GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN SEBAGAI KEBIJAKAN DALAM ...

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN SEBAGAI KEBIJAKAN

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Saratri Wilonoyudho

Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

Ketua Koalisi Kependudukan Jawa Tengah.

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KAB/KOTA

Suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 35 tahun

ke depan dan dijabarkan setiap 5 (lima) tahunan yang berisi tentang kecenderungan parameter pembangunan kependudukan, isu-isu penting

pembangunan kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi

pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga,

penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan penataan adminsirasi serta database

penduduk.

•Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang

berdasarkan pada pendekatan hak asasi manusia untuk

meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai

pembangunan berkelanjutan

•Pencapaian windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas

penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan

angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk

•Pencapaian penduduk yang berkualitas melalui pembangunan

keluarga yang bercirikan ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi,

cerdas dan berkarakter serta mampu merencanakan sumber daya

keluarga secara optimal

•Pembangunan data base kependudukan melalui pengembangan

sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya,

dan terintegrasi.

TUJUAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Isu Kependudukan

5 Aspek

GDPK

25 TAHUN

Pelaksana GDPK

Oleh OPD

Pengendalian

Oleh Tim Dal

Monitoring dan Evaluasi

HUBUNGAN GDPK DGN RPJMD/RENSTRA

RPJMD/ RENSTRA

Isu Strategis Kependudukan

adalah kondisi kependudukan terkait

situasi pembangunan (sosial, ekonomi,

politik, pertahanan keamanan, daya

dukung alam dan daya tampung

lingkungan) yang harus diperhatikan atau

dikedepankan karena dampaknya yang

signifikan bagi daerah atau masyarakat di

masa yang akan datang

1. Perubahan mendasar dinamika kependudukan : - transisi epidemiologi (perubahan pola penyakit) - transisi demografi - transisi pendidikan 2. Perkembangan IPTEK yang membuka cakrawala baru pandangan hidup manusia (konsep kespro, KB, kesetaraan gender, pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan) 3. Kebijakan pasaran bebas, revolusi informasi, telekomunikasi dan transportasi 4. Perubahan lingkungan 5. Demokratisasi dan reformasi pemberdayaan dan kemitraan

TANTANGAN GLOBAL

merupakan pengintegrasian dan penyerasian arah, strategi dan kebijakan yang dapat menjadi landasan dan acuan bagi perumusan program atau kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan kependudukan di kabupaten/kota serta mengintegrasikannya dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya dalam tahapan dua puluh lima tahunan

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

1. Aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk

2. Aspek Peningkatan Kualitas Penduduk

3. Aspek Penataan dan PersebaranMobilitas Penduduk

4. Aspek Pembangunan Keluarga

5. Aspek Data Base dan Informasi Penduduk

5 ASPEK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

PARAMETER PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk meliputi ; Jumlah, Struktur umur

penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Total Fertility Rate (TFR),

Contraseptive Parevalensi Rate ( CPR ), Age Spesific Parevalensi Rate (

ASFR ), Pendewasaan Usia Perkawinan

2. Peningkatan Kualitas Penduduk ; a). Kualitas Pendidikan meliputi ;

lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, b). Kualitas

kesehatan meliputi ; angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka

kecukupan gizi, angka kematian kasar, angka harapan hidup, c). Kualitas

kesejahteraan ekonomi meliputi ; income per kapita, daya beli atau

pengeluaran penduduk , angka pengangguran, tingkat kesenjangan ( gini

ratio )

3. Penataan Persebaran dan Mobiltas Penduduk meliputi ;

Perpindahan Penduduk keluar dan perpindahan penduduk masuk,

urbanisasi

PARAMETER PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

4. Pembangunan Keluarga meliputi ; Keluarga miskin ( Pra S, KS 1 ),

Tingkat Perceraian, KDRT, Narkoba, Kenakalan Ramaja, Jumlah anak

dalam keluarga, Indeks Pembangunan Gender

5. Manajemen Data Base dan Informasi Penduduk meliputi ;

kepemilikan identitas seperti, e’KTP, akte Kelahiran, akte nikah, kartu

keluarga, ketersediaan data dan informasi penduduk yang update dan

telah menjadi sumber pendukung dalam pengambilan keputusan oleh

pemangku kebijakan, kemampuan penduduk mengakses data dan

informasi penduduk melalui IT

• Secara operasional untuk setiap periode atau tahapan 5 (lima) tahunan perlu disusun semacam peta jalan (road-map) yang mencakup tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan kependudukan ke depan berfungsi sebagai acuan setiap sektor serta pemerintah daerah dalam penyusunan langkah-langkah kegiatan untuk mendukung upaya pembangunan kependudukan serta dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pembangunan kependudukan telah dapat dicapai,

ROAD MAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

TUJUAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN SELAMA 2010-2035

TATACARA DAN TAHAPAN PENYUSUNAN GDPK

Langkah Penyusunan

Kabupaten/Kota

A Pembentukan Tim Penyusun GDPK Tingkat Provinsi melalui Keputusan Gubernur dan Kabupaten/Kota melalui Kepwal atau Kepbup

B Pertemuan Penentuan Parameter GDPK diikuti oleh seluruh Tim Penyusun

C Workshop masing-masing Pokja Tim Penyusunan 1) Pokja Kuantitas Penduduk, 2) Pokja Peningkatan Kualitas Penduduk, 3) Pokja Penataan persebaran dan Mobilitas Penduduk, 4) Pokja Pembangunan Keluarga dan 5) Pokja Panataan Manajemen Data Base dan Informasi Penduduk

D Seminar ( presentasi masing masing tim pokja dibahas oleh seluruh tim penyusun)

E Penyusunan Naskah Draft GDPK masing masing Aspek (Pokja )

F Penyusunan Draft Grand Design Pembangunan Kependudukan (gabungan semua pokja)

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD

13

Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan

dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang

disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan

sepenuhnya

menggunakan pendekatan teknokratik sebelum

terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD

merupakan bagian dari persiapan penyusunan

RPJMD

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD

diselesaikan paling lambat sebelum penetapan

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih

Hasil rancangan teknokratik RPJMD disajikan

dengan sistematika paling sedikit

memuat:

a. pendahuluan;

b. gambaran umum kondisi Daerah;

c. gambaran keuangan Daerah; dan

d. permasalahan dan isu strategis Daerah

e. Rancangan agenda kebijakan pembangunan

daerah

Ps. 41 – 46

Permendagri No.

86/2017

Pemetaan

Potensi dan

Masalah

Diseminasi

RPJMD &

Renstra

Pemetaan

Indikator

Kinerja

Penyusunan

Studi

Pendahuluan

Rancangan

Teknokratik - Pengumpulan & Pengolahan data sekunder

- Evaluasi Kinerja

- FGD OPD - FGD

Kab/Kota - Lap Hasil

Pemetaan

- Workshop Internal Bappeda & OPD

- FGD/Desk indikator Kinerja Daerah & OPD

- Substansi per sektor

- FGD pakar / stakeholder

- Policy paper cross cutting issues

- FGD stakeholder

- FGD Task Force

- Desk OPD

TAHAP I. PENYUSUNAN RANC TEKNOKRATIK

TAHAPAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN UNTUK PENYUSUNAN RANC TEKNOKRATIK

Penyusunan

Policy Paper

14

1 2

3

4 5

Penyusunan

Rancangan Awal

RPJMD

Penyusunan

Rancangan

RPJMD

Musrenbang

RPJMD

Penyusunan

Ranc Akhir

RPJMD

Penyusunan &

Penetapan Perda

RPJMD

TAHAP II. PENYUSUNAN RPJMD 2018 - 2023

TAHAPAN YANG AKAN DILAKSANAKAN UNTUK PENYUSUNAN RPJMD 2018 – 2013

RPJMD 2018 –

2023 (Paling Lambat 6 Bulan

Setelah Gub Terpilih

Dilantik)

15

1. PENDAHULUAN

2. GAMBARAN UMUM

3. GAMBARAN KEUANGAN

DAERAH

4. PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS DAERAH

RANC. TEKNOKRATIK RPJMD

1. PENDAHULUAN

2. GAMBARAN UMUM

3. GAMBARAN KEUANGAN

DAERAH

4. PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS DAERAH

5. VISI, MISI, TUJUAN, DAN

SASARAN

6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

7. KERANGKA PENDANAAN DAN

PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

8. KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

9. PENUTUP

SISTEMATIKA RPJMD

16

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi

5,34 5,11

5,27 5,47

5,28 5,13

6,03

5,56

5,01 4,88

5,02 5,06

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (TWIII)

Jateng Nasional

4,42

7,99 8,22

2,73 2,36

3,71 4,3

8,38 8,36

3,35 3,02

3,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jateng Nasional

Pengangguran (TPT)

5,63 6,02

5,68

4,99 4,63 4,57

6,14 6,25 5,94

6,18

5,61 5,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017(Agst)

Jateng Nasional

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

14,98 14,44 13,58 13,32 13,19

12,23

11,66 11,46 10,96 11,13 10,7 10,12

2012 2013 2014 2015 2016 2017(sept)

Jateng Nasional

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROV JATENG

T.2018:

5,9-6,2% T.2018:

4,5±1

T.2018:

4,13% T.2018:

10,4-

9,93%

17

106,37

101,42 100,65

102,03

99,35

103,48

2012 2013 2014 2015 2016 2017(des)

68,02

68,78

69,49

69,98

68,31

68,9

69,55

70,18

2013 2014 2015 2016

Jateng Nasional

0,387

0,37 0,38

0,357 0,365

0,406 0,414

0,402 0,394 0,391

2013 2014 2015 2016 2017 (sept)

Jateng Nasional2012 2013 2014

0,6355

0,6305

0,6272

NTP Jateng IPM

Indeks Gini Indeks Williamson

T.2018:

103,27

T.2018:

71,59

T.2018:

0,337

T.2018:

0,69%

18

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

Laki-laki Perempuan

Berdasarkan proyeksi hasil Sensus

Penduduk tahun 2010:

• Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun

2016 sebanyak 34,019 Jt jiwa, terdiri dari

laki-laki sebanyak 16.871,2 ribu jiwa

(49,59%), dan perempuan sebanyak

17.147,9 ribu jiwa (50,41%), dengan rasio

jenis kelamin sebesar 98,39.

• Penduduk usia produktif (15-64 tahun)

sebesar 69,7%, dan non produktif (0-14

tahun dan +65 tahun) sebesar 30,3%.

• Rasio ketergantungan sebesar 43,56%.

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih

banyak dibandingkan penduduk usia non

produktif mengindikasikan bahwa Jawa

Tengah telah terjadi bonus demografi.

PENDUDUK JAWA TENGAH

Kunci keberhasilan memanfaatkan Bonus Demografi:

Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, investasi, ketersediaan lapangan kerja, penurunan dan menjaga angka fertilitas

19

Lingkungan Global

1. pemulihan perekonomian global yang

diprediksikan semakin membaik secara

moderat, meskipun bisa dikatakan belum pulih

sepenuhnya

Pertumbuhan ekonomi negara maju dan pasar dagang

mulai stabil

Gejolah harga minyak dunia

Kebijakan ekonomi dan moneter AS (suku bunga Fed

Rate dan tax policy)

2. pergeseran peran ekonomi Kawasan Asia

Pasifik dalam perekonomian global

Kerjasama perdagangan negara-negara Asia Pasifik

yang terus menguat

3. stabilitas politik global yang dinamis

Kebijakan perdagangan AS (America First dan penarikan

keanggotaan AS dari TPP)

Ketegangan politik di Korea Utara dan Timur Tengah

4. keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah

diimplementasikan sejak tahun 2016

5. perkembangan teknologi informasi yang sangat

cepat dengan menembus batas-batas negara

Lingkungan Nasional

1. kebhinekaan bangsa Indonesia dari

segi geografis, etnis, ras, budaya,

dan agama

Keberagaman sebagai modal sosial

Keberagaman juga rentan

2. kebijakan pembangunan nasional di

Jawa Tengah

Proyek strategis nasional

3. bonus demografi

Indonesia mengalami bonus demografi

Peluang percepatan pertumbuhan

ekonomi karena struktur penduduk usia

produktif lebih tinggi

Suplai tenaga kerja, kualitas SDM,

tabungan

LINGKUNGAN STRATEGIS

20

Isu Global (SDG’s)

1. Kemiskinan

2. Pangan dan Gizi

3. Kesehatan

4. Pendidikan

5. Gender

6. Air bersih dan sanitasi

7. Energi

8. PE & kesempatan kerja

9. Infrastruktur

10. Kesenjangan

11. Kota dan Permukiman

12. Produksi & konsumsi

berkelanjutan

13. Perubahan iklim

14. Sumberdaya kelautan

15. Ekosistem daratan

16. Masy inklusif & damai, akses

keadilan, & membangun

kelembagaan

17. Kemitraan global

Isu Nasional (RPJMN)

1. Stabilitas politik dan

keamanan

2. Tata kelola birokrasi

efektif dan efisien

3. Pemberantasan

koperasi

4. Pertumbuhan ekonomi

5. Percepatan

pemerataan dan

keadilan

6. Keberlanjutan

pembangunan

7. Peningkatan kualitas

SDM

8. Kesenjangan antar

wilayah

9. Percepatan

pembangunan kelautan

Isu Daerah (RPJPD)

1. Sosial budaya

dan kehidupan

beragama

2. Ekonomi

3. Iptek

4. Sarpras

5. Politik dan Tata

Pemerintahan

6. Keamanan dan

Ketertiban

7. Hukum dan

Aparatur

8. Wilayah dan Tata

Ruang

9. SD Alam dan LH

Isu Daerah (RPJMD)

1. Kemiskinan

2. Pengangguran

3. Infrastruktur

4. Kedaulatan

Pangan

5. Kedaulatan

Energi

6. Tata Kelola

Pemerintahan

,

Demokratisasi

dan

Kondusivitas

Daerah

ISU GLOBAL, NASIONAL, DAERAH

21

ISU STRATEGIS

Kemiskinan 1

Penduduk miskin Jateng Maret 2018 sebanyak 11,32 %.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional.

Kondisi Saat Ini, antara lain

• Kemiskinan lebih tinggi di perdesaan, petani, nelayan &

UMK;

• Rendahnya kesempatan kerja, berusaha dan permodalan;

• Tingginya RTLH & kawasan kumuh di kota & desa.

• Belum Sinergi, fokus, konsistensi dan keberlanjutan.

Daya saing ekonomi 2

PE tahun TW I 2018 sebesar 5,41%. Tantangan kedepan, antara lain

• Kat daya saing produk UMKM dan IKM di pasar

global;

• Kat peluang investasi;

• Memperkuat pondasi ekonomi menghadapi pasar

global;

Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 3

IPM Tahun 2017, sebesar 70,52.

Permasalahan dalam hal ini antara lain

• Bonus Demografi akan menjadi beban berat

apabila sistem dik, kes & kesejahteraan tdk

ditangani secara sistematik;

• Kualitas SDM masih rendah.

• Melemahnya pemahaman budaya bangsa &

sendi “kebinekatunggalikaan” serta banyaknya

kasus kekerasan.

Ketahanan Pangan dan Energi 4

Tantangan, antara lain

• Ketersediaan dan ketercukupan pangan

utama,

• Kat keberagaman konsumsi pangan masy,

• Penyediaan energi untuk industri

(terutama pasokan bagi pusat PE);

• Pemanfaatan EBTyang masih rendah.

Kesenjangan Wilayah 5

Indeks Williamson Th 2016 sebesar 0,6

Tantangan kedepan, antara lain

• Masih ada daerah yang masuk kategori relatif

tertinggal

• Menghubungkan daerah tertinggal dgn pusat

pertumbuhan

• Penyediaan akses jalan, jembatan & transportasi

publik

• Penyediaan sarana dasar (rumah layak huni)

Pengelolaan SDA & LH 6

Isu Penting, antara lain

• Pertambangan

illegal

• Kerusakan hutan

dan lahan

• Bencana.

• Perubahan

iklim

• Kerusakan

ekosistem

darat & laut

Tata Kelola Pemerintahan 7

22

DAYA SAING SDM Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Membangun

sumberdaya

manusia yang

berkualitas dan

berdaya saing

1. Indeks

Pembangunan

Manusia

2. Indeks

Pembangunan

Gender

1. Meningkatnya kualitas

tingkat pendidikan

masyarakat;

2. Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat;

1. Rata-rata lama sekolah (tahun)

2. Harapan lama sekolah (tahun)

3. Usia harapan hidup (tahun)

2. Tingkat

Pengangguran

Terbuka (%)

2. Meningkatnya serapan dan

produktivitas tenaga kerja

1. Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (%)

2. Tingkat produktivitas tenaga

kerja (Rp/kapita)

1. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui: a) peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan dengan program sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus; b) pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; c) pengembangan learning culture; d) penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; e) peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan dengan mendorong pendirian sekolah menengah di setiap

kecamatan dan vocation boarding school; f) meningkatkan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik; g) meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; h) mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; i) mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; j) pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; k) peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi; l) peningkatan literasi masyarakat terutama anak usia sekolah; m) pengembangan nilai-nilai budaya terutama pada anak usia sekolah;

23

2. Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui upaya: a) peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, antara lain dengan

pemanfaatan SIM RS Rujukan Online, b) peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, c) peningkatan upaya penerapan paradigma sehat, d) peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, e) pembudayaan/pemassalan olahraga;

3. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga, dengan membangun gerakan perubahan cara pandang masyarakat tentang hak perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

4. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui:

a) penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; b) mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi

(standar, pelatihan, sertifikasi); c) sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan

vokasi; d) memperluas lapangan kerja dengan pengembangan industri padat karya; e) memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand

tenaga kerja ke depan; f) mendorong pengembangan wirausaha, termasuk wirausaha pemuda; g) mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; h) mengembangkan budaya inovatif; i) mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

24

Indikator Pengendalian Penduduk & KB

INDIKATOR Satuan Target

2019

Target

2020

Target

2021

Target

2022

Target

2022 Ket

Persentase provinsi dan

kabupaten/kota yang

memiliki kebijakan

pengendalian kuantitas

penduduk

% 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 RKPD-

RPJMD

Persentase penggunaan

kontrasepsi jangka

panjang (MKJP)

% 28,90 29,35 29,65 30,00 30,35 RKPD-

RPJMD

Unmetneed KB % 11,35 11,00 10,70 10,30 10,00 RKPD-

RPJMD

Persentase organisasi

masyarakat/mitra kerja

dalam program KB tingkat

daerah provinsi yang aktif

% 100 100 100 100 100 RKPD-

RPJMD

Persentase kelompok

tribina yang aktif % 92 92,10 92,15 92,20 92,25

RKPD-

RPJMD

Persentase UPPKS yang

aktif % 89,75 89,90 90,00 90,10 90,20

RKPD-

RPJMD

TFR % 2,20 2,18 2,17 2,16 2,15 Renstra

CPR % 77,00 77,25 77,50 77,75 80,00 Renstra

% Keluarga Pra

Sejahtera % 18,8 17,3 15,9 14,6 11,7

Renstra

25

LEDAKAN PENDUDUK

DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN :

MITOS ATAU

KENYATAAN?

Benarkah Sbg Window of Opportunity ?

• Investment in youth must be made early enough to create the conditions for this bonus to occur. Otherwise, a large, uneducated, unhealthy, unskilled, and underemployed workforce creates a burden to society and threatens its stability.”

• (World Bank, 2004; Mason, 2003)

MALAPETAKA ?

• “Without the right policy environment, countries will be too slow to adapt to their changing age structure and, at best, will miss an opportunity to secure high growth. At worst, where an increase in the working-age population is not matched by increased job opportunities, they will face costly penalties, such as rising unemployment and perhaps also higher crime rates and political instability.”

Remaja

Jumlah Penduduk Remaja Jateng 2010

Total Penduduk

Masalah Mutu Penduduk di Jawa Tengah

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2010 (BPS)

• Belum/tdk pernah sekolah : 8,13 % • Tidak ada ijazah SD : 18,91 % • Tamat SD/MI: 34,55 % • Tamat SMP/MTs : 18,11 % • Tamat SMA : 10,48 % • Tamat Dipl/PT : 4,93 % • Buta Huruf: 8,98 %

Penduduk Umur 15 th+ yang Bekerja di Jawa Tengah

• Tahun 2012

• Tamat SD ke bawah sebesar : 9.013.849 (55,87 %)

• Tamat SLTP : 3.061.738 (18,97 %)

• Tamat SMA + : 4.057.303 ( 25,14 %)

• Total 16.132.890

Jateng 2016

• jumlah AK 16.986.776 orang,

• penganggur terbuka sebanyak 1.022.728 orang (6,02 %).

• pekerja tidak penuh ada sekitar 5.012.947 orang,

• setengah penganggur 1.452.446 orang dan yang bekerja paruh waktu ada 3.560.501 orang.

Jenis Pekerjaan

• Buruh/karyawan : 4,49 juta (28 %).

• Berusaha dibantu buruh tidak tetap : 3,37 juta (24%).

• Pekerja Keluarga : 2,85 juta (17,90 %).

• Ini artinya pekerja di Jateng SDM nya rendah ?

• PMA (modal asing) 30 % dan PMDN (modal dalam negeri) hanya 9 %. Artinya pengusaha dalam negeri belum berdaya.

Jawa (Jateng) Menjadi Pulau Kota ?

• Mutu SDM tidak menolong jika daya dukung

lingkungan rendah

• Kedungsepur,

• Jabodetabek,

• Gerbangkertasusila,

• Bandung Raya, dst sambung menyambung dan menyatu ?

KESESAKAN

PEMUKIMAN

Kerusakan Lingkungan di Jateng

• Di sepanjang pantura Jateng, 68.000 mangrove hanya 38 % yang tergolong masih baik (Kompas,13/10/2010, BLH Prov.Jateng).

• Dengan wilayah abrasi 2.415,615 hektar di Jateng, maka lebih dari 1.000 KK terkena dampak karena kehilangan rumah dan tambak.

Kerusakan Lingkungan di Jateng

• Lahan Hutan Kritis di Jawa Tengah mencapai 615 ribu Ha. Dinas Kehutanan Jateng mencatat, saat ini Jawa Tengah memiliki 1,4 juta hektar lahan hutan, yang terdiri dari 742 ribu hektar lahan hutan Negara dan 660 ribu lahan hutan rakyat. Lahan kritis itu tersebar di berbagai daerah di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Setiap tahun ada sekitar 1.300 pohon yang dicuri dan mayoritas tanaman jati.