GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT. BANK · PDF filebisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri ... mengedepankan prinsip moral dan etika. ... serta tidak melanggar praktik perbankan

1

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PT. BANK SINARMAS Tbk. PERIODE TAHUN 2012

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam

memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola

perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko

bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dalam setiap pengambilan

keputusan bisnis memiliki unsur ketidakpastian dan juga menimbulkan risiko. Untuk

menyikapi hal tersebut PT. Bank Sinarmas Tbk. (Bank Sinarmas) senantiasa mengelola

risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari

prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Prinsip GCG yang dianut adalah tata kelola perusahaan harus dijalankan dengan standar

tertinggi dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank Sinarmas berkomitmen terus

menyempurnakan penerapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan GCG yang

mengedepankan prinsip moral dan etika. Hal ini merupakan kunci utama yang

mendukung kelangsungan Bank Sinarmas.

Bank Sinarmas senantiasa mematuhi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan

(transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility),

independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dengan penuh kesadaran dan

tanggung jawab, serta berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006

serta perubahannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank

Indonesia No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum.

Bank Sinarmas secara sadar memahami pentingnya pelaksanaan GCG dan telah

menjadikannya sebagai bagian dari pengelolaan Bank. Komitmen yang tinggi dalam

melaksanakan prinsip-prinsip GCG di dalam setiap kegiatan usaha Bank Sinarmas oleh

Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan mutlak diperlukan dalam upaya

membangun organisasi yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal

serta didasari pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan.

Implementasi GCG dalam pengelolaan Bank disadari oleh Manajemen Bank Sinarmas

mempunyai manfaat-manfaat utama, yaitu :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-

hatian dalam pengelolaan Bank Sinarmas.

2. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dengan

meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan

jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

3. Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya

akan meningkatkan shareholders values.

4. Meningkatkan minat dan kepercayaan investor.

5. Meningkatkan human capital yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas

tinggi.

Secara umum penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank Sinarmas antara lain:

1. Keterbukaan

a. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, rahasia jabatan

dan hak-hak pribadi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

b. Bank Sinarmas menyampaikan :

2

- Pengumuman Laporan keuangan publikasi triwulanan melalui paling kurang 1

(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar Nasional; dan

- Laporan Tahunan Bank Sinarmas kepada Bank Indonesia, Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi

Perbankan di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2

(dua) Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan, 2 (dua) Majalah Ekonomi

dan Keuangan.

2. Akuntabilitas

a. Bank Sinarmas menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ

Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank Sinarmas.

b. Dalam pengelolaannya, Bank Sinarmas menerapkan check and balance system.

c. Bank juga memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang

disepakati konsisten dengan nilai-nilai Perusahaan (corporate values), sasaran

usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem reward dan punishment system.

d. Bank Sinarmas meyakini bahwa semua organ pada struktur organisasi Bank

mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami

perannya dalam implementasi GCG.

3. Tanggung Jawab

a. Bank Sinarmas berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking

practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

b. Bank Sinarmas sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan

melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. Kemandirian

a. Bank Sinarmas menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh

stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta

terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

b. Bank Sinarmas mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala

tekanan.

5. Kewajaran

a. Bank Sinarmas memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank

Sinarmas serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip

keterbukaan.

b. Dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran (fairness), Bank Sinarmas

memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang

saham sesuai dengan klasifikasi.

c. Bank Sinarmas memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan

asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).

Menurut Thomas S. Kaihatu, esensi dari corporate governance adalah peningkatan

kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya

akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka

aturan dan peraturan yang berlaku.

Dalam mengimplementasikan prinsip Keterbukaan (transparency) sesuai dengan

ketentuan GCG, maka Bank Sinarmas menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG,

sebagai salah satu indikator dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

3

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank Sinarmas

secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan

pelaksanaan GCG untuk memantau serta mengevaluasi pengimplementasiannya dan

melakukan kajian rencana tindak lanjut (action plan), termasuk tindak korektif

(corrective action) apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

Berikut disampaikan pelaksanaan GCG di Bank Sinarmas tahun 2012 :

I. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas

yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar

Perseroan.

Selama tahun 2012, Bank Sinarmas telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua)

kali yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 15 Juni 2012 :

Pemberitahuan Pengumuman Pemanggilan

Pelaksanaan Hasil

RUPST Tgl 9 Mei

2012 Surat

pemberitahuan ke

Bapepam-LK

Tgl 16 Mei 2012

Pengumuman di

Harian Investor

Daily Indonesia

dan Jurnal

Nasional

Tgl 31 Mei 2012

Pemanggilan

melalui Harian

Investor Daily

Indonesia dan

Jurnal Nasional

Tgl: 15 Juni

2012 Lokasi:

Jakarta Pusat

Tgl 18 Juni

2012 Hasil

RUPST

dilaporkan

kepada

Bapepam-LK

RUPSLB Tgl 9

Mei 2012 Surat

pemberitahuan ke

Bapepam-LK

Tgl 16 Mei 2012

Pengumuman di

Harian Investor

Daily Indonesia

dan Jurnal

Nasional

Tgl 31 Mei 2012

Pemanggilan

melalui Harian

Investor Daily

Indonesia dan

Jurnal Nasional

Tgl: 15 Juni

2012 Lokasi:

Jakarta Pusat

Tgl 18 Juni

2012 Hasil

RUPSLB

dilaporkan

kepada

Bapepam-LK

4

Dalam RUPS tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Agenda Pertama

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Agenda Kedua

Mengesahkan perhitungan tahunan (neraca dan perhitungan rugi/laba) untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit dan

memperoleh pendapat “wajar tanpa pengecualian” dari Akuntan Publik Mulyamin

Sensi Suryanto & Lianny;

Menyetujui laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2011;

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada para anggota

Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan

pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2011, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat dan tidak

pula termasuk kategori tindak pidana.

Agenda Ketiga

Menyetujui penggunaan laba perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31

Desember 2011 sebesar Rp 112.650.929.739,33 ;

Menjelaskan bahwa laba perseroan digunakan sebagai berikut:

a. Sebesar Rp 500.000.000 untuk dana cadangan;

b. Sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp 112.150.929.739,33 akan

dipergunakan untuk membiayai operasional Perseroan dan memperkuat

Permodalan Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan, akan dikelola

oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah

memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;

c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk mengatur, melaksanakan dan

menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

penggunaan laba bersih Perseroan.

Agenda Keempat

Memberi kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk

melakukan pemeriksaan (audit) laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang

akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan menetapkan honorarium bagi

Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan

dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Kelima

Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris, dengan

memperhatikan usul yang diajukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk

menetapkan Gaji para anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris

RUPS Luar Biasa

Agenda Pertama

Menyetujui pengangkatan Halim sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya rapat

sampai dengan tanggal 15 Juni 2014.

5

Menyetujui pengangkatan Sammy Kristamuljana sebagai Komisaris Independen

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 15 Juni 2014, masa

jabatan sebagi Komisaris Independen berlaku efektif setelah mendapatkan

persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau ketentuan yang berlaku. Apabila Bank

Indonesia tidak memberikan persetujuan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, maka pengangkatan menjadi batal.

Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi

serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya selama

menjalankan jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam

buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 15

Juni 2014.

Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary

untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas

untuk menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat.

Agenda Kedua

Menyetujui penambahan modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu (HMETD) dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya

1.219.066.250 saham yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 121.906.625.000

dari portepel/simpanan Perseroan disertai dengan penerbitan Waran seri II atas

saham baru sebanyak-banyaknya 3.036.165.000 Waran Seri II.

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan penambahan

modal ditempatkan dan disetor sehingga setelah selesainya proses HMETD, maka

Modal Ditempatkan Perseroan akan menjadi sebesar Rp. 1.029.793.605.000,00

yang terbagi atas 10.297.936.050 lembar saham, masing-masing lembar saham

bernilai RP. 100,00.

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses

penawaran umum terbatas I dan penerbitan waran seri II.

Seluruh keputusan tersebut telah dijalankan sebaik-baiknya selama tahun 2012.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran

dasar, memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan

usaha bank serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis Bank dengan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan

dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk dan atas kepentingan perseroan

dan sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tanggal 15 Juni 2012, Bank Sinarmas menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dituangkan dalam

Akta No. 21 (Berita Acara RUPSLB Bank Sinarmas) dengan keputusan rapat

menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali anggota

6

Dewan Komisaris existing serta menyetujui pengangkatan Sammy

Kristamuljana sebagai anggota Dewan Komisaris Bank Sinarmas dan telah

mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia tertanggal 3 Juli 2012.

Sehingga sejak tanggal 15 Juni 2012 susunan Dewan Komisaris

beranggotakan 3 (tiga) orang.

Komposisi Dewan Komisaris

No Nama Jabatan Persetujuan Periode

Masa

Jabatan RUPS Bank Indonesia

1 Tjendrawati Widjaja Komisaris

Utama

15/06/2012

(RUPSLB)

20/04/2010 15/06/2014

(RUPSLB)

2 Wimpie Rianto Komisaris

Independen

15/06/2012

(RUPSLB)

08/10/2007 15/06/2014

(RUPSLB)

3 Sammy

Kristamuljana*

Komisaris

Independen

15/06/2012

(RUPSLB)

03/07/2012 15/06/2014

(RUPSLB)

* Akta pengangkatannya tanggal 10 Juli 2012 (Akta No. 66)

Rekap Absensi Rapat Dewan Komisaris

No

Inisial

Tanggal

TW

WR

SK

1 4 Juni Belum Bergabung

2 12 Juli

3 5 Oktober

4 7 Desember

5 14 Desember

6 28 Desember

Keterangan : TW (Tjendrawati Widjaja)

WR (Wimpie Rianto)

SK (Sammy Kristamuljana)

7

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Tanggal Agenda Rapat

04/06/2012 Perubahan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

12/07/2012 1. Pembahasan dan pengkinian hasil rapat Komite Audit & Komite

Pemantau Risiko;

2. Perubahan Ketua Komite;

3. Perubahan SK tentang pembagian tugas dan wewenang Dewan

Komisaris;

4. Pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

mengingat masuknya Bapak Sammy Kristamuljana sebagai

Komisaris Independen.

05/10/2012 1. Hasil pertemuan dengan Bank Indonesia;

2. Penyempurnaan pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris;

3. Tata tertib kerja Dewan Komisaris;

4. Komite kerja di bawah Dewan Komisaris.

07/12/2012 1. Sistematisasi kerja Dewan Komisaris;

2. Perencanaan;

3. Pengorganisasian;

4. Pelaksanaan.

5. Pembahasan rekomendasi dari Komite Audit dan Komite

Pemantau Risiko

14/12/2012 1. Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab komite kerja di bawah

Dewan Komisaris;

2. Mengkaji ulang keputusan ratap Direksi dan Dewan Komisaris

sebagaimana tertuang dalam risalah tertanggal 24 Juli 2012.

28/12/2012 1. Membahas Surat Bank Indonesia Indonesia No.14/73/DPB3/PB 3-

1/Rahasia tertanggal 21 Desember 2012;

2. Komparasi rekap denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia

selama periode tahun 2011 dan 2012.

8

Seminar/Training/Workshop

Selama tahun 2012 training dan pelatihan yang diikuti oleh Dewan

Komisaris adalah sebagai berikut:

TOPIK SEMINAR TANGGAL TEMPAT

Tjendrawati Widjaja (Komisaris Utama)

Basel Counterparty Credit Risk and CVA (Credit

Valuation Adjustment) 10-11 April Singapura

Penerapan Manejemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

dalam rangka meningkatkan kualitas kerja berbasis budaya

sadar risiko bagi pengurus dan pejabat eksekutif Bank

Sinarmas 11-12 Mei Jakarta

Manajemen Risiko Makro Ekonomi, Ekonomi Keuangan &

Strategic Manajemen 30 Oktober Jakarta

Wimpie Rianto (Komisaris Independen)

Basel Counterparty Credit Risk and CVA (Credit

Valuation Adjustment) 10-11 April Singapura





Manajemen Risiko Makro Ekonomi & Ekonomi Keuangan

& Strategic Manajemen 30 Oktober Jakarta

Sammy Kristamuljana (Komisaris Independen)

UKMR Level I 14 April Jakarta

UKMR Level II 28 April Jakarta






& Strategic Manajemen 30 Oktober Jakarta

Rekomendasi Dewan Komisaris Selama Tahun 2012

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Bank,

Dewan Komisaris baik melalui rapat-rapat Dewan Komisaris maupun

pembahasan-pembahasan dalam Komite-komite yang dimilikinya (Komite

Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi maupun Komite Pemantau

Risiko) berperan aktif memberikan nasihat maupun rekomendasi-

rekomendasi bagi kemajuan Bank. Selama tahun 2012, Dewan Komisaris

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah memberikan

rekomendasi-rekomendasi kepada Direksi yang disampaikan secara

tertulis maupun lisan, seperti:

- Perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko,

dan Komite Remunerasi dan Nominasi;

- Mengawasi dan memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti

temuan Bank Indonesia;

- Memberikan rekomendasi terkait laporan kinerja kantor wilayah;

- Memberikan rekomendasi dibidang Human Capital Management;

9

- Memberikan rekomendasi terhadap profil risiko.

b. Direksi

Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung

jawab atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana

dijelaskan dalam anggaran dasar, serta mewakili perseroan di dalam maupun di

luar pengadilan. Selain berpedoman pada anggran dasar, Direksi dalam

melakukan pengurusan harus memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan kehati-

hatian (prudential) guna tercapainya visi Bank Sinarmas yaitu “menjadi Bank

terkemuka di Indonesia”.

Jumlah dan Komposisi Dewan Direksi

Pada tanggal 15 Juni 2012, Bank Sinarmas menyelenggarakan RUPSLB

sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 21 (Berita Acara RUPSLB Bank

Sinarmas) yang keputusan rapatnya menyetujui pemberhentian dengan hormat

dan pengangkatan kembali anggota Direksi existing serta menyetujui

pengangkatan Halim sebagai anggota Direksi Bank Sinarmas yang telah

dinyatakan lulus Fit & Proper Test oleh Bank Indonesia melalui Surat Bank

Indonesia tertanggal 12 Maret 2012. Pengangkatan tersebut berlaku efektif

sejak RUPSLB ditutup.

Komposisi Direksi

No Nama Jabatan Persetujuan Periode

Jabatan RUPS Bank Indonesia

1 Freenyan Liwang Direktur Utama 15/06/2012

(RUPSLB)

24/10/2010 15/06/2014

(RUPSLB)

2 Dani Lihardja* Wakil Direktur

Utama

15/06/2012

(RUPSLB)

23/08/2006 15/06/2014

(RUPSLB)

3 Heru Agus Wuryanto Direktur 15/06/2012

(RUPSLB)

28/02/2006 15/06/2014

(RUPSLB)

4 Hadi Christianto Wijaya** Direktur 15/06/2012

(RUPSLB)

18/06/2007 15/06/2014

(RUPSLB)

5 Salis Teguh Hartono Direktur 15/06/2012

(RUPSLB)

08/10/2007 15/06/2014

(RUPSLB)

6 Loa Johnny Mailoa Direktur 15/06/2012

(RUPSLB)

14/04/2010 15/06/2014

(RUPSLB)

7 Halim*** Direktur 15/06/2012

(RUPSLB)

12/03/2012 15/06/2014

(RUPSLB)

Keterangan : *) Mengundurkan diri pada tanggal 28 September 2012

10

**) Sakit sejak tanggal 22 September 2012

***) Akta pengangkatannya tanggal 10 Juli 2012

Rekap Absensi Rapat Direksi

No

Inisial

Tanggal

FL

DN

HA

HC

SL

JM

HL

1 10 Januari ×

Belu

m B

ergab

un

g

2 17 Januari

3 24 Januari ×

4 31 Januari ×

5 7 Februari × ×

6 14 Februari × ×

7 21 Februari ×

8 6 Maret ×

9 20 Maret ×

10 3 April × ×

11 10 April ×

12 17 April

13 24 April

14 8 Mei × ×

15 15 Mei × ×

16 22 Mei × ×

17 29 Mei

11

18 19 Juni

19 26 Juni × ×

20 10 Juli × ×

21 17 Juli × ×

22 31 Juli

23 14 Agustus ×

24 21 Agustus × ×

25 11 September

26 18 September ×

Sak

it

27 25 September ×

28 9 Oktober

Men

gu

nd

urk

an

Diri

29 16 Oktober

30 29 Oktober

31 13 November

32 20 November ×

33 11 Desember

34 18 Desember

T O T A L

25 20 29 23 27 33

19

Keterangan : FL (Freenyan Liwang) Belum efektif sebagai Direktur

DN (Dani Lihardja)

HA (Heru Agus Wuryanto)

HC (Hadi Christianto Wijaya)

SL (Salis Teguh Hartono)

JM (Loa Johnny Mailoa)

HL (Halim)

Atas dasar Surat Bank Indonesia tentang hasil Fit & Proper Test tertanggal 12

Maret 2012, Halim menghadiri rapat Direksi (8 Mei 2012 dan 15 Mei 2012).

12

Agenda Rapat Direksi


10 Januari 1. Bunga deposito yang diperpanjang;

2. Rotasi, mutasi, promosi karyawan;

3. Persiapan fasilitas dan ruangan pejabat yang dimutasi, rotasi, dan

promosi;

4. Ruangan operasional kartu kredit;

5. Penggantian komputer;

6. Olympic Contest;

7. Pengklasifikasian kantor cabang;

8. Pemasangan mesin ATM sesuai ketentuan PCDISS.

17 Januari 1. Daftar kantor cabang;

2. Rencana pemindahan kantor divisi dengan memperhatikan kemudahan

alur komunikasi;

3. Komitmen pelaksanaan RBB 2012;

4. SKAI syariah;

5. Loan origination;

6. Olympic Contest;

7. Kajian ketentuan baru;

8. Undangan rapat Bank Indonesia.

24 Januari 1. Rencana pemindahan kantor divisi ke tower 1 dengan memperhatikan

kemudahan alur komunikasi;

2. SKAI dan Risk Management Syariah;

3. Keputusan strategis;

4. Pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi kepada Group Head,

Kepala Divisi, dan Pejabat Eksekutif;

5. Penambahan modal disetor;

6. Seleksi Wakil Kepala Kantor Wilayah Operasonal.

31 Januari 1. Pengangkatan Wakil Kepala Kantor Wilayah;

2. Deposito pihak terkait;

3. Aplikasi ketentuan cadangan kecukupan penurunan nilai (CKPN);

4. Pengangkatan Ellen Suhartono sebagai Kepala Divisi Financial

Institution;

5. Ruang kerja Kepala Divisi Payment System (Antonius E. Gustaman);

6. Sentralisasi bagian sistem dan prosedur.

13

7 Februari 1. Kredit di kantor cabang pembantu;

2. Quality assurance (QA) CKPN;

3. Perhitungan CKPN.

14 Februari 1. Pemeriksaan Bank Indonesia;

2. Perubahan PPA menjadi CKPN;

3. Exit meeting hasil pemeriksaan kantor akuntan publik;

4. Pedoman Business Continuity Plan (BCP);

5. Kajian spin off menjadi BUS;

6. Ketentuan surat menyurat;

7. Kajian upah minimum;

8. Pelaksanaan training & sosialisasi;

9. Kebijakan mobil dinas Direksi.

21 Februari 1. Kebutuhan tambahan modal Unit Usaha Syariah (UUS) dan kajian

spin-off UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS);

2. Restrukturisasi beberapa divisi dan ALCO;

3. Rotasi, mutasi dan pengunduran diri karyawan;

4. ATM;

5. Cash management;

6. Rekening dormant dan fraud management;

7. Audit eksternal untuk CKPN;

8. Lainnya.

6 Maret 1. Standard operating procedure (SOP) penyelesaian kredit bermotor;

2. Penyedian mobil baru;

3. Pengangkatan wakil kepala wilayah;

4. Kaji ulang e-learning;

5. Sosialisasi ketentuan risiko oleh manajemen risiko.

20 Maret 1. Memaksimalkan kinerja senior manajemen;

2. Pembentukan budaya kerja;

3. Penutupan dormant account;

4. Kajian atas produk yang telah diluncurkan;

5. Perkembangan agency;

6. Daftar debitur write-off;

7. Pembentukan departemen pembayaran/finance;

8. Penyelesaian debitur bermasalah.

14

3 April 1. Kebijakan pengadaan kendaraan;

2. Pembangunan minibanking training;

3. Pemberitahuan pembukaan kantor;

4. Jadwal rapat Direksi dan Dewan Komisaris;

5. Homebase karyawan.

10 April 1. Kerjasama dengan Lion Air;

2. Laporan kinerja;

3. Kenaikan gaji karyawan (jenjang ke atas) sesuai kenaikan UMP;

4. Kebijakan homebase;

5. Assessment human capital;

6. Review kebijakan teller;

7. Efektifitas mentoring para Kepala Kantor Wilayah oleh Direksi;

8. Calon pimpinan cabang Kantor Cabang Yogyakarta;

9. Laporan keuangan akhir bulan Maret 2012;

10. Kebijakan deposito di Kantor Cabang Utama Thamrin (KCU

Thamrin);

11. Kurangnya promosi penggunaan Safe Deposit Box (SDB);

12. Ujian sertifikasi manajemen risiko;

13. Biaya perjalanan dinas;

14. Treasury;

15. Penyelesaian kredit bermasalah.

17 April 1. Transaksi pembelian sukuk PLN Ijaroh 3 oleh syariah;

2. Ketentuan Cut Loss;

3. Open position;

4. Ketentuan surat menyurat;

5. Perkembangan loan origination;

6. Training treasury;

7. Kajian atas transaksi yang sedang berjalan/open position.

24 April 1. Komitmen Group Head, Kepala Divisi, dan Kepala Wilayah;

2. Kegiatan bisnis di unit kerja wali amanat dan kustodian;

3. Struktur organisasi;

4. Surat keputusan (SK) pengangkatan dan SK mutasi;

5. Keputusan suku bunga kredit;

6. Kerjasama IPL ;

7. Sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan

15

UUS dan rencana spin-off;

8. Penyelesaian kredit bermaslaah;

9. Pending item di Divisi Teknologi Informasi.

8 Mei 1. Laporan keuangan akhir bulan;

2. Kebijakan bunga untuk deposito baru dan deposito yang diperpanjang;

3. Pembentukan Tim Internal Rating Approach (IRA);

4. Peningkatan transaksi letter of credit (LC);

5. Kajian PBI baru;

6. Rotasi kepala wilayah;

7. FAT (Fixed Asset Turnover).

15 Mei 1. Struktur organisasi;

2. Proses permohonan kredit di UUS;

3. Kebijakan suku bunga;

4. NPL di Syariah;

5. Seragam customer service dan teller karyawan kantor kas yang baru

dibuka;

6. Pengangkatan kepala operasional syariah;

7. Mesin hitung uang.

22 Mei 1. Kredit kepemilikan rumah (KPR);

2. Pengelolaan kendaraan operasional;

3. Kecukupan SDM di UUS;

4. Perkembangan Trade Finance;

5. Tugas dan wewenang Direksi.

29 Mei 1. Rencana kerjasama KPR;

2. Pengembangan jaringan kantor;

3. Kerjasama dengan Lion Air;

4. Kerjasama dengan perusahaan finance (Busan Oto Finance);

5. Pelayanan mobil keliling;

6. Pembentukan tim efisiensi;

7. Peningkatan fee-based income melalui ATM;

8. Perubahan struktur organisasi;

9. Laporan kinerja.

19 Juni 1. Penyempurnaan pembagian tugas dan wewenang Direksi;

2. Pengangkatan Nawi sebagai Group Head Treasury;

16

3. Pengelolaan likuiditas;

4. Olimpiade produk tabungan;

5. Permohonan produk yang sedang diproses di Bank Indonesia;

6. Program Simas Holiday;

7. Lembur karyawan program Simas Holiday;

8. Kajian biaya training;

9. Ketentuan pengajuan training;

10. Evaluasi kelulusan Management Development Program (MDP);

11. Rencana pembukaan kantor-kantor UUS;

12. PBI tentang Fit & Proper Test dan PBI tentang Bank Umum;

13. Promosi ATM dan internet banking;

14. Revisi rencana bisnis bank (RBB) 2012-2014;

15. Ruangan untuk merchant business.

26 Juni 1. Ketentuan pengaturan rumah tangga lantai 8 (tempat Direksi);

2. Kepala kantor kas;

3. Ketersediaan token;

4. Tanda petunjuk keluar dalam kondisi darurat;

5. Risalah rapat komite-komite;

6. Jaringan ATM;

7. Piket di Divisi Teknologi Informasi;

8. Network monitoring pada VOIB;

9. Pembelian software/hardware yang masih tertunda di Divisi

Teknologi Informasi;

10. Kajian stratejik pengembangan teknologi informasi;

11. Penambahan sumber daya manusia (SDM);

12. Penggunaan SWIFT;

13. Penempatan bagian operasional di Roxy Square;

14. Renovasi tower 1;

15. Segregation duty di treasury;

16. Ketentuan pemberian bonus;

17. Presentasi Performance Appraisal karyawan;

18. Kenaikan gaji karyawan;

19. OJT MDP;

20. Kuantitas dan kualitas;

21. Perubahan Tata tertib kerja Direksi;

17

22. Revisi RBB.

10 Juli 1. Deputy branch manager (DBM);

2. Deposito on call dan promosi untuk kantor yang baru buka;

3. Pelaksanaan Simas Holiday;

4. Pendaftaran Bank sebagai agen obligasi Republik Indonesia (ORI)

tahun 2013;


17 Juli 1. Kesiapan kantor yang akan dibuka;

2. Produk-produk baru;

3. Rencana perluasan KCU Thamrin;

4. Deputy Branch Manager (DBM);

5. Training pimpinan cabang;

6. Rencana penggantian Pimpinan Cabang Mamuju;

7. Kenaikan tunjangan jabatan karyawan;

8. Komposisi pemegang saham;

9. Penempatan account officer;

10. Peningkatan peranan Learning Centre;

11. Program-program atau sistem di HCM;

12. Usulan dari ALCO;

13. Penilaian profil risiko.

31 Juli 1. Training Management Strategic;

2. Lulusan MDP Perbanas;

3. Kelengkapan dokumen;

4. Produk-produk baru;

5. Cuti kepala wilayah, wakil kepala wilayah, dan pimpinan cabang;

6. Transaksi di ATM;

7. Penarikan uang;

8. Tim Task Force;

9. Setoran tunai titipan debitur;

10. Jadwal rapat kepala wilayah.

14 Agustus 1. Perubahan nama Divisi Loan Administration;

2. Secondary reserves;

3. Pengindukan Learning Centre;

4. Fraud mitigation;

18

5. Peran Credit Support Head (CSH);

6. Pengelolaan portal;

7. Homebase kepala wilayah;

8. Ketentuan pinjaman karyawan;

9. Wewenang wakil kepala wilayah dalam memberikan persetujuan

biaya;

10. Ketidakhadiran yang diwajibkan;

11. Perubahan surat keputusan tata tertib kerja Direksi.

21 Agustus 1. Blueprint HCM sampai dengan tahun 2016;

2. Tujuan pengembangan jaringan kantor;

3. Transaksi di kantor-kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas;

4. Efisensi di masing-masing bagian dan kantor-kantor.

11 September 1. ORI;

2. Pencapaian biaya operasional (BOPO) dan return on asset (ROA);

3. Rapat group head dan kepala divisi;

4. Permintaan program ke Divisi Teknologi Informasi;

5. Perlakuan pembukuan atas sebagian angsuran dan/atau kelebihan

angsuran atas kredit channeling;

6. Kaji ulang penerimaan titipan setoran awal;

7. E-form agar dilakukan kaji ulang;

8. SOP kantor cabang luar negeri.

18 September 1. CKPN;

2. NPL;


4. Temuan-temuan Bank Indonesia;

5. Penjualan aset kredit.

25 September 1. Penjualan/penyelesaian aset terbengkalai;

2. Debitur masalah;

3. Pengambilalihan sementara tugas dan tanggung jawab Bapak Hadi

Christianto Wijaya;

4. Permasalahan kantor Sumedang;

5. Pembentukan kantor-kantor percontohan;

6. Selisih pembukuan pada waktu migrasi;

7. Kerjasama dengan ‘So Good So Nice’;

8. Penyempurnaan formulir pembukan rekening.

19

9 Oktober 1. Perubahan struktur organisasi;

2. Job Description kepala wilayah;

3. Kas keliling;

4. Pengembangan kantor;

5. Permasalahan Divisi General Affairs;

6. Paperless;

7. Pilot project tata letak Banking Hall kantor cabang;

8. Kajian pelaksanaan Simas Holiday;

9. Rencana rotasi pimpinan cabang;

10. Konseling;

11. Rekening dormant;

12. Pick up service;

13. Rapat kerja operasional;

14. Pemantauan likuiditas;

15. RBB 2013-2015;

16. Tema RBB 2013-2015.

16 Oktober 1. Struktur organisasi;

2. SOP percontohan kantor ideal;

3. Alur persetujuan kredit di UUS;

4. Laporan wakil kepala wilayah yang telah dirotasi kepada Direktur

Operasional;

5. Penyaluran kredit melalui showroom financing;

6. Peningkatan penyaluran kredit tanpa agunan (KTA) di perawang;

7. Rencana penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM).

29 Oktober 1. Perubahan struktur organisasi;

2. Transaksi Smart Dompet;

3. CKPN;

4. Implikasi CKPN;

5. Kepesertaan asuransi kesehatan;

6. Kekosongan pimpinan cabang;

7. Penghematan listrik.

13 November 1. Training more prescious than gold (MPTG);

2. Visi Bank Sinarmas;

3. Perkembangan produk;

20

4. Job description;

5. Contact center;

6. Pelaksanaan /penyelenggaraan kantor percontohan;

7. Biaya operasional;

8. Kegiatan treasury;

9. Kerjasama telesindo;

10. Undangan Dewan Komisaris kepada Direktur Utama;

11. Komite kredit syariah;

12. Business process re-engineering;

13. Sistem pengarsipan;

14. Penempatan MDP;

15. Disaster recovery plan (DRP) masing-masing unit kerja;

16. Peringkat/jenjang kepala wilayah.

20 November 1. Kredit kepada para petani;

2. Keikutsertaan latsarmil lulusan MDP;

3. Produk;

4. Rencana produk dalam RBB.

11 Desember 1. Tabungan;

2. RBB tahun 2013-2015;

3. Pengajuan kantor-kantor baru;

4. Pembentukan tim kajian struktur organisasi.

18 Desember 1. Perubahan struktur organisasi;

2. Permintaan program oleh user;

3. Kajian utility ATM;

4. Sentralisasi operasional Card Centre;

5. Slip setoran;

6. Pemberian kredit AR financing;

7. Kredit bermasalah;

8. Promosi produk;

9. Efektifitas kinerja kepala wilayah.

c. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dan Direksi

Mengacu kepada anggaran dasar, keputusan RUPS dan hukum yang berlaku di

Indonesia khususnya dibidang perbankan, tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris secara umum antara lain:

21

Melaksanakan pengawasan (mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi) atas

kebijakan pengurusan dan pengelolaan bank yang dilakukan oleh Direksi baik

dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) jangka pendek maupun jangka panjang,

serta memberikan masukan/nasihat kepada Direksi;

Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG disetiap kegiatan/aktivitas

bank;

Memastikan bahwa temuan audit dari pengawasan Bank Indonesia, audit

eksternal , dan audit internal telah ditindaklanjuti oleh Direksi;

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki

bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai

oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti

lainnya, memeriksa, dan mencocokan keadaan uang kas dan lainnya serta

berhak mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi;

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berhak

memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang

segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris;

Mengusulkan penunjukan kantor akuntan publik (tugas ini dikecualikan

berdasarkan Berita Acara RUPSLB Akta No.20 tertanggal 15 Juni 2012 yang

melimpahkan kewenangan penunjukan kantor akuntan publik kepada

Direksi);

Memastikan dan melakukan penyempurnaan terhadap pembagian tugas dan

tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan perkembangan bank;

Melakukan transparansi mengenai kepemilikan sahamnya, hubungan

keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain,

anggota Direksi dan/atau pemegang saham bank serta remunerasi dan fasilitas

lainnya yang ditetapkan dalam RUPS;

Membuat laporan pengawasannya yang akan disampaikan/dilaporkan kepada

RUPS selaku organ tertinggi bank.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga diatur dalam Surat Keputusan

Dewan Komisaris No.002/2012/PRESKOM-CorpSec tanggal 5 Oktober 2012

tentang pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang dalam

pelaksanaannya berpedoman pada tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut :

Melakukan pengurusan dan pengelolaan bank dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab sesuai RBB jangka pendek maupun jangka panjang;

Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usaha bank pada

seluruh tingkatan organisasi;

Mewujudkan pengendalian intern melalui audit intern, audit ekstern,

kepatuhan, dan manajemen risiko;

Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit

ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas

lain;

Menyelenggarakan RUPS baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya dengan

melakukan pemanggilan terlebih dahulu melalui media cetak;

Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada

Dewan Komisaris melalui unit-unit kerja dibawahnya seperti performa bank

(kantor cabang) per triwulan, RBB jangka pendek dan jangka panjang, human

22

capital (ketersediaan sumber daya manusia (SDM) serta persebarannya,

mutasi / rotasi / pengangkatan / pemberhentian pejabat eksekutif bank);

Menyelenggarakan rapat Direksi secara rutin yang dalam setiap pengambilan

kebijakan dan keputusan strategis bank dituangkan dalam risalah rapat dan

ditindaklanjuti serta didokumentasikan dengan baik;

Melakukan transparansi terhadap kepemilikan saham baik di Bank Sinarmas

maupun di bank atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di

luar negeri;

Melakukan transparansi terhadap hubungan keuangan dan hubungan keluarga

dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang

saham;

Melakukan transparansi terhadap remunerasi dan fasilitas yang diperoleh;

Melakukan transparansi terhadap kebijakan startegis di bidang kepegawaian;

Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya selama 1 (satu) tahun buku yang nantinya akan disampaikan dalam

RUPS;

Melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang akan melaksanakan audit

laporan keuangan untuk tahun buku 2012 sesuai dengan Berita Acara

RUPSLB Akta No.21 tertanggal 15 Juni 2012.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anggota Direksi yang membawahi fungsi

kepatuhan bertugas:

Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

Mengusulkan kebijakan kepatuhan kepada Direksi;

Memantau dan memastikan seluruh kebijakan, sistem, prosedur, aktivitas, dan

komitmen bank telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia khususnya

ketentuan Bank Indonesia serta pihak ketiga lainnya guna memitigasi risiko

kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi

No.031/2012/PRESDIR-CorpSec tentang pembagian tugas dan tanggung jawab

Direksi, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada tata tertib kerja Direksi.

d. Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Perbuatan Direksi Yang Harus Mendapat Persetujuan Dari Dewan Komisaris

Melepaskan hak atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas

tanah atau perusahaan-perusahaan dengan cara apapun untuk jumlah kurang

dari ½ (satu per dua) dari modal yang tercatat dalam neraca dan perhitungan

laba rugi yang telah disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS Tahunan;

Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas

tanah atau perusahaan-perusahaan;

Menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut

melebihi jumlah yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;

Memberi pinjaman uang kepada pihak terkait;

Menghapus buku terhadap pokok pinjaman kepada pihak terkait maupun tidak

terkait;

Menggadaikan atau mengagunkan harta kekayaan bank untuk jumlah lebih

dari ½ (satu per dua) dari modal yang tercatat dalam neraca dan perhitungan

laba rugi yang telah disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS Tahunan.

23

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Selama tahun 2012 telah diselenggarakan 19 (sembilan belas) kali rapat gabungan

Direksi dengan Dewan Komisaris, yang seluruh keputusannya diambil

berdasarkan musyawarah mufakat.

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dan Kehadiran

Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris

Nama Jabatan Jumlah

Kehadiran

Presentase

Kehadiran

Tjendrawati Widjaja Komisaris Utama 19/19 100%

Wimpie Rianto Komisaris Independen 17/19 89%

Sammy Kristamuljana* Komisaris Independen 7/19 37%

Freenyan Liwang Direktur Utama 16/19 84%

Dani Lihardja** Wakil Direktur Utama 10/19 53%

Heru Agus Wuryanto Direktur 19/19 100%

Hadi Christianto Wijaya*** Direktur 13/19 68%

Salis Teguh Hartono Direktur 19/19 100%

Loa Johnny Mailoa Direktur 19/19 100%

Halim**** Direktur 11/19 58%

Keterangan : *) Efektif sebagai Komisaris Independen sejak 3 Juli 2012

**) Mengundurkan diri pada tanggal 28 September 2012

***) Sakit sejak 22 September 2012

****) Efektif sebagai Direktur sejak 15 Juni 2012

Rekap Absensi Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

No

Inisial

Tanggal

TW

WR

SK

FL

DN

HA

HC

SL

JM

HL

1 3 Januari √ ×

Belu

m B

ergab

ung

√ × √ √ √ √

Belu

m B

ergab

ung

2 6 Januari √ × √ × √ √ √ √

3 28 Februari √ √ √ √ √ √ √ √

4 13 Maret √ √ √ √ √ √ √ √

5 27 Maret √ √ √ √ √ √ √ √

6 1 Mei √ √ √ × √ √ √ √

7 5 Juni √ √ √ √ √ √ √ √

8 12 Juni √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 3 Juli √ √ × √ √ √ √ √ ×

24

10 6 Juli √ √ × × √ √ √ √ √ √

11 24 Juli √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12 7 Agustus √ √ × √ × √ √ √ √ √

13 4 September √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14 28 September √ √ √ × √ √

Sak

it

√ √ √

15 2 Oktober √ √ √ √ M

engundurk

an D

iri √ √ √ √

16 6 November √ √ √ √ √ √ √ √

17 27 November √ √ × √ √ √ √ √

18 4 Desember √ √ √ √ √ √ √ √

19 21 Desember √ √ √ √ √ √ √ √

T O T A L 19 17 7 16 10 19 13 19 19 11

Keterangan : TW (Tjendrawati Widjaja) Belum efektif sebagai Direktur

WR (Wimpie Rianto)

SK (Sammy Kristamuljana)

FL (Freenyan Liwang)

DN (Dani Lihardja)

HA (Heru Agus Wuryanto)

HC (Hadi Christianto Wijaya)

SL (Salis Teguh Hartono)

JM (Loa Johnny Mailoa)

HL (Halim)

Atas dasar Surat Bank Indonesia tentang hasil Fit & Proper Test tertanggal 12

Maret 2012, Halim menghadiri rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (12 Juni

2012).

Agenda Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris


3 Januari 1. Laporan Direktur Utama;

2. Liquidity & Cash Management dalam ALCO;

3. Kajian kuantitas-kualitas dan masa kerja SDM;

4. Rotasi, mutasi, dan promosi karyawan;

5. Temuan di Loan Administration KCU Thamrin;

6. Progress pembentukan IC dan penambahan wakil kepala kantor

25

wilayah;

7. Tanggung jawab penempatan, pemasangan dan maintenance

mesin ATM;

8. NPL;

9. Fasilitas kantor wilayah;

10. Klasifikasi/kelas kantor cabang.

6 Januari 1. Alur persetujuan;

2. Project owner;

3. Pemberian suku bunga;

4. Peningkatan portofolio kredit;

5. Kartu kredit;

6. Warning alert system;

7. Treasury;

8. E-mail;

9. Project officer produk;

10. Promosi karyawan;

11. Perbaikan sign box;

12. Rencana pembukaan kantor di pusat perbelanjaan.

28 Februari 1. Penambahan modal UUS;

2. Perubahan kewenangan Komite Kredit;

3. Monitoring pencairan kredit;

4. Visiting report;

5. Perbandingan tenaga marketing dengan non marketing;

6. Rotasi dan mutasi kepala wilayah.

13 Maret 1. Kebijakan keperluan mobil;

2. Efektifitas learning center;

3. Fasilitas handphone;


5. Legal;

6. Analisis laporan keuangan akhir bulan;

7. Kebijakan penyelesaian kredit bermasalah KTA;

8. Promosi, rotasi, dan mutasi kepala kantor wilayah.

27 Maret 1. Analisis laporan keuangan;

2. Biaya dibayar dimuka;

26

3. Tindak lanjut perbaikan dokumen kredit Channeling;

4. Peningkatan kinerja di operasional;

5. Peningkatan kualitas e-learning;

6. Tampilan portal;

7. Homebase lulusan MT;

8. Kenaikan upah minimum provinsi;

9. Pemasangan fidusia;

10. Ketersediaan kendaraan operasional;

11. Rekomendasi keputusan suku bunga liabilities product sesuai

rapat ALCO.

1 Mei 1. Perkembangan deposito;

2. Laporan keuangan akhir bulan;

3. Koreksi laporan Laporan Bank Umum;

4. Budaya patuh terhadap ketentuan;

5. Kerjasama Payroll;

6. System Payroll;

7. Optimalisasi Superdome;

8. Rekening penampungan;

9. Rencana mutasi dan rotasi kepala wilayah;

10. Mentoring Direksi kepada kepala wilayah.

5 Juni 1. Pengelolaan likuiditas;

2. Secondary reserves;

3. Pengelolaan dana di Fasbi;

4. Peningkatan transaksi di Treasury;

5. Pengarahan kepada staf;

6. Peningkatan kompetensi karyawan;

7. Kebijakan training;

8. Nomor rekening;

9. Kegiatan kustodian;

10. Pemasangan CCTV;

11. Kartu kredit;

12. Perubahan struktur organisasi;

13. Perkembangan FR 59.

12 Juni 1. Kajian biaya-biaya;

2. Biaya training;

27

3. Biaya-biaya di kantor cabang Bogor;

4. Biaya lembur kantor cabang Surabaya;

5. Penggunaan printer dan penyediaan Toner;

6. Simas Holiday;

7. Peningkatan fee- based income;

8. Transaksi valas;

9. Ketentuan kredit tanpa agunan karyawan;

10. Portal;

11. Data room;

12. Branch operational sport (BOS).

3 Juli 1. Kepala kantor kas;

2. Pemenuhan kepala kantor kas;

3. Segregation duty pada financial institution;

4. Program Simas Holiday;

5. Tim Task Force data integrity;

6. Daily balance report dari information technology;

7. Pro biaya lain-lain dalam laporan keuangan;

8. Penyampaian hasil rapat;

9. Pengembangan fraud management.

6 Juli 1. Penurunan rasio BOPO periode akhir Juni 2012;

2. Peningkatan tabungan;

3. Penyediaan mesin ATM Non Cash;

4. Rencana pembukaan kantor;

5. Transaksi di kantor kas yang baru dibuka.

24 Juli 1. Kesiapan kantor Agustus 2012;

2. Kesiapan tingkat kesehatan Bank;

3. Komitmen pencapaian peringkat kesehatan Bank;

4. GCG;

5. Pembentukan komite dan GCG;

6. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

7. COA;

8. Risk Self Control Assessment (RSCA);

9. Tugas-tugas di Loan Administration;

10. Credit policy committee;

28

11. Peningkatan saving account;

12. Mesin ATM;

13. Pengembangan di IT;

14. Penyempurnaan sistem Payroll;

15. Pemasangan Sticker di mobil operasional;

16. Usulan kenaikan gaji karyawan;

17. Presentase peserta UKMR.

7 Agustus 1. Laporan keuangan Juli 2012;

2. Secondary Reserve;

3. Pengembangan Secondary Reserve 2,5%-4%;

4. Penjualan produk-produk;

5. Temuan komite audit;

6. Pembentukan Loan Administration;


8. Pencapaian target kantor-kantor wilayah;

9. Pemenuhan SDM;

10. Transaksi Switching Bond.

4 September 1. Peningkatan transaksi program Simas Holiday;

2. COA pada kewajiban lain-lain;

3. Mistery Call dan Mesin Auto Answer;

4. Struktur organisasi pada credit administration;

5. Kerjasama Lion Air;

6. Penginputan jaminan kredit;

7. Teknologi Informasi.

28 September 1. Analisis industri;

2. Debitur bermasalah;

3. Peningkatan kompetensi Branch Auditor Internal (BAI), Branch

Internal Control (BIC), dan penerapan Know Your Customer

(KYC);

4. Tugas dan tanggung jawab serta tata tertib Dewan Komisaris;

5. Tugas dan tanggung jawab Direksi.

2 Oktober 1. Job description Kepala Kantor wilayah;

2. Pelayanan kas keliling;

3. Pengembangan kantor KCU Thamrin;

4. Rencana RUPSLB;

29

5. Job description BIC;

6. Simas holiday service;

7. Pengangkatan pejabat eksekutif;

8. Perubahan komite-komite;

9. Penjelasan ringkas produk-produk yang masih belum

memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

10. Peningkatan portofolio kredit;

11. Secondary Reserve;

12. Rotasi pimpinan cabang;

13. Penyelesaian debitur bermasalah dan penelaahan debitur inti.

6 November 1. Pelaksanaan sosialisasi tingkat kesehatan bank;

2. Kerjasama Lion Air;

3. Tindak lanjut pemeriksaan Bank Indonesia;

4. Rapat Group Head;

5. Sosialisasi surat edaran;

6. Mentoring kepala wilayah;

7. Rekening dormant account;

8. Risalah rapat.

27 November 1. Rencana pemberian kredit kepada para petani;

2. Penyelenggaraan Latsarmil;

3. Tim Basel;

4. Ketentuan permodalan;

5. Penyelesaian kredit bermasalah.

4 Desember 1. Peraturan Bank Indonesia;

2. Penilaian aset Bank Umum;

3. Penilaian profil risiko;

4. Kartu kredit;

5. Pelunasan kredit;

6. Penurunan jumlah tabungan;

7. Sumber daya insani (SDI) UUS;

8. Komite kredit UUS.

21 Desember 1. Penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah;

2. Tingkat kesehatan bank;

3. Pengaturan cuti group head;

30

4. Transaksi pihak berelasi;

5. Tindak lanjut pemeriksaan Bank Indonesia;

6. Strategi pemasaran produk;

7. UMP;

8. Peningkatan fee- based income;

9. Antisipasi penyaluran kredit;

10. Materi Trade Finance agar diajarkan pada MDP.

e. Seminar/Training/Workshop

Selama tahun 2012 Direksi telah mengikuti berbagai Pelatihan dan training

sebagai berikut:

TOPIK SEMINAR TANGGAL TEMOAT

Freenyan Liwang (Direktur Utama)

Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan



Sinarmas 11 -12 Mei Jakarta

IFRS Implikasi Indonesia 7 Juni Jakarta

Masa Depan Perbankan 29 Agustus Jakarta

Seminar Internasional Buletin Ekonomi Moneter &

Perbankan (BEMP) 6 September Jakarta


& Strategic Manajemen

30 Oktober

Jakarta

Seminar Efek Motivasi yang Tinggi- "More Precious Than

Gold" 9-11 November Jakarta

Kekuatan Pembinaan 6 Desember Jakarta

Hadi Christianto Wijaya (Direktur)

UKMR Level V 11-12 Mei Jakarta





Heru Agus Wuryanto (Direktur)





Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 6-7 September Jakarta

Manajemen Risiko Makro Ekonomi, Ekonomi Keuangan &

Strategic Management 30 Oktober Jakarta

UKMR Level V 5 November Jakarta

31

Salis Teguh Hartono (Direktur)

UKMR Level V 25 Juni Jakarta


& Strategic Manajement 30 Oktober Jakarta

Johnny Mailoa (Direktur)





UKMR Level IV 29 September Jakarta



UKMR Level V 24 November Jakarta

Halim (Direktur)

Kepemimpinan Tahap Lanjut SLI Batch I Modul 1 31 Maret Jakarta

UKMR Level V 28 April Jakarta

Kepemimpinan SLI Batch I Modul 2 5 Mei Jakarta



f. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Per tanggal 31 Desember 2012, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris Bank

Sinarmas yang memiliki saham baik di bank lain, di lembaga keuangan bukan

Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar

negeri.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah total kepemilikan saham oleh anggota

Direksi berjumlah 0,034% dari seluruh jumlah saham Bank Sinarmas.

Nama Jabatan Kepemilikan Saham

Jumlah Saham Persentase

Kepemilikan

Freenyan Liwang Direktur

Utama 3,114,375 0.030%

Halim Direktur 440,000 0.004%

g. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

Dan Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya

Dan/Atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga

sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau

Direksi.

32

Nama Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan

Dewan

Komisaris Direksi

Pemegang

Saham

Pengendali

Dewan

Komisaris Direksi

Pemegang

Saham

Pengendali

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Tjendrawati Widjaja X X X X X X

Wimpie Rianto X X X X X X

Sammy

Kristamuljana X X X X X X

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan

keluarga sampai dengan derajat kedua (vertikal maupun horizontal) dengan sesama

anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, sehingga tidak

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan

Komisaris Direksi

Pemegang

Saham

Pengendali

Komisaris Direksi

Pemegang

Saham

Pengendali

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Freenyan Liwang X X X X X X

Heru Agus Wuryanto X X X X X X

Hadi Christianto Wijaya X X X X X X

Salis Teguh Hartono X X X X X X

Loa Johnny Mailoa X X X X X X

Halim X X X X X X

33

h. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris Dan

Direksi

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan

Direksi :

Jenis Remunerasi dan

Fasilitas lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi

Orang Jutaan Rupiah Orang Jutaan Rupiah

1

.

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin,

tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk

non-natura)

3

1.678

6

6.808

2

.

Fasilitas lain dalam bentuk natura

(perumahan, transportasi, asuransi

kesehatan dan sebagainya) yang *):

a. dapat dimiliki 3 40 6 327

b. tidak dapat dimiliki - - - -

Total 1.718 7.135

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah

i. Jumlah Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Menerima Paket

Remunerasi Dalam Satu Tahun Yang Dikelompokkan Dalam Kisaran

Tingkat Penghasilan

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi

dalam satu tahun yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah

sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *) Jumlah

Direksi

Jumlah

Komisaris

> Rp 2.000.000.000,00 1 -

> Rp 1.000.000.000,00 s.d. Rp 2.000.000.000,00 - -

> Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 6 3

< Rp 500.000.000,00 - -

*) yang diterima secara tunai

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite Dan Satuan Kerja Yang

Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank

Agar pelaksanaan tugas-tugas dan pengambilan keputusan penting dan strategis yang

terkait dengan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, maka Dewan Komisaris dan

Direksi telah membentuk beberapa komite antara lain:

3.1. Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

a. Struktur, Susunan Anggota, dan Independensi Anggota Komite Audit

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi

efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, serta meningkatkan

34

peran aktif untuk memastikan adanya tindak perbaikan terhadap

permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas Sistem Pengendalian

Intern maka dalam menjalankan tugasnya, Komisaris membentuk Komite

Audit.

Komite Audit Bank Sinarmas diketuai oleh seorang Komisaris Independen

dan beranggotakan satu orang Komisaris Utama dan tiga orang Pihak

Independen yang menguasai bidang keuangan, perbankan dan akuntansi.

Dalam Kedudukan Komite Audit dalam Struktur organisasi bank tergambar

sebagai berikut :

o Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris

Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau

akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum

atau perbankan.

o Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Paling kurang 51%

(lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris

Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan SK.012/2012/PRESDIR-CorpSec tanggal 25 Juli 2012, Susunan

Anggota Komite Audit sebagai berikut:

No NAMA JABATAN

1 Wimpie Rianto Ketua

2 Tjendrawati Widjaja Anggota

3 Edwin Hidayat Abdullah Anggota

4 Agustinus Antonius Anggota

5 Ketut Sanjaya Anggota

Keanggotaan Komite Audit telah sesuai dengan yang disyaratkan pada

ketentuan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 serta

perubahannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006), tercermin dari

Piagam Komite Audit paling kurang adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit terdiri dari:

a. Wimpie Rianto sebagai Komisaris Independen.

b. Tjendrawati Widjaja sebagai Komisaris Utama.

RUPS

Dewan Komisaris

Direksi

Komite Audit

35

c. Edwin Hidayat Abdullah, Bapak Agustinus Antonius dan Bapak Ketut

Sanjaya sebagai Pihak Independen.

2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Bapak Wimpie

Rianto.

3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit.

4. Komite Audit hanya terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris Independen

dan pihak independen.

5. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Independensi Anggota Komite Audit

Kriteria Independensi WR TW EH KS AA

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan

anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau

Pemegang Saham Pengendali atau hubungan

dengan Bank, yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

Tidak memiliki hubungan kepengurusan

dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi,

dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau

hubungan dengan Bank, yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham

dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi,

dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau

hubungan dengan Bank, yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan


Pemegang Saham Pengendali atau hubungan

dengan Bank, yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

WR : Wimpie Rianto

TW : Tjendrawati Widjaja

EH : Edwin Hidayat Abdullah

KS : Ketut Sanjaya

AA : Agustinus Antonius

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Selama tahun 2012, Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan

tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Audit Bank Sinarmas

(Bank Sinarmas’s Committee Audit Charter). Dalam menyelenggarakan

36

pertemuan dengan unit kerja, Komite Audit melalui Komisaris telah

meminta beberapa subordinasi manajemen untuk menghadiri pertemuan dan

memberikan informasi terkait yang diperlukan.

Komite Audit telah meningkatkan frekuensi dan memperluas pertemuan

dengan subordinasi manajemen khususnya berkaitan dengan bidang-bidang

Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Teknologi dan Sistem Informasi,

Perencanaan Strategis, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen

Kepatuhan, Manajemen Risiko. Untuk meningkatkan kualitas informasi

bagi Komisaris khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan tentang

seberapa jauh tingkat efektifitas fungsi Audit Intern. Diharapkan informasi

tentang berjalannya fungsi Audit Intern lebih akurat, sehingga dapat

diterapkan.

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi

Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal

yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern,

efektifitas pemeriksaan auditor internal dan eksternal, efektifitas

pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.

2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan

standar audit yang berlaku.

3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar audit yang berlaku.

4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja

Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia,

guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam rangka

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki tata

tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Secara periodik, Komite Audit melakukan rapat untuk melakukan evaluasi

atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern dan tindak lanjut Direksi

atas hasil temuan pemeriksa (baik internal maupun eksternal) guna

memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Keputusan rapat

diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila tidak terjadi musyawarah

mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara

terbanyak.

Selama tahun 2012, Komite Audit melakukan 4 (empat) kali pertemuan

untuk membahas laporan pelaksanaan dan pokok-pokok temuan hasil

pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern, antara lain:

a. Temuan-temuan signifikan;

b. Rencana kerja;

37

c. Kasus-kasus Fraud;

d. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal, Bank Indonesia (BI)

dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

No.

Nama

Jabatan

Jumlah Rapat Kehadiran Persentase

1. Wimpie Rianto Ketua 4 4 100 %

2. Tjendrawati Widjaja Anggota 4 4 100 %

3. Edwin Hidayat Abdullah Anggota 4 4 100 %

4. Agustinus Antonius Anggota 4 4 100 %

5. Ketut Sanjaya Anggota 4 4 100 %

Agenda Rapat Komite Audit


17 Januari 1. Special Case;

2. Hasil pemeriksaan kredit dan operasional kantor cabang;

3. Hasil pemeriksaan divisi;

4. Tindaklanjut temuan pihak eksternal.

23 April 1. Special Case;

2. Hasil pemeriksaan operasional dan kredit kantor cabang;

3. Hasil pemeriksaan Divisi TI;

4. Hasil pemeriksaan UUS;

5. Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia;

6. Penjelasan tambahan.

24 Juli 1. Tindaklanjut temuan pihak eksternal (Bank Indonesia);

2. Tindaklanjut temuan pihak eksternal (KAP);

3. Special Case;

4. Hasil pemeriksaan operasional;

5. Hasil pemeriksaan kredit.

23 Oktober 2012 1. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;

2. Pelaksanaan pemberian kredit;

3. Pelunasan pinjaman yang tidak berasal dari operasional;

4. Bancassurance;

5. Tindaklanjut pemberian sanksi internal;

6. Ketentuan yang dilanggar;

7. Transaksi titipan setoran;

8. Transaksi tanpa kehadiran nasabah;

9. Produk referensi yang belum mendapat ijin BI;

10. Mapping Chart of Account (COA);

11. Kelengkapan penjelasan beberapa COA;

12. Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR);

13. Sponsorship;

14. Pengeluaran biaya;

15. Surat edaran;

16. Pencatatan sewa temenos;

17. Prosedur pelaksanaan transaksi;

18. Ketenagakerjaan;

38

19. Alihdaya;

20. Rekening dormant;

21. Koreksi dan rekomendasi LBU;

22. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

23. Prinsip Know Your Customer;

24. PSAK 50 dan 55.

d. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

Sepanjang tahun 2012, Komite Audit memiliki beberapa program kerja

antara lain:

Menyelenggarakan rapat rutin atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk:

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit

Intern pada periode 2012 atas Kantor-kantor Cabang beserta Unit

Kerja yang ada di Kantor Pusat Bank Sinarmas;

2. Memastikan bahwa hasil temuan Audit Eksternal dan Audit Bank

Indonesia periode tahun 2011 dan tindak lanjut yang dilaksanakan

pihak manajemen telah dipenuhi dan diimplementasikan dengan

seksama;

3. Memonitor perbaikan yang perlu dilakukan yang bersifat preventif atas

hasil temuan audit dengan kekurangan/kelemahannya bersifat

struktural, dalam hal ini memastikan kelemahan pada administrasi

kredit sudah dapat diatasi dan kegiatan operasional dan akutansi

perbankan sesuai ketentuan terbaru telah dilaksanakan;

4. Memberikan masukan kepada manajemen untuk memperbaiki

kelemahan-kelemahan pada butir 3 (tiga) diatas;

5. Melakukan evaluasi terhadap rencana implementasi ketentuan

akuntansi yang terbaru dan kegiatan korporasi yang akan

dilaksanakan.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil

pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.

Program kerja tersebut telah direalisasikan dengan cara:

Dilaksanakannya rapat rutin Komite yaitu pada tanggal 17 Januari 2012, 23

April 2012, 24 Juli 2012 dan 23 Oktober 2012.

Diterbitkannya beberapa memorandum internal yang disampaikan kepada

Dewan Komisaris yang berisi hasil pemantauan dan beberapa rekomendasi

demi perbaikan dan kemajuan perusahaan.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dalam rangka mengevaluasi perumusan dan

pelaksanaan kebijakan dibidang risiko oleh manajemen dengan ruang lingkup

fungsi utama, yaitu :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko

dengan pelaksanaan kebijakan.

2. Memantau dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite

Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

39

a. Susunan Anggota dan Independensi Anggota Komite Pemantau

Risiko

Adapun susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per akhir Desember

2012 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Pemantau Risiko

Ketua Wimpie Rianto Komisaris Independen

Anggota Sammy Kristamuljana* Komisaris Independen Agustinus Antonius Pihak Independen Edwin Hidayat Abdullah Pihak Independen

*Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 25 Juli 2012

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

WR : Wimpie Rianto

SK : Sammy Kristamuljana

EH : Edwin Hidayat Abdullah

AA : Agustinus Antonius

b. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas

dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan GCG terkait dengan kebijakan

manajemen risiko dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Kriteria Independensi WR SK EH AA

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota

Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen.

Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan


Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan

Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya

untuk bertindak independen.

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan





Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota




independen.

40

2. Membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan

terhadap implementasi tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen

Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui pemberian

rekomendasi atas tindakan-tindakan yang harus diambil antara lain

terhadap keputusan strategis dan hal-hal yang signifikan terkait dengan

manajemen risiko serta pengarahan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4

(empat) kali rapat yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan

Satuan Kerja Manajemen Risiko. Adapun tingkat kehadiran masing-masing

anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama Kehadiran Rapat/

Total Rapat

Presentase

Kehadiran

Wimpie Rianto 4/4 100%

Sammy Kristamuljana* 2/4 50%

Agustinus Antonius 4/4 100%

Edwin Hidayat Abdullah 4/4 100% *Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 25 Juli 2012

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko


9 Februari 1. Penilaian risiko kredit;

2. Penilaian risiko pasar dan likuiditas;

3. Penilaian risiko operasional.

27 April 1. Penilaian risiko kredit;


3. Penilaian risiko operasional;

4. Penilaian risiko kepatuhan.

27 Juli 1. Penilaian risiko kredit;



4. Penilaian risiko kepatuhan;

5. Lainnya.

9 November 1. Penilaian risiko kredit;


3. Penilaian risiko kepatuha;

4. Lainnya.

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko Dan Realisasinya

Program kerja Komite Pemantau Risiko difokuskan untuk mengevaluasi

konsistensi dan kecukupan antara kebijakan manajemen risiko serta

implementasi dari kebijakan tersebut. Hasil dari evaluasi dan pemantauan

41

yang dilakukan akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada

Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan program kerja untuk periode

2012-2013, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap:

a. Laporan Keuangan 2012;

b. Laporan Keuangan Kwartalan 2012;

c. Laporan Kepatuhan 2012;

d. Peraturan-peraturan internal yang terkait dengan pelaksanaan

manajemen risiko.

2. Mempelajari dan memahami regulasi yang mengatur pelaksanaan

manajemen risiko serta memastikan bahwa Bank telah meng-

implementasikan regulasi tersebut.

3. Memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan

yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta

mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh unit kerja

Bank.

4. Membahas antisipasi pengendalian risiko dalam hal-hal yang bersifat

khusus, antara lain rencana pengembangan jaringan kantor dan

pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI).

5. Mengintensifkan komunikasi dengan unit-unit dalam Bank maupun

pihak luar yang relevan dalam rangka mencari bentuk pelaksanaan tugas

yang lebih baik dan efektif.

6. Memantau Profil Risiko sehingga untuk parameter yang memiliki risiko

”high risk” dan ”moderate risk” dapat segera dilakukan penyelesaian

dan dipantau perkembangannya.

7. Melakukan pengawasan terhadap seluruh eksposur risiko, dengan

prioritas pada eksposur risiko kredit dan risiko operasional, yang

dilakukan antara lain dengan melakukan pemantauan secara ketat atas

perkembangan kredit dan usaha untuk memperbaiki kualitas kredit serta

pemantauan terhadap tindak lanjut temuan berulang oleh SKAI atau

Audit Ekternal. Pengawasan dilakukan pula terhadap seluruh aktivitas

dan portofolio Treasury yang dimiliki Bank.

8. Melakukan pengawasan terhadap realisasi rencana bisnis Bank,

khususnya dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dihadapkan pada

perekonomian global.

9. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan

Komisaris terhadap transaksi atau kegiatan usaha yang berpotensi

menimbulkan risiko, untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

10. Memberikan masukan terhadap implementasi BASEL II dan

implementasi PSAK 50 dan 55 serta mengantisipasi dampaknya

terhadap aktivitas usaha Bank, kecukupan modal dan kesiapan

infrastruktur.

Adapun rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris sehubungan

dengan telah dilaksanakannya program kerja tersebut antara lain:

1. Perlu disusun kebijakan internal yang antara lain mengatur mengenai

monitoring behavioural nasabah besar.

42

2. Pada level manajemen senior, perlu dibina sinergi antara Bank dengan

nasabah-nasabah besar sehingga penempatan dana dapat terkelola

dengan lebih baik karena penempatan dana dapat diperkirakan.

3. Guna mewujudkan ”Strategi Penyediaan Dana” yang baik maka harus

terdapat implementasi penyediaan dana yang memadai dan prudent.

4. Melakukan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah, terutama

untuk Debitur Inti.

5. Memperhatikan risiko pasar yang berkaitan dengan kompetensi SDM

(Sumber Daya Manusia) yang berpotensi meningkatkan risiko

operasional pada aktivitas tresuri bank.

6. Melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi GAP rasio aset

keuangan dengan sisa jatuh tempo diatas satu tahun terhadap kewajiban

keuangan dengan sisa jatuh tempo diatas satu tahun.

7. Perlu adanya peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) serta

infrastruktur IT.

Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Dasar Pembentukan, Susunan Anggota, dan Independensi Anggota

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG

bagi Bank Umum tertanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah menjadi

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006;

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tertanggal 30 Mei 2007

tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum.

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan

No. SK.014/2012/PRESDIR-CorpSec tertanggal 25 Juli 2012 tentang

perubahan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang dengan

susunan sebagai berikut :

No Nama Posisi Keterangan

1 Sammy Kristamuljana Ketua Komisaris Independen

2 Tjendrawati Widjaja Anggota Komisaris Utama

3 Wahyu Zaenie Anggota Pejabat Eksekutif dibidang

personalia/Human Capital

Management

43

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Kriteria Independensi SK TW WZ

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota




independen.

Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan





Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan





Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota




independen.

SK : Sammy Kristamuljana

TW : Tjendrawati Widjaja

WZ : Wahyu Zaenie

b. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Kebijakan remunerasi :

1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;

2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai;

a. kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk

disampaikan kepada RUPS;

b. kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegaawai secara

keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Kebijakan nominasi :

1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta

prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris

dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada

RUPS;

2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan

Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada RUPS;

44

3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan

menjadi anggota komite sebagaimana dimaksud dalam PBI

mengenai GCG.

Memastikan bahwa kebijakan paling kurang sesuai dengan :

1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan perusahaan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

2) Prestasi kerja individual;

3) Kewajaran dengan peer group;

4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

c. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan Rapat

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai dengan

kebutuhan bank, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun;

Dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah

anggota termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif;

Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah

mufakat. Jika tidak tercapai mufakat maka keputusan dilakukan

berdasarkan suara terbanyak;

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dituangkan dalam

risalah rapat.

Frekuensi Rapat & Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama Jumlah Kehadiran Presentase

Sammy Kristamuljana* 3/5 60%

Tjendrawati Widjaja 5/5 100%

Wahyu Zaenie** 3/5 60%

Keterangan : (*) & (**) efektif menjadi anggota sejak SK No.014 tertanggal

25 Juli 2012

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi


30 Januari 1. Program pelatihan karyawan dalam rangka

memenuhi kebutuhan karyawan di tahun 2012

serta program HCM dalam rangka peningkatan

kualitas karyawan;

2. Perbandingan jumlah karyawan marketing

dengan karyawan non marketing serta

karyawan marketing agensi;

3. Penerapan sistem database karyawan.

20 April 1. Budget training/pelatihan 2012;

2. Perbaikan

7 September 1. Struktur organisasi HCM;

2. Pemenuhan kebutuhan HCM di tahun 2012;

45

3. Permasalahan di HCM.

28 September Perubahan susunan Direksi.

9 November 1. Kualitas MDP 2012;

2. Pembayaran premi asuransi untuk karyawan

outsourcing;

3. Pernikahan antar karyawan;

4. Usulan pembagian tunjangan antar daerah

khusus;

5. Usulan HCM untuk pemberian jasa produksi

2012 dengan memperhitungkan masa kerja

karyawan;

6. Sistem TI di HCM.

d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan

Nominasi Periode

Menyelenggarakan program MDP setiap bulannya guna memenuhi

kebutuhan karyawan bank;

Melakukakan evaluasi terhadap kemampuan lulusan MDP;

Melakukan perbandingan antara rekrutmen yang dilakukan oleh HCM

dengan kepala kantor wilayah;

Bersama-sama dengan Learning Center melakukan peningkatan terhadap

kualitas SDM;

Implementasi sistem database karyawan;

Pemenuhan BIC tergantung dengan cabang.

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap bank maka

dibentuk 2 (dua) komite tambahan yaitu Komite GCG dan Komite Kesehatan Bank.

Komite Good Corporate Governance (GCG)

a. Dasar Pembentukan

Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 24 Juli 2012.

b. Susunan Anggota Komite GCG

Dasar Pengangkatan Anggota Komite GCG

Anggota Komite GCG diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.

SK.017/2012/PRESDIR-CorpSec tentang pembentukan dan susunan

anggota Komite GCG tertanggal 6 Agustus 2012, yang telah diubah

menjadi Surat Keputusan No.SK.032/2012/PRESDIR-CorpSec tertanggal

5 Desember 2012;

Komite GCG terdiri dari 6 (enam) orang dengan susunan sebagai berikut :


1 Sammy Kristamuljana Ketua Komisaris Independen

2 Hanafi Himawan Wakil Ketua Pejabat Eksekutif

46

3 Salis Teguh Hartono Anggota Direktur

4 Ketut Sanjaya Anggota Pihak Independen

5 Harri Setiabudi Anggota Pejabat Eksekutif

6 Inneke Kusuma Dewi Anggota Corporate Secretary (Corporate

Governance)

Komite Kesehatan Bank

a. Dasar Pembentukan

Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 24 Juli 2012.

b. Susunan Anggota Komite Kesehatan Bank

Dasar Pengangkatan Anggota Komite Kesehatan Bank

Anggota Komite Kesehatan Bank diangkat berdasarkan Surat Keputusan

No. SK.018/2012/PRESDIR-CorpSec tentang pembentukan dan susunan

anggota Komite Kesehatan Bank tertanggal 6 Agustus 2012;

Komite Kesehatan Bank terdiri dari 4 (empat) orang dengan susunan

sebagai berikut :


1 Tjendrawati Widjaja Ketua Komisaris Utama

2 Wimpie Rianto Anggota Komisaris Independen

3 Ketut Sanjaya Anggota Pihak Independen

4 Loa Johnny Mailoa Anggota Direktur

3.2. Komite-komite Di Bawah Direksi

a. Asset & Liability Management (ALMA) dan Asset & Liability

Management Committee (ALCO)

Berdasarkan Surat Edaran No. SE.010/2012/PRESDIR-FPC tanggal 16

April 2012 tentang Asset & Liability Management (ALMA) dan Asset &

Liability Management Committee (ALCO), tugas dan tanggung jawab

adalah sebagai berikut:

Mengkaji ulang penetapan harga yang dikenakan dalam berbagai produk

dan jenis layanan serta merekomendasikan tingkat suku bunga aktiva dan

pasiva berdasarkan ketetapan regulator yang berlaku dan untuk

memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya

penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimal;

Memberi arahan strategi mengenai struktur modal perusahaan,

pengalokasian modal diantara berbagai bisnis unit, menetapkan dan

47

menyetujui kebijakan, strategi dan pedoman likuiditas dalam pendanaan

untuk memaksimumkan pendapatan, dan memastikan permintaan dan

sumber dana;

Mengukur kinerja dan tingkat efisiensi bank dengan menganalisa rasio-

rasio keuangan serta melakukan kaji ulang deviasi antara hasil aktual

dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis bank, khususnya yang

terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas, serta permodalan dan

rentabilitas;

Memberi arahan dalam upaya untuk mengelola dan mengendalikan

kesenjangan antara aktiva dan pasiva pada suatu periode, meliputi

kesenjangan dalam hal jumlah dana, repricing, suku bunga, dan jangka

waktu jatuh tempo;

Memberi arahan dalam pengelolaan asset dan liability yang sensitif

terhadap suku bunga dalam kondisi pergerakan suku bunga yang

berfluktuasi untuk mengoptimalkan laba atau meminimalkan kerugian;

Memantau dan memastikan agar dalam kegiatannya bank selalu

menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan-ketentuan

yang berlaku, antara lain mencakup kecukupan permodalan, pemenuhan

giro wajib minimum, dan pelaporan suku bunga dasar kredit;

Memantau risiko portfolio investasi bank serta strategi lindung nilai yang

dilakukan terhadap modal yang ditanamkan dalam mata uang asing

maupun instrument investasi lainnya;

Menetapkan limit terhadap aktivitas Treasury untuk menghindari

konsentrasi portfolio pada instrumen dan counterparties tertentu serta

menetapkan kebijakan dan pengarahan terhadap Treasury dalam

pengelolaan likuiditas sesuai dengan tingkat yang ditetapkan. Kebijakan

dan pengarahan tersebut antara lain berkenaan dengan batas maksimum

dan minimum operasi untuk primary reserve dan secondary reserve.

b. Komite Kredit Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.001/2012/DIR6-CC&Retail tanggal

26 September 2012 tentang Revisi Susunan dan Wewenang Komite Kredit

Bank Sinarmas, diatur ketentuan pemberian dan pemutusan fasilitas seperti:

Kredit baik baru maupun existing, tunai & non tunai;

Foreign Line;

Bonds;

Channeling

.

c. Komite Information Technology

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.008/2011/PRESDIR-CorpSec tanggal

17 Januari 2011 tentang Perubahan Anggota dan Kepengurusan Komite IT

(Information Technology), tugas dan tanggung jawabnya meliputi namun

tidak terbatas pada:

Memantau, mempelajari, dan mengevaluasi secara terus menerus

perkembangan teknologi system informasi dan meminimalkan risiko atas

investasi bank pada sektor Teknologi Informasi;

Secara strategis mengevaluasi aspek penyelenggaraan teknologi sistem

Informasi Bank termasuk pemantauan, penilaian peningkatan terhadap

kinerja operasionalnya;

Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk pengembangan,

perbaikan, dan kebijakan serta mengambil keputusan-keputusan yang

48

berkaitan dengan teknologi sistem informasi, seperti menggunakan jasa

Maintenance dan Support yang ditawarkan oleh Principal langsung yakni

Microsoft Premier Support;

Melakukan evaluasi dan menyetujui pengadaan perangkat lunak dan

perangkat keras, seperti pengadaan active directory dari Microsoft yakni

Microsoft Active Directory;

Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi

Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan

penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

d. Komite Manajemen Risiko Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.005/2012/PRESDIR-CorpSec tanggal

21 Mei 2012 tentang Perubahan Susunan, Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko, wewenang dan tanggung jawabnya adalah

melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama

terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi:

Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk

strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi

risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk

mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal

Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun

insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan

internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko

Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan

hasil evaluasi;

Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari

prosedur normal (irregularities).

e. Komite Human Capital Management (HCM)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.1780/2012/PRESDIR-HCM

dan perubahannya No. SK.2406/2012/DIR6-HCM tanggal 11 Desember

2012 tentang Perubahan Susunan Human Capital Committee, tugas dan

tanggung jawabnya paling kurang terkait:

Melakukan rencana mutasi, rotasi dan/atau promosi terhadap pejabat

eksekutif dan karyawan;

Penyesuaian gaji bagi karyawan yang lulus S2 (Strata Dua) dikaitkan

dengan ranking perguruan tinggi berdasarkan peringkat yang dikeluarkan

oleh pemerintah, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.

4. Satuan Kerja Audit Intern Bank

Pada bulan Juni 1999, the Institute of Internal Auditor (IIA) mendefinisikan internal

audit sebagai kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang

dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi

organisasi. Internal audit sebagai strategic partner membantu organisasi untuk

mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern

dan proses governance.

49

Dalam rangka melaksanakan fungsi audit intern, bank membentuk Satuan Kerja

Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit

Intern adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Bank Sinarmas.

Menjadi mitra bisnis strategis (Strategic business partner) bagi seluruh tingkatan

manajemen adalah Visi Satuan Kerja Audit Intern. Misi Satuan Kerja Audit Intern

adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas bank telah dikelola dengan baik, internal

control yang memadai dan risiko yang terkendali untuk mewujudkan bank yang

sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional serta

menjamin (reasonable assurance) terpenuhinya secara baik kepentingan bank,

masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa.

Fungsi dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern dibutuhkan dan diandalkan untuk

menjaga dan mengembangkan efektifitas sistem pengendalian intern, manajemen

risiko dan corporate di suatu bank.

Tugas Satuan Kerja Audit Intern juga ditekankan untuk melakukan penilaian yang

independen terhadap setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya

setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen, mendinamisir untuk lebih

berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran yang konstruktif dan

protektif agar tujuan dan sasaran bank tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif.

Dengan demikian, audit intern diharapkan dapat memberikan nilai tambah (value

added) dan menyampaikan saran perbaikan (continual improvement) atas kegiatan

operasional bank dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan

memberikan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi serta

memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, internal control, dan proses tata kelola

perusahaan.

Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang

Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) mencerminkan bahwa

kepercayaan terhadap peranan SKAI semakin meningkat. Satuan Kerja Audit Intern dan

sistem pengendalian intern bank semakin dipercaya peranannya dalam meningkatkan

efisiensi dan menjaga efektivitas bank, terutama untuk memitigasi dan

meminimalisasi risiko serta menghindari krisis, fraud dan kegagalan bank.

Selain itu, SKAI terus meningkatkan kompetensi dan melaksanakan tugas audit

secara independen dan objektif dengan cakupan serta metode memadai.

a. Kedudukan dan Hubungan Satuan Kerja Audit Intern dalam Organisasi

1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris/Komite Audit dan dilaporkan

kepada Bank Indonesia.

2. Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern dalam struktur organisasi Bank Sinarmas

tergambar sebagai berikut :

50

3. Hubungan Satuan Kerja Audit Intern dengan unit-unit lain dalam organisasi

adalah sebagai berikut :

Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Direktur Utama

Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada

Direktur Utama. Satuan Kerja Audit Intern menyampaikan laporannya

kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit dengan

tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Dewan Komisaris

Satuan Kerja Audit Intern memiliki hubungan langsung dengan Dewan

Komisaris atau melalui Komite Audit yang diketuai Komisaris

Independen. Tanggung jawab akhir pengawasan ada pada Dewan

Komisaris. Dalam hubungan ini, Dewan Komisaris berwenang untuk

meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Satuan Kerja

Audit Intern.

Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Komite Audit

Satuan Kerja Audit Intern setiap saat dapat berkomunikasi dan memiliki

akses yang tidak terbatas kepada Komite Audit untuk menginformasikan

berbagai hal yang berhubungan dengan hasil audit. Komite Audit akan

melakukan evaluasi apakah rekomendasi perbaikan yang disampaikan

oleh Satuan Kerja Audit Intern telah ditindaklanjuti oleh manajemen.

Informasi ini harus disampaikan kepada Direktur Utama.

Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Direktur Kepatuhan

Laporan Audit yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern kepada

Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit, diberikan

tembusannya kepada Direktur Kepatuhan antara lain dimaksudkan untuk

dijadikan sebagai informasi dalam rangka penyempurnaan prosedur

kepatuhan yang ada di setiap unit kerja.

Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Auditee

Auditee berkewajiban untuk bersikap kooperatif demi kelancaran tugas

Satuan Kerja Audit Intern, dan segera menindaklanjuti hasil temuan

pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern serta memberikan komitmen untuk

melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu.

Dalam hal Auditee tidak bersikap kooperatif dan tidak melakukan tindak

lanjut perbaikan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, akan

diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Auditor Ekstern

Dewan Komisaris

Direktur Utama

Komite Audit

Satuan Kerja Audit Internal

Direktur Kepatuhan

51

Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan

kegiatannya dengan kegiatan Auditor Ekstern sehingga tercipta kerjasama

yang saling mengisi dengan maksud agar audit masing-masing pihak dapat

terselenggara secara efesien dengan cakupan audit yang optimal.

b. Struktur organisasi SKAI

Sebagai dasar pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern maka disusun Kode

Etik Internal Audit dan didukung dengan Panduan Audit serta Audit Program.

c. Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka pengelolaan bank secara efektif dan efisien, serta sebagai dasar

kegiatan operasional yang sehat dan aman, Bank telah menerapkan suatu Sistem

Pengendalian Intern (SPI).

Salah satu fungsi manajemen adalah pengendalian (Controlling), keberadaan

Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab untuk membantu manajemen bank

memastikan bahwa penerapan internal control cukup memadai dan telah berjalan

sebagaimana mestinya.

Dalam rangka menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh secara

efektif dan efisien, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko

Bagi Bank Umum, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia

No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, dengan peraturan pelaksanaannya Surat

Edaran No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar

Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum , yang mewajibkan setiap bank

umum menyusun Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang sekurang-kurangnya

mencakup 5 (lima) elemen pokok, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan kultur pengendalian

(Management Oversight dan Control Culture)

52

2. Identifikasi dan penilaian risiko

(Risk Recognition and Assessment)

3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi

(Control Activities and Segregation of Duties)

4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi

(Accounting system, information and communication)

5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan

(Monitoring activities and correcting deficiencies)

Kemudian oleh Bank SPI tersebut telah dituangkan dalam pedoman yang telah

ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi dalam Surat Keputusan No.0020001.095

tanggal 15 Desember 2004 perihal Pedoman Sistem Pengendalian Intern.

Pedoman tersebut menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bank dalam melakukan

aktivitas operasional sehari-hari.

5. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Sinarmas merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari strategi perusahaan untuk mencapai visi dan misi Bank. Strategi inilah

yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha, aktivitas dan bisnis Bank. Dengan

komitmen yang tinggi, Bank Sinarmas berupaya agar selalu konsisten dalam

menerapkan dan meningkatkan implementasi GCG.

Dalam rangka memiliki GCG yang memadai, Bank perlu meningkatkan penerapan

terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Hal ini dikarenakan penerapan manajemen

risiko yang baik merupakan salah satu fondasi tercapainya kecukupan dalam GCG.

Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Bank dalam rangka meningkatkan

penerapan manajemen risiko adalah dengan adanya penerapan budaya sadar risiko

yang dimulai dari lini pertama yaitu masing-masing karyawan pada unit bisnis sebagai

risk owner, sampai dengan lini selanjutnya yaitu unit pengawasan Bank seperti Satuan

Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal, serta

penerapan budaya sadar risiko oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebagai salah satu unit pengawasan Bank, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki

fungsi yang terpisah dari fungsi pengambilan keputusan akhir ataupun transaksional.

Fokus Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah lebih kepada proses identifikasi,

pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Adapun yang menjadi tanggung-jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam

melaksanakan penerapan manajemen risiko, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran

dan kompleksitas usaha serta risiko yang melekat pada Bank. Hal ini berarti

struktur organisasi dapat ditentukan sesuai dengan kondisinya, termasuk dengan

kemampuan keuangan dan sumber daya manusianya.

b. Apabila Bank telah menjadi relatif besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat

kompleksitas usaha yang tinggi maka struktur organisasi Satuan Kerja

Manajemen Risiko harus mencerminkan karakteristik usaha dimaksud.

c. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap Satuan Kerja

Operasional (risk taking unit) seperti tresuri dan investasi, kredit, pendanaan,

53

akunting dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan pengendalian intern (Satuan

Kerja Audit Intern).

d. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:

1) memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi,

dan kerangka Manajemen Risiko;

2) mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan,

dan pengendalian Risiko;

3) mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan

Manajemen Risiko;

4) memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko

yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah

disetujui oleh Direksi;

5) memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko

termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang

ditetapkan;

6) melakukan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan

dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara

keseluruhan;

7) mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu

unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan

Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan

sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko

Bank secara keseluruhan;

8) memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite

Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai

besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara Bank;

9) mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk

mengukur Risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern;

10) menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama,

Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko

secara berkala atau paling kurang secara triwulanan.

11) melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan

kebutuhan Bank, untuk memastikan:

- kecukupan kerangka Manajemen Risiko;

- keakuratan metodologi penilaian Risiko;

- kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan

- perbaikan/peningkatan sistem untuk operasional produk-produk APMK.

Infrastruktur Manajemen Risiko

Infrastruktur manajemen risiko yang baik digunakan sebagai landasan bagi terciptanya

penerapan manajemen risiko yang memadai. Adapun aspek-aspek yang dperlukan

dalam rangka mendukung kecukupan infrastruktur tersebut antara lain:

a. Organisasi

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan Divisi yang independen terhadap

divisi/satuan yang melakukan fungsi operasional/bisnis maupun yang melakukan

fungsi audit.

54

Satuan Kerja Manajemen Risiko pada tahun 2012 berada dibawah Direktur

Manajemen Risiko.

Pada tahun 2012, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan penambahan

jumlah staf. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemantauan,

pengelolaan dan pengendalian terhadap risiko sehingga lebih efektif dan terfokus.

Perubahan juga terjadi pada bagian (department) pada struktur organisasi Satuan

Kerja Manajemen Risiko, dimana terdapat penambahan berupa Enterprise Risk

Management (ERM) Department. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka

mendukung kebutuhan bank akan fungsi Enterprise Risk Management (ERM)

Bank secara keseluruhan.

b. Strategi

Untuk menyempurnakan strategi dalam kerangka pengembangan manajemen bank

berbasis risiko, Bank telah mulai melaksanakan proses identifikasi risiko yang lebih

intensif, mengembangkan proses pengukuran risiko yang telah menggunakan alat

ukur (seperti pengembangan pengukuran risiko operasional melalui Risk Control

Self Assessment atau RCSA dan Loss Event Database atau LED, serta risiko pasar

melalui pengembangan metode Value At Risk atau VaR dan monitoring likuiditas

melalui monitoring secondary reserve bank).

Disisi lain, pelaksanaan strategi manajemen risiko sebagai bagian dari sistem

pengendalian internal bank juga diimplementasikan melalui pembentukan team task

force peningkatan kinerja bank, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank

melalui peningkatan tata kelola bank (GCG) dan penerapan manajemen risiko untuk

memperbaiki sistem, prosedur dan implementasinya.

6. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang bertugas untuk memastikan

kepatuhan seluruh unit bisnis Bank dalam menjalankan operasional Bank Sinarmas

sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank Sinarmas dengan mengacu kepada

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 serta perubahannya Peraturan Bank

Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP

tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, serta mencegah terjadinya

ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal pada seluruh aktivitas

operasional. Satuan Kerja Kepatuhan juga memonitor kewajiban Bank dalam

penyampaian rutin ke Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK).

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate

governance) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk memenuhi ketentuan di

dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur

Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit

Intern Bank Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia

No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank

Sinarmas telah menugaskan salah satu anggota Direksinya sebagai Direktur

Kepatuhan yaitu Salis Teguh Hartono.

55

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan

ditetapkan oleh Direksi.

c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk

menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip

Syariah Unit Usaha Syariah.

e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil

Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari

ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara efektif, Bank

Sinarmas juga telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, yang bersifat independen,

artinya dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta

mempunyai akses langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 045/2011/Presdir-CorpSec tentang

Perubahan Struktur Organisasi Bank Sinarmas tanggal 01 November 2012 Direktur

Kepatuhan terdiri dari:

1. Group Head Compliance, yang membawahi Divisi Compliance dan Unit Kerja

Pengenalan Nasabah (UKPN).

2. Divisi Corporate Secretary & Corporate Legal

Seiring dengan berkembangnya Bank Sinarmas, Direktur Kepatuhan dibantu oleh

seorang Group Head yang dijabat oleh Hanafi Himawan dan Kepala Divisi yang

dijabat oleh Harri Setiabudi.

Satuan Kerja Kepatuhan melalui para pejabatnya bertugas untuk memastikan

kepatuhan seluruh unit bisnis dalam menjalankan operasional Bank Sinarmas sebagai

bagian dari prinsip kehati-hatian Bank Sinarmas dengan mengacu kepada Peraturan

Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 serta perubahannya Peraturan Bank Indonesia No.

8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan

GCG Bagi Bank Umum, serta mencegah terjadinya ketidakpatuhan terhadap

ketentuan internal dan eksternal pada seluruh aktivitas operasional.

Satuan Kerja Kepatuhan juga senantiasa melaksanakan program komunikasi dan

sosialisasi kepada seluruh unit bisnis di dalam Bank Sinarmas, baik dengan tatap

muka secara langsung maupun melalui media elektronik (Portal Kepatuhan).

Sedangkan untuk menguji pemahaman mengenai pengetahuan Anti Pencucian Uang

(APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) kepada para karyawan Bank

Sinarmas, maka Diklat Bank Sinamas menyelenggarakan E - Learning Test yang

diujikan secara berkala kepada Pimpinan Cabang, Wakil Pimpinan Cabang,

Supervisor, Customer Service, Teller, Back Office, Relation Officer (RO) dan Account

Officer (AO).

Secara umum pelaksanaan kepatuhan selama tahun 2012 telah berjalan dengan baik

melalui mekanisme pendelegasian tugas kepatuhan kepada Pimpinan Satuan Kerja di

56

Kantor Pusat, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor di bawah Kantor Cabang

(Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas). Agar dari waktu ke waktu pelaksanaan

fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar, penyediaan dan pemutahiran

pedoman tertulis terus dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam rencana jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai adalah menumbuhkan

budaya kepatuhan di dalam internal stakeholders, yang meliputi pemegang saham,

pengurus, pejabat dan karyawan Bank Sinarmas serta agar Bank Sinarmas senantiasa

mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan secara khusus selalu memegang teguh

prinsip kehati-hatian.

7. Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Perseroan kepada masyarakat dan guna

memenuhi ketentuan Bapepam Nomor KEP-63/PM/1996 dan Keputusan Direksi BEJ

Nomor 339 Tahun 2001 yang mewajibkan pembentukan sekretaris perusahaan, maka

Bank Sinarmas membentuk Sekretaris Perusahaan yang memiliki peran penting dan

strategis dalam organisasi. Saat ini sekretaris Perusahaan Bank Sinarmas. dijabat oleh

Purwanto berdasarkan No.SK.228/2008/DIR3-HRD.

Adapun Pengalaman kerja Purwanto, sebagai berikut:

TAHUN ORGANISASI ATAU

PERUSAHAAN JABATAN ATAU POSISI

1991 - 1993 Kantor Notaris Assisten Notaris

1993 - 1995 Bank Industri Loan Recovery

1995 - sekarang Bank Sinarmas Corporate Secretary

Sekretaris perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Mengikuti perkembangan Pasar modal, Perbankan, dan Perusahaan Terbuka serta

peraturan-peraturan yang berlaku pada masing-masing bidang tersebut;

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan

pemodal yang berkaitan dengan kondisi Bank;

3. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi peraturan-peraturan yang

berlaku dibidang Pasar Modal, Perbankan, dan Perusahaan Terbuka;

4. Sebagai penghubung antara Bank dengan Bank Indonesia, Profesi Penunjang

Pasar Modal & Otoritas Pasar Modal, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya;

5. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris,

Pemegang Saham, dan anggota keluarganya dalam Bank mencakup kepemilikan

saham, hubungan bisnis, dan peranan lainnya yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan;

6. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepentingan 5% (lima persen saham)

atau lebih;

7. Menghadiri rapat direksi dan rapat Direksi & Dewan Komisaris serta membuat

berita acara rapatnya;

8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS dan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa RUPSLB;

9. Membuat Laporan Tahunan pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada

pihak-pihak terkait lainnya paling lambat akhir Mei tahun berikutnya;

10. Membuat laporan-laporan lainnya yang ditujukan ke Bank Indonesia, Bursa Efek,

Bapepam, Perbanas, UP3, dan lainnya. seperti: Laporan Perubahan Pengurus,

Laporan Pemindahan Kantor, Laporan Realisasi Pembukaan Kantor;

57

11. Membantu Direksi menyusun korespondensi (surat, memorandum, dan lainnya),

baik untuk pihak internal (Dewan Komisaris, Kantor Cabang, Unit-unit Kerja di

Kantor Pusat);

12. Menyusun Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat-surat yang diterbitkan oleh

Perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2012:

Beberapa Material Yang Bersifat Rutin

Penerbitan

Pelaporan

Isi

Akses Access

Website IDX

1

Laporan

Keuangan

Konsolidasian

Kuartalan

Bapepam

Laporan keuangan

konsolidasian sesuai

dengan Standar

Akuntansi Keuangan

di Indonesia, yang

mencakup peraturan

Bapepam

√

√

2

Laporan

Keuangan

Publikasi

Kuartalan

Publik

melalui

Koran, BI,

BEI,

Bapepam

Ringkasan kerja

keuangan sesuai

persyaratan BI

√

√

3

Laporan

Tahunan

Tahunan

Publik,

Penyusun

kebijakan,

investor,

bank lain,

lembaga

penilai

publik

Informasi keuangan

dan non keuangan,

segmen usaha,

informasi produk,

profil customer, tata

kelola perusahaan

√

√

4

Laporan Bulanan

Registrasi

Pemegang Efek

PT. Bank

Sinarmas Tbk.

Bulanan

BEI

Informasi daftar

pemegang saham

PT. Bank Sinarmas

Tbk.

X

√

5

Laporan

Penggunaan

Dana Penawaran

Umum

Kuartalan

Bapepam

dan BEI

Laporan Realisasi

Penggunaan dana

hasil Penawaran

Umum PT. Bank

Sinarmas Tbk.

X

√

58

Keterbukaan Informasi

Tanggal Perihal

31 Januari Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada

Publik

29 Maret Laporan Keuangan Konsolidasi Per 31 Desember 2011 (Audited)

Bank Sinarmas

30 Maret Laporan Keuangan Publikasi Per 31 Desember 2011 (Audited)

Bank Sinarmas

3 April Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum Bank Sinarmas Per 31 Maret 2012

27 April Laporan Keuangan Konsolidasi Per 31 Maret 2012 (Unaudited)

Bank Sinarmas

27 April Laporan Keuangan Publikasi Per 31 Maret 2012 (Unaudited) Bank

Sinarmas

27 April Laporan Tahunan 2011

9 Juli Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum Bank Sinarmas Per 30 Juni 2012

18 Juli Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

30 Juli Laporan Keuangan Konsolidasi Per 30 Juni 2012 (Unaudited)

Bank Sinarmas

30 Juli Laporan Keuangan Publikasi Per 30 Juni 2012 (Unaudited) Bank

Sinarmas

1 Oktober Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum Bank Sinarmas Per 30 September 2012

1 Oktober Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum Terbatas I Bank Sinarmas Per 30 September

2012

31 Oktober Laporan Keuangan Konsolidasi Per 30 September 2012

(Unaudited) Bank Sinarmas

31 Oktober Laporan Keuangan Publikasi Per 30 September 2012 (Unaudited)

Bank Sinarmas

Daftar Siaran Pers

Tanggal Perihal

15 Juni Target Right Issue Bank Sinarmas Rp 304 Miliar

12 Desember Bank Sinarmas Terus Meningkatkan Pendapatan

14 Desember Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sinarmas

Tbk. dengan PT. Bussan Auto Finance

59

8. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk sebagai bagian dari strategi tata kelola

perusahaan Bank Sinarmas sekaligus memenuhi persyaratan Peraturan Bank

Indonesia. Fungsi pokok Satuan Kerja Kepatuhan adalah untuk memastikan

tingkat kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, pemenuhan komitmen dengan otoritas, pelaksanaan aktivitas usaha

yang wajar (kredit serta pengadaan barang dan jasa), memastikan kepatuhan

kegiatan operasional di setiap unit kerja serta penerapan prinsip APU dan PPT

sebagai bagian dari upaya Bank dalam gerakan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung

jawab pula untuk memastikan bahwa Bank Sinarmas telah melaksanakan Pokok -

Pokok Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh Satuan Kerja

Kepatuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Memberikan opini terhadap penerbitan Peraturan Internal Bank agar tidak

menyimpang dari Ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang -

undangan yang berlaku.

Melakukan review atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur serta

melakukan uji kepatuhan atas setiap proses persetujuan penyediaan dana

kepada pihak terkait dan diatas nominal tertentu.

Menginformasikan ketentuan Bank Indonesia yang baru diterbitkan

kepada unit kerja terkait.

Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan

komitmen yang dibuat oleh Bank Sinarmas kepada Bank Indonesia dan

lembaga otoritas yang berwenang.

2. Pemberitahuan kepada Direksi Bank Sinarmas agar tidak menempuh

kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur

Kepatuhan secara berkala setiap semester kepada Bank Indonesia.

4. Proses penunjukan Direktur Kepatuhan Bank telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

5. Mengkoordinir pelaksanaan self assessment GCG Bank Sinarmas.

6. Mengkoordinir pelaporan dan pelaksanaan GCG Bank Sinarmas.

Untuk menghindari conflict of interest, maka Bank Sinarmas membentuk unit

kerja khusus atau menunjuk pejabat yang independen dari keterlibatan/ kedekatan

dengan nasabah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi

APU/PPT sebagai bagian dari aktivitas Anti Pencucian Uang, yaitu Unit Kerja

Pengenalan Nasabah (UKPN). Hal ini adalah tantangan yang cukup besar,

mengingat jaringan kantor cabang Bank Sinarmas yang sangat luas. Untuk

mengatasinya, Satuan Kerja Kepatuhan telah mengambil berbagai inisiatif, antara

lain mengembangkan proses pemantauan melalui sistem untuk mengidentifikasi

transaksi yang dilakukan oleh Walk in Customer (WIC), transaksi mencurigakan

dan mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu.

60

Untuk meningkatkan pemahaman atas penerapan APU dan PPT, Satuan Kerja

Kepatuhan senantiasa melaksanakan program komunikasi dan sosialisasi kepada

seluruh unit bisnis, baik dengan tatap muka langsung maupun melalui media

elektronik seperti: program e-learning dan Portal Kepatuhan. Sebagai media

bantu untuk mempercepat pemahaman, telah didistribusikan buku saku panduan

praktis Prinsip Mengenal Nasabah.

Selama tahun 2012 fungsi kepatuhan Bank Sinarmas telah berjalan cukup efektif

yang tercermin dari tidak terdapatnya pelanggaran signifikan terhadap Peraturan

Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk dalam

rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

b. Fungsi Audit Intern

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, Satuan Kerja Audit Intern menjalankan

beberapa kegiatan antara lain:

Melakukan pemeriksaan rutin pada cabang/unit kerja dengan memperhatikan

tingkat eksposur risiko yang dimiliki masing-masing cabang/unit kerja.

Pemeriksaan yang dilakukan mencakup seluruh aspek dan kegiatan yang

dilakukan oleh cabang/unit kerja tersebut (aspek operasional, kredit, sumber

daya manusia, dll). Hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh Direksi dan

Komite Audit.

Memberikan rekomendasi terhadap efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan

bank, dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan

prosedur untuk memastikan aspek pengendalian intern seperti melakukan kajian

untuk setiap SOP/KDPK yang akan diberlakukan.

Sebagai konsultan, pengembang budaya risiko dan compliance di lingkungan

bank, katalis bagi bisnis unit dalam upaya mencapai sasarannya serta me-reduce

potensi maupun kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat meningkatkan

risiko-risiko yang ada terutama risiko operasional.

Disamping itu, Satuan Kerja Audit Intern memiliki petugas Auditor Cabang yang

bertugas di kantor cabang dan berfungsi sebagai pemeriksa cabang sekaligus

konsultan bagi cabang yang dibawahinya. Meskipun demikian, petugas Auditor

Cabang tetap bersifat independen terhadap seluruh aktifitas cabang.

c. Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Komisaris wajib mengusulkan kepada RUPS

Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan bank. Akuntan Publik yang

diusulkan adalah yang telah memperoleh lisensi dari Departemen Keuangan RI dan

terdaftar di BAPEPAM-LK.

Akuntan Publik tersebut akan melakukan audit umum untuk memberikan

pernyataan pendapat mengenai kewajaran Laporan Keuangan Bank, disajikan

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bank berkepentingan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik

tersebut untuk kemudian dituangkan dalam Laporan Tahunan Bank. Terhadap

setiap temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bank berkewajiban untuk

melakukan tindak lanjut perbaikan dengan rekomendasi yang disepakati oleh bank.

61

Disamping itu, bank juga wajib melakukan tindak lanjut perbaikan atas setiap

temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan disampaikan

kepada Bank Indonesia secara periodik.

9. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Perkembangan dunia perbankan yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas

aktivitas perbankan semakin mempertegas pentingnya fungsi penerapan manajemen

risiko yang dapat diandalkan serta penerapan sistem pengendalian internal yang

optimal.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Bank Sinarmas dilaksanakan melalui sistem dan

prosedur yang jelas dan ditetapkan oleh Direksi serta Dewan Komisaris. Mekanisme

pengawasan dilakukan diberbagai lini dari jabatan manajemen tertinggi hingga jabatan

terendah secara berkesinambungan. Dengan adanya pembagian fungsi, tugas, dan

wewenang yang jelas, maka sistem pengendalian intern ini diharapkan berjalan secara

efektif.

Manajemen risiko Bank diterapkan dengan memastikan prinsip kehati-hatian yang

dilakukan dengan tetap memperhatikan parameter-parameter pengukuran risiko

tertentu serta kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan tetap mengacu pada

prinsip tata kelola manajemen risiko Bank. Dalam mengelola risiko, Bank telah

memastikan bahwa setiap kebijakan risiko yang diambil telah sesuai dengan strategi

bisnis serta sumber daya yang dimiliki oleh Bank. Oleh karena itu kerangka dan

mekanisme manajemen risiko Bank ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan

antara risiko dan hasil yang diperoleh.

Kerangka manajemen risiko Bank mencakup antara lain kebijakan, prosedur, limit

transaksi dan garis kewenangan dievaluasi secara berkala. Tujuan utama dari proses

evaluasi adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan risiko

agar dapat memberikan peringatan dini terhadap risiko yang ada di tiap aspek bisnis

bank. Dengan demikian Bank dapat menetapkan strategi yang tepat dan mengambil

berbagai langkah untuk melakukan mitigasi risiko serta melakukan penyempurnaan

terhadap sistem pengelolaan risiko Bank.

Disamping sistem penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang

handal, landasan utama didalam penerapan manajemen risiko adalah budaya sadar

risiko diseluruh jenjang organisasi. Selama kurun waktu tahun 2012, Bank Sinarmas

telah mulai menanamkan budaya sadar risiko melalui :

Pemberian materi risk management sebagai salah satu kurikulum didalam

pelatihan/pendidikan bagi karyawan.

Bank Sinarmas juga telah menyertakan karyawannya secara berkala dalam Program

Sertifikasi Manajemen Risiko. Diharapkan dengan adanya Program Sertifikasi

tersebut, seluruh karyawan memiliki pemahaman dan kesadaran risiko yang

semakin baik.

Melakukan pengembangan perangkat pengukuran dan pemantauan risiko melalui

implementasi Early Warning Signal (untuk bidang perkreditan), Risk Control Self

Assessment dan Loss Event Database (untuk risiko operasional), Value at Risk –

VaR (untuk risiko pasar).

Bank juga selalu memastikan adanya kecukupan prosedur serta kebijakan yang

dimiliki untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan

62

yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut juga dikaji dan dievaluasi secara

berkala oleh unit-unit kerja terkait. Penetapan terhadap batasan risiko untuk

parameter/indikator yang digunakan dalam pengukuran dan pemantauan risiko juga

telah ditetapkan oleh Bank.

Pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko dilakukan secara keseluruhan, per jenis

risiko (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko

Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan) maupun per

aktivitas fungsional. Selain itu, pengembangan terhadap sistem pengelolaan data dan

informasi tetap dilakukan secara terus menerus dalam rangka peningkatan proses

pengukuran dan pemantauan risiko.

Pelaksanaan verifikasi dan review serta kaji ulang juga dilakukan secara berkala dan

berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang bersifat material

serta menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki

penyimpangan yang terjadi.

10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan

Dana Besar (Large Exposure)

LAPORAN PENYEDIAAN DANA, POSISI 31 DESEMBER 2012

No

Penyediaan Dana

Jumlah

Debitur Nominal

(Jutaan Rupiah)

1. Kepada Pihak Terkait 18

1.448.596

2. Kepada Debitur Inti:

a. Individu 19

1.874.120

b. Group 6 710.583

TOTAL PENYEDIAAN DANA 4.033.299* (*) Termasuk kredit dengan jaminan tunai

11. Rencana Strategis Bank

a. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan);

Rencana jangka panjang Bank Sinarmas yaitu sebagai berikut :

1. Menjadi Payment & Transaction Bank dengan channel distribution

terlengkap serta fokus pada pembiayaan usaha produktif dengan perputaran

aset yang cepat (self-liquidation)

2. Mempersiapkan human capital melalui rekrutmen yang selalu berpatokan

pada “hire character & train skill” dan pelatihan secara berkesinambungan

untuk meningkatkan kualitas human capital.

3. Pengembangan jaringan kantor akan fokus ke daerah–daerah yang selama

ini belum terlayani (financial inclusive).

4. Membangun budaya kehati-hatian (prudent) secara berkesinambungan

melalui penerapan budaya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang

berlaku dan pemahaman terhadap risiko yang melekat pada seluruh aspek

bisnis Bank, sehingga membentuk pola pikir dan juga pengembangan

63

kewaspadaan (awareness cultivation) disetiap jenjang jabatan organisasi

Bank serta melalui prinsip manajemen risiko secara konsekuen dan

konsisten dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan.

b. Rencana Jangka Pendek Dan Menengah (Business Plan)

Untuk jangka pendek dan menengah, Bank akan fokus pada upaya perbaikan

kualitas kinerja Bank serta upaya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang

menunjang pencapaian visi dan misi Bank.

Target jangka pendek dan menengah meliputi:

1. Dalam rangka menjadi Bank pilihan dan menambah nilai lebih bagi

pemangku kepentingan, maka Bank akan terus melakukan pengembangan

Produk dan Aktivitas Baru. Pada tahun 2013 Bank berencana untuk

meningkatkan fee based income dengan merealisasikan produk dan aktivitas

yang belum terealisasi di tahun 2012 seperti produk bancassurance dan

Danamas Pasti yang merupakan sinergi antara Bank dengan Asuransi dan

Sekuritas. Bank juga akan menjalankan beberapa produk dan aktivitas baru

yaitu dengan menjadi agen penjual “ Obligasi Ritel Indonesia (ORI)”.

2. Disamping memperkenalkan produk dan aktivitas baru ke masyarakat,

dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal, maka Bank

akan melakukan:

Penambahan 510 unit ATM / Kios ATM / Phone Banking/ Internet

Banking /Cash Deposit Machine (CDM) Bank Sinarmas di lokasi kantor

Bank Sinarmas (on bank) dan lokasi strategis lainnya diluar lokasi

kantor Bank Sinarmas (off bank) sehingga memudahkan nasabah dalam

melakukan transaksi perbankan dari nasabah Bank Sinarmas maupun

nasabah bank lain selama 24 jam sehari 7 hari seminggu.

Pengembangan lebih lanjut produk-produk bank yang sudah berjalan,

antara lain melanjutkan kerjasama dengan pihak lain (switching

company) dalam layanan Bills Payment (Tahap III) seperti PBB, PAM,

Kartu Kredit, Modul Penerimaan Negara (MPN) dan lain-lain, yang

mana fasilitas ini dapat dilakukan melalui delivery channel yang dimiliki

oleh Bank Sinarmas.

Peningkatan aktivitas perbankan Syariah

Melakukan kegiatan promosi, pameran, aliansi bisnis, dan strategi

pemasaran lainnya untuk dapat memperkenalkan produk–produk Bank

ke masyarakat.

3. Sesuai dengan komitmen Bank untuk merekomposisi DPK melalui CASA

(giro dan tabungan), untuk mencapai target CASA di tahun 2013, Bank telah

melakukan strategi–strategi yang antara lain:

Melakukan inovasi terhadap produk tabungan yang sudah ada, seperti

memberikan hadiah bagi nasabah yang mengikuti program tabungan

tersebut, sebagai contoh program tabungan “BonekaKu & TabunganKu”,

“Gebyar Simas Double Untung” dan program funding lainnya.

Membuat tabungan regional dan tabungan yang disesuaikan dengan hari

besar nasional atau acara khusus. Contoh tabungan regional yang sudah

dijalankan adalah Tabungan Sinarmas Edisi Semar. Sedangkan contoh

64

tabungan yang disesuaikan dengan hari besar nasional atau acara khusus

adalah tabungan Kartini dan Simas Bagimu Negeri di bulan Agustus 2012.

Melakukan cross selling kepada nasabah bancassurance dengan

menawarkan produk – produk giro dan tabungan. Dengan demikian Bank

dapat meningkatkan DPK dan fee based income.

Menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk menumbuhkan budaya

menabung kepada para siswa-siswi.

4. Pengembangan jaringan kantor pada tahun 2013 Bank akan melakukan

perluasan jaringan kantor dengan membuka kantor sebanyak 245 kantor dan

5 layanan Syariah (office channeling)

5. Pengembangan infrastruktur di bidang IT baik untuk meningkatkan

performa sistem Bank, meningkatkan keamanan dan kontrol, memastikan

kelayakan DRC Site saat Data Center mengalami gangguan atau tidak dapat

berfungsi, maupun mengembangkan dan menyediakan sistem serta aplikasi-

aplikasi pendukung untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis Bank,

pelaporan, serta guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia.

12. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum

Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

Bank Sinarmas telah mengungkapkan seluruhnya pada laporan transparansi kondisi

keuangan dan non keuangan Bank.

13. Shares Option

Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak memiliki share option terhadap

saham PT. Bank Sinarmas Tbk

14. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Rasio gaji per bulan tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 25.93

b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 4.38

c) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1.73

d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1 : 5.0

15. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30/5/2007

perihal Pelaksanaan GCG, yang dimaksud dengan internal fraud adalah

penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak

tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional

Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud

dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila

dampak penyimpangan lebih dari Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Menindaklanjuti SE Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011

perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, maka dikeluarkan

kebijakan penerapan strategi anti fraud melalui Surat Keputusan

No.SK.007/2012/PRESDIR-SKAI tentang Kebijakan Anti Fraud Management

tanggal 01 Juni 2012, sebagai wujud komitmen manajemen Bank dalam

mengendalikan fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian fraud.

65

Dari banyaknya internal fraud yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012 yang

disampaikan pada tabel dibawah, telah memperlihatkan efektifitas pengendalian dan

pelaksanaan Bank terhadap penerapan strategi anti fraud yaitu dibentuknya tim

penanganan kasus Fraud, hal tersebut didukung dengan adanya upaya pengendalian

fraud melalui upaya –upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun

juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai

bagian dari strategi yang bersifat integrasi dalam mengendalikan fraud.

Selama periode tahun 2012, terjadi 1 (satu) fraud yang dilakukan oleh pegawai tidak

tetap (honorer dan outsourcing) yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara

signifikan.

16. Permasalahan Hukum

Jumlah permasalahan hukum yang harus dihadapi Bank Sinarmas pada tahun 2012

sebagai berikut:

PERMASALAHAN HUKUM JUMLAH

PERDATA PIDANA

Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 1* -

Dalam Proses Penyelesaian 1 1

Total 2 1

*) Dicabut per tanggal 13 Maret 2013 dikarenakan perdamaian yang dilakukan di luar persidangan

17. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terjadi Transaksi yang mengandung benturan pada Bank Sinarmas.

18. Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank

Tidak terjadi buy back share dan/atau buy back obligasi Bank pada Bank Sinarmas.

19. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik Selama Periode

Pelapor

Terpisah dengan GCG (laporan tersendiri)

20. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pedoman tingkah laku dan kode etik berlaku termasuk untuk Komisaris, Komite-

komite dibawah komisaris dan direksi, Direktur, Karyawan, Pekerja tidak tetap dan

para konsultan dan pihak lain yang bekerja dengan Bank Sinarmas, atau yang

mewakili Bank Sinarmas secara langsung atau secara tidak langsung.

Internal Fraud dalam 1 Tahun Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Pengurus Pegawai

tetap

Pegawai

tidak tetap

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Fraud 0 0 0 0 0 0

Telah terselesaikan 0 0 0

Dalam proses penyelesaian di internal bank 0 0 0 0 0 0

Belum diupayakan penyelesaiannya 0 0 0 0 0 0

Telah ditindaklanjuti melalalui proses hukum 0 0 0

66

Jika ada anggota keluarga besar Bank Sinarmas melanggar Pedoman Tingkah Laku,

kebijakan dan prosedur Bank Sinarmas dan atau ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, maka ia dapat dikenakan tindakan indiscipliner, termasuk pemutusan

hubungan kerja atau penghentian kerja. Pelanggaran terhadap hukum/ Undang-

undang juga dapat berakibat tuntutan hukum dan termasuk denda, berkenaan

dengan beberapa hal, hukuman pidana untuk pelaku, atasan anda dan/atau

perusahaan.

Pedoman Tingkah Laku dibagikan kepada semua karyawan Bank Sinarmas dan

pihak lain yang melaksanakan pekerjaan untuk perusahaan. Kode Etik dan Pedoman

Tingkah Laku ini pada dasarnya memberikan pedoman untuk tingkah laku

professional dalam 6 (enam) bagian utama sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kepada Bank Sinarmas

2. Tanggung jawab tempat kerja

3. Mewakili Bank Sinarmas dan pihak luar lainnya

4. Kerahasiaan

5. Kegiatan Investasi

6. Kepatuhan pada Peraturan

21. Whistleblowing

Merujuk peraturan Bapepam Nomor: KEP-431/BL/2012, 1 Agustus 2012 perihal

penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik point G.13 perihal

uraian sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), dimana Perusahaan

diwajibkan untuk melaporkan mengenai whistleblowing system, antara lain meliputi:

a. Program Whistleblowing

Whistleblowing merupakan salah satu sarana yang efektif dalam membantu

mengungkap adanya kejadian Fraud dan penyimpangan lainnya. Manajemen

mengharuskan setiap lini unit bisnis untuk secara konsisten menjalankan fungsi

pengawasan melekat dan berjenjang, serta menetapkan kebijakan dengan

membuka saluran pengaduan yang dapat didayagunakan sebagai early warning

untuk dapat dilakukan langkah-langkah penyempurnaan sistem pengendalian

internal. Hal yang diatur melalui mekanisme ini mencakup proses pelaporan,

tindak lanjut atas pelaporan, proses komunikasi dan program perlindungan bagi

whistleblower.

b. Pelaporan Whistleblowing

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme Whistleblower ini perlu mendapatkan

perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar

dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyimpangan/pelanggaran dan juga bagi

mereka yang terpikir melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, setiap

informasi/laporan yang diterima dengan lampiran bukti-bukti akan ditangani dan

ditindaklanjuti secara profesional, termasuk namun tidak terbatas dengan

menugaskan Tim Audit untuk melakukan investigasi/observasi kebenaran

informasi yang dilaporkan tersebut apabila dianggap perlu. Pelaporan dapat

disampaikan langsung oleh karyawan melalui media surat tertutup, email kepada

Direksi dan SKAI dan media Loss Event Database (LED) yang dimonitor

langsung oleh SKMR.

c. Perlindungan bagi Whistleblower

Untuk memberikan perlindungan kepada pemberi infomasi/pengaduan,

manajemen akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, sehingga karyawan

67

mendapatkan kebebasan untuk melaporkan adanya tindakan

penyimpangan/pelanggaran. Manajemen akan memberikan penghargaan kepada

karyawan yang memberikan pengaduan peyimpangan/pelanggaran, apabila

pengaduan yang disampaikan terbukti benar.

d. Penanganan Pengaduan

Tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh whistleblower dan mekanisme

penanganannya dilakukan oleh Fraud Detection, Investigation & Litigation Team

(FDILT), dimana di dalam tim penanganan kasus Fraud ini diketuai oleh Direktur

dengan sususan anggota yang melibatkan Unit Kerja SKAI, SKMR, Legal serta

Loan Recovery. Masing-masing Unit Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab

yang telah diatur secara jelas, mulai dari tahapan melakukan deteksi awal sampai

dengan penyelesaian atas kasus Fraud ataupun penyimpangan lainnya.

e. Pihak Pengelola Pengaduan

Untuk memastikan bawa setiap pelaporan ditangani sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, maka pengelolaan pengaduan dilakukan dengan melibatkan unit kerja

SMKR dan SKAI sebagai bagian dari Fraud Detection, Investigation & Litigation

Team (FDILT) untuk menampung dan melakukan analisa awal atas setiap laporan

yang disampaikan. Manajemen juga telah menunjuk SKAI sebagai unit atau

fungsi yang bertugas menangani penerapan dari Kebijakan Anti Fraud

Management dalam organisasi Bank, termasuk dalam menginventarisir seluruh

kejadian Fraud dan tindak lanjut penyelesaiannya.

f. Hasil dari Penanganan Pengaduan

Hasil dari penanganan pengaduan disampaikan oleh Fraud Detection,

Investigation & Litigation Team (FDILT) kepada manajemen yang memuat

kesimpulan dari hasil penanganan, serta rekomendasi perbaikan sistem

pengendalian internal yang masih dinilai terdapat kelemahan dan juga

rekomendasi pemberian sanksi atas petugas-petugas terkait kelemahan yang

ditimbulkan. Penanganan dari kasus yang dilaporkan dimaksudkan dalam rangka

untuk memperkuat sistem pengendalian intern, serta memotivasi seluruh

pihak/karyawan untuk menghindari kegiatan/transaksi yang dapat

berpotensi/berakibat merugikan perusahaan atau dapat mengganggu perusahaan

beroperasi secara aman.

II. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate

Governance Bank

GCG telah dilaksanakan oleh Bank Sinarmas dan terus dikembangkan sejalan dengan

pedoman pelaksanaan GCG.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan

Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia

No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk

melakukan Penilaian Sendiri (Self Assessment) pelaksanaan GCG paling kurang 1

(satu) kali dalam setahun. Oleh karena itu Bank Sinarmas telah melakukan Self

Assessment tersebut sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran BI

No.9/12/DPNP dengan memperoleh nilai Komposit 1.65 atau predikat “Baik”. Hal ini

mencerminkan telah dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG dengan baik oleh Bank

dan akan terus ditingkatkan. Adapun kesimpulan dari Self Assessment tersebut adalah

sebagai berikut.

68

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT

GCG DI BANK SINARMAS

NO ASPEK YANG DINILAI

BOBOT PERINGKAT NILAI PREDIKAT

(a) (b) (a) x (b)

1 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung

Jawab Dewan Komisaris 10% 1 0.100

2 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung

Jawab Direksi 20% 2 0.400

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas

Komite 10% 1 0.100

4 Penanganan Benturan Kepentingan 10% 2 0.200

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 5% 2 0.100

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 5% 2 0.100

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 5% 2 0.100

8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko

dan Pengendalian Intern 7.5% 2 0.150

9 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

(Related Party) Dan Debitur Besar (Large

Exposures)

7.5% 2 0.150

10 Transparansi Kondisi Keuangan dan

Non Keuangan Bank, Laporan

Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal

15% 1 0.150

11 Rencana Strategis Bank 5% 2 0.100

NILAI KOMPOSIT 100% 1.650 BAIK

Penjelasan Nilai Komposit sebagaimana tabel berikut

NILAI KOMPOSIT PREDIKAT

Nilai Komposit < 1.5 Sangat Baik

1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5 Baik

2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 Cukup Baik

3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 Kurang Baik

4.5 ≤ Nilai Komposit < 5 Tidak Baik

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT. BANK · PDF filebisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri ... mengedepankan prinsip moral dan etika. ... serta tidak melanggar praktik perbankan

Documents