengambilan Sampel.20)SOP/ Perhitungan Ketidak pastian.21)SOP / Perawatan peralatan.22)SOP / Ketertelusuran Pengukuran.23)SOP/ Penerimaan dan Penanganan Benda Uji/ Alat yang dikalibrasi.24)SOP/faminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi.25)SOP/ Uji Banding.26)SOP / Pelaporan Hasil Pengujian/ Kalibrasi.27)SOP / Komunikasi Internal.

13. KSOP Kegiatan Layanan Prima Balai Besar Teknologi Energi (BZTE) telahditerbitkan sebanyak 105 SOP meliputi :1) SOP/ Prosedur Penanganan Surat/Nota Dinas Masuk

Z) SOP/ Prosedur Penanganan Surat/Nota Dinas Keluar3) SOP/ Prosedur Pembuatan Surat Keputusan [SK).4) SOP/ Prosedur Penggunaan Mesin Faksimile dan Telepon.5) SOP/ Prosedur Pengelolaan Kotak Surat.6) SOP/ Prosedur Penggandaan Dokumen.7) SOP/ Prosedur Penggunaan Papan Pengumuman.B) SOP/ Prosedur Permintaan Fasilitas Rapat.9) SOP/ Prosedur Pembuatan Tanda Pengenal Siswa/ Mahasiswa Praktek Kerja

Lapangan (PKL).10)SOP/ Prosedur Permintaan pegawai Baru.11)SOP/ Prosedur Iob test Calon pegawai.

I1)SOP / Prosedur Pengajuan Mutasi Antar Lembaga Pemerintah.

13)SOP/ Prosedur Pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).14)SOP/ Prosedur Penerapan sanksi pegawai.15JSOP/ Prosedur Mutasi Satminka pegawai Internal.16)SOP/ Prosedur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelaihan fDiklat).L7)SOP/ Prosedur Pengajuan Angka Kredit fabatan Fungsional Teknisi

Litkayasa.18)SOP/ Prosedur Pengajuan Angka Kredit fabatan Fungsional Perekayasa.19)SOP/ Prosedur Pengajuan Angka Kredit fabatan Fungsional Peneliti.Z1)SOP / Prosedur Pengajuan Angka Kredit fabatan Fungsional Pranata Humas.21)SOP / Prosedur Absensi.22)SOP/ Prosedur Pengajuan Cuti Tahunan.23)SOP/ Prosedur Pengajuan Cuti Bersalin

Disnin pcnvplcnonnrofln Sicfpm Ppnnpndnlinn Infprn Rndon Ppnnkoiion dnn Ppnprnnon Tpknnlnni fBpPTt

['

i-r-)

t--'L-L-=)

-

t_-t-€.

t-?-L77Lt--l

l--Lt 1

L-t--4

Lt--

:l--

;r--

;L4

L-f-?-tLIJD/

L-

=LJ-/

LLVt

L-rLr-r/

L?tL4!

s-.-a

24)SOP I Prosedur Pengajuan Cuti Besar.25)S0P/ Prosedur Pengajuan Cuti Alasan Penting.26)SOP / Prosedur Pengajuan Cuti Diluar Tanggungan Negara.27)SOP I Prosedur Pengajuan Cuti Sakit.2B)SOP/ Prosedur Pengajuan Tidak Masuk Ker ja .29)SOP / Prosedur Tidak Melakkan Absen Datang/ Pulang.30)SOP/ Prosedur Mutasi Kepangkatan.31)SOP/ Prosedur Berobat d i Bala i Kesehatan PUSPIPTEK.32)SOP I Prosedur Pembayaran Insentif dan Uang Transportasi Pengemdi.33)S0P/ Prosedur Pengajuan Kebutuhan Minum sehar i -har i .34)SOP/ Prosedur Pengadaan dan Pelayanan Obat.35)S0P/ Prosedur Pengajuan Uang Makan Siang,36)S0P/ Prosedur Pelaporan Anak yang masih ku l iah dan berus ia d ia tas 21

tahun.37)S0P/ Prosedur Pengajuan Asuransi Kecelakaan.3BJSOP/ Prosedur Pengajuan Biaya Operasional Dinas ke fakarta dan Tangerang.39)S0P/ Prosedur Per ja lanan Dinas dengan Biaya DIPA BZTE.40)S0P/ Prosedur Pengajuan Per ja lanan Dinas Dalam Neger i yang d ib iayai DIPA

Non B2TE.41)S0P/ Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Biaya Perawatan.42)SOP / Prosedur Pengajuan Klaim Uang Duka.43)SOP/ Prosedur Verif ikasi Administrasi Keuangan.44)SOP / Prosedur Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas Langsung [LS).45)SOP/ Prosedur Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas dengan dana Uang

Persediaan [UP).46JSOP/ Prosedur Pembayaran Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa.47)SOP / Prosedur Pertanggungjawaban Uang Muka Pengadaan Barang / lasa.48)S0P/ Prosedur Pertanggungjawaban Uang Muka Perjalanan Dinas Langsung

ILS].49)SOP/ Prosedur Pertanggungjawaban Uang Muka Perjalanan Dinas dengan

dana Uang Persediaan [UP).50JS0P/ Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang

Persediaan [SPM-GU).51)S0P/ Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung [SPM-LS)52)SOP/ Prosedur Pembayaran Pengadaan Barangl lasa Melalui Pembayaran

LangsungILS),53)SOP/ Prosedur Langganan Daya dan fasa.54)SOP/ Prosedur Penerimaan dan Penyetoran PNBP ke kas Negara.55)SOP/ Prosedur Rekonsi l ias i Data Sis tem Akuntansi Instans i [SAI) In ternal .56)SOP/ Prosedur Rekonsi l ias i Data Sis tem Akuntansi Instans i [SAI) In ternal

dengan KPPN.57)S0P/ Prosedur Pencai ran Uang d i Bank.5B)S0P/ Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Sis tem

Akuntansi Instansi ISAIj.59)S0P/ Prosedur Pemin jaman dan Pengembal ian Buku d i Perpustakan BZTE.60)SOP/ Prosedur Pemel iharaan websi te B2TE.61)S0P/ Prosedur Pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Disain Penyelenggoraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPf)

'-J

P

-i

Lbt

4J

?-

llJ

Iv2

L-)

7J

t-

l--,

t -l-.-

t---,I

l--.

l -t 2

t-r4r

t -t1J

V1

tlJ/

t_-I

,--1

,-tJ

I

-

Y)I

,JJ

E?'4I>-4

64SAP I Prosedur Pelayanan untuk siswa-Mahasiswa yang melakukan Kerja

Praktek.63)S0Pl Prosedur Pelayanan untuk mahasiswa yang akan mlakukan tugas akhir.64)SOP/ Prosedur Pelayanan Kunjungan Tamu.65)SOP/ Prosedur Permohonan Penambi lan Data.66)S0P/ Prosedur Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Urusan Dinas.67)SOP / Prosedur Penerimaan Barang.68)SOP/ Prosedur Pengeluaran Barang.69)SOP/ Prosedur Penanganan Kehilangan Barang.70)SOP/ Prosedur Pengajuan Pengadaan Barang/ fasa.71)SOP/ Prosedur Pengelo laan ATK.7?)SOP / Prosedur Kerja pada Hari Libur.73)SOP/ Prosedur Penyusunan Program Jangka Menengah.7 4)SOP / Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Negara/ Lembaga IRKA- KL).75)S0P/ Prosedur Moni tor ing Evaluasi DIPA BZTE.76)SOP/ Prosedur Penyusunan Laporan Tahunan BZTE.77)SOP / Prosedur Penyusunan Rencana, laporan Triwulan dan Laporan Akhir

(DIPA)7B)S0P/ Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabil i tas Kinerja Instansi

Pemerintah ILAKIP).7?)SOP / Prosedur Monitoring Kegiatan Pelayanan Jasa Teknologi.

B0)S0P/ Prosedur Pelayanan Jasa Konsultasi.81)SOP/ Prosedur Pelayanan Jasa Penguj ian.B2)SOP/ Prosedur Pelayanan fasa Pelatihan.B3)S0P/ Prosedur Penyusunan dan Penawaran Jasa Pelatihan.

B4)SOP/ Prosedur Pembuatan Kontrak Kerja Jasa Teknologi.

B5ISOP/ Prosedur Pembuatan petunjuk 0perasional Kegiatan (P0K).

B6)S0P/ Prosedur Pembuatan Nota Kesepahaman[MoU).B7)SOP/ Prosedur Penagihan Pembayaran Jasa.BB)S0P/ Prosedur Penyerahan Laporan/ Sert i f ikat.

89)S0P/ Prosedur Pelaanan Informasi .90)SOP/ Prosedur Legalisir Salinan Dokumen [Sert i f ikat/Laporan)'91)S0P/ ProsedurSurvey Kepuasan Pelanggan.

92)SOP / Prosedur faminan Perl indungan dan kerahasiaan Hak Kepemil ikan

Pelanggan.93)S0P/ Prosedur Pengendalian dan pemeliharaan Dokumen (Penerbitan dan

Penghapusan).94)SOP/ Prosedur Pengendalian perubahan Dokumen yang disimpan dalam

sis tem komputer .95)S0P/ Prosedur Penanganan keluhan/ pengaduan pelanggan.

96)SOP/ Prosedur Pelaporan Penguj ian.

97)S0P/ Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian Pengujian.

9B)S0P/ Prosedur Audit Internal.99)SOP/ Prosedur Kaj i Ulang Manajemen.

100) SOP/ Prosedur ka l ibras i pera latan.

101) S0P/ Prosedur Penanganan Barang Uji.


-

'1

t)

--

1-,

-

.a)

7

-

a

-

,-

t

t

.ta

t

-

a

t

"-

,,

z.-

.ta

lz

t

,_

2

,t,

102) S0P/ Prosedur Pemasaran Jasa Teknologi .103J SOP/ Prosedur pengajuan Keikutser taan pameran.104) SOP/ Prosedur pengajuan Pembuatan Benda pamer.105) S0P/ Prosedur Pengajuan Pemandu Benda pamer

14. KSOP Kegiatan Layanan Prima Balai Teknologi Lingkungan (BTL) telahdi terb i tkan sebanyak 1B SOP mel iput i :1) SOP/ Kaj i u lang Manajemen.2) SOP/ Audi t In ternal .3) SOP/ Sis tem Pengelo laan.4) SOP/ Pengelo laan Dokumentas i .5) SOP/ Pengelo laan Rekaman.6) SOP/ Perbekalan dan Jasa.7) S0P/ Evaluasi PemasokBarang dan Jasa.B) SOP/ T indakan Perbaikan.9) SOP/ Peni la ian kual i f ikas i dan Kompetensi .10)S0P/ Pelat ihan.11JS0P/ Penye l i aan .LZ)SOP / Absensi.13 )S0P/ Cu t i .14)SOP/ Surat Tugas.15)S0P/ Peker jaan Dinas lokal .16JS0P/ Be lan ja Ba rang dan Jasa Mendesak .I7)SOP / Belanja 0pers ional Kesehar ian.1B)SOP/ Peni la ian Kiner ja Karyawan.

15. KSOP Kegiatan Layanan Prima Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi(BRDST) te lah d i terb i tkan sebanyak 10 SOp mel iput i :1) SOP/ Prosedur T in jauan Manajemen.2) S0P/ Prosedur Pengendal ian Dokumen.3 l S0P/ Prosedur Pengendal ian Rekaman.4) S0P/ Prosedur T indakan Koreks i .5 l S0P/ Prosedur T indakan Pencegahan.6) S0P/ Prosedur Anal is is Data.7) SOP/ Prosedur Komunikas i In ternal .B) S0P/ Prosedur In ternal Audi t .9 l SOP/ P rosedur Pengenda l i an P rodu l< T idak Sesua i .10 lSOP/ Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan.

16. KSOP Kegiatan Layanan Prima Balai Inkubator Teknologi (BIT) telahdi terb i tkan sebanyak 6 S0P mel iput i :1) S0P/ Mekanisme Pengelo laan Tenant .2) SOP/ Proses Seleks i Tenant .3) SOP/ Proses Uj i Produksi .4) SOP/ Proses Uj i Pasar .5 l SOP/ Moni tor ing Bisn is dan TeknologiTenant .

Disoin Penyelenggaroan.9rsfem Pengendolion lntern Bodan Pengkajian dan Penerapan Teknolopl i (BPPT)

- ,

.J

u)

J

..--

<)

+-'--'

-.t/

-tJ

4)

-./

4

-8

J/

4J

--

6) SOP/ Proses Evaluasi Tenant.

17. KSOp Kegiatan Layanan Prima Balai Teknologi Motor Bakar dan Propulsi(BTMP) telah diterbitkan sebanyak 1B SOP meliputi :

t) SOP/ Pengendalian Dokumen dan Rekaman.2) SOP / Tinajauan Order dan Kontrak.3J SOP/ Pengadaan Barang dan fasa.4) SOP/ Pelayanan fasa Teknologi.5J SOP/ Penanganan Keluhan dan Umpan Balik Pelanggan'6) SOP/ Pengendalian Kegiatan dan atau Produk yang Tidak Sesuai.7) SOP/ Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.B) SOP/ Audit Internal.

9) SOP/ Tinjauan Manajemen.10JSOP/ Penanganan Personel.11)SOP/ Pengelolaan Peralatan, Akomodasi dan Lingkungan.12)SOP/ Penanganan Benda Uji.13)SOP/ Pemilihan dan Penggunaan Metode Pengujian dan Kalibrasi14) SOP/ Pemastian Ketertelusuran.15)SOP/ Penerbitan Laporan dan Sertifikat.16)SOP/ Analisis Dampak K-3.17)SOP/ Pengusulan dan Pelaksanaan program atau Kegiatan'18)SOP/ Pedoman Sistem Manajemen K-4 bagianl-Manajemen keamanan.

18. KSOP Kegiatan Layanan Prima Balai Pengkaiian Telctologi Polimer (BPTP)

telah diterbitkan sebanyak26 SOP meliputi :

1J SOP/ Pengendalian Dokumen dan Rekaman.2) SOP/ Penawaran dan Kontrak.3) SOP/ Subkontrak.4) SOP/ Perencanaan dan Pembelian asa dan Pebekalan.5) SOP/ Komunikasi Pelanggan.6) SOP/ Penangananterhadap Pengaduan.7) SOP/ Pengendalian Pekerjaan yan tidak sesuai'B) SOP/ Tindakan Perbaiakn dan Pencegahan.9) SOP/ Audit Internal.10)SOP/ Kaji ulang Manajemen.11)SOP/ Administrasi dan Keuangan.L?)SOP / Sumberdaya Manusia.131 SOP/ Rekrutmen Karyawan.14)SOP/ Penggunaan Peralatan dan akomodasi.15) SOP/ Pengelolaan Anggaran.16)SOP/ Penyerahan pekerjaan.17) SOP/ Komunikasi Internal.lBJSOP/ fasa Layanan Teknologi Pengujian.19)SOP/ fasa Layanan Teknologi Pelatihan.20)SOP/ fasa Layanan Teknologi Penelitian.21)SOP / f asa Layanan Teknologi Konsultasi'ZZ)SOP / Validasi Metoda

-d

6=

4

--)

--/

,-tJ

,-.))

-1

?

-rt

4

1)

sJ

GJ

=-,

>G)

Di<nin Ppnvclpnnnnrnnn .Si$pm Pennpndnlinn Infprn Bndnn Ppnnkniinn dnn Penpronon Tcknnloni TRPPT 'l

r - . tI

F.rII

?tII

I

II

i zI

sJI

-I

4J

I

4

4J

4J

-

-

--=

-t

'-

23)SOP/ faminan Mutu Hasil pengujian.24)SOP/ Manajemen Kekayaan Intelektual dan Hasil.25)SOP/ Penentuan dan penyediaan SDM.26)SOP / Kulifikasi dan Kompetensi personal.

19' KSOP Kegiatan Layanan Prima Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK) tetahditerbitkan sebanyak 121 SOp meliputi ;1) SOP/ Pedoman Proses pelayanan & Kegiatan Survei.2) SOP/ Persiapan Pelayanan Survei & Kegiatan program.3) soP/ Pelaksanaan perayanan Survei & Kegiatan program.4) SOP/ Revisi pelaksanaan pelayanan Survei.5) soP/ Pelaksanaan Pelayanan Survei Lanjutan & Kegiatan program.6) SoP/ Pengolahan & Pengelolaan Data Hasil Pelayanan Survei & kegiatan

Program.7) SOP/ Laporan pelayanan Survei & Kegiatan program.B) SOP/ Mobilisasi & Demobilisasi personil Survei.9) SOP/ Mobilisasi & Demobilisasi Alat Survei.10)SOP/ Pemantauan Operasi Survei.11JSOP/ Persiapan Alat Survei.12)soP/ Pemeliharaan, Perawatan dan perbaikan Alat survei.13)SOP/ Pembuatan Rencana Operasi Survei.1,4)SOP / Penyediaan Informasi Cuaca.15)SOP/ Pengelolaan Informasi Operasi Survei.16)SOP/ Pengolahan & Pengelolaan data hasil Survei,L7)SOP/ Penyediaan Logistik Bahan Survei.18)SOP/ Penyediaan Logistik Bahan makanan.19)SOP/ Penyediaan BBM.20)SOP/ Pedoman Operasi Peralatan,zL)soP/ Pedoman operasi perlatan survei, Navigasi & penentuan posisi.ZZ)SOP/ Topografi.23)SOp/ Theodolit & Sipat Datar.Z )SOP / Sipat Datar.25)SOP/ Total Station.Z6)SOP/ Navigasi & Penentuan posisi.27)SOP/ GPS Handhetd.28)SOP/ GPS Geodetik.29)SOP / Differntial GPS.30)SOP/ Sensor Anitude.3 1)SOP/ Sensor Heading.32)SOP / Pedoman Operasi Peralatan Hidro-Oseanografi.33)SOP/ Hidrografi.34)SOP/ Oseanografi.35)SOP/ Pedoman Operasi peralatan Geofisika & Geologi.36)SOP/ Pedoman Operasi Peralatan perikanan & Lingkungan.37)SOP/ Pedoman Operasi peralatan Seismik.38)SOP/ Navigation & Positioning Unit.39)SOP/ Source Unit.

Dicnin Ppnvelpnnnoroon .sicfem Ppnnendnlinn lnfprn Rndnn Ppnokoiinn dnn ppnernnnn Tpknnlnni tBppTt

- J

=)

-)

= ,

=

+)

e')

=_

-dJ

72

-)

7-s

#-t

=:J

-

=,

J)

-n-

4,

45)

a4l

v-)

.JJ

4)

e)

t1./iI

t?tII

E

=JI

l-r-/iI

J)

r-r-

:-t,

40)SOP/ Recording Unit.41)SOP/ Quality Control & On Board Data Processing.42)SOP / Perangkat Lunak Pengolahan & Pengelolaan data Survei.43)SOP/ Pedoman Operasi Peralatan Meteorologi.44)SOP/Alat komunikasi & Pendukung Survei lainnya.45)SOP/ Winch fPortable & Mounted)46)SOP/ Survei Boat47)SOP / Safety Induksi.48)SOP/ Man Overboard.49)SOP/Abandon Ship.50)SOP/ Fire.51)SOP/ Kemudi Darurat.52)SOP/ Penurunan Life Raft.53)SOP/ Safety Drill.54)SoP/ oil Spill.55JSOP/ Pirates.56)SOP/ Rescue Boat57)SOP/ Planned Maintenance Schedule.58)SOP/ PMS Rescue Boat Davit.59)SOP/ PMS Life Raft/ Sekoci Penyelamat.60)SOP/ PMS Embarkation Ladder,61)SOP/ PMS Deck Equipment.62)SOP / PMS Anchor Windlass.63)SOP/ PMS Crane.64)SOP/ Main Engine.65)SOP/ Compressor AC Central.66)SOP/ Gearbox.67)SOP/ Main Crane.68)SOP/ Windlass.69)SOP/ Sliding Door.70)SOP/ Diesel Oil Purifier.7I)SOP/ Oil Water Separator [OWS).7Z)SOP/ Sewage Treatment Plant.73JSoP/ Radio GMDSS (MF/HF),7 4)SOP / Inmarsat-C GMDSS.75)SoP/ Radar ARPA.76)SOP/ ArS.77)SOP / Weather Fax.78)SOP/ Radio VHF.79)SOP/ Setting Auto Pilot.B0)SOP/ Keberangkatan Kapal.B1)SOP/ Perbaikan.82) SOP/ Persiapan Keberangkatan83)SOP/ Nominasi BBM.B4)SOP/ Air Tawar dan Pelumas.85JSOP/ Penerimaan - Pengeluaran Barang.86)SOP/ Pengeluaran Barang Bekas/ Tidak Terpakai.

Di<nin ppnvplcnnoflrnon Sisfpm Ppnnendolinn lntern Rndon Ppnokaiinn don Ppnpronan Tpknnlnni fBPpT)

t

)

;)

.2

?

;2

)J

; ,

>/

-)

.)

>J

1jJ

J

>/-

a-

-)

z-2

z

;2

)t

z.)

a

B7)S0P/ Pengeluaran L imbah dar i Kapal ,

BB)S0P/ Kunjungan Tamu.B9)S0P/ Pelaksanaan Survei .90)SOP/ Penanganan L imbah Kamar Mesin.91)SOP/ Navigas i pada Cuaca Buruk.92)SOP / Penyusunan Anggaran.93)S0P/ Revis i Anggaran.94)SOP/ Moni tor ing dan Evaluasi .95 lSOP/ Pembuatan Kontrak/ MOU.96)SOP/ Promosi dan Pemasaran.97lSOP/ Pelaksanaan Seminar .9B)S0P/ Pelaksanaan Raker .99)SOP/ Kunjungan Ke Kapal .100) S0P/ Pener imaan Tamu - K l ien.101 ) S0P Per ja lanan D inas .102) S0P Pengeluaran Uang.103) SOP Penagihan.1041 SOP Pener imaan PNBP.105) SOP Pengadaan barang dan jasa.

106) S0P Pengelo laan Barang Inventar is .107) S0P Kenaikan Pangkat .108) SOP Pengajuan Cut i .109J S0P Dis ip l in Pegawai .110) SOP Pener imaan Pegawai Honorer .1111 SOP Pengajuan Uang Muka.112) S0P Per tanggunjawaban Uang Muka.113 ) SOP Ars ip Pegawa i .114) SOP Dis ip l in Pegawai .115) SOP Pembuatan Surat Keputusan [SK).116) SOP Pembuatan Surat Keterangan.117) SOP Pener imaan Magang,118) SOP Peminjaman Kendaraan.119) S0P Pengembal ian Kendaraan Dinas.120) SOP Surat Masuk.121.) SOP Surat Keluar .

Disoin Penyelenggoraan Sistem Pengendalian lntern Baclon Pengkaiictn don Penerapon 7'eknologi (BPPT)

Lampiran

rrrrr - l

Lr-)

=,l-

;-tH ^

-)Lr?.

=

=11 l

5Lr=

77=-)L,J)

L?t-))

L-r--)t_7l-J

L-.>')

I--rl

-c)

=,

a--t,

. J

* )

LiJi-,+)

t-)

i.--1Li-rl--lt_ .,L,11)

I

Fl!,rL7)3:

7)--)

5L?7t----t)

Lr,.e)

LL4)

Ltt)

Lt t )

Lu)LL-)

LL')

L;4Lr-J

L1')

LL--)

LLit

tLt--u)

DOKUMENTASI - FOTOPENYETENGGARAAN SPIP DITINGKUNGAN BPPT

Kepala BpKp dan Kepala BPPT dalam rangka dimulainya implementasi SPIP di BPPT

Sosialisasi Pengisian Kuesioner sampel Diagnostic Assesment (DA)pada Satker Setama dan Kedeputian TPSA BPPT

Disain penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

- )

- )

-/

--)

: )

72

-')

*)

7S

=r

===.)

=2

-:.-l

@t

- & ,

Pelaksanaan sosialisasi SPIP di Serpong

Diklat SPIP di Pusdilklatwas BPKP-Ciawi, Bogor

i--

L+ . - ' )

t_-)

,-)

tt-)

L"=-)

u-)

LLn)

Lr+JIL.e-)

L)*)

Lr-')Iet

t--)

I> - ,--2-/

Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

j;i'i_"L'L'['

L'L'L,rf'L't'r??li)

L,Lrvt)

Lt - l

L*-)

L|-J

Llrt

Lt , - l

L>-^tLLrt

L2-.1L?z*)

Lc , t

Konsinyering/workshop Penilaian Risiko/ Identifikasi Risikodi fakarta, Surabaya dan Serpong.

I

F= = Disain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)E- I

Lp - l

Le.t)

I, - r

Grand disain SPIP di bppt 2013.PDF

Documents