Grand Design Perbatasan Negara

7/24/2019 Grand Design Perbatasan Negara

1/28

Jakarta, 24 Juni 2013Dr. S. SUMARSONO,MDM


2/28

1. INTRO : INDONESIA NEGARA BESAR

2. PERBATASAN PERLU GRAND DESIGN

3. KONSEP DASAR PENGELOLAAN PERBATASAN

4. KERANGKA PENGELOLAAN PERBATASAN

5. KONDISI DAN PERMASALAHAN UMUM PERBATASAN

6. VISI DAN MISI PENGELOLAAN PERBATASAN7. STRATEGI DASAR 7-RE8. KONSTEKTUAL PERAN BNPP

9. DESAIN PENGELOLAAN PERBATASAN

10. RENCANA INDUK & PENTAHAPAN

11. TARGET PENANGANAN

12. KEBIJAKAN DAN STRATEGI


3/28

Benua EROPA dari Ketinggian 2889,04 Mil dariPermukaan Bumi

Indonesia dari ketinggian yang sama yaitu2889,04 Mil dari Permukaan Bumi

Perbandingan Indonesia VS Eropa

24 June 2013 3


4/28

USA dari Ketinggian 2889,04 Mil dari BumiPerbandingan Indonesia VS EropaIndonesia dari ketinggian yang sama yaitu2889,04 Mil dari Permukaan BumiPerbandingan Indonesia VS USA

24 June 2013 4


5/28

STRATEGIS, NAMUN TIDAKTERKELOLA BAIK

TITIK RAWAN KETAHANANIPOLEKSOSBUD

Why

BENTUK BNPP DG FUNGSIMANAJEMEN STRATEGIS

SIAPKAN INSTRUMEN

PENYERASI & PEMACUNYA

How

KEDAULATAN

DAN

KESEJAHTERAAN

4 TUGAS BNPP &

INSTRUMEN

PENDUKUNG NYA

(GRAND DESIGN ,

RINDUK, & RTRK,

DLL)

UU 43/2008

PERPRES

12/2010


6/28

24 June 2013 6

PERUBAHAN

TANPA BNPP DENGAN BNPP

YANG LALU YANG AKAN DATANG


7/28

(1) Menjaga integrasi teritorial NKRI sebagai amanatkonstitusi

(2) Membangun kawasan secara berimbang, terpadu, dan

komprehensif dg mengoptimalkan potensi lokal untuk

kesejahteraan rakyat.

(3) Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah

perbatasan dalam konteks persaingan global.

24 June 2013 7


8/28

cakupan wilayah

suatu negara,

termasuk dimana

wilayah yang

berbatasan

dengan negaratetangganya

Penetapan Batas

mengidentifikasi

area-area yang

overlappingdan

harus ditentukan

batasnya dengannegara tetangga

Penegasan Batas

tahapan lanjutan

setelah garis batas

ditetapkan dalam

perjanjian batas,

selain disebutkan

koordinat titik-titik

batas, dilampirkansebuah peta ilustrasi

umum garis batas

Manajemen

1. Administrasi

2. Pembangunan

Di Garis Batas

3. Pembangunan

KawasanPerbatasan

Alokasi

Stephen G.Jones


9/28

KONDISIUMUM

PERBATASAN

PERMASA

LAHAN

PENGELOLAAN

PERBAT

ASAN

PROGRAM

ANGGARAN

PELAKSANA-AN

EV.WAS

1. BATAS WILAYAH NEGARA

2. KAWASAN PERBATASAN

1. PENETAPAN &PENEGASANBATAS WILAYAH

2) HANKAM &

GAKKUM3) EKONOMI , SDA,DAN LH

4) SOSIAL DANBUDAYA

5) KELEMBAGAAN


10/28

1. GARIS BATAS WILAYAH NEGARA BELUM SEMUA

TUNTAS

2. PERSEPSI PERBATASAN SBG HALAMAN BELAKANG

3. KESENJANGAN, KEMISKINAN, & MINIM SARPRAS.

10

KONDISI DAN PERMASALAHAN

UMUM PERBATASAN

4. PELANGGARAN HUKUM & PENGAWASAN LEMAH

5. IKLIM INVESTASI KURANG MENARIK

6. KAWASAN LINDUNG DOMINAN,PEMBANGUNAN

TERBATAS

7. POTENSI KAWASAN BESAR, BELUM DIKEMBANGKAN


11/28

melalui peningkatan kegiatan ekonomi,sarana dan prasarana, kualitas SDM, danpengelolaan SDA yang berkelanjutan.

MEWUJUDKAN

PERBATASAN

NEGARA SBG

WILAYAH YG AMAN

MEWUJUDKAN

PERBATASAN

NEGARA SBG

WILAYAH YG

TERTIB

MEWUJUDKANPERBATASAN

NEGARA SBG

WILAYAH YG MAJU

melalui peningkatan kondisi hankam yangkondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi,

sosial dan budaya di perbatasan darat danlaut

melalui peningkatan kerjasamainternasional, penegakan hukum, kesadaranpolitik serta tata batas negara yang jelas

Menjadikan Perbatasan Negara sebagai wilaya

yang aman, tertib, dan maju.


12/28

1.

REORIENTASI ARAH KEBIJAKANPENGELOLAAN PERBATASAN

2.

REPOSISI PERAN STRATEGISKAWASAN PEBATASAN

3. REDIFINISI PENDEKATANPEMBANGUNAN KAWASANPERBATASAN

4. REFORMULASI NORMA,

STANDARD, PROSEDUR, DANKRITERIA PENGELOLAANPERBATASAN

5.

RESTRUKTURISI KEWENANGANPENANGANAN PENGELOLAANPERBATASAN

6.

REVITALISASI KEMITRAAN DANKERJASAMA PENGELOLAANPERBATASAN

7.

REFORMASI BIROKRASIPENGELOLAAN PERBATASAN

1. DESAIN PENETAPAN

KEBIJAKAN PROGRAM

1. DESAIN PENETAPAN

KEBIJAKAN PROGRAM

2. DESAIN PENETAPAN

KEBUTUHAN ANGGARAN

3. DESAIN KOORDINASI

PELAKSANAAN

4. DESAIN EVALUASI

DAN PENGAWASAN


13/28

BNPP

PROGRAM

ANGGARAN

PELAKSANAAN

MONEV

PERMASALAHAN

PERBATASAN

PERMASALAHAN

PENGELOLAAN

PERBATASAN

PERAN K/L

DANDAERAH

PERMASALAHAN

NASIONAL


14/28

NO ELEMEN

1 SASARAN 1. Kejelasan batas wilayah negara2. Menurunya pelanggaran hukum3. Meningkatnya laju pertumbuhan4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kawasan5. Berfungsinya PKSN sbg pusat pelayanan kawasan

2 TAHAPAN RINDUK I : 2010- 2014 : sedang berjalanRINDUK II : 2015- 2020 : prosesRINDUK III : 2021- 2025 : -

3 FOKUS Program, Anggaran, Pelaksanaan, dan Wasmonev:atas 5 Permasalahan Pokok: 1).Batas Wilayah Neg;2).Hankam & Gakkum; 3).Ekonomi, SDA, &LH; 4).Sosial & Budaya; 5). Kelembagaan

4 LOKUS PKSN, PLBN & kawasan sekitarnya, Pulau-pulau KecilTerluar . (Lokpri : 187 Kec, 64 Kab/Kot, 12 Prov)

5 PRIORITAS PRIORITAS PROGRAM 5 TAHUNAN DALAM RINDUK DAN TAHUNANDALAM RENAKSI, DITETAPKAN BNPP BERKOOR DG BAPPENAS ,

DEPKEU DAN K/L TERKAIT


15/28

24 June 2013

Periode

2011-2014 2015-2019 2020-2025Lokasi

Prioritas

111 LG-1 38 WKP 111 LG-2 38

WKP

111 LG-3 38

WKP

76 LG-1 26

WKP

76 LG-2 26

WKP

JUMLAH

111

Lokpri

38 WKP 187

Lokpri

64

WKP

187

Lokpri

64

WKP

LG 1 : LOKASI PRIORITAS GARAPAN RINDUK PER PERTAMA, LG 2: LOKASI GARAPAN RINDUK PERIODE 2,

DST

15


16/28

1. Kec yg berbatasan langsung dg negara

tetangga dan/atau terdapat PLB(di darat).2. Kec yg secara tradisional memiliki interaksi

intensif dari sisi sosial, budaya, maupunekonomi dg penduduk negara tetangga di

sebelahnya (ditandai dengan adanya PLB3. Kec yg ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN).

4. Kec yg memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar(PPKT).

5. Pertimbangan khusus (expert judgement)

1. Kec yg berbatasan langsung dg negara

tetangga dan/atau terdapat PLB(di darat).2. Kec yg secara tradisional memiliki interaksi

intensif dari sisi sosial, budaya, maupunekonomi dg penduduk negara tetangga di

sebelahnya (ditandai dengan adanya PLB3. Kec yg ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN).

4. Kec yg memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar(PPKT).

5. Pertimbangan khusus (expert judgement)

24 June 2013 16


17/28


18/28

2. DESAIN PENETAPAN KEBUTUHAN

ANGGARAN PERBATASAN

18

1. PRINSIP ALOKASI MONEY FOLLOW

FUNCTION

2. PRINSIP PEMBAGIAN KEWENANGANPUSAT-DAERAH

3. PRINSIP KOORDINASI PERMUSAN

KEBUTUHAN ANGGARAN

PERBATASAN (BNPP-BAPPENAS-

DEPKEU)


19/28

Rencana

Induk

RTRKAWASAN

PERBATASAN

Rencana

Aksi

K/L &Pemda

dlm

koordi-nasiBNPP

Evaluasi

Pelaksanaan

Tahunan

KOORDINASI PELAKSANAAN MENGACU

PADA RENAKSI DAN DIDUKUNG DG

FORUM2 KOORDINASI TEKNIS LINTAS K/L

DAN PUSAT -DAERAH

RPJP DAN

RPJM

RKP

masukan

diacau

masukan

diacau

dijabarkan

masukan

diacau

dijabarkan

masukan

masukan

3. DESAIN KOORDINASI PELAKSANAAN

diacu


20/28

4. DESAIN EVALUASI & PENGA ASAN

ACTION PLAN

MASTERPLAN (NATIONAL DAN 12 PROVINSI )

Goals

Vision and Mission

Strategy and Program

Activity

Resources

Indicator of Benefit

Indicator of

Impact

Indicator of Results

Indicator of Output

Indicator of Input

Benefit

Impact

Result

Output

Input

Structur of Plan IndicatorVertical Logic

STRATEGIC ISSUE AND

PROBLEMS

BASELINE

DATA

20


21/28


22/28

LOKPRI 2012 2013 2014

Lokpri Darat 28 (TA) 28 (TL) 28 (TP)

13 (TA) 13(TL)

27 (TA)

Lokpri Laut 11 (TA) 11 (TL) 11 (TP)

18 (TA) 18 (TL)

14 (TA)

JUMLAH PER

TAHAPAN

39 (TA)

39 (TL)

31 (TA)

39 (TP)

31 (TL)

41 (TA)

JUMLAH TOTAL

YG DITANGANI

39 70 111

TA : TAHAP AWAl; TL : TAHAPLANJUTAN; TP: TAHAP PEMANTAPA

24 June 2013 22


23/28

KEBIJAKAN STRATEGI

MEMPERCEPAT

KEJELASAN BATAS

WILAYAH NEGARA

1. Mendorong percepatan penyelesaian penetapan Batas

2. Meningkatkan upaya survei, Pemetaan &Penegasan Batas

3. Meningkatkan upaya IRM Batas

4. memperluas sosialisasi batas

MENINGKATKAN

UPAYA

PENGAMANAN

BATAS NEGARA

1.Meningkatkan upaya pengamanan batas negara2.Gelar pasukan di sepanjang garis perbatasan3.Menata ulang dan memperkuat Manajemen PLBN

MENINGKATKAN

UPAYAPENGAMANAN

BATAS NEGARA

1. Memperluas sosialisasi Grand Design, Rinduk dan

Renaksi Pengelolaan Perbatasan2. Memastikan Sinergitas Sektor dan daerah3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan


24/28

KEBIJAKAN STRATEGI

4. MEMBANGUNSISTEMPENGAMANANPERBATASAN YGTERINTEGRASI

1. Meningkatkan sistem hankam yang teritegrasi2. Meningkatkan sarpras PLBN Terpadu3. Meningkatkan kerjasama hankam perbatasan4. Memantapkan wasbang masyarakat perbatasan

5. MEMPERCEPATPERTUMBUHANEKONOMI KAWASANPERBATASAN YGRAMAH LINGK.

1. Meningkatkan sarpras di kawasan perbatasan2. Mengembangan PKSN) di kawasan perbatasan3. Mengembangkan ekonomi lokal model perbatasan4. Mengembangkan pola insentif -investasi si kawasan5. Mengembangkan pemerataan dan pola pelayanan publik

6. MENINGKATKANPELAYANAN SOSIALDASAR DI KAWASANPERBATASAN

1. Meningkatkan mutu dan akses jangkauan yankes dandikdas bagi masy perbatasan dan PPKT

2. Meningkatkan peran serta tokoh adat dan masy dalampemb. kawasan perbatasan

3. Mengembangkan model yansos dasar masy. perbatasandan PPKT.


25/28

KEBIJAKAN STRATEGI

MENINGKATKANPENGUATANKAPASITAS

KELEMBAGAANPENGELOLAANPERBATASAN WN

1. Menata ulang pengorganisasian

penanganan batas wilayah negara

2. Meningkatkan kemampuan manajemen

penanganan perbatasan

3. Memastikan sinergitas antar sektor danantara sektoral dg daerah di kawasan

perbatasan

4. Membangun sistem jaringan kerja sama

perbatasan, meningkatkan interaksi

publik, dan memperluas sosialisasi

paradigma baru pengelolaan perbatasan.

5. Menerapkan pentahapan pengembangaankelembagaan pengelola perbatasan


26/28

TAHAP

INISIASI

TAHAP

PREPARASI

TAHAP

KONSOLIDASI

TAHAP

STABILISASI

TAHAP

IMPROVISASI

PEMANTAPAN

2010

2011

2012

Rencana Induk dan Rencana Aksi

menjadi acuan koordinasi dan

implementasi K/L

Penanganan perbatasan makin

terkoordinasi rapi sesuai

Renaksi

Organisasi dan kelengkapan operasi, draftrencana induk dan rencana aksi, serta

koordinasi dan interaksi lintas instansi

diinisiasi untuk dimulai

2013Strategi dan program

intervensi berjalan secara

sietemik , terukur, dan

terkendali efektif

2014Evaluasi, pemantapan,

pengembangan inovasi

pengelolaan dilakukan

dg baik

Tahapan Pengelolaan Perbatasan Lima

Tahun Pertama


27/28


28/28

24 June 2013

Dr.S.SUMARSONO,MDM

[email protected] 300 899

28

Grand Design Perbatasan Negara

Documents