Grand Design Pemetaaan Kelautan Terpadu Indonesia

7/24/2019 Grand Design Pemetaaan Kelautan Terpadu Indonesia

http://slidepdf.com/reader/full/grand-design-pemetaaan-kelautan-terpadu-indonesia 1/60

49 Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasionaldalam rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)



50Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasionaldalam rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)









Tim Penyusun

Pengarah :

Dr. Ir. Poentodewo S.S.O., M.Surv.Sc Depu Bidang Pemetaan Dasar

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Dr. Yusuf Surachman Djajadiharja Depu Bidang Infrastruktur Data Spasial


Ir. Sugeng Prijadi, M.App.Sc Kepala Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan


Penanggungjawab :

Dr. Ir. Parluhutan Manurung

Penulis :

Teguh Fayakun Alif, ST Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Akhmad Yulianto Basuki, S. Kom Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Rah Destarina, ST Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Andrian Libriyono, ST Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Dr. Khad Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Agus Makmuriyanto, ST, M.Si Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Nursugi, ST Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Dr. Haryadi Permana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

M. Hasanudin, ST, MT Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Priyadi Dwi Santoso, ST Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Ir. Yudhi Antasena, M.Sc Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Dr. Udrekh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Dr. Imam Mudita Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kol. Laut Surya Cendra Kelana Dinas Hidro Oseanogra (Dishidros) TNI Angkatan Laut

Mayor Laut Agus Sutrianto Dinas Hidro Oseanogra (Dishidros) TNI Angkatan Laut

Mayor Laut M. Yasin Dinas Hidro Oseanogra (Dishidros) TNI Angkatan LautKapt. Laut M. Qisthi Amarona Dinas Hidro Oseanogra (Dishidros) TNI Angkatan Laut

Ir. Mustafa Hana, M.Si Pusat Penelian dan Pengembangan Geologi Kelautan

Dr. Eka Djunarsah Teknik Geodesi dan Geomaka, ITB

Ir. Berny A. Subki, Dip. OC Badan Riset Kelautan dan Perikanan,Kementerian Kelautan dan Perikanan

Eko Triarso, ST, M.Si Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Editor :

Dr. Ir. Parluhutan Manurung

Dr. Ing. Khad

Agus Makmuriyanto, ST, M.Si

Desain dan Tata Letak :

Agus Seawan

Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasionaldalam rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)



Daar IsiSambutan —VI

Abstrak —VIII

I . Laut Lestari Sebagai Perwujudan Kesejahteraan rakyat Serta Pemersatu Bangsa —1

A. Pendahuluan —1

B. Tujuan —4

C. Dasar Hukum —4

D. Pola Pikir Kebijakan Kelautan —6

E. Kebijakan Kelautan Nasional dalam mendukung MP3EI —7

II . Ekonomi Kelautan : the next strategy towards innovaon driven economy 2025 —8

A. Potensi Kelautan Indonesia —8B. Peningkatan Potensi Ekonomi Kelautan —12

C. Pemanfaatan Data Geospasial Kelautan —23

III. Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional —25

A. Urgensi Pemetaan Kelautan Terpadu —25

B. Bisnis Proses Penyediaan Data Geospasial Kelautan —27

C. Tahapan Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional —28

D. Produk Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional —30

E. Sinergi Pelaksanaan dan Pengelolaan antar Instansi —32

F. Struktur Pembiayaan —33

Lampiran A Status Data Bametri Nasional —38 Lampiran B Kemampuan Pemetaan Kelautan Instansi Pemerintah —44





Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu ’alaikum Wr.Wb,

Cita-cita merupakan hal yang penng dalam kehidupan. Dengan cita-cita, kita memiliki

arah serta tujuan hidup dan berusaha sedikit demi sedikit mencapainya. Begitu pula suatu

bangsa harus memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Bangsa yang dak memiliki cita-cita

menjalankan roda kehidupannya bagai “hidup segan, ma tak mau”. Bangsa yang semacam

itu akan dengan mudah tergilas derasnya arus globalisasi dan segera menghilang dalam percaturan dunia.

Apakah bangsa Indonesia memiliki cita-cita? Tentu. Sebagaimana telah dirumuskan oleh para tokoh

pendahulu, cita-cita bangsa Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang

pada paragraf kedua berbunyi sebagai berikut :

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia

dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara

Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Kata ‘makmur’ mengisyaratkan ngkat kehidupan yang sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial.

Namun kondisi Indonesia setelah lebih dari 60 tahun lepas dari penjajahan, World Bank (World Development

Report 2007) masih mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan status Lower-Middle Income.

Dengan Percapita Gross Naonal Income (PPP) pertahun sebesar $3,720, Indonesia masih menduduki

kelompok bawah pada rangking kondisi ekonomi negara-negara di dunia, dak terlalu jauh berbeda dengan

pencapaian Vietnam, Nicaragua, Syria, dan masih dibawah Phillipina ($5,300) apalagi Malaysia ($10,320).

Diperkirakan sekitar 7,5% dari penduduk Indonesia masih dikategorikan sebagai penduduk miskin dengan

penghasilan dibawah Internaonal Poverty Line sebesar $1 sehari, dan masih kurang dari setengah jumlah

penduduk Indonesia yang berpenghasilan di atas $2 per hari.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diharapkan dapat

menjadi senjata andalan untuk mewujudkan kemakmuran Indonesia dengan mencapai taraf innovaon

driven economy pada tahun 2025 yang dengan sendirinya akan mengkatrol posisi Indonesia di mata dunia.

Struktur ekonomi Indonesia yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam akan bergeser pada industri

yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi. Untuk itu, perlupenyediaan infrastruktur untuk mendukung ekspansi dan integrasi perkonomian.

Sambutan




Penyediaan infrastruktur yang mendorong konekvitas antar wilayah akan menurunkan biaya transportasi

dan biaya logisk sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Sebagai negara yang dua per ga wilayahnya berupa lautan, sudah selayaknya jika laut dimanfaatkan sebagai

sarana konekvitas utama antar daerah. Sejalan dengan program new inisiave pada RKP 2012, Bakosurtanal

bekerjasama dengan instansi terkait di Indonesia mengajukan program “Pemetaan Terpadu Sumber Daya

Kelautan Nasional dalam rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI)”. Program ini diharapkan dapat mendukung MP3EI dalam pemerataan konekvitas di

seluruh Indonesia melalui media laut, sekaligus menghilangkan kesenjangan ekonomi antara Kawasan Barat

Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kami berharap, agar rencana yang termuat di dalam proposal ini dapat dilaksanakan sesegera mungkin

dan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak terkait demi terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia. Saatnya

kita untuk memulai langkah dan ndakan yang lebih nyata membangun terobosan, daya dorong, dan daya

ungkit yang lebih baik untuk meraih kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran bagi bangsa dan

rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Wassalamu‘alaikum Wr Wb.

Depu Bidang Pemetaan Dasar


Dr. Ir. Poentodewo S.S.O., M.Surv.Sc



viiiPemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasionaldalam rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan


Di tengah derasnya arus globalisasi, hanya negara-negara yang

maju dan berdaya saing global yang dapat mempertahankan

eksistensinya. Saat ini, Indonesia sedang berjuang untuk meraih

predikat innovaon driven economy di mata dunia. Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan salah satu

program yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat pencapaian taraf

perekonomian tersebut yang direncanakan terwujud pada tahun 2025.

Negara Indonesia, yang dua per ga wilayahnya berupa lautan, sudah

selayaknya menjadikan sektor kelautan sebagai tumpuan perekonomian nasional.

Besarnya potensi sektor kelautan dalam menyumbang devisa negara membuat

sektor ini menjadi salah satu dari 8 (delapan) fokus utama MP3EI.

Data dan informasi spasial merupakan pondasi yang mutlak ada dalam

pembangunan suatu bangsa. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan

pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan yang mencakup pengeran gambar visual (images) yang

diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul,

yang salah satu komponen terpenng di dalamnya adalah data dan informasi

spasial.

Sejalan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 dan adanya program New

Iniave sesuai dengan RKP 2012, Bakosurtanal bersama beberapa instansi

pemerintah terkait kelautan di Indonesia berkoordinasi untuk melakukan kegiatan

Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional. Kegiatan ini diharapkan

dapat mendukung program MP3EI dalam bidang kelautan dengan menyediakan

data dan informasi spasial khususnya terkait dengan konekvitas nasional yang

menghubungkan 6 Koridor Ekonomi Indonesia.

Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional merupakan salah satu

upaya konsolidasi data dan informasi spasial kelautan sebagaimana telah dirins

dengan pembuatan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) yang dikukuhkan melalui

Perpres No. 85 Tahun 2007 dan diperkuat dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang

Informasi Geospasial. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah

sistem yang dapat memfasilitasi dan mengakomodasi kerjasama semua instansipembuat dan pengguna data dalam pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan,

penyimpanan dan penyebarluasan data dan informasi spasial kelautan Indonesia.

Hasil yang diharapkan adalah kegiatan ini dapat menyediakan data spasial

kelautan yang berkualitas, mudah diakses dan diintegrasikan untuk mendukung

program MP3EI terutama di sektor kelautan Indonesia.

Implementasi Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional akan

dilaksanakan oleh m yang merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dari instansi-

instansi terkait kelautan di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Bakosurtanal. Tim

ini akan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemetaan

Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional.

Abstrak




A. Pendahuluan

Indonesia berhasil meningkatkan meningkatkan status perekonomiannya di

mata dunia dari factor driven economy menjadi eciency driven economy.

Namun pencapaian pendapatan hingga diatas 3000 USD itu tidaklah

mudah. Indonesia membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 40 tahun untuk

merevitalisasi perekonomiannya dihitung dari upaya terencana yang dicanangkanPemerintah sejak akhir tahun 1960-an hingga kemudian berhasil melewa krisis

global pada tahun 2010.

Target Indonesia selanjutnya adalah meraih peringkat investment

grade dan mencapai taraf innovaon driven economy. Tetapi apakah kita juga

membutuhkan waktu 40 tahun untuk mencapai taraf tersebut? Tentu saja dak.

Untuk itulah pemerintah mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mempercepat perwujudan

negara ini menjadi negara yang maju dan berdaya saing global. Diharapkan

MP3EI dapat memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025

dan mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunanyang dapat dinikma secara merata oleh seluruh masyarakat. Sebagai negara

kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang

I. Laut Lestari Sebagai Perwujudan Kesejahteraan rakyat Serta

Pemersatu Bangsa





Sumatera Timur Sulawesi Barat

Pantai Utara JawaJ awa Timur Bali-NTT

KalimantanP apua

1

3

4

6

25

mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Dengan wilayah seluas itu, dak

mengherankan jika Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber

daya alam tersebut tersebar dak hanya di daratan, tetapi juga di lautan. Oleh karena

itu laut juga merupakan modal utama dalam mewujudkan tujuan utama MP3EI.

Laut bukanlah pemisah tetapi pemersatu negara kepulauan Indonesia, demikianpernyataan polik yang telah dicanangkan dalam menyatakan NKRI adalah sebagai Benua

Marim Indonesia. Laut merupakan salah satu moda transportasi perekonomian Indonesia

yang mendistribusikan bahan konsumsi, material dan mobilisasi sumberdaya manusia

antar pulau. Selain itu, laut telah memberikan kita sumber daya alam haya perikanan

dan kaya akan cadangan mineral, dan energi yang menjadi salah satu sumber utama

perekonomian nasional. Lingkungan laut yang begitu kaya dengan keindahan pantai

dan alam bawah laut dapat mendorong pertumbuhan infrastruktur dan menciptakan

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

Dengan ditetapkannya Masterplan Percepatan dan Perluasan Perekonomian

Indonesia (MP3EI), maka program Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional

ini sangat dibutuhkan dalam mendukung keberadaan 6 koridor ekonomi, dimana koridor

ekonomi Indonesia dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan

konekvitas sebagai penghubung yang dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia

serta mendorong pemerataan pembangunan antar daerah. Konekvitas Nasional

merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari

1. Sistem Logisk Nasional (Sislognas)

2. Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)

3. Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN)4. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT)

Gambar 1.1 (enam) Koridor ekonomi Indonesia




Gambar 1.2 Konsep konekvitas nasional Indonesia

Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konekvitas nasional yang efekf,

esien, dan terpadu. Konekvitas Nasional Indonesia mengacu pada visi “Terintegrasi

secara lokal, terhubung secara global”.

Yang dimaksud “terintegrasi secara lokal” adalah pengintegrasian sistem konekvitas

untuk mendukung perpindahan komoditas, yaitu barang, jasa, dan informasi secara efekfdan esien dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, diperlukan integrasi simpul dan jaringan

transportasi, pelayanan inter-moda tansportasi, komunikasi dan informasi serta logisk.

Sedangkan yang dimaksud “terkoneksi secara global” adalah sistem konekvitas

nasional yang efekf dan esien yang terhubung dan memiliki peran kompef dengan

sistem konekvitas global melalui jaringan pintu internasional pada pelabuhan dan

bandara (internaonal gateway/exchange) termasuk fasilitas custom dan trade/industry

facilitaon. Efekvitas dan esiensi sistem konekvitas nasional dan keterhubungannya

dengan konekvitas global akan menjadi tujuan utama untuk mencapai visi tersebut.

Konekvitas lokal dan global ini berusaha memaksimalkan pemanfaatan Sea Lane of

Communicaon (SloC) maupun ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dalam usahanya

untuk mengakselerasi MP3EI. Negara Indonesia bisa meraih banyak keuntungan dari

modalitas maritim ini untuk mengakselerasi pertumbuhan di berbagai kawasan di

Indonesia (khususnya Kawasan Timur Indonesia), membangun daya saing marim, serta

meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional.

Dalam rangka penguatan konekvitas nasional yang memperhakan posisi geo-

strategis regional dan global, perlu ditetapkan pintu gerbang konekvitas global yang

memanfaatkan secara opmal keberadaan Sea Lane of Communicaon (SloC) dan ALKIsebagai modalitas utama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Konsepsi tersebut akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konekvitas





nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan

penarik keseimbangan ekonomi wilayah, yang dak hanya dapat mendorong kegiatan

ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan

membangun kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang solid.

B. Tujuan

Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional di Indonesia adalah kegiatan

terpadu lembaga dan kementerian yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi

kelautan nasional dengan tujuan utama untuk :

1. Mendukung konekvitas lokal dan global dalam percepatan Masterplan Percepatan

dan Perluasan Perekonomian Indonesia (MP3EI).

2. Mengembangkan Sistem Informasi Geospasial Kelautan untuk mendukung

Decision Support System (DSS) dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang

pembangunan wilayah laut dan pesisir.

3. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kementerian terkait bidang kelautan diIndonesia dalam melakukan pengelolaan data Geospasial kelautan.

4. Mengelola dan melaksanakan akuisisi data bametri, data geosika seper gaya

berat dan seismik, data temak kelautan pada seluruh perairan teritorial dan ZEE

Indonesia dengan teknologi terbaru untuk menghasilkan peta bametri kelautan

Indonesia yang berbasis GIS dan menjadi peta dasar bagi peta-peta turunan temak

terkait kelautan lainnya.

C. Dasar Hukum

Untuk dapat merealisasikan program

Pemetaan Terpadu Sumber Daya KelautanNasional di Indonesia, diperlukan landasan

hukum yang kuat terkait bidang kelautan.

Landasan hukum tersebut bukan hanya

menata undang-undang yang sudah ada,

melainkan juga dapat menambahkan

undang-undang yang belum ada namun

diperlukan sehingga mampu mewujudkan

arsitektur bangunan hukum kelautan yang

ideal.

Dengan diperkuat oleh Undang-undang Informasi Geospasial no 4 tahun

2011 yang baru ditetapkan, undang-

undang di bidang kelautan mendapatkan

dukungan dalam hal pengelolaan dan

pemanfaatan data dan informasi geospasial

kelautan. Di masa yang akan datang UU-IG

ini akan menjadi landasan utama dalam

hal pengelolaan dan pertukaran data

geospasial kelautan di setiap instansi

pemerintah dan masyarakat luas. Sehingga

dapat digunakan sebesar-besarnya untuk

kepenngan pembangunan nasional yang

berkelanjutan.

Gambar 1.3 Arsitektur Hukum di Bidang Kelautan yang Ideal

(dimodikasi dari Kusumastanto, et al, 2008)




Dalam arsitektur landasan hukum sedaknya terdapat empat elemen, yaitu :

Pertama, elemen pondasi, yaitu unsur hukum yang menjaga keutuhan dan

kedaulatan NKRI yang dalam bagian ini terdapat 5 undang-undang, yaitu UU No.

1/1973 tentang Landas Konnen, UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia, UU No. 17/1985 tentang Pengesahan UNCLOS, UU No. 6/1996 tentang

Perairan Indonesia dan UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara. Selain itu, eksekuf

dan legislaf juga harus segera menyusun ga undang-undang pada bagian pondasi,

yaitu UU Perairan Pedalaman, UU Zona Tambahan dan UU Landas Konnen. Khusus

untuk Landas Konnen Indonesia, meski sudah diatur dalam UU No. 1/1973, namun

undang-undang tersebut masih mengacu kepada Konvensi Jenewa Tahun 1958 yang

berdasarkan pada kedalaman laut secara verkal. Sementara aturan UNCLOS 1982,

selain berdasarkan verkal juga berdasarkan horizontal.

Kedua, elemen pilar, yaitu unsur hukum yang menopang keutuhan dan kedaulatan

NKRI serta terjaganya dari pelanggaran hukum yang dalam bagian ini terdapat 11

undang-undang, yaitu UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Haya

dan Ekosistemnya, UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian, UU No. 16/1992 tentang

Karanna Hewan, Ikan dan Tumbuhan, UU No. 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi

Keanekaragaman Haya, UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No. 3/2004

tentang Pertahanan Negara, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.

33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 17/2006 jo UU

No. 10/1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 23/2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kega, elemen plafon, yaitu unsur hukum yang mengatur pemanfaatan sumberdaya

ekonomi di wilayah laut yang pada bagian ini terdapat 10 undang-undang yaitu UU

No. 5/1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 22/2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 26/2007

tentang Penataan Ruang, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil, UU No. 30/2007 tentang Energi, UU No. 17/2008 tentang Pelayaran,

UU No. 42/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 10/2009 tentang

Kepariwisataan, UU No. 45/2009 jo UU No. 31/2004 tentang Perikanan.

Keempat, elemen atap, yaitu unsur hukum yang menjadi payung hukum dalam

membangun Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu Undang-undang Kelautan dan

Undang – undang Informasi Geospasial. Dengan demikian arsitektur hukum di bidang

kelautan perlu undang-undang yang menjadi payung hukum yaitu UU Kelautan.

Empat Elemen

dalam arsitektur

landasan hukum:

Elemen Pondasi

Elemen Pilar

Elemen Plafon

Elemen Atap





D. Pola Pikir Kebijakan Kelautan

Rencana pembangunan nasional Indonesia saat ini mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dokumen tersebut memuat

visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yaitu :

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”

Sedangkan visi pembangunan kelautan Indonesia adalah :

“Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepenngan nasional”

Keselarasan antara visi pembangunan kelautan Indonesia dan visi pembangunan

nasional dapat menjiwai pelaksanaan prioritas pembangunan yang digariskan dalam

RPJMN 2010-2014. Oleh karena itu dengan adanya rencana program New Iniave

yang sesuai dengan RKP 2012 ini, diharapkan proposal Pemetaan Terpadu Sumber Daya

Kelautan Nasional dapat dijadikan salah satu prioritas dalam mendukung percepatan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Perekonomian Indonesia (MP3EI). Proposal

Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional mengacu pada prioritas 6,9 dan

10 dari 11 prioritas nasional, yaitu :

• Prioritas 6: Infrastruktur

Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional merupakan salah satu bentuk

peningkatan pelayanan terkait data dan informasi geospasial kelautan. Diharapkan

dengan adanya program ini, data dan informasi geospasial kelautan dapat diakses dan

dipergunakan oleh pemerintah dan masyarakat luas dalam mendukung pengambilan

keputusan kebijakan terkait dengan MP3EI dalam hal konekvitas nasional .

Terkait dengan arah kebijakan dengan fokus Dukungan Sarana dan Prasarana bagiPeningkatan Daya Saing Sektor Riil, Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan

Nasional memenuhi arahan :

- menjamin keterhubungan (interoperabilitas/interkoneksitas) sistem, jaringan,

dan layanan perekonomian

- peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepenngan untuk menjamin

keberhasilan implementasi kebijakan dan peraturan terutama yang bersifat

lintas sektor atau terkait dengan pemerintah daerah, serta untuk menciptakan

sinergi kegiatan dengan menggunakan sumber daya secara esien.

• Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kebencanaan

Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional menyediakan data dan informasigeospasial kelautan dengan resolusi nggi mulai dari kawasan perairan dangkal sampai

dengan perairan dalam, sangat bermanfaat dalam pengelolaan kawasan lingkungan

hidup pesisir dan migasi bencana. Dengan data dan informasi geospasial kelautan

yang lengkap dengan ngkat akurasi nggi maka akan sangat bermanfaat dalam

memberikan rekomendasi untuk penataan ruang dan pengelolaan kebencanaan

untuk menekan kerugian baik jiwa maupun materi.

• Prioritas 10 : Daerah ternggal, terdepan, terluar dan pasca konik

Dengan adanya Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional, data dan

informasi geospasial kelautan yang berupa k batas terluar, pulau-pulau terluar,

dan data yurisdiksi nasional ; ZEE, ALKI dapat tersedia sebagai data dasar dalam

mendukung MP3EI untuk mengambil keputusan pembangunan dalam kontekstual




kewilayahan dan keruangan. Data - data ini dapat memberikan gambaran yang

akurat mengenai kondisi exisng wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Kebijakan Kelautan Nasional dalam mendukung MP3EI

Untuk membangun suatu negara bahari yang makmur, diperlukan suatu kebijakan

yang berperan memayungi bidang kelautan (ocean policy ) yang bersifat lintas sektoral

dan instusi. Dengan adanya kebijakan kelautan, diharapkan sumberdaya kelautan dapat

dimanfaatkan secara opmal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara historis, kebijakan kelautan Indonesia sudah ada sejak 13 Desember 1957

melalui Deklarasi Djuanda yang memberikan dasar tentang Wawasan Nusantara yang

menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan

wilayah, kesatuan polik dan kesatuan ekonomi. Kemudian muncul beberapa kebijakan

dan peraturan berkaitan kelautan yang antara lain UU No. 4/Prp /1960 tentang Perairan

Indonesia, Pengumuman pemerintah tentang Landas Konnen, UU No. 1/1973 tentang

Landas Konnen Indonesia dan peraturan perundangan pendukungnya, UU No. 5 tahun1983 tentang ZEE Indonesia, Konvensi Hukum Laut 1982 (UU No. 17 tahun 1985) sebagai

penggan UU No 4/1960, Undang-undang No: 9 tahun 1985 tentang Perikanan dan

UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Kebijakan serta peraturan-peraturan tersebut mengukuhkan tentang yurisdiksi

perairan Indonesia. Namun demikian sampai saat ini kebijakan pemerintah tentang

kelautan belum muncul sebagai sebuah kebijakan polik dan ekonomi yang signikan

dalam pembangunan bangsa secara nasional sebagai negara bahari. Sekalipun dalam

GBHN 1994 telah dimunculnya point tentang “kelautan”, namun demikian kebijakan

kelautan (Ocean Policy ) belum dapat disusun secara komprehensif, padahal agar dapat

dicapai pengembangan sumberdaya kelautan yang opmal perlu dukungan kebijakan.Dengan potensi sumberdaya kelautan yang besar, maka sangatlah logis jika sektor

kelautan dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional saat ini dan masa

mendatang.

Untuk mencapai hal itu, maka secara ekonomi-polik sektor kelautan harus menjadi

arus utama (mainstream) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sehingga

secara ekonomi pada tataran kebijakan pembangunan, bidang kelautan menjadi arus

utama dalam kebijakan ekonomi nasional (Kusumastanto, 2007). Kebijakan kelautan

Indonesia dalam mendukung MP3EI melipu:

1) Pengembangan akvitas ekonomi kelautan dalam mendukung konekvitas nasional

2) Pembangunan infrastruktur kelautan untuk menciptakan pusat-pusat perekonomian

baru di daerah prioritas MP3EI

3) Penguatan pengelolaan wilayah daerah aliran sungai, pesisir, laut dan pulau-pulau

kecil secara terpadu

4) Penyelesaian batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut, dan negara-negara

tetangga.

5) Pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,

6) Penatakelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan

7) Mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak bencana, pencemaran dan

perubahan iklim

8) Pembangunan kelautan melalui pola perencanaan pembangunan nasional secara

proporsional antara matra darat dan laut





9) Penegakan kedaulatan hukum dan keamanan di laut

10) Pengutamaan pendekatan komprehensif dalam menjamin keselamatan pelayaran,

keamanan marim, dan perlindungan perairan yang berada di bawah kelautan

dan yurisdiksi nasional

11) Perlindungan sumber daya haya dan ekosistem laut12) Pengembangan kerjasama regional dan internasional di bidang kelautan,

13) Pengembangan Iptek dan SDM kelautan

Dari kajian kebijakan tersebut diatas, merupakan suatu ironi keka Indonesia

yang mempunyai wilayah lautan yang luasnya mencapai dua per ga wilayah Negara

Indonesia dan mengaku sebagai negara bahari justru dak mengenal dengan baik

wilayah tersebut dan kurang memperdulikan keberadaannya. Sudah saatnya Negara

Indonesia mengalihkan fokus paradigma pembangunan darat ke pembangunan yang

berorientasi kelautan dengan mendukung Program Pemetaan Terpadu Sumber Daya

Kelautan Nasional.

A. Potensi Kelautan Indonesia

S

ebagai negara yang 2/3 wilayahnya terdiri atas

wilayah laut, pembangunan nasional di Indonesia

kurang berorientasi pada perekonomian kelautan.

Dengan kondisi saat ini, permasalahan ekonomi paling

krusial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan

(sebanyak 40 juta jiwa) dan pengangguran (sekitar

37 juta jiwa). Oleh sebab itu, Indonesia harus segera

merevitalisasi berbagai kegiatan ekonomi secara simultan

dan membangkitkan sumber-sumber pertumbuhan

ekonomi baru yang mampu menghasilkan barang dan

jasa berdaya saing nggi. Ekonomi kelautan diyakini dapat

menjadi unggulan kompef sekaligus memecahkan

persoalan bangsa.

Sistem ekonomi kelautan Indonesia bukan hanya

mengacu pada nilai ekonomi tetapi juga mengacu pada

unsur spasial yaitu input dan output yang terkait dengan

pesisir dan laut hingga mencapai batas ZEE. Dengan

jumlah pulau sebanyak kurang lebih 17.000 pulau dan

garis pantai kurang lebih sepanjang 81.000 km, Indonesia

memiliki potensi pembangunan (ekonomi) kelautan yang

sangat besar dan beragam. Terdapat beberapa sektor yang

mempunyai kontribusi bagi perekonomian Indonesia,

yaitu sebagai berikut :

II. Ekonomi Kelautan : the next strategy towards innovaon driven

economy 2025




Sumber : Kusumastanto (1997, 2000, 2003), PKSPL-IPB (2007)

Keterangan : * Angka sementara

II.1.Perkembangan Kontribusi Ekonomi Bidang Kelautan Indonesia (1995-2005)





Adapun perkiraan potensi ekonomi kelautan Indonesia dapat dilihat pada tabel di

bawah ini (Djunarsjah, 2011) :

Selain potensi ekonomi kelautan terdapat juga beberapa potensi Kelautan lainnya,

baik itu dari sisi keruangan dan kewilayahan, sumberdaya alam dan letak geopolisnya.

Adapun beberapa potensi Kelautan Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Potensi Fisik

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi sik, terdiri dari

Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km2, Laut Teritorial seluas 0.3 juta km2. Perairan

Nasional seluas 3,1 juta km2, Luas Daratan sekitar 1,9 juta km2, Luas Wilayah Nasional5,0 juta km2, luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sekitar 3,0 juta km2, Panjang garis

pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau.

b. Potensi Pembangunan

Potensi wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi Pembangunan adalah

sebagai berikut:

• Sumberdaya yang dapat diperbaharui seper: perikanan, hutan mangrove,

terumbu karang, industri garam, industri bioteknologi kelautan.

• Sumberdaya yang dak dapat diperbaharui seper : minyak dan gas bumi, bahan

tambang dan mineral lainnya serta harta karun dari kapal karam.

• Energi Kelautan seper: pasang surut, gelombang, angin, Ocean Thermal Energy

Conversion (OTEC).

• Jasa-jasa Lingkungan seper: pariwisata, perhubungan dan kepelabuhanan serta

penampung (penetralisir) limbah.

c. Potensi Sumberdaya Pulih (Renewable Resource)

Potensi sumber daya pulih adalah sumber protein utama, sebab 99% hasil sektor

perikanan berada pada daerah tangkapan dak melebih 320 km jauhnya dari pantai

dan 50% produksi protein kelautan berlangsung di daerah pantai. Potensi wilayah

pesisir dan lautan lndonesia dipandang dari segi perikanan Indonesia total sekitar

US$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat dimanfaatkan sekitar US$ 17.620.302.800

atau 24,5%. Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang

serta energi terbarukan serta jasa seper transportasi, pariwisata bahari yang

Tabel II.2.Potensi Ekonomi Kelautan




memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

d. Potensi Sumberdaya Tidak Pulih (Non Renewable Resource)

Pesisir dan perairan Laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas bumi, mineral

dan bahan tambang yang besar. Dari hasil penelian BPPT (1998) dari 60 cekungan

minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70% persen atau sekitar 40

cekungan terdapat di lepas pantai. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteli

secara intensif, 11 baru diteli sebagian, sedangkan 29 belum terjamah.

Diperkirakan ke-40 cekungan minyak dan gas bumi tersebut itu berpotensi

menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang

diketahui dengan pas, 7,5 miliar barel di antaranya sudah dieksploitasi. Sedangkan

sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan

minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 miliar barel terkandung di lepas

pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam.

Sementara itu untuk sumberdaya gas bumi, cadangan yang dimiliki Indonesia sampai

dengan tahun 1998 mencapai 136,5 Triliun Kaki Kubik (TKK). Cadangan ini mengalamikenaikan bila dibandingkan tahun 1955 yang hanya sebesar 123,6 Triliun Kaki Kubik.

Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar laut seper aluminium, mangan, tembaga,

zirconium, nikel, kobalt, biji besi non tanium, vanadium, dan lain sebagainya yang

sampai sekarang belum teridenkasi dengan baik sehingga diperlukan ekplorasi intensif

melalui berbagai ekspedisi kelautan untuk menguak potensi tersebut.

Menurut data terbaru (BP-Migas, 2008), Indonesia memiliki cekungan sedimen

Tersier sebanyak 86 buah (BP-Migas-ITB, 2008). Sampai dengan 31 Oktober 2008,

dari sekitar 173 blok eksplorasi migas, 66 blok diantaranya berada di kawasan lepas

pantai, 36 blok campuran dan sisanya 77 blok dilakukan di darat. Walaupun demikian

ada kecenderungan penurunan realisasi eksplorasi migas lepas pantai, seper pada

2006 sebanyak 45 kegiatan sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 24 kegiatan. Begitu

pula ngkat kesuksesan penemuan migas menurun, pada 2006, ditemukan sebanyak

19 pemboran di darat dan 23 pemboran di laut, dengan volume masing-masing 55

MMBO dan 122 MMBO.

Pada 2007, sebaliknya, dijumpai migas pada 28 pemboran di darat dan 12 pemboran

di laut dengan volume 180 MMBO dan 45 MMBO. Hal menarik adalah penemuan

cadangan gas, dimana volume temuan di lepas pantai meningkat tajam. Pada 2006

dijumpai sebanyak 402 BCFG di darat dan 396 BCFG di lepas pantai. Pada 2007,

dijumpai sebanyak 965 BCFG di darat dan sebanyak 2,231 BCFG di lepas pantai. Fakta

tersebut menunjukan penngnya penguasan informasi data kelautan secara mandiri

oleh Indonesia.

Sebaliknya dengan informasi migas, maka potensi kekayaan bahan tambang dasar

laut seper aluminium, mangan, seng, tembaga, zirkonium, nikel, kobal, bijih besi non

tanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridenkasi

dengan baik. Oleh karena itu, dimasa depan diperlukan penguasaan teknologi eksplorasi

ramah lingkungan yang maju untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi bahan

tambang dasar laut.

e. Potensi Geopolis

Indonesia memiliki posisi strategis, yaitu diantara benua yang menghubungkan

negara- negara ekonomi maju. Posisi geopolis strategis tersebut memberikan

peluang bagi Indonesia sebagai jalur perekonomian dunia, misalnya melalui





beberapa selat strategis yang berada di wilayah NKRI yakni Selat Malaka, Selat

Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolis ini

dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan polik

dan ekonomi antar bangsa.

f. Potensi Sumberdaya Manusia

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi SDM adalah sekitar

60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, sehingga pusat kegiatan

perekonomian seper: Perdagangan, Perikanan tangkap, Perikanan Budidaya,

Pertambangan, Transportasi laut, dan Pariwisata bahari. Potensi penduduk yang

berada menyebar di pulau-pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan

akvitas ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan keamanan negara.

B. Peningkatan Potensi Ekonomi Kelautan

Keberlimpahan sumber daya alam dan potensi yang dimiliki Indonesia dak sertamerta menjadikan Indonesia bangsa yang unggul dan berdaya saing nggi. Oleh karena

itu, untuk mencapai visi Indonesia 2025 yaitu terwujudnya “Masyarakat Indonesia

yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur ”, maka MP3EI mengembangkan ga strategi

utama, yaitu :

1. Pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi;

2. Penguatan konekvitas nasional; dan

3. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional

Besarnya potensi ekonomi kelautan

dalam menyumbang devisa negara

sepertinya tidak luput dari perhatian

presiden Republik Indonesia, sehingga

sektor tersebut menjadi salah satu

fokus pengembangan dari 8 program

utama MP3EI disamping pertanian,

pertambangan, energi, industri,

pariwisata, dan telematika, serta

pengembangan kawasan strategis.Kedelapan program utama tersebut

terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama.

Kegiatan ekonomi utama sesuai

dengan MP3EI yang terkait dengan

kelautan antara lain : perkapalan, minyak

dan gas, perikanan, pariwisata serta

peralatan transportasi. Peran Pemetaan

Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional

dalam mendukung masing-masing

kegiatan tersebut secara detail dijabarkansebagai berikut :

Gambar II.1 : Skema strategi utama MP3EI




• Perkapalan

Indonesia yang memiliki lebih dari

17.000 pulau dimana sebagian besar

merupakan pulau-pulau kecil. Pulau-

pulau tersebut dikelilingi oleh lautansehingga sulit dijangkau menggunakan

alat transportasi udara maupun darat.

Sebagai negara maritim, sarana

transportasi yang memungkinkan

sebagai alternaf untuk menjangkau

pulau-pulau dan menghubungkan

daratan yang satu ke daratan yang

lainnya adalah kapal. Keberadaan kapal

dak hanya sebagai sarana transportasi

penumpang dan barang, namun juga

untuk mendukung sistem pertahanan

di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.

28 tahun 2008, industri perkapalan

merupakan salah satu industri prioritas

yang menjadi andalan di masa depan,

Kondisi industri pelayaran dan bisnis marim di Indonesia sangat kondusif dan

sedang berkembang. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, industri perkapalan

di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada bulan Maret 2010,Indonesia telah memiliki armada sebanyak 9.309 unit kapal (11,95 juta Gros Ton)

atau meningkat sebanyak 3.268 unit kapal (54,1%) dibandingkan dengan bulan Maret

2005 yang hanya memiliki 6.041 unit kapal (5,67 juta Gros Ton) (IPERINDO,2011).

Peningkatan prestasi dunia perkapalan di

Indonesia dak serta merta menguatkan posisinya

di mata dunia. Indonesia yang merupakan negara

maritim terbesar di dunia, dalam peranan

pembangunan kapal di dunia masih jauh di bawah

Vietnam. Saat ini Indonesia berada di posisi ke-18, sementara Vietnam berada di posisi ke-5.

Posisi puncak dipegang oleh Cina, disusul oleh

Korea Selatan dan Jepang (Investor Daily , 2009;

IPERINDO,2011).

Melalui MP3EI, pemerintah berusaha

menggenjot geliat industri perkapalan Indonesia.

Untuk memfasilitasi, pemerintah memberikan

arahan pada Pembangunan dermaga, fasilitas break

water, jalur akses utama dan jalur akses terminal

pada pelabuhan pelabuhan yang dimanfaatkan

untuk kegiatan industri perkapalan.

Gambar II.2 : Kegiatan ekonomi utama MP3EI

Grak II.1 : Peningkatan jumlah armada niaga nasional

berbendera Indonesia

Maret 2005 s/d Maret 2010 (Iperindo, 2011)





• Minyak dan Gas (Migas)

Laut Indonesia menyimpan cadangan energi yang sangat besar seper minyak

bumi, panas bumi, gas alam dan air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung

industri perkapalan, transportasi, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan salah

satu negara penghasil migas terbesar di dunia. Potensi migas Indonesia tersebarmerata di hamper seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian Barat dimana

terdapat cadangan minyak bumi terbesar di Provinsi Riau dan gas alam di Kabupaten

Natuna.

Migas merupakan salah satu sektor yang paling berkontribusi terhadap PDB

Indonesia. Tetapi pada tahun 2000-an, produksi minyak bumi Indonesia telah

mengalami penurunan. Penurunan produksi migas disebabkan terutama oleh

rendahnya ngkat eksplorasi dan penemuan cadangan baru. Rendahnya ngkat

eksplorasi disebabkan karena kontrak konsesi (PSC) migas di Indonesia dinilai

dak cukup menarik jika dibandingkan negara penghasil migas lainnya. Strategi

dan arahan mendatang untuk fenomena ini adalah dengan mendorong eksplorasi

untuk menemukan cadangan migas baru

• Perikanan

Dalam Undang-undang (UU) No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan

bahwa “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu

sistem bisnis perikanan ”. Sedangkan sumber daya ikan sendiri diarkan sebagai

“ potensi semua jenis ikan”. Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangatbesar, termasuk di dalamnya adalah perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Sampai tahun 2010, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia

untuk berbagai komoditas termasuk perikanan.

Gambar II.3 : kegiatan perikanan sebagai penggerak perekonomian (KKP, 2011)




Berdasarkan data United Naons Environmental Programme (UNEP, 2009)

terdapat 64 wilayah perairan Large Marine Ecosystem (LME) di seluruh dunia yang

disusun berdasarkan ngkat kesuburan, produkvitas, dan pengaruh perubahan

iklim terhadap masing-masing LME. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6

(enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup

besar, yaitu: LME 34 – Teluk Bengala; LME 36 – Laut Cina Selatan; LME 37 – Sulu

Celebes; LME 38 – Laut-laut Indonesia; LME 39 – Arafura – Gulf Carpentaria; LME

45 – Laut Australia Utara. Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan

industri perikanan tangkap sangat besar.

Produksi perikanan Indonesia menunjukkan kecenderungan (trend ) posif

dimana pada tahun 2009 mencapai 5.285.020 ton atau bernilai Rp 177.773,9

milyar dan menyumbang sekitar 3,45% dari total PDB (BPS, 2010). Jumlah ini naik

dua kali lipat dari produksi perikanan pada tahun 1992. Namun demikian, jumlah

ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara produsen perikanan

lainnya seper China (17 juta ton/tahun) dan Peru (10,7 juta ton/tahun). Produksi

perikanan ini hampir sama dengan negara-negara yang luas lautnya jauh lebih kecildari Indonesia seper Jepang (5 juta ton/tahun) dan Chile (4,3 juta ton/tahun).

Gambar II.4 :

Lumbung ikan

(wilayah Maluku)

Untuk memaksimalkan potensi perikanan Indonesia, khususnya perikanan tangkap,

diperlukan data persebaran ikan di wilayah Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi

di bidang survey dan pemetaan, lokasi persebaran ikan dapat dengan mudah di deteksi

dan ditampilkan dalam bentuk data spasial. Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan

Nasional dapat digunakan sebagai data spasial dasar dalam menyajikan persebaran

lumbung ikan yang mencakup seluruh wilayah laut Indonesia.





Dengan adanya lumbung ikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat pesisir, membuka kesempatan kerja baik secara langsung maupun dak,

mendorong perkembangan sector ekonomi riil bagi masyarakat local serta mengeliminir

kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan daya saing.

• Pariwisata Pariwisata adalah salah satu sektor industri jasa yang paling menjanjikan,

menghasilkan 10% dari pendapatan dunia baik secara langsung (hotel, restoran,

dll) maupun dak langsung (imbas dari pariwisata misalnya konstruksi dan jasa).

Perkembangan pariwisata di Indonesia menunjukkan peningkatan yang stabil dengan

persentase 4% per tahun, dengan angka kedatangan pengunjung mencapai 6,5 juta

pada tahun 2009. Kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2009 merupakan

kunjungan ternggi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu mencapai 6.323.730 kunjungan

atau naik 1,43%. Penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata sejumlah US$

6.292,3 juta atau mengalami peningkatan sebesar 20,19% (Depbudpar, 2009).

Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang besar, selain potensi yang

didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman ora dan fauna

maupun kemajemukan budaya yang menarik wisatawan. Pembangunan wisata

bahari dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata secara

opmal. Berbagai obyek dan daya tarik wisata yang dapat dimanfaatkan adalah

wisata alam (pantai), keragaman ora dan fauna (biodiversity ), taman laut wisata

alam (ecotourism), wisata bisnis, wisata budaya maupun wisata olah raga. Misalnya

kawasan terumbu karang di seluruh perairan Indonesia luasnya mencapai 7.500 km2

dan umumnya terdapat di wilayah taman nasional laut. Selain itu juga didukung

oleh 263 jenis ikan hias di sekitar wilayah terumbu karang tersebut. Potensi wisata

bahari tersebut tersebar di sekitar 241 daerah Kabupaten/Kota.

• Peralatan Transportasi

Struktur ekonomi Indonesia yang saat ini masih terlalu fokus pada pertanian

dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam akan bergeser pada

industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi

dan distribusi. Untuk itu, perlu penyediaan infrastruktur untuk mendukung ekspansi

dan integrasi perkonomian. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat

luas. Satu hal yang harus mendapatkan perhaan utama adalah infrastruktur yang

mendorong konekvitas antar wilayah. Penyediaan infrastruktur yang mendorong

konekvitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logisk sehingga dapat

meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Termasuk dalam infrastruktur konekvitas ini adalah pembangunan jalur

transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan

aturan yang terkait dengannya. Dalam bidang kelautan, infrastruktur konekvitas

adalah termasuk pembangunan sarana pelabuhan serta pembuatan jalur yang aman

untuk dilalui kapal dalam pelayaran. Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan

Nasional yang termasuk di dalamnya data bametri nasional dapat dimanfaatkan

untuk menentukan pengerukan pelabuhan dan jalur pelayaran yang aman sehingga

kapal dak kandas. Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional mempunyai kemampuan dalam

mendukung kegiatan ekonomi utama MP3EI dalam bidang kelautan, yang patut




diperhitungkan secara ekonomis, antara lain di bidang :

• Pelayaran

Pembangunan di Indonesia hingga saat ini masih belum merata. Terjadi kesenjangan

antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam

usaha pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, MP3EI mencanangkan

Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi dengan membuat klaster industri serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pembagian tersebut dibuat dengan mempermbangkan potensi dan keunggulan

masing-masing wilayah.

Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing

pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geogras masing-masing pulau),

telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia. Keberadaan Koridor Ekonomi

Indonesia dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan konekvitas

sebagai penghubung yang dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia serta

mendorong pemerataan pembangunan antar daerah. Sebagai negara kepulauan

terbesar di dunia, perhubungan laut memiliki peranan yang sangat penng dan

strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perhubungan laut sangat

ideal sebagai sarana konekvitas nasional untuk merealisasikan cita-cita yang

terkandung dalam wawasan nusantara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan

makmur. Seper yang telah dibukkan oleh sejarah kegemilangan pemerintahan

Hindia Belanda yang dicapai berkat keunggulan transportasi laut.

Gambar II.3 :

Kegiatan perikanan sebagai

penggerak perekonomian

(KKP, 2011)





Jumlah kunjungan kapal di seluruh pelabuhan mengalami uktuasi, meskipun secara

umum mengalami trend posif. Dalam kurun waktu 14 tahun terakhir (1995-2008)

di beberapa pelabuhan strategis telah mengalami peningkatan jumlah kunjungan

kapal lebih dari 45%. Tidak hanya itu, penambahan jumlah gross ton kapal juga

mengalami peningkatan lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kapal

yang berlayar di perairan Indonesia semakin bertambah besar dan nilai perdagangan

melalui jasa perhubungan laut semakin meningkat. Berdasarkan Kantor Administrasi

Pelabuhan Indonesia, jumlah kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Indonesia

pada tahun 2008 mencapai 729.564 unit dengan jumlah total ukuran kapal sebesar

822.968.000 GT (Dephub, 2008).

• Marine Cadastre (Kadaster Laut)

Konsep kadaster laut mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia.

Tetapi di luar negeri, konsep ini sudah banyak diterapkan. Konsep ini bermula pada

tahun 1980-an, Marine Technological Society mengusulkan agar dibuat pelabuhan

tengah laut di wilayah Amerika Serikat dimana kapal-kapal besar dan kapal tanker

hanya boleh berlabuh di pelabuhan tersebut. Untuk menuju pantai, barang-barang

dari kapal besar tersebut diangkut oleh kapal-kapal kecil. Hal ini bertujuan untuk

menghindari pencemaran pantai yang mungkin diakibatkan oleh tabrakan kapal-kapal

besar tersebut. Untuk itu, diperlukan serkat bagi kapling laut yang digunakan

untuk membangun pelabuhan tersebut, seper halnya yang berlaku di daratan.

Pada lahan di laut, juga dikembangkan pertanian laut antara lain berupa budidaya

rumput laut, tambak, dan lain-lain yang dapat mendukung sektor pertanian rakyat.

Kondisi laut Indonesia yang rawan pencemaran sangat dak kondusif untuk sektor

pertanian laut, sehingga sektor ini perlu dijaga dan dilindungi dengan aspek hukum.

Lahan ini perlu diberikan serkat lahan sehingga dak mudah digusur juga dak

mudah diterjang untuk kepenngan lain misalnya pariwisata, pelayaran dan lainsebagainya. Oleh karena itu harus jelas siapa pemiliknya, luas lahannya, lokasinya

dan lain-lain.








Kadaster laut juga dapat digunakan sebagai salah satu solusi penyelesaian konik,

misalnya akibat penggunaan trawl dan pelanggaran jalur penangkapan ikan. Pemetaan

Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional yang merupakan gabungan dari Peta LPI

seluruh Indonesia, dapat digunakan sebagai peta dasar untuk melakukan plong dan

kompilasi data yang diperoleh dari DKP, Polisi air maupun kanto pelabuhan terkait.Setelah itu dilakukan analisa, untuk menghasilkan rekomendasi penyelesaian konik

di perairan dengan kadaster laut. Solusi untuk pemecahan permasalahan pelanggaran

trawl adalah memberikan penegasan hak kepada nelayan dengan mencantumkan

pemilik hak, syarat penetapan hak, masa berlaku hak, jenis pengawasan dan sanksi

pelanggaran hak. Sedangkan rekomendasi untuk pemecahan masalah pelanggaran

jalur tangkap ikan adalah adanya penegasan batas-batas wilayah jalur tangkap ikan

menggunakan k-k koordinat acuan pada sistem navigasi kapal.

• Penataan wilayah pesisir dan Pengembangan Wilayah Laut

Keberadaan data spasial kelautan yang terintegrasi dapat dimanfaatkan oleh

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan arah

pengembangan wilayah laut. Sebagai contoh, berikut adalah pusat pengembangan

aqua culture Teluk Tomini, Sulawesi Utara.

Kawasan Teluk Tomini merupakan salah satu prototype yang dapat mewakili kondisi

wilayah pesisir di Indonesia, yang umumnya memiliki kondisi kemiskinan dan banyak

pengangguran, kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah serta keterbatasan

infrastruktur.

Gambar II.3 : kegiatan perikanan sebagai penggerak

perekonomian (KKP, 2011)




Problemaka tersebut dapat teratasi dengan adanya data spasial kelautan yang

dihasilkan oleh Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional. Dari data

spasial yang ada, dapat dilakukan idenkasi dan perhitungan potensi yang dimiliki

oleh kawasan Teluk Tomini, yaitu perikanan, industri pengolahan, wisata bahari,

perdagangan dan jasa. Sebagai contoh, berikut adalah perhitungan potensi perikanan.

Dari perhitungan dan data-data diatas, diketahui bahwa potensi perikanan Teluk

Tomini berkontribusi besar terhadap produksi perikanan nasional, yaitu hingga

8,20% jika dikelola secara maksimal. Untuk itu, dapat disusun suatu kebijakan

pengembangan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Teluk Tomini.

Tabel II.3 Kondisi kemiskinan di Kawasan Teluk Tomini tahun 2010

(www.bps.go.id, 2011)

Tabel II.4 Rata-rata perikanan budidaya dalam ton menurut wilayah tahun 2006-2010

(www.bps.go.id, 2011)

Tabel II.5 Kontribusi rata-rata produksi tahun 2006-2010 terhadap produksi

perikanan Indonesia (www.bps.go.id, 2011)





Gambar II.8 : Arah pengembangan Teluk Tomini

Gambar II.9 :

Peta rencana zonasi wilayah

pesisir dan pulau-pulau

kecil (KKP, 2011)

Dari penjabaran diatas terlihat gambaran seberapa besar kontribusi sektor perikanan

terhadap perekonomian nasional jika dikelola dengan baik. Jika dari contoh diatas

dimana perhitungan hanya pada sektor perikanan dan satu daerah sudah berpengaruh

besar terhadap perekonomian nasional, seberapa besar kontribusi bidang kelautan

jika semua sektor kelautan di seluruh Indonesia dihitung? Tentu akan menghasilkan

nominal yang signikan.

• Zonasi Pemanfaatan Wilayah Laut

Tidak hanya daratan yang perlu diatur tata ruang dan pemanfaatannya. Wilayah

laut pun perlu dilakukan zonasi agar bisa dimanfaatkan secara opmal. Dengan

zonasi, pemanfaatan wilayah laut akan lebih maksimal dan berdampak posif

selain untuk menjaga kelestarian serta konservasi daya dukung lingkungan, juga

dapat berkontribusi terhadap kondisi perekonomian bangsa baik secara langsung

maupun dak.




Salah satu contoh zonasi wilayah laut adalah Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (PRZWP3K) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Peta tersebut digunakan

untuk mengatur pemanfaatan kawasan pesisir. Dengan adanya Pemetaan Terpadu

Sumber Daya Kelautan Nasional, diharapkan zonasi wilayah laut dapat menjangkauwilayah yang lebih luas, bukan hanya di wilayah pesisir tetapi menjangkau seluruh

wilayah laut Indonesia.

Data-data yang didapatkan dari Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional

berupa data bametri, geologi, oseanogra, metereologi laut dan informasi lainnya.

Data tersebut adalah data dasar yang belum mempunyai ar bagi penerimanya

apabila dak diolah dan diproses terlebih dahulu. Data yang akan didapatkan

diperoleh dalam bentuk berbagai format dan menggunakan alat yang berbeda

pula. Oleh karena dibutuhkan SOP yang disepaka bersama dalam hal pengolahan

dan pengelolaan data. Hal ini disebabkan karena masing-masing perangkat lunak

(soware) dan piran survei (hardware) mempunyai struktur data yang berlainan,

baik dari segi konsep maupun dari segi teknik penyimpanan dan pengelolaan data.

Proses pengolahan dan pengelolaan data nannya harus disesuaikan dengan

kebutuhan pengguna. Menyesuaikan dengan IDSN yang telah ada, maka data

geospasial kelautan harus dalam bentuk Sistem Informasi Geogras based dengan

format le Geodatabase, serta mempunyai informasi Metadata. Dengan format

tersebut maka data dan informasi geospasial kelautan dapat dipergunakan untuk

menganalisa suatu permasalahan dan dapat ditelusuri data aslinya.

Hasil analisa tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan/

kebijakan (Decision Support System) yang diantaranya dapat dimanfaatkan untuk

mendukung MP3EI, migasi bencana, pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir, danlain sebagainya.

C. Peningkatan Potensi Ekonomi Kelautan








A. Urgensi Pemetaan Kelautan Terpadu

Untuk mengopmalisasi keberadaan Sea Lane of Comunicaon (SloC) dan

Alur Laut Kepuluan Indonesia (ALKI) dalam mendukung konekvitas nasional

ini, maka diperlukan data geospasial kelautan yang dapat menjadi informasi

dasar dan utama dalam pengelolaan lingkungan laut dan pesisir, penanggulangan

potensi bencana, potensi kenaikan muka air laut atau penenggelaman kawasan pantai,

serta penanganan batas yurisdiksi negara kita dengan negara tetangga. Tanpa adanya

data geospasial kelautan yang lengkap dengan ngkat resolusi nggi dan ketelianberdasarkan kebutuhannya, maka akvitas pemanfaatan laut untuk mendukung MP3EI

adalah suatu hal yang sulit dilakukan.

III. Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional





Kondisi hingga saat ini, Indonesia belum memiliki data spesik dan akurat

tentang data Geospasial kelautan yang lengkap dan terpadu. Data Geospasial kelautan

yang ada hingga saat ini belum mencakup keseluruhan wilayah Indonesia, tersebar di

masing-masing instansi pemerintah dengan ketelian dan akurasi yang berbeda-beda

serta belum terintegrasi dengan baik.Berdasarkan kondisi tersebut, Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan

(PDKK) Bakosurtanal bersama beberapa instansi terkait berkoordinasi untuk melakukan

kegiatan Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional. Kegiatan ini merupakan

rangkaian kegiatan dimulai dari inventarisasi, akuisisi, pengolahan, serta integrasi dan

sharing data kelautan. Dengan kegiatan ini, diharapkan wilayah laut Indonesia yang

menjadi fokus pembangunan nasional sesuai dengan MP3EI dapat terpetakan dengan

ngkat ketelian dan akurasi sesuai dengan kebutuhan.

Kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia

dak bisa dibiarkan berlanjut di masa yang akan datang. MP3EI saat ini dicanangkan

sebagai langkah awal dari pergerakan menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia yanglebih merata. Adapun strategi pengembangan potensi ekonomi melalui 6 koridor ekonomi

mustahil dilakukan tanpa adanya data spasial kelautan yang lengkap. Dengan adanya

Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional, potensi sumber daya kelautan

Indonesia dapat diketahui dan dihitung keberadaannya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan akibat perubahan

iklim global. Beberapa indikator perubahan iklim yang berdampak signikan terhadap

berlangsungnya kehidupan manusia adalah: kenaikan permukaan air laut, kenaikan

temperatur udara, perubahan curah hujan, dan frekuensi perubahan iklim yang ekstrem.

Demikian pula, pengaruh kombinasi peningkatan suhu rata-rata wilayah, tingkat

presipitasi wilayah, intensitas kemarau/banjir, dan akses ke air bersih, menjadi tantanganbagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Pemetaan Terpadu

Sumber Daya Kelautan Nasional ini akan dapat mengansipasi berbagai kemungkinan

Gambar III.1 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia




yang terjadi di lautan Indonesia.

Oleh karena itu di era ICT saat ini harus kita sadari bersama bahwa keterpaduan

data Geospasial Kelautan sangat diperlukan untuk melakukan analisa perhitungan dan

idenkasi sumber daya alam dalam mendukung akselerasi MP3EI. Dengan demikian

Program Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional ini merupakan salahsatu solusi untuk dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan nasional

berbasis kelautan. Untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah dibutuhkan kerjasama

dan koordinasi antar instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kelautan dan

pembangunan nasional.

B. Bisnis Proses Penyediaan Data Geospasial Kelautan

Kebutuhan data dan informasi geospasial kelautan saat ini, harus disesuaikan

dengan peraturan internasional dan nasional yang berlaku saat ini. Data dan informasi

geospasial kelautan harus memenuhi kebutuhan para penggunanya. Data-data tersebut

dianggap sangat bernilai strategis untuk keamanan nasional sehingga perlu dijaga

kerahasiaannya dari penguasaan pihak asing. Akuisisi data serta pengolahan datanya

harus diupayakan dengan mengopmalkan kemampuan nasional secara mandiri tanpa

bantuan asing. Melihat akvitas yang telah dilakukan instansi dalam survei kelautansecara sektoral dan kemampuan swasta nasional dalam akuisisi data khususnya dalam

kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi dan daya dukung peralatan yang dimiliki

Gambar III.2 Skema peraturan yang berlaku, kebutuhan pengguna, komponen proyek





hingga saat ini, dapat dikatakan kemampuan nasional untuk menyelenggarakan survei

sistemas melipu seluruh Indonesia dak dapat diragukan lagi. Terlebih kemampuan

personil akan lebih opmal bila disertai penambahan investasi peralatan dan sistem

pengolahan yang berteknologi nggi.

C. Tahapan Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional

hingga saat ini, dapat dikatakan kemampuan nasional untuk menyelenggarakan survei

sistemas melipu seluruh Indonesia dak dapat diragukan lagi. Terlebih kemampuan

personil akan lebih opmal bila disertai penambahan investasi peralatan dan sistem

pengolahan yang berteknologi nggi.

C. Tahapan Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional

Proses penyelenggaraan program Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan

Nasional dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu :

1. Studi Kelayakan

► Setelah infrastruktur data kelautan nasional tersedia, maka kemudian dilakukan

studi kelayakan. Hal ini dilakukan dengan mengidenkasi dan mendenisikan

apakah infrastruktur data kelautan nasional yang tersedia mampu mendukung

tujuan studi yaitu mendukung MP3EI dalam bidang kelautan, serta menguji relevansi

antara tujuan proyek Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional dengantujuan studi tersebut.

Gambar II.3 Tahapan Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional




2. Infrastruktur Data Kelautan nasional

► Langkah pertama untuk mempersiapkan Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan

Nasional adalah memaskan ketersediaan komponen-komponen utama infrastruktur

data kelautan nasional, melipu :

a) Organisasi : Instusi yang berwenang menanganib) Standar dan spesikasi : Peraturan terkait yang berlaku

c) Sumberdaya manusia dan kompetensi : Ketersediaan sumberdaya manusia

yang kompeten menangani pekerjaan tertentu

d) Keberadaan peralatan dan sistem : Ketersediaan perangkat keras yang mendukung

kegiatan

e) Basis data dan jaringan : Perangkat lunak yang dibutuhkan

3. Proyek Utama (2 Fase)

► Implementasi dari kegiatan Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional

adalah berupa alih teknologi dan penguatan instusional. Keseluruhan kegiatan ini

akan dibagi menjadi dua fase dengan tujuan dan peranan masing-masing. Dalam

hal ini, Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional dibagi menjadi dua

fase, yang pertama adalah Rencana Periode 2013 – 2015 dan yang kedua adalah

Rencana Periode 2015 – 2020.

Secara lebih rinci tentang tahapan pelaksanaan proyek utama Pemetaan Terpadu

Sumber Daya Kelautan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :





D. Produk Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional

Status peta LPI skala 250.000 hingga saat ini, yang telah dipetakan adalah 70 NomorLembar Peta (NLP) dari target keseluruhan sejumlah 290 Nomor Lembar Peta (NLP)

seluruh wilayah Indonesia.

Produk yang akan dihasilkan dalam Pemetaan Terpadu Nasional ini salah satunya

adalah Peta Lingkungan Pantai (LPI) Skala1:50.000 dan 1:250.000. Peta LPI ini mempunyai

cakupan wilayah darat dan laut sesuai dengan indeks rencana pemetaan.

III.4 Rencana Pemetaan Kelautan Indonesia




Gambar III.5. Peta LPI skala 1:250.000

Gambar III.6 Pengelolaan data Geospasial kelautan

Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) yang dihasilkan nannya disimpan ke dalam

database yang terintegrasi dengan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). Sehingga

instansi-instansi pemerintah yang tergabung dengan program Pemetaan Terpadu Sumber

Daya Kelautan Nasional ini akan mendapatkan akses secara langsung terhadap data

Geospasial Kelautan melalui jaringan Infrastruktur Data Spasial Nasional. Berikut dapat

dilihat skema proses pengolahan dan basis data Geospasial Kelautan :

Koordinasi teknis dalam kebijakan, evaluasi, dan monitoring teknis pelaksanaan

dalam Program Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional akan diserahkanpada BAKOSURTANAL sebagai lembaga yang berwenang terhadap data spasial secara

nasional dan sebagai simpul pusat dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN).





E. Sinergi Pelaksanaan dan Pengelolaan antar Instansi

Gambar III.7

Sinergi Instansi pemerintah dalam

PTSDKN

Sinergi antar instansi merupakan cara paling opmal dalam percepatan penyelesaian

Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional melipu perairan laut Indonesia.

Masing-masing instansi seper BAKOSURTANAL, DISHIDROS, LIPI, PPPGL dan BPPT

memiliki kemampuan sesuai dengan tugas fungsinya untuk melakukan akuisisi data,

pengelolaan dan pemanfaatan data. Sinergi pelaksanaan yang akan dilakukan secara

komprehensif demi kepenngan nasional melipu antara lain:

1. perencanaan teknis dan pengelolaan

2. pelaksanaan survei lapangan

3. pengolahan data

4. pengelolaan data

5. sharing data6. pemanfaatan bersama data dan informasi

7. penelian dan pengembangan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya koordinasi teknis dalam kebijakan,

evaluasi, dan monitoring teknis pelaksanaan dalam Program Pemetaan Terpadu Sumber

Daya Kelautan Nasional akan diserahkan pada BAKOSURTANAL sebagai lembaga yang

berwenang terhadap data spasial secara nasional dan sebagai simpul pusat dalam

Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) sesuai amanah UU Informasi Geospasial no

4 tahun 2011. Bekerjasama dengan instansi-instansi yang lain seusai dengan kapasitas

dan kemampuan masing-masing.

Di masa yang akan datang dengan adanya kesepahaman tugas pokok dan fungsidari masing-masing instansi ini, dapat dijadikan model bentuk kerjasama antar instansi

pemerintah dengan bidang kajian yang sama.




F. Struktur Pembiayaan

Bappenas akan berndak sebagai koordinator dalam perencanaan program dan

budgeng yang dilaksanakan bersama antar instansi yang terkait dalam pembangunan

informasi geospasial terpadu ini agar pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran dan

efekf.

• Struktur Pembiayaan Prasarana data center kelautan terintegrasi dengan IDSN

• Investasi Peralatan Survei





• Mobilisasi akusisi data

• Managemen Data dan Informasi

• Pengembangan SDM




• Managemen Data dan Informasi

• Diseminasi data dan informasi

No Uraian Volume Satuan Harga satuan

(Juta)

Jumlah Harga (Milyar)

1 Seminar Kelautan di lingkup

Nasional dan Internasional

3p aket 750 2,25

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

kelautan :

- Perguruan Tinggi

- Sektoral

3 Rapat koordinasi nasional terkait

dengan kelautan

6p aket 5003

4 Working Group nasional kelautan(triwulan)

12 paket3 50 4,2

10,65

23 paket4 00 1,2





• Total Esmasi Biaya

• Kajian dan Pengembangan




Lampiran A Status Data Batimetri Nasional

Lampiran B Kemampuan Pemetaan Kelautan Instansi Pemerintah

LAMPIRAN





A. Status Data Bametri Nasional

1. Ketersediaan Data Bametri Tiap Instansi

H

ingga saat ini belum ada instansi pemerintah yang secara spesik menangani

data bametri. Pemetaan bametri di Indonesia ditangani oleh beberapainstansi, sehingga menimbulkan tumpang ndih pemetaan pada daerah

yang sama dan belum terintegrasi. Status data bametri yang ditangani oleh ap-ap

instansi antara lain :

• BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL telah berkontribusi akf dalam upaya pemetaan sistemas

wilayah laut dan pesisir Indonesia pada kurun waktu tahun 1993-1998 melalui

program Marine Resource Evaluaon and Planning (MREP). Kemudian disusul dengan

program Marine Coastal Resource Mapping Project (MCRMP ) di bawah koordinasi

DKP pada tahun 2002-2006. Dan program kegiatan run sebagai kelanjutan MREP ,

yaitu survei hidrogra dan pembuatan Pemetaan Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)

Dengan keterbatasan dana yang tersedia, hingga saat ini area wilayah

pantai dan laut yang telah disurvei dan dipetakan oleh Bakosurtanal

yaitu seper terdapat pada Tabel 1.

Gambar 1 Status indeks peta LPI skala 50.000 dan 250.000 hingga tahun 2010




• DISHIDROS TNI-AL

Instansi lain yang berkompeten dalam pemetaan wilayah pantai dan laut yaituDinas Hidro Oseanogra – TNI AL, adapun area yang telah disurvei dan dipetakan

hingga sampai tahun 2010 yaitu :

Sedangkan data peta wilayah pantai dan laut yang dimiliki oleh Dishidros-TNI AL

hingga tahun 2010 yaitu seper terdapat pada Tabel 2.

Gambar 2. Status indeks area yang telah disurvei dan dipetakan oleh Dishidros – TNI AL hingga tahun 2008

(Sumber : Workshop Data Bametri Nasional,2010)

Tabel 1. Status indeks peta LPI dan LLN hingga tahun 2009





Tabel 2. Status indeks peta laut dan produk peta lainnya hingga tahun 2009

• Pusat Penelian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL)

P3GL merupakan bagian dari Kementerian ESDM yang tugasnya memetakan

potensi geologi kelautan di sekitar wilayah pantai dan laut Indonesia, walaupun

data utama yang dihasilkan peta potensi geologi kelautan akan tetapi terdapat data

sekunder yang dihasilkan yaitu data sounding dan peta bametri. Sehingga dengan

permbangan ini maka P3GL dapat berkontribusi pada Naonal Data Bathymetry

Working Group. Adapun status area yang disurvei dan dipetakan yaitu seper terdapat

pada gambar 3. Kapal survey yang tersedia antara lain Geomarine 1,2 dan 3.






• BPPT- Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (PTISDA) dan Balai Teknologi

Survei Kelautan (BTSK)

PTISDA merupakan salah satu unit di BPPT yang bergerak akf di bidang

Pengkajian Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam, salah satu di antaranya

adalah sumber daya kelautan dan pesisir. Ketersediaan data bametri di PTISDA

tergolong cukup banyak berkat adanya kerjasama dengan kapal-kapal asing yang

mempunyai kemampuan pengambilan data bametri. Program kerjasama yang

menghasilkan data bametri antara PTISDA – LIPI – Kerjasama dengan negara asing

adalah sebagai berikut:

1. Survey GINCO (SO 137-139) tahun 1999-2000 (Indonesia – German)

2. Sinkai 6500 (YK02XX) tahun 2002 (Indonesia – Jepang)

3. HMS Sco – 2005 (Inggris, open data)

4. Survey Natusushima (NT0502) – 2005 (Indonesia – Jepang)

5. Survey Sumatra Aershocks (MD149) – 2005 (Indonesia – Perancis).

6. Survey Sumatra – 2006 (Indonesia – German)

7. Survey SINDBAD (SO 190) – 2006 (Indonesia - German)

8. Survey Sumatra Aershocks 2 – 2006 (Indonesia – Perancis)

9. Survey Sea-Cause –(SO 186)-2006 (Indonesia - German)

10. Survey Paleoquakes (RR0705) – 2007 (Indonesia – Amerika)

11. Survey Kaiyo (KY0909) – 2009 (Indonesia – Jepang)

• Pusat Penelian Oseanogra LIPI (P2O-LIPI)

P2O-LIPI merupakan instansi yang mempunyai kajian spesifik di bidang

oseanogra kelautan. Dengan wahana kapal yang dimiliki yaitu kapal Baruna Jaya

VII dan Baruna Jaya VIII data yang dihasilkan merupakan data oseanogra kelautan

sedangkan data bametri merupakan data sekunder yang belum didokumentasikandalam bentuk peta secara rapi. Status area yang sudah disurvei seper terdapat

pada Gambar 4.

Gambar 4. Status area yang telah disurvei oleh P2O-LIPI





12. Survey CGG Veritas (Indonesia Perancis – 2009) – Belum diolah.

13. Survey SO-2000 (Indonesia, Inggris, Amerika).

BTSK merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Depu

Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam-BPPT. BTSK mempunyai 4 (empat) buah

armada kapal riset yaitu Baruna Jaya I, II, III dan IV yang masing-masing mempunyaiperuntukan yang berbeda. Data bametri merupakan produk sekunder dari BTSK yang

sebagian besar dilakukan oleh K/R Baruna Jaya III dan IV. Gambar 5 menunjukkan area

yang sudah dilakukan survei bametri oleh PTISDA DAN BTSK.

Gambar 5. Area Survei Bametri PTISDA dan BTSK – BPPT

2. Kompilasi Data Bametri Nasional

Setelah dilakukan inventarisasi terhadap, data bametri yang tersebar di berbagai

instansi tersebut, maka dapat diketahui daerah mana yang belum terpetakan (daerah

gap). Akan tetapi perlu diperhakan bahwa dak semua data baru memiliki kualitas

yang baik atau dak semua data lama dak dapat dimanfaatkan walaupun hanya

berupa data lintasan kapal. Sehingga ada beberapa data yang dirasa sangat kurang baik

resolusi maupun akurasi sehingga butuh untuk disurvei secara komprehensif. Adapun

hasil inventarisasi data-data yang telah ada, sebagai berikut :




Gambar 6. Area survei bametri gabungan Bakosurtanal-P2O Lipi-BPPT-P3GL

Dari hasil overlay data-data di atas hasil yang didapatkan :

Catatan : Data tersebut merupakan hasil perhitungan dari gabungan dari masing-masing instansi, kecuali data dari Dishidros TNI-AL yang belum masuk kedalamoverlay data bametri.





B. Kemampuan Pemetaan Kelautan Instansi Pemerintah

Berikut ini merupakan kajian awal tentang kemampuan instansi pemerintah yang

mempunyai kewenangan dalam pengumpulan data bametri, dengan wahana

dan peralatan yang dimilikinya:

• BAKOSURTANAL

• Dishidros TNI-AL

Gambar 7. Kapal Survei Katamaran (Sumber: Bidang Kelautan – Bakosurtanal)




Gambar 8. Armada kapal survei yang dimiliki Dishidros, TNI-AL

(Sumber : Dishidros, TNI - AL)

KRI DEWA KEMBAR 932

Awak 60 ABK

Awak 36ABK

Awak 50 ABK

Awak 35 ABK

KAL VEGAKRI PULAU ROTE 721

KAL ARIES

KRI PULAU ROMANG 723

KRI DEWA LEUSER 924

KRI PULAU REMPANG 729 924





• Pusat Penelian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) - ESDM :

• Pusat Penelian Oseanogra(P2O)-LIPI

Gambar 9. Armada Kapal Survei yang dimiliki P3GL – ESDM (Sumber : P3GL - ESDM)

Geomarin I Geomarin II Geomarin III




• BPPT - Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK)

Gambar 10. Armada Kapal Survei yang dimiliki P2O LIPI (Sumber : P2O - LIPI)

Gambar 10. Armada Kapal Survei yang dimiliki P2O LIPI (Sumber : P2O - LIPI)

Kapal Baruna Jaya VII Kapal Baruna Jaya VIII

Kapal Baruna Jaya I

Kapal Baruna Jaya III Kapal Baruna Jaya IV

Kapal Baruna Jaya II



Apridar. 2010. Ekonomi Kelautan. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2011 Buku I : Prioritas Pembangunan, serta Kerangka Ekonomi Makro

dan Pembiayaan Pembangunan. Jakarta : Bappenas.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2011 Buku II : Prioritas Pembangunan Bidang. Jakarta : Bappenas.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Rencana Pembangunan Berdimensi

Kewilayahan. Jakarta : Bappenas.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Buku Saku Rangkuman Rencana

Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Prioritas

Bidang Wilayah dan Tata Ruang. Jakarta : Bappenas.

Dahuri, Rokhmin. Kelautan, Potensi Memakmurkan Rakyat . Kompas, 25 Juni 2005.

Dewan Kelautan Indonesia. 2008. Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia. Jakarta

: Departemen Kelautan dan Perikanan.

Djunarsjah, Eka. 2011. Lingkup Keilmuan dan Aplikasi Hidrogra (presentasi). –

Kusumastanto, Tridoyo. 2007. Analisis Ekonomi Kelautan dan Arah Kebijakan

Pengembangan Jasa Kelautan. Bogor : Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir

dan Lautan, Instut Pertanian Bogor.Kusumastanto, Tridoyo. 2007. Ocean Policy dalam Membangun Negara Bahari . Bogor

: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Instut Pertanian Bogor.

____________. 2011. Deklarasi Djuanda. URL : hp://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi

Djuanda.

Dikunjungi pada 11 September 2011 Pukul 02.06 WIB.

Daar Isi









Grand Design Pemetaaan Kelautan Terpadu Indonesia

Documents