Grand design pasar minggu

1

GRAND DESIGN

KECAMATAN PASAR MINGGU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TAHUN 2013

KAWASAN PASAR MINGGU TERPADU

2

ABSTRAKSI

Kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara, maka pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang.Kota merupakan sistem dari beragam sarana fisik dan non fisik yang diadakan oleh dan untuk warga masyarakat, serta untuk merangsang dan memfasilitasi aktivitas, serta kreativitas warga, dalam mewujudkan cita-cita politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan hidupnya.

3

LATAR BELAKANG

Sejalan dengan perkembangan pembangunan kota Jakarta dan pertumbuhan jumlah penduduk khususnya di Pasar Minggu yang semakin bertambah selain mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap barang dagangan kebutuhan rumah tangga, juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan area pasar.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan Kawasan Pasar Minggu sebagai Pusat Perdagangan untuk kegiatan tersier di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (Pasar yang terintegrasi dengan Terminal dan Stasiun) serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna menunjang sarana pengembangan perekonomian Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. Maka diperlukan Kawasan Pasar Minggu yang Terpadu.

4

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

6. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

5

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);

10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

11.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30)

12.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 144)

13.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 215 Tahun 2012 Tentang Pengintegrasian Dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 210)

14.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sumur Resapan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 64001)

DASAR HUKUM

6

PETA RENCANA KAWASAN PASAR MINGGU TERPADU

1

56

2

3

1. Kawasan Perdagangan Umum2. Kawasan Perdagangan Khusus

3. Rencana Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Kawasan Perdagangan

5. Kawasan Terminal terintegrasi

6. Kawasan STA Kereta Api terintegrasi

4

4. Kawasan Pengelolaan Sampah

7

PETA RENCANA KAWASAN PASAR MINGGU TERPADU

7

8

9

108. Sama

dengan Point 7.

9. Markas POLSEK Pasar Minggu.

10.Hotel Benggalawan dan LP3i

11.Lahan Parkir Kendaraan Jema’at GKBI

11

7. Rencana Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Kawasan Perdagangan

8

NO KEGIATAN BENTUK KEGIATAN PELAKSANA OUTPUT

1, Need Assessment Orientasi Lapngan Study Literatur

Tim Kerja Gambaran Umum

2.Penyusunan DarftUsulan Pendahuluan

Work Shop Tim Kerja Draf Usulan Pendahuluan

3. Penawaran terbatas dengan Investor

Kajian untuk pembuatan Konsep Dasar Proposal

Tim Kerja & Pihak Investor

Draf Konsep Proposal

3. Pembuatan Project Proposal

Design Layout dan Grafis

Tim Kerja &Pihak Investor

ProjectProposal

4. Uji Kelayakan Publik terbatas

Dengar Pendapat dengan Akademika

Dengar Pendapat dengan Tokoh masyarakat

Tim Kerja & Pihak Investor

Revisi dan Perbaikan serta Legalisasi Project Proposal

5. Pengusulan Project Proposal

Koordinasi Pihak-Pihak Pengambil Kebijakan dan Instansi Terkait

Tim Kerja & Investor

Jawaban Project Proposal

RENCANA KERJA

9