Grand design pk apip iacm

GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

DISEMINASI TEKNIK PENINGKATAN KAPABILITAS APIPDAN OPTIMALISASI SERTIFIKASI JFA

“PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DIDUKUNG DENGAN KOMPETENSI JFA UNTUK MENGAWAL AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN”

JAKARTA, 27 OKTOBER 2015

PERSOALAN BANGSA INDONESIA

a. Kesejahteraan

b. Kasus-kasus Korupsi

c. Kemakmuran Ekonomi

d. Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan

Program Pembangunan Nasional

ditujukan untuk Mengatasi PERSOALAN BANGSA

(NAWACITA >>> RPJMN 2015-2019)

Keberhasilan program-program pembangunan mengatasi persoalan

bangsa tergantung pada EFEKTIVITAS PELAKSANAAN program-program

pembangunan

2

MANAJEMEN Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Kuat

di seluruh level pemerintahan

Tata

Kelola

Aparatur

&

BirokrasiSPIP FCP

Kapabilitas

APIP

AKUNTABILITAS Keu Negara &

Pembangunan yang Berkualitas

a. Perumusan kebj teknis yg selaras dg kebj pemb nas.

b. Perencanaan kegiatan yang selaras dg kebijakan.

c. Proses penganggaran yang transparan dan cermat.

d. Pelaksanaan kegiatan yang bertanggungjawab.

e. Pelaporan/pertanggjwbn berkualitas & tepat waktu.

f. Pemantauan/evaluasi berkelanjutan.

Semua Bangsa/Negara di

Dunia Mempunyai

PERSOALAN

KAPABILITAS APIP 2014

Level Kapabilitas Nasional (474 APIP)

APIP Pusat (57 APIP)

APIP Daerah (417 APIP)

APIP Pusat (49 APIP)

Arahan Presiden RIRakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015

Jakarta, 13 Mei 2015

Kapabilitas APIP:

Lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3; dan 1% Level-1.

APIP membuat sistem peringatan dini.

APIP memberikan solusi atas berbagai masalah.

Tingkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.

Acuan bersama bagi seluruh APIP K/L/Pemda

dalam peningkatan kapabilitasnya

(memuat strategi dan target-target peningkatan Kapabilitas APIP)

Perka BPKP No. 6 Tahun 2015

tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP

GRAND DESIGN PK APIP

due process

Penyediaan Acuan Bersama Dalam Meningkatkan

Kapabilitas APIP

Tertuang dalam Perka BPKP No. 6 Tahun 2015

tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP

STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

1

Peningkatan Kesadaran Pentingnya Memiliki

Kapabilitas Berkelas Dunia

diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh Pimpinan K/L/Pemda

sebagai shareholders APIP serta pimpinan APIP sendiri


2

Self Assessment Kapabilitas APIP berdasarkan

Internal Audit Capability Model (IA-CM)

penilaian mandiri terhadap Key Process Area yang harus dipenuhi

sehingga diketahui Area of Improvement untuk menuju ke level

kapabilitas yang lebih tinggi

BPKP menyediakan pedoman teknis self assessment yang akan

didukung dengan sistem aplikasi


3

Quality Assurance oleh BPKP terhadap Proses

Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP menyediakan bantuan dalam proses peningkatan kapabilitas APIP,

khususnya dalam melakukan self assessment


4

Self Improvement Kapabilitas APIP Sesuai Hasil Self

Assessment

pengembangan secara mandiri Kapabilitas APIP berdasarkan hasil self

assessment

BPKP menyediakan pedoman teknis self improvement

bagaimana meningkatkan dari Level-1 ke Level-2; dan dari Level-2 ke Level-3


5

Peningkatan Kompetensi SDM APIP melalui e-Learning

BPKP menyediakan diklat-diklat JFA dan teknis substansi yang mendukung

peningkatan Kapabilitas APIP;

dikembangkan melalui proses diklat secara elektronik (e-learning)


6

Target Peningkatan Kapabilitas APIP

12

13

Target Peningkatan Kapabilitas APIP

PROSES PENINGKATKAN KAPABILITAS APIP

Pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP menggunakan

aplikasi online di Web: http://www.bpkp.go.id

PROSES PENINGKATAN KAPABILITAS APIP TAHUN 2015

*per 10 Oktober 2015

KAPABILITAS APIP 2015*

386 (81,09%)

88 (18,49%)

2 (0,42%)

Level Kapabilitas (476 APIP)

Level 1 Level 2 Level 3

36

19

2APIP Pusat

Level 1

Level 2

Level 3

350

690

APIP Daerah

Level 1

Level 2

Level 3

*per 10 Oktober 2015

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP 2014-2015


404

69

1

386

88

2

KAPABILITAS APIP NASIONAL

31 Des 14 (474 APIP) 10 Okt 15 (476 APIP)


37

19

1

36

19

2

KAPABILITAS APIP PUSAT

31-Des-14 10-Okt-15


367

50

0

350

69

0

KAPABILITAS APIP DAERAH

31-Des-14 10-Okt-15

Kondisi APIP Saat Ini476 APIP dari 628 (86+542)

Kondisi Yang diharapkan

PP 2/2015: RPJMN 2015-2019

Tujuan RB pada Area Pengawasan:

Terwujudnya pemertintahan yg bersih,

bebas dari KKN

sd 10 Oktober 2015:

386 APIP 81,09% berada di level 1 (initial),

88 APIP (118.49%) berada di level 2

(infrastructured) dan 2 APIP (0,42%) berada

di level 3 (integrated)

APIP melakukan Peran yang Efektif

Psl 11, 59 PP 60 Th 2008

Kapabilitas APIP berada pada level

3 (Integrated), Outcome: reasonable

assurance atas ketatan, meningkatkan

3E dan advisory services untuk

perbaikan GRC

APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan

kemampuan (kapabilitas) organisasinya

KEBUTUHAN PENINGKATKAN LEVEL KAPABILITAS APIP

Semua Instansi Pemerintah berbenah

diri melakukan RB & SPIP

Pemerintahan Berkelas

Dunia (World Class)

Visi RB (Perpres 81 Tahun 2010)

Untuk

mempercepat tercapainya tata kelola

pemerintahan yang baik

Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP

TINGKATAN LEVEL APIP (IA-CM)

LEVEL 5Optimizing

LEVEL 4Managed

LEVEL 3Integrated

LEVEL 2Infrastructure

LEVEL 1Initial

APIP menjadi agen perubahan

APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata

kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas,

ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan

konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

APIP mampu menjamin proses

sesuai peraturan,mampu mendeteksi

terjadinya korupsi

APIP belum dpt memberikan

jaminan atas proses tata kelola

sesuai peraturan dan

mendeteksi korupsi

Mengintensifkan peran APIP di lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas,

transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi (Inpres 9 Tahun 2014)

1 2

Fist & Second

Line Defense

Third

Line Defense

TANTANGAN APIP KE DEPAN

DUKUNGAN KELEMBAGAAN & SUMBER DAYA:

1. Kelembagaan APIP

2. SDM

3. Anggaran

4. Sarana Prasarana

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS:

1. UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (PASAL 20)

2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 379, 380, & 385)

3. Lima Arahan Presiden 24 Agustus 2015 di Istana Bogor

4. Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Pemerintahan yg berdaya saing

KOORDINASI & SINERGI APIP SERTA PERAN AAIPI:

1. Sinergitas antara BPKP dengan APIP lainnya

2. Komitmen bersama APIP untuk mencapai level yang ditargetkan

3. Dorongan dan sanksi kepada APIP yang tidak mencapai target

4. Peranan AAIPI Pusat dan AAIPI Wilayah

2011 2012 2013 2014 2015

411.3 480.6 513.3

596.5 640.0

1,295.0

1,491.4 1,650.6

1,876.9 2,019.9

31.8%

32.2% 31.1% 31.8%

31.7%

Transfer ke Daerah

Belanja Negara

% terhadap Belanja Negara

REALISASI PENYERAPAN JUNI

2014

?

Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L

2009 - 2013

• Di tahun 2013, masih terdapat 19 KL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 3 LKKL

dengan opini TMP.

• Opini WDP umumnya disebabkan kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan kas

dan setara kas, persediaan, PNBP, aset tetap, belanja barang, dan belanja modal.

• Opini TMP disebabkan pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas

persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja barang, belanja modal, belanja hibah

dan belanja bantuan sosial.**Sumber Data: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2014

Target 60% LKPD opini WTP pada

tahun 2014

**Sumber data : Biro Humas dan Luar Negeri BPK dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2014

Tahun 2013, opini WTP LKPD

= 153 atau 33,55%

PERKEMBANGAN OPINI LKPD

PERIODE 2005 S.D 2013

URAIANJUMLAH APIP

SUDAH BELUMTIDAK ADA

KET

Memiliki Juklak/Juknis 7 53 26

Mengimplementasikan Kode Etik 16 63 7

Membuat Internal Audit Charter 7 73 6

Melakukan analisis kebutuhan auditor 2 66 18

Memperoleh Diklat sesuai kebutuhan 11 71 4

HASIL AUDIT KINERJA BPK 2013

AUDIT KINERJA TERHADAP 86 APIP

(APIP Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota)

HASIL AUDIT KINERJA BPK TERHADAP 86 APIP

(APIP Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota)

URAIANJUMLAH

APIP

Perencanaan

• Belum mempertimbangan risiko dalam memilihAuditi

76

• Tidak mempertimbangkan hasil audit sebelumnya 72

• Perencanaan belum sesuai standar 76

Pelaksanaan

• Belum menyusun program audit dalam setiappenugasan

65

• Pemilihan prosedur audit belummempertimbangkan skala prioritas

75

• Perencanaan audit belum mencakup pemahamandan pengujian SPI

77

• Belum menetapkan tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, jangka waktu, alokasi sumberdaya danprosedur audit yang jelas

76

Perolehan dan pemilihan bukti

• Tidak memenuhi kualitas bukti (Cukup, Releven, Kompeten)

72

• Tidak mendokumentasikan dalam kertas kerjasecara memadai

64

URAIANJUMLAH

APIP

Temuan Audit

• Tidak berdasarkan pengujian bukti danpelaksanaan prosedur

50

• Tidak memenuhi unsur temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat)

40

• Tidak dikomunikasikan dengan pihak terkait 43

• Tidak didokumentasikan dan format tidak standar

42

Dokumentasi kertas kerja

• Tidak disusun secara lengkap dan sistematis 82

• Tidak direviu secara berjenjang 82

• Tidak disimpan secara aman, tertib dan mudah diakses

84

Pelaporan

• Laporan tidak disusun 30

• Disusun tidak tepat waktu 73

• Tidak dilakukan koreksi dan reviu berjenjang 62

JUMLAH AUDITOR 2015*

35(0,27%) 2.090

(16,29%)

3.268(25,47%)

4.856(37,84%)

885(6,9%)

425(3,31%)

1.273(9,92%)

Auditor Utama Auditor Madya

Auditor Muda Auditor Pertama

Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan

Auditor Pelaksana

4.284(33,38%)

87(0,68%)

2.834(22,09%)

5.627(43,85%)

BPKP BHMN APIP Pusat APIP Daerah

Jumlah Auditor 12.832

atau 27.66% dari kebutuhan

sebanyak 46.560

* per 30 September 2015

NO ELEMEN KRITERIA KPA LEVEL 2 KRITERIA KPA LEVEL 3

1 Peran dan

Layanan

1. APIP memberikan layanan pengawasan ketaatan

(compliance auditing)

1. APIP melaksanakan value for money audit/ audit

kinerja untuk menilai keekonomisan, efisiensi,

efektivitas.

2. APIP memberikan jasa konsultansi (advisoryservices) perbaikan governance process, riskmanagement, control organisasi

2 Pengelolaan

SDM

2. APIP mengidentifikasi dan merekrut tenaga SDM

yang kompeten, sehingga kegiatan pengawasan

dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.

3. Adanya koordinasi yang optimal/ keselarasan

antara kesediaan tim-tim SDM APIP (Workforce),

dengan rencana pengawasan (PKPT) secara

periodik.

3. APIP telah melakukan pengembangan profesi

bagi individu auditor melalui Diklat, PKS/PPM,

dan bentuk-bentuk pengembangan profesi yang

lainnya.

4. Tersedianya staf APIP yang profesional, ditandai

dengan SDM yang terlatih /tersertifikasi baik

nasional maupun internasional sesuai dengan

peran dan layanan APIP

5. Pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis

tim (team building) yang saling berbagi

pengetahuan

ARAH PERUBAHAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP


3 Praktik

Profesional

4. Perencanaan pengawasan disusun

berdasarkan pada prioritas manajemen/

pemangku kepentingan.

6. Perencanaan audit berbasis risiko, yang

difokuskan pada skala prioritas/risiko

tertinggi.

5. APIP memiliki kerangka kerja praktik

profesional berikut prosesnya (menetapkan

standar audit yang digunakan, kode etik,

pedoman audit, SOP pelaksanaan audit).

7. APIP memiliki kerangka kerja untuk

mengelola kualitas kegiatan

pengawasannya (Quality Assurance

Improvement Programme - QAIP).

4 Akutabilitas

dan

Manajeman

Kinerja

6. Adanya Rencana Kerja Tahunan/Renja

(business plan).

8. APIP memiliki kebijakan, sistem dan

prosedur pelaporan manajemen kegiatan

pengawasan

7. Tersedianya anggaran operasional kegiatan

pengawasan.

9. Adanya sistem informasi keuangan/biaya,

yang mengacu pada standar biaya yang

berlaku.

10 Adanya sistem pengukuran kinerja



5 Hubungan

dan Budaya

Organisasi

8. Adanya pengelolaan tugas pokok dan fungsi-

fungsi di internal APIP

11. APIP merupakan bagian dari komponen Tim Manajemen K/L/D yang Integral, senantiasadilibatkan dalam pembahasan issu-issu trategisorganisasi termasuk pengoptimalan dalampemanfaatan IT

12. Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain

(other review groups) yang memberikan jasa

konsultansi dan penjaminan (assurance and

advisory services)

6 Struktur Tata

Kelola

9. Hubungan pelaporan formal telah terbangun

baik pelaporan fungsional maupun pelaporan

administrasi.

13. APIP memiliki mekanisme pendanaan yang

dapat menjamin penyediaan sumber daya untuk

melaksanakan tanggung jawabnya dengan

efektif termasuk dapat mengidentifikasi dampak

pembatasan sumber daya termasuk cakupan

tugas pokok dan fungsi APIP

10. APIP memiliki akses penuh terhadap informasi,

aset, dan personil unit organisasi K/L/Pemda

14. Dilakukannya pengawasan oleh manajemen

K/L/D terhadap kegiatan APIP (oversight body)


Beberapa Kontribusi APIP

29

Peran dan layanan

Audit ketaatan

Jasa konsultasi

Pengelolaan SDM

Team Building

Staf yg profesional

Praktik profesional

Audit berbasis

risiko

Audit berbasis prioritas

Beberapa Kontribusi APIP

30

Akuntabilitas dan manajemen

kinerja

Laporan manajemen

secara periodik

Informasi kinerja tiap unit

Tata hubungan dan budaya

kerja

Koordinasi dengan

eksternal auditor

Koordinasi dengan seluruh

unit kerja

Struktur tata kelola

Pimpinan K/L memantau

kinerja APIP

Dukungan penuh dari

pimpinan K/L

31

Tingkatkan Kapabilitas APIP

ELEMEN

➢ Peran dan layanan

➢ Pengelolaan SDM

➢ Praktik profesional

➢ Akuntabilitas dan

manajemen kinerja

➢ Tata hubungan dan

budaya kerja

➢ Struktur tata kelola

KONTRIBUSI

➢ Reviu Laporan Keuangan

➢ Pengawalan Proses

Penyusunan Laporan

Keuangan

➢ Pengawalan Kinerja

Program/Kegiatan

➢ Pengawalan Proses PBJ

➢ Reviu Proses Perencanaan

dan Penganggaran

KONTRIBUSI APIP TINGKATKAN KUALITAS LK

PENUTUP

Komitmen

Integritas

Koordinasi

Team Work

Sumber Daya

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting)

Web: http://www.bpkp.go.id

email: [email protected]

TERIMA KASIH

Grand design pk apip iacm

Government & Nonprofit