GIZ - Smart Street Lighting - BAHASA

7/21/2019 GIZ - Smart Street Lighting - BAHASA

http://slidepdf.com/reader/full/giz-smart-street-lighting-bahasa 1/145

Smart Street Lighting Initiative

NAMA

Rencana Implementasi



I

Kata Pengantar

Dalam menanggapi masalah perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka kebijakan

mitigasi GRK nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden No. 61 – Rencana Aksi Nasional Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca, RAN-GRK) pada 20 September 2011. RAN-GRK dipandang sebagai kebijakan yang

mendasari pengembangan dan pelaksanaan aksi mitigasi yang layak secara nasional (NAMA). NAMA akan

mendukung lebih jauh pelaksanaan RAN-GRK dengan sarana unilateral (mendukung target penurunan emisi

sebesar 26%) dan dengan bantuan internasional (untuk mendukung penurunan emisi hingga 41%). Pada saat

yang sama NAMA juga mendukung tujuan-tujuan pembangunan Indonesia.Efisiensi energi menjadi salah satu

kebijakan utama Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan energi nasional yang lebih ramah lingkungan

dan berkelanjutan. Seiring dengan pengembangan energi yang terbarukan, efisiensi energi merupakan

pendekatan untuk berpindah dari ketergantungan pada energi berbasis fosil dengan target elastisitas kurang

dari 1 pada 2025 dan mengurangi intensitas energi sebesar 1% per tahun. Pertumbuhan ekonomi, yang

didorong oleh tingkat penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi, telah mengubah sektor energi yang sedang

tumbuh pesar yang dibarengi dengan perambahan hutan dan perubahan tataguna lahan pada inti kebijakan

dan aksi iklim. Disinilah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengupayakan pendekatan

NAMA terpadu yang terdiri atas langkah-langkah di sisi produksi (memaksimalkan pemanfaatan energi

terbarukan) dan sisi konsumsi (penerapan teknologi hemat energi) dalam berbagai sub-sektor. Pendekatan ini

berdasar pada kebijakan energi yang ada saat ini dan bertujuan secara bertahap menurunkan emisi GRK

didalam jalur pembangunan sektor energi.

NAMA Smart Street Lighting Initiative (SSLI) merupakan salah satu unsur penting dalam pendekatan NAMA

energi terpadu di Indonesia. NAMA ini memperkenalkan dan mempromosikan teknologi penerangan jalan

yang efisien dalam skala pelaksanaan yang luas, yang disertai langkah-langkah peningkatan kapasitas yang

diperlukan, terkait dengan peraturan, standar kinerja dan keamanan, pemasangan dan pemeliharaan,

monitoring dan peningkatan kesadaran. Dampaknya bisa berlipat ganda: Penerapan teknologi penerangan

jalan yang efisien energi menyebabkan penurunan biaya, energi dan GRK serta makin meningkatnya

keselamatan di ruang-ruang publik. Rencana pelaksanaan NAMA SSLI menggambarkan langkah-langkah

yang perlu diambil didalam NAMA ini agar secara signifikan meningkatkan sistem penerangan jalan Indonesia

di daerah perkotaan hingga 2010. Rencana pelaksanaan NAMA SSLI telah dikembangkan melalui kemitraan

dengan pemerintah Jerman. KESDM mengapresiasi dukungan dari program Policy Advice for Environment

and Climate Change (PAKLIM) – GIZ dalam menyusun konsep NAMA ini dan berharap dapat menjalin

kerjasama dalam pelaksanaannya di masa mendatang.

Maritje Hutapea

Direktur Konservasi Energi

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi



II

Tim penulis

Perspectives GmbH: Axel Michaelowa,

Killian Wentrup,

Michel Köhler,

Stefan Wehner

ICLEI: Emani Kumar,

Anandhan Subramaniyam,

Ashish Verma

GIZ: Philipp Munzinger,

Endot Purba,

Trita Katriana



III

Daftar Isi

1. Executive summary 1

2. Pengantar 6

3. Konteks 6 3.1. NAMA Smart Street Lighting (SSL) dalam konteks kebijakan iklim Indonesia 6

3.2. Konteks Teknologi 10

Lampu Diode Pemancar Cahaya (LED) 10

Pencahayaan induksi magnetik 12

4. Rencana Implementasi Aksi NAMA Smart Street Lighting 16

4.1. Kerangka Kerja Lembaga 16

4.1.1 Kerangka Kerja Lembaga yang Ada 16

4.1.2 Tantangan bagi Kerangka Kerja Lembaga 19

Koordinasi Multi Badan dan Aktor 19

Menangani masalah struktur insentif terkait penagihan dan meterisasi 21

4.1.3 Pendirian unit pendukung teknis (TSU) 21

4.2. Kebijakan Penetapan Harga dan Peraturan 26

4.2.1 Kajian atas kebijakan penetapan dan regulasi harga 26

4.2.2 Pilihan yang tersedia untuk reformasi kebijakan dan regulasi 30

4.2.3 Tindak lanjut 34

4.3. Data baseline 34

4.3.1 Ketersediaan data nasional mengenai konsumsi energi penerangan jalan 34

4.3.2 Identifikasi pendekatan penentuan baseline yang sesuai 36

4.3.3 Parameter baseline pokok 36

4.3.4 Rekomendasi 38

4.4. Standardisasi Kinerja dan Keselamatan untuk LED 39

4.4.1 Latar belakang 39

4.4.2 Standar yang Berlaku untuk Penerangan Jalan di Indonesia 40

4.4.3 Penggolongan Jalan dan Standard Pencahayaan 41

4.4.4. Pengalaman Internasional dalam Menentukan Standar Penerangan Jalan LED 43

4.4.5. Menyusun Standar untuk Penerangan LED di Indonesia 45

4.4.6 Pelajaran dari proses penetapan standar internasional 48

4.4.7. Meningkatkan kapasitas teknis lembaga-lembaga yang mengembangkan standar

kinerja dan keselamatan 49



IV

4.4.8. Halangan/tantangan 50

4.4.9. Rekomendasi 51

4.5. Pilihan pembiayaan untuk penerangan jalan yang efisien 52

4.5.1 Tinjauan kebutuhan sumber daya untuk NAMA SSLI 52

4.5.2 Pendekatan metodologis penghitungan aliran dana untuk baseline dan skenario

proyek 56

4.5.3 Identifikasi sumber pendanaan 57

4.5.4 Kajian pilihan pembiayaan 64

4.5.5 Studi kasus yang memperlihatkan penggunaan jalur-jalur pembiayaan yang

berbeda-beda 69

4.5.6 Peta jalan pembiayaan yang menggunakan sumber campuran 75

4.5.7 Tantangan yang harus diatas dalam peta jalan pembiayaan 83

4.5.8 Rekomendasi 84

4.6. Perkiraan pengurangan emisi dan biaya penyusutan 85

4.6.1 Memperkirakan pengurangan emisi terhadap baselinenya 85

4.6.2 Pendekatan berdasarkan Metodologi CDM AMS-II.L 86

4.6.3 Hasil perkiraan pengurangan emisi 90

4.6.4 Perkiraan biaya penyusutan 91

4.7. Pemasangan dan pemeliharaan 92

4.7.1 Latar belakang 92

4.7.2 Lembaga yang terlibat dalam pemasangan dan pemeliharaan penerangan

jalan 92

4.7.2.1 Pemerintah Kota: 92

4.7.2.2 Dinas Penerangan Jalan Umum Kota (PJU) 92

4.7.2.3 Perusahaan Listrik Negara - PLN 93

4.7.2.4 Pabrikan dan pemasok teknologi penerangan jalan 93

4.7.3 Pedoman umum pemasangan penerangan jalan pintar/LED 93

4.7.3.1 Jenis tiang penerangan jalan: 94

4.7.3.2 Ketinggian tiang untuk penerangan jalan: 94

4.7.3.3 Jenis teknologi lampu: 96

4.7.4 Pedoman umum pemeliharaan LED / penerangan jalan pintar 97

4.7.5 Identifikasi masalah 98

4.7.6 Rekomendasi: 98

4.7.6.1 Praktik Pengelolaan Limbah: 100

4.7.6.2 Peran Unit Bantuan Teknik (TSU) 100





VI

Daftar Gambar

Gambar 1: Koordinasi aksi iklim propinsi dan nasional .......................................................................... 8

Gambar 2: Contoh lampu LED dan modul LED ................................................................................... 11

Gambar 3: Lampu jalan induksi ............................................................................................................ 13

Gambar 4: Struktur organisasi Unit Pendukung Teknis (TSU) dalam KESDM .................................... 26

Gambar 5: Mekanisme pemulihan biaya dan pembayaran listrik penerangan jalan ........................... 29

Gambar 6: Proses penetapan standar BSN ......................................................................................... 46

Gambar 7: Proses penetapan standar BIS .......................................................................................... 49

Gambar 8: Fase dan skenario untuk pelaksanaan penerangan jalan yang efisien ............................. 54

Gambar 9: Perkiraan jumlah lampu yang diganti pada dua jalur ini .................................................... 56

Gambar 10: Peta Jawa dengan Yogyakarta yang diberi tanda .......................................................... 69

Gambar 11: Akumulasi aliran dana untuk skenario baseline dan skenario penerangan efisien

(termasuk pinjaman PIP) ...................................................................................................................... 71

Gambar 12: Peta Jawa dengan Probolinggo yang diberi tanda .......................................................... 72

Gambar 13: Pengembangan aliran dana bersih untuk skenario baseline dan skenario penerangan

jalan yang efisien (termasuk pinjaman PIP) ......................................................................................... 74

Gambar 14: Investasi dalam jalur konservatif ...................................................................................... 78

Gambar 15: Discounted net cash flow dalam jalur konservatif ............................................................ 78

Gambar 16: Investasi dalam jalur ambisius ......................................................................................... 81

Gambar 17: Discounted net cash flow dalam jalur ambisius ............................................................... 82

Gambar 18: Discounted net cash flow dalam jalur ambisius dengan hibah tambahan 11,5 juta

Dollar AS............................................................................................................................................... 82

Gambar 19: Pengurangan CO2 dalam jalur konservatif dan jalur ambisius ......................................... 90

Gambar 20: Susunan kelembagaan MRV .......................................................................................... 114

Gambar 21: Database NAMA untuk MRV ......................................................................................... 117

Gambar 22: Mengikuti aliran finansial dalam NAMA .......................................................................... 118



VII

Daftar Tabel

Tabel 1: Ringkasan Jalur Pelaksanaan NAMA SSL .............................................................................. 4

Tabel 2: Tinjauan mengenai penerangan jalan dalam rencana aksi iklim RAD-GRK propinsi .............. 8

Tabel 3: Pilihan teknologi armature (f ixture) penerangan jalan............................................................ 14

Tabel 4: Kerangka Kerja Lembaga untuk NAMA SSL ......................................................................... 16

Tabel 5: Uraian Unit Pendukung Teknis NAMA SSL didalam KESD ................................................... 22

Tabel 6: Nilai tenaga listrik efektif dari lampu penerangan jalan .......................................................... 26

Tabel 7: Uraian pajak penerangan jalan untuk beberapa kota terpilih di Indonesia ............................ 28

Tabel 8: Tingkat meterisasi di kota-kota di Indonesia yang disasar untuk NAMA SSL ....................... 33

Tabel 9: Kontribusi penerangan jalan terhadap emisi GRK pemerintah daerah.................................. 35

Tabel 10: Parameter teknis untuk perkiraan baseline .......................................................................... 37

Tabel 11: Parameter finansial untuk perkiraan baseline ...................................................................... 37

Tabel 12: Faktor Emisi Jaringan yang berhubungan dengan kota-kota yang disasar dalam NAMA

SSLI ..................................................................................................................................................... 38

Tabel 13: Penggolongan jalan dan spesifikasi penerangan jalan di Indonesia ................................... 41

Tabel 14: Jenis jalan dan tingkatan pencahayaan berdasarkan Biro Standar India ............................ 42

Tabel 15: Spesifikasi produk untuk penerangan LED ......................................................................... 44

Tabel 16: Parameter teknis .................................................................................................................. 53

Tabel 17: Parameter finansial............................................................................................................... 53

Tabel 18: Tinjauan Fase dan Skenario Pelaksanaan NAMA SSL untuk dianalisa .............................. 54

Tabel 19: Jumlah kumulatif lampu dan kebutuhan sumber daya untuk dua jalur ................................ 55

Tabel 20: Parameter yang termasuk didalam analisa keuangan NAMA SSL ...................................... 56

Tabel 21: Kajian kualitatif pilihan pembiayaan ..................................................................................... 66

Tabel 22: Parameter spesifik sosial ekonomi dan penerangan jalan di Yogyakarta

(tahunan, data 2008) ............................................................................................................................ 70

Tabel 23: Parameter spesifik sosial-ekonomi dan penerangan jalan di Probolinggo

(tahunan, data 2008) ............................................................................................................................ 73

Tabel 24: Ringkasan percontohan jalur pembiayaan ........................................................................... 83

Tabel 25: Data utama yang dibutuhkan untuk penghitungan pengurangan emisi ............................... 86

Tabel 26: Ringkasan data tingkat kota yang digunakan untuk perkiraan pengurangan emisi ............. 88

Tabel 27: Ringkasan hasil perkiraan pengurangan emisi untuk kedua jalur ........................................ 91

Tabel 28: Spesifikasi tiang penerangan jalan....................................................................................... 94

Tabel 29: Jarak antara tiang (dalam meter) berdasar pada penyebaran penerangan yang

khas dan penggelompokan lampu (Lentera A) .................................................................................... 94

Tabel 30: Jarak antara tiang (dalam meter) berdasarkan penyebaran penerangan

yang khas dan penggelompokan lampu (Lentera B) ........................................................................... 95

Table 31: Teknologi lampu ................................................................................................................... 96

Tabel 32: Tinjauan program pelatihan .................................................................................................. 99



VIII

Tabel 33: Persyaratan MRV UNFCCC untuk NAMA ......................................................................... 101

Tabel 34: Perbandingan unsur-unsur MRV yang sesuai untuk jenis-jenis NAMA yang berbeda ...... 103

Tabel 35: Ukuran sampel minimum pada wilayah interval kepercayaanError! Bookmark not defined.

Tabel 36: Kriteria dan indikator terukur untuk manfaat tambahan ..................................................... 111

Tabel 37: Metode untuk memperoleh nilai parameter dalam kerangka MRV .................................... 116

Tabel 38: Halangan yang berkaitan dengan pengambilan langkah dan kebijakan efisiensi energi .. 119

Tabel 39: Kelompok sasaran untuk pelatihan dan bidang fokus ....................................................... 122

Daftar Singkatan

ADB Bank Pembangunan Asia

AILKI Asosiasi Industri Luminer dan Kelistrikan Indonesia

ANSI Lembaga Standar Nasional Amerika ASTM Masyarakat Pengujian dan Bahan Amerika Serikat

BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BE Baseline Emisi

BEE Badan Efisiensi Energi Nasional India

BIS Biro Standar India

BL Baseline

BLH Badan Lingkungan Hidup

BMU Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir Negera Federal

Jerman

BOCM Bilateral Offset Credit Mechanism (Mekanisme Kredit Kompensasi Bilateral Jepang)

BPK Badan Pemeriksa Keuangan

BSN Badan Standardisasi Nasional

BURs Laporan Perkembangan Dua Tahunan

CAPEX Pengeluaran Modal

cd candela

CDM Mekanisme Pembangunan yang Bersih

CER Pengurangan Emisi Bersertifikasi

CFL Compact Fluorescent Lamp (Lampu CFL)

CIE Commission internationale de l’eclairage

CMH Ceramic Metal Halide

COP Konferensi Para Pihak

CRI Indeks Sesuaian Warna

DAK Dana Alokasi Khusus

DKP Dinas Kebersihan dan Pertamanan



IX

DNA Otoritas Nasional yang Ditunjuk

DNPI Dewan Nasional Perubahan Iklim

DO Organisasi Penyelenggara

DOE Badan Operasional yang Ditunjuk

DPU Dinas Pekerjaan Umum

EB Dewan Pelaksana

EE Efisiensi Energi

EBTKE Direktorat Jenderal Energi Baru/Terbarukan dan Konservasi Energi

ERs Pengurangan Emisi

ES Penghematan Listrik

ESCO Energy Services Company (Perusahaan Jasa Energi)

ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral

EU ETS Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa

EUR Euro

FDI Investasi Asing Langsung

FTL Fluorescent Tubular Lamp (Lampu TL)

g1 Emin/Emax

GDP Produk Domestik Bruto (PDB)

GEF Grid Emission Factor (Faktor emisi jaringan)

GHG Gas Rumah Kaca (GRK)

GIZ Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Jerman

GoI Pemerintah Indonesia

GWh Gigawatt per jam

HID High-intensity discharge ( lampu berintensitas cahaya tinggi )

HPS High-pressure sodium (lampu sodium bertekanan tinggi)

HPSV High Pressure Sodium Vapour (lampu uap sodium bertekanan tinggi)

ICA Konsultasi dan Analisa Internasional

ICLEI International Council for Local Environmental Initiatives

ICCTF Indonesia Climate Change Trust Fund

IDR Rupiah

IEC International Electrotechnical Commission

IES Illumination Engineering Society

INR Rupee India

IPP Produsen Tenaga Listrik Mandiri

IRR Internal Rate of Return (tingkat keuntungan internal)

ISO Organisasi Standardisasi Internasional

JAMALI Jaringan Jakarta Madura Bali

JIS Standar Industri Jepang

kW Kilowatt

kWh Kilowatt per jam



X

LED Light-emitting diode (lampu LED)

lm lumens

MASTAN Masyarakat Standardisasi Indonesia

MBF/U Mercury vapor lamps (Lampu uap merkuri)

MoE Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

MoF Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

MEMR Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

MER Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)

MFI Lembaga Keuangan Multilateral

MH Halida logam (lampu)

MoI Kementerian Perindustrian

MoT Kementerian Perhubungan

MPW Kementerian Pekerjaan Umum

MRV Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi

Mt CO2e Juta ton karbon dioksida equivalent

MW Megawatt

MWh Megawatt per jam

NAI Para pihak Non-Annex I

NAMA Aksi Mitigasi yang Layak secara Nasional

NES Net electricity savings (Penghematan netto listrik)

NGO Organisasi non-pemerintah

NMM New Market Mechanism (Mekanisme Pasar yang Baru)

NPV Net Present Value

O&M Operasional dan Pemeliharaan

Oi Jam operasional tahunan

ODA Official Development Assistance

POKJA Kelompok Kerja

P Proyek

PAKLIM Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

PAS Kinerja dan Keamanan

PDD Project Desain Dokumen (Dokumen Disain Proyek)

PE Emisi Program

PIP Pusat Investasi Pemerintah

PJU Penerangan Jalan Umum

PLN Perusahaan Listrik Negara

PNPS Program Nasional Pengembangan Standard

PPP Kemitraan Publik dan Swasta (KPS)

RAD GRK Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK

RAN GRK Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK

R&D Penelitian dan Pengembangan (Litbang)



XI

RSNI Rancangan Standar Nasional Indonesia

SBSTA Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice

SC Komite Pengarah

SN Nomor Seri

SNI Standar Nasional Indonesia

SOF Faktor Pemadaman Sistem

SON Lampu sodium bertekanan tinggi

SOX Lampu sodium bertekanan rendah

SSC Small scale (berskala kecil)

SSL Smart Street Lighting (Penerangan Jalan Pintar)

SSLI Smart Street Lighting Initiative (Inisiatif Penerangan Jalan Pintar)

TA Technical Assistance (Bantuan Teknis)

T&D Transmisi dan Distribusi

TBT Technical Barriers to Trade (Hambatan Teknis untuk Perdagangan)

tCO2-e Ton Karbon Dioksida equivalent

TDL Transmission and distribution losses (kerugian di sisi transmisi dan distribusi)

TJ Batas Silauan Cahaya

ToT Program Pelatihan untuk Pelatih

TSU Unit Pendukung Teknis

ULBs Badan Kota Setempat

UN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

UNFCCC Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim

US Amerika Serikat (AS)

USAID U.S Agency for International Development

USD Dollar AS

UU Undang-undang

VA Tenaga listrik yang efektif

VD Lmin/Lmax

VI Lmin/Laverage

WTO World Trade Organisation (Organisasi Perdagangan Dunia)

WIPP Pembangkit Percontohan Isolasi Limbah



1

1. Executive summary

Pada tahun 2009, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan mengurangi emisi gas

rumah kaca (GRK) hingga 26% jika disbanding dengan upaya business as usual (BAU) pada 2020 dan

hingga 41% dibawah BAU dengan bantuan internasional. Hal ini diterjemahkan kedalam Rencana Aksi

Nasional Pengurangan Emisi yang dikenal sebagai ‘RAN-GRK’, pada 2011, yang menyerukan aksi-aksi

disemua sektor utama perekonomian. Aksi-aksi yang dilaksanakan untuk memenuhi target ini

dijabarkan dalam rencana aksi propinsi atau “RAD-GRK”. Persediaan tenaga listrik yang didominasi

batu bara di Indonesia merupakan sumber utama emisi GRK. Emisi dari pembangkitan listrik telah

meningkat sejalan dengan kinerja perekonomian yang kokoh dari negara Indonesia pada tahun-tahun

belakangan ini dan tren ini ditetapkan terus berlanjut dengan tumbuhnya pertumbuhan permintaan akan

listrik yang diproyeksikan sekitar 9% per tahun, yang mengakibatkan kebutuhan lebih dari 50 GW

kapasitas pembangkitan yang baru pada 2025. Langkah-langkah efisiensi energi di kota-kota maupun

daerah perkotaan dapat memberi sumbangan yang penting dalam pemenuhan target pengurangan

emisi GRK Indonesia.

Beberapa kota termasuk Yogyakarta dan Makassar memiliki pengalaman dalam penerapan

penerangan jalan yang hemat energi termasuk lampu Light Emitting Diode (LED). Lampu LED telah

meningkat secara tetap sejak 1960an dan meskipun biaya dimuka masih sebesar 2-4 kali dari biaya

sebagian besar lampu konvensional, energi yang dikonsumsi hanyalah separuh atau kurang dari

konsumsi lampu konvensional dan lampu LED tahan lebih lama. Pengalaman yang terbatas hingga saat

ini di kota-kota di Indonesia memperlihatkan penghematan energi signifikan yang dapat dicapai oleh

lampu LED jika disbanding dengan lampu konvensional- hingga 60% dalam kondisi optimal. Hal ini

berdampak pada emisi GRK terkait dan penghematan biaya serta manfaat tambahan lain seperti

peningkatan fasilitas publik, terciptanya kesempatan kerja dan peningkatan keselamatan karena makin

terangnya jalan di saat malam hari. Persepsi tentang peningkatan keselamatan karena penerangan

yang lebih baik di ruang publik dapat meningkatkan mobilitas dan kebebasan kaum perempuan

terutama untuk menggunakan transportasi publik, untuk memperpanjang jam kerja, dan berpartisipasi

dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, pendekatan yang sensitif jender atas peningkatan

penerangan jalan dapat memaksimalkan manfaat-manfaat tersebut (peningkatan mata pencaharian)

untuk berbagai kelompok masyarakat di kawasan perkotaan.Namun karena berbagai tantangan, penerangan jalan yang efisien belum menjadi prioritas bagi kota-

kota di Indonesia hingga saat ini. Masalah yang umum dialami oleh unit pemerintah daerah di bidang

penerangan jalan yang dikenal sebagai PJU mencakup:

Minimnya data yang memadai terkait jumlah dan jenis lampu yang terpasang, terutama karena

tingginya jumlah sambungan yang illegal, tingkat pemeteran yang rendah untuk penerangan

jalan.

Praktik standar penagihan oleh PLN berdasar lump-sum (borongan) yang cenderung

melampaui perkiraan konsumsi dan mengurangi insentif untuk melaksanakan penerangan jalanyang lebih efisien.



2

Banyak PJU terkendala dalam hal anggaran mereka yang terbatas dan pemerintah daerah

biasanya tidak mampu menaikkan pajak penerangan jalan agar supaya semakin menaikkan

pendapatan tambahan.

Aksi Mitigasi yang Layak Secara Nasional (NAMA) merupakan langkah-langkah pengurangan emisisecara sukarela oleh negara-negara berkembang berdasarkan UNFCCC1 dan sejalan dengan sasaran

kebijakan nasional. Jika dikonseptualisasi sebagai sebuah NAMA, “Smart Street Lighting Initiative”

(SSLI) yang diarahkan untuk mendorong pengenalan teknologi penerangan jalan yang efisien energi di

kota-kota dan propinsi di Indonesia dapat berkontribusi pada sasaran-sasaran RAN- GRK. NAMA SSLI

akan melibatkan beberapa lembaga pemerintah di tingkat nasional, pemerintah propinsi dan

kotamadya serta sector swasta.

Secara logis NAMA akan dikoordinasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

yang merupakan badan yang bertanggungjawab atas penetapan kebijakan efisiensi energi. Selain itu,

lembaga-lembaga berikut ini dianggap memainkan pran yang penting khususnya dalam pelaksanaan

NAMA SSLI (lihat Tabel 1).

Tabel 1: Lembaga dan Aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan NAMA SSLI

Lembaga /aktor Peran

BAPPENAS Bertanggungjawab atas keseluruhan koordinasi NAMA di

Indonesia; Bertanggungjawab mengawasi Dana Perwalian

Perubahan Iklim (ICCTF), saluran utama pembiayaan investasi

atas teknologi penerangan jalan pintar

Pusat Investasi Pemerintah

(PIP) di Kementerian

Keuangan

Berada didalam lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan

bertanggungjawab memberikan pinjaman lunak bagi kota-kota

peserta, yang merupakan unsur penting lainnya dalam paket

pembiayaan

Kementerian Industri

(Kemperin)

Bertanggungjawab menetapkan standard produk penerangan, dan

melakukan hal demikian untuk lampu LED karena tidak adanya

standar nasional untuk produk penerangan jalan lampu LED saat

ini

Kementerian Lingkungan

Hidup

Bertanggungjawab dalam memonitor pengurangan emisi GRK yg

terukur

Badan Standarisasi Nasional Bertanggungjawab dalam memfasilitasi dan/atau mengesahkan

standar SNI lampu penerangan jalan LED.

PJU tingkat kotamadya Bertanggungjawab atas pengelolaan infrastruktur penerangan

jalan di kota-kota di Indonesia termasuk pemasangan dan

pemeliharaan infrastruktur

Pemerintah tingkat propinsi Bertanggungjawab atas penerangan jalan di jalan-jalan diluar kota

PLN Perusahaan listrik Negara, yang bertanggungjawab atas

pemasangan meteran, pengumpulan data meteran, pengumpulan

1 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)



3

pajak penerangan jalan dan penagihan konsumsi listrik pada kota-

kota

Sektor swasta Mencakup pemasok lampu serta Perusahaan Layanan Energi

(ESCO)

Lembaga /aktor Peran BAPPENAS Bertanggungjawab atas keseluruhan koordinasi NAMA di Indonesia;

Bertanggungjawab mengawasi Dana Perwalian Perubahan Iklim (ICCTF), saluran utama pembiayaan

investasi atas teknologi penerangan jalan pintar Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di Kementerian

Keuangan Berada didalam lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan bertanggungjawab

memberikan pinjaman lunak bagi kota-kota peserta, yang merupakan unsur penting lainnya dalam

paket pembiayaan Kementerian Industri (Kemperin) Bertanggungjawab menetapkan standard produk

penerangan, dan melakukan hal demikian untuk lampu LED karena tidak adanya standar nasional untuk

produk penerangan jalan lampu LED saat ini Kementerian Lingkungan Hidup Bertanggungjawab dalam

memonitor pengurangan emisi GRK yg terukur Badan Standarisasi Nasional Bertanggungjawab dalam

memfasilitasi dan/atau mengesahkan standar SNI lampu penerangan jalan LED.

PJU tingkat kotamadya Bertanggungjawab atas pengelolaan infrastruktur penerangan jalan di kota-kota

di Indonesia termasuk pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur Pemerintah tingkat propinsi

Bertanggungjawab atas penerangan jalan di jalan-jalan diluar kota PLN Perusahaan listrik Negara, yang

bertanggungjawab atas pemasangan meteran, pengumpulan data meteran, pengumpulan pajak

penerangan jalan dan penagihan konsumsi listrik pada kota- kota Sektor swasta Mencakup pemasok

lampu serta Perusahaan Layanan Energi (ESCO)

Koordinasi efektif atas banyak aktor di tingkat nasional, propinsi, dan kotamadya merupakan faktor

utama keberhasilan. KESDM dapat mengakses pendanaan bantuan NAMA internasional dengan

komponen biaya baik modal maupun teknis. Pertama-tama, pendanaan ini dapat membantu

membangun Unit Pendukung Teknis (TSU) yang bertanggungjawab memberikan komponen Bantuan

Teknis (TA) bagi kota-kota yang terlibat dalam NAMA SSLI. Kedua, bantuan NAMA internasional

menyediakan pembiayaan untuk memulai investasi modal yang dibutuhkan selama kurun waktu 2014-

2020. Dana-dana internasional ini harus diangkat dengan sumber pembiayaan dalam negeri baik

swasta maupun publik.

Khususnya, paket pembiayaan yang dijabarkan dalam laporan ini mengharapkan bantuan NAMA

internasional melalui hibah NAMA NAMA grant sebesar 19 juta Dollar AS, termasuk komponen modalsasaran sekitar 11,5 juta Dollar AS dan komponen Bantuan Teknis sekitar 7,5 juta. Bantuan penanaman

modal ini harus disalurkan melalui fasilitas pembiayaan yang ada dari jendela energi Dana Perwalian

Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF), sedangkan Bantuan Teknis tersebut dapat dikelola oleh GIZ.

Pinjaman lunak dalam negeri harus tersedia bagi kota-kota dan propinsi-propinsi melalui PIP dengan

menggunakan kerangka lembaga yang ada dan instrumen pembiayaan tetapi dengan prosedur yang

ramping yang memungkinkan kota-kota mengakses dana. Disamping itu, sektor swasta harus

dimungkinkan untuk menyediakan pembiayaan, termasuk melalui model Perusahaan Jasa Energi

(ESCO). Formulir pembiayaan tambahan juga akan dibutuhkan untuk NAMA SSL ini untuk menjadi

benar-benar transformasional pada 2020. Karenanya direkomendasikan untuk menggalang tambahan



4

dukungan dalam negeri maupun internasional dengan hibah kedua sebesar 11,5 juta Dollar AS yang

disasar untuk melengkapi hibah NAMA yang pertama.

Berdasarkan perkiraan paket pembiayaan tersebut, pelaksanaan NAMA SSLI telah dikaji berdasarkan

dua tingkat ambisi yang berbeda atau jalur. Hasil yang dapat dicapai telah diperkirakan dan dijelaskan

dalam Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2: Ringkasan Jalur Pelaksanaan NAMA SSL

Fase Implementasi Jalur Konservatif

Penambahan Kumulatif

Jalur Ambisius

Penambahan Kumulatif

I: Fase percontohan

Jan 2014 - Jun 2015

2 kota 2 kota 4 kota 4 kota

II: Fase peningkatan

Jul 2015 – Des 2016

2 kota tambahan 4 kota 8 kota tambahan 12 kota

III: Fase transformasi

Jan 2017 – Des 2019

5 kota tambahan 9 kota 10 kota tambahan 22 kota

Total biaya modal 155 juta Dollar AS 420 juta Dollar AS

NPV hingga 2024

(8% discount rate)

3 juta Dollar AS -7 juta Dollar AS tanpa hibah tambahan

15 juta Dollar AS dengan hibah tambahan

sebesar 11,5 juta Dollar AS

Pengurangan emisi 210,000 t CO2-e hingga 2020 640,000 t CO2-e hingga 2020

Sekitar 1,5 Mt pada 2024

Biaya penyusutan

(8% discount rate)

-4 EUR/t CO2-e 2 EUR/t CO2 or -8 EUR/t CO2 dengan

tambahan hibah sebesar11,5 juta Dollar AS

Analisa tersebut memperlihatkan bahwa untuk mencapai pengurangan emisi signifikan, peningkatan

SSLI yang cepat harus dicapai. Berdasarkan estimasi dalam laporan ini, sekitar 22 kota besar, sedang

dan kecil akan bergabung pada 2020 jika emisi GRK harus dikurangi hingga 1,5 Mt pada 2024 (secara

kumulatif). Untuk mencapai hasil-hasil ini, NAMA SSL akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

Singkatnya, NAMA SSLI akan melibatkan kegiatan berikut ini:

Membantu pemerintah daerah menangani masalah-masalah teknis, menyediakan program

pelatihan bagi staf dan membantu mereka melaksanakan rencana Monitoring, Pelaporan dan

Verifikasi (MRV).

Membantu memastikan agar pendekatan penagihan yang digunakan PLN dapat menjelaskan

pemakaian lampu hemat yang terpasang secara lebih baik sehingga kota-kota dapat

mengurangi pengeluaran mereka.

Membantu pemerintah daerah untuk mengatasi peningkatan biaya akibat perpindahan ke

teknologi LED/ teknologi penerangan jalan pintar lainnya melalui penyediaan bantuan finansial

(pinjaman dan hibah).

Membantu pemerintah daerah mengakses berbagai sumber pembiayaan yang terlibat dalam

NAMA dengan memperlancar prosedur dan persyaratan dan memberikan bantuan langsungbagi kota-kota yang tertarik.



5

Melakukan upaya peningkatan kesadaran untuk menarik kota-kota/propinsi baru agar

bergabung dalam NAMA ini selama kurun waktu tersebut.

Mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja yang

terlibat dalam pemasangan/pemeliharaan.

Luasnya reformasi penetapan harga dan regulasi listrik di Indonesia juga harus diupayakan dalam

konteks kebijakan energi nasional. Namun, diakui bahwa sulit dilakukan pelaksanaan reformasi

demikian ini dalam kurun waktu yang dimaksud untuk cepat memulai NAMA SSLI. Kurangnya standard

kinerja nasional untuk produk LED saat ini menjadi resiko yang potential terhadap keberhasilan

pelaksanaan NAMA SSLI. Jika produk yang dibawah standard diizinkan memasuki pasar hal ini akan

berdampak buruk pada persepsi kualitas lampu LED dan memperlambat penggunaan teknologi ini.

SSLI harus juga terbuka dan fleksible, dengan membuka pintu bagi teknologi penerangan lainnya

seperti lampu induksi yang akan digunakan dimana kota-kota memilih untuk memakainya. Penyusunan

standard nasional produk LED direncanakan selama 1-2 tahun. Karena itu, solusi sementara diperlukan.

Dibutuhkan konsensus dari kementerian dan lembaga- lembaga pemerintah terkait yang terlibat dalam

penetapan standard jika Indonesia akan menggunakan sebuah standard berbasis pada standard

internasional yang sudah ada dan ditetapkan oleh IEC dan IES2 dan /atau negara-negara Asia lainnya

seperti India.

Kegiatan pemasangan dan pemeliharaan tidak seragam di semua kota di Indonesia karena kurangnya

pengetahuan akan standard penerangan jalan nasional dan tidak adanya system penerangan jalan

berbasis desain. Hal ini mengakibatkan penggunaan teknologi yang tidak sesuai, yang tidak

memberikan tingkat layanan yang dibutuhkan kepada warga masyarakat dan karenanya sangat terkait

dengan tingginya tingkat sambungan listrik illegal.

MRV atas keluaran NAMA SSLI merupakan unsur penting SSLI baik dari perspektif kebijakan nasional

dan perspektif kerangka UNFCCC. Penurunan GRK yang berasal dari penggantian lampu merupakan

hasil utama yang harus dipantau, dilaporkan dan diverifikasi tetapi manfaat-manfaat tambahan lainnya

dapat juga dimasukkan dalam kerangka MRV. Untuk memantau pengurangan RGK, pendekatan NAMA

SSLI dapat disusun berdasarkan metodologi CDM AMS.II.L kegiatan sisi permntaan akan teknologi

penerangan luar rumah dan jalan yang efisien. Pendekatan ini dalam AMS.II.L menggunakan sampling

jam beroperasi lampu dan menghitung penghematan enegi berdasarkan spesifikasi lampu dan jumlah

lampu yang diganti. Hal ini memungkinkan kota-kota yang belum melaksanakan pemeteran secara

meluas untuk bergabung dengan SSLI. Kota-kota yang sudah maju dalam program pemasangan

meteran mereka sebaiknya menggunakan data meteran untuk pemantauan emisi karena akan lebih

akurat.

Semakin luasnya cakupan pemeteran listrik merupakan faktor keberhasilan utama yang akan

mengatasi kurangnya data yang terpercaya dan menyediakan sumber daya keuangan bagi pemerintah

daerah. Dari kota-kota yang dipertimbangkan dalam laporan ini, hanya Yogyakarta, Makassar dan

Cimahi telah mencapai cakupan meteran yang penuh atau hamper penuh. Kota-kota lainnya dapat

2 International Electrotechnical Commission (IEC), Illuminating Engineering Society (IES)



6

dibantu oleh pemerintah pusat untuk mengatasi biaya muka pemeteran jika hal ini dianggap sebagai

prioritas nasional. Sementara itu, perkiraan baseline harus dilakukan ditingkat propinsi/ kota dan dapat

diperkirakan sebelum kejadiannya dan kemudian setelah kejadiannya. Tingkat minimum tertentu terkait

kualitas data/ meteran direkomendasikan bagi kota-kota yang bergabung dalam NAMA SSLI untuk

menjamin keterpercayaan.

Upaya peningkatan pengetahuan yang tengah berlangsung dan berlanjut terus ini bakal dibutuhkan jika

NAMA SSLI harus dilaksanakan secara efektif, mencapai skala yang diperkirakan dalam laporan ini,

dan akhirnya mengurangi emisi GRK. TSU akan memainkan peran yang penting terkait hal ini.

2. Pengantar

Laporan ini menjabarkan strategi pelaksanaan Aksi Mitigasi yang Layak Secara Nasional (NAMA) di

Indonesia yang mencakup pemasangan lampu-lampu hemat energi, mengganti lampu-lampu

konvensional yang saat ini sedang dipakai untuk penerangan jalan. Kegiatan yang dilaksanakan

sebagai bagian dari pelaksanaan NAMA ini, yang kemudian disebut sebagai NAMA Smart Street lighting

Initiative (SSLI) akan dilaksanakan oleh berbagai aktor di tingkat pemerintah daerah dan pusat serta di

sektor swasta. Sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk memungkinkan majunya NAMA berasal

dari kombinasi sumber daya dalam negeri Indonesia dan pembiayaan iklim internasional.

.

Laporan ini disusun oleh GIZ dan dipublikasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(KESDM), yang akan bertindak sebagai pihak Pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir

pelaksanaan NAMA SSL tersebut. Laporan ini disiapkan oleh satu tim konsultan dari Perspectives

GmbH, ICLEI dan program GIZ PAKLIM.

3. Konteks

3.1. NAMA Smart Street Lighting (SSL) dalam konteks kebijakan

iklim Indonesia

Sektor energi merupakan penyumbang kedua terbesar untuk emisi gas rumah kaca di Indonesia, yang

selain itu didominasi terutama oleh emisi dari deforestasi dan perubahan tata guna lahan; di tahun 2005

emisi sektor energi berjumlah sekitar 20% dari keseluruhan emisi bilamana emisi sektor lahan

dimasukkan, atau sekitar 56% tanpa memasukkan emisi sektor lahan (Komunikasi Nasional Kedua ke

UNFCCC dalam: Pemerintah Indonesia, 2010). Emisi sektor energi berjumlah total 370 Mt CO2-e pada

2005, dimana emisi dari pembangkit tenaga listrik yang menjadi penyumbang utama. Kinerja ekonomi

yang kokoh dan melimpahnya batu bara untuk pembangkit tenaga listrik berkontribusi pada

pertumbuhan lebih dari 30% dalam emisi sektor energi antara tahun 2000-2005.



7

Permintaan listrik tahunan di Indonesia bertumbuh sekitar 9% dan kantor perusahaan listrik negara PLN

meramalkan bahwa total kapasitas pembangkit listrik perlu ditingkatkan dari sekitar 30 GW menjadi

sekitar 83 GW pada 2025 untuk memenuhi tumbuhnya permintaan (Differ Group, 2012). Sektor energi

dan pengelolaan pertumbuhan permintaan sangatlah relevan dalam konteks kebijakan energi dan iklim

di Indonesia.

Karena desentralisasi yang meluas di Indonesia, kebijakan iklimnya bersifat multi-lapis dan kompleks3.

Pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan bahwa Indonesia akan mengurangi

emisinya hingga 26%, dan hingga 41%, dengan bantuan internasional, sehingga menempatkan

Indonesia sebagai negara terdepan yang bersedia menjanjikan target pengurangan yang ambisius

secara internasional. Setelah konferensi perubahan iklim di Kopenhagen, pengurangan sebesar 26%

diterjemahkan kedalam Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Emisi (“RAN GRK”) yang

menjabarkan pernyataan Indonesia ke UNFCCC kedalam perencanaan nasional dan sektoral

mengenai bagaimana, kapan dan dimana pengurangan tersebut akan terjadi (Purnomo, 2013). Namun,

sejumlah tantangan termasuk penentuan baseline nasional, alokasi target kedalam sektor-sektor, dan

pelaksanaan sebuah kerangka kerja rinci untuk pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV). Aksi-aksi

NAMA dapat membantu menyumbang bagi pencapaian target penurunan Indonesia, tetapi persisnya

bagaimana hal ini akan dilakukan masih sedang ditentukan.

Rencana Aksi Nasional dijelaskan dalam peraturan presiden (Perpres) No.61/2011, yang juga

menetapkan peran Rencana Aksi Daerah/ Propinsi (“RAD GRK”). Sementara Rencana Aksi Nasional,

yaitu RAN-GRK, merupakan kerangka kerja kebijakan pokok untuk pencapaian tujuan pengurangan

emisi GRK nasional, kegiatan-kegiatan itu sendiri seringkali harus diambil di tingkat daerah, yang

dijelaskan dalam RAD-GRK, yang akan disusun oleh masing-masing propinsi. Sejauh ini, 32 dari 33

propinsi telah menerbitkan rencana aksi RAD-GRK mereka. Dalam beberapa kasus, kegiatan-kegiatan

yang harus dilaksanakan juga membutuhkan pelibatan langsung dari pemerintah kotamadya, misalnya

dibidang efisiensi energi penerangan jalan. Karenanya, pencapaian atas tujuan pengurangan gas

rumah kaca di Indonesia secara potensial mencakup tiga lapisan pemerintah yaitu pusat, propinsi dan

kotamadya- yang masing-masing memiliki sebuah pemerintahan terpisah, dengan prosedur anggaran

dan legislatif sendiri, tetapi tetap harus bekerjasama secara efektif untuk mencapai hasil yang

diharapkan.

3

Untuk sejarah pengembangan kebijakan iklim Indonesia, lihat Purnomo, A.: Evolusi Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia; DariBali ke Durban. Jakarta, 2013



8

Gambar 1: Koordinasi aksi iklim nasional dan propinsi

Sumber: BAPPENAS (2012)

Sampai hari ini, hanya tiga pemerintah propinsi yang telah secara eksplisit memasukkan kegiatan-

kegiatan yang melibatkan peningkatan efisiensi energi untuk penerangan jalan didalam rencana iklim

RAD-GRK mereka, sementara 4 propinsi lainnya memasukkan kegiatan-kegiatan penggantian

penerangan yang non-spesifik, dimana dua dari 4 propinsi tersebut mengidentifikasi teknologi Lampu

LED. Selain itu, banyak kota-kota di Indonesia mulai menyusun rencana aksi mitigasi GRK; misalnya,

pada 2012 Kota Yogyakarta telah merilis inventarisasi dan rencana aksi GRK, yang disiapkan oleh

ICLEI dan didukung oleh USAID (U.S. Agency for International Development).

Tabel 1: Tinjauan mengenai penerangan jalan dalam rencana aksi iklim RAD-GRK propinsi

Propinsi Secara eksplisit menyebutkan lampu

hemat energi untuk penerangan jalan

Memasukkan lampu hemat energi

tetapi tidak secara eksplisit untuk

penerangan jalan

DKI Jakarta

Jawa Tengah

Gorontalo

DI Yogyakarta (LED)

Sulawesi Utara (LED)

Kalimantan Barat

Sulawesi Tenggara

Sumber: Analisa oleh GIZ pada 2013

Koordinasi menyeluruhpd Bantuan Teknis &Pengembangankapasitas- Pedoman- Modul pelatihan- Pelatihan

Bawah ke atas:Tingkat propinsimengembangkanrencana aksi localberdasarkan kondisilokal

Atas-kebawah: tingkatpropinsi harusmengembangkan

rencana aksi daerah

RAN GRK

Rencana aksi

daerah (RAD-GRK)

Rencana aksi

daerah (RAD-GRK)

Rencana aksi daerah

(RAD-GRK)

Koordinasi antar propinsi, dgn

menggunakan metodologi yg sama dan

Tingkat nasional

Tingkat Propinsi

(Pengumpulan dari kotadan kabupaten)



9

Manfaat utama dari pelaksanaan SSL bagi propinsi dan kota-kota di Indonesia adalah penghematan

energi yang dihasilkan darinya. Tagihan dari PLN untuk konsumsi listrik penerangan jalan setiap

bulannya sering kali merupakan bagian yang signifikan dalam anggaran kota. Berpindah ke SSL juga

memberi manfaat tambahan bagi pemerintah daerah, khususnya peningkatan fasilitas dan keamanan

publik karena penerangan yang lebih baik di jalan raya pada malam hari. Beberapa kota di Indonesia

sudah memiliki pengalaman dengan penggunaan penerangan jalan yang hemat energi. Dinas

penerangan jalan umum kota (PJU) di kotamadya yang disasar untuk terlibat dalam fase awal aksi

NAMA SSL mencakup Yogyakarta, yang telah mulai dengan pemasangan meteran dari tahun 2001

kedepan dan telah mencakup semua penerangan jalan yang terpasang. Kota-kota lainnya dengan

pengalaman sebelumnya adalah Semarang dan kota lain yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan

yang dipandu GIZ, seperti Malang, Mojokerto, Pekalongan, Probolinggo dan Surakarta serta beberapa

kota lain diluar Jawa seperti Makassar (Sulawesi Selatan), yang telah memasang meteran secara penuh

dan memiliki pengalaman dalam pemasangan lampu LED. Aksi NAMA SSL bertujuan untuk

menggunakan pengalaman ini dan mempercepat pemakaian teknologi penerangan jalan pintar (smart

street lighting ) di seluruh Indonesia antara tahun 2014 - 2019.

Terkait dengan pembiayaan iklim, Pemerintah Indonesia (GoI) saat ini sedang menyiapkan mekanisme-

mekanisme pembiayaan yang berbeda untuk mendukung pelaksanaan RAN-GRK. Setelah

mempertimbangkan kebutuhan yang besar akan investasi untuk menjawab masalah perubahan iklim di

Indonesia, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia

(ICCTF) untuk menghimpun dan mengkoordinir dana-dana dari berbagai sumber termasuk lembaga

donor internasional. ICCTF menyalurkan dana-dana demi mencapai kebijakan dan program perubahan

iklim di bidang-bidang prioritas yaitu mitigasi berbasis lahan, energi, dan adaptasi dan ketangguhan.

Kapasitas dari mekanisme pembiayaan khusus seperti kapasitas ICCTF masih akan diperkuat lebih

dalam untuk memperoleh dan mengelola bantuan pembiayaan internasional untuk pelaksanaan NAMA.

Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menawarkan pinjaman lunak untuk berbagai kegiatan

terkait infrastruktur melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), termasuk dalam sektor energi (terutama,

pengembangan energi terbarukan, tetapi juga kemungkinan juga efisiensi energi).

Seiring dengan penyusunan NAMA dan pembiayaan aksi mitigasi, Indonesia sudah mengambil

langkah-langkah awal kearah sistem MRV nasional. Pedoman-pedoman termasuk diantaranya

template pelaporan untuk Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari kegiatan-kegiatan

RAN/RAD-GRK sudah diterbitkan oleh BAPPENAS pada Mei 2013 dengan dukungan dari GIZ

PAKLIM4. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini sedang menyusun konsep untuk sistem MRV

yang mencakup pendirian lembaga untuk MRV atas aksi NAMA yang didukung/unilateral. Saat ini

laporan Biennial Update Report/ Laporan Perkembangan Dua Tahunan (BUR) pertama dan Third

National Communication / Komunikasi Nasional Ketiga sedang dipersiapkan oleh KLH.

4 Advis Kebijakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM)



10

3.2. Konteks Teknologi

Bilamana membahas soal penerangan jalan yang hemat energi, utamanya dua teknologi yang dianggap

cocok menggantikan jenis lampu konvensional yaitu: lampu diode pemancar cahaya (LED) dan

Penerangan Induksi Magnetik. Bab ini mengulas karakteristik dari teknologi tersebut serta manfaat dan

tantangan utamanya. Kajian tersebut didasarkan pada kriteria berikut ini:

Efektivitas dan kematangan: Kajian atas kualitas pencahayaan apa yang lampu-lampu tersebut

berikan, seberapa handal dan matangnya teknologi tersebut, apa pengalamannya dalam hal

operasional, pemeliharaan dan usia lampu.

Efisiensi: Kajian atas karakteristik tentang biaya pemasangan dan operasional.

Dampak lingkungan: Kajian atas dampak lingkungan selama fase produksi dan pembuangan/daur

ulang.

Lampu Diode Pemancar Cahaya (LED)

Teknologi diode pemancar cahaya (LED) merupakan teknologi pencahayaan yang berevolusi secara

cepat dengan potensi penghematan energi yang signifikan. Teknologinya berdasar pada Kristal semi-

konduktor dimana pembawa isi (elektron) mengalir dan bergabung kembali dengan lubang-lubang saat

munculnya foton (yaitu cahaya). Prosesnya disebut efek electroluminescence. Disini medan listrik

eksternal yang diaplikasi di tempat pertemuan sambungan/ junction semikonduktor memungkinkan

electron di pita konduksi, yang merupakan pembawa yang lebih aktif daripada lubang, untuk

memperoleh energi yang cukup untuk melintasi celah dan menggabungkan kembali lubang-lubang di

sisi lain titik sambungan/ junction yang mengeluarkan foton sebagai hasil dari pengurangan energi dari

konduksi ke pita valensi (rekombinasi radiatif). Secara teoritis, dimungkinkan bahwa semua electron

bebas bergabung kembali menciptakan sebuah foton. Ini menyiratkan potensi efisiensi energi yang

tinggi dari LED (lihat Halonen et al. p.111).

Efektivitas dan Kematangan:

Sejak LED dipasarkan pertama kalinya pada 1960an, teknologi ini secara teratur mengalami

peningkatan. Teknologi LED saat ini meliputi emisi spektral dari region merah ke kuning dari spekturm

yang kasat mata. LED warna putih dapat dibuat dengan mencampur emisi LED yang berbeda warna

atau dengan menggunakan fosfor. Tergantung pada sifat dari lapisan fosfor yang digunakan, cahaya

putih dengan kualitas berbeda-beda dapat dihasilkan.

Secara elektris, lampu LED dicirikan oleh arus maju dan tegangan maju. Karena karakteristik khas yang

mewakili arus langsung sebagai fungsi tegangan langsung, LED sering disebut peralatan yang

dikendalikan oleh arus.

Kinerja elektrik dan optic dari sebuah LED dikaitkan dengan karakteristik panas. Karena

ketidakefisienan akibat dari ketidaksempurnaan semikonduktornya dan dalam bentuk kemasan LED,

dihasilkan pengeluaran panas. Pengeluaran ini harus dihilangkan dari peralatan tersebut agar tetapmenjaga temperatur operasional dibawah maksimum yang diperbolehkan dan menghindari kegagalan



11

dini alat tersebut. Pengeluaran panas pertama-tama disalurkan ke bagian eksterior dari kemasan LED

disepanjang plat logam (heat slug). Lalu, panasnya terwujud ke ambient disepanjang konvensi dan

radiasi. Dalam beberapa aplikasi, pemanfaatan sistem pendingin eksterior seperti penyerap panas

dibutuhkan untuk memfasilitasi pelepasan panas ke ambient tersebut. (lihat Halonen et al. p.114).

Gambar 2: Contoh lampu LED dan modul LED

(Zheludev, 2007; Kinzey, B.R., Myer, M.A., 2010,p 4)

Berdasar rata-rata operasional selama 10 jam per hari, lampu LED memiliki usia hidup hingga 13 tahun

(Masthead LED Lighting, 2009). Usia hidup dan kinerja tergantung pada kualitas lampu LED, desain

sistem, lingkungan tempat beroperasi, dan faktor lainnya seperti faktor penyusutan lumen selama kurun

waktu tersebut.

Efisiensi:

Meskipun ada biaya dimuka untuk lampu LED yang besarnya 2-4 kali lebih dari harga sebagian besar

lampu berintensitas cahaya tinggi (HID), energi yang dikkonsumsi oleh LED besarnya separuh dari

energi lampu konvensional (atau kurang dari itu) dan lampu LED lebih tahan lama daripada lampu

konvensional sehingga terjadi penghematan yang besar. Armatur lampu LED tidak membutuhkan

konverter atau kapasitor, tetapi lampunya mengkonversi suplai voltase menjadi arus langsung

bervoltase rendah, dengan menggunakan suplai tenaga electronik yang kecil. Rata-rata biaya

pemeliharaan tahunan besarnya dua kali lebih rendah daripada biaya pemeliharaan lampu Merkuri atau

HPS (GIZ PAKLIM, 2012).

Dampak lingkungan:

Departemen Energi A.S (DOE) menggali dampak lingkungan dari LED yang dibandingkan dengan jenis

lampu incandescent dan CFL. Dengan ini proses produksi penerangan, barang mentah bekas, pilihan

daur ulang dan sumber energi yang dibutuhkan telah dipertimbangkan. Sebagai hasil seluruhnya, LED

yang dihasilkan saat ini memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah daripada lampu incandescent,

dan sedikit menguntungkan dari CFL. Dampak negatif utama dari lampu LED adalah pembuangan

limbah karena penyerap panas dari aluminium yang besar dari lampu itu. Diperkirakan dampak ini akan



12

berkurang karena peningkatan efisiensi dan upaya daur ulang dalam waktu dekat (Kinzey, B.R., Myer,

M.A., 2013).

Ringkasan kelebihan utama dan kelemahan LED

Kelebihan lampu LED:

Ukuran kecil (penyerap panas bisa besar ukurannya)

Secara fisik kuat

Harapan usia hidup panjang (dengan penanganan panas yang benar)

Mematikan/menyalakan lampu tidak berefek pada usia hidup, waktu naik sangat singkat

Tidak berisi merkuri

Operasional temperatur rendah ambient yang luar biasa

Efektivitas cahaya yang tinggi (LED berkembang pesat dan besarnya kisaran efektivitas

cahaya

Kemungkinan desain luminaire baru

Kemungkinan untuk mengubah warna

Tidak ada kedap kedip, nyala-mati atau suara berisik

Tidak radiasi panas optik

Kelemahan LED

Harga mahal

Aliran/paket cahaya yang rendah

CRI bisa rendah

Risiko cahaya silau karena output yang tinggi dengan ukuran lampu yang kecil

Perlu pengaturan panas (thermal)

Kurangnya standardisasi

Pencahayaan induksi magnetik

Waktu menyala lampu lampu-lampu bertekanan tinggi biasanya dibatas oleh abrasi elektroda.

Dimungkinkan menghindari karakteristik ini dengan memasukkan tenga listrik kedalam discharge

secara induksi atau kapasitatif. Sederhananya, penerangan induksi pada dasarnya merupakan lampu

fluorescent tanpa elektroda atau filament, yang sering kali menyebabkan bohlam lainnya cepat terbakar.

(US Department of Energy 2013 ). materi isian wadah discharge terdiri dari merkuri (amalgam) dan

krypton bertekanan rendah. Seperti lampu fluorescent, emisi primer (dalam UV-region) ditransformasi

dengan pelapisan fosfor phosphor menjadi radiasi yang terlihat (Halonen et al., p.105). Teknologi ini

sudah tidak baru. Nikola Tesla memperlihatkan lampu induksi pada akhir tahun 1890 yang sama

masanya dengan saingannya, Thomas Edison, yang berupaya meningkatkan bohlam lampu

incandescent di awal 1990, beberapa pabrikan lampu besar memperkenalkan lampu induksi ke pasar

(Departemen Energi AS, 2013).



13

Figure 3: Lampu jalan induksi

Departemen Energi AS, 2013

Efektivitas dan kematangan:

Pengalaman menggunakan penerangan induksi di Fasilitas Percontohan Isolasi Limbah (WIPP)

Departemen Energi AS dekat Carlsbad, New Mexico, telah memperlihatkan usia hidup saat digunakan.

Sistem penerangan induksi pertama WIPP dipasang pada tahun 1998, yang menggantikan lampu

sodium bertekanan tinggi (HPS). Lebih dari 10 tahun kemudian, tiga dari total 36 unit induksi yang asli

yang masih beroperasi setelah lebih dari 88.000 jam dengan bekerja selama 24/7 terus menerus.

Sistem tambahan dipasang pada 2002 dan tahun selanjutnya, baik didalam rumah maupun diluar rumah

dengan hasil yang luar biasa.

Karena itu, banyak unit lampu induksi memiliki usia hidup yang sangat panjang hingga 100.000 jam.

Agar dapat dibayangkan, sistem lampu induksi yang berlangsung selama 100.000 jam akan bertahan

selama 11 tahun dengan bekerja selama 24/7 terus menerus, dan 25 tahun jika dioperasikan 10 jam

per hari. Beberapa pabrikan hanya menaksir konverter merek selama 60.000 jam, meskipun lampu itu

bisa bertahan lebih lama (US Department of Energy 2013).

Efisiensi:

Usia hidup lampu yang panjang dan pemeliharaan sinar yang benar dapat dicapai dengan lampu-lampu

ini karena tidak ada elektroda. Pengoperasiannya hampir tanpa perlu perawatan komponen listriknya.

Tetapi biaya investasi jauh lebih tinggi daripada lampu HPS atau Merkuri. Sebuah kajian yangdilaksanakan Departemen Energi AS memperlihatkan biaya pemasangan dan peralatan dari lampu

induksi ada di kisaran lampu LED. Konsumsi energi untuk menghasilkan cahaya yang serupa

tampaknya lebih tinggi daripada LED (lihat DOE 2012, p. 15)

Dampak lingkungan:

Sebagai bohlam fluourescent standar, lampu induksi berisi sedikit merkuri, meskipun dalam bentuk

padat yang membuatnya tidak membahayakan jika pecah. Namun demikian, pembuangan bohlam

induksi harus dilakukan secara bertanggungjawan di saat lampu itu sudah tidak berfungsi karena

kandungan merkurinya. (US Department of Energy 2013).



14

Ringkasan kelebihan dan kelemahan utama dari lampu induksi:

Kelebihan lampu induksi:

Pengoperasiannya hampir tidak perlu perawatan

Sangat efektif – dalam banyak hal, 60+ or 70+ lumen per watt

Usia panjang

Indeks sesuaian cahaya (CRI) yang luar biasa, – 80+ dan dalam beberapa kasus 90+

Pilihan temperature warna putih hangat hingga putih sejuk (2.700 –6.500 K) e

Penyalaan dan restrike yang cepat

Tidak ada kelap kelip, nyala-mati, atau suara berisik

Beroperasi dengan suhu rendah

Kelemahan lampu induksi:

Harga mahal

Kefektivan luminare lebih rendah daripada LED

Konsumsi listrik lebih tinggi dari LED

Memuat merkuri

Kurang standardisasi

Perbandingan LED vs. Lampu induksi:

Tabel berikut ini membandingkan lampu LED dan lampu induksi sebagaimana digambarkan diatas

dengan pilihan teknologi lampu jalan khas lainnya.

Tabel 4: Pilihan teknologi armature (fixture) penerangan jalan

Teknologi Uap merkuri Uap sodium

bertekanan

tinggi

Induksi Keramik

baru

LED

Usia relatif tertua terbaru

Deskripsi Lebih tua,teknologi HIDsinar hitamyang sangatumum

Sumbercahaya HIDyang palingumum untuklampu jalan

Sumber cahayaputih denganelektroda sedikit,dapat beroperasilama

Teknologi HIDcahaya putih;armatur CMHbaru adalah>35 lebihefisien dariCMHsebelumnya

Sumber lampucahaya putihberbentuk padat danmengarah

Kelebihan Biaya awalrendah

Usia hiduplampulebih lama(~24rb jam)

Biaya awallebihrendah

Usia hiduplampulebih lama

Pengoperasian hampirbebasperawatan

Sangat efektif-dalam banyakkasus, 60+ or

• cahaya putih• usia hidup

lampupanjang(24-30rb jam)

Ukuran kecil(penyerap panasbisa berukuranbesar)

Secara fisik kuatsekali



15

Cahayaputih

Kegagalanlangsungtidak lazim

(~24rb jam)

Lampusangatefektif (70-150

lumens/watt)

70+ lumensper watt

Usia panjang

Indekssesuaianwarna (CRI

luar biasa —80+ dandalambeberapakasu 90+

Pilihantempteraturwarna putihhangat hinggaputih sejutk(2.700 –6.500K)

Penyalaandan restrikeyang cepat

Tidak adakedap kedip,nyala-mati,atau suaraberisik

Pengoperasian suhu rendah

• lampusangatefektif(~115lumens/

watt)

• Fixture/ar matursangatefektif

Harapan hiduppanjang (denganpenangananthermal yangbenar)

Mematikan/meny

alakan lamputidak berdampakpada usia, waktunaik sangatsingkat

Tidak memuatmerkuri

Pengoperasiansuhu ambientrendah yang luarbiasa

Cahaya yangsangat efektif(LED

berkembangcepat danefektivitas cahayaluas)

Kemungkinandesain luminaireyang baru

Dapat mengubahwarna

Tidak berkedap-kedip, tidaknyala/mati atauberisik

Tidak radiasipanas optik

Kelemahan Lampuyangkurangefektif (34-58 lumens/watt)

Efisiensiarmaturyang lebihrendah 8(~30%)

MemuatMerkuri

Low initialcost

Low CRI

ContainsMercury

Biaya awalyang tinggi

Lampu yangkurang efektif(36-64lumens/watt)

Memuatmerkuri

Hargamahal

LuminairekurangefektifdisbandingLED

Konsumsilistrik lebihtinggi dariLED

MemuatMerkuri

Kurangnyastandardisasi

Harga mahal

Aliran/paketcahaya yangrendah

CRI dapat rendah

Risiko cahayasilau karenaoutput tinggidengan lampuberukuran kecil

Perlupenangananthermal yangbenar

Kurangnyastandardisasi

Sumber: Tabel berdasar pada GIZ PAKLIM 2012, p.8



16

4. Rencana Implementasi Aksi NAMA Smart Street Lighting

4.1. Kerangka Kerja Lembaga

4.1.1 Kerangka Kerja Lembaga yang Ada

Pendirian lembaga penting untuk desain dan penyerahan aksi NAMA saat ini sedang dikembangkan di

Indonesia. Pilihan yang paling diminati dan dipertimbangkan saat ini adalah mendirikan sebuah panel

yang mereview dan menyetujui konsep dan proposal NAMA. Panel ini akan terdiri dari Dewan Nasional

Perubahan Iklim (DNPI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai

koordinator atas pelaksanaan RAN-GRK, serta perwakilan dari kementerian-kementerian terkait sektor

utama. Selama terkait masalah NAMA SSL, sejumlah kementerian kunci perlu dilibatkan.

Pelaksanaan NAMA SSL akan membutuhkan kepemimpinan dan koordinasi tingkat nasional, serta

pengelolaan aksi secara bersama di tingkat pemerintah propinsi dan kotamadya (kota). Hal ini

dikarenakan pemerintah /kotamadyalah yang bertanggungjawab terhadap pemasangan dan

pemeliharaan penerangan jalan di kawasan kotamadya, sementara pemerintah propinsi

bertanggungjawab di luar kota. Pemerintah Pusat bertanggungjawab atas penerangan jalan-jalan

nasional.

Para aktor utama yang diidentifikasi memiliki peran/tanggungjawab yang relevan terkait pelaksanaan

NAMA SSL dirangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5: Kerangka Kerja Lembaga untuk NAMA SSL

Lembaga Tanggungjawab/kepentingan

utama

Komentar

Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (KESDM)

Direktorat Jenderal Energi

Baru/Terbarukan dan

Konservasi Energi (EBTKE)

Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan

Bertanggungjawab atas kebijakan

dan langkah penghematan energi

termasuk standardisasi efisiensi

energi untuk penerangan jalan

(termasuk LED).

Pemilik dan pendukung NAMA SSL

dengan tanggungjawab koordinasi

utama untuk standardisasi efisiensi

energi.

Bertanggungjawab atas regulasi

meterisasi terkait PLN

MEMR akan mengkoordinir upaya-

upaya dari badan-badan utama

lainnya yang terlibat dalam

pelaksanaan, termasuk yang

bertanggungjawab atas

pembiayaan, pemeliharaan dan

pemasangan dan penetapan

standard kinerja. Secara logika,

EBTKE merupakan tempat bagi

unit pendukung teknis



17

BAPPENAS Koordinator menyeluruh atas

NAMA Indonesia dan badan yang

mengawasi ICCTF

Pemangku kepentingan utama

sebagai ICCTF dapat menjadi

saluran pembiayaan logis untuk

pembiayaan internasional untuk

mendukung NAMA SSLIndonesian Climate Change Trust

Fund (ICCTF)

Dana yang dibentuk untuk

membantu mencapai tujuan

Indonesia berpindah ke

perekonomian rendah karbon.

Mekanisme pembiayaan potensial

untuk pengelolaan dan penyaluran

dana-dana (NAMA yang didukung)

internasional.

Suntikan dana ke ICCTF dengan

gabungan sumber pembiayaan

dibutuhkan untuk memungkinkan

pelaksanaan NAMA.

Kementerian Keuangan

(Kemenkeu)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Badan Kebijakan Fiskal

Badan yang bertanggungjawab

untuk mengatur anggaran nasional,

termasuk pembiayaan untuk

sejumlah kegiatan mitigasi iklim.

Kemenkeu bertanggungjawab

untuk mengawasi Pusat Investasi

Pemerintah (PIP), yangmengelola

mekanisme pembiayaan utama

untuk NAMA SSL.

Unit dalam Kemenkeu yang

bertanggungjawab untuk

menetapkan arah

belanja/pengeluaran kebijakan

perubahan iklim.


sebagai pembiayaan dalam negeri

dibutuhkan untuk peningkatan

NAMA selama waktu ini. Pinjaman

PIP dapat digunakan sebagai satu

pilihan pembiayaan; pilihan lainnya

juga akan dipertimbangkan.

Mempertimbangkan pembuatan

dana bergulir untuk investasi

peningkatan efisiensi energi.

Kementerian Pekerjaan Umum

(PU)

Bertanggungjawab atas standar-

standar untuk investasi penerangan

jalan awal, pencahayaan pada

permukaan jalan, jarak minimum

tiang lampu dan usia lampu di jalan

nasional.

Relatif pemangku kepentingan

yang kecil

Kementerian Perindustrian

(Kemperind)

Bertanggungjawab atas standard-

standar produk penerangan/ lampu.


yntuk mengatur para produsen

dalam industry LED. Standar lampu

LCD untuk rumah tangga *(belum

untuk penerangan jalan) masih

sedang dirancang.

Kementerian Perhubungan

(Kemhub)

Bertanggungjawab atas standar

atas komponen-komponen yang

berbeda dari perlengkapan yang

tercakup dalam lampu jalan (seperti

tiang, soket, dll.).


untuk memastikan standard

kualitas luminaire dan

intensitas/besarannya di jalan

umum



18

Biaya pemasangan lampu

penerangan untuk jalan-jalan

nasional dibebankan pada

anggaran Kemenhub.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Memasok listrik; menagih dinas

penerangan kotamadya setempatuntuk penggunaan energi

penerangan jalan; mendapatkan

pajak penggunaan energi

penerangan jalan dari para

pelanggan; bertanggungjawab atas

pemasangan, kalibrasi dan

pencatatan meteran,


karena perannya menghitungmeteran dan kegiatan penagihan

yang terjadi saat ini. PLN meminta

pihak pemerintah kotamadya

untuk menanggung semua biaya

pemasangan meteran dan tidak

punya dorongan untuk pemberian

meteran, tetapi akan memproses

permohonan pemasangan

meteran dari pihak pemerintah

kotamadya. PLN saat ini

mendapat keuntungan dari

penagihan lump sum standar yang

cenderung mengakibatkan tagihan

yang jauh lebih tinggi dari

penggunaan sebenarnya.

Dinas penerangan umum

kotamadya (PJU)

Biasanya menjadi bagian dariDinas Pekerjaan Umum Daerag

(DPU) atau Dinas Kebersihan

dan Pertamanan (DKP)

Berdasarkan kerangka regulasi

Indonesia, penerangan jalan

kotamadya dibiayai oleh anggaran

kota5

. Pemerintah kotamadyabertanggungjawab atas

pemeliharaan seluruh penerangan

jalan, juga pada jalan nasional dan

propinsi di wilayah kotamadya

mereka

Punya dorongan untuk memasang

meteran dan penerangan yang

efisien sebagai cara mengurangi

tagihan energi, tetapi biasanyatidak mampu melakukannya tanpa

adanya kenaikan alokasi anggaran

mereka.

Perusahaan sektor swasta yang

memasok peralatan penerangan

jalan yang efisien

Seperti Osram, Fokus dan

Philips

Penyedia barang komersial

memberikan kontrak kepada PJU

daerah.

Anggota Asosiasi Industri Luminer

dan Kelistrikan Indonesia (AILKI)

Philips sudah menjual lebih dari

3000 lampu jalan LED di Indonesia;

Osram telah mengembangkan alat

penghitungan keuntungan finansial

bagi pemerintah kotamadya untuk

memperlihatkan periode

pengembalian modal.

Donor/badan pembiayaan

internasional

Tertarik menggunakan pembiayaan

iklim yang efektif dan efisien untuk

mendukung kegiatan mitigasi di

Indonesia

NAMA SSL diserahkan ke NAMA

Facility ini pada permintaan

penyerahan tahap pertama di bulan

5 Lihat Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006, ayat 1, Pasal 8-9; UU no 22 tahun 2009, Pasal 25, dan Peraturan Pemerintah

No. 32 tahun 2011 pasal 33.



19

Pemerintah Jerman dan Inggris

melalui NAMA Faci l i ty dan

sumber internasional yang

lainnya

September 2013, dan sumber

internasional lainnya

4.1.2 Tantangan bagi Kerangka Kerja Lembaga

Terdapat sedemikian besar tantangan didepan keberhasilan pelaksanaan NAMA SSL. Berdasarkan

riset yang dilaksanakan untuk penyiapan laporan ini, termasuk wawancara dengan para pemangku

kepentingan di tingkat nasional dan daerah antara bulan Juni dan November 2013, masalah-masalah

yang paling penting terkait kerangka kerja kelembagaan dapat dikelompokkan kedalam dua masalah

yang luas:

Koordinasi berbagai badan dan aktor

Menjawab soal struktur insentif terkait penagihan dan meterisasi

Koordinasi Multi Badan dan Aktor

Salah satu tantangan utama yang harus diatasi dalam pelaksanaan NAMA SSL adalah penggabungan

aksi-aksi oleh berbagai lembaga di tingkat nasional, propinsi dan kotamadya. Badan ditingkat nasional

memiliki NAMA SSL dan bertanggungjawab dalam hal koordinasinya adalah KESDM, sebagai otoritas

yang bertanggungjawab atas kebijakan dan langkah-langkah efisiensi energi. KESDM harus mendapat

dukungan dan mengkoordinasi upaya-upaya dari berbagai badan dan aktor lainnya untuk menghasilkan

pelaksanaan yang sukses. Permasalahan utama koordinasi yang diidentifikasi adalah seperti:

Penetapan standar oleh Kemperin – Apabila KESDM bertanggungjawab atas penetapan tingkat

efisiensi energi yang harus dipertimbangkan dalam standar-standar produk/ teknologi, maka

Kemperinlah yang bertanggungjawab atas penetapan standar kinerja bagi produk-produk baru secara

umum. Muncul kebutuhan untuk bekerjasama antara dua kementerian dengan KESDM yang berperan

sebagai pemilik aksi NAMA SSL. Mungkin 1-2 tahun dibutuhkan untuk penetapan standar baru untuk

lampu-lampu LED oleh Kemperin6. Karenanya, pilihan-pilihan alternatif dapat dipertimbangkan selama

fase percontohan, seperti menggunakan standard International Electrotechnical Commission (IEC)

untuk sementara.

Pembiayaan oleh Kemenkeu – KESDM akan berkoordinasi dengan Kemenkeu sebagai badan utama

yang bertanggungjawab atas pengaturan anggaran nasional. Satu pilihan utama untuk peningkatan aksi

NAMA SSL adalah dengan memberi kepada pemerintah propinsi dan kotamadya akses pinjaman lunak

lewat skema investasi PIP atau program sejenis yang diarahkan untuk kegiatan-kegiatan peningkatan

efisiensi energi. Hal ini mungkin juga mencakup model-model Kemitraan Publik-Swasta (KPS) dalam

membiayai penggantian lampu jalan, misalnya melalui bantuan pada Perusahaan Jasa Energi (ESCO).

6 Diskusi dengan Kemperin pada Juli 2013 mengindikasikan bahwa perkiraan jadwal penerbitan standar baru (dianggap bahwa

standar baru mengandung referensi yang diterbitkan oleh IEC, JIS, ASTM) adalah 9 bulan, dimana 6 bulannya adalah untuk

pertemuan teknis dan 3 bulannya untuk review final di BSN. Kemperin mengindikasikan lebih memilih untuk menunggu standarLED sampai standar IEC disepakati..



20

Dukungan dari BAPPENAS – KESDM membutuhkan dukungan dari BAPPENAS sebagai

administrator ICCTF, yang mungkin merupakan salah satu kanal pembiyaan utama untuk pembiayaan

iklim internasional dalam mendukung pelaksanaan NAMA. Selain itu, BAPPENAS bertanggungjawab

atas seluruh koordinasi NAMA, karena itu peran-peran/tanggungjawab harus ditetapkan secara lebih

jelas antara kedua badan tersebut yaitu KESDM dan BAPPENAS.

Koordinasi dengan pemerintah tingkat propinsi dan kotamadya – pemerintah tingkat propinsi dan

kotamadya yang terlibat perlu dipicu untuk bertindak sesuai berbagai tingkatan termasuk keuangan,

teknis dan legislatif. Koordinasi menyeluruh NAMA SSL adalah tanggungjawab dari Unit Pendukung

Teknis (TSU) yang akan dibentuk didalam lingkungan KESDM. Pemerintah propinsi akan langsung

bertanggungjawab atas pemasangan dan pemeliharaan kawasan non-perkotaan yang dicakup oleh

NAMA, sementara pemerintah kotamadya akan bertanggungjawab atas kawasan perkotaan didalam

setiap propinsi. Perundangan yang khusus perlu disahkan oleh pemerintah propinsi atau kotamadya

untuk memungkinkan pelaksanaan, mengalokasi anggaran untuk kegiatan investasi SSL dan untukpengaturan pembiayaan tertentu (misalnya untuk pengembalian pinjaman PIP). Dari perspektif

pembiayaan, aliran dana antara pemerintah pusat, propinsi dan kotamadya perlu dikoordinir oleh

Kemenkeu, sebagai badan yang bertanggungjawab atas masalah keuangan nasional. Mekanisme

koordinasi pendanaan hibah untuk perubahan iklim (termasuk jumlah bantuan keuangan untuk

pemerintah daerah) sedang disusun oleh Kemenkeu. Saat ini pula, beragam sumber pendanaan dan

mekanisme penyaluran yang ada bagi para pemangku kepentingan untuk aksi perubahan iklim

belumlah terkoordinirsesuai dengan mekanisme keuangan nasional. (Kemenkeu, 2012a). Integrasi

dengan kegiatan tingkat propinsi merupakan pertimbangan utama, terutama jika terkait dengan

memperoleh akses untuk pembiayaan.

Koordinasi dengan dinas penerangan jalan umum daerah di kotamadya (PJU) – Karena NAMA

SSL pertama-tama akan dipusatkan di kota-kota percontohan, penting juga diperhatikan agar unit Dinas

Penerangan Jalan Umum di kota-kota yang dipilih untuk ikut serta dalam aksi NAMA SSL memiliki

kapasitas untuk melaksanakan dan menerima dukungan yang diperlukan dari TSU. PJU ini akan

bertanggungjawab untuk penggantian teknologi penerangan, dan, bilamana relevan, bernegosiasi

dengan PLN terkait pemasangan meteran dan restrukturisasi sistem pembayaran tagihan. Pemerintah

kotamadya setempat juga penting pada tahapan MRV ini, danakan membutuhkan banyak dukungan

peningkatan kapasitas untuk hal ini.

Koordinasi dengan sektor swasta – pihak swasta yang terlibat, terutama produsen/pemasok lampu

seperti Osram, Fokus dan Philips dan mungkin juga penyedia jasa ESCO, harus mengakses pasar ini.

KESDM akan bertanggungjawab memastikan bahwa halangan-halangan yang mungkin muncul dapat

ditangani – misalnya saat berkoordinasi dengan pemeirntah tingkat daerah apabila negosiasi seputar

penyediaan teknologi lampu hemat ditunda karena masalah regulasi ditingkat nasional.



21

Menangani masalah struktur insentif terkait penagihan dan meterisasi

Meterisasi listrik untuk lampu jalan merupakan faktor penting bagi keberhasilan SSL. Berbagai kota di

Indonesia termasuk didalamnya Yogyakarta, Makassar, Malang dan lainnya sudah berada di jalur

pemasangan meteran. Meskipun pemerintah kotamadya ini memiliki dorongan yang kuat untuk

memasang meteran, karena membantu mengurangi biaya, mereka sering tidak mampu melakukannya

sendiri, dan kemajuaannya berjalan lambat hingga hari ini. PLN, yang membebani kota-kota ini atas

konsumsi energi dari lampu jalan mereka setiap bulannya, hampir tidak memiliki dorongan untuk

membantu memfasilitasi perubahan yang lebih cepat ke penggunaan meteran karena kemungkinan

adanya pembebanan lebih yang saat ini terjadi karena tidak adanya meterisasi (ini dibahas secara rinci

Bagian 4.2). Praktik penagihan lump sum yang terjadi saat ini menghasilkan tagihan hingga 30-50%

lebih tinggi dari pemakaian sebenarnya. Situasi ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk

pendekatan yang digunakan PLN dan pemberian distribusi jaringan listrik yang illegal. Dari sudut

pandang keamanan pasokan, PLN sebenarnya memiliki dorongan untuk mencegah pencurian tersebut,

tetapi perubahan yang luas kearah meterisasi hampir pasti berdampak pada pendapatan yang diterima

oleh pemerintah daerah untuk penerangan jalan.

PLN umumnya menerima permintaan meterisasi dari kotamadya, tetapi meminta mereka untuk

menanggung penuh biaya pemasangan yang bernilai sekitar Rp.20 juta (sekitar 1780 Dollar AS) untuk

setiap 3 tahap meteran, yang melayani hingga 20 lampu. PLN harus menyediakan alat meteran tersebut

yang sebenarnya hanya seharga sekitar Rp.1 juta per unit (88 Dollar AS). Permintaan meterisasi harus

diajukan oleh pemerintah kotamadya ke kantor PLN daerah. Lalu PLN akan mengajukan sejumlah

meteran yang harus dipasang dan menegosiasi pemasangan lainnya. PLN juga mengkalibrasi

meteran-meteran tersebut dan bertanggungjawab mengecek meteran.

Struktur pembayaran tersebut dan pemisahan tanggungjawab menciptakan potensi disintensif di sisi

PLN untuk secara aktif mendukung peluasan penggunaan meteran. Dalam perkembangan terbaru, PLN

akan menghabiskan 1 juta Dollar AS dengan dana tambahan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk

percontohan lampu jalan LED di Surabaya dan Denpasar, yang akan dilaksanakan sejak 2014.

Untuk menjawab masalah-masalah ini, diperlukan komitmen politik tingkat tinggi untuk memperbaiki

struktur insentif, memprioritaskan meterisasi dan struktur tanggungjawab yang jelas dalam pelaksanaan

NAMA SSL. Pelaksanaan ini menuntut koordinasi aktif oleh pemilik NAMA, KESDM, untuk meastikan

bahwa semua aktor memainkan peran mereka.

4.1.3 Pendirian unit pendukung teknis (TSU)

Direkomendasikan bahwa Unit Pendukung Teknis (TSU) didalam lembaga koordinasi, seperti ETBKE,

dilingkungan KESDM, harus dibentuk untuk memfasilitasi pelaksanaan NAMA SSL dan mengkoordinir

kegiatan-kegiatan dari semua badan yang terlibat. Bagian dari komponen pendanaan hibah

internasional akan ditujukan untuk kepentingan bantuan teknis (TA) bagi berbagai aktor yang terlibat

didalam pelaksanaan NAMA. Dengan bantuan dari GIZ, pendanaan TAA diusulkan untuk kepentingan



22

ini. TSU akan menjadi lembaga utama yang bertanggungjawab mengkoordinasi berbagai lembaga yang

terlibat, dan memberikan bantuan teknis/kegiatan peningkatan kapasitas bilamana diperlukan.

Fungsi-fungsi utama Bantuan Teknis dari TSU mencakup:

Saran kebijakan untuk reformasi kebijakan pajak penerangan jalan, regulasi penentuan harga dan

kebijakan terjakit, termasuk prioritas meterisasi listrik.

Memberikan bantuan teknis pada pemerintah propinsi dan/atau kotamadya dalam penerapan

pembiayaan dari badan-badan pemerintah pusat termasuk PIP.

Saran teknis sebagai masukan untuk formulasi standar efisiensi energi nasional untuk produk

penerangan jalan.

Peningkatan kesadaran di tingkat kota dan propinsi, terutama selama fase scaling-up NAMA SSL

(termasuk kontrak dengan ESCO, perancangan dan pelaksanaan).

Dukungan teknis untuk pemasangan, pemeliharaan dan MRV atas sistem penerangan jalan pintardi kotamadya.

Tinjauan mengenai kegiatan dari TSU selama aksi NAMA dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1: Uraian Unit Pendukung Teknis NAMA SSL didalam KESD

Tujuan

keseluruha

n

Mengkoordinasi aktor/badan yang terlibat dalam pelaksanaan NAMA SSL di

tingkat nasional, propinsi dan kotamadya

Memberikan bantuan teknis terkait masalah kebijakan, pembiayaan dan isu

teknis untuk mendukung pelaksanaan NAMA secara efektif dan efisien

Fungsi Fase I: Fase percontohan (2014 – pertengahan 2015)

Tingkat Nasion al

Memberikan bantuan dan saran teknis kepada kementerian terkait (Kemenperin

atau KESDM) untuk penentuan kinerja efisiensi energi dan standar keselamatan

untuk produk penerangan yang efisien tingkat nasional.

Akreditasi badan auditor dan pelatihan yang memungkinkan kapasitas teknis

memadai untuk pemasangan dan pemantauan teknologi penerangan jalan.

Memberikan saran kebijakan pada KESDM terkait isu kebijakan prioritas termasuk

meterisasi listrik dan kerangka regulasi yang memungkinkankota mengontrak

ESCO.

Formulasi pilihan-pilihan reformasi kebijakan untuk perluasan penerangan jalan

pintar secara lebih efisien, termasuk: reformasi kebijakan perpajakan ditingkat kota

dan regulasi penentuan harga listrik melalui pengurangan subsidi (misalnya

memasukkan penentuan harga yang lebih mencerminkan biaya).

Berinteraksi dengan PIP untuk membantu mengurangi sumbatan/ merampingkan

prosedur untuk permohonan pinjaman. Hal ini mencakup masalah-masalah seperti



23

kelayakan kotamadya untuk mendapat kredit dan persyaratan regulasi terkait

pengembalian pinjaman.

Menetapkan dan menjaga database monitoring yang dibutuhkan untuk MRV emisi.

Tingkat propinsi / /kotamadya

Menyediakan informasi melalui kampanye penyadaran mengenai manfaat

penerangan jalan pintar dan meterisasi bagi pemerintah tingkat kota dan propinsi.

Memberikan edukasi dan pelatihan bagi pemerintah kotamadya/ propinsi

mengenai prosedur pemasangan dan pemeliharaan yang benar dan MRV atas

kegiatan penerangan jalan pintar (termasuk pengukuran yang dibutuhkan untuk

memantau pengurangan emisi).

Memberikan bantuan teknis bagi pemerintah tingkat propinsi dan/atau kotamadya

dalam penerapan pembiayaan penggantian lampu sesuai dengan SSL. Awalnya,akan difokuskan pada dua pilihan pembiayaan pokok:

1. Peningkatan kapasitas untuk membantu pemerintah daerah mengakses

pembiayaan hibah yang disalurkan melalui ICCTF bilamana mengurusi

bantuan NAMA internasional.

2. Membantu pemerintah daerah dalam mengakses pinjaman lunak yang

diurus oleh PIP.

membantu PJU dalam melaksanakan audit atas lampu jalan terpasang- dukungan

ini sudah diberikan oleh KESDM dan dapat diperluas. Contoh, membantu kota

dalam bernegosiasi dengan PLN atau dalam merancang survei.

Peningkatan kesadaran dan promosi model ESCO, termasuk desain pengaturan

kontrak, yang berhubungan dengan regulasi nasional mengenai tender/kontrak,

dan pelaksanaan pembiayaan ESCO yang berhasil.

Fase II: Fase Peningkatan (pertengahan 2015 – 2016)

Tingkat Nasional

Mendukung KESDM dalam pelaksanaan pilihan reformasi kebijakan yang

diidentifikasi dalam Fase I.

Menjajaki pilihan-pilihan pembiayaan jangka panjang seperti fasilitar yang

dikhususkan untuk menarget pinjaman efisiensi energi yang dikelola oleh

pemerintah pusat (misalnya Kemenkeu).

Interaksi yang masih berjalan dengan badan-badan yang bertanggungjawab atas

standar (Kemperin, KESDM).

Peningkatan interaksi yang berjalan dengan badan-badan dalam pembiayaan,

terutama PIP/Kemenkeu, karena penggunaan pinjaman lunak dianggap bakal



24

memainkan peranan yang besar untuk mendukung kota-kota yang ingin

bergabung dalam aksi NAMA ini.

Memungkinkan penggunaan kontrak ESCO dengan memberi ijin/mengakreditasi

ESCO untuk memberi rasa percaya yang lebih besar pada pemerintah daerah

dalam kehandalan/kualitas layanan mereka.

Pemeliharaan dan peningkatan yang berjalan atas database pemantauan,

termasuk untuk pelaporan kemajuan NAMA ditingkat nasional/internasional.

Tingkat kotamadya/ Propinsi

Perluasan peningkatan kesadaran akan manfaat NAMA SSL di tingkat kota dan

propinsi untuk meningkatkan penggunaan (terutama kota-kota diluar Jawa).

Bantuan teknis termasuk pelatihan pada PJU pemerintah daerah tentang prosedur

pemeliharaan dan MRV. Dukungan pemecahan masalah bagi kota-kota yang telah ikut dalam NAMA SSL

di tahap pertama, misalnya, menangani pengurusan ESCO atau masalah MRV.

Memfasilitasi pembiayaan ESCO di 1-2 kota dengan membantu pemerintah

daerah dalam mengembangkan perundangan yang diperlukan untuk mengadakan

kontrak, penyiapan dokumen tender, dan sebagainya.

Membantu pemerintah kotamadya/ propinsi tambahan lainnya dalam mengajukan

permohonan pinjaman PIP.

Fase III: Fase Transformasi (2017 – 2019)

Tingkat nasional

Membantu KESDM dalam pelaksanaan pilihan reformasi kebijakan sebagaimana

diidentifikasi pada Fase II.

Pengembangan pilihan-pilihan dan rencana anggaran untuk fungsi-fungsi jangka

panjang TSU setelah pelaksanaan NAMA SSL. Satu pilihannya adalah

mengadopsi fokus Efisiensi Energi (EE) yang lebih luas sebagai suatu Badan

Efisiensi Energi Indonesia (serupa dengan BEE India (Badan Efisiensi EnergiIndia)).

Berkoordinasi dengan badan-badan ditingkat pemerintah pusat yang terlibat dalam

pembiayaan SSL.

Memelihara database pemantauan termasuk untuk pelaporan NAMA di tingkat

nasional dan internasional.

Tingkat kotamadya/propinsi

Bantuan yang berjalan untuk kota-kota yang terlibat dalam NAMA SSL sejak Fase

II, termasuk untuk kota-kota baru yang bergabung di Fase III.



25

Gambar 4 dibawah ini memperlihatkan gambaran usulan struktur TSU. Rincian lebih lanjut dari setiap

fungsi disampaikan dalam bagian-bagian berikut ini, khususnya terkait dengan perannya dalam MRV

dan peningkatan kapasitas dan penyadaran.

Mempromosikan manfaatnya untuk memperluas cakupan secara nasional.

Dukungan yang berjalan bagi kota-kota yang bersiap mengajukan permohonan

pembiayaan ketika masuk dalam urusan ESCO.

Kebutuhan

Staf

Setidaknya staf berikut ini akan dibutuhkan dalam Fase I-II dari NAMA ini:

Manajer/koordinator umum: manajer senior, berpengalaman mengkoordinir

proyek-proyek besar yang melibatkan banyak badan; pengalaman internasional

dan idealnya ahli dalam efisiensi energi.

Koordinator keuangan: Berlatar belakang keuangan, bertanggungjawab untuk

berinteraksi langsung dengan ICCTF/BAPPENAS, PIP/Kemenkeu dan staf

anggaran kotamadya/propinsi; membantu pemerintah daerah dalam hal prosedur

permohonan dan mengawal upaya peningkatan kapasitas.

Koordinator teknis: berlatar belakang teknik; bertanggungjawab untukberhubungan dengan Kemperin terkait standardisasi, membantu dinas PJU

pemerintah daerah pada pemasangan dan MRV, termasuk mengawal

penyusunan program pelatihan, dan bertanggungjawab untuk berhubungan

dengan PLN terkait masalah meterisasi.

Staf pendukung teknis: hingga tiga staf pendukung yang bertanggungjawab pada

pelaksanaan kursus pelatihan mengenai pemasangan, pemeliharaan dan MRV.

Staf administrasi: hingga dua staf administrasi dan kantor untuk mengurusi

database, menyelenggarakan lokakarya, rapat, korespondensi informasi, webinar,

briefing daerah dan kegiatan peningkatan kesadaran dan membantu tim

manajerial/keuangan/ teknis dalam kerjanya.

Perkiraan

anggaran

Total perkiraan anggaran sebesar 5,5 juta EUR yang tersebar pada periode

pelaksanaan 2014-2019, yang mencakup gaji, biaya operasional, dan biaya eksternal

lainnya.

Pilihan

pembiayaan

Komponen bantuan teknis hibah NAMA Facility yang disalurkan dan dikelola melalui

GIZ yang bertindak sebagai badan pelaksana. Di akhir fase transformasi (akhir 2019)

akan ditentukan suatu alternatif pendekatan pendanaan.



26

Gambar 4: Struktur organisasi Unit Pendukung Teknis (TSU) dalam KESDM

4.2. Kebijakan Penetapan Harga dan Peraturan

Bagian ini membahas secara singkat kerangka regulasi yang berlaku terkait dengan penetapan harga

listrik yang digunakan oleh lampu jalan, mekanisme untuk memulihkan biaya-biaya terkait dari

masyarakat dan kerangka kebijakan terkait. Tujuannnya untuk mengidentifikasi reformasi kebijakan

yang dapt membantu memberi merangsang pemerintah propinsi dan ktamadya untuk berpindah ke

teknologi penerangan yang lebih efisien.

4.2.1 Kajian atas kebijakan penetapan dan regulasi harga

Saat ini terdapat banyak kendala untuk peningkatan efisiensi penerangan jalan yang muncul dari cara

penentuan harga listrik dan pemulihan biaya yang dibuat. Pertama-tama, seperti telah disebutkan

sebelumnya, dengan tidak adanya meterisasi atas lampu jalan di banyak kota di Indonesia, tingkat

konsumsi hanya diperkirakan dan ditagih oleh PLN berdasar lump sum. Jika ada meterisasi pada

sebagian lampu jalan, maka pemerintah daerah menerima tagihan dari PLN yang mencakup komponen

yang berdasar pada data meteran dan komponen perkiraan berdasar lump-sum. Perkiraan ini dilakukan

dengan menggunakan seperangkat asumsi konservatif termasuk 375 jam per bulan dari jam

operasional dan nilai tenaga listrik yang disesuaikan berdasarkan spesifikasi teknis dari teknologi

pencahayaan, yang mengakibatkan konsumsi yang mungkin tertinggi yang dihitung untuk banyak

sambungan yang ditanggung. Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2002 mengatur perumusan untuk

menentukan tenaga listrik efektif (VA) dari pembayaran lump-sum yang mengakibatkan nilai minimum

yang dibebankan sebesar dua kali dari nilai tenaga listrik yang terpasang seperti terlihat di Tabel

dibawah ini.

Tabel 7: Nilai tenaga listrik efektif dari lampu penerangan jalan

A. Lampu Pelepasan Gas (Gas Discharge Lamps)

Advis Kebijakan/Pengelolaan

Unit Teknis

Pembiayaan

Standar

TA untuk LGU

MRV

UnitAdministrasi

Pembiayaan(TA)

IT

Pengelolaan

pengetahuan

Unit Promosi



27

No Nilai Tenaga

Listrik Lampu

Tenaga listrik efektif

(KVA)

1 10 - 50 100

2 51 - 100 200

3 101 – 250 500

4 251 - 500 1000

B. Lampu Tungsram (Incandescent Lamps)

No Lamp Power Rate Effective Power (KVA)

1 25 - 50 50

2 51 - 100 100

3 101 – 200 200

4 201 - 300 300

5 301 - 400 400

6 401 - 500 500

7 501 - 600 600

8 601 - 700 700

9 701 - 800 800

10 801 - 900 900

11 901 - 1000 1000

Jumlah pasti dari lampu-lampu yang tersambung ke jaringan distribusi PLN sangatlah tidak pasti di

banyak kota di Indonesia karena praktik penyambungan listrik yang illegal oleh pemukim (rumah tangga

dan kalangan usaha. Contohnya, di satu kota di Jawa, yaitu Surakarta, pembahasan dengan dinas PJU

memperlihatkan bahwa dari perkiraan 17.360 lampu, total sekitar around 40% darinya kemungkinan

adalah sambungan ilegal7. Audit menyeluruh atas jumlah lampu pernah dilakukan pada 2007. Dinas

PJU memperkirakan sambungan illegal semakin bertambah sejak saat itu, tetapi tidak tahu berapa

banyak. PLN menagih kota tersebut berdasarkan jumlah total sambungan dari audit 2007 (termasuk

sambungan ilegal). Kota Surakarta telah menerapkan meterisasi yang mencakup sekitar 30% dari

semua penerangan jalan, tetapi ini hanya mencerminkan 16% dari tagihan listrik penerangan jalannya-

sementara sisa (84%) dari tagihannya didasarkan pada pendekatan lump sum. Pendapatan pajak telah

meningkat karena pertumbuhan penduduk, tetapi hampir tidak menyamai pertumbuhan tagihan listrik;

keduanya diharapkan mencapai sekitar Rp.30 milyar pada 2013, tanpa adanya ruang menaikkan

pajaknya yang sudah ditetapkan hanya dibawah batas maksimal sebesar 9%8. Itulah, pajaknya hanya

7 Dua aspek terkait sambungan illegal adalah: pertama, dimana orang memasang lampu tanpa memberitahu dinas PJU sehingga

lampu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh dinas PJU, dan kedua, sambungan teknis tidak memenuhi standar (tipe kabel,

tipe lampu)

8 Wawancara dengan Dinas PJU Surakarta pada Agustus 2013.



28

menutupi konsumsi, dengan adanya pemasangan baru, pemeliharaan dan berbagai program

penggantian yang harus dibiayai dengan cara-cara lain.

Kedua, ketidak terhubungnya antara pendapatan pajak dan pengeluaran penerangan jalan lewat dinas

PJU tidak mendorong investasi pada teknologi yang lebih mahal dan canggih. Pajak penerangan jalan

ditetapkan oleh undang-undang nasional (UU) 28/2009 (ayat 55-56) dan nilainya dapat ditentukan oleh

DPRP kota melalui peraturan daerah (Perda). Peraturan ini berisi ketentuan yang membatasi tingkatan:

hingga maksimum 10% untuk rumah tangga biasa, pelanggan usaha, hingga maksimum 3% jika listrik

digunakan oleh industri-industri tertentu termasuk pertambangan dan sektor minyak dan gas, atau

dihasilkan dari sumber-sumber lainnya (biasanya PLN), dan hingga maksimum 1,5% jika penggunanya

adalah pengguna listrik yang pasti memakai. Tabel dibawah ini memberikan ringkasan tingkat pajak

yang dibebankan oleh sejumlah daerah/kota yang berbeda-beda. Seperti dapat dilihat, sebagian besar

kota di

Tabel 8 sudah pada atau mendekati tingkat pajak paling maksimum (10%). Nilai uang sebenarnya

didapatkan dari pengguna akhir oleh PLN atas nama pemerintah kota. PLN kemudian mentransfer

uang tagihan tersebut ke pemerintah kota.

Tabel 8: Uraian pajak penerangan jalan untuk beberapa kota terpilih di Indonesia

Kota Nilai pajak pada konsumsi energi

penerangan jalan

(catatan: nilai untuk pelanggan biasa diluar dari

industri terbatas dan pengguna listrik yang pasti

menggunakan)

Sumber

Yogjakarta 8% Perda No. 1 /2011

Pekalongan 9% Perda No. 5 / 2011

Surakarta 9% Perda No. 4 / 2011

Probolinggo 10% Perda No. 2 / 2011

Blitar 10% Perda No. 7 / 2011

Malang 7% Perda No. 16 / 2010

Semarang 5-9% (perbedaan kategori pengguna) Perda No. 7 / 2011

Salatiga 9% Perda No. 11 / 2011

Medan 7.5% rumah tangga; 10% kalangan usaha Perda No. 16/ 2011

Makassar 10% Perda No. 3/ 2010

Mojokerto 10% Perda No. 12 / 2010

Karena pajak tersebut dipungut untuk kepentingan pembiayaan layanan penerangan jalan, masyarakat

merasa berhak memiliki lampu secara langsung diluar rumah dan tempat usaha mereka. Inilah salah

satu pendorong utama terjadinya sambungan ilegal. Namun, karena pajak tersebut tidak terkait dengan

konsumsi listrik sebenarnya dari lampu penerangan jalan, termasuk dari sambungan illegal, hal tersebuttidak berdampak pada konsumsi listrik. Selain itu, karena penerimaannya mengalir masuk kedalam



29

anggaran (umum) gabungan pemerintah, maka dinas PJU kota tidak dapat secara langsung

mengaitkan penerimaan pajak kepada kebutuhan investasi penerangan yang hemat energi. Bahkan

pada kota-kota yang telah mencapai pemasangan meteran secara penuh dan memiliki pendapatan

pajak yang memadai untuk menutup konsumsi energi penerangan jalan, seperti Yogyakarta, dinas

PJUnya masih mengandalkan pada alokasi anggaran dari pemerintah kota dan lembaga legislatif untuk

menutupi biaya-biayanya. Maka, menaikkan pajak tersebut tidak serta merta berarti bahwa dinas PJU

akan menerima dana tambahan yang dapat digunakan untuk program penggantian LED, misalnya.

Selain itu, karena sebagian besar kota sudah mencapai batas pajak sebesar 10%, atau mendekati batas

tersebut, hal itu bukanlah pengungkit atas kebijakan yang ada demi meningkatkan pembiayaan untuk

peningkatan efisiensi energi. Bahkan meski secara teoritis dimungkinkan, maka secara umum hal ini

tidak dianggap sebagai kemungkinan pilihan, sebagaimana dibahas dibawah ini.

Diagram dibawah ini (Gambar 5) menggambarkan mekanisme pemulihan biaya dan pembayaran yang

saat ini terjadi di kota-kota di Indonesia.

Gambar 5: Mekanisme pemulihan biaya dan pembayaran listrik penerangan jalan

Ketiga, harga listrik di Indonesia disubsidi umumnya, sehingga PLN tidak dapt memulihkan seluruh

biaya pasokannya dari tagihan-tagihan kepada konsumen; hal ini menimbulkan disinsentif untuk

PLN

PJU

Penerangan

jalan yg diberi

meteran

Penerangan jalan

yang tidak pakai

meteran

Rumah tangga membayar pajak penerangan jalan ke

PLN berdasar % dari tagihan keseluruhan

A Konsumsi

berdasar pd dan

ditagih berdasar

data meteran

B Konsumsi yg

diperkirakan oleh PLN

dan ditagih sbg lump-

sum

PJU bayar tagihan

bulanan ke PLN

PLN transfer penerimaan

pajak ke pemerintah kota

Pemerintah

Budget

dialokasikan untuk

pemasangan danpemeliharaan

penerangan jalan



30

menjauh dari mekanisme pembayaran yang berlaku sekarang untuk penerangan jalan. Secara

nasional, biaya rata-rata tenaga listrik yang dihasilkan PLN pada 2010 adalah Rp.1089/kWh (10,03 sen

AS/kWh), sementara itu hanya menutup sekitar Rp.693/kWh (6,57 sen AS/kWh)9. Bahkan di Jawa-Bali

dimana harga lebih mencerminkan biaya pembangkitan daripada ditempat lain di Indonesia (dimana

rata-rata biaya pembangkit lebih tinggi) ada kebutuhan untuk mendapat subsidi pemerintah bagi

operasional PLN (Bank Dunia, 2005). Jika penentuan harga listrik yang mencerminkan biaya

diperkenalkan, sedikit saja alasan bagi PLN untuk menolak berpindah ke penentuan harga konsumsi

penerangan jalan yang lebih mencerminkan biaya, yang cenderung melebihkan perkiraan konsumsi,

karena operasionalnya akan didanai oleh pendapatan yang diterima dari pelanggannya. Saat ini, pada

dasarnya banyak kota di Indonesia dikenakan tagihan lebih atas konsumsi penerangan jalan dan ini

membantu mengganti kerugian PLN didalam sistem ini.

Menaikkan tarif listrik akan mendorong investasi pada teknologi yang lebih efisien di sisi pemerintah

kotamadya/ propinsi dan menghasilkan penerimaan pajak dari masyarakat untuk membantu membiayai

hal ini. Dari sudut pandang PLN, peningkatan efisiensi energi pada penerangan jalan akan meringankan

keterbatasan kapasitas, terutama selama masa-masa sibuk.

4.2.2 Pilihan yang tersedia untuk reformasi kebijakan dan regulasi

Untuk mengatasi halangan-halangan diatas, terdapat sejumlah pilihan kebijakan/reformasi regulasi

yang dapat dipertimbangkan lebih jauh. Hal tersebut dibahas secara singkat dibawah ini.

Mereformasi nilai pajak penerangan jalan

Apabila peraturan mengizinkan tingkat pajak yang lebih tinggi, pemerintah kotamadya atau propinsi

dapat diarahkan (misalnya oleh keputusan presiden), untuk meningkatkan pajak penerangan jalan

mereka sebagai cara membiayai penggunaan LED. Namun terdapat sejumlah masalah dengan

pendekatan ini. Pertama, ini secara mendasar akan menyebabkan pemerintah pusat membebankan

biaya ini kepada pelanggan. Pemerintah daerah akan terpaksa berhubungan dengan dampak buruk

politis yang akan terjadi dari hal ini dan banyak orang akan menentangnya sebagai sebuah pilihan.

Selain itu, terdapat tantangan praktis menentukan pendekatan yang selaras secara nasional karena

kota-kota dan daerah sudah membebankan nilai pajak dan memiliki kondisi keamanan yang berbeda

(beberapa mampu membiayai sendiri kegiatan penerangan jalan mereka, sementara lainnyamengalami deficit akibat sejumlah sambungan illegal dan penagihan berdasar lump sum).

Jika berbasis sukarela, beberapa pemerintah kota dapat menetapkan bahwa kenaikan pajak

merupakan pilihan yang layak jika mereka tidak mencapai batas maksimum. Contohnya, pembahasan

di Malang mengindikasikan hal ini dapat menjadi pilihan: saat ini pajak 7% ditagih dari pelanggan, yang

akan dinaikkan menjadi 10% untuk membantu membiayai kegiatan penerangan jalan. Tetapi terdapat

pertimbangan-pertimbangan berbeda yang dihadapi kota manakala membuat penentuan ini. Pertama,

9 http://www.pln.co.id/sulselrabar/?p=799

http://www.pln.co.id/sulselrabar/?p=799






31

pemakaian tersebut akan bersaing dengan alternatif penggunaan pendapatan pajak seperti defisit

anggaran dan investasi infrastruktur lainnya. PJU masih harus berjuang untuk peningkatan alokasi

anggaran karena tidak ada jaminan atas pendapatan pajak yang dipakai untuk tujuan khusus. Kedua,

kenaikan pajak secara politis tidaklah populer dimata masyarakat. Akhirnya, dari perspektif keadilan,

juga menjadi tanda tanya bagi pelanggan mengapa dipaksa membiayai pemakaian LED sementara

penghematan biaya yang dikaitkan dengan hal tersebut mengalir ke pemerintah daerah, kecuali jika

keuntungannya mungkin didistribusikan kembali.

Mereformasi pendekatan yang digunakan PLN untuk menghitung pemakaian berdasar lump-sum

Pembahasan dengan dinas PJU kota mengindikasikan bahwa tidak adanya proses yang transparan

untuk mengubah cara perhitungan penggunaan energi oleh PLN setelah penerangan jalan yang efisien

energi ini dipasang. Jika satu PJU kota mengganti serangkaian lampu yang tidak hemat dengan

teknologi yang lebih efisien, diharapkan PLN akan mempertimbangkan akibat penghematan listrik saat

menghitung tagihan per bulan. Tetapi sistem pembayaran lump sum yang berlaku tidak membedakan

antara jenis-jenis lampu yang berbeda dan efisiensi lampu tersebut- harga yang sama secara efektif

dibebankan untuk lampu 400W sama seperti untuk lampu 1000W (GIZ PAKLIM, 2012). Konsumsi

energi juga didasarkan pada nilai rata, yang tidak efektif pada penggunaan masa sibuk, karena tingkat

meterisasi yang relatif rendah di sebagian besar kota hingga saat ini. Karena saatnya bergerak menuju

ke penggunaan meteran secara penuh, sebuah kota berharap bahwa tagihan bulanan akan diubah dari

praktik tagihan lump sum menjadi tagihan yang sepenuhnya berdasarkan data meteran.

Bukti anekdot yang terkumpul saat diskusi dengan kantor PJU kota menyiratkan bahwa skenario

umumnya adalah bahwa PJU kota harus melakukan pendekatan pada PLN dan menegosiasikan

peralihan ini melalui proses yang agak tidak transparan yang membutuhkan waktu dan diplomasi yang

seksama. Jumlah dan jenis penerangan jalan yang terpasang perlu divalidasi oleh PLN sebelum

mengubah cara dimana konsumsilah yang dihitung. Di beberapa kota, terjadi perdebatan antara PJU

dan PLN terkait jumlah sambungan. Sebelum perundingan dan validasi ini diselesaikan, kemungkinkan

tagihan bulanan dari PLN masih akan tetap sama seperti sebelum penggantian ke lampu yang hemat

ini. Karena itu, turunlah semangat PJU untuk berinvestasi pada teknologi yang lebih mahal dan efisien

karena tidak ada kepastikan apakah dan bilamana keuntungan-keuntungan tersebut akan dipetik.

Diskusi dengan PLN pusat pada saat persiapan laporan ini mengindikasikan adanya kemauan untuk

mengimplementasikan meterisasi, dan adanya komitmen untuk menanggapi permintaan kota untuk

instalasi meteran. Dialog yang lebih terbuka antara pemda dengan PLN dapat memberikan solusi untuk

isu meterisasi dan tagihan. Dalam hal ini, diperlukan adanya kepemimpinan dari pejabat PLN di pusat

untuk memastikan bahwa PLN di daerah menyesuaikan kebijakannya dengan kebijakan dan arahan

PLN pusat.

Seperangkat peraturan nasional yang secara jelas menjabarkan langkah prosedural, kurun waktu dan

kewajiban yang harus diikuti oleh baik dinas PJU kota dan PLN untuk menjamin percepatan transisi ke



32

penagihan yang mencerminkan biaya akan mengurangi biaya transaksi dan menciptakan dorongan

yang lebih besar untuk mengganti lampu-lampu yang tidak efisien dengan teknologi yang lebih efisien.

Peraturan-peraturan ini bisa mencakup skenario dengan meteran dan tidak dengan meteran, yang

memungkinkan upaya perbaikan efisiensi bergerak maju di kedua jalur. Isu khusus yang perlu

diperhatikan adalah bagaimana mengintegrasikan lampu LED dan teknologi lampu hemat energi

lainnya ke dalam kebijakan tagihan PLN. Teknologi LED mungkin tidak mudah untuk diintegrasikan ke

dalam sistem tarif yang dikembangkan untuk lampu konvensional (lampu pelepasan gas / gas dscharge

lamps)

Reformasi penentuan harga listrik yang lebih luas di Indonesia

Menghilangkan atau mengurangi subsidi energi di Indonesia telah menjadi bahan diskusi sejak lama,

termasuk perdebatan mengenai perpindahan listrik ke nilai tarif yang mencerminkan biaya. Penting

melihat skala dan implikasi dari isu tersebut bagi perekonomian nasional: total nilai subsidi listrik yang

diberikan oleh Kemenkeu ke PLN mencapai lebih dari Rp. 90 trillion pada 2011 (IISD, 2012).

Penerangan jalan hanya merupakan satu elemen kecil dalam profil konsumsi listrik secara nasional.

Pemerintah Indonesia memahami alasan untuk menghilangkan subsidi energi, yang cenderung

menguntungkan kelompok orang kaya daripada yang miskin, dan telah melakukan upaya-upaya

demikian di masa sebelumnya. KESDM berencana melakukan langkah bertahap untuk penghilangan

subsidi listrik, mulai dari industri besar, berdasarkan keputusan dari Komisi Kerja DPR pada September

2013. Sebuah pernyataan pada 2010 oleh menteri energi saat itu mengindikasikan subsidi harus

dihilangkan sebelum 2014, tetapi hal ini akan terjadi secara bertahap, dengan melindungi masyarakat

berpenghasilan rendah (Jakarta Post, 23 Maret 2010)10.

Harapan akan reformasi subsidi listrik yang lebih meluas dalam jangka pendek harus dipertimbangkan

mengingat unjuk rasa yang terjadi diawal 2013, yang dilakukan untuk menentang pengurangan subsidi

minyak, dan adanya pemilihan presiden pada in 2014. Reformasi penentuan harga listrik yang

menjangkau lebih jauh dianggap sebagai pilihan yang tidak realistis dalam kurun waktu untuk memulai

pelaksanaan NAMA SSL, yang dimaksudkan untuk berjalan pada 2014-2019. Reformasi penentuan

listrik di tingkat nasional membutuhkan banyak waktu untuk menyusun pilihan-pilihan, mencapai

bantuan politis, merancang perundangan dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Dengan datangnya

tahun pemilihan umum, ini menjadi makin menantang. Penghapusan subsidi listrik secara lebih luas

dilihat sebagai pilihan yang tidak realistis untuk merangsang NAMA SSL hingga setelah pemilihan

umum tersebut. Pada saat itu nantinya akan menjadi semakin jelas apakah reformasi penentuan harga

listrik dapat memainkan peran nantinya dalam kurun waktu aksi NAMA.

Meterisasi

10 http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/23/govt-expects-remove-electricity-subsidy-2014.html

http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/23/govt-expects-remove-electricity-subsidy-2014.html






33

Mungkin faktor yang paling penting untuk pelaksanaan NAMA SSLI yang sukses adalah meningkatkan

gerak langkah dan cakupan meterisasi listrik pada penerangan jalan. Saat ini hanya beberapa kota di

Indonesia yang dianggap sebagai kota prioritas untuk NAMA SSLI telah mencapai meterisasi secara

penuh, sebagaimana terlihat didalam Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2: Tingkat meterisasi di kota-kota di Indonesia yang disasar untuk NAMA SSL

Kota Tingkat meterisasi (%)

Yogyakarta 100

Semarang NA

Surakarta 30

Malang 50

Probolinggo 10

Pekalongan 17

Makassar 95

Cimahi 95

Sumber: wawancara dengan dinas PJU kota pada Agustus-September 2013

Sementara meterisasi yang utuh tidak serta merta direkomendasikan sebagai pra-kondisi untuk

keikutsertaan dalam NAMA SSL, gerak yang lebih cepat kearah ini akan memungkinkan pelaksanaan

yang lebih lancar dan berhasil, untuk sejumlah sebab utama.

Finansial – Meterisasi menghindari kebutuhan akan penagihan berdasar lump-sum dengan berpindah

ke penentuan harga konsumsi listrik untuk penerangan jalan yang mencerminkan biaya. Ini akan

mengurangi beban pada anggaran PJU, dengan menyisihkan uang untuk perbaikan efisiensi energi dan

membiarkan lebih banyak pendanaan untuk NAMA dari sumber-sumber nasional dan internasional.

Pemantauan hasil – jika data meteran dapat digunakan untuk memantau dan melaporkan kemajuan

pelaksanaan NAMA SSLI, hal ini akan lebih akurat daripada perkiraan berdasarkan asumsi jumlah

lampu dan pemantauan jam operasional dari lampu-lampu itu (lihat bagian MRV).

Perkiraan biaya – Data yang tidak memadai terkait jumlah dan jenis lampu, jumlah sambungan illegal

dll. di kota-kota yang tidak memakai meteran data membuat perkiraan persyaratan investasi untuk

NAMA SSLI menjadi tidak pasti. Untuk menangani hal ini, harus dibuatkan kontigensi yang dimasukkan

kedalam analisa tersebut (lihat bagian Pembiayaan). Menaikkan meterisasi akan mengurangi

ketidakpastian ini secara signifikan, dan membantu membuat sebuah kasus yang lebih kuat untuk

pembiayaan dalam negeri dan internasional yang mendukung inisiatif SSL.



34

Menaikkan meterisasi atas konsumsi listrik dari penerangan jalan sudah diupayakan oleh pemerintah

kota karena keuntungan keuangan dengan menghindari pendekatan tagihan berdasar lump-sum.

Hampir semua dinas PJU kota yang diwawancara selama riset yang dilakukan untuk laporan ini

mengindikasikan hasrat yang kuat untuk mencapai meterisasi yang menyeluruh dan mereka tertarik

dengan segala bentuk bantuan yang mungkin diberikan. Peran pemerintah pusat Indonesia dapat

berupa mempercepat proses ini dengan membuatnya sebagai prioritas kebijakan. Dukungan

pemerintah pusat dapat diberikan dalam sejumlah cara, contohnya dengan memfasilitasi kerjasama

yang lebih besar dipihak PLN, dan /atau dengan memberikan bantuan keuangan kepada kota-kota yang

tidak mampu membiayai sendiri meterisasi secara mudah dari anggaran kota mereka. Bantuan ini dapat

diberikan oleh pemerintah pusat bersama dengan inisiatif SSL, melalui paket pinjaman lunak yang

diberikan oleh PIP, misalnya. PIP akan lebih berkemauan untuk menawarkan pinjaman bila PLN cepat

menanggapi isu kebijakan penghitungan penagihan lampu jalan, karena ini akan membuat kota dapat

membayar kembali pinjaman melalui penghematan yang didapat, dengan lebih cepat. Jika modernisasi

jaringan penerangan jalan ditetapkan sebagai prioritas nasional oleh KESDM, hal ini juga akan

membuka kemungkinan untuk hibah DAK (Dana Alokasi Khusus) yang disediakan bagi kota-kota yang

tidak mampu membiayai sendiri penggunaan meteran secara lebih cepat. Pendanaan atas komponen

meterisasi dengan sumber dalam negeri dapat dinilai sebagai bagian dari komponen “NAMA unilateral”

dari NAMA SSL.

4.2.3 Tindak lanjut

1. KESDM akan berkonsultasi dengan PLN mengenai prosedur yang transparan dalam

penghitungan konsumsi listrik dari penerangan jalan yang efeisien. Hal ini akan membantumengurangi biaya transaksi dan meningkatkan insentif bagi PJU untuk berinvestasi pada

penerangan yang lebih efisien. Dua pendekatan direkomendasikan- satu dengan meteran dan

pendekatan lainnya tanpa meteran.

2. KESDM akan mempertimbangkan untuk lebih memprioritaskan langkah yang cepat untuk

meterisasi menyeluruh pada penerangan jalan di kota-kota di Indonesia dengan menawarkan

fasilitasi. Hal ini akan membantu mendorong kota-kota untuk berpindah ke teknologi

penerangan yang lebih efisien dan memastikan NAMA SSL terlaksana dengan lebih berhasil.

4.3. Data baseline

4.3.1 Ketersediaan data nasional mengenai konsumsi energi penerangan jalan

Konsumsi energi tahunan dari penerangan jalan di tingkat nasional dinyatakan dalam Buku Panduan

Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia, yang diterbitkan setiap tahun oleh Pusat Data dan Informasi

Energi dan Sumber Daya Mineral dilingkup KESDM (Statistik energi ESDM, 2012). Pada 2011,

penerangan jalan mencakup 3,068 GWh dari penjualan listrik oleh PLN. Data statistik ini dibuat dari

komponen yang diberi meteran dan tidak diberi meteran. Komponen yang tidak diberi meteran,



35

sebagaimana dibahas sebelumnya, memperkirakan terlalu tinggi konsumsi di banyak kota karena PLN

memiliki dorongan untuk membebankan pemerintah daerah atas konsumsi yang semaksimal mungkin

dan pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan pengunaan listrik untuk penerangan jalan

dirancang untuk memastikan hasil ini. Data disagregat mengenai konsumsi energi penerangan jalan di

tingkat kota tidak dipublikasi oleh KESDM.

Menurut GIZ PAKLIM (2012), penerangan jalan menjadi bagian signifikan emisi GRK dari operasional

pemerintah daerah dan berkontribusi besar pada biaya, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3 dibawah

ini.

Tabel 3: Kontribusi penerangan jalan terhadap emisi GRK pemerintah daerah

Kota Emisi baseline Penerangan jalan sebagai

sebuah % dari total emisi

GRK dari operasional

pemerintah

Tagihan listrik per

tahun

Rp milyar

Surakarta 17,173 tCO2e 77 18,9

Yogyakarta 7,775 tCO2e 82 7,2

Pekalongan 6,910 tCO2e 76 10,3

Salatiga 2,287 tCO2e 20 3,2

Sumber: GIZ PAKLIM (2012)

Data mengenai konsumsi listrik dapat diperoleh dari masing-masing divisi dinas PJU di tingkat

pemerintah propinsi/ kota, tetapi bisa dipercaya atau tidak karena tanpa meteran. Data meteran yang

dapat dipercaya hanya tersedia secara umum di sedikit sekali kotamadya- satu contoh yang baik adalah

Makassar, yang menerbitkan secara online data meteran bulanan. Wawancara yang dilakukan dengan

dinas PJU selama riset yang dicakup dalam laporan ini mengidentifikasi kurangnya data yang absah

dan konsisten mengenai jumlah dan jenis lampu jalan yang terpasang di kota-kota di Indonesia sebagai

sebuah faktor risiko utama dalam keberhasilan pelaksanaan NAMA SLL. Kecuali jika kota-kota telah

mencapai meterisasi yang menyeluruh atau hampir menyeluruh, atau baru saja melaksanakan audit

menyeluruh, mungkin ada akan banyak ketidaksesuaian. Dalam kasus kota-kota di Jawa yang

diwawancara selama riset untuk laporan ini, perkiraan jumlah sambungan illegal adalah sebagai berikut:

Blitar – diperkirakan sekitar 10-20% dari seluruh konsumsi

Probolinggo – diperkirakan 60-70% dari seluruh sambungan

Surakarta – diperkirakan 40% dari seluruh sambungan

Pekalongan – diperkirakan 20% dari seluruh sambungan

Karenanya, penggunaan data ditingkat pusat yang diterbitkan oleh ESDM ataupun data PJU harus

secara hati-hati, khususnya bila meterisasi belum dijalankan.



36

4.3.2 Identifikasi pendekatan penentuan baseline yang sesuai

Penggunaan meteran secara luas akan menyediakan data yang lebih terpercaya, dan dapat membantu

mengidentifikasi penyebab kerugian (tergantung pada desain meteran). Namun, tidaklah realistis untuk

pemakaian meteran secara nasional bagi seluruh kota sebagai pra-kondisi dari pelaksanaan NAMA

SSL. Pertama-tama, biayanya mungkin akan menjadi penghalang (lihat bagian tentang kebutuhan

pembiayaan untuk NAMA SSL). Kedua, kurun waktu yang diperlukan untuk meterisasi tidak sesuai

dengan kurun waktu yang dimaksudkan dalalam opsi pembiayaan NAMA SSL. Ketiga, meterisasi lampu

jalan sebenarnya tidak mutlak diperlukan untuk memantau penghematan energi (dan dengan demikian

memantau pengurangan emisi yang dihasilkan) sebagaimana dibahas dibawah. Bukan berarti bahwa

meterisasi bukan masalah prioritas kebijakan nasional, tetapi bahwa dari sudut pandang emisi terdapat

pendekatan lain (pendekatan CDM) untuk membuat baseline.

Pendekatan alternatifnya adalah menghitung baseline untuk setiap kota/propinsi yang menggunakan

data tentang lampu jalan di tingkat propinsi dan kota (jumlah lampu terpasang, jenis lampu, biaya wat,

jam operasional). Baseline yang dikalkulasikan ini kemudian dapat dikonfirmasi/disesuaikan setelah

kejadian selama fase monitoring. Pendekatan ini pasti membutuhkan data terpercaya mengenai jumlah

dan jenis lampu terpasang, maka sekurangnya audit terbaru (misalnya dalam tiga tahun terakhir) atau

jumlah lampu yang divalidasi oleh PLN harus dimintakan dari sebuah kota sebagai satu prasyarat untuk

ikut dalam NAMA SSL. Jika tidak demikian, hasil-hasil yang dipantau dapat menjadi sangat berbeda

dari harapan-harapan berdasarkan asumsi sebelum kejadian (ex-ante).

Metodologi CDM yang disetujui, AMS-II.L Kegiatan dari sisi permintaan untuk teknologi penerangan

jalan dan luar rumah yang efisien menentukan kriteria tertentu untuk mendapatkan situasi baseline dan

dapat diterapkan dalam konteks mendapatkan baseline untuk NAMA SSL. Metodologi ini memberikan

beberapa hal berikut ini:

Perkiraan konsumsi listrik dalam watt yang dikalikan dengan jam operasional.

Jam operasional perlu diukur (dengan memakai sampling) setelah kejadian melalui misalnya sensor

terang atau jadwal. Sebagai kemungkinan lain yang konservatif, nilai asal (default) daerah (region)

selama waktu siang hari dapat diterapkan.

Teknologi penerangan yang dicakup oleh metodologi ini meliputi semua luminaire (LED dan

teknologi lainnya) dan peralatan terkait seperti sistem pengendali yang mengurangi konsumsi listrik.

Teknologi terapan harus merupakan peralatan baru/ bukan dialihkan dari kota lain.

Dalam metodologi CDM ini, data yang dipantau melalui meteran tidak dibutuhkan. Tetapi, lampu-lampu

yang memenuhi standar tertentu sudah memadai untuk memperoleh baseline.

4.3.3 Parameter baseline pokok

Karena baselinenya akan berbeda-beda di setiap kota yang ikut serta dalam NAMA SSLI, pembahasan

dalam bab ini bersifat umum, yang mencakup parameter baseline pokok yang berlaku bagi semua

pilihan yang dikaji. Nilai rata-rata dihitung, yang memungkinkan secara teoritis peningkatan lampu-



37

lampu dalam skenario yang berbeda-beda di Bagian 4.5. Kita membedakan antara unsur-unsur

baseline yang teknis, financial dan terkait emisi.

Parameter baseline teknis

Parameter teknis yang penting untuk baseline tersebut dapat diambil dari metodologi CDM yang

dijabarkan diatas. Khususnya, hal ini mencakup jumlah, jenis dan watt yang ditaksir dari lampu-lampu

yang terpasang di jalan-jalan kota atau propinsi. Bagi banyak kota yang diriset sebagai bagian dari

penyusunan laporan ini, data ini diperoleh langsung dari dinas PJUnya. Namun, untuk keperluan

perkiraan konsumsi energi baseline dari kota-kota lain yang mungkin akan ikut dalam NAMA selama

tahap peningkatannya, lebih sederhana dan perlulah mendapatkan baseline yang menggunakan nilai

rata-rata asumsi untuk kota “percontohan’ yang bersifat hipotetis . Hal ini dapat dilakukan berdasarkan

rata-rata jumlah lampu per penduduk di rata-rata kota berukuran kecil/sedang/besar di Indonesia,

lampu-lampu per km jalan dan watt yang umum per lampu terpasang, dengan menggunakan

pendekatan rata-rata yang dibobotkan untuk jenis lampu yang berbeda-beda, berdasarkan lampu yang

dipasang di kota-kota dimana terdapat data yang lebih baik kualitasnya. Jenis lampu yang paling umum

dipasang di masa sebelumnya adalah Mercury 250W dan berbagai jenis lain dari lampu Sodium

Bertekanan Tinggi (HPS).

Tabel 41: Parameter teknis untuk perkiraan baseline

Parameter Nilai baseline t runcated m ean *

Jumlah lampu per penduduk 1/47

Lampu per km jalan 39

Wat per lampu 205

Jam operasional per hari 12

Rata-rata usia lampu (dalam jam) 24,000

*Truncated mean adalah rata-rata jumlah nilai yang membuang nilai tertinggi dan terendah

Sumber: Kajian atas tujuh kota di Indonesia, berdasarkan GIZ PAKLIM (2012)

Parameter baseline finansial

Diluar parameter teknis, terdapat baseline financial untuk skenario business as usual . Elemen finansial

yang pokok terdaftar dalam Tabel 52. Diantaranya terdapat biaya-biaya umumnya per lampu dan kerja

sipil terkait dan O&M, tarif listrik dan rata-rata tingkat pajak yang menciptakan dana-dana yang saat ini

ada untuk pembiayaan penerangan jalan.

Tabel 52: Parameter finansial untuk perkiraan baseline

Parameter Nilai baseline

Biaya per lampu HPS (150W) 246 Dollar AS

Biaya per lampu Mercury (250W) 226 Dollar AS

Biaya kerja sipil per lampu 48,6 Dollar AS



38

Biaya O&M per lampy 6,7 Dollar AS (8 Dollar AS untuk tahun ke 4 dan

5)

Tarif listrik pada 2014 75 Dollar AS/MWh

Rata-rata tingkat pajak penerangan jalan 7%

Rata-rata pendapatan dari penerangan jalan

per penduduk

3,9 Dollar AS/ tahun


Parameter baseline emisi

Fokus utama NAMA adalah mencapai pengurangan emisi. Karena itu, susunan baseline emisi

sangatlah penting untuk mengkaji dampak mitigasi dari penerangan jalan yang efisien. Selain parameter

teknis yang terdapat di Tabel 6 diatas, parameter pokok lainnya untuk memperkirakan baseline emisi

adalah faktor emisi jaringan masing-masing (GEF) untuk setiap kota di Indonesia yang secara potensial

dapat dicakup oleh NAMA, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Tabel 63: Faktor Emisi Jaringan yang berhubungan dengan kota-kota yang disasar dalam

NAMA SSLI

Jaringan Kota yang disasar dalam NAMA

SSL yang tersambung ke

jaringan ini

Faktor emisi jaringan

(kg CO2-e/kWh)

Jakarta Madura Bali Grid

(JAMALI)

Yogyakarta, Pekalongan,

Surakarta, Probolinggo, Blitar,Malang, Semarang, Salatiga and

Mojokerto

0,741

Jaringan Sumatera Medan 0,748

Jaringan Sulawesi-Selatan-

Sulawesi- Barat

Makassar, Sulawesi Selatan 0,601

Jaringan Minahasa-

Kotamobagu

Manado, Minahasa 0,319

Sumber:KESDM (2012)

Dengan menggunakan informasi diatas, baseline emisi dapat dibentuk dengan sangat mudah untuk

setiap kota-kota yang ikut dalam NAMA SSL Cara bagaimana baseline ini dapat digunakan untuk

menghitung pengurangan emisi, dijelaskan secara rinci di Bagian 4.6.

4.3.4 Rekomendasi

Secara umum, dibutuhkan pemahaman yang lebih baik atas kesenjangan antara statistik konsumsi

penerangan jalan yang diterbitkan secara resmi dan situasi sesungguhnya di kota-kota di Indonesia.

Secara khusus, adanya kebutuhan untuk memahami komponen-komponen yang berbeda pada

kerugian listrik didalam situasi baseline dan kontribusi relatif mereka- seperti bagian dari kerugian akibat



39

transmisi yang tidak efisien vs penurunan kualitas peralatan vs sambungan illegal/pencurian. Hal ini

direkomendasikan sebagai bidang yang perlu ditelusuri setelah diluncurkannya Rencana Implementasi.

Jika hal-hal ini telah semakin baik dipahami, maka kemungkinkan dapat digunakan statistik nasional

yang resmi untuk menghitung baseline bagi kota-kota selama perluasan NAMA SSLI.

Sementara itu, direkomendasikan penerapan persyaratan pada kota-kota yang ingin ikut dalam NAMA

SSLI,dimana mereka harus memiliki setidaknya satu dari hal-hal berikut ini:

a) Kota tersebut sudah memiliki sistem meteran yang mencakup persentase minimum dari beban

penerangan jalan (misalnya diatas 50%); atau

b) Kota tersebut telah melaksanakan audit dalam jangka waktu minimum (misalnya dalam 3 tahun

terakhir sebelum ikut dalam NAMA).

Juga direkomendasikan bahwa baseline untuk setiap kota/kotamadya yang ikut dalam NAMA SSL

dalam fase percontohan harus dibuat berdasar “kota-per-kota” dengan menggunakan pendekatan

berikut ini.

a) Untuk kota-kota dimana pencakupan meteran secara menyeluruh sudah terpasang atau segera akan

dipasang, direkomendasikan untuk menggunakan data meteran untuk pembuatan baseline.

b) Untuk komponen konsumsi yang tidak-pakai meteran (hingga 50%), gunakan pendekatan kalkulasi

seperti dijelaskan di bagian ini dan di Bagian 4.6.2 (dimana persamaan pengurangan emisi dimasukkan

berdasarkan metodologi CDM AMS-II.L yang disetujui).

c) Ketika menggunakan pilihan b), pengurangan emisi yang dihitung sebelum kejadian harus diverifikasi

setelah kejadian selama fase pemantauan, seperti dijelaskan di Bagian 4.7.

4.4. Standardisasi Kinerja dan Keselamatan untuk LED

4.4.1 Latar belakang

Pemerintah Inndonesia sedang berupaya untuk meningkatkan pengelolaan sisi permintaan melalui

berbagai program konservasi dan efisiensi energi. Lampu jalan LED dilaksanakan pada skala

percontohan di beberapa kota di Indonesia untuk mempelajari kinerja teknisnya dan untukmemamerkan penghematan biaya dan energi dibanding lampu konvensional kepada pemerintah

daerah. Beberapa perusahaan juga telah mulai memproduksi chip LED di Indonesia, yang merupakan

komponen pokok dalam keseluruhan produk penerangan LED. Hingga kini, Indonesia tidak memiliki

standar untuk penerangan jalan dengan LED. Penerimaan penerangan jalan berbasis LED oleh

pemerintah daerah merupakan faktor untama dalam menentukan pelaksanaan skala besar dari NAMA

SSL. Mengingat mandat global untuk menerapkan pembangunan yang berorientasi rendah emisi dan

RAN GRK Indonesia, pengembangan kinerja teknis terjait dan standar keselamatan produk LED

merupakan hal mutlak. Hal ini akan membatas pasokan produk LED yang dibawah standar di pasar

lokal.



40

4.4.2 Standar yang Berlaku untuk Penerangan Jalan di Indonesia

Standar Nasional Indonesia (SNI), yang merupakan kumpulan Standar Nasional Indonesia, yang

menjelaskan beragam standar penerangan. Sebagian besar standar tadi dikembangkan berdasarkan

standar Komisi Eletroteknik Internasional (IEC). Standar-standar ini dirancang untuk penerangan secara

umum, kinerja dan persyaratan keamanan yang berlaku pada lampu-lampu pijar (tutup satu atau tutup

rangkap) dan peralatan pengendali lampu. Tidak ada standar eksklusif untuk penerangan jalan LED di

Indonesia. Lampu signal kereta dengan SNI 7397: 2008 LED telah diadopsi dari IEC 7397. Kementerian

Pekerjaan Umum (KemenPU) memberikan standar mengenai pengadaan dan pemasangan lampu jalan

telah menetapkan standar umum untuk penerangan jalan dalam 2005. Konservasi Energi dalam Sistem

Penerangan membutuhkan 70 Lumen/W dan 40.000 jam usia hidup untuk LED rumah tangga.

Penggolongan jalan dan spesifikasi penerangan jalan untuk daerah perkotaan, termasuk persyaratan

luminans dan iluminans tersedia di SNI 7391, 2008. Standar Indonesia 04-6959.1-2003 dan SNI 04-

6959.2.3-2003 telah diperkenalkan kepada para produsen, importer dan penjual peralatan pengendali

lampu dan converter elektronik AC untuk lampu pijar.

Semua perusahaan yang memproduksi, mengimport dan berjualan lampu harus menuhi standar-

standar nasional yang ditetapkan dalam SNI 04-6973.1-200511, SNI 04-6973.2.1-2005, SNI 04-

6973.2.2-2005, SNI 04-6973.2.3-2005, SNI 04-6973.2.5-2005 dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan

oleh lembaga akreditasi atau laboratorium. Pasal 91 dari undang-undang industri mengkriminalisasi

tindakan yang tidak mematuhi standar SNI yang diwajibkan (Laporan akses pasar luar negeri, 2010).

Segera setelah sebuah SNI ditetapkan sebagai yang diwajibkan, standar tersebut menjadi persyaratan

bagi pasar. SNI yang wajib diberlakukan tidak pandang bulu, yang berarti bahwa SNI juga berlaku untuk

barang-barang impor dari luar negeri atau barang yang diproduksi di dalam negeri.

Standard SNI 04 6973.2.3-2005 (Bagian 2.3 tentang Lampu: Persyaratan khusus untuk penerangan

jalan) menetapkan standar luminaire untuk lampu-lampu lain, tetapi bukan untuk LED.

Lebih jauh, beberapa pemerintah daerah telah selesai membuat dokumen pembelian Teknis mereka

sendiri (bidding spesifikasi teknis) untuk penerangan jalan LED, termasuk Pemerintah Gorontalo

(Spesifikasi Teknis Lampu Penerangan Jalan Umum, Februari 2010). Dokumen-dokumen ini tidak

diatur oleh standar khusus yang disetujui oleh pemerintah pusat dan persyaratan spesifikasi dalam

dokumen bidding berbeda diantara propinsi/kota yang pada gilirannya dan pada akhirnya dapat

mengarah ke permasalahan kualitas, keamanan dan kinerja.

11 SNI 04 -6973.2.1-2005 (Bagian 1 tentang Lampu: Persyaratan Umum dan Tes)

SNI 04 -6973.2.1-2005 (Bagian 2.1 tentang Lampu; Persyaratan Khusus: Lampu Umum Campuran)

SNI 04 -6973.2.2-2005 (Bagian 2.2 tentang Lampu: Persyaratan Khusus Lampu DItanam)

SNI 04 -6973.2.3-2005 (Bagian 2.3 tentang Lampu: Persyaratan Khusus Penerangan Jalan)SNI 04 -6973.2.5-2005 (Bagian 2.5 tentang Lampu: Persyaratan Khusus Lampu Sorot)



41

Kurangnya protokol pengujian untuk mengetes LED sesuai spesifikasi teknisnya. Saat ini sebagian

besar laboratorium hanya dapat mengetes lampu-lampu bohlam dan lampu self-ballasted untuk

penerangan umum. Tetapi lites.asia12 telah memiliki “Kriteria Tes dan Kinerja untuk LED yang

beroperasi di negara tropis”. Standar tersebut mencakup keularan cahaya awal, pemeliharaan lumen,

suplai diatas tegangan, suplai dibawah tegangan, tes percepatan kelembaban/suhu, ingress protection,

pemeliharaan heatsink .

4.4.3 Penggolongan Jalan dan Standard Pencahayaan

Jalan-jalan di Indonesia secara luas digolongkan menjadi jalan nasional, jalan propinsi dan jalan

kota/kotamadya. Jalan nasional merupakan jalan arteri dengan sambungan jalan bebas hambatan

antara ibukota propinsi dan jalan strategis nasional dan jalan tol. Jalan propinsi merupakan jalan

pengumpul didalam sistem jalan primer yang menghubungkan antara ibukota propinsi dan kota-kota

kotamadya dan antara ibukota kotamadya di sebuah propinsi dan jalan bebas hambatan strategis

propinsi. Jalan kota adalah jalan umum didalam jaringan jalan sekunder yang menghubungkan pusat-

pusat layanan dan kawasan pemukiman di sebuah kota (newsletter komersial Indonesia, Januari 2012).

Penggolongan jalan di Indonesia dan spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan ditampilkan

dalam SNI 7391 tahun 2008. Spesifikasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Penggolongan jalan dan spesifikasi penerangan jalan di Indonesia

Jenis/Penggolongan

Jalan

Illuminans Luminans

E rata-rata

(lux)

Keseragaman L Rata-rata

(cd/m2)

Keseragaman

g1 VD VI

Trotoar 1 – 4 0,10 0,10 0,40 0,50

Jalan Daerah

- Primer

- Sekunder

2 – 5

2 – 5

0,10

0,10

0,50

0,50

0,40

0,40

0,50

0,50

Jalan Penggumpul

- Primer- Sekunder

3 – 73 – 7

0,140,14

1,001,00

0,400,40

0,500,50

Jalan Arteri

- Primer

- Sekunder

11 – 20

11 – 20

0,14 – 0,20

0,14 – 0,20

1,50

1,50

0,40

0,40

0,50 0,70

0,50 0,70

Jalan Arteri dengan

akses terkontrol,

jalan raya lintas

15 – 20 0.14 – 0.20 1,50 0,40 0,50 0,70

12 Lites.asia adalah forum kerjasama antara Negara-negara di kawasan Asia Pasific yang berfokus pada penerangan



42

Flyover, jalan

interchange,

terowongan

20 – 25 0.20 2.0 0,40 0.70

Keterangan:

cd = Candela

g1 = E min /E max

VD = Lmin /Lmax

VI = Lmin /Laverage

TJ = Glare Limitation

Karena India merupakan negara berkembang yang memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam

berbagai hal, penggolongan jalan dan standar pencahayaan di India dipertimbangkan sebagai

perbadingan dengan standar Indonesia. Penggolongan jalan di Indonesia dan persyaratan penerangan

yang telah ditentukan sebelumnya, telah dibandingkan dengan standar yang ditentukan oleh Biro

Standar India (BIS). Tabel 75 memperlihatkan standar BIS untuk tingkatan pencahayaan bagi

pengolongan jalan yang berbeda-beda. Perbandingan atas dua standar ini mengindikasikan lingkup

penguatan yang lebih jauh atas standar Indonesia.

Tabel 75: Jenis jalan dan tingkatan pencahayaan berdasarkan Biro Standar India

Penggolongan

instalasi

penerangan

Jenis jalan Tingkat rata-

rata

pencahayaan

permukaan

jalan (lux)

Rasio

minimum/rat

a-rata

pencahayaa

n

Jenis Luminaire

Lebih

disukai

Diijinkan

Grup A113 Rute lalulintas

penting yang

menanggung

lalulintas yang

cepat

30 0.4 Cut-off 14 Semi cut-off 15

Grup A216 Jalan utama

lainnya yang

15 0.4 Cut-off Semi cut-off

13 Grup A1: Untuk rute yang sangat penting dengan lalu lintas cepat dan padat, dimana pertimbangannya hanyalah keselamatan

dan kecepatan lalulintas dan kenyamanan pengemudi

14 Luminaire Cut-off: adalah luminaire yang sebaran cahayanya dicirikan oleh pengurangan yang cepat atas intensitas cahaya di

wilayah antara sekitar 80o dan horizontal. Arah intensitas maksimum bisa bervariasi tetapi harus dibawah 65o. Keuntungan utama

dari sistem cut-off ini adalah pengurangan silau cahaya.

15 Luminaire semi-cut off: adalah luminaire yang sebaran cahayanya dicirikan oleh pengurangan yang kurang tajam dalam

intensitasnya di wilayah 80o hingga 90o. Arah intensitas maksimum bisa bervariasi tetapi harus dibawah 75º. Keuntungan utama

dari sistem semi-cut off ini adalah fleksibilitas yang lebih besar dalam dudukan.16 Grup A2: untuk jalan utama lainnya dengan lalulintas campuran seperti jalan kota, jalan arteri dan jalan lintas



43

menanggung

lalulintas

campuran, seperti

jalan utama kota,

jalan arteri, jalan

lintas, dll.

Grup B117 Jalan sekunder

dengan banyak

lalulintas seperti

rute lalulintas

local, jalan

perbelanjaan


Grup B2

18

Jalan sekunderdengan lampu

merah


Hasil pokok dari analisa ini adalah sebagai berikut.

Jalan-jalan tersebut dikategorisasi berdasarkan penggunaan dan maksud di kedua negara

Tingkat pencahayaan yang telah ditentukan untuk kategori jalan yang spesifik kurang lebih

sama di kedua negara

Jenis luminaire (yaitu cut-off & semi-cut-off) tidak masuk dalam standar Indonesia. Luminaire

cut-off memungkinkan kurang dari 2,5% cahaya yang keluar dari armatur (fixture) lampu (diatas

90 derajat) dibandingkan dengan 5% dari cahaya yang dipancarkan oleh lampu semi-cut off.

Cahaya yang dipancarkan ke langit menyebabkan kilauan dan polusi cahaya yang

mengakibatkan efek besar pada perasaan manusia, kehidupan binatang dan menganggu kajian

astronomi. Untuk meminimalisir polusi cahaya tersebut, luminaire cut-off lebih dipilih untuk

lampu jalan.

4.4.4. Pengalaman Internasional dalam Menentukan Standar Penerangan Jalan LED

India juga pernah menghadapi tantangan sejenis karena kurangnya standar penerangan jalan LED di

awal tahun 2009-2010, ketika pemerintah setempat dan perusahaan swasta mulai menggunakan

teknologi LED untuk penerangan jalan. Solusinya adalah bahwa Standar-standar yang telah ditentukan

oleh Lembaga Standar Nasional Amerika (ANSI), Komisi Elektroteknis Internasional (IEC) dan

Illumination Engineering Society (IES) diadaptasi oleh India sebagai standar sementara. Sebuah ‘tim

inti’ yang terdiri dari kementerian utama dan badan pengatur termasuk Kementerian Tenaga Listrik, Biro

Efisiensi Energi, Kementerian Energi Baru dan Terbarukan dan Departemen Teknologi Informasi

dibentuk untuk menetapkan draft standar. Sebuah resolusi disahkan ditingkat nasional untuk

17

Group B1: jalan sekunder dengan banyak lalulintas seperti rute lalulintas daerah, jalan pasar18 Group B2: jalan sekunder dengan lampu lalulintas



44

mempromosikan penerangan LED secara fase selama periode waktu yang ditetapkan. constituted

Demikian pula, Biro Standar India diperintahkan untuk membuat standar LED versi India yang berdasar

pada standar internasional yang ada. Sebagai hasil dari upaya yang tekun tersebut, BIS menetapkan

standar penerangan jalan LED untuk India pada tahun 2012. Pemerintah daerah di India menggunakan

standar-standar ini untuk menyiapkan bidding teknis untuk pemasangan lampu jalan LED.

Standar pokok yang dikembangkan oleh BIS, berdasarkan standar internasional adalah sebagai berikut:

IS 16101: 2012 Penerangan umum; LED dan modul LED; Ketentuan dan Definisi

IS 16102(Bagian 1) 2012 LED self-ballasted ; Lampu untuk Layanan Penerangan Umum Bagian

1 Persyaratan Keselamatan

IS 16102(Bag ian 2): 2012 LED Self-Ballasted; Lampu untuk Penerangan Umum Bagian 2

Persyaratan Kinerja

IS 16103(Bag ian 1): 2012 Modul LED untuk Penerangan Umum; Persyaratan Keselamatan

IS 16103(Bag ian 2): 2012 Modul LED untuk Penerangan Umum; Persyaratan Kinerja

IS 15885(Bagi an 2/Sec 13): 2012 Alat Kendali Lampu Bagian 2 Persyaratan Khusus Seksi 13 d.c. atau

a.c. Alat Kendali Elektronic Pasokan untuk Modul LED

IS 16104: 2012 d.c. atau a.c. Alat Kendali Elektronic Pasokan untuk Modul LED;

Persyaratan Kinerja

IS 16105: 2012 Metode Pengukuran Pemeliharaan Lumen dari sumber Lampu Padat

/SSL (LED)

IS 16106: 2012 Metode Pengukuran Elektrik dan Fotometrik atas produk Lampu

Padat/SSL (LED)

IS 16107: 2012 (Bagian 1) Kinerja Luminaire; Persyaratan umum

IS 16107: 2012 (Bagian 2) Kinerja Luminaire; Persyaratan khusus, seksi 1 Luminaire LED

IS 16108: 2012 Keselamatan fotobiologi Lampu dan Sistem Lampu

Rincian daftar standar penerangan LED yang dipublikasikan IEC tersedia di Annex 1.

Standar Kinerja Minimum untuk penerangan jalan LED di India

Standar kinerja minimum di India telah berevolusi selama ini dan ditentukan dan diatur oleh BIS. Standar

BIS dijadikan rujukan oleh kota-kota di India untuk pengadaan lampu LED dan dapat diadaptasi oleh

Pemerintah Indonesia di tingkat pusat. Spesifikasi yang biasa digunakan oleh otoritas daerah di India,

berdasarkan petunjuk BIS tertera dibawah ini (Tabel 86). Spesifikasi ini dapat memandu penyusunan

standar LED Indonesia.

Tabel 86: Spesifikasi produk untuk penerangan LED 19

Parameter Nilai

19 Sumber: Persyaratan spesifikasi teknis yang dipakai oleh kota-kota di India berdasar pada BIS



45

Efektivitas menyala ≥ 95 lm/W

Kisaran tegangan operasional 140 – 270 V

Voltase operasional 230 V ± 10%

Frekwensi kerja LED ≥ 120 Hz

Frekwensi suplai input 50 Hz ± 3

Total distorsi harmonis Arus <10%; Tegangan

<3%

Suhu Warna Terkait 6,000 – 6,500 ˚K

Nilai Indeks Sesuaian Warna 75 (minimum)

Faktor Tenaga Listrik ≥ 0.90

Arus yang bekerja ≤ 700 mA

Sudut Sorot (LED) 120˚ minimum

Rasio keseragaman (Emin/Eavg) 40%

Parameter lain yang harus dipertimbangkan dalam standar kinerja untuk lampu LED:

- Modul/aturan LED akan memberikan sekurangnya 70% dari nilai awal output lumen setelah

50.000 jam beroperasi.

- Usia hidup sumber LED termasuk penggeraknya minimal 50.000 jam

- Suhu sambungan (junction) P/N dari setiap LED tidak boleh melebihi 70°C

- LED harus memiliki junction tahan panas pada titik solder adalah < 5°C/W

- Suhu junction LED haruslah 150°C. ± 5°C

4.4.5. Menyusun Standar untuk Penerangan LED di Indonesia

Badan-badan yang terlibat didalam pengembangan standar LED

Badan Standardisasi Nasional Indonesia (BSN) bertanggungjawab atas perundangan Standar Nasional

Indonesia. Komite teknis dan sub komite teknis untuk merancang standar-standar harus dikembangkan

dan dibentuk oleh BSN.

KemenPU membeli semua bahan terkait jalan nasional dan menjadi badan yang memimpin penetapan

stanar luminans di permukaan jalan, jarak minimum tiang lampu dan usia lampu, persetujuan dari

KemenPU dibutuhkan untuk memasang produk penerangan di jalan nasional.

Kementerian Perhubungan bertanggungjawab mengembangkan standar keselamatan penerangan

jalan dan penggantian unit lampu di jalan nasional.

Kementerian Perindustrian bertanggungjawab atas penetapan standar untuk semua barang termasuk

produk lampu dan membantu penyusunan standar kinerja teknologi untuk lampu jalan.



46

Terdapat 27 komite untuk standardisasi produk, dengan masing-masing kementerian utama yang

menetapkan keanggotaannya (produsen, konsumen, tes laboratorium, pakar). Sejauh ini, hanya ada

satu komite yang menangani baik peralatan dan penerangan rumah tangga.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memantau produk-produk di pasar. Jika ditemukan produk

cacat, produsennya diminta mengupgrade sarana-sarananya dalam waktu enam bulan. Kemendag

memastikan bahwa semua badan usaha mengikuti standar nasional Indonesia untuk membuat,

mengekspor dan berdagang. Para produsen diminta untuk melaksanakan audit ISO dan mengetes

sample sebelum mereka mendapat sertifikasi telah memenuhi standar SNI. Para importer diminta

melengkapi bukit pengecekan serupa; tetapi ini jarang diverifikasi. Di Indonesia, sekitar 60 auditor

dilibatkan dalam melaksanakan cek produksi langsung ditempat.

Biasanya, standar Indonesia dibidang elektronika ditentukan setelah standar IEC ditetapkan. Tidak ada

standar Indonesia untuk teknologi canggih penerangan jalan termasuk lampu induksi dan LED.

Kemungkinan Kemenperin tidak akan mengajukan standar produk untuk lampu LED kecuali jika

spesifikasi demikian diterbitkan oleh IEC. Standar kinerja teknis dan keselamatan untuk lampu jalan

disusun oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan dari KemenPU. Puslitbang ini telah diminta mereview

standar keamanan dan kinerja yang ada sekarang dan juga menambangkan standar khusus untuk

penerangan jalan dengan LED. Tetapi Puslitbang akan mereview standar-standar tersebut hanya

setelah menerima permintaan resmi dari Direktorat Jenderal Bina Marga (Jalan Bebas Hambatan),

KemenPU.

Proses pengembangan standard nasional di Indonesia

Badan Standar Nasional (“BSN”) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000

mengenai Standardisasi Nasional.

Khasnya, standar-standar ditetapkan melalui dua pendekatan utama:

Berdasar konsensus yaitu semua pemangku kepentingan yang terlibat sepakat dengan

rancangan standar tersebut; dan

Berdasar bukti ilimiah

Proses penetapan standar di BSN disampaikan pada Gambar 6 dibawah ini.

Gambar 6: Proses Penetapan Standar di BSN



47

Formulasi

sebuah

standar

mencakup

langkah-langkah berikut ini:

Perencanaan Program Nasional Pengembangan Standar (“PNPS”): Pada pertengahan tahun

fiskal ini, BSN menerbitkan usulan rencana PNPS untuk tahun depan. Berdasarkan rencana

tersebut, Komite Pengarah (SC) atau sub-SC yang layak dibentuk untuk merancang rencana

tersebut. Komite-komite ini akan menyusun dan memutuskan rancangan PNPS. Draft rencana

tersebut akan diserahkan ke BSN untuk mendapat persetuuan di bulan Februari pada tahun

selanjutnya.

Pengembangan Rancangan Standar 1 (“RSNI1”); Periode waktu - 3 bulan: SC memilih

seorang/beberapa perancang (drafter) untuk memformulasi RSNI1

Pengembangan Rancangan Standar 2 (“RSNI2”); Periode waktu - 3 bulan: SC

mempertimbangkan RSNI1 yang diformulasi; masukan dari semua anggota dijadikan sumber.

Jika perlu, pemangku kepentingan yang terkait diundang untuk memberikan masukan khusus.

Pengembangan Draft Standar 3 (“RSNI3”); Periode waktu - 3 bulan:

SC melakukan meeting konsensus antara semua anggota dan pakar untuk masukan tambahan

ke rancangan tersebut; RSNI3 difinalisasi berdasarkan keputusan kolektif SC.

Penyelidikan: Rancangan RSNI3 diserahkan ke BSN untuk disahkan. Dokumen tersebut

diterbitkan oleh BSN dan disebarkan ke seluruh anggota SC dan anggota masyarakatstandardisasi. Jika 2/3rd dari anggota voting setuju dengan draft yang disebar, RSNI3 akan

Tanggungjawab

Publikasi usulan

Merancang

Tanggungjawab

Draft 1 Standard

Tanggungjawab

Draft 2 Standar

Tanggungjawab

Tanggungjawab

2/3 voting

Kurang

dari 2/3Verifikasi

Penetapan/

Tanggungjawab

Draft 3 Standar

Tanggungjawab

Voting

Tanggungjawab



48

digunakan sebagai RSNI (rancangan akhir standar). Jika tidak diterima, RSNI2 akan dicek lebih

jauh dan perbaikan RSNI3 disiapkan oleh SC.

Penetapan standar; Periode waktu - 1 bulan

Penerbitan standar; Periode waktu- 1 bulan

Komite-komite ini bekerja selama kira-kira 3 tahun dan biasanya bertemu tiga kali sebelum

ditetapkannya konsensus terkait standar tersebut, yang dikomunikasikan ke badan standar Indonesia

BSN, yang kemudian menerbitkan sebuah standar dibawah SNI.

Komite Pengarah BSN: BSN bertanggungjawab atas pengembangan standard dan ia menggunakan

informasi dari komite teknis dan sub-komite teknis dari kementerian terkait untuk merancang sebuah

standar. Kemperin dan Kemenhub bertanggungjawab untuk mengirimkan proposal ke BSN masing-

masing untuk pengembangan standar keselamatan dan standar kinerja teknologi untuk penerangan

jalan. Setelah menyerahkan proposal untuk pengembangan standar-standar, sebuah komite pengarah

(SC) dan sub-SC akan dibentuk. Pendirian SC dapat mulai oleh badan teknis (kementerian), pemangku

kepentingan atau BSN.

Komposisi dari SC: Biasanya, SC terdiri dari ketua/wakil ketua (jika relevan), sekretaris dan anggota.

Jika ketua tidak memiliki kemampuan teknis, maka dinominasikan seorang wakil ketua dengan

pengalaman dan keahlian yang relevan. Ketua biasanya dipilih untuk jabatan 3 tahun dan dapat

diperpanjang 3 tahun kemudian. Minimum 9 anggota akan masuk dalam tim tersebut. Sang ketua

diharuskan sekurangnya sarjana dengan 2 tahun pengalaman di lingkup kerja terkait. Anggota SC

tersebut sebaiknya diambil dari para regulator, produsen, konsumen dan pakar. Anggota-anggota

sekurangnya berijazah diploma dengan 3 tahun keahlian atau 10 tahun pengalaman untuk lulusan SMU.

Pendirian sub-SC sejalan dengan lingkup kerjanya. Dalam hal lingkup kerja yang terlalu luas, SC

tersebut dapat mengembangan sub-sub SC dengan lingkup kerja spesifik.

Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) merupakan organisasi nirlaba mandiri yang terdiri dari

hampir 3000 anggota yang mewakili regulator, kalangan industry, konsumen, infrastruktur, lembaga dan

pakar. MASTAN memfasilitasi konsultasi dan proses pemungutan suara electronik selama tahap

pengembangan SNA.

4.4.6 Pelajaran dari proses penetapan standar internasional

Aliran proses yang khas dalam penetapan standar di Indonesia dirangkum disini untuk tujuan

membandingkannya dengan proses yang terjadi di Indonesia. Proses standardisasi India memerlukan

pembentukan sebuah komite teknis yang seimbang; konsultasi dengan pemangku kepentingan yang

terkait, dengan meminta komentar dari masyarakat sebelum finalisasi. Prinsip-prinsip konsensus

bersama dengan Organisasi Perdagangan Dunia/Penghalang Teknis Perdagangan (WTO/TBT) prinsip-

prinsip juga diikuti selama persiapan standar-standar tersebut.



49

Pembentukan komite teknis tersebut sangat penting bagi proses penetapan standar tersebut.

Komposisi yang khas dari komite standar meliputi Ketua (badan independen), sekretaris

anggota (BIS), pabrikan, laboratorium/lembaga Litbang, Pemerintah dan badan-badan

regulator, konsumen/ organisasi pengguna, asosiasi industri, unit sektor publik, perusahaan

konsultansi dan badan professional dan akademis.

Proses penetapan standar dari BIS ini ditampilkan dalam Gambar 7 dibawah ini:

Gambar 7: Proses penetapan standar di BIS

4.4.7. Meningkatkan kapasitas teknis lembaga-lembaga yang mengembangkan standar kinerja dan

keselamatan

Secara khas, hanya anggota-anggota terpilih dari Kemperin dan Kemenhub akan menjadi bagian dari

Komite Pengarah yang akan dibentuk untuk menentukan standar-standar baru. Untuk semakin

memperkuat kapasitas teknis dari kementerian-kementerian tersebut, Kelompok Kerja Lainnya (Pokja)

dapat diperkenalkan secara internal didalam suatu Kementerian.

Pembentukan Kelompok Kerja Lainnya dibawah Kemperin dan Kemenhub:

Anggota Pokja (Kelompok Kerja Lain): Para perwakilan dari sektor-sektor berikut ini

merupakan anggota-anggota yang dapat menjadi POKJA: Asosiasi Industri, Kementerian

Perdagangan, industri penerangan (pabrikan/pemasok), organisasi nirlaba, lembaga

pendidikan, organisasi penelitian, pakar sektoral, dll.

Persetujuan subyek

olehKomite

Nasional

Penyebaran ke Anggota komiteNasional untukMendapat masukan

Draft standar disebarluaskanUntuk mendapat Masukan publik

Persetujuan atasDraft standar Lewat konsensus

Persiapan draft standarawal

Diskusi tentang draft standar danmasukan oleh anggota komite teknis

Diskusi oleh komite nasional

Publikasi TentangStandar



50

Peran POKJA: POKJA berupaya merancang atau menjabarkan proposal untuk

pengembangan standar, yang akan diserahkan ke BSN untuk dipertimbangkan. POKJA harus

mengikuti prosedur tertentu (yang ditetapkan oleh Kementerian-Kementerian) dan akan

dilibatkan dalam pengumpulan data, survei-survei, kajian pasar, konsultasi dengan pemangku

kepentingan (termasuk konsumen) dan kajian persyaratan berkala untuk menginformasikan

proses standardisasi secara keseluruhan. Anggota-anggota POKJA akan bekerja sebagai satu

tim dan mengambil keputusan dengan pendekatan partisipatif. POKJA akan memberikan

bantuan teknis dengan menyediakan semua informasi yang diperlukan masing-masing

kementerian.

Anggota pengamat: Anggota POKJA harus menjadi bagian dari proses persiapan standar

BSN dan dapat diberi status sebagai pengamat, tanpa hak memilih. Tetapi komentar-komentar

yang diangkat oleh kelompok ini harus tanggapi oleh SC. Hal ini bakal memberi peluang untuk

mendaftar komentar-komentar dari bagian masyarakat yang lebih luas. BSN harus diminta

untuk member status pengamat kepada POKJA dari masing-masing kementerian.

Penguatan proses penetapan standar yang digunakan BSN:

Proses penetapan standar harus mencakup berbagai kalangan luas pemangku kepentingan

termasuk para professional dan badan akademis, pabrikan, laboratorium, lembaga Penelitian

dan Pengembangan, badan pengatur, asosiasi industri, sektor publik, perusahaan konsultansi,

pemakai akhir dan kelompok warga.

Rancangan standar yang disiapkan BSN harus secara luas disebar ke public (juga melalui

pertemuan para pemangku kepentingan) untuk mendapatkan input dan usulan. Draft standar

dapat juga diterbitkan secara online untuk menerima komentar-komentar.

Keseluruhan kualifikasi pendidikan dan syarat pengalaman dari anggota SC harus diajukan

dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Status pengamat harus diberikan kepada POKJA (diusulkan dibawah Kemperin dan

Kemenhub) untuk memungkinkan partisipasi pemangku kepentingan yang lebih besar dalam

dan kontribusi atas proses penetapan standar ini.

4.4.8. Halangan/tantangan

Penggunaan produk berstandar rendah – Karena perbedaan harga antara LED yang

berbeda kualitas, namun tetap 2,5 kali lebih mahal dari penerangan jalan yang konvensional,

banyak kota di Indonesia cenderung memilih produk standar rendah. Namun sering produk-

produk tersebut menghadapi permasalahan dengan pengelolaan panas; beberapa produk

mengalami pengurangan output lumen hingga 50% setelah 6-12 bulan. Situasi ini pada

gilirannya membuat para pengguna tidak mau memilih produk LED untuk penerangan jalan.

Kurangnya standar IEC untuk penerangan jalan LED – Kurangnya spesifikasi produk IEC

untuk lampu jalan LED menghalangi pengembangan standar produk versi Indonesia. Meskipun

IEC telah memiliki standar Kinerja da Keselamatan (PAS) untuk penerangan jalan, review atas

standar-standar LED ini belum dimulai. Reviewnya diharapkan selesai pada 2014.



51

Kemenperin menyatakan ingin menunggu dengan standar LED hingga standar IEC yang

terkait telah difinalisasi.20 – Standar produk SNI 2008 sepenuhnya sukarela. Jalan proponsi

dan kota tidak dicakup oleh standar ini.

Indonesia tidak punya protocol pelatihan untuk LED, fasilitas laboratorium(termasuk akreditasi)

dan operator terlatih. Ada kebutuhan untuk menaikkan kapabilitas laboratorium mengetes

standar LED.

4.4.9. Rekomendasi

Konsensus diminta dari kementerian-kementerian terkait termasuk KESDM, Kemperin,

KemenPU dan Kemendag bersama dengan BSN untuk menggunakan standar internasional

yang berlalu (seperti standar IEC dan IES) atau standar dari negara-negara Asia yang serupa

seperti India. TSU yang akan didirikan dengan pendanaan bantuan NAMA internasional harus

memainkan peran sebagai fasilitator dan memberikan bantuan teknis selama penetapan

standar nasional LED di Indonesia.

SNI 4 6973.2.3-2005 (Bagian 2.3 mengenai Lampu: Persyaratan khusus dari penerangan jalan)

menetapkan standar luminaire untuk lampu, tetapi tidak termasuk LED. Maka, penerangan

padat (contoh LED) harus ditambah sebagai addendum pada standar ini.

Standar untuk kinerja teknis dan keselamatan bagi penerangan jalan dikembangkan oleh

Puslitbang Jalan dan Jembatan, KemenPU. Direktorat Jenderal Bina Marga (Jalan Bebas

Hambatan) dapat meminta Puslitbang untuk mereview standar keselamatan dan kinerja yang

ada dan menambah standar khusus untuk penerangan jalan LED.

Sebagai pengaturan lainnya, dokumen spesifikasi teknis yang rinci mengenai pengadaan lampu

jalan LED untuk semua jenis jalan dapat dikembangkan oleh Kementerian terkait. Dokumen

teknis tersebut dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan standar penerangan jalan

yang ada di Indonesia dan standar internasional lainnya. Dokumen ini kemudian dapat

diedarkan ke semua kota di Indonesia melalui pemerintah propinsi dan kota-kota dapat

perintahkan untuk menggunakannya. Publikasi dan bahan pelatihan (termasuk versi on-line)

bersama dengan artikel dan iklan mengenai penerangan jalan (termasuk standar LED, praktik

penerangan yang terbaik secara umum, dll) dapat dirilis untuk pemerintah daerah.

Protokol pengujian, infrastuktur dan laboratorium yang terakreditasi harus didirikan untuk

menjamin pengujian lampu LED sesuai dengan standar teknis. Sebagai langkah awal,

laboratorium yang sesuai harus diidentifikasi di seluruh Indonesia, atau Pemerintah Pusat harus

membangun satu laboratorium, dan laboratorium-laboratorium tersebut harus dilengkapi

20 Wawancara dengan Kemenperin pada Juli 2013.



52

dengan fasilitas dan terakreditasi untuk menguji syarat-syarat baru yang muncul akibat

menyesuaikan standar internasional. Terdapat beberapa laboratorium penguji di Indonesia,

contohnya di Surabaya, yang dapat ditingkatkan dengan fasilitasi yang lebih baik untuk menguji

performa dan aspek keamanan lampu LED.

Setelah menyesuaikan standar yang benar, semua pemasok dan pabrikan yang produknya

mematuhi persyaratan teknis (sebagaimana ditetapkan oleh standar Indonesia dan standar

Indonesia lainnya) terkait penerangan jalan LED, dapat dimasukkan dalam website

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pemerintah terkait lainnya. Pemerintah

daerah akan diperintahkan untuk melakukan pengadaan lampu-lampu LED hanya dari

perusahaan yang telah teridentifikasi dan diuji. Tindakan ini akan melindungi para pengguna

dari produk murah yang tidak berkualitas.

Mengingat permasalahan pokok dalam hal kurangnya standardisasi LED Nasional, teknologi

penerangan lainnya seperti lampu induksi dapat juga dipertimbangkan oleh aksi NAMA ini,

terutama jika kinerja mereka lebih stabil. Kajian kesesuaian teknologi harus dilaksanakan di

masing-masing kota untuk memilih opsi penerangan hemat energi yang paling sesuai (mungkin

lebih dari satu per kota, tergantung pada situasi baseline).

4.5. Pilihan pembiayaan untuk penerangan jalan yang efisien

4.5.1 Tinjauan kebutuhan sumber daya untuk NAMA SSLI

Dalam bagian ini, perkiraan anggaran untuk NAMA SSLI telah disusun berdasarkan skenario

pelaksanaan yang berbeda-beda. Biaya terkait pelaksanaan NAMA SSLI tersebut mencakup:

Investasi modal dalam teknologi LED (atau teknologi penerangan alternatif yang efisien)

Investasi model dalam alat meteran

Pendirian infrastruktur kelembagaan (terutama, pendirian TSU. Lihat Bagian 4.1.3)

Sumber daya manusia (terutama, biaya staf pemasangan dan pemeliharaan di tingkat kota)

Biaya peningkatan kapasitas (pelatihan teknis terkait dengan pemasangan dan pemeliharaan

teknologi, peningkatan kesadaran di tingkat kota, dengan catatan TSU banyak melakukan kerja

ini.).

Karena investasi modal untuk teknologi SSL adalah pendorong biaya yang utama, tinjauan atas

parameter teknis dan keuangan dasar disajikan dibawah ini dengan menggunakan format yang sama

sebagaimana dijelaskan untuk penentuan baseline. Unsur-unsur terkait emisi seperti GEF setara

dengan apa yang sudah ditentukan untuk baseline.

Parameter skenario proyek teknis



53

Parameter teknis yang pokok untuk skenario proyek tersebut adalah daya watt dari lampu-lampu

terpasang dan usia hidup yang khas dari lampu-lampu tersebut. Sementara masing-masing kota akan

bebas menentukan teknologi penerangan efisien yang sesuai dengan kondisi lingkungan mereka, untuk

analisa tersebut diasumsikan bahwa teknologi yang diperkenalkan tersebut merupakan LED yang

tersedia dengan berbagai daya watt. Demikian halnya, dalam praktiknya, kota-kota yang ikut dalam

NAMA SSLI pasti akan mengkaji persyaratan penerangan spesifik sebagai bagian dari keseluruhan

“sistem penerangan jalan berbasis desain”, yang merupakan kombinasi dari daya watt dan jenis lampu,

tinggi tiang dan jarak untuk memenuhi standar nasional dan lainnya. Secara logis, kota-kota akan

bekerja dengan para pemasok dan ESCO untuk merancang sebuah sistem yang optimal untuk

lingkungan mereka yang spesifik. Untuk sederhananya, dalam analisa kami, rata-rata tingkat daya watt

LED yang mengganti secara ekuivalen (khusunya lampu merkuri atau sodium) diterapkan untuk

keseluruhan kajian di tahap konsep NAMA. Disini kami berasumsi bahwa baik lampu HPS 150W dan

250W serta lampu Merkuri 250 diganti dengan lampu LED 140W.

Tabel 97: Parameter teknis

Parameter Nilai baseline truncated mean*

Watt per lampu 140

Waktu operasional per hari 12

Rata-rata usia hidup lampu (dalam jam) 50.000

*) Truncated mean adalah rata-rata jumlah nilai dengan menghilangkan nilai tertinggi dan terendah


Parameter skenario proyek keuangan

Tabel 108 berikut ini berisi unsur-unsur utama keuangan yang berkaitan dengan pemasangan lampu

hemat energi. Diantaranya adalah biaya per lampu pada umumnya, kerja sipil terkait dan O&M. Selain

itu, nilai-nilai tersebut didasarkan pada asumsi bahwa teknologi LED diterapkan.

Tabel 108: Parameter finansial


Biaya per rata-rata lampu LED (110W) ~601 Dollar AS

Biaya kerja sipil per lampu 19 Dollar AS

Asumsi takterduga tambahan per lampu

(mungkin mencakup biaya tambahan untuk

penutup/rumah dan pemasangan kabel yang

harus diganti dibeberapa kasus juga)

30% dari biaya LED dan kerja sipil (~190 Dollar

AS)

Biaya O&M per lampu dan tahun 2 Dollar AS (2,4 Dollar AS dari tahun ketiga

kedepan)

Tingkat bunga pinjaman PIP 5%



54

Tingkat keuntungan model ESCO 10%

Tingkat bunga pasar keuangan 12%

Sumber: Kajian tujuh kota di Indonesia, berdasarkan GIZ PAKLIM (2012)

Kebutuhan sumberdaya diperkirakan dibawah ini untuk skenario-skenario berbeda yang melibatkan

tingkat-tingkat ambisi yang berbeda di sejumlah kota-kota yang diliput dalam NAMA SSL, dan disini

volume-volume lampu yang berbeda-beda akan dipasang. GIZ memperkirakan tiga fase dari 2014

hingga 2019: Fase percontohan, fase peningkatan dan akhirnya fase transformasi. Dalam konteks tiga

fase ini, dua jalur jalan dikaji, jalur konservatif yang berdasarkan tingkat ekspansi yang lebih lambat

untuk masing-masing tiga fase ini dan jalur ambisius yang berdasar pada tingkat ekspansi yang lebih

ambisius untuk masing-masing dari ketiga fase. Tinjauan dari hal-hal ini disajikan pada Gambar 8

dibawah ini.

Gambar 8: Fase dan skenario untuk pelaksanaan penerangan jalan yang efisien

Dibawah ini (Tabel 119) merupakan tinjauan dari kota-kota yang dipertimbangkan dalam analisa dalam

setiap jalur tersebut.

Tabel 119: Tinjauan Fase dan Skenario Pelaksanaan NAMA SSL untuk dianalisa

Fase Jangka Waktu Jalur yang

relevan

Kota baru

tambahan

Total

jumlah

kota

Kota yang dicakup

(jumlah)

Fase I Mulai 2014 hingga

pertengahan 2015

Skenario I

(konservatif)

2 2 Yogyakarta, Makassar

Skenario II

(ambisius)

4 4 Yogyakarta,

Makassar, Probolingo,

Pekalongan

Fase 1(2014/2015)

Percontohan

Fase 2(2015/2016)

Peningkatan

Fase 3(2017-2019)

Transformasi

JalurKonservatif

SSL untuk2kota

SSL untuk 2kota

tambahan

SSL untuk 5kota

tambahan

JalurAmbisius

SSL untuk 4kota

SSL untuk 8kota

tambahan

SSL untuk 10kota

tambahan



55

Fase II Pertengan 2015

hingga akhir 2016

Skenario III

(konservatif)

2 4 Yogyakarta,

Pekalongan,

Makassar, Probolingo

Skenario IV

(ambisius)

8 12 Yogyakarta,

Pekalongan,


Surakarta, Blitar,

Malang, Semarang,

Salatiga, Medan,

Manado, Mojokerto

Fase III Awal 2017 hingga

akhir 2019

Skenario V

(konservatif)

5 9 Yogyakarta,

Pekalongan,

Makassar, Probolingo+ 5 kota tambahan

Skenario VI

(ambisius)

10 22 Yogyakarta,

Pekalongan,


Surakarta, Blitar,

Malang, Semarang,

Salatiga, Medan,

Manado, Mojokerto

+10 kota tambahan

Perkiraan kebutuhan sumber daya langsung berkaitan dengan jumlah LED terpasang. 20 berikut ini

menggambarkan jumlah lampu yang diminta untuk setiap fase dari dua jalur dan perkiraan sumber daya

yang dibutuhkan untuk pemasangan teknologi LED.

Tabel20: Jumlah kumulatif lampu dan kebutuhan sumber daya untuk dua jalur

Fase I Fase II Fase III

Jalur

Konservatif Jumlah lampu 34.000 65.690 191.232

Perkiraan biaya

pasang

(ribu Dollar AS)

27.553 53.235 154.974

Jalur

Ambisius Jumlah lampur 65.690 266.557 517.640



56

Perkiraan biaya

pasang

(ribu Dollar AS)

53.235 216.017 419.495

Sumber: Perhitungan sendiri berdasarkan skenario yang ditetapkan oleh GIZ

Secara keseluruhan jumlah lampu bertambah dari sekitar 34.000 menjadi lebih dari 190.000 dengan

skenario konservatif. Masing-masing biaya naik dari 27,5 juta Dollar AS untuk fase I hingga hampir 155

juta Dollar AS di fase III.

Dengan jalur ambisius, lebih dari 500.000 lampu efisien dipasang di fase III dengan biaya hampir 420

juta Dollar AS. Kedua jalur ini digambarkan dalamGambar 9

Gambar 9.

Gambar 9: Perkiraan jumlah lampu yang diganti pada dua jalur ini

Sumber: Perhitungan sendiri berdasarkan skenario yang ditetapkan oleh GIZ

4.5.2 Pendekatan metodologis penghitungan aliran dana untuk baseline dan skenario proyek

Biaya yang dijabarkan dalam Bagian 4.5.1 akan tertutup melalui pengurangan biaya konsumsi listrik,

pemeliharaan dan penggantian yang baru dibandingkan dengan skenario baseline yang mencakup

teknologi penerangan konvensional.

Tabel 121 dibawah ini merangkum parameter-parameter yang tercakup didalam analisa keuangan

NAMA SSL, termasuk nilai-nilai baseline (“Nilai baseline”) dan parameter yang disesuaikan untuk

skenario pelaksanaan NAMA SSL (“Nilai SSL NAMA”).

Tabel 121: Parameter yang termasuk didalam analisa keuangan NAMA SSL

Data lampu Nilai BaselineNilai SSL

NAMA Unit Sumber/Keterangan

Lampu HPS

Tingkat watt 150 95 Watt

Penghitungan sendiriberdasarkan GIZ PAKLIM,

hal.45Usia hidup lazimnya 24.000 50.000 jam GIZ PAKLIM,hal.8

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

L a m p u y a n g d i g a n t i

Jumlah lampu yang diganti

Conservative pathway Ambitious pathwayJalur konservatif Jalur ambisius



57

Biaya per lampu 246 601 Dollar AS OSRAM

Lampu uap Merkuri

Tingkat watt 250 159 Watt GIZ PAKLIM, hal.45

Usia hidup lazimnya 24.000 50.000 jam GIZ PAKLIM, hal.8

Biaya per lampu 226 601 Dollar AS GIZ PAKLIM, hal.45

Pengeluaran operasional (OPEX) Nilai baseline Nilai SSLNAMA Unit Sumber

Jam operasional per tahun 4.380 4.380 jam / thn Asumsi 12 hours oeprasional

per hari

Tarif listrik75 Dollar AS 75 Dollar AS

Rata-rata tariff listrik darikotayang dikaji (mungkin berdeviasi

sesuai kota)

Kenaikan tariff listrik (per tahun) 2% 2% Asumsi sendiri

Kerugian T & D 10% 10%Nilai default dari metodologi

CDMKeseluruhan biaya O&M per lampudalam tahun 1-3

6,7 2,0Dollar AS/ lampu ICLEI

Keseluruhan biaya O&M per lampudalam tahun ke 3->

8,0 2,4Dollar AS/ lampu

Asumsi sendiri bahwa biayaO&M naik setelah 3 tahun

hingga 20%

Biaya khusus NAMA (administrasi,pemantauan, dll.) 0 25.000

Dollar AS/ tahun Asumsi sendiri

Data Khusus Pendapatan Nilai baselineNIlai SSL

NAMA Unit Sumber

Tingkat pajak penerangan jalan 7,00% 7,00% %

Tingkat pajak rata-rata menurutinformasi di ketujuh kota,

ditambah 16 kota dalam daftarpanjang

Kurangnya konsumsi energi karenameteran 40% 40% %/a

Berlaku hanya bila meteranlistrik digunakan

Biaya meteran Nilai baselineNilai SSL

NAMA Unit Sumber

3 fase pasokan listrik 1.500 1.500Dollar AS/meteran PLN (mencakup biaya

pemasangan- kerja sipil)Jumlah lampu yang dapat dicakupmeteran 25 25 Lampu/meteran

Biaya tahunan meteran 10 10Dollar AS

/ thn Asumsi sendiri

Usia peralatan meteran10 21 21 tahun Asumsi sendiri

Sumber: Lembar lajur “Investasi-Analisa- Asumpsi” oleh Perspectives berdasarkan sumber yang ada didalam table ini

Model keuangan yang dikembangkan untuk NAMA SSL menghasilkan output berikut ini:

Analisa aliran kas untuk skenario NAMA SSL dibandingkan dengan baselinenya; termasuk

pengeluaran dan pemasukan selama masa hidup SSL (sekitar 50.000 jam operasional). Baik

untuk kedua jalur konservatif dan ambisius.

Net present value (NPV) untuk skenario NAMA SSL. Baik untuk jalur konservatif dan ambisius.

Ilustrasi sumber pembiayaan yang diterapkan untuk cakupan kenaikan biaya pemasangan.

Baik untuk jalur konservatif dan ambisius.

Hasil dari analisa ini ditampilkan berikut ini di bagian 4.5.5.

4.5.3 Identifikasi sumber pendanaan

Meskipun penggantian penerangan konvensional dengan LED atau teknologi efisien lainnya akan

secara logis terbayar sebagai akibat dari penghematan energi pada kurun waktu itu, tetapi penghalang

utama untuk menggunakannya adalah bahwa pihak kotamadya tidak memiliki dana yang memadai



58

untuk menutup biaya modal dimuka dan pemasangan. Pemerintah kotamadya yang diwawancara

selama riset dilaksanakan untuk laporan ini, umumnya mengindikasikan bahwa program penggantian

penerangan yang efisien akan berlangsung dengan gerak yang agak lambat, dengan penggantian

penerangan konvensional berskala kecil dengan penerangan yang efisien ketika penggantian

dijadwalkan terjadi. Karena pinjaman biasanya tersedia untuk pemerintah kotamadya dengan tingkat

bunga yang agak tinggi 12-15%, hal ini menyebabkan pilihan meminjam untuk mendanai program

penggantian yang lebih berskala besar yang umumnya tidak menarik hati. Karena itu, sumber-sumber

pendanaan lainnya dibutuhkan untuk memungkinkan NAMA SSL menjangkau skala pada kerangka

waktu hingga 2020, dan hal ini dipertimbangkan dibawah ini.

Pendapatan dari berkurangnya tagihan listrik PLN setelah meterisasi

Pengalaman sampai saat ini menunjukkan bahwa jika meterisasi diperkenalkan, tagihan listrik

penerangan jalan kota akan turun hingga 30-40% karena kecenderungan dari perkiraan diatas

konsumsi energi sebenarnya; dalam kasus Yogyakarta tagihan energi bahkan turun hingga 60%.

Dengan asumsi bahwa pajak penerangan jalan kota ini tetap konstan, pendapatan ekstra ini dapat

digunakan untuk membiayai penggunaan penerangan jalan yang efisien, dengan penghematan tagihan

listrik yang dihasilkan dari lampu-lampu yang efisien tersebut yang kemudian diinvestasikan kembali

pada lampu-lampu baru yang efisien atau digunakan untuk menutup biaya-biaya awal pemakaian

meteran. Kekurangannya adalah bahwa pilihan pembiayaan ini hanya tersedia di kota-kota yang belum

memperkenalkan sistem meteran, dan bahwa proyek lampu-lampu jalan yang efisien melalui

pendekatan dana bergulir ini membutuhkan waktu. Misalnya, penghematan 1 MWh/tahun dan lampu

melalui meteran sebagaimana dicapai di Yogyakarta dan menghitung dengan tariff 0,075 Dollar AS/kWh

akan menggunakan 75 dollar AS/lampu, yang berarti bahwa pembiayaan meteran itu sendiri akan

tercapai setelah satu tahun beroperasi (tidak termasuk biaya pemasangan meteran). Membiayai

keseluruhan selisih biaya antara LED berkinerja tinggi dan penerangan jalan konvensional akan

membutuhkan waktu satu dekade. Maka pilihan ini hanya bisa dilakukan bila dipertimbangkan

bersamaan dengan pilihan lainnya.

Dari sudut pandang pelaksanaan NAMA SSL, meterisasi harus dipandang sebagai prioritas kebijakan

urutan teratas dan dapat membentuk bagian dari komponen NAMA unilateral. Ini akan memungkinkan

sumber-sumber pembiayaan lain untuk bisa dibuka (termasuk dari anggaran kotamadya). Namun, hal

ini tidak dianggap pantas dimana bantuan pendanaan yang didapat dari donor digunakan untuk

membiayai pemakaian meteran, karena tujuan utama dari dukungan NAMA internasional adalah

mendukung aksi pengurangan emisi. Meterisasi ini sendiri tidak menghemat energi atau mengurangi

emisi, tetapi meterisasi lebih membantu pemerintah kota dan propinsi untuk menghemat uang.

Hasilnya, meterisasi dapat menciptakan dorongan bagi pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam

kegiatan efisiensi energi. Pilihan pembiayaan yang dipertimbangkan disini dapat membantu

merangsang investasi seperti ini.

Kenaikan pajak penerangan jalan





60

Pasar Karbon

Pasar karbon global dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bila SSLI didaftarkan sebagai Clean

Development Mechanism (CDM) dan bukan sebagai NAMA. Walau demikian, harga CER saat ini, yang

senilai dibawah 1 Dollar AS/ton di pasar valas, pemasukan yang didapat dari monetisasi pengurangan

emisi saja sangat tidak mungkin membiayai penggantian lampu yang tak terencana. Saat ini, ramalan

akan pasar CER (pengurangan emisi bersertifikasi) masih sangat lemah sampai sekurangnya tahun

2020, dan mungkin setelah tahun itu, karena suplai berlebihan yang masif dalam EU ETS, yang

diperkirakan mencapai hingga tunjangan 2 milyar, yang merupakan sumber utama permintaan untuk

CER. Harga-harga pada dasarnya mencerminkan biaya penerbitan- pada harga tertentu, menjadi tidak

ekonomis membayar biaya transaksi yang termasuk dalam verifikasi dan penerbitan kredit. Proyeksi

biaya terbaik hingga tahun 2020 adalah sekitar 2-3 Dollar AS/t. Pada harga saat ini sebesar 1 USD/t

atau kurang dari itu, total pengurangan emisi yang diperkirakan untuk NAMA SSL hanya naik sekitar

100-400,000 Dollar AS jika dijual di pasar valas CER21. Karenanya, CER tidak dianggap sebagai sumber

yang relevan untuk pembiayaan inisiatif SSL.

Mekanisme pemberian kredit lainnya termasuk NMM dan BOCM Jepang secara teoritis dapat

menyediakan pilihan-pilihan monetisasi untuk inisiatif-inisiatif seperti inisiatif SSL. Namun sejauh ada

hubungannya dengan NMM, masih belum ada kesepakatan akan kerangka kerja internasional dalam

konteks UNFCCC, tidak ada cara untuk rancangan dan pelasanaan mekanisme sedemikian itu, dan

saat laporan ini ditulis tidak ada percontohan (pilot) yang diumumkan atau dilaksanakan dimanapun di

dunia22

. Diluar kerangka kerja UNFCCC, kerangka regulasi EU ETS memungkinkan pengakuan ataskesepakatan bilateral antara EU dan negara-negara yang melaksanakan pendekatan berbasis sektoral,

seperti NMM. Namun, tidak ada kepastian apapun mengenai harga yang akan dibayar untuk kredit yang

dihasilkan dari sebuah inisiatif yang dilaksanakan dalam kerangka kerja ini, dan mengenai volume yang

akan diterima (jika ada). BOCM Jepang masih dioperasionalkan dan belum ada proyek yang telah

dilaksanakan, dengan terbatasnya rincian yang ada terkait kelayakannya, harga kredit yang sesuai,

prosedur pendaftaran, dll. Karenanya, kedua sumber ini dianggap sangat tidak pasti pada tahap ini, dan

tidak dianggap relevan mengingat maksud untuk melaksanakan inisiatif SSL dalam 5-7 tahun kemudian.

Pinjaman PIP

Pinjaman lunak ditawarkan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang dikelola oleh Kemenkeu.

Secara keseluruhan, pinjaman PIP mencakup asset-aset yang dikelola dengan nilai 1,9 milyar Dollar

AS pada 2012 (PIP, 2012). Sesuai dengan pertemuan dengan PIP pada Juli 2013, sekitar 2,8 juta Dollar

AS tersedia di tahun 2013 untuk aktivitas efisiensi energi, dan untuk dua tahun berikutinya rencananya

adalah menginvestasi 15-20 juta Dollar AS kedalam kegiatan efisiensi energi sektor public (termasuk

21 Harga di pasar CER primer (CER yang belum diterbitkan) bahkan cenderung lebih rendah .

22

Namun, dapat dicatat bahwa desain dari sejumlah percontohan sedang dilaksanakan saat ini, yang didanai oleh BMU(Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir) Jerman.



61

penerangan jalan dan limbah energi). Pinjaman ‘wajib’ yang ditawarkan PIP, dengan tingkat bunga

umumnya sektiar 5%, berpotensi menjadi sumber utama pembiayaan pelaksanaan NAMA SSL dalam

negeri. Pinjaman PIP dapat membantu memperlihatkan keuntungan-keuntungan SSL NAMA di kota-

kota percontohan awal yang akan dibiayai bersama oleh bantuan pendanaan internasional, dan

kemudian digunakan untuk meningkatkan NAMA selama periode itu.

Terdapat berbagai tantangan dalam hal ini. Pertama, sedikitnya pengalaman di sektor ini karena PIP

hingga saat ini belum pernah mencairkan pinjaman dalam jumlah besar untuk proyek energi efisien dan

energi baru terbarukan – banyak pengalaman di bidang infrastruktur yakni rumah sakit, jalan raya, dll.

Kedua, pemda ingin adanya penyederhanaan persyaratan persetujuan yang agak rumit dan birokratis.

Membantu pemerintah kota didalam pengajuan permohonan pinjaman PIP dianggap sebagai tugas

yang cocok bagi pembentukan TSU sebagai bagian dari NAMA. Maka, pilihan ini dianggap sebagai

bagian dari sebuah paket bersamaan dengan pendanaan NAMA Facility yang disalurkan melalui

ICCTF.

Inisiatif Kementerian Keuangan pada efisiensi energi

Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu sedang mempertimbangkan rancangan dan penggunaan sebuah

skema baru untuk membantu sektor swasta ESCO dalam pelaksanaan efisiensi energi. Draft konsep

pada tahap ini adalah untuk menetapkan dana bergulir sebesar 50 juta Dollar AS untuk membantu

pelaksanaan efisiensi energi (maksimum 5 juta Dollar AS per proyek) dengan tingkat pinjaman lunak.

Masalah utamanya adalah bahwa hal ini masih dalam tahap penyusunan yang amat dini, dan paling

cepatnya skema baru ini bisa tersedia di pertengahan kedua tahun 2014. Tergantung pada bagaimana

proposalnya berkembang, pilihan ini dapat membentuk bagian dari paket pilihan-pilihan untuk

meningkatkan NAMA selama kurun waktu setelah fase percontohan pada tahun 2014-15.

Membuka anggaran yang takterpakai dari kementerian teknis

Secara teoritis ada potensi untuk melakukan realokasi dalam anggaran nasional untuk membuka

pemasukan yang tidak terpakai. Contohnya, menurut Kemenkeu (2012, hlm. 23) Kemenkeu hanya

membelanjakan 10-30% dari anggarannya di tahun-tahun yang baru lewat, sementara belanja

KemenPU mencapai 70-80% dari anggaran. Dana-dana yang tidak terpakai ini secara teori dapat

digunakan untuk berinvestasi di berbagai kegiatan efisiensi energi, termasuk efisiensi penerangan jalan.

Tantangan utamanya adalah bahwa KESDM tidak memiliki kekuasaan untuk memerintahkan

kementerian teknis lainnya dengan cara ini dan tidak ada dasar bagi Kemenkeu untuk melakukan hal

demikian. Karena kesulitan tersebut, pilihan ini dapat dianggap tidak realistis pada tahap ini.

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk hibah pengurangan emisi

DAK didefinisikan sebagai “dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk daerah-daerah

(region) tertentu untuk membantu mendanai kegiatan-kegiatan spesifik yang berada dibawah otoritas

daerah dan sejalan dengan prioritas nasional” (Jakarta Post, 2012). Yang terutama, dana-dana tersebut

dimaksudkan untuk membantu daerah-daerah yang kurang maju dengan mendanai kegiatan-kegiatan

prioritas nasional, misalnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Lampu jalan tidak termasuk dalam

prioritas nasional untuk tahun 2014. Ke depannya, pemerintah Pusat perlu mengidentifikasi dan



62

menetapkan penerangan jalan sebagai sektor prioritas dan mengidentifikasi daerah-daerah khusus

yang harus disasar untuk hibah-hibah tersebut. Agar supaya dana hibah dialokasikan dalam DAK untuk

pengurangan emisi, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian diminta memerintahkan KESDM

untuk menetapkan target dan sasaran untuk peningkatan efisiensi penerangan jalan. Proses ini

menuntut keterlibatan politik tingkat sangat tinggi dan mungkin akan memakan waktu dan tenaga yang

banyak, dengan hasil dan jangka waktu yang takpasti. Oleh karena itu hibah DAK tidak dianggap

sebagai kemungkinan pilihan untuk fase percontohan dari inisiatif SSL yang direncanakan mulai pada

tahun 2014. Ini mungkin menjadi sebuah pilihan yang realistis jangka panjang bagi beberapa kota di

daerah-daerah yang berkekurangan.

Reformasi penetapan harga listrik

Biaya subsidi listrik di Indonesia mengurangi hasrat pemerintah kotamadya untuk berinvestasi pada

penerangan jalan yang efisien. Secara teori, reformasi regulasi dapat mengakibatkan kenaikan harga

listrik pada tingkat yang mencerminkan biaya. Namun, sebagaimana dibahas pada Bagian 4.2,

reformasi penetapan harga listrik yang besar akan menjadi sensitif secara politik dan sangat tidak

mungkin saat mendekati pemilihan presiden 2014. Maka pilihan ini tidak sejajar dengan rencana waktu

pelaksanaan SSL NAMA. Ini bisa berkaitan sebagi bagian dari fase peningkatan NAMA setelah tahun

2015.

Model ESCO

Meski masih di tahap bayi di Indonesia, ekspansi industry ESCO dapat menjadi cara untuk membuka

penghematan biaya bagi pemerintah kotamadya setempat, tetapi mungkin perlu didukung bersama

dengan sumber-sumber pembiayaan publik dan reformasi kebijakan. Saat ini, kurangnya kerangkaregulasi dari Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku yang memungkinkan pengontrakan ESCO.

Dengan kerangka regulasi yang diperlukan, pilihan ini dapat membantu peningkatan investasi

penerangan jalan ketika digabung dengan beberapa pilihan pembiayaan yang menjanjikan. Tampilan 1

menyediakan rincian yang lebih banyak tentang model ESCO dan pengalamannya di Indonesia dan

Indonesia dengan ESCO

Tampilan 1: ESCO

Perusahaan Layanan Energi atau ESCO, menjalankan penghematan efisiensi energi sebagai ganti dari

pembayaran yang dibiayai melalui pengurangan biaya terkait dengan penghematan-penghematan itu. ESCO

bisa berupa badan usaha milik negara atau milik swasta. Salah satu ESCO terbesar di Indonesia yaitu PT.

Energy Management Indonesia merupakan korporasi milik negara dengan tingkat penjualan tahunan ca. 3 juta

Dollar AS (PT Energy Management Indonesia, 2007). Dalam konteks NAMA SSL, sebuah ESCO milik swasta

akan mengadakan kontrak kinerja dengan pemerintah daerah, asalkan kerangka regulasi memungkin hal ini.

Pembayaran untuk layanan yang dilakukan ESCO dibuat sebelum atau sesudah terjadi, atau mungkin lebih

sebagai campuran dari keduanya, yang adalah kapan ESCO meminta pembayaran dimuka yang mencakup

bagian dari biaya tersebut.

- Pembayaran Ex-ante. Pemerintah daerah membayar ESCO untuk melaksanakan penggantian lampu jalan

dan memulihkan biaya untuk hal ini melalui tagihan energi yang berkurang.



63

- Pembayaran ex-post . Penghematan energi dijamin oleh ESCO, yang kemudian memperoleh pembiayaan

(misalnya dengan pergi ke bank untuk dapat pinjaman, atau mengumpulkan uang di pasar modal) dan

melakukan layanan. ESCO dibayar oleh pemerintah daerah melalui penghematan biaya yang dihasilkan.

Pengalaman ESCO di Indonesia

Sejauh ini pengalaman dengan ESCO di Indonesia agaklah terbatas- terutama terkait penerangan jalan.

Halangannya adalah kurangnya ESCO yang berpengalaman (GIZ PAKLIM, 2012a) dan beratnya subsidi harga

listrik, yang mengurangi dorongan pada konsumen untuk mencari dan membayar atas peluang peningkatan

efisiensi energi. Sejauh terkait kontrak pemerintah dan ESCO, mungkin penghalang terbesar adalah peraturan

anti korupsi yang ada, yang mencegah pembagian pendapatan pajak jalan kotamadya dengan pihak swasta.

Satu contoh dari kontrak ESCO yang berhasil di Indonesia melibatkan optimalisasi lampu jalan di kota Pasuruan.

Pada tahun 2003-2008, perusahaan PT Fokus Indo Lighting memberikan kepada pemerintah kota tersebut paket

layanan yang mencakup pengaturan kembali secara menyeluruh sistem penerangan jalan untuk memenuhi

standar IEC, penghematan energi dan hasilnya pada pengurangan biaya listrik bulanan, ditambah layanan purna

jual (pemeliharaan,dll). Akibat dari investasi ini, kota tersebut mencapai pengurangan dalam tagihan listrik dari

sekitar Rp. 2 milyar/bulan hingga sekitar Rp.0.6 milyar/bulan (75% hemat), tanpa mengurangi output energinya.

Namun, susunan kontrak tidak dapat direplikasi karena halangan regulasi seperti disebut diatas. Regulasi-

regulasinya dirancang untuk mencegah korupsi ditingkat pemerintah daerah, dalam pengaturan antara

Pasuruan dan Fokus, pihak kota membayar uang muka yang mencakup sebagian dari keseluruhan biaya

proyek, dan kemudian melunasi sisanya melalui penghematan pada tagihan PLN kota, yang dihasilkan setiap

bulan, plus bunganya. Susunan ini diselidiki oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), terutama karena bunya

yang dibayar oleh kota tersebut kepada Fokus berupa angguran bulanan. Peraturan yang berlaku sekarang

mengizinkan pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan PIP (dibawah Kementerian Keuangan) dan

membayar bunga dari pinjaman mereka ke PIP, tetapi tidak ada ketentuan regulasi yang memungkinkan

membuat perjanjian jenis pinjaman dengan pihak ketiga.

Selain itu, Undang Undang No 32 of 2004, yang memasukkan protokol yang harus diikuti oleh pemerintah

daerah, yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan sumber pendanaan yang berbeda-beda, mencegah

penggunaan penerimaan pajak dari pemerintah daerah untuk dibayar langsung ke sektor swasta. Selain itu,

penerimaan pajak dapat disimpan kedalam anggaran kota. Hal ini menimbulkan ketidakpastian baik untuk ESCO

dan dinas PJU mengenai apakah layanan-layanan dapat secara efektif dibayar.

Pengalaman ESCO di India – contoh membuat kerja model ESCO

Selama 4-5 lima tahun model ESCO telah mencapai momentum di India. Hal ini menjadi bagian dari biaya

kenaikan biaya energi di satu sisi dan inisiatif oleh pemerintah pusat untuk mempromosikan secara meluas

implementasi langkah-langkah efisiensi energi dan konservasi energi pada fasilitas-fasilitas yang ada dengan

menggunakan model ESCO pada lainnya. Sebuah survey nasional atas 171 kota di 23 negara bagian

memperlihatkan bahwa penerangan jalan menjadi rata-rata 6,19% dari belanja pemasukannya Badan

Perkotaan Daerah (ULB), namun hanya 0,88% dari total anggaran dialokasikan untuk kegiatan efisiensi energi

oleh ULB. Terdapat perkiraan potensi penghematan sebesar 60% dari konsumsi listrik di dalam penerangan

jalan rata-rata, secara nasional.



64

Pemerintah pusat memutuskan untuk menstimulasi industry ESCO sebagai cara untuk membuka potensi yang

terkubur. Untuk menjawab halangan-halangan seperti akses ke pembiayaan, ketiadaan asosiasi industry,

kurangnya kepercayaan atas klien prospektif dalam kapasitas ESCO. BEE (Badan Efisiensi Energi Nasional

Indonesia ) saat ini telah memampukan lebih dari 120 ESCO melalui proses akreditasi. Proses akreditasi ini

telah membantu menyediakan penyelidikan teknis dan finansial yang diperlukan untuk membangun rasapercaya diantara klien-klien prospektif yang mungkin akan mendapatkan layanan-layanan ESCO serta diantara

lembaga-lembaga keuangan yang ingin memberikan hutang dan modal kerja kepada ESCO. Dibawah ini adalah

contoh dari ESCO yang membiayai pengaturan penggantian lampu jalan di kota Rajahmundry di India.

Nama kota: RajahmundryNegara bagian: AndhraPradeshTotal jumlahlampu jalan 10948TotalInvestasi: INR 7.000 JutaPenghematanyg dicapai: 68,57%PeriodekontrakESCO: 7 jutaBeban saatini Jumlah Watt Beban (kW) Diusulkan Jumlah Watt

Beban(kW)

250W HPSV 832 285 237,12 70W LED 832 70 58,24

250W MH 93 285 26,505 70W 93 70 6,51

150W HPSV 1973 175 345,275 70W LED 973 70 68,11

36W LED 1000 36 36

70W HPSV 295 85 25,075 36W LED 295 36 10,62

40W FTL 7355 50 367,75 18W LED 7355 18 132,39

400W MH 488 450 219,6 180W LED 400 180 72

Total 1221,325 383,87

4.5.4 Kajian pilihan pembiayaan

Dibawah ini, pilihan pembiayaan yang teridentifikasi pada bagian sebelumnya telah dievaluasi dengan

pendekatan kualitatif. Pilihan-pilihan tersebut dinilai berdasar criteria berikut ini seperti didalam tabel

dibawah ini:

Potensi jumlah dana – pilihan yang dapat menghasilkan/mendapat jumlah yang besar umumnya

diberi nilai lebih tinggi.

Kurun waktu pelaksanaan – pilihan yang digunakan secara lebih cepat umumnya diberi nilai lebih

tinggi.

Masalah keadilan – pilihan yang menghindari hasil yang keliru/ dampak yang tidak seimbang pada

unsur masyarakat tertentu secara umum diberi nilai lebih tinggi.

Keberterimaan bagi para pembuat kebijakan – pilihan yang mungkin diterima secara politis (baik

ditingkat daerah maupun propinsi) umumnya diberi nilai lebih tinggi.

Biaya transaksi – pilihan yang menghindari biaya transaksi tinggi ummnya diberi nilai lebh tinggi.



65

Pilihan-pilihan tersebut diberi nilai berdasar setiap kriteria diatas, dengan bulatan berwarna hijau yang

menunjukkan nilai tinggi, bulatan oranye untuk nilai sedang dan bulatan merah untuk nilai rendah.

Sebuah kajian menyeluruh juga disediakan, dalam hal bagaimna pilihan tersebut dapat membentuk

bagian dari sebuah paket pembiayaan NAMA, yang akan digambarkan secara rinci pada bagian berikut

ini. Pilihan-pilihan yang secara jelas dipandang sebagai bagian pembentuk dari paket pembiayaan ini,

terutama dalam fase percontohan, diberi “wajah senyum” kuning. Untuk pilihan-pilihan yang berpotensi

membentuk bagian dari paket pembiayaan, tetapi dimana terdapat beberapa ketidakjelasan yang perlu

diatasi, atau dimana perlu membuat kajian kasus-per-kasus, pilihan-pilihan tersebut diberi “wajah

merenung”. :Pilihan-pilihan yang jelas-jelas tidak akan berperan di masa datang diberi “wajah marah”

merah.



66

Tabel 13: Kajian kualitatif pilihan pembiayaan

Kriteria kajian Potensi jumlah dana

yang dihasilkan

Jangka waktu

pelaksanaan

Masalah

keadilan

Keberterimaan

pembuat kebijakan

Biaya transaksi Keseluruhan

kajian/peran

dalam paket

Daur ulang

pemasukan melalu

meteran

Penghematan sebesar 40-

60% pada tagihan kota

dari PLN dimungkinkan.

Misalnya dalam kota

berukuran sedang dengan

tagihan Rp. 30milyar per

thn, ini akan menyisihkan

Rp.12-18 milyar 1-1,6 juta

Dollar AS). Dapat diukur

diseluruh negara.

Akan butuh banyak

waktu. Pengembalian

selama beberapa tahun

Keadilan akan

meningkat karena

meteran

mengurangi

tagihan berlebih

oleh PLN

Pembuat kebijakan

harus mendukung baik

ditingkat provinsi

maupun daerah. PLN

mungkin menolak.

Biaya dimuka untuk

pemasangan

meteran tinggi.

Tetapi selain itu,

biaya transaksi

rendah.

Meterisasi akan

berperan penting,

tetapi butuh

sumber

pembiayaan lain

untuk memulai

NAMA SSLI

Donor atau Hibah

Nasional

(melalui ICCTF)

Hibah 5-15 juta EUR (7-20

juta Dollar AS)

dimungkinkan lewat

NAMA Facility . Tidak adabatasan besarnya hibah

yang dapat disalurkan

lewat ICCTF.

Jika berhasil di putaran

pertama dari penerapan

hibah NAMA Facility , ini

dapat membangkitkanarus pendanaan pada

pertengahan 2014.

Tidak teridentifikasi Sejalan dengan

sasaran kebijakan

pemerintah RI; ICCTF

adalah lembaga yangmantap

Prosedur penerapan

untuk ICCTF

membutuhkan

bantuan TSU

Sumber utama

dana untuk

memulai NAMA

SSLI di Fase 1 dan2

Pasar Karbon (CDM,

NMM, BOCM)

Potensi terbatas.

Pengurangan emisi

CDM sekarang sudah

tersedia tetapi pasar

Tidak

teridentifikasi.

Tidak pasti. CDMnya

mantap tetapi NMM

Biaya (

pengembangan,

Tidak akan

berperan dalam



67


yang dihasilkan

Jangka waktu

pelaksanaan

Masalah

keadilan

Keberterimaan

pembuat kebijakan


kajian/peran

dalam paket

sebesar 100-400kt CO2-e

pada 2020 @ 1 USD/CER

=

100-400,000 Dollar AS

secara total.

mengalami pasokan

berlebih hingga 2020.

NMM dan BOCM tidak

pasti saat ini.

sangat sensitif dalam

hal negosiasi iklim

internasional.

validasi dan

verifikasi PDD, dll)

mungkin sangat

mahal.

kurun waktu yang

diinginkan untuk

NAMA SSLI

Pinjaman PIP

Pinjaman hingga 11-15

juta EUR (15-20juta Dollar

AS) tersedia pada 2014-

15; secara potensial pada

tingkatan 5% dalam

program pinjaman wajib.

Dapat membantu

mengangkat dana

tambahan.

Prosedur sudah

ditetapkan; pinjaman

tersedia pada 2014.

Tidak ada, asalkan

ketentuan

pelunasan tidak

terlalu

mengkhawatirkan

pemerintah daerah.

Tidak ada masalah di

tingkat pemerintah

pusat. Pemerintah

daerah perlu

melakukan beberapa

pekerjaan untuk

meyakinkan kota-kota

bahwa mengakses

pinjaman PIP adalah

pilihan yang tepat.

Bantuan diperlukan

dari TSU.

Prosedur

permohonan

pinjaman PIP perlu

dirampingkan untuk

menghindari

penundaan/biaya

transaksi tinggi .

Bantuan diperlukan

dari TSU.

Sumber utama

dana untuk

memperluas NAMA

SSL di Fase 2 dan

3.

Kenaikan pajak

penerangan jalan

Tergantung pada situasi

kota. Di beberapa kota,

batas 10% sudah dicapai.

Secara nasional, rata-rata

sekitar 7%.

Pemerintah daerah

harus mengesahkan

perundangan untuk

menaikkan tingkat pajak.

Penerimaan pemasukan

akan mengalir selama

itu, daripada uang muka.

Konsumen

menanggung

beban finansial jika

penghematan

biaya tidak dibagi

dengan mereka.

Kenaikan pajak

mungkin akan

mendapat perlawanan

dari masyarakat.

Pendekatan nasional

yang bersifat wajib

Tidak ada biaya

tambahan selain

amandemen

legislatif. PLN

mengumpulkan

penerimaan pajak

dan mentransfernya

Kajian kasus per

kasus. Tidak

mungkin berperan

besar secara

keseluruhan, tetapi

dapat cocok bagi

beberapa kota.



68


yang dihasilkan

Jangka waktu

pelaksanaan

Masalah

keadilan

Keberterimaan

pembuat kebijakan


kajian/peran

dalam paket

mungkin tidak popular

di tingkat daerah.

kepada pemerintah

daerah

Pembiayaan ESCO

Potensinya sangat tinggi

(ningga penghematan

75%), tetapi kontrak perlu

diperbolehkan oleh

kerangka regulasi.

Beberapa ESCO siap

mulai pelaksanaan

sekarang atau awal

2014.

Tidak ada, kecuali

keuntungan dibagi;

beberapa risiko

sektor swasta

mencapai

keuntungan.

Sangat diminati, tetapi

ketidakpastian regulasi

merupakan halangan

utama untuk

keberterimaan di

tingkat pemerintah.

Rendah jika

kerangka regulasi

diperjelas untuk

memungkinkan

kontrak dan dengan

bantuan dari TSU.

Sangat potensial

sebagai inti utama

dari paket

pembiayaan jika

masalah regulasi

terjawab.



69

4.5.5 Studi kasus yang memperlihatkan penggunaan jalur-jalur pembiayaan yang berbeda-beda

Sebagaimana dijelaskan pada bab 4.5.1 Rencana Implementasi merencanakan dua program

penerangan jalan untuk fase pecontohan (empat dari skenario ambisius). Bagian ini menjelaskan

pembiayaan penggunaan penerangan jalan pintar untuk dua kota ini secara rinci. Untuk menampilkandua kota dengan situasi yang sangat berbeda, Yogyakarta dipilih sebagai kota berukuran sedang yang

maju secara ekonomi dan lebih modern, dan Probolinggo dipilihsebagai kota yang lebih kecil yang

kurang modern, yang lebih didasarkan pada sektor pedesaan (pertanian, dll.) Kami akan menjelaskan

gabungan pilihan pembiayaan yang sesuai dan memperlihatkan parameter dan hasil investasi utama

yang menunjukkan keuntungan tetapi juga risiko penggantian LED. Untuk kedua studi kasus dengan

baseline dan skenario proyek terkait, batasan atas ketersediaan data harus dipertimbangkan.

Contohnya, kota-kota tersebut tidak memiliki database kokoh dan konsisten yang mendata secara

akurat jumlah lampu jalanan. Batasan demikian juga terlihat untuk biaya pemasangan yang pasti,

karenanya kami telah memasukkan tingkat kontingensi sebesar 30% untuk biaya instalasi dari rata-rata

LED 140W. Jika diminta, ini mencakup penggantian cangkang rumah dan pengkabelan terkait LED.

Studi kasus 1: Yogyakarta

Yogyakarta adalah kota berukuran sedang yang terletak di garis pantai selatan Pulau Jawa, Indonesia.

Yogyakarta menampung sektiar 430.000 penduduk dan dikenal sebagai pusat ekonomi di kawasan ini

dengan Produk Domestik Bruto sekitar 675 juta Dollar AS (BPS, 2013). Sebagai pusat sejarah budaya

Jawa, kota ini merupakan tujuan wisatawan yang penting. Karena itu, konsumsi listrik yang diperkirakan

860 kWh per penduduk dan tahun terasa besar jika disbanding dengan kawasan atau kota lainnya.

Contohnya, itu sepertiga lebih tinggi daripada di Probollinggo, studi kasus lainnya digambarkan di

Gambar 10 dibawah.

Gambar 10: Peta Jawa dengan Yogyakarta yang diberi tanda 23

23 http://www.happychap.eu/travel_info/indonesia_2008/java/railway_map_bestanden/image002.jpg



70

Mengenai situasi penerangan jalannya, Yogyakarta telah mencapai tahap yang maju. Diperkirakan

19.000 lampu jalan, yang sebagian besar adalah lampu HPS yang berefisiensi sedang, telah dilengkapi

dengan meteran. Hal ini sama-sama menyebabkan pengeluaran listrik yang rendah karena sambungan

illegal yang tersisa tidak disubsidi oleh Yogyakarta melalui tagihan penerangan jalan. Karena konsumsi

listrik yang tinggi per kepala, pemasukan pajak penerangan jalan juga sama-sama tinggi. Mereka

melebihi tagihan listrik hingga sekitar tiga kali lipat yang memungkinkan sumber daya yang hampir

memadai untuk pemeliharaan dan penggantian lampu-lampu yang ada. Hanya sedikit alokasi anggaran

umum dibutuhkan untuk menyamakan total pengeluaran penerangan jalan. Pemerintah kota telah

mengumpulkan pengalaman dengan lampu LED yang hemat energi di program percontohan yang

melibatkan tujuh unit lampu LED 140W yang digunakan untuk membantu lampu HPS 250W.

Berdasarkan pengalaman yang positif ini, dinas PJU akan berinvestasi pada penggantian lebih jauh

atas lampu-lamp HPS. Masalah utamanya adalah terbatasnya pendanaan yang tersedia dari anggaran

pemerintah kota untuk program penggantian lampu LED secara utuh, meskipun terjadi sisa saldo positif

dari pajak penerangan jalan. Dinas PJU tertarik dengan insentif keuangan dari pemerintah pusat (hibah,

pinjaman lunak) jika tersedia.

Tabel 143: Parameter spesifik sosial ekonomi dan penerangan jalan di Yogyakarta (tahunan,

data 2008)


GDP 675.400.000 Dollar AS

Penduduk 433.000

Penerimaan pajak penerangan jalan 2.200.000 Dollar AS

Tagihan listrik PJU 720.000

Lampu penerangan jalan ~ 19,000 (tipe dominan HPS)

Cakupan meterisasi ~ 100%

Sumber: GIZ PAKLIM (2012), Laporan misi ke-2 (Perspectives, 2013); bps (2013)

Skenario baseline: Kajian keuangan kami memperlihatkan bahwa anggaran penggantian lampu di

akhir usia lampu (rata-rata dalam 5,4 tahun untuk lampu HPS), tagihan listrik, meterisasi dan O&M

lainnya hampir ditutup oleh penerimaan pajak. Namun kekurangan sekitar 10% pada 2014, sedikit naik

karena peningkatan biaya listrik, tetap membutuhkan alokasi lebih dari anggaran umum kota

Yogyakarta.

NPV yang didapat selama usia pengkajian selama 11,4 tahun (rata-rata usia lampu LED) dan dikurangi

dengan 8%/tahun akan mengakibatkan kekurangan hampir 3 juta Dollar AS.

Skenario penerangan yang efisien: Kami berasumsi bahwa lampu HPS diganti dengan lampu LED

segera setelah akhir usia lampu HPS tecapai. Karena tidak ada informasi rinci tentang status terkini dari

lampu-lampu yang terpasang, kami berasumsi bahwa sekitar seperlima dari lampu-lampu tersebut



71

harus diganti setiap tahun. Karena itu, total waktu pelaksanaan untuk lampu LED tersebut terpenuhi

pada 2019. Konsumsi listrik berkurang menurut daya watt yang lebih rendah (140W, bukannya 250W);

biaya tambahan untuk penggantian lampu lebih tinggi karena lampu LED. Sebagai pilihan-pilihan

pembiayaan, kami mengkaji pilihan internal tanpa bantuan keuangan terlebih dahulu. Karenanya, tidak

ada hibah NAMA dan pinjaman PIP yang dipertimbangkan, pemerintah kota akan menarik dana untuk

pemasangan lampu yang efisien dari pasar keuangan. Dengan menghitung dengan tingkat discount

internal sebesar 8% (mewakili biaya modal) NPVnya sekitar 325.000 Dollar AS selama usia hidup

lampu. IRR (tingkat keuntungan internal) dari program pelaksanaan LED bernilai 9%. Dalam pilihan ini,

bantuan NAMA akan disediakan melalui saran teknis melalui TSU (misalnya membantu dinas PJU

dengan spesifikasi kinerja untuk lampu LED sebelum melakukan tender).

Pilihan kedua mencakup bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan, melalui PIP, untuk membantu

mengatasi penambahan biaya dari program penggantian LED. Percontohan ini merangsang pinjaman

PIP sebesar 6,5 juta Dollar AS yang disediakan selama 5 tahun dengan tingkat bunga sebesar 5% per

tahun dan dapat dibayar kembali sejak tahun ketiga dan selanjutnya. Kami berasumsi pembayaran

kembali sebesar 750.000 hingga 1.000.000 Dollar AS per tahun hingga 2024. Pendekatan ini akan

meningkatkan NPV hingga 3,5 juta Dollar AS selama periode kajian tersebut.

Untuk menggambarkan perbedaan antara skenario baseline dan skenario penerangan efisien, kami

memperlihatkan aliran dana bersih tahunan selama usia hidup lampu LED. Meskipun baselinenya

secara teratur berkurang, lampu penerangan yang efisien mulai berhasil di tahun ketujuh dan

selanjutnya ketika penghematan listrik melampaui beban tambahan dari biaya penggantian yang lebih

tinggi dan pengembalian pinjaman PIP.

Gambar 11: Akumulasi aliran dana untuk skenario baseline dan skenario penerangan efisien

(termasuk pinjaman PIP)



72

Studi kasus 2: Probolinggo

Probolinggo adalah kota berukuran kecil-sedang yang terletak di tenggara Surabaya di garis pantai

utara Pulau Jawa, Indonesia (lihat titik merah di Gambar 12 dibawah). Berpenduduk sekitar 220.000

jiwa dan merupakan kota yang agak beriorientasi pedesaan dengan Produk Domestik Bruto sekitar 190

juta Dollar AS (bps, 2013). Penduduknya berpenghasilan utama dibidang pertaniang dan perikanan.

Karena itu, konsumsi listrik per penduduk rendah, yang kami asumsikan sekitar 580 kWh per kepala

dan tahun.

Gambar 12: Peta Jawa dengan Probolinggo yang diberi tanda 24

24 http://www.happychap.eu/travel_info/indonesia_2008/java/railway_map_bestanden/image002.jpg

-4,000,000

-3,000,000

-2,000,000

-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A k u m u l a s i a l i r a n d a n a b e r

s i h ( d a l a m

D o l l a r A S )

Efficient lighting scenario with PIP Baseline

Skenario penerangan efisien dg PIP

Skenario penerangan efisien dg PIP



73

Terkait penerangan jalannya, Probolinggo menghadapi situasi yang menantang. Kantor PJU

memperkirakan sekitar 15.000 lampu jalan terpasang di kota ini, tetapi hanya 4.000 sambungan yang

divalidasi oleh PLN. PJU memperkirakan 60-70% dari semua sambungan bersifat illegal. Tipe lampu

yang dominan dipasang adalah lampu merkuri yang kurang efiesien, dan hanya sekitar 10% dari semua

lampu yang dicatat meteran. Ini ini mengakibatkan pengeluaran listrik yang sama tingginya, karena PLN

membebankan kantor PJU atas konsumsinya dengan memakai pendekatan lump-sum, dan

memperkirakan banyak sekali sambungan illegal, yang darinya tidak ada pemasukan pajak yang

didapat. Karena keseluruhan konsumsi listrik yang rendah di Probolinggo, pemasukan dari pajak

penerangan jalan juga sama-sama rendah. Karena total penerimaan sebesar sekitar 10% lebih rendah

dari tagihan listriknya, maka tidak ada sumber daya yang memadai untuk pemeliharaan dan

penggantian lampu-lampu yang masih ada. Oleh karena itu, sejumlah besar alokasi anggaran umum

dibutuhkan untuk menyeimbangkan total pengeluaran penerangan jalan. Pemerintah kota telah

menyusun sebuah “rencana induk kota hijau” yang mencakup penggantian lampu Merkuri dengan

lampu LED yang efisien energi bersama dengan meterisasi tetapi sejauh ini masalah keuangan

menghalangi pelaksanaannya. PJU telah didekati oleh sejumlah pemasok/ESCO tetapi tidak mampu

memberikan investasi modal dimuka yang diminta untuk program penggantian berskala penuh.

Tampaknya hal ini tidak akan berubah dalam skenario business as usual .

Tabel 154: Parameter spesifik sosial-ekonomi dan penerangan jalan di Probolinggo (tahunan,

data 2008)


PDB 187.500.000 Dollar AS

Penduduk 220.000

Pemasukan pajak penerangan jalan 750.000 Dollar AS

Tagihan listrik dinas PJU 950.000

Lampu penerangan jalan ~ 15.000 (tipe Merkuri yang dominan)

Cakupan meteran ~ 10%

Sumber: GIZ PAKLIM (2012), laporan misi ke-2 (Perspectives, 2013); bps (2013)

Skenario baseline: Kajian keuangan kami memperlihatkan bahwa anggaran penggantian lampu di

akhir usia hidup lampu (rata-rata 5,4 tahun untuk lampu HPS), tagihan listrik, meterisasi dan O&M

lainnya tidak dapat ditutup oleh penerimaan pajak. Sekitar 1,6 juta Dollar AS dari anggaran kota harus

dialokasikan setiap tahun untuk pengoperasian sistem tersebut secara benar. Nilai ini agak meningkat

karena kenaikan biaya listrik.

NPV yang didapat dari usia lampu yang dikaji selama 11,4 tahun(rata-rata usia hidup lampu LED) dan

dipotong dengan 8%/tahun menyebabkan kekurangan hampir 14 juta Dollar AS. Sekitar 1,3 juta Dollar

AS dari tambahan anggaran kota dibutuhkan untuk menyeimbangkan pengeluaran.



74

Skenario penerangan yang efisien: Kami berasumsi lampu-lampu Merkuri dan HPS diganti dengan

lampu LED segera setelah lampu-lampu itu mencapai akhir usia hidupnya. Karena tidak ada informasi

rinci mengenai status terkini dari lampu-lampu yang ada, kami berasumsi seperlima dari lampu-lampu

tersebut harus diganti setiap tahun. Karena itu, total waktu pelaksanaan untuk lampu LED terpenuhi

pada 2019. Konsumsi listrik berkurang menurut daya watt yang lebih rendah (140W,bukannya 250W),

tambahan biaya untuk penggantian tersebut lebih tinggi karena lampu LED. Selain itu, kami berasumsi

bahwa sistem meteran untuk semua lampu sudah terpasang. Biaya meteran akan ditutup dari anggaran

bersama pemerintah kota atau membutuhkan bantuan pemerintah pusat. TSU NAMA akan membantu

pemerintah daerah ini dalam mencari pembiayaan untuk menutup biaya meterisasi. Investasi dalam

meterisasi tidak dikaji sebagai bagian dari paket pembiayaan NAMA SSLI itu sendiri, tetapi dapat

membentuk bagian dari komponen NAMA unilateral jika dibantu oleh pemerintah pusat.

Sebagai pilihan-pilihan pembiayaan, kami berasumsi gabungan dari tiga sumber satu hibah NAMA

Facility sebesar 5 juta Dollar AS serta pinjaman PIP sebesar 6 juta Dollar AS dengan tingkat bunga 5%

yang diberikan selama 6 bulan pertama merupakan bantuan eksternal. Kami berasumsi pengembalian

sebesar 700.000 Dollar AS per tahun sampai 2023. NPV dari skenario ini yang mencerminkan tingkat

suku bunga adalah sebesar -5,7 juga Dollar AS selama usia hidupnya. Sistem penerangan jalan

membutuhkan alokasi bersih dari anggaran kota hingga sekitar 500.000 sampai 700.000 Dollar AS

hingga 2023. Setelah itu sistem tersebut akan membiayai sendiri tanpa kontribusi lebih jauh.

Untuk menggambarkan perbedaan antara skenario baseline dan skenario penerangan efisien, kami

memperlihatkan aliran dana bersih selama usia hidup lampu LED. Meskipun aliran dana bersih baseline

secara teratur berkurang, penerangan efisien tersebut mulai berhasil dari permulaan jika dibandingkan

dengan skenario baseline, yang diluar perbaikan efisiensi adalah juga karena hibah NAMA Facility dan

pinjaman PIP. Dari tahun 2024 dan selanjutnya, penghematan listrik melampau beban tambahan akibat

biaya penggantian yang lebih tinggi dan pembayaran pinjaman PIP; sistem ini mulai membiayai dirinya

sendiri.

Gambar 13: Skenario aliran dana bersih (net cash flow) dan skenario penerangan jalan yang

efisien (termasuk pinjaman PIP)



75

4.5.6 Peta jalan pembiayaan yang menggunakan sumber campuran

Dibawah ini adalah rekomendasi peta jalan untuk menggabungkan opsi-opsi pembiayaan yang dipilih.

Peta jalan ini dirancang untuk memungkinkan awalan yang cepat dari fase percontohan untuk NAMA

SSLI, yang diikuti fase peningkatan dan transformasi. ICCTF dipandang sebagai mekanisme mapan

yang paling sesuai untuk memperoleh dan mengelola dana-dana supported NAMA, untuk:

Memperlihatkan pelaksanaan NAMA di kota-kota pionir yang terpilih

Memperkuat kapasitas kota dalam memasang, memelihara dan memantau penerangan jalan yang

efisien Mengatasi halangan-halangan melalui pemberian bantuan kepada pemerintah kota dan

perampingan proses, dan menyiapkan jalan untuk perluasan pelaksanaan melalui pembiayaan

lunak yang dikelola melalui PIP dan memungkinkan penggunaan model ESCO dalam fase

peningkatan.

Pembiayaan lunak yang ditawarkan melalui PIP kemudian dapat digabungkan dengan sarana-sarana

pembiayaan dalam negeri lainnya (seperti peningkatan sementara pajak penerangan jalan atau hibah

pemerintah pusat) untuk peningkatan aksi mitigasi.

Untuk mengkaji persyaratan pembiayaan NAMA dan kelayakannya, tim proyek tersebut telah

mengembangkan sebuah model keuangan yang memberi hasil untuk IRR, NPV dan periode

pembayaran kembali dari skenario baseline dan skenario proyek NAMA SSLI. Hasil-hasil dari analisa

ini disajikan dibawah ini untuk setiap fase pelaksanaan. Asumsi pokok yang digunakan dalam

pemodelan ini disajikan di Bagian 4.5.1.

Berikut ini, peta jalan pembiayaan untuk jalur konservatif dan ambisius dijelaskan, dibagi dalam tiga

fase yang berbeda.

-2,000,000

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

500,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

N e t c a s h f l o w

( d a l a m D

o l l a r A S )

Efficient lighting scenario with PIP BaselineSkenario penerangan jalan dg PIP



76

Jalur konservatif

Fase 1: Fase percontohan (Januari 2014 hingga Juni 2015)

Hibah NAMA diupayakan untuk dibayar kedalam ICCTF, yang kemudian akan mengelola penyaluran

dana-dana ke dua kota percontohan terpilih dari daftar pendek berikut ini: Yogyakarta, Probolinggo,

Makassar dan Pekalongan.

Secara total, hibah sasaran sebesar 14 juta EUR (20 juta Dollar AS) diupayakan, dari jumlah itu 8,5 juta

EUR (11,5 juta Dollar AS) 25 digunakan untuk memberikan pendanaan investasi modal, termasuk

pembelian 15.000 lampu LED yang sesuai untuk mengganti 10.000 lampu HPS 150W dan 5.171 lampu

uap merkuri 250W. Sebagai ilustrasi, ini akan mencakup lampu-lampu terpasang di Pekalongan. Biaya

operasional dan pemeliharaan (O&M) ditanggung melalui pajak penerangan jalan sesuai di skenario

baseline.

Selain investasi modal, hibahnya untuk menyediakan 5,5 juta EUR (7,5 juta Dollar AS) untuk bantuan

teknis. Ini akan membantu pendirian TSU di KESDM, yang akan menyediakan pelatihan bagi

pemerintah daerah, dan bantuan teknis untuk penentuan kinerja efisiensi energi dan standar

keselamatan untuk produk penerangan efisien di tingkat nasional, serta membantu pemerintah daerah

yang harus melakukan audit-audit sebagai prakondisi untuk ikut serta dalam NAMA SSL (untuk

memvalidasi jumlah dan jenis lampu yang terpasang).

Untuk persiapan fase 2, pendanaan TA juga memungkinkan TSU untuk membantu pemerintah daerah

menyiapkan proposal untuk mengakses pinjaman PIP dan membantu merampingkan prosedur PIP.

Bersama dengan PIP, TSU akan lebih jauh membantu pemakaian model ESCO dengan memberikan

saran kepada pemerintah daerah yang tertarik mengadakan kontrak dengan ESCO.

Fase 2: Fase scal ing up (peningkatan) (Juli-2015 hingga akhir 2016)

Dalam fase peningkatan, dua kota tambahan memperoleh akses atas pinjaman lunak PIP untuk

membiayai pemakaian teknologi SSL. Bersaman dengan ini, TSU membantu keikutsertaan ESCO

sekurangnya dalam satu dari kota-kota itu dengan membantu pemerintah daerah untuk menjalin

kesepakatan sedemikian itu dan dengan bekerja bersama PIP untuk memfasilitasi pembiayaan ESCO.

Konsepnya adalah bahwa pinjaman PIP digunakan untuk membayar ESCO atas komponen biaya

investasi dimuka dan kota tersebut akan mengembalikan pinjaman dari penghematan biaya dalam

kurun waktu ini. Pinjaman PIP bisa saja mengalir langsung ke ESCO ataupun via kota.

25

Nilai sebesar 8,5 juta dipilih sebagai kondisi konservatif, yang memungkinkan kontigensi sebesar 500.000 EUR apabila terjadibiaya modal yang lebih tinggi dari perkiraan.



77

Bantuan teknis yang diberikan TSU mencakup pelatihan pada pemerintah-pemerintah daerah

tambahan tentang pemeliharaan dan MRV untuk kota-kota yang baru bergabung denga SSL NAMA.

TSU akan memberikan upaya peningkatan kesadaran akan keuntungan SSL NAMA untuk membantu

memperluas cakupannya di fase ketiga.

Pada fase kedua, juga menjadi perlu untuk menggali pilihan pembiayaan jangka yang lebih panjang,

termasuk, contohnya, skema pinjaman efisiensi energi yang baru dikhususkan dan yang dikelola oleh

Kemenkeu atau hibah DAK. Bersamaan dengan mekanisme dukungan finansial, pilihan reformasi

penetapan harga listrik nasional seperti pengurangan subsidi listrik harus digali. TSU dapat membantu

agenda kebijakan dengan memberikan saran mengenai saran tentang pilihan mana yang harus

diusahakan.

Fase 3: Fase Transformasi (Jan 2017 hingga akhir 2019)

Di fase 3, 5 kota tambahan melaksanakan penerangan jalan yang efisien didalam NAMA SSLI.

Pelaksanaan NAMA SSLI dimungkingkan melalui kombinasi meningkatnya pengalaman dengan

pinjaman PIP, meningkatnya kontrak dengan ESCO dan mungkin dengan langkah-langkah lain

(misalnya reformasi harga listrik yang bertindak sebagai insentif bagi kota-kota untuk berinvestasi dalam

peningkatan efisiensi energi).

Dalam percontohan kami, pemerintah daerah terus menggunakan pinjaman PIP hingga senilai 40 juta

Dollar AS benar-benar dihabiskan. Segera setelah pinjaman PIP dihabiskan, ESCO akan menutupi

kesenjangannya, dengan membiayai investasi hingga 30 juta Dollar AS. Hal ini menampilkan fakta

bahwa ESCO perlu dirangsang/didukung dalam dua tahap pertama, dan bahwa kota-kota harus

menyediakan sumber daya untuk investasi biaya dimuka terkait dengan pembiayaan ESCO (karena

pinjaman lunak PIP tidak akan tersedia). Mereka dapat melakukannya dengan mengalokasi dana

tambahan dari anggaran kota, dengan pergi ke pasar keuangan untuk mendapat pinjaman atau mencari

bantuan dari pemerintah pusat jika tersedia (misalnya hibah DAK). Asumsi tingkat keuntungan untuk

ESCO sebesar 10%. Biaya sisanya ditutup melalui pinjaman dari pasar keuangan dimana tingkat bunga

diasumsikan sebesar 12%.

Bantuan teknis yang disediakan oleh TSU terdiri dari pelatihan pada pemerintah lokal tambahan

mengenai pemeliharaan dan MRV untuk kota-kota tambahan yang ikut serta dalam NAMA SSLI.

Fasilitasi atas partisipasi ESCO juga akan dibutuhkan berdasarkan penyusunan rencana anggaran

jangka panjang untuk TSU NAMA SSLI, yang dapat beforkus pada efisiensi energi yang lebih luas.

Keseluruhan investasi untuk jalur konservatif diilustrasikan dalam Gambar 14. Kami melihat

penggunaan yang relatif seimbang atas sumber-sumber keuangan yang berbeda untuk menutup

kenaikan biaya pemasangan. Pertama, hibah NAMA akan membantu pendanaan teknologi SSL selama

fase percontohan (garis biru). Dari 2015 pinjaman PIP membiayai tambahan investasi ini selama fase



78

II (garis merah). Setelah sekitar 40 juta Dollar AS pinjaman PIP dihabiskan diakhir 2016, model ESCO

digunakan untuk pemasangan lebih lanjut (garis oranye). Total 30 juta Dollar AS diharapkan dibiayai

oleh ESCO. Akhirnya, pemerintah daerah bergantung pada pasar keuangan untuk membiayai bagian

akhir dari kebutuhan investasi sebesar 80 juta Dollar AS pada 2018 dan 2019 (garis jingga).

Gambar 14: Investasi dalam jalur konservatif

Keuntungan finansial dari skenario konservatif diilustrasikan dalam Gambar 15. Garis biru menunjukkan

aliran dana bersih dari biaya pemasangan, biaya operasional dan penghematan listrik yang

dibandingkan dengan baselinenya.Tingkat discount nya sebesar 8% per tahun (kisaran rata-rata

pinjaman PIP, permintaan ESCO dan tingkat bunga pinjaman pasar keuangan). Aliran dana tetap

negatif selama pemasangan teknologi SSL sedang berlangsung; dari tahun 2018 dan selanjutnya kami

mendapat aliran dana yang sangat positif yang didominasi oleh penghematan listrik. Dari tahun 2019

dan selanjutnya diasumsikan tidak ada pemasangan lampu tambahan (kurvanya masih menurun

karena pengurangan tahunan atas aliran dana). Dengan mempertimbangkan hibah NAMA sebesarsekitar 12 juta Dollar AS pada awal proyek, keseluruhan NPV dari investasi tersebut sampai 2024

sebesar 3 juta Dollar AS.

Gambar 15: Discounted net cash f low dalam jalur konservatif

I n v e s t a s i k u m u l a t i f ( r i b u D o l l a r A S )

Investasi dalam jalur konservatif

Hibah Model ESCO Model Pasar



79

Jalur ambisius

Fase 1: Fase percontohan (Januari 2014 hingga Juni 2015)

Hibah NAMA Facility diupayakan untuk dibayarkan kedalam ICCTF, yang kemudian akan mengatur

penyaluran dana ke empat kota percontohan yang terpilih: Yogyakarta, Probolinggo, Makassar dan

Pekalongan.

Secara keseluruhan, hibah yang disasar sebesar 14 juta EUR (20 juta Dollar AS) diupayakan, yang

darinya 8,5 juta EUR (11,5 juta Dollar AS) 26 digunakan untuk menyediakan pendanaan bagi investasi

modal, termasuk menutupi bagian biaya investasi pada 14.500 lampu LED yang sesuai, yang

menggantikan 14.500 lampu HPS 150W dan 20.100 lampu LED yang mengganti jumlah yang sama

dari lampu uap merkuri 250W. Biaya penggantian lampu yang tidak ditanggung oleh hibah NAMA akan

diupayakan melalui pinjaman PIP.

TSU akan memfasilitasi pemakaian model ESCO dalam skenario ambisius, dimana setidaknya salah

satu kota-kota dalam fase percontohan ini membiayai program penggantian penerangan jalan dengan

menjalin kontrak dengan sebuah ESCO. Pinjaman PIP digunakan untuk memfasilitasi hal ini, dengan

menutup komponen pembayaran dimuka.

Selain investasi modal, hibah NAMA akan menyediakan 5,5 juta EUR untuk bantuan teknis. Hal ini

membantu pembentukan TSU di KESDM, yang akan menyediakan pelatihan bagi pemerintah daerah,

26

Nilai sebesar 8,5 juta dipilih sebagai kondisi konservatif, yang memungkinkan kontigensi sebesar 500.000 EUR apabila terjadibiaya modal yang lebih tinggi dari perkiraan.

-15,000,000.000

-10,000,000.000

-5,000,000.000

0.000

5,000,000.000

10,000,000.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A l i r a n D a n a B e r s i h y a n

g d i p o t o n g

[ D o l l a r A S ]

Keuntungan bersih (tingkat diskon 8%)

Conservative pathwayJalur konservatif



80

dan bantuan teknis untuk penetapan kinerja efisiensi energi dan standar keselamatan untuk produk-

produk penerangan yang efisien di tingkat pusat.

Fase 2: Fase peningkatan (Juli-2015 hingga akhir 2016)

Delapan kota tambahan melaksanakan penerangan jalan yang efisien didalam NAMA SSLI.

Pelaksanaan NAMA SSLI. Dalam percontohan kami, pemerintah daerah terus menggunakan pinjaman

PIP hingga senilai 40 juta Dollar AS benar-benar dihabiskan. Segera setelah pinjaman PIP dihabiskan,

ESCO akan menutupi kesenjangannya, dengan membiayai investasi hingga 30 juta Dollar AS. Hal ini

menampilkan fakta bahwa dalam skenario ambisius dperlu membuat model ESCO bekerja sesegera

mungkin- pada fase kedua ia akan berperan besar dalam pembiayaan NAMA. Asumsi tingkat

keuntungan untuk pembiayaan ESCO sebesar 10%. Sisa biayanya ditutup melalui pinjaman dari pasar

keuangan. Tingkat bunga diasumsikan sebesar 12%.

Bantuan teknis yang disediakan oleh TSU terdiri dari pelatihan pada pemerintah lokal tambahan

mengenai pemeliharaan dan MRV untuk kota-kota tambahan yang ikut serta dalam NAMA SSLI,

ditambah fasilitasi atas partisipasi ESCO. TSU juga akan menggali pilihan pembiayaan jangka panjang

termasuk pinjaman efisiensi energi Kemenkeu.

Fase 3: Fase transformasi (Januari 2017 hingga Desember 2019)

10 kota tambahan melaksanakan penerangan jalan yang efisien dalam NAMA SSL. Dalam percontohan

kami, diasumsikan untuk menutup biaya pemasangan mereka menggunakan pinjaman dari pasar

keuangan. Tingkat bunga diasumsikan sebesar 12%. Pilihan pembiayaan lainnya dapat memungkinkan

pelaksanaan biaya yang lebih rendah, jika contohnya ESCO didukung oleh mekanisme pembiayaan

efisiensi energi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah pusat (Kemenkeu) atau jika hibah DAK

tersedia untuk penggantian penerangan jalan. Untuk kepentingan percontohan keuangan, perkiraan

sumber pembiayaan ini tidak dimasukkan.

Seperti dalam skenario konservatif, TSU membantu pemerintah daerah yang terlibat dalam NAMA SSL

pada sisi teknis dan dengan bantuan mengakses pembiayaan. TSU ini akhirnya berfokus pada efisiensi

energi saat NAMA akan berakhir.

Keseluruhan investasi diilustrasikan dalam Gambar 16. Sumber pembiayaan baru yang penting

(misalnya pembiayaan ESCO, pinjaman komersial dari pasar keuangan atau bentuk pembiayaan publik

lainnya) akan diminta menyediakan pinjaman untuk kenaikan biaya pemasangan dari tahun 2015 dan

selanjutnya. Pertama, hibah NAMA akan memadai untuk pendanaan teknologi SSL pada dua kota

pertama (garis biru). Tetapi, sudah selama fase percontohan, pinjaman PIP harus membiayai tambahan

investasi (garis merah). Setelah sekitar 40 juta Dollar AS dari pinjaman PIP dihabiskan pada

pertengahan pertama 2015, model ESCO digunakan untuk pemasangan lebih lanjut. dalam perkiraan



81

skenario ini, diasumsikan bagian besar dari pembiayaan sekitar 310 juta Dollar AS harus ditutup melalui

pinjaman rutin pada tingkat bunga sekitar 12%. Pada praktiknya, semua gabungan sumber-sumber baru

pembiayaan harus digunakan agar memungkinkan perluasan lebih besar NAMA SSLI untuk mencapai

skala transformasi. Dimasukkannya tambahan sumber-sumber yang baru tercermin dalam skenario

investasi kedua dibawah ini.

Gambar 16: Investasi dalam jalur ambisius

Keuntungan finansial dari skenario ambisius diilustrasikan dalam

Gambar 17. Garis hijau memperlihatkan aliran dana bersih biaya instalasi, biaya operasional dan

penghematan listrik yang dibandingkan dengan baselinenya. Tingkat discount sebesar 8% per tahun

(perkiraan rata-rata pinjaman PIP, permintaan ESCO dan tingat bunga pinjaman pasar keuangan).

Skenario ini mempertimbangkan hibah NAMA sebesar 11,5 juta Dollar AS. Aliran dana tetap negatif

selama pemasangan teknologi SSL sedang berlangsung. Dari 2018 dan selanjutnya aliran dana yang

sangat positif yang didominasi oleh penghematan listrik akan dihasilkan. Dari 2019 dan selanjutnya

diasumsikan tidak ada pemasangan lampu tambahan (kurvanya masih menurun karena discounting

tahunan dari aliran dana). Keseluruhan NPV sekitar minus 7 juta Dollar AS masih negatif.

Investasi dalam jalur ambisius

I n v e s t a s i k u m u l a t i f ( r i b u D o l l a r A S

)

Hibah Model ESCO Model Pasar



82

Gambar 17: Discounted net cash f low pada jalur ambisius

Hal ini memperlihatkan kebutuhan akan sumber pembiayaan tambahan agar supaya membuat NAMA

SSLI menarik secara komersil bagi banyak kota-kota di Indonesia yang sedang disasar pada jalur

ambisius. Jika donor internasional lain dan/atau Pemerintah Indonesia akan menyediakan hibah kedua

sebesar 11,5 juta Dollar AS untuk NAMA, yang setara dengan hibah NAMA awal, keuntungan bersih

menjadi positif leibh awal dan menghasilkan NPV positif secara keseluruhan sekitar 15 juta Dollar AS

selama waktu itu.

Gambar 18: Discounted net cash f low dalam jalur ambisius dengan hibah tambahan 11,5 juta

Dollar AS

-35000000

-30000000

-25000000

-20000000

-15000000

-10000000

-5000000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 D i s c o

u n t e d n e t c a s h f l o w

[ D o l l a r A S ]

Keuntungan bersih (discount rate 8%)

Ambitious pathway

-35000000

-30000000

-25000000

-20000000

-15000000

-10000000

-5000000

0

500000010000000

15000000

20000000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 D i s c o u n t e d n e t c a s h f l o w

[ D o l l a

r A S ]

Keuntungan bersih (discount rate 8%)

Ambitious pathway

Jalur ambisius

Jalur ambisius



83

Tabel 165: Ringkasan percontohan jalur pembiayaan

Jalur konservatif Jalur ambisius

Fase I:

Fase percontohan

Jan 2014 - Jun 2015

2 kota

Hibah NAMA sebesar 14 juta

EUR

Pinjaman PIP (5%)

4 kota

Hibah NAMA sebear 14 juta EUR

Pinjaman PIP (5%) pembiayaan

ESCO atas satu kota

Fase II:

Fase peningkatan

Jul 2015 – Des 2016

2 kota tambahan bergabung

Pinjaman PIP (5%)

Pembiayaan ESCO atas satu

kota


Hibah tambahan sebesar 11,5

juta Dollar AS

pinjaman PIP 40 juta Dollar AS(5%)

Pembiayaan ESCO 30 juta

Dollar AS (10%)

Fase III:

Fase transformasi

Jan 2017 – Des 2019


Pinjaman PIP 40 juta (5%)

Pembiayaan ESCO 30 juta

(10%)

Pinjaman rutin 80 juta Dollar AS

(12%)


Pinjaman rutin 310 juta Dollar AS

(12%)

NPV hingga 2024

(8% tingkat d iscount )

3 juta Dollar AS -7 juta Dollar AS dengan

pinjaman komersil hingga Fase

III

+15 juta Dollar AS dengan hibah

tambahan sebesar 11,5 juta

Dollar AS)

4.5.7 Tantangan yang harus diatas dalam peta jalan pembiayaan

Untuk membuka potensi pinjaman PIP sebagai cara meningkatkan pembiayaan NAMA SSLI, banyak

tantangan yang harus diatasi. Pada saat ini, permohonan pinjaman PIP harus melalui proses birokrasi

yang panjang, dan tampaknya secara umum tidak banyak mendorong minat pemerintah kota.

Pemerintah kota saat ini tidak bersedia melakukan pinjaman karena jaminan yang diminta PIP bersifat

substansial. Perlu penjaminan sebagai jaminan oleh pemerintah daerah dan jika mereka gagal, nilai

pinjaman akan terpaksa ditarik kembali oleh Kemenkeu dari anggaran kota. Prasyarat-prasyarat

mencakup penetapan peraturan daerah yang menjamin bahwa dana publik disediakan untuk

mendampingi masa pembayaran pinjaman.



84

Salah satu pilihannya adalah mendukung jaminan-jaminan yang diminta melalui ICCTF atau melalui

wahana pendanaan internasional lainnya (ada catatan dimana ADB telah melakukan hal ini). Kemenkeu

juga harus menentapkan bahwa penerangan jalan yang hemat energi dicakup dalam komponen

pinjaman “wajib” agar dapat menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga 5%. Pembahasan awal

dengan PIP memperlihatkan kesediaan yang tinggi untuk melibatkan pemerintah kota dalam

pembiayaan perbaikan efisiensi penerangan jalan.

Membuka potensi penggunaan model ESCO juga perlu mengatasi penghalang tertentu- khususnya,

kurangnya kejelasan peraturan mengenai penggunaan pemasukan pajak pemerintah daerah, dan

pembayaran bunga ke pihak ketiga yang dituntut dalam hal hubungan kontrak. Hal ini membutuhkan

perubahan pada peraturan pusat untuk memperjelas bahwa pengurusan kontrak ESCO bukanlah

tindakan salah pada kondisi-kondisi yang sesuai. TSU juga perlu menghabiskan waktu dan sumberdaya

yang banyak untuk:

Peningkatan kesadaran akan potensi dilakukannya kontrak layanan efisiensi energi sebagai

cara pembiayaan penggantian penerangan jalan;

Bekerja bersama pemerintah daerah menyusun peraturan yang memungkinkan kontrak

demikian; dan

Bekerja bersama PIP agar pinjaman dapat digunakan oleh ESCO (juga dapat disalurkan melalui

pemerintah daerah untuk membayar layanan yang diberikan ESCO).

Bagi kota-kota tertentu, mungkinlah menggunakan pendanaan yang dikumpulkan dari pajak

penerangan jalan untuk membiayai penggantian lampu-lampu yang tidak efisien, tetapi ini tampaknya

hanya akan menghasilkan surplus segera setelah meterisasi secara besar terpasang. Hal ini

membutuhkan investasi dimuka yang besar. Masing-masing kota harus mempertimbangkan hal ini, dan

direkomendasikan agar pemerintah pusat memprioritaskan meterisasi dan membantu mendorong kota-

kota melakukan investasi ini.

4.5.8 Rekomendasi

1. Menggunakan bantuan NAMA internasional bersama dengan sumber pembiayaan dalam negeri

untuk memulai pelaksanaan NAMA SSL. Pendanan bantuan NAMA internasional yang disedikan

oleh hibah dapat menyediakan 10-12 juta Dollar AS untuk dikelola melalui ICCTF. Ini akan dipakai

untuk investasi penggantian penerangan SSL di 2-4 kota sasaran dalam fase percontohan sejak

awal 2014 – pertengahan 2015.

2. Tambahan pendanaan 6-8 juta Dollar AS harus dicari untuk bantuan teknis, terutama untuk

pendirian dan operasional TSU yang akan membantu pemerintah daerah dalam mengakses

pendanaan dalam negeri melalui ICCTF, pinjaman PIP dan sumber potensial lainnya.

3. Sebagai prioritas, pemerintah pusat harus memampukan pemerintah daerah untuk mengurus

kontrak dengan ESCO dengan mereformasi kerangka regulasi.



85

4. TSU akan bekerja bersama PIP dalam memperlancar proses pengurusan pinjaman lunak dengan

pemerintah kota dan propinsi. Pertimbangkan menggunakan pinjaman PIP untuk membantu kota-

kota untuk melibatkan ESCO.

5. Dalam fase peningkatan, dari pertengahan 2015- akhir 2016, berupaya mencapai 208 kota lainnya

yang ikut dalam NAMA SSLI, didukung terutama lewat pinjaman PIP dan pembiayaan ESCO.

Dalam fase transformasi, dari awal 2017 hingga akhir 2019, upaya mencapai 5-10 kota tambahan

yang ikut dalam NAMA SSLI, yang didukung oleh pinjaman NAMA, pembiayaan ESCO seluas

mungkin. Segera setelah digunakan semua, pinjaman komersial atau sumber-sumber pembiayaan

baru akan dibutuhkan.

6. Pada skenario ambisius tanpa sumber-sumber pembiayaan donor baru atau insentif keuangan

pemerintah pusat (misalnya hibah DAK atau fasilitas pinjaman khusus untuk efisiensi energi, NPV

akan menjadi negatif pada 2024. Untuk menampilkan pilihan yang menarik secara ekonomi bagi

kota-kota, sumber-sumber pembiayaan NAMA tambahan akan dibutuhkan. Misalnya, hibah kedua

sebesar 11,5 juta Dollar AS selama fase transformasi akan menghasilkan NPV yang positif. Donor

internasional tetapi juga lembaga nasional dan publik harus didekati untuk mau membiayai.

Harus dicatat bahwa hasil-hasil analisa biaya-biaya dan keuntungan untuk dua jalur investasi SSLI yang

ditampilkan disini didasarkan pada banyak asumsi yang digeneralisir, dan hanya untuk keperluan

ilustrasi. Dalam praktiknya, masing-masing kota yang tertarik ikut serta dalam NAMA SSLI harus

menyusun rencana pembiayaan mereka sendiri bersama dengan TSU dan Kemenkeu, dan kondisi-

kondisi setiap kota diperkirakan akan sangat berbeda.

4.6. Perkiraan pengurangan emisi dan biaya penyusutan

4.6.1 Memperkirakan pengurangan emisi terhadap baselinenya

Usulan pendekatan penentuan baseline dijelaskan pada Bagian 4.3. Setelah baseline untuk masing-

masing kota yang ikut serta dalam NAMA SSLI dibuat, maka akan mungkinlah memperkirakan

pengurangan emisi dari NAMA SSLI berdasarkan penghematan energi yang dihitung. Karena indikasi

kasar bahwa keseluruhan potensi penghematan energi dapat dicapai, kita teringat bahwa penerangan

jalan mencapai 3.068 GWh dari penjualan listrik oleh PLN pada 2011 menurut statistik nasional. Jikakita mengasumsikan penghematan diantara hasil-hasil percontohan untuk dua studi kasus, dimana

pengurangan emisi 40% dicapai, dan hasil sebenarnya dalam kasus Pasuruan, dimana pengurangan

emisi 75% dicapai, hal ini menyiratkan bahwa pengurangan emisi sebesar 50-60% dapat dicapai secara

nasional. Maka sekitar 1,500-1,850 GWh listrik dihemat pertahun, dibandingkan dengan kondisi

business as usual . Ketidakpastian yang terjadi adalah bahwa tanpa meterisasi, tidaklah mungkin

mengetahui tingkat konsumsi yang sebenarnya, karena penjualan PLN cenderung secara signifikan

menaksir lebih tinggi dari konsumsi sebenarnya, sebagaimana dibahas sebelumnya.



86

Untuk kondisi yang konservatif, penting juga memisahkan pengurangan yang dikarenakan penggantian

penerangan itu sendiri versus faktor-faktor lain yang juga berkontribusi pada penghematan energi,

seperti pengantian kabel, misalnya. Setelah penggantian penerangan jalan (14 lampu LED mengganti

14 lampu HPS) dan percobaan pemasangan meteran di Malang, Osram menemukan bahwa

penghematan energi yang signifikan dimungkinkan jika dibandingkan dengan skenario baselinenya.

Untuk penggantian lampu itu sendiri, Osram menghitung penghematan sekitar 44% untuk output

penerangan yang setara berdasarkan watt LED terpasang yang dinilai (288W vs 159W). Namun,

berdasarkan data meteran, Osram menemukan bahwa total listrik setelah 1 bulan untuk lampu LED

sebesar 805W dibandingkan dengan 2386W, yang menghasilkan penghematan energi sekitar 66%.

Penggantian kabel dan peralatan grounding kemungkinan juga berkontribusi besar dalam pengurangan

konsumsi listrik pada lampu LED27. Kemungkinan faktor penyumbang penghematan lainnya adalah

makin buruknya konverter elektronik dari lampu-lampu yang masih ada. Dalam sebuah studi, Osram

melakukan pengukuran laboratorium atas sample lampu dan menemukan bahwa konverter memakai

60 W dan bukannya 36 W yang dinilai (yaitu +67% lebih)28. Karenanya, perkiraan konservatifnya adalah

bahwa penghematan sekitar 40% kemungkinan murni berdasarkan pada penggantian lampu, tetapi

dengan kondisi-kondisi yang optimal, dimungkinkan lampu LED dapat mengurangi energi sampai

sebesar 60% dibandingkan dengan skenario baseline penerangan HPS (GIZ PAKLIM, 2012).

4.6.2 Pendekatan berdasarkan Metodologi CDM AMS-II.L

Pendekatan penghitungan penghematan listrik secara bruto dalam AMS-II.L adalah mengalikan total

rata-rata listrik luminaire (program) terpasang yang dikalikan dengan jumlah jam operasional,

dibandingkan dengan rata-rata nilai listrik dari luminaire baseline, yang dikalikan dengan juam

operasional tahunan baseline (asumsi jumlah jam operasional harian dikalikan dengan 365 atau jumlah

hari per tahun dimana lampu diperkirakan dioperasikan). Lalu pendekatan ini menghasilkan

penghematan listrik bersih (NES) dengan mengkoreksi penghematan listrik bruto untuk semua

kebocoran dan kerugian transmisi dan distribusi. Data utama yang dibutuhkan untuk estimasi

pengurangan emisi dijabarkan dalam Tabel 176 dibawah ini.

Tabel 176: Data utama yang dibutuhkan untuk penghitungan pengurangan emisi

27 Ini diusulkan oleh Osram selama sebuah wawancara pada Juli 2013.

28 Wawancara dengan PT Osram pada Juli 2013.



87

Data Sumber potensial

Perkiraan jumlah lampukonvensional dan lampu EE

Data disediakan oleh kota mengenai jumlah lampu yang dipasang padaNAMA SSLI

Plat nama/ watt listrik yang

dinilai untuk lampukonvensional dan EE(penggunakan rata-rata jikatidak tahu masing-masing jenislampu)

Informasi pabrikan dan/atau pengukuran lampu yang diganti

Asumsi jam operasional (nilaidefault untuk jam operasionalharian dari luminaire)

Jam operasional dapat didasarkan pada perubahan dalam waktupenyalaan dan pemadaman lampu jalan yang tergantung pada waktumatahari terbit dan terbenam selama tahun tersebut.

Faktor emisi jaringan listrik(GEF)

Menggunakan nilai yang diterbitkan/diperbaharui oleh KESDM.

Kerugian transmisi & distribusi Data dari PLN atau KESDM. Rata-rata kerugian jaringan teknis tahunanakan ditentukan dengan menggunakan data yang terkini, akurat danhandal yang tersedia di negara tuan rumah. Atau dapat menggunakan

nilai default 10%, jika angka spesifik tidak tersedia (sesuai metodologiCDM AMS-II.L)

Karenanya pengurangan emisi bergantung pada penghematan efisiensi energi antara bohlam lampu

yang diganti dan yang dipasang, dan menerapkan pendekatan dalam AMS-II.L, yang dihitung sebagai

berikut:

y y y PE BE ER (1)

Dimana:

y ER = Pengurangan emisi dalam tahun y (tCO2-e/yr)

y BE = Emisi baseline dalam tahun y (tCO2-e/yr)

y PE = Emisi program dalam tahun y (tCO2-e/yr)

Oleh karena itu, emisi baseline ditentukan oleh: jumlah lampu konvensional, plat nama/watt listrik yang

dinilai (rata-rata, jika tidak tahu setiap jenis lampu), asumsi jam operasional (nilai default untuk jam

operasional harian luminaire), kerugian TDL (default 10% contohnya, jika tidak ada angka spesifik yang

tersedia) dan GEF untuk masing-masing jaringan di Indonesia. Emisi program dalam NAMA SSLI

ditentukan oleh parameter yang sama, tetapi menggunakan jumlah lampu efisien dan plat mana/ watt

yang dinilai atau rata-rata bobot jika banyak jenis lampu yang dipasang. Baik BEy dan PEy digunakan

untuk menghitung pengurangan emisi (ER) seperti dijelaskan dibawah ini.

Pengurangan emisi dari listrik bersih yang dihemat dihitung sebagai berikut.

EL yi

n

i

y EF TDL ES ER

)1(1,

1

(2)

Dimana:



88

yi y P i P i BLi BLi BLi yi O P QO P Q ES

,,,,,,,, **** (1)

Dimana:

y ER = Pengurangan emisi dalam tahun y (tCO2-e)

y j ES , = Estimasi penghematan listrik tahunan untuk perlengkapan dari jenis i ,untuk jenis relevan perlengkapan proyek di tahun y (kWh)

EL EF = Faktor emisi jaringan untuk pembangkit listrik (tCO2/kWh)

TDL = Rata-rata kerugian transmisi dan distribusi teknis untuk menyediakanlistrik

P i,BL = Listrik yang dihitung untuk luminaire baseline dari grup peralatanpenerangan i (kW), atau rata-rata listrik yang terpadu dengan waktu jikaperalatan beroperasi denga beragam setting listrik, nilai tetap yang bebasdari y

P i,P,y = Listrik yang nilai pada luminaire proyek (NAMA) dari grup perlengkapanpenerangan I (kW), atau rata-rata listrik yang terpadu dengan waktu, jikaperlengkapan beroperasi pada beragam setting listrik, biasanya nilai tetapyang bebasdari y kecuali jika jadwal operasional atau parameternyaberubah selama masa kredit

iQ

( BLiQ ,

and P iQ ,)

Kuantitas baseline (BL) atau luminaire proyek (P) dari tipei yangdidistribusi dan dipasang dalam aktivitas proyek ini (unit). Segera setelahsemua luminaire proyek didistribusi atau terpasang, Q i,P merupakan nilaitetap yang bebas dari y kecuali jika ukuran inventarisasi luminaire yangberoperasi berkurang selama periode kredit, dimana dalam kasus ituhanya luminaire proyek yang beroperasi yang diberi kredit.

Y = Penghitung tahun kredit

I = Penghitung untuk jenis luminaire

N = Jumlah luminiare

Untuk perkiraan potensi total pengurangan emisi NAMA SSLI, pendekatan diatas telah diterapkan untuk

data PJU actual yang tersedia untuk kota-kota sasaran didalam Fase Percontohan dan Fase

Peningkatan sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 4.5. Untuk fase transformasi, pendekatan tersebut

diambil untuk memperkirakan pengurangan emisi dengan menggunakan baseline “kota contoh”

berukuran sedang yang bersifat hipotetis sebagaimana dijabarkan dalam Bagian 4.3.

Tabel 187 dibawah ini merangkum data baseline yang digunakan untuk perkiraan pengurangan emisi

untuk kota sasaran dimana tersedia data yang sesungguhnya.

Tabel 187: Ringkasan data tingkat kota yang digunakan untuk perkiraan pengurangan emisi

Parameter Semarang Probol ingg o* Malang Mojokerto Yogjakarta* Surakarta Pekalongan

(buah) (buah) (buah) (buah) (buah) (buah) (buah)

Merkuri

125W

0 0 438 0 0 0 0

Merkuri 250 2.193 6.000 2.740 757 4.000 12.318 5.140



89

HPS 70W 25.681 0 0 155 0 200 150

HPS 150W 22.927 9.000 400 235 8,000 0 400

HPS 250W 10.561 0 1.643 665 7,000 1.750 1.000

TL 35W 39 0 0 39 0 442 0

Duluxstar

45W

0 0 0 0 0 419 0

HWL 160W 0 0 0 0 0 0 0

Bulb 200W 0 0 0 0 0 171 0

Total jum lah

lampu

61.401 15.000 5.221 1.851 19.000 15.300 6.690

W rata-rata

yang

dibobot /uni t

137,2 190 231,9 217,7 136,3 235,3 240,0

Penduduk 2.067.000 217.062 820.243 120.132 433.539 506.397 281.434

Panjang

ja lan

727 195 192 112 244 275 128

Meteran

yang

dipasang

2.738 ~10% ~50% ~100%

Tingkat

pajak

penerangan

ja lan (dlm %)

8 8 7 10 8 9 9

Penerimaaan

pajak (Dollar

AS/th)

9.450.000 750.000 2.200.000 300.000 2.200.000 2.880.000 1.000.000

Tagihan PJU

(Dollar

AS/th)

3.595.406 950.000 1.400.000 ?? 720.000 2.400.000 1.030.000

Sumber: Data yang dikumpulkan dari dinas PJU kota

Untuk kota model yang dibayangkan, rata-rata data yang disesuaikan (dipotong) untuk kota-kota

sesungguhnya digunakan untuk mendapatkan sebuah kota dengan karakteristik berikut ini:

Jumlah sekitar 890.000 dan 502 km panjang jalan

25.000 lampu jalan yang terpasang

Rata-rata wattnya 202W/lampu



90

4.6.3 Hasil perkiraan pengurangan emisi

Gambar dibawah ini merangkum hasil perkiraan pengurangan emisi untuk dua jalur penggantian

tersebut. Diperlihatkan pengurangan emisi yang mencapai sekitar 60k tCO2-e pada 2020 dengan jalur

konservatif dan sekitar 200k tCO2-e dengan cara ambisius.

Perlu dicatat bahwa baseline tersebut (garis merah) hanyalah tingkat agregat emisi BAU yang berkaitan

dengan konsumsi listrik dari penerangan jalan yang saat ini terpasang di kota-kota yang dicakup oleh

jalur ambisius – seperti total emisi yang akan terjadi jika NAMA SSLI tidak dilaksanakan di kota-kota ini.

Dalam praktiknya, setiap kota yang ikut serta dalam NAMA SSLI akan memiliki baselinenya sendiri,

sesuai pendekatan yang dijabarkan di Bagian 4.3.

Gambar 19: Pengurangan CO2 pada jalur konservatif dan jalur ambisius

Perkiraan pengurangan asumsi kumulatif untuk NAMA SSL atas dua jalur pengurangan emisi

dirangkum pada Tabel 198 dibawah ini.

020000400006000080000

100000120000140000160000180000200000220000240000260000280000300000320000340000360000380000400000420000440000460000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

[ t C O 2 / a

]

Emisi CO2 dari penerangan jalan (berdasar pada 377.455 lampu) pada

jalur-jalur penggantian yang berbeda

Baseline emission Conservative pathway Ambitious pathwayEmisi baseline Jalur ambisiusJalur konservatif



91

Tabel 198: Ringkasan hasil perkiraan pengurangan emisi untuk kedua jalur

Jalur Fase Kumulatif

lampu

yang

diganti

(unit)

Penghematan

energi

kumulatif

(MWh/a)

ER

kumulatif

hingg 2020

Biaya investasi

kumulatif yang terkait

(USD)

Konservatif I 34.000

16.381 69.89927.553.600

II 65.690

31.649 119.71953.235.176

III 191.232

92.135 210.811 154.974.183

Ambisius I 65.690

31.649 135.04853.235.176

II 266.557

128.427 450.833216.017.587

III 517.640

249.399 640.608419.495.601

Secara keseluruhan, ini menyiratkan bahwa menjelang 2020 NAMA SSL dapat mencapai pengurangan

emisi sekitar 210k tCO2-e dengan jalur konservatif, dan hingga sekitar 640k tCO2-e dengan jalur

ambisius. Bilamana total penghematan energi selama usia hidup seluruh lampu yang terpasang

dipertanggungjawabkan, pengurangan emisi ini pasti akan meningkat karena perkiraannya

diperpanjang melewati 2020. Pada 2024, diperkirakan NAMA SSLI dapat mengurangi emisi sebanyak

1.5 Mt tCO2-e dengan jalur ambisius.

4.6.4 Perkiraan biaya penyusutan

Perkiraan awal biaya penyusutan terkait pengurangan emisi diatas diperoleh dengan menerapkan

pendekatan NPV yang membandingkan total biaya modal dan O&M dengan penghematan biaya listrik

yang penghematan biasa listrik teraras (levelized) selama waktu ini hingga 2024, dipotong 8% (semua

asumsi lainnya adalah sama seperti dijelaskan diatas, termasuk CAPEX, asumsi harga listrik, hibah

NAMA Facility , dll.). Ringkasnya, perkiraan biaya penyusutan untuk kedua jalur itu adalah negatif, yang

mencerminkan keuntungan positif dari NAMA SSLI selama waktu itu, akibat dari penghematan biaya

listrik:

Untuk jalur konservatif, perkiraan biaya penyusutan sekitar -4 EUR/t CO2-e

Untuk jalur ambisius, perkiraan biaya penyusutan sekitar -8 EUR/t CO2



92

Menaikkan tingkat discount berdampak material pada hasil-hasilnya, tetapi perkiraan biaya penyusutan

masih negatif pada, misalnya 10%, yang akan menaikkan biaya penyusutan hingga masing-masing -1

EUR/t dan -5 EUR/t untuk kedua jalur tersebut.

4.7. Pemasangan dan pemeliharaan

Bab ini berkaitan dengan identifikasi proses pemasangan dan pemeliharaan yang berlangsung di

Indonesia, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut, mengkaji kebutuhan

kapasitas sektor berdasar identifikasi masalah utama, menstrategikan proses peningkatan kapasitas

untuk pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan LED termasuk identifikasi bantuan tambahan

yang akan dilibatkan dalam proses ini.


Pemerintah kota, Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kebersihan

dan Pertamanan dan Dinas Perhubungan merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas

pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan di tingkat daerah. Dinas PJU beroperasi disalah satu

lembaga ini dan melaksanakan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan. Berdasarkan

diskusi dengan lembaga-lembaga ini, struktur administrasi dan kapasitas lembaga ini untuk mendukung

pelaksanaan penerangan jalan yang efisien energi di Indonesia telah dikaji dan diperlukan pelatihan-

pelatihan. Berdasarkan kajian kebutuhan kapasitas dari beragam departemen yang terlibat dalam

aktivitas ini, telah disediakan strategi peningkatan kapasitas.

4.7.2 Lembaga yang terlibat dalam pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan

4.7.2.1 Pemerintah Kota:

Pemerintah kota memiliki kewenangan untuk memasang dan mengoperasikanlampu jalan di tingkat

daerah. Pemasangan lampu jalan dibiayai oleh anggara kota. Setelah selesai pemasangan,

tanggungjawab atas operasional dan pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada DInas terkait. Dinas

merupakan lembaga pemerintah daerah yang bekerja di bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum,

kebersihan, pertamanan, dll.

4.7.2.2 Dinas Penerangan Jalan Umum Kota (PJU)

Didalam pemerintah daerah, sebuah unit khusus yaitu PJU, ditugaskan untuk mengelola penerangan

jalan. Unit ini selalu berintegrasi dengan salah satu dari lembaga-lembaga pemerintah daerah:

DPU – Dinas Pekerjaan Umum

BLH – Badan Lingkungan Hidup dan

DKP – Dinas Kebersihan dan Pertamanan



93

Dinas Perhubungan

4.7.2.3 Perusahaan Listrik Negara - PLN

PLN tidak secara langsung terlibat dalam pemasangan dan pengoperasian penerangan jalan, tetapisecara berkala memantau sambungan llampu jalan yang legal dan illegal di kawasan perkotaan. PLN

bertanggungjawab untuk pemasangan dan pencatatan meteran listrik untuk lampu jalan.

4.7.2.4 Pabrikan dan pemasok teknologi penerangan jalan

Para pabrikan dan pemasok peralatan penerangan jalan merupakan badan swasta yang juga

bertanggungjawab atas pemasangan dan pemeliharaan. Kota-kota biasanya memilih perusahaan-

perusahaan ini melalui proses bidding kompetitif untuk menjamin layanan berkualitas dan pemilihan

teknologi yang terbaik.

Fokus Indo Lighting merupakan pemasok utama peralatan penerangan jalan di Indonesia penguasaan

pasar. Philips dan Osram merupakan pemasok lain yang sedang memperluas kegiatannya di Indonesia.

4.7.3 Pedoman umum pemasangan penerangan jalan pintar/LED

Pedoman untuk penerangan jalan umum, jalan dan jalan bebas hambatan tersedia dalam Standar

Indonesia (SNI, 2008). Karena pedoman-pedoman ini tidak diperkuat oleh otoritas regulasi, pemerintah

daerah cenderung tidak mengetahui standar-standar tersebut, dan banyak dari mereka tidak bisa

mematuhinya. Untuk merancang secara benar skema penerangan yang baru, pentinglahmempertimbangkan kesesuaian dan efetivitas teknologi-teknologi dan sistem penerangan jalan yang

efisien energi untuk kondisi yang berbeda-beda. Teknologi penerangan jalan dan keputusan desain

harus memenuhi persyaratan penerangan daerah sambil mencapai efisiensi energi yang maksimal.

Yang terpenting, desain sistem penerangan jalan harus sesuai dengan tempatnya dan harus

memberikan tingkat pencahayaan (lux) dan keseragaman cahaya sesuai dengan standar yang

direkomendasikan. Keputusan mengenai sistem penerangan harus juga mempertimbangkan

karakteristik kefektivitan lampu, sesuaian warna yang baik, dan penyebaran cahaya. Dibawah ini tertulis

fiturf-fitur yang harus dipertimbangkan untuk merancang dan mengadakan sistem penerangan jalan

yang efisien energi:

Tinggi dan jarak tiang yang tepat

Estetika luminaire yang tepat

Efektivitas lampu yang tinggi dan efisiensi luminaire

Usia luminaire dan komponen lainnya

Efektivitas biaya

Pemeliharaan lumen yang tinggi

Sesuaian warna yang baik



94

Short lamp restrike

Penyebaran cahaya yang tepat

Cut-off (pemutusan) yang benar

Meminimalisir polusi cahaya dan silau

Pemadaman otomatis

4.7.3.1 Jenis tiang penerangan jalan:

Tabel 209 menyediakan standar umum untuk tiang penerangan listrik. Seleksi atas tiang berkualitas

optimal yang memiliki diameter yang pas dengan elemen tinggi yang berbeda dari tiang tersebut

dianggap penting dalam pemasangan sistem penerangan jalan yang baru. Diameter tiang untuk

segmen ketinggian yang berbeda-beda dari sebuah tiang disajikan dibawah ini. Berdasarkan

persyaratan, pengguna dapat memilih desain yang sesuai. A, B, C, D didefinisikan sebagai segmen

ketinggian yang berbeda-beda dari sebuah tiang yang mulai dari dasarnya A dan mencapai puncaknya

D, sementara H adalah ketinggian tiang penuh.

Tabel 209: Spesifikasi tiang penerangan jalan

Dimensi Tiang Penerangan Jalan

Segmen Diameter tiang(mm)

Alternatif Ketinggian Tiang (meter)

I II III

A 150 3.5 5.5 5.5

B 125 2.1 2.1 3.1

C 100 2.1 2.1 3.1

D 75 3.3 3.3 3.3

H Total 11.0 13,0 15,0sumber: SNI 7391:2008

4.7.3.2 Ketinggian tiang untuk penerangan jalan:

Salah satu aspek penting dari desain berbasis sistem penerangan jalan29 adalah untuk menetapkan jarak optimal tiang-ke-tiang, sesuai dengan luasnya jalan dan tinggi tiang yang meningkat. Jarak tiang

optimal harus dipilih berdasarkan output cahaya dari sumber-sumber tersebut, distribusi cahaya dariluminaire, dan geometri pemasangan. Ketinggian yang meningkat harus lebih besar untuk lampu yang

kuat, untuk menghindari silau yang berlebihan. Tabel30 dan Tabel 31

Tabel 21 memperlihatkan jarak tiang sesuai dengan ketinggian tiang yang berbeda-beda dan luas jalan.

Tabel30: Jarak antara tiang (dalam meter) berdasar pada penyebaran penerangan yang khas danpenggelompokan lampu (Lentera A30)

29 Desain berdasar sistem penerangan jalan harus memperbolehkan pengguna untuk bepergian pada malam hari dengan

visibilitas yang baik, dengan aman dan nyaman, sambil mengurangi penggunaan energy dan biaya dan meningkatkan penampilan

lingkungan.30 Lentera A memiliki penyebaran yang lebih luas dari penyinaran/lampu sorot



95

Jenis Lampu Ketinggian Tiang(meter)

Lebar jalan (meter) Illuminans

4 5 6 7 8 9 10 11

35W SOX31 4 32 32 32 - - - - - 3.5 LUX

5 35 35 35 35 35 34 32 -

6 42 40 38 36 33 31 30 29

55W SOX 6 42 40 38 36 33 32 30 28 6.0 LUX

90 W SOX 8 60 60 58 55 52 50 48 46

90 W SOX 8 36 35 35 33 31 30 29 28 10.0 LUX

135 W SOX 10 46 45 45 44 43 41 40 39

135 W SOX 10 - - 25 24 23 22 21 20 20.0 LUX

180 W SOX 10 - - 37 36 35 33 32 31

180 W SOX 10 - - - - 22 21 20 20 30.0 LUX

Sumber: SNI 7391:2008

Tabel 21: Jarak antara tiang (dalam meter) berdasarkan penyebaran penerangan yang khas danpenggelompokan lampu (Lentera B32)

Jenis lampu TInggiTiang

(meter)

Luas jalan (meter) Illuminans

4 5 6 7 8 9 10 11

50 W SON33 or 80 WMBF/U34

4 31 30 29 28 26 - - - 3.5 LUX

5 33 32 32 31 30 29 28 27

70 W SON or 125 WMBF/U

6 48 47 46 44 43 41 39 37

70 W SON or 125 WMBF/U

6 34 33 32 31 30 28 26 24 6.0 LUX

100W SON 6 48 47 45 42 40 38 36 34

150W SON or 250WMBF/U

8 - - 48 47 45 43 41 39 10 LUX

100W SON 6 - - 28 26 23 - - -

250W SON or 400WMBF/U

10 - - - - 55 53 50 47

250W SON or 400W

MBF/U10 - - 36 35 33 32 30 28 20 LUX

400W SON 12 - - - - 39 38 37 36 30 LUXSumber: SNI 7391:2008

Penetapan jarak

31 SOX adalah lampu sodium bertekanan rendah

32 Lentera B memiliki penyebaran sinar/lampu sorot yang lebih kecil dan langsung ke jalan

33

SON merupakan lampu sodium bertekanan tinggi34 MBF/U adalah lampu uap merkuri



96

Penjarakan adalah jarak yang diukur bersama dengan garis tengah jalan, antara luminaire berurutan di

dalam pemasangan. Untuk mempertahankan keseragaman yang masih dibangun, rasio tinggi-ruang

harus secara umum lebih besar dari 3.

Penjangkauan

Penjangkauan adalah jarak horizontal antara pusat kolom dan pusat luminaire dan biasanya ditentukan

untuk pertimbangan estetika dan teknis.

Overhang

Overhang merupakan jarak horizontal antara bagian tengah sebuah luminaire yang dinaikkan pada

sebuah breket dan sisi batas jalan. Secara umum overhang tidak boleh melebihi seperempat ketinggian

yang dinaikkan untuk menghindari kurangnya daya pandang (visibilitas) atas pinggiran, penghalang dan

jalan setapak.

Tingkat cahaya yang direkomendasikan:

Tabel 7 dalam bab tentang standar memberikan informasi tentang tingkat cahaya yang

direkomendasikan berdasarkan kategoir jalan yang berbeda-beda. Jenis jalan yang berbeda telah

dikelompokkan berdasarkan konteks Indonesia, dan tingkat illuminas yang direkomendasikan,

pembatasan luminans dan silauan diberikan untuk setiap jenis jalan.

4.7.3.3 Jenis teknologi lampu:

Beragam jenis lampu penerangan jalan tersedia di pasar dan pengguna harus memilih lampu-lampu

yang sesuai sebelum melakukan pemasangan. Table 222 memberikan tinjauan mengenai jenis lampu

yang berbeda-beda yang tercakup dalam standar nasional tersebut (SNI, 2008) dan hasil-hasil yang

diharapkan dari lampu-lampu itu dalam hal efisiensi, tingkat tenaga listrik, cahaya obyek, dll (LED tidak

tercakup dalam standar ini).

Table 222: Teknologi lampu

Jenis Lampu Efisiensi

rata-rata

(lumen/watt)

Rata-

rata usia

hidup

(jam)

Tingkat

tenaga

listrik (watt)

Dampak

terhadap

warna

obyek

Keterangan

Lampu

fluorescent

bertekanan

rendah

60 -70 8.000 –

10.000

18 – 20

36-40

Sedang Jalan kolektor dan lokal

Efisiensi sangat tinggi tetapi

usia hidup singkat

Dapat diterima karena aplikasi

yang terbatas

Lampu

merkuri

bertegangan

50 – 55 16.000 –

24.000

125;

250.400.700

Sedang Jalan kolektor, jalan lokal dan

persimpangan



97

tinggi

(MBF/U)

Efisiensi rendah, usia hidup

panjang dan ukuran lampu kecil

Lampu

sodium

bertekananrendah (SOX)

100 – 200 8.000 –

10.000

90;180 Sangat

buruk

Jalan kolektor, jalan lokal,

persimpangan, jembatan

layang, terowongan, kawasanistirahat

Efisiensi tinggi, usia hidup

sangat panjang, ukuran lampu

besar shingga sulit mengatur

cahaya dan sinar lampu

berwarna kuning

Jenis ini direkomendasikan

karena sangat efisien

Lampu

sodium

bertekanan

tinggi (HPS)

110 12.000 –

20.000

150;250;400 Buruk Jalan bebas hambatan

(highway), arteri, jalan kolektor,

persimpangan besar dan jalan

interchange

Efisiensi tinggi, usia hidup

panjang, ukuran lampu kecil,

mudah mengatur cahaya

Jenis ini direkomendasikan

Sumber: SNI 7391:2008

4.7.4 Pedoman umum pemeliharaan LED / penerangan jalan pintar

Konsumsi energi penerangan jalan LED dapat dikurangi dengan menggabungkan kegiatan

pemeliharaan yang benar:

Mengganti lampu, asesoris dan kabel yang rusak

Pembetulan awal kabel yang salah

Memastikan kabel terhubung dengan benar

Pemeliharaan rutin, servis kotak sekring untuk menghindari sambungan yang longgar

Pembersiha rutin penutup luminaire agar bersih dari debu dan meningkatkan output cahaya

Penghematan energi dalam jumlah besar dapat juga dicapai dengan memasang pencatat waktu (timer)

elektronik/mekanis dan/atau sensor siang hari untuk menyalakan dan mematikan lampu jalan.

Selain pemasangan dan pemeliharaan, pemerintah kota tersebut juga terlibat dalam penanganan

limbah bekas lampu jalan. Umumnya, kota-kota menyimpan lampu yang tidak menyala di gudang tanpa

diikuti kegiatan pengelolaan limbah secara formal. Di beberapa kota, dipahami bahwa pengumpul

barang bekas informal (pemulung) mengumpulkan lampu-lamp rusak dan mengambil bagian

aluminiumnya untuk dijual kembali.



98

4.7.5 Identifikasi masalah

Kurangnya pengetahuan akan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan

Sebagian besar kota tidak memiliki informasi terkini dan benar mengenai langkah pemasangan dan

pemeliharaan lampu jalan. Karena tidak adanya informasi ini, kota-kota bergantung pada masukan daripemasok setempat dalam mengambil keputusan. Kurangnya informasi ini berdampak pada

pelaksanaan solusi penerangan jalan yang efektif dan efisien, yang menyebabkan ketidaknyamanan

warga.

Ketidakpatuhan pada kegiatan pemasangan dan pemeliharaan

Standar yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak dipatuhi. Diskusi yang diadakan dengan beberapa

kota memperlihatkan tanggapan yang beragam atas kepatuhan pada kegiatan pemasangan dan

pemeliharaan yang disarankan oleh standar Indonesia. Kota-kota juga tidak dilengkapi dengan fasilitas

yang diperlukan untuk memantau kepatuhan pada prosedur pemeliharaan, segera setelah lamputerpasang.

Kurangnya pabrikan, pemasok dan pemasang di tingkat daerah

Kurangnya pabrikan, pemasok dan pemasang lampu yang baik di tingkat daerah yang memahami

dengan jelas pedoman pemasangan dan pemeliharaan merupakan faktor utama yang menyebabkan

buruknya pelayanan penerangan jalan berkualitas bagi warga.

Kurangnya staf pemeliharaan di kota

Kota tidak memiliki cukup anggaran yang dialokasikan untuk merekrut cukup personel terlatih untuk

secara efektif memelihara sistem penerangan jalan yang ada saat ini di kota.

Kegiatan pembuangan limbah lampu rusak

Kota-kota ini juga tidak memiliki akses atas fasilitas pembuangan limbah sesuai standar pembuangan

untuk luminaire yang sudah mati. Karena tidak adanya fasilitas ini, kota-kota membuang lampu jalan

yang sudah tidak berfungsi ke gudang-gudang tanpa ada pemilahan.

4.7.6 Rekomendasi:

Penggunaan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan

Kota-kota seharusnya menggunakan praktik pemasangan dan pemeliharaan standar yang disampaikan

dalam bab ini. Penerangan jalan berbasis disain, yang memastikan kepatuhan pada semua parameter

yang ditetapkan dalam standar tersebut, akan sangat meningkatkan kualitas penerangan jalan di

kawasan perkotaan.

Kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas di tingkat daerah terkait pemasangan dan

pemeliharaan

Program peningkatan pengetahuan dan kapasitas di tingkat daerah akan sangat membantu

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya pengetahuan akan penerangan jalan berbasis

desain mengakibatkan penerapan teknologi yang tidak sesuai, yang tidak memberikan tingkat



99

pelayanan yang semestinya kepada warga. Program peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi

pemerintah daerah harus dilaksanakan untuk menjawab permasalahan ini.

Penyusunan modul pelatihan

Modul pelatihan harus disusun bersama dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalampemasangan dan pemeliharaan teknologi penerangan jalan, sambil tetap mempertimbangkan masalah-

masalah pelaksanaan di daerah. Modul pelatihan harus disusun untuk berbagai kategori staf yang

bekerja di berbagai tingkat berbeda didalam PJU dan departemen terkait lainnya:

Pejabat senior dan pembuat kebijakan senior

Insinyur senior/ insinyur junior

Teknisi yang terlibat dalam pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan

Pemasok teknologi penerangan jalan

Melaksanakan program pelatihan

Program pelatihan harus diselenggarakan secara bertahap untuk memantau hasil program pelatihan,

untuk memfasilitasi terjembataninya kesenjangan yang teridentifikasi. Program pelatihan akan

dilakukan untuk mengedukasi para pejabat senior dan pemangku kepentingan lainnya tentang

keuntungan penerangan jalan yang efisien energi dan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam

pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan pintar. Program pelatihan untuk para teknisi

bertujuan meningkatkan keterampilan pemasangan dan pemeliharaan.

Tabel 233: Tinjauan program pelatihan

Kelompoksasaran

Bidang Materi Durasi/Kota

Pejabatsenior,pembuatkebijakandanpemangkukepentingan

Isu-isu makro,pentingnya isupemasangan danpemeliharaan

Skenario energi global, permintaandan persediaan, ketahanan energi.

Skenario energi Indonesia, ancamandan tantangan utama.

Potensi terletak pada sistempenerangan yang efisien energitermasuk sistem lampu jalan LED.

Permasalahan/kesenjangan utamadalam dalam hal pemasangan dan

pemeliharaan dan bagaimanapenyelesaiannya.

Satu hari

Insinyurseior/insinyur

junior

Pertimbangan umumtentang pengerangan

jalan berbasis desaindan masalahpemeliharaan

Identifikasi kebutuhan danpersyaratan penerangan jalan

Identifikasi teknologi dan desainterbaik yang ada untuk memenuhipersyaratan penerangan

Pengadaan dan evaluasi tender

Operasional dan kegiatanpemeliharaan

Pengukuran dan evaluasi

satu hari

Para teknisiyang terlibatdalam

Praktik yang dapatdigunakan untukmasalah pemasangan

Praktik umum yang akan digunakan

dalam pemasangan danpemeliharaan.

Dua hari



100

pemasangandanpemeliharaanpenerangan

jalan

dan pemeliharaan dilapangan

Penggantian lampu, asosesoris dankabel yang rusak

Pembetulan awal kabel yang salah

Pemeliharaan rutin kotak sekringuntuk menghindari sambungan yanglonggar

Pembersihan rutin penutup luminaireagar bersih dari debu/kotoran danmeningkatkan output cahaya

Pemasokteknologipenerangan

jalan

Bahan pemasangandan dan pasokan yangmengikuti standar yangberlaku

Semua praktik pemasangan danpemeliharaan berlaku bagi parapemasok bila mereka terlibat dalampemasangan dan pemeliharaan.

Informasi mengenai standar yangberlaku sehingga mereka dapatmematuhinya.

Satu hari

4.7.6.1 Praktik Pengelolaan Limbah:

Pembuangan lampu secara aman merupakan salah satu perhatian pemerintah daerah. Penggunaan

berbagai jenis lampu jalan termasuk CFL, metal halide, dan uap merkuri, melepas timbal, merkuri dan

materi berbahaya lainnya selama fase pembuangan. Jika dibandingkan dengan lampu konvensional,

LED tidak mengandung merkuri, timbal, atau bahan kimia toksik, dan sangat dapat didaur ulang. Hal ini

membuat limbah daerah yang kurang berbahaya di akhir siklus usia hidup produk itu.

Namun, sejumlah pemikiran yang menganggap bahwa LED juga memiliki bahan toksik. Sebuah studi

yang diterbitkan di akhir 201035 dalam jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan menemukan

bahwa LED mengandung timbal, arsenic dan lusinan substansi yang berpotensi mengandung bahaya.

Namun, jangka usia hidup LED sekitar 50.000 jam menyala dan karenanya pembuangan LED secara

aman bukanlah perhatian yang langsung seperti penerangan konvensional.

Terdapat konsep pengelolaan limbah secara elektronik di Indonesia yang menunjukkan keterlibatan

para retailer, distributor dan pemerintah daerah dalam pembuangan limbah elektronik secara aman.

Konsep ini dapat optimalisasi untuk pembuangan lampu jalan termasuk lampu jalan LED.

4.7.6.2 Peran Unit Bantuan Teknik (TSU)

TSU harus juga terlibat dalam peningkatan kapasitas dalam pemasangan dan pemeliharaan

penerangan jalan LED. Kegiatan yang dapat dilakukan TSU terdaftar dibawah ini:

Penyiapan dokumen tender contoh untuk pengadaan lampu jalan LED kota.

Penyebarluasan praktik yang baik dalam hal pemasangan dan pemeliharaan ke kota-kota.

Penyusunan modul pelatihan bagi kelompok sasaran yang berbeda-beda dan memberikan

program pelatihan.

35Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan/ Environmental Science & Technology (ES&T) merupakan sumber informasi yang

berpengaruh bagi para professional dalam berbagai disiplin bidang lingkungan hidup. Jurnal tersebut menggabungkan majalahdan bagian riset dan diterbitkan dalam bentuk cetak dan online.



101

TSU dapat melaksanakan program Training of Trainers (ToT), untuk memastikan ketersediaan

para professional yang berkualifikasi.

4.8. Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV)

4.8.1 MRV atas pengurangan emisi

Dalam konteks NAMA, Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) berfokus terutama pada hasil

mitigasi, yaitu ton CO2-e yang dikurangi. Konferensi Para Pihak pada UNFCCC (COP) telah

menetapkan persyaratan minimum tertentu yang harus dipenuhi oleh NAMA, tetapi terdapat banyak hal

detil yang masih harus diperjelas. MRV atas NAMA dapat juga digunakan untuk mencari manfaat

tambahan dan aliran finansial, terutama jika donor terlibat dalam konteks Supported NAMA. Bagian

berikut ini menjelaskan konsep utama MRV dalam mengikuti pengurangan emisi dan juga menjabarkan

elemen tambahan MRV yang potensial dalam konteks NAMA yang berfokus pada manfaat tambahan

pembangunan berkelanjutan dan aliran finansial36.

Sasaran utama sistem MRV adalah memberi kredibilitas bagi aksi mitigasi yang telah dilakukan dan

pengurangan emisi yang disampaikan. Ini harus menjamin integritas lingkungan hidup dan menjamin

bahwa tidak ada penghitungan ganda. Pertimbangan lebih jauh akan sistem MRV yang sangat

berkualitas adalah transparansi, efisiensi biaya, kerangka kerja kelembagaan dan pengalihan.

4.8.2 Persyaratan MRV NAMA MRV

Persyaratan MRV NAMA UNFCCC saat ini hampir tidak berisi rincian dalam hal ketegasan, persyaratan

data, dan derajat verifikasi eksternal. Untuk NAMA yang didukung pada titik ini, ketegasan MRV akan

tergantung terutama pada persyaratan donor, lembaga pembiayaan dan investor. Jika NAMA SSLI

dilaksanakan baik dengan komponen unilateral dan komponen yang dibantu, maka kemungkinan

persyaratan MRV harus dipertimbangkan untuk komponen-komponen yang berbeda ini.

Tabel 244 dibawah merangkum persyaratan UNFCCC yang diharapkan akan diterapkan pada jenis-

jenis/elemen-elemen yang berbeda dari NAMA. Beberapa aspek masih sangat tidak pasti (terutama,

terkait keterangan mengenai NAMA yang dijadikan kredit, yang bahkan bukan merupakan bagian dari

naskah yang disepakati pada tingkat COP).

Tabel 244: Persyaratan MRV UNFCCC untuk NAMA

Jenis NAMA Persyaratan MRV yang diperkirakan

Unilateral Persyaratan yang akan dielaborasi oleh Badan Subsider Advis Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (SBSTA) UNFCCC

36

Penyusunan kerangka kerja MRV untuk parameter ini diluar lingkup dari laporan ini karena hal itu merupakan bagian dariproses nasional yang berhubungan dengan pelaporan dan mengikut hasil pemibayaan dan NAMA.



102

Pencerminan situasi nasional dan prioritas nasional yang

diperkirakan

Dibantu MRV dalam negeri dengan pengawasan internasional

MRV internasional dapat diminta oleh donor

Mencari dukungan finansial (dan teknis)

Mendapat kredit/dibiayai

melalui mekanisme pasar

(tidak resmi)

Persyaratan MRV yang komprehensif

Proses MRV internasional

Persyaratan tambahan (?)

Aturan PBB untuk laporan dua tahunan menentukan persyaratan minimum untuk pelaporan NAMA,

yang dirangkum dalam Kotak dibawah ini.

Tampilan 2: Informasi NAMA dalam laporan dua tahunan

Konferensi Para Pihak UNFCCC di Durban 2011 (COP17) sepakat mengenai persyaratan umum

MRV, tanpa menjadi sangat spesifik. Sistem MRV NAMA dapat memfasilitasi pelaporan untuk

menyelesaikan laporan tersebut dalam format yang serupa dengan laporan-laporan

perkembangan dua tahunan terutama karena ini akan memfasiltasi Konsultasi dan Analisa

Internasional (ICA). Laporan-laporan ini harus dibuat dalam format table. Laporan dua tahunan

harus mencakup informasi berikut ini (UNFCCC, 2011a, lampiran III/2):

a) Nama dan penjelasan aksi mitigasi, termasuk informasi sifat aksi, cakupan (

seperti sektor dan gas), tujuan kuantitatif dan indikator kemajuan;

b) Informasi mengenai metodologi dan asumsi;

c) Sasaran aksi dan langkah-langkah yang diambil atau dipertimbangkan untuk

mencapai aksi itu;

d) Informasi mengenai pelaksanaan aksi mitigasi dan langkah-langkah penting yang

diambil atau dipertimbangkan, dan hasil yang dicapai, seperti hasil yang

diperkirakan (metric tergantung pada jenis aksi) dan pengurangan emisi yang

diperkirakan, sampai tingkat yang paling mungkin;

e) Informasi tentang mekanisme pasar internasional.

Terkait dengan Supported NAMA, harapan dari penyedia pembiayaan iklim adalah bahwa kerangkakerja MRV sedapat mungkin berbasis pada standar yang benar, terpercaya dan disetujui. Idealnya,

metodologi yang disetujui seperti yang digunakan dalam CDM akan memberikan tingkat kepercayaan

yang tinggi. Namun, dari sudut pandang negara pelaksana, perlu dilakukan penyederhanaan untuk

sedapat mungkin mengurangi biaya dan beban administrasi. Penyederhanaan dan standardisasi

menjadi sesuai karena aksi mitigasi untuk NAMA secara khas akan dilakukan pada tingkat sektor, atau

tingkat sub sektor, dari pada pada tingkat proyek, dan pengurangan emisi yang dinyatakan itu tidak

akan dipakai untuk mengkompensasi kewajiban pengurangan emisi (kecuali jika pemberian kredit

NAMA diharapkan, yang tidak dipertimbangkan secara eksplisit sebagai bagian dari Rencana

Implementasi NAMA). MRV untuk Supported NAMA merupakan pertengahan antara CDM dan aksi



103

unilateral yang diambil secara murni oleh negara pelaksana. Tabel 255 dibawah ini membandingkan

unsur-unsur MRV yang sesuai untuk ketiga jenis NAMA dengan menggunakan konsep yang belum

ditetapkan oleh COP.

Tabel 255: Perbandingan unsur-unsur MRV yang sesuai untuk jenis-jenis NAMA yang berbeda



104

Karakteristik NAMA Unilateral Supported NAMA Credi ted NAMA

Jenis

pembiayaan

Dibiayai dalam negeri Mendapat bantuan

internasional dalam hal

keuangan, peningkatan

kapasitas dan/atau

teknologi

Menerima pembayaran

sebagai ganti atas kredit

karbon yang dijual ke

pasar.

Ketegasan dan

penelitian

cermat

Lebih rendah

Tergantung pada standar

nasional yang digunakan

Lebih tinggi

Dirancang untuk

memberikan kepercayaan

pada para lembaga

pembiayaan bahwa

pengurangan emisi yangdisampaikan itu dapat

dipercaya

Paling tinggi

Dirancang untuk memberi

kepercayaan pada pasar

karbon dan menjamin

integritas lingkungan

hidup

Pengawasan

program

Departemen pemerintah

(seperti KESDM)

Kesepakatan

internasional (bilateral

atau multilateral) antara

pemerintah-pemerintah

yang terlibat,

dilaksanakan dengan

menyesuaikan

perundangan nasional

dan menggunakan badan-

badan terakreditasi

nasional

Badan internasional yang

dilaksanakan berdasar

perjanjian internasional

dan menggunakan badan-

badan terakreditasi

nasional.

Standar yang

akan diterapkan

“Standar nasional” yang

sesuai untuk para pihak

Non-Annex I (NAI)

Standar bilateral yang

akan ditetapkan oleh

donor dan penerima

Standar ISO, yang

standar yang diakui

secara internasional

seperti metodologi CDM

yang disetujui

Audit/

Verifikasi

Ditetapkan oleh

pemerintah pelaksana

(dapat berupa audit

internal saja)

Pihak ketiga atau badan

pemerintah yang disetujui

Pihak ketiga (sama

dengan DOE dalam CDM)

Persyaratan

transparansi

Laporan MRV bersifat

internal saja, tetapi

diarsip agar bisa ditinjau

ulang

Internal dan tersedia bagi

para peserta yang terkait

(seperti donor) melalui

pendaftaran

Tersedia secara publik

(sama dengan CDM)



105

Sumber: kajian Perspectives dan UNEP Risoe (2012)

4.8.3 Pilihan kerangka kerja MRV NAMA SSLI

Metodologi CDM AMS-II.L yang disejutui dapat digunakan sebagai titik awal menyusun kerangka MRV

untuk NAMA SSLI. Parameter dalam metodologi CDM harus ditinjau dan diadaptasi sedapat mungkin

agar sistem MRV dapat dilakukan dan sesuai. Contohnya, dibandingkan dengan CDM, parameter

pemantauan dapat diadaptasi untuk dimonitor/dilaporkan tidak terlalu sering, yang akan dipantau

dengan menggunakan sampling statistik dan/atau nilai default untuk parameter pemantauan tertentu

jika metodologi CDM sudah tidak memungkinan untuk hal ini, atau denga persyaratan

akurasi/kehandalan yang tidak terlalu kaku.

Mengingat keseluruhan konsep NAMA SSLI dan sifatnyanya sebagai Supported NAMA, sistem MRV

untuk NAMA harus berfokus pada pengurangan emisi GRK langsung, yang dinilai oleh pemantauan

dan/atau menilai penghematan energi yang dicapai.

Berdasarkan kenyataan apakah kota-kota telah memasang meteran secara menyeluruh atau belum,

pendekatan-pendekatan pemantauan berikut ini dapat diterapkan. Kombinasi dari dua pendekatan ini

juga mungkin, dan mungkin menjadi pendekatan yang paling umum karena sebagian besar kota belum

mencapai meteran secara penuh tetapi sudah dimulai.

Pendekatan A: Berdasarkan pendekatan methodologi CDM AMS-II.L. Akt iv i tas dar i sis i

permintaan un tuk teknolo gi penerangan ja lan atau luar rumah yang ef is ien

Pendekatan A t idak menun tut pemantauan aktual atas konsum si dengan meng gunakan meteran.

Pendekatan CDM berskala kecil yang sudah disetujui, yaitu AMS-II.L, kegiatan di sisi permintaan untuk

teknologi penerangan jalan dan luar rumah yang efisien, menetapkan kriteria untuk MRV yang dapat

digunakan dalam kerangka MRV NAMA. Yang paling penting, konsep pemantauan bergantung pada

perhitungan teoritis dan nilai yang sebelumnya ditetapkan dan standar kinerja saja. Meteran fisik atas

listrik yang dikonsumsi secara aktual tidak diminta, maka pendekatan ini dapat digunakan bahkan ketika

meterisasi yang penuh belum terpasang. Lampu-lampu yang terpasang tersebut harus memenuhi

standar kinerja nasional atau daerah atau standar internasional yang telah disetujui seperti Penerangan

Jalan untuk Lalu Lintas Motor dan Pejalan Kali dari CIE (CIE 115:2010). Parameter kunci yang

dibutuhkan untuk dipantau jam-jam operasional.

Metodologi tersebut dapat digunakan untuk membangun kerangka MRV NAMA, dimana beberapa

unsur memiliki potensi untuk disederhanakan, terutama dalam hal bahwa untuk taksiran pengurangan

emisi sebelumnya (ex-ante) tersedia data yang kurang memadai. Solusinya adalah menggunakan

pendekatan pemantauan dua langkah yang terdiri dari estimasi sebelumnya (ex-ante) dampaknya



106

dalam hal pengurangan emisi (sebelum penggantian penerangan) dan verifikasi setelah (ex-post)

berdasar pada kelompok sampling (setelah penggantian penerangan). Dengan cara ini, pengurangan

emisi dihitung/diperkirakan sebelumnya (ex-ante) dan disesuaikan/ditentukan setelahnya (ex-post)

setelah pemantauan, yang dilakukan melalui survei yang menggunakan pendekatan sampling statistik.

Dasar dari konsep ini dijelaskan sebagai berikut:

Taksiran pengurangan emisi sebelum penggantian (Ex-ante) akan dibangun dari bawah ke atas,

berdasarkan baseline yang berbeda-beda bagi masing-masing kota yang terlibat dalam NAMA, dalam

skenario pelaksanaan yang dijadikan model. Parameter kunci ini terdiri dari jumlah dan karakteristik

lampu yang telah diganti, jumlah kota/kotamadya yang tercakup dan sebagainya. Taksiran

pengurangan emisi untuk setiap kota dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang didapat

dari metodologi CDM, sebagaimana dijelaskan pada Bagian 4.6.

MRV setelah penggantian (Ex-post) akan memungkinkan penyesuaian atas pengurangan emisi yang

ditaksir sebelumnya (ex-ante). MRV yang dilaksankan ex-post harus berdasarkan pada rencana

pemantauan terinci yang ditetapkan oleh TSU SSLI (KESDM), yang menjelaskan semua parameter dan

penggunaannya dan relevansinya bagi MRV NAMA. Rencana pemantauan akan memfasilitasi proses

pemantauan dan pencatatan informasi selama masa NAMA tersebut. Rencana tersebut harus

mencakup hal rinci seperti:

Asumsi/nilai default yang digunakan dan sumber dari nilai-nilai tersebut

Sumber parameter yang dipantau

Frekwensi pemantauan dan pelaporan atas parameter yang dipantau

Deskripsi rencana penyimpanan data

Tanggungjawab para aktor yang berbeda-beda yang terlibat dalam pemantauan dan pelaporan

Metodologi yang digunakan untuk menghitung keuntungan mitigasi (termasuk AMS-II.L)

Tingkat akurasi yang akan diterapkan untuk sampling

Jika rekomendasi tersebut diambil dari Bagian 4.3.4 bahwa sebagai prasyarat, setiap kota harus entah

memiliki sekurangnya 50% meteran yang terpasang, atau telah melaksanakan audit terkini, hal ini dapat

membantu mengisi potensi untuk hasil setelahnya (ex-post) untuk membedakan secara lebih jelas dari

taksiran sebelumnya (ex-ante).

Batas sistem

Direkomendasikan untuk menggunakan jaringan distribusi listrik daerah dimana penerangan jalan

terhubung untuk menetapkan batas(-batas) sistem NAMA dan aksi MRV yang akan dilaksanakan. Hal

ini berarti bahwa setiap kota dan/atau setiap propinsi dimana kegiatan NAMA akan dilaksnakanmerupakan sub-sistem NAMA, dan MRV akan dilaksanakan untuk masing-masing sub-sistem ini, yang



107

mempertimbangkan lokasi geografis fisik dari semua luminaire (lampu) “proyek” yang te rpasang –

seperti teknologi penerangan efisien yang mengganti penerangan konvensional sebagai bagian dari

NAMA tersebut.

Memastikan kualitas kinerja penerangan

Setelah pelaksanaan dan penggantian tersebut, kualitas kinerja penerangan dari luminaire (lampu)

proyek akan ditunjukkan seperti sebagai berikut:

Kesamaan dengan lum inaire basel ine : membuktikan bahwa luminaire proyek memberikan

total pencahayaan berguna yang sama atau meningkat (lx), disbanding dengan luminaire

baseline yang sedang diganti. Entah oleh dengan: (i) Pengukuran dan perhitungan; atau (ii)

pemodelan computer atas rata-rata illuminans dari baseline dan luminaire proyek di lokasi

perwakilan yang akan ditetapkan sesuai dengan standar CIE 140:2000;4

Kesamaan dengan stand ar penerangan jalan yang berlaku : setiap kota yang ikut serta

dalam NAMA SSLI akan membuktikan bahwa teknologi(-teknologi) penerangan efisien yang

dipilih (LED atau lainnya) memenuhi standar yang sesuai sebagaimana telah sebelumnya

disetujui oleh TSU NAMA dalam lingkup KESDM (lihat pembahasan rinci pada Bagian 4.4).

Parameter yang akan dipantau

Kegiatan pemantauan mencakup:

(a) pencatatan data distribusi luminaire, termasuk jumlah dan jenis lampu per kotamadya, dengan

datayang disediakan oleh PJU ini atau mungkin oleh ESCO jika dikontrak oleh PJU; dan

(b) hasil sampling/survey pemantauan setelahnya (ex-post). Ini akan dilaksanakan setelah pemasangan

semua luminaire proyek yang memberikan nilai bagi parameter berikut ini, dengan pendekatan spesifik

yang diambil dari AMS-II.L, dan mungkin disesuaikan untuk SSL secocok mungkin:

Jumlah luminaire basel ine (BL) atau proyek dari jenis-jenis berbeda yang disebarkan dan

dipasang dalam NAMA (unit). Segera setelah semua luminaire proyek disebarkan atau

dipasang, biasanya jumlahnya menjadi nilai tetap mandiri dari tahun-tahun tersebut, kecuali jika

besarnya inventarisasi luminaire yang beroperasi menurun selama periode pelaksanaan,

didalam kasusnya hanya luminaire proyek yang beroperasi harus dimasukkan dalam

perhitungan pengurangan emisi.

Tenaga listr ik yang dini lai/ watt dari luminaire baseline dari jenis-jenis peralatan

penerangan (kW), atau rata-rata tenaga yang terintegrasi dengan waktu jika peralatan

beroperasi pada beragam setting tenaga listrik.

Tenaga listr ik yang d ini lai /Watt dari lumin aire yang dipasang sebag ai bagian dari NAMA

SSLI untuk jenis-jenis peralatan penerangan yang berbeda (kW), atau rata-rata tenaga listrik

yang terintegrasi dengan waktu jika peralatan beroperasi pada beragam setting tenaga listrik

dari tahun tersebut kecuali jika jadual operasional atau parameter berubah selama masa kredit.



108

Jam operasional tahunan untuk luminaire baseline dan proyek pada tahun y. Bisa berbeda

dari skenario baseline hingga skenario paska pelaksanaan. Nilai ini berdasarkan pengukuran

terus menerus atas rata-rata jam penggunaan luminaire setiap hari selama minimum 90 hari di

lokasi-lokasi sample survey pemantauan, yang dikoreksi untuk variasi musiman pada jam-jam

penerangan dan dikalikan dengan 365 hari. Metode yang digunakan untuk memperhitungkan

90 hari data untuk nilai tahunan harus didokumentasi. Alternatifnya, sensor-sesor dapat juga

digunakan.

Faktor Pemadaman Sistem (SOF) untuk jenis perlengkapan. SOF dihitung sebagai produk

dari faktor outrage perlengkapan dan t ingkat kegagalan per lengkapan tahunan . Nilai

baselinenya diasumsikan sama seperti dipantau paska-pelaksanaan dan dapat berbeda dari

tahun ke tahun.

Faktor emisi jaringan (GEF) dihitung oleh KESDM untuk berbagai jaringan listrik di Indonesia dansecara teratur diperbaharui (lihat Bagian 4.3.3).

Dari hal diatas, jelaslah bahwa parameter kunci dari sudut pandang pengukuran adalah rata-rata jam

operasional tahunan. Untuk hal ini, perekam sederhana untuk pemantauan waktu nyala/padam atau

pemantauan laungsung selama waktu tenaga listrik, atau bahkan berintensitas ringan, dapat digunakan.

Hanya parameternya yang perlu diukur secara fisik dan hal ini dapat dilakukan dengan cara sampling.

Untuk setiap survei pemantauan setelahnya (ex-post), methodologi CDM AMS-II.L meminta agar

pemantauan tersebut terdiri dari pemantauan terus menerus atas waktu yang dijalankan peralatan

selama sekurangnya 90 hari terus menerus untuk menentukan rata-rata jam operasional harian untuk

perkiraan jam operasional tahuan (Oi). Disarankan bahwa permintaan ini dapat dibuat lebih fleksible

dalam konteks NAMA SSLI.

Frekuensi

Survei monitoring ex-post berikutnya harus dilaksanakan sekurangnya setiap dua tahun setelah tahun

pertama periode dimana pengurangan emisi dipantau (seperti tahun 3, 5, 7, 9).

Sampling

Karena banyaknya jumlah lampu yang akan diganti di setiap kota dalam NAMA SSLI, tidaklah mungkin

untuk secara langsung memantau konsumsi energi dari setiap lampu, kecuali jika meteran yang

memungkinkan hal ini sudah terpasang.Dari diskusi dengan PJU kota, dipahami bahwa pilihan teknologi

yang lebih disukai biasanya mencakup hingga 25 lampu per unit meteran. Hal ini akan menyediakan

tingkat akurasi yang relatif lebih tinggi mengenai konsumsi energi lampu-lampu yang dipasang, asalkan

faktor-faktor lain seperti kerugian karena makin makin rusaknya konverter, pengkabelan dibawah

optimal dan pencurian diperhitungkan dalam data meteran. Jika dinas PJU juga berinvestasi pada

optimalisasi faktor-faktor ini pada saat yang sama denga pemasangan lampu LED atau lampu



109

efisienlainnya,maka data meterisasi dari setiap titik meterisasi dapat digunakan dan dibagi antara

lampu-lampu berbeda yang dipasang.

Meskipun pemasangan meteran merupakan prioritas yang penting dari sudut pandang anggaran kota,

tidak direkomendasikan untuk menuntut agar semua kota yang ikut serta dalam NAMA telah mencapai

meterisasi penuh sebagai pra-syarat. Beberapa kota ingin bergabung meskipun mereka masing

melaksanakan pengenalan meterisasi. Meminta meterisasi yang penuh sebelum ikut dalam NAMA akan

secara signifikan menaikkan biaya modal dimuka untuk pelaksanaan NAMA dan pencapaian

pengurangan emisi yang tertunda.

Karena itu, pendekatan sampling harus merupakan pilihan yang ada untuk menetapkan pengurangan

emisi yang dicapai. Metodologi CDM AMS-II.L menyarankan penghitungan ukuran sample untuk setiap

kelompok sampling untuk mencapai interval kepercayaan minimal 90% dan margin error maksimal 10%.

Lalu ukuran sampling bergantung pada nilai tengah/rata-rata yang diperkirakan dan deviasi standar dari

parameter spesifik (seperti jam operasional). “Standar CDM untuk sampling dan survey untuk aktivitas

proyek CDM dan program aktivitas” juga menetapkan persyaratan minimum untuk sampling, yang dapt

digunakan sebagai panduan menentukan rencana sampling NAMA SSLI. Untuk kegiatan berskala kecil

(SSC) tingkat kepercayaan/presisi sebesar masing-masing 90%/10% diminta, sementara untuk

kegiatan berskala besar, tingkat kepercayaan/presisi sebesar masing-masing 95%/10% diminta37.

Sebagai contoh ilustrasi, skala yang sesuai untuk Fase Percontohan NAMA SSLI adalah antara 4,75

dan 15,2 GWh dari penghematan energi per tahun, tergantung pada apakah ia mencakup 2 atau 4 kota.

Hal ini menyiratkan, rata-rata, penghematan energi kurang dari 4 GWh pertahun per kota, yang berarti

dibawah ambang CDM berskala kecil sebesar 60 GWh per tahun. Maka disarankan bahwa tingkat

kepercayaan/presisi yang lebih longgar dari aturan sampling untuk aktivitas CDM SSC cocok diterapkan

untuk kota-kota yang terlibat didalam NAMA SSLI.

Bahkan jika kita mengasumsikan persyaratan kepercayaan/presisi yang lebih kaku, sebagaimana dilihat

dibawah ini, ukuran sampel minimul hanya 24 lampu per kota/propinsi (sub-sistem untuk mencapai

presisi sebesar 10% dan menjaga interval kepercayaa 95%. Tetapi sebagai sebuah prinsip umum (rule

of thumb) direkomendasikan untuk memakai ukuran sample setidaknya 30 lampu per sub-sistem untuk

menjamin kehandalan dari hasil sampling38.

Maka analisa awal ini menyiratkan persyaratan sampling yang sangat dapat dikelola didalam NAMA

SSLI dalam hal biaya dan sumber daya manusia untuk setiap kota.

37 Menurut Standar Proyek CDM (EB 65, Lampiran 5) ambang skala kecil untuk kegiatan proyek Jenis II ditetapkan sebagai:

kegiatan proyek peningkatan efisiensi energi yang mengurangi konsumsi energi, pada sisi suplai dan/atau permintaan, dengan

output maksimal 60 GWh per tahun (atau hal sama yang sesuai) dalam setiap tahun dalam period kredit.

38 Menurut Standar Sampling dan Survei untuk Aktivitas Proyek CDM dan Program Aktivitas, jika penghitungan ukuran sampel

mendapat nilai dari kurang dari 30 sample, ukuran sampel minimum sebanyak 30 harus dipilih ketika parameter kepentingan

menjadi ukuran. Jika parameter kepentingan merupakan nilai tengah numeric, distribusi-t Student dapat digunakan. Karenanya,dalam hal jam operasional lampu, ini akan berlaku karena bukan suatu ukuran atau persentase tetapi lebih sebagai nilai tengah.



110

Tabel 266: Ukuran sampel minimum pada wilayah interval kepercayaan

Sample assumptions

Precision 0.1

Total no. of lamps 10,000

Range of

parameter

0.5

Estimation of sample size

Operating hours

(h/d)

Standard

Deviation

V Sample size

(0.95; 1.96)

Sample size

(0.9; 1.645)

10 2.5 0.06 24 17

Asumsi sampel

Presisi 0.1

Jumlah lapu 10000

Jarak parameter (+/-) 0.5

Jam beroperasi

(perkiraan rata-rata)

Perkiraan deviasi

standar

V Ukuran sampel Ukuran sampel

h/d 0.95 0.9

1.96 1.645

10 2.5 0.06 24 17

Pendekatan B: Gunakan meteran masing-masing dan akhirnya sistem kendali pintar.

Pendekatan ini akhrinya dibutuhkan dari sudut padang mengoptimalkan sistem penerangan jalan di

seluruh kota dan propinsi di Indonesia. Tanpa pemasangan meteran, kota-kota tidak dapat berpindah

dari sistem penagihan lump-sum dan akan merasa sulit menjelaskan alasan-alasan kerugian non-teknis

yang diperkirakan mencapai hingga 40% berdasarkan pengalaman di Yogyakarta yang menjadi

contohnya.

Teknologi meteran akan dipasang sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencatat angka

meter konsumsi aktual lampu-lampu, bukan hanya bagian-bagian sebuah jalan dengan banyak tiang,

karena pencurian masih menjadi masalah dalam kasus lampu jalan. Jika data meteran tidak dapat

secara langsung dihubungkan dengan lampu-lampu yang tersambung untuk setiap unit meteran maka

volume yang hilang karena pencurian masih dapat muncul di data meteran. Satu keuntungan dari

pendekatan CDM adalah bahwa pendekatan tersebut bisa menghindari masalah ini. Jika konfigurasi

teknologi meteran tidak mempertimbangkan masalah ini, maka dibutuhkan beberapa solusia lainnya –



111

seperti pada waktu pemasangan meteran, semua sambungan illegal perlu dilepas atau dimasukkan

kedalam sistem ‘legal’ (dipasang meteran dan diberi tagihan yang sesuai). Audit/ survey yang rutin juga

dapat diterapkan setelah meteran dipasang, untuk mengecek apakah sambungan-sambungan illegal

baru telah terpasang.

Pencatatan dan kalibrasi aktual akan dilakukan oleh PLN. Karenanya, untuk pengukuran konsumsi

energi untuk MRV NAMA, data meteran perlu disediakan oleh PLN kepada dinas PJU terkait dan

kemudian dilakukan verifikasi dan dimasukkan kedalam sistem MRV NAMA yang akan tangani oleh

TSU di lingkup KESDM.

4.8.4 MRV manfaat tambahan

Diluar pengurangan emisi, NAMA SSLI menghasilkan manfaat tambahan seperti manfaat bagi

pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, lingkungan dan penduduk. Secara khusus, mungkin

akan terjadi peningkatan standar keamanan di kawasan kota, dan mungkin juga turunnya kecelakaan

lalulintas. DIrekomendasikan juga untuk menelurusi indikator-indikator ini sebagai bagian dari kerangka

MRV. Bilamana mungkin, hal ini harus menjadi rujukan terhadap data yang sekarang di masing-masing

kotamadya dan propinsi atau bahkan di tingkat nasional. Saat menyusun kerangka evaluasi atas

manfaat tambahan, terutama untuk manfaat pembangunan berkelanjutan, berguna juga untuk merujuk

kepada daftar cek pembangunan berkelanjutan CDM dari Otoritas Nasional Yang Ditunjuk (DNA), jika

ada, dan mempertimbangkan keadaan nasional. Kriteria potensial dan indikator yang terukur untuk

manfaat-manfaat tambahan NAMA SSLI dimasukkan dalam Tabel 277 dibawah ini.

Tabel 277: Kriteria dan indikator terukur untuk manfaat tambahan

Kriteria Indikator

Ekonomi

Penciptaan lapangan kerja - Terciptanya lapangan kerja- Ketersediaan tenaga kerja nasional yang bermutu dan sangat produktif

dan efisien

Ketahanan energi - Penggunaan bahan bakar fosil yang lebih efisien- Pengurangan tingkat import bahan bakar fosil- Penurunan biaya

Turunnya kecelakaan di jalan raya

- Penghematan biaya- Nyawa terselamatkan

Sosial

Peningkatan kualitas hidup - Peningkatan kesehatan (keamanan, makin sedikit kecelakaan, kejahatandengan kekerasan)

- Distribusi biaya dan manfaat- Distribusi pendapatan- Partispasi daerah dalam kehidupan warga- Peningkatan kondisi kesehatan dan standar keamanan

Lingkungan hidup

Pengurangan dampaklingkungan daerah/ regional

- Pengurangan polutan lain (seperti lampu merkuri)



112

4.8.5 Tanggungjawab lembaga untuk MRV

Keseluruhan tanggungjawab atas pengembangan, pelaksanaan dan jalannya sistem MRV, termasuk

pengumpulan data, penghitungan dan penyimpanan direkomendasikan untuk bersama dengan TSU

SLLI dalam KESDM. TSU tersebut akan bertanggungjawab atas pengembangan dan operasionalisasi

database elektronik untuk mencatat dan mengelola semua baseline terkait dan informasi pemantauan.

Database ini akan mencakup, antara lain, identifikasi datai dan jumlah lampu yang dicakup dalam NAMA

(Catatan Identifikasi), yang aka memungkinkan, apabila tidak ada meteran terpasang, penghitungan

penyesuaian ataas penghitungan pengurangan emisi ex-post berbasis pada Catatan Pemantauan (jam

operasional, watt) sebagaimana dijelaskan diatas. Database tersebut juga akan menghindari potensi

penghitungan ganda atas pengurangan emisi (seperti antara jalan tingkat propinsi dan jalan tingkat

kotamadya). Dinas PJU akan bertanggungjawab atas pelaksanaan pergantian lampu, penyediaan data

mteran bagi TSU dan melaksanakan pengukuran di lapangan (berdasarkan sampling untuk

menentukan jam operasional). Jika tagihan listrik yang diterima dari PLN tidak memberi PJU data

meteran yang dirinci hingga tingkat detil yang memadai- yaitu meteran per meteran – kemudian perlulah

mendapatkan data meteran yang aktual. TSU mungkin harus memfasilitasi antara PLN dan PJU jika

data ini tidak siap disampaikan ke PLN.



113

Gambar 20 Gambar tersebut memperlihatkan disamping tanggungjawab masing-masing dan aliran data

yang diperlukan untuk mengikuti keseluruhan kinerja NAMA SSLI.



114

Gambar 20: Susunan kelembagaan MRV

Unit teknis TSU SSLI akan memberi bantuan terkait pemasangan, pemeliharaan dan MRV kepada PJU

yang akan pada gilirannya memberikan data yang dibutuhkan untuk penghitungan pengurangan emisi

dan pelaporan keseluruhan kinerja NAMA.

KESDM

TSU SSLI

Unit

Teknis

Penggantian/pemasangan penerangan jalan yg efisien di

kotamadya

Database

Pemantauan

NAMA

PJUs

PLN Sektor swasta (ESCOs

/ pemasok)

pemasangan,

pembacaan dan

kalibrasi meteran

Mengganti lampu

Mengukur

Mengganti lampu

Mengukur

Auditor

Verifikasi potensial

atas data lewat

Data:

• Konsumsi listrik yang diukur meteran

• Data monitoring (mis. Jml lampu, jam

beroperasi)

Training terkait

persyaratan MRV NAMA

Sertifikasi auditor

Dukunganteknis

pemasang

an,

pemelihar

aan

dan MRV

Listrik yang diberi

Meteran (jika

meteran

ada)

Jumlah lampu, jenis, watt,

Jam beroperas (jika tidak

ada meteran)

Melaksanakan

penggantian

BAPPENAS

Pelaporan keseluruhan

kiner a

Persiapan

Laporan

Pemantauan

Melaksanakan tugas,

Bila ditugaskan PJU

Konsumsi

listrik/

tagihan

Verifikasi data yg diterima

ESCO dan/Verifikasi laporan pemantauan

Aliran data

Bantuan teknis/

pelaksanaan

Pilihan

UNFCCC /

pendaftaranDonor /

investor



115

Tabel 288 dibawah ini mengidentifikasi data yang akan diperoleh untuk menaksir nilai parameter dan

tanggungjawab untuk mendapatkan hal ini, serta metodenya.



116

Tabel 288: Metode untuk memperoleh nilai parameter dalam kerangka MRV

Parameter Tanggungjawab Metode

Jumlah lampu PJU Menyimpan catatan

Jenis lampu PJU Spesifikasi pemasok

Watt lampu PJU Spesifikasi pemasok

Jam operasional lampu (untuk

lampu yang belum diberi

meteran)

PJU Lewat sampling

Data konsumsi listrik (untuk

lampu yang sudah diberi

meteran)

PJU Diperoleh dari PLN

Pelaksanaan penggantian dan pemantauan tersebut dapat juga dilakukan dengan tenaga luar secara

komersial- seperti yang dilakukan oleh perusahaan swasta seperti ESCO atau auditor energi,

tergantung pada situasi masing-masing kotamadya dan PJUnya. Dalam Gambar diatas hal ini terlihat

sebagai sebuah pilihan, dengan garis putus-putus. Hal yang sama juga untuk verifikasi data potensial

oleh auditor pihak ketiga. Para auditor ini dapat memberikankajian mereka pada dua langkah aliran

data. Pertama, PJU mungkin tertarik mendapatkan verifikasi kinerja dan data yang diperoleh oleh ESCO

yang dikontrak untuk alasan komersial. Kedua, laporan pemantauan yang akan disiapkan oleh TSU

akan diverifikasi secara eksternal, sebelum diserahkan sebagai bagian dari proses MRV nasional, yaitu

diserahkan ke BAPPENAS. Secara umum, disarankan untuk menyelaraskan pelaporan NAMA SSLI

dengan sistem pelaporan nasional (RAD-DAK) (lihat pendekatan dalam EU MRV CB/GIZ PAKLIM,

2012). Beberapa bentuk audit/pengawasan internasional juga dibutuhkan sebagai bagian dari

komponen Supported NAMA dimana pembiayaan internasional diberikan.

Untuk menghasilkan laporan pemantauan/ kinerja dari NAMA, TSU akan menjalankan database NAMA

(misalnya, berbasis Excel). Database ini akan menangkap baik catatan identifikasi (segera ketika

penggantian lampu terjadi) dan catatan Pemantauan (tahunan/dua tahunan tergantung pada

ketersediaan data/ metodologi pengumpulan data, misalnya dengan atau tanpa meteran). Selain itu,

informasi pemantauan khusus, misalnya GEF dan informasi aliran finansial serta kemungkinan manfaattambahan sebaiknya dimasukkan. Gambar 21dibawah ini merangkum data yang tercakup dan proses

umum persiapan laporan NAMA berdasarkan database tersebut.





118

4.8.6 MRV atas aliran finansial

Mengikuti aliran keuangan dapat disejajarkan dengan susunan lembaga untuk MRV sebagaimana

dijelaskan diatas. Karena dua penerima dana finansial utama adalah PJU dan/atau pihak swasta

(ESCOs) mereka harus melaporkan kembali kepada penyedia dana-dana itu- entah ICCTF

(BAPPENAS) atau PIP. TSU tersebut juga akan menerima informasi dan menyediakan laporan

keuangan menyeluruh yang dapat diserahkan ke donor/ investor, serta digunakan untuk kepentingan

dalam negeri, sebagaimana dijabarkan dalam Gambar 22 dibawah ini.

Gambar 22: Aliran finansial dalam NAMA

4.8.7 Rekomendasi

Kerangka MRV untuk MANA SSLI dapat berdasarkan gabungan dari dua pilihan yang dijelaskan diatas-

dengan menggunakan data meteran jika tersedia dan menggunakan pendekatan yang dijelaskan dalam

metodologi CDM AMS-II.L dimana data meteran tidak tersedia untuk lampu-lampu yang terpasang.

KESDM

TSU SSLI

Sektor swasta

(ESCO / pemasok)

BAPPENAS

Hibah

TA Finansial

ICCTF PIP

PJU

Hibah

Hibah

Pinjaman

Pinjaman



119

Kami melihat beberapa cakupan untuk penyederhanaan dan adaptasi untuk menyesuaikan dengan

situasi khusus setiap kota yang terlibat dalam NAMA. where metered data is not available for installed

lamps. Pendekatan CDM tidak membutuhkan pengukuran konsumsi listrik yang aktual, tetapi malah

menggunakan sampling jam operasional dan menghitung penghematan energi. Namun, kota yang

sudah maju dengan program pemasangan meteran dan dapat secara akurat mengukur konsumsi listrik,

menggunakan data meteran untuk pemantauan emisi dalam NAMA.

4.9. Peningkatan pengetahuan dikalangan pemangku

kepentingan

Bab ini mengidentifikasi tingkat pengetahuan terkini dikalangan semua pemangku kepentingan

mengenai penggunaan teknologi penerangan jalan yang efisien energi. Kajian atas penggunaan

teknologi ini di kota0kota (kelompok sasaran), mekanisme lazim yang memfasiltiasi penggunaan

demikian dan identifikasi kapasitas lembaga-lembaga yang mendukung proses ini disampaikan disini.

Berdasarkan kajian ini, teridentifikasi kebutuhan spesifik untuk peningkatan kapasitas dan

pengetahuan.


Pelaksanaan teknologi penerangan jalan yang efisien energi di kota-kota telah diidentifikasi sebgai

ukuran efisiensi energi berdampak tinggi yang dapat berkontribusi pada target pengurangan emisi yang

dinyatakan Indonesia. Tetapi, pemakaian teknologi ini, kerangka kebijakan yang dibutuhkan untuk

memfasilitasi pemakaiannya, pengetahuan akan spesifikasi desain yang sesuai dan persyaratan

pelaksanaan di lapangan tidak diketahui secara luas dikalangan pemangku kepentingan, termasuk

lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan target-target Indonesia dalam kerjang

NAMA, otoritas daerah dan warga negara. Kota-kota maju yang terpilih tahu akan pilihan-pilihan

teknologi yang terkait dan biayanya- implikasi manfaat. Penggunaan teknologi-teknologi ini juga

dihalangi oleh beberapa halangan finansial dan ekonomi, halangan teknologi (terkait dengan desain

yang tidak sesuai dan bahan dibawah standar), halangan kelembagaan dan organisasi dan halangan

perilaku yang teridentifikasi. Tabel 299 dibawah ini merangkum halangan-halangan ini yang biasanyayang berkaitan dengan pengambilan langkah-langkah dan kebijakan efisiensi energi.

Tabel 299: Halangan yang berkaitan dengan pengambilan langkah dan kebijakan efisiensi

energi

Jenis halangan Isu spesifik

Halangan finansial dan ekonomi Harga energi, subsidi energi yang tidak efisien

dan perubahan harga

Struktur dan fungsi pasar

Insentif finansial



120

Kekurangan dana (dana swasta dan publik)

Biaya (misalnya biaya uang muka yang tinggi)

Halangan teknologi Tidak tersedianya syarat standar bahan

Kurangnya standar teknis

Halangan perilaku Norma sosial, budaya dan perilaku dan aspirasi

Masalah pengambilan keputusan (misalnya

insentif yang terpecah)

Halangan kelembagaan dan organisasi Kurangnya pengetahuan, informasi, pendidikan

dan pelatihan

Kebijakan yang merugikan efisiensi energi

Kurangnya kerangka hukum dan regulasi

Terbatasnya kapasitas lembaga

Kurangnya koordinasi dan kelambanan

Para pemangku kepentingan yang terdiri dari lembaga pemerintah, LSM, pabrikan peralatan

penerangan jalan dan lainnya yang berkepentingan mempromosikan penerangan yang efisien energi

dan efektif diseluruh Indonesia dapat membantu mengeksekusi peta jalan yang luas untuk melaksakan

teknologi penerangan yang efisien energi di Indonesia.

4.9.2 Kajian Kebutuhan Peningkatan Pengetahuan & Kapasitas

Banyak kota di Indonesia tidak mengetahui beragam teknologi penerangan jalan LED dan manfaat-

manfaat yang berhubungan dengannya. Selain itu, ketiadaan standar nasional penerangan jalan LED,

kurangnya fasilitas pengujian, pabrikan, pemasok dan pemasang, yang akibatnya mencegah

pemakaian teknologi pengerangan jalan yang Efisien Energi di kota-kota. Mengingat hal tersebut diatas,

kegiatan penyadaran untuk mempromosikan teknologi penerangan jalan LED harus direncanakan dan

dilaksanakan secara holistik, dengan memanggil semua pemangku kepentingan terkait, termasuk

pembuat keputusan dan kebijakan, pelaku pasar dan yang mempengaruhi pasar, konsumen dan

pengguna akhir teknologi ini. Kajian atas kapasitas terkini dari semua lembaga yang terlibat untuk

mendukung dan mempromosikan pemakaian teknologi LED dilaksanakan dan langkah-langkah

diidentifikasi untuk lebih jauh memperkuat peran mereka.

4.9.2.1 Standar penerangan jalan LED

Ketiadaan standar nasional penerangan jalan LED merupakan penghalang besar bagi pengenalan

teknologi yang aktif di negara ini. Diskusi dengan kementerian-kementerian terkait yang terlibat dalam

penetapan standar memperlihatkan bahwa mereka sedang menghadapi berbagai kendala untuk

menghasilkan standar nasional penerangan jalan LED. Standar demikian ini akan memandu para

konsumen dalam memilih teknologi terbaik yang tersedia, berdasarkan pedoman desain ilmu

pengetahuan, dan akan juga membatas produk dibawah standar di pasar. Kota-kota akan diberdayakan



121

untuk mengambil keputusan yang sesuai dan menguntungkan, dengan mempertimbangkan

keberlanjutan finansial dan potensi mitigasi emisi jangka panjang.

4.9.2.2 Pabrikan, pemasok, pemasang teknologiPerlu mempromosikan pabrikan local yang memproduksi peralatan berkualitas tinggi. Rantai pasokan

dan industry pemberian jasa untuk produk-produk ini harus diperkuat. Dalam ketiadaan kapasitas

produksi yang baik, produk dibawah standar dijual di pasar; kinerja buruk produk-produk ini berdampak

pada penilaian atas teknologi ini.

4.9.2.3 Model finansial

Kota-kota yang perlu dibantu oleh mekanisme keuangan yang sesuai agar dapat menyerap biaya

dimuka penggunaan teknologi ini, yang relatif lebih mahal daripada menggunakan teknologipenerangan jalan konvensional. Sebagaimana dibahas dalam bagian Pembiayaan, beragam

mekanisme pembiayaan dalam negeri dan internasional dapat digunakan untuk mendukung kota-kota

dalam menggunakan teknologi ini. Upaya peningkatan kesadaran bakal diperlukan untuk mendorong

kota-kota mengambil manfaat dari mekanisme pembiayaan yang tersedia.

4.9.2.4 Kebijakan yang mendukung

Kondisi kerangka kerja harus dibangun untuk memfasilitasi penggunaan pendekatan sektor swasta

seperti semakin banyak digunakannya model ESCO. Hal ini dibahas dalam Bagian 4.5 (Pilihan

pembiayaan untuk penerangan jalan yang efisien) dari laporan ini. Saat ini, belumlah tersedia kebijakanyang mendukung ESCO ikut serta dalam kontrak efisiensi energi dengan kota-kota.

4.9.3 Perancangan strategi peningkatan kesadaran dan kapasitas

Kota-kota merupakan pengambil keputusan yang terakhir dalam hal pemilihan teknologi tertentu untuk

operasionalisasi penerangah jalan. Beberapa faktor eksternal dan internal berdampak dpada

keputusan-keputusan ini. Serangkaian kegiatan peningkatan pengetahuan yang melibatkan berbagai

kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dilaksanakan di seluruh Indonesai untuk jawab isu-isu

ini:

Seminar peningkatan kesadaran, pelatihan, dan kampanye bagi semua kelompok pemangkukepentingan termasuk pembuat kebijakan, pabrikan, pemasok, pemasang, pengguna akhir dan

masyarakat secara luas. Dengan mengedukasi masyarakat mengenai manfaat penerangan

jalan berbasis LED (penghematan energi, pembuangan akhir masa hidup yang aman

lingkungan, dampak rendah atas cahaya langit kota); permintaan positif atas teknologi ini

diciptakan, meskipun ada kekuatiran akan biaya modal dimuka yang tinggi.

Kursus edukasi jangka pendek, menengah dan panjang di tingkat universitas untuk

menciptakan professional yang dapat mendukung penggunaan dan pelaksanaan teknologi ini;

Menampilkan kota-kota yang dipilih dalam fase percontohan untuk menunjukkan teknologi LED

dan memantau kinerjanya;



122

Pengembangan pedoman nasional tentang praktik yang direkomendasikan, dan program

efisiensi percontohan terkait penerangan jalan LED; dan

Penyebarluasan terus menerus informasi baru kepada pemangku kepentingan diseluruh

Indonesia melalui program terfokus dan bersama yang dilaksanakan melalui sebuah

kementerian/departemen yang telah diidentifikasi. Program demikian ini harus didukung oleh

kerangka finansial, regulasi dan pemantauan untuk memfasilitasi penerangan jalan LED.

4.9.3.1 Program pelatihan, seminar dan kampanye:

Perlu menciptakan serangkaian program pelatihan, seminar, dan kampanye untuk kelompok-kelompok

sasaran yang berbeda di Indonesia untuk menggunakan berbagai manfaat yang berkaitan dengan

teknologi penerangan jalan LED. Berdasarkan diskusi dengan semua pemangku kepentingan yang

terkait, program-program ini harus secara jelas menjabarkan solusi-solusi untuk memitigasi halangan-

halangan yang teridentifikasi untuk penggunaan teknologi LED; TSU akan memimpin dalam

penyusunan program ini dan akan berkoordinasi dengan kementerian lain yang terkait untuk

melaksanakan program, seminar dan kampanye ini. Program-program ini akan disasarkan pada

kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang tersebut dibawah ini:

Pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah

Pabrikan tingkat nasional

Pemasok dan pemasang

Investor dan lembaga pembiayaan

Lembaga akademis dan penelitian

LSM Kota dan otoritas daerah

Kelompok masyarakat daerah dan warga

Tabel 30: Kelompok sasaran untuk pelatihan dan bidang fokus

Kelompok sasaran Bidang

Pembuat kebijakan dan pejabat

pemerintah

Informasi tentang manfaat sistem penerangan efisien

energi

Program dan kebijakan percontohan yang telah

membantu penghematan energi di negara lain.

Forum nasional, seminar dan lokakarya yang menjadi

wahana terbaik untuk penyebaran informasi bagi

kelompok ini.

Pabrikan tingkat nasional Informasi untuk meningkatkan kesadaran akan peluang

yang ada pada sistem penerangan efisien energi

Mengembangkan keahlian yang disyaratkan untuk

memungkinkan pabrikan daerah mengembangkan

fasilitas dan memasok bahan dan perlengkapan terkait



123

Seminar, program pelatihan dll. yang ditargetkan untuk

para insinyur dan teknisi di perusahaan-perusahaan,

yang berfokus pada standar perlengkapan yang relevan.

Pemasok dan pemasang Pelatihan tentang manfaat menggunakan sistem

penerangan efisien dari perspektif pengguna.

Informasi tentang spesifikasi ketentuan dan standar

produk-produk ini untuk meastikan pasokan

bahan/peralatan dengan kualitas yang diharapkan.

Program pelatihan jangka pendek, interaksi dengan

pabrikan dll dapat memberi manfaat.

Investor dan lembaga

pembiayaan

Informasi tentang peluang investasi dibidang ini.

Contoh finansial yang berhasil dapat dibahas bersama

mereka.

Webinars singkat dengan kelompok sasaran dapat

membantu mencapai hasil yang diharapkan.

Lembaga akademis dan

penelitian

Informasi mengenai penelitian baru dan pembangunan di

sektor ini di berbagai daerah di dunia.

Pelatihan mendalam bagi semua pemangku kepentingan

mengenai teknologi terbaru dengan bantuan para pakar

dapat berguna.

LSM Program pelatihan jangka pendek untuk menyebarkan

manfaat menggunakan penerangan efisien energi.

Kota dan Otoritas Daerah Informasi mengenai teknologi efisien energi yang

tersedia dan manfaat yang terkait dengannya.

Informasi mengenai pabrikan dan pemasok

barang/perlengkapan terkait yang memenuhi standar

internasional/ nasional yang telah ditetapkan di pasar

daerah

Informasi mengenai percontohan yang utuh, termasuk

teknologi yang sesuai, kerangka kebijakan, pembiayaan

dan operasional dan pemeliharaan sistem demikian,

yang memungkinkan pembuatan kebijakan pada otoritas

daerah pada aspek terkait.

Kelompok Masyarakat Daerah

dan Warga

Informasi umum tentang teknologi yang efisien energi

dan menghubungkannya dengan gambaran yang luas

tentang ketahanan energi.



124

Peran mereka dalam menciptakan permintaan

penerangan efisien energi dapat dibahas selama

program pelatihan sedemikian

Menjawab halangan-halangan atas keberterimaan

teknologi penerangan efisien energi yang baru dan

keraguan terkait dengan penggunaannya.

4.9.3.2 Kursus tingkat sarjana muda dan universitas:

Sekolah tinggi dan universitas dapat memainkan peran yang besar dalam menciptakan kesadaran akan

tekonologi yang efisien termasuk penerangan jalan LED di Indonesia. Program pendidikan tertentu,

kursus jangka pendek/menengah/panjang mengenai teknologi efisiensi energi dapat diperkenalkan

untuk menyiapkan para professional masa depan untuk melaksanakan teknologi penerangan yang

efisien. Para dosen di universitas dengan keahlian di bidang terkait dapat menjadi bagian dari program

pelatihan untuk mengedukasi semua pemangku kepentingan. Lebih jauh universitas dan sekolah tinggi

di kawasan perkotaan dapat dimanfaatkan untuk memperlihatkan proyek percontohan penerangan jalan

LED. Lembaga-lembaga ini dapat diidentifikasi sebagai pilihan lokasi untuk melaksanakan program

pelatihan bagi masyarakat. KESDM dan unit pendukung teknis (TSU) dapat bekerja sama dengan

kementerian pendidikan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

4.9.3.3 Pelaksanaan proyek pilot dan percontohan:

Teknologi penerangan jalan LED masih berada di tahap baru lahir di Indonesia dan terutama kota-kota

tersebut belum siap mengadopsi teknologi tersebut secara lebih luas. Meningkatnya kraguan terkait

meakukan percobaan dengan teknologi yang baru ketika terdapat biaya dimuka yang tinggi terkait

dengan ini. Dalam skenario seperti ini, pelaksanaan proyek percontohan di lokasi-lokasi strategis di

kota-kota pilihan dapat sangat membantu menyelesaikan masalah ini. Kota Malang dengan bantuan

dari GIZ dan OSRAM telah melaksanakan satu proyek percontohan demikian di salah satu jalan utama

kota itu.

Usulan pendekatannya adalah bahwa kota-kota yang dipilih untuk fase percontohan NAMA SSLI dapat

digunakan untuk menampilkan manfaat-manfaat teknologi LED kepada kota-kota lainnya. Selanjutnya,

semakin banyak kota akan bergabung dengan NAMA selama fase peningkatan, dan hasil ini akan

digunakan untuk semakin memperluas pemakaian di fase transformasi.

4.9.3.4 Penyebarluasan informasi yang terus menerus dikalangan pemangku kepentingan:

Semua pemangku kepentinga yang teridentifikasi akan secara terus-menerus diinformasikan tentang

teknologi LED yang baru muncul dan ada, yang relevan dengan konteks Indonesia. Keuntungan-

keuntungan dalam menggunakan teknologi ini di kota-kota akan secara tetap ditekankan. Diseminasi

informasi harus menggunakan kanal multi-media yang efektif untuk menjawab berbagai kalangan

pemangku kepentingan- dan menciptakan infografis yang efektif untuk digunakan di media publik,

pesan-pesan yang disebarluaskan melalui kanal jaringan social media online, program sekolah yang



125

disasaar, diseminasi tingkat masyarakat melalui penyiaran publik dengan menggunakan selebaran

infomrasi dan bahan diseminasi lainnya. Salah satu tugas TSU menjadi pendisain dan pelaksanaan

program diseminasi informasi yang direncanakan di semua kota, dengan menggunakan beragam

bentuk media.

4.9.3.5 Peran Unit Pendukung Teknis (TSU):

TSU mampu mengkoordinir semua kegiatan peningkatan kesadaran untuk membantu pelaksanaan

penerangan jalan LED di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk TSU untuk peningkatan

kesadaran dan kapasitas adalah:

Perencanaan dan pengenalan upaya-upaya peningkatan kesadaran dalam NAMA SSLI.

Koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas aktivitas peningkatan kesadaran yang sedang

berlangsung terkait pelaksanaan penerangan jalan LED di bagian lainnya di Kementerian

tersebut.

Mengembangkan dan menjaga database pemerintah daerah- sumber daya manusia – staff &

perwakilan terpilih dan fasilitas infrastruktur pelatihan di bidang efisiensi energi di tingkat daerah

dan propinsi.

Mengembangkan dan menjaga inventarisasi lembaga pelatihan/penelitian yang bekerja dalam

sektor efisiensi energi di Indonesia.

Membangun dan mengoperasikan sebuah perpustakaan elektronik (E-library).

Memberi saran pada KESDM pada tema-tema baru yang membutuhkan kegiatan peningkatan

kesadaran. Melaksanakan studi penelitian pada penerangan jalan LED dan publikasi laporan.

Kegiatan lainnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas sesuai arahan KESDM.

5. Tindak lanjut dan Ringkasan Rekomendasi

Susunan kelembagaan

1. Unit Pendukung Teknis (TSU) didalam KESDM harus didirikan untuk memfasilitasi pelaksanaan

NAMA dan mengkoordinasi kegiatan dar semua lembaga yang terlibat. Bagian dari komponen

pendanaan hibah internasional harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan ini.

Kebijakan dan peraturan

2. KESDM akan berkonsultasi dengan PLN mengenai prosedur yang transparan dalam penghitungan

konsumsi listrik dari penerangan jalan yang efisien. Hal ini akan membantu mengurangi biaya

transaksi dan meningkatkan insentif bagi PJU untuk berinvestasi pada penerangan yang lebih

efisien. Dua jalur direkomendasikan- satu dengan dan meteran dan yang lainnya tanpa meteran.

3. KESDM akan mempertimbangkan untuk lebih memprioritaskan langkah yang cepat untuk

meterisasi menyeluruh pada penerangan jalan di kota-kota di Indonesia dengan menawarkan



126

fasilitasi dan/atau dukungan financial. Hal ini akan membantu mendorong kota-kota untuk berpindah

ke teknologi penerangan yang lebih efisien dan memastikan NAMA SSLI terlaksana dengan lebih

berhasil.

Data baseline

4. DIusulkan untuk lebih jauh menggali alasan-alasan ketidakcocokan antara penjualan energi yang

dilaporkan/ statistik konsumsi penerangan jalan nasional dan konsumsi listrik aktual, sehingga

baseline emisi yang akurat dapat ditetapkan.

5. Untuk sementar ini, direkomendasikan untuk menerapkan persyaratan pada kota-kota yang ingin

bergabung dengan NAMA SSLI dimana mereka setidaknya memiliki salah satu dari hal berikut:

a) Kota tersebut memiliki meteran yang terpasang untuk yang mencakup persentase minimum

muatan penerangan jalan (misalnya diatas 50%); atau

b) Kota tersebut telah melaksankan audit didalam kurun waktu minimum (misalnya, dalam tiga

tahun terakhir sebelum bergabung dengan NAMA).

6. Juga direkomendasikan bahwa baseline untuk masing-masing kota/kotamadya yang ikut dalam

NAMA SSLI di fase percontohan akan ditetapkan berdasar kota-per-kota dengan menggunakan

pendekatan berikut ini:

a) Untuk kota-kota dimana meterisasi pencakupan menyeluruh sudah dipasang atau akan

dipasang, direkomendasikan untuk menggunakan data meteran untuk penentuan baseline.

b) Untuk komponen konsumsi yang tidak diberi meteran (hingga 50%), gunakan pendekatan yang

dihitung seperti dijelaskan pada Bagian 4.6.2 (dimana persamaan pengurangan emisi dimasukkan

bersadarkan metodologi CDM AMS-II.L).

c) Ketika menerapkan pilihan b), pengurangan emisi yang dihitung sebelumnya (ex-ante) akan

diverifikasi setelahnya (ex-post) selama fase pemantauan, seperti dijelaskan pada Bagian 4.7.

Standar kinerja dan keselamatan

7. Konsensus dibutuhkan dari kementerian terkait termasuk KESDM, Kemenkeu, KemenPU, dan

Kemhub bersama dengan BSN untuk mengadopsi standar internasional yang ada (termasuk

standar IEC dan IES) atau standar dari negara-negara Asia yang sama seperti India. TSU

direkomendasikan memberi bantuan teknis kepada kementerian terkait untuk menetapkan standar

LED.

8. SNI 4 6973.2.3-2005 (Bagian 2.3 dari Lampu: Persyaratan khusus penerangan jalan). Standar ini

menetapkan standar luminaire untuk lampu lainnya. LED dapat ditambah sebagai addendum pada

standar ini.



127

9. Direktorat Jenderal Bina Marga (Jalan Bebas Hambatan) dapat meminta Puslitbang meninjau

kembali standar keselamatan dan kinerja yang ada dan menambahkan standar khusus untuk

penerangan jalan LED.

10. Dokumen spesifikasi teknis rinci (dokumen bidding) mengenai pengadaan penerangan jalan LED

untuk semua jenis jalan dapat disusun oleh BSN.

11. Protokol pengujian, infrastruktur, laboratorium terakreditasi harus dibangun untuk memastikan

pengujian lampu LED sesuai standar teknis.

12. Nama pemasok/pabrikan yang mematuhi standar nasional harus ditulis dalam website pemerintah

sebagai referensi bagi para pengguna

13. Karena tidak tersedianya standar LED nasional, lampu-lampu jalan pintar lainnya seperti lampu

induksi dapat juga dipertimbangkan dalam NAMA

Pilihan pembiayaan

14. Memanfaatkan bantuan NAMA internasional bersama dengan sumber pendanaan dalam negeri

untuk memulai pelaksnaan NAMA SSLI. Pendanaan bantuan NAMA internasional yang diberikan

oleh hibah dari NAMA Facility atau sejenis dapat memberikan hibah sekitar 11,5 Dollar AS untuk

dikelola melalui ICCTF. Hal ini akan digunakan untuk investasi penggantian penerangan SSLI di 2-

4 kota sasaran dalam fase percontohan dari awal 2014 – pertengahan 2015.

15. Pendanaan tambahan sebesar 6-8 juta Dollar AS akan diupayakan untuk bantuan teknis, terutama

untuk pendirian dan operasional TSU untuk membantu pemerintah daerah dalam mengakses

pembiayaan dalam negeri melalui ICCTF, pinjaman dari PIP dan kemungkinan dari sumber lainnya.

16. Sebagai prioritas, pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah untuk mengadakan

kontrak dengan ESCO dengan mereformasi kerangka regulasi.

17. TSU akan bekerja dengan PIP untuk memperlancar proses pengurusan pinjaman lunak dengan

pemerintah kotamadya dan propinsi. Pertimbangkan untuk memakai pinjaman PIP untuk menbantu

kota-kota membuat kesepakatan dengan ESCO.

18. Dalam fase peningkatan, dari pertengahan 2015 – akhir 2016, upayakan mencapai tambahan 208

kota yang bergabung dengan NAMA SSLI, yang terutama didukung melalui pinjaman PIP dan

pembiayaan ESCO. Dalam fase transformasi, dari awal 2017 hingga akhir 2019, menargetkan

tambahan 5-10 kota yang bergabung dengan NAMA SSLI yang didukung oleh pinjaman PIP,

pembiayaan ESCO sejauh mungkin. Segera setelah terpakai habis,akan dibutuhkan entah

pinjaman komersial ataupun sumber-sumber baru pembiayaan.

19. Dengan skenario ambisius tanpa sumber-sumber pembiayaan donor yang baru atau insentifkeuangan pemerintah pusat (seperti hibah DAK atau fasilitas pinjaman khusus untuk efisiensi



128

energi), NPV akan menjadi negatif pada 2024. Untuk menampilkan pilihan yang menarik secara

ekonomi bagi kotamadya, sumber-sumber pembiayaan NAMA tambahan akan dibutuhkan.

Contohnya, hibah kedua sebesar 11,5 juta Dollar AS selama masa transformasi akan

membangkitkan NPV positif. Donor internasional tetapi juga lembaga nasional, publik akan didekati

untuk memberi pembiayaan.

Pemasangan dan Pemeliharaan

20. Standar dan pedoman nasional pemasangan dan pemeliharaan harus ditegakkan di tingkat daerah

oleh pemerintah pusat. Selain itu, standar yang ada harus dilengkapi dengan standar tambahan

mengenai lampu jalan LED.

21. Terdapat kebutuhan yang besar untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas dan

pelatihan bagi kelompok-kelompok sasaran agar mereka dapat lebih baik melaksanakan instalasi

dan pemeliharaan di dalam wilayah kota.

MRV

22. Kerangka MRV untuk NAMA SSLI dapat didasarkan pada kombinasi dua pilihan: 1) menggunakan

data meteran bilamana tersedia, yang mencakup lampu-lampu yang trpasang; dan 2)

menggunakan pendekatan yang dijelaskan dalam metodologi CDM AMS-II.L yang disetujui dimana

data meteran tidak tersedia untuk lampu-lampu yang terpasang. Kota-kota akan memanfaatkan

data meteran untuk pemantauan emisi dalam NAMA sedapat mungkin mengingat tingkat

meterisasi.

Peningkatan kesadaran

23. Kegiatan peningkatan kesadaran untuk penggunaan yang lebih luas lampu jalan LED oleh

pemerintah kota memerlukan upaya holistik dari berbagai tingkat pemangku kepentingan mulai dari

tingkat pemerintah pusat, propinsi dan daerah. Kegiatan-kegiatan yang tertulis pada bagian diatas

dapat dilaksanakan dengan cara fase setelah memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang harus

segera berhasil. Seminar, program pelatihan dan kampanye berperan lebih luas dalam melibatkan

berbagai tingkatan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi halangan-halangan dan

menghasilkan solusi logis untuk teknologi tersebut secara meluas di Indonesia.



129

Lampiran 1 – Standar LED yang Diterbitkan IEC

A) Lampu

1) IEC 62031 Modul LED untuk Penerangan Umum- Spesifikasi Keselamatan

2) IEC / TS 62504 Penerangan Umum – Modul LED, Ketentuan dnan Definisi

3) IEC 62560 Lampu LED converter sendiri untuk GLS > 50V, Spesifikasi Keselamatan

4) IEC 62612 Lampu LED conventer sendiri untuk GLS >50V, Persyaratan Kinerja

5) IEC / PAS 62707-1 LED Binning – Bagian 1 Persyaratan Umum dan Jaringan Putih

6) IEC / PAS 62717 Modul LED untuk Penerangan Umum- Spesifikasi Kinerja

B) Topi & pemegang

1) IEC 60838-2-2 Beragam pemegang lampu - Bagian 2-2 Persyaratan khusus- konektor

untuk Model LED

C) Pelengkap Lampu

1) IEC 61347-2-13, Alat Pengendali Lampu Bagian 2-13: Persyaratan khusus untuk Alat

pengendali yang disuplai dc atau ac untuk Modul LED

2) IEC 62384 Alat Eletronic Yang Disuplai DC atau AC untuk Persyaratan Kinerja-ModulLED

3) IEC 62386-207 Interface Penerangan Digital yang Dapat dijawab Bagian 207: Persyaratan

Khusus untuk Alat Kendali – Modul LED (jenis alat 6)

D) Luminaire

1) IEC /PAS 62722-2-1 Kinerja Luminaire Bagian 2-1: Persyaratan Khusus untuk Luminaire

LED.



130

6. Referensi:

BAPPENAS (2012): A year in progress. RAN-GRK, Jakarta

BMU, DECC (2012): Germany and the United Kingdom launch "NAMA Facility" in Doha, available on:

http://www.bmu.de/en/bmu/press-and-speeches/current-press-releases/detailansicht-

en/artikel/germany-and-the-united-kingdom-launch-nama-facility-in-doha/ (download October 11,

2013)

bps (Badan Pusat Statistik; Bureau of Statistics Indonesia) (2013): Demographic statistics, available

on: http://www.bps.go.id/ (download October 11, 2013)

Differ Group, 2012: The Indonesian electricity system - a brief overview, available on:

http://www.differgroup.com/Portals/53/images/Indonesia_overall_FINAL.pdf (download October 11,

2013)

ESDM Energy statistics (2012): Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia, available on:

http://www.esdm.go.id/statistik/handbook/doc_download/1333-handbook-of-energy-a-economic-

statistics-of-indonesia-2012.html (downloaddownload October 11, 2013)

EU MRV CB/GIZ PAKLIM (2012): MRV on GHG inventory and Ran/RAD-GRK mitigation actions

(NAMAs), available at http://www.paklim.org/library/publications/?did=66 (download October 11, 2013)

Foreign market access report (2010): Indonesia, available on:

http://images.mofcom.gov.cn/gpj/accessory/201004/1271302252304.pdf (download October 11, 2013)

German Government (2013): International NAMA Facility General Information Document Status: 15

May 2013

GIZ PAKLIM (2012): Substitution of conventional street lighting with LED – an approach for RAD-GRKmitigation actions (NAMA), 2012, available on: http://www.paklim.org/library/publications/?did=80

(download October 11, 2013)

Government of Indonesia (2010): Second National Communication to the UNFCCC, available on:

http://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf (download October 11, 2013)

Halonen, L.; Tetri, E., Bhusal P. 2010. Guidebook on energy efficient elelctric lighting for buildings.

http://www.ecbcs.org/ ISBN 978-952-60-3229-0 (pdf), IEA ECBCS,

http://www.bmu.de/en/bmu/press-and-speeches/current-press-releases/detailansicht-en/artikel/germany-and-the-united-kingdom-launch-nama-facility-in-doha/



http://www.bps.go.id/



http://www.differgroup.com/Portals/53/images/Indonesia_overall_FINAL.pdf


http://www.esdm.go.id/statistik/handbook/doc_download/1333-handbook-of-energy-a-economic-statistics-of-indonesia-2012.html



http://www.paklim.org/library/publications/?did=66



http://images.mofcom.gov.cn/gpj/accessory/201004/1271302252304.pdf




http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf
















131

Indonesian commercial newsletter, January 2012 (2012): Indonesian commercial newsletter, available

on: http://www.highbeam.com/publications/indonesian-commercial-newsletter-p509/january-2012

(download October 11, 2013)

Indonesian Commercial Newsletter (2012): The development of road infrastructure, available on:

http://www.datacon.co.id/Infrastructure-2012Road.html (download October 11, 2013)

IEA (2010): Chapter 5: Lighting technologies, in: Annex 45 – Guidebook on Energy Efficient Electric

Lighting for Buildings, Aalto University School of Science and Technology, Aalto, Finland

IISD (2012): A Citizens' Guide to Energy Subsidies in Indonesia, available on:

http://www.iisd.org/gsi/citizens-guide-energy-subsidies-indonesia (download October 11, 2013)

Jakarta Post (2010): Indonesia joins top rank of climate action leadership, available on:

http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/23/indonesia-joins-top-rank-climate-action-

leadership.html (download October 11, 2013)

Jakarta Post (2012): Reformulating specific-purpose grants in budget policy, available on:

http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/03/reformulating-specific-purpose-grants-budget-

policy.html (download October 11, 2013)

Kinzey, B.R., Myer, M.A. (2009): Demonstration Assessment of Light-Emitting Diode (LED) Street

Lighting on Lija Loop in Portland, OR, Final Report prepared in support of the U.S. DOE Solid-State

Lighting Technology Demonstration GATEWAY Program, Prepared for the U.S. Department of Energy

under Contract DE-AC05-76RL01830, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington

99352, USA

Lites.asia (2012): 5th Lites.asia workshop presentation, available on:

http://www.lites.asia/files/otherfiles/0000/0176/Hanoi_lites_asia_-

_master_presentation_Day_1_PM__final_.pdf (download October 11, 2013)

MEMR (2012): Emission factors, available on:

http://pasarkarbon.dnpi.go.id/web/index.php/dnacdm/read/23/updates-on-emission-factors-of-

electricity-interconnection-systems-2011.html (download October 11, 2013)

MoF (Ministry of Finance) (2012a): Instruments and Mechanisms for Financing of Greenhouse Gas

Emission Reduction Programs - In the land based sector, Jakarta

MoF (Ministry of Finance) (2012b): Indonesia’s first mitigation fiscal framework, Jakarta

http://www.highbeam.com/publications/indonesian-commercial-newsletter-p509/january-2012



http://www.datacon.co.id/Infrastructure-2012Road.html


http://www.iisd.org/gsi/citizens-guide-energy-subsidies-indonesia


http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/23/indonesia-joins-top-rank-climate-action-leadership.html



http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/03/reformulating-specific-purpose-grants-budget-policy.html



http://www.lites.asia/files/otherfiles/0000/0176/Hanoi_lites_asia_-_master_presentation_Day_1_PM__final_.pdf



http://pasarkarbon.dnpi.go.id/web/index.php/dnacdm/read/23/updates-on-emission-factors-of-electricity-interconnection-systems-2011.html
















132

Perspectives (2013): Development of a Smart Street lighting NAMA strategy. Report on 2nd Mission

26th August – 2nd September 2013.

PIP (2012): Kinerja Keuangan, available on: http://www.pip-indonesia.com/investment (download

October 11, 2013)

Presidential decree (Perpres) 61/2011, available on:

http://www.theredddesk.org/countries/indonesia/info/law/presidential_regulation_no_612011_regardin

g_national_action_plan_on_ghg_emission_reduction (download October 11, 2013)

PT Energy Management Indonesia (2007): Operating revenues for 2007, taken from Company Annual

Financial statement, 2011, available on:

http://www.energyservices.co.id/?do=Laporan%20Keuangan#main and in Bahasa:

http://www.energyservices.co.id/pages/labaRugi.pdf (download both October 11, 2013)

Purnomo, Agus (2013): Evolution of Indonesia’s climate change policy, Jakarta, available on:

http://de.slideshare.net/farhan.helmy/evolution-of-indonesias-climate-change-policy-from-bali-to-

durban (download October 11, 2013)

SNI (Standar Nasional Indonesia) (2008): Spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan,

available on:

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=

http%3A%2F%2Fhubdat.dephub.go.id%2Fsni-bid-hubdat%2F1321-standar-nasional-indonesia-sni-

73912008-spesifikasi-penerangan-jalan-di-kawasan-perkotaan-

%2Fdownload&ei=5f9XUsGQPIqNtQa-

q4DoBw&usg=AFQjCNE0c3QLikDjo4TKAT4Zhcy4CDT6MQ&bvm=bv.53899372,d.Yms (download

October 11, 2013)

UNEP Risoe Centre (2012): Measuring Reporting Verifying: A Primer on MRV for Nationally

Appropriate Mitigation Actions, Roskilde

UNFCCC, CDM methodology AMS-II.L.: Demand-side activities for efficient outdoor and street

lightingtechnologiesVersion1.0, available on:

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/V53UISEM035E08WWY2S5M3IHUEJYTU (download October

11, 2013)

UNFCCC 2013: Manual of the NAMA registry prototype Version of 30 April 2013.

UNFCCC, 2011a, Annex III/2

http://www.pip-indonesia.com/investment



http://www.theredddesk.org/countries/indonesia/info/law/presidential_regulation_no_612011_regarding_national_action_plan_on_ghg_emission_reduction


http://www.energyservices.co.id/?do=Laporan%20Keuangan#main

http://www.energyservices.co.id/pages/labaRugi.pdf

http://de.slideshare.net/farhan.helmy/evolution-of-indonesias-climate-change-policy-from-bali-to-durban



http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhubdat.dephub.go.id%2Fsni-bid-hubdat%2F1321-standar-nasional-indonesia-sni-73912008-spesifikasi-penerangan-jalan-di-kawasan-perkotaan-%2Fdownload&ei=5f9XUsGQPIqNtQa-q4DoBw&usg=AFQjCNE0c3QLikDjo4TKAT4Zhcy4CDT6MQ&bvm=bv.53899372,d.Yms






http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/V53UISEM035E08WWY2S5M3IHUEJYTU










http://www.energyservices.co.id/pages/labaRugi.pdf

http://www.energyservices.co.id/?do=Laporan%20Keuangan#main






US Department of Energy (2013): Induction Lighting: An Old Lighting Technology Made New Again,

available on: http://energy.gov/energysaver/articles/induction-lighting-old-lighting-technology-made-

new-again (download October 11, 2013)

US Department of Energy (2012): Demonstration Assessment of LED Roadway Lighting. Published by

US DOE/Energy Efficiency & Renewable Energy.

USAID India (2010): Energy Efficient Street Lighting guidelines (Version 2.0), available on:

http://eco3.org/wp-content/plugins/downloads-

manager/upload/Energy%20Efficient%20Street%20Lighting%20Guidelines.pdf (download October 11,

2013)

World Bank (2005): ELECTRICITY FOR ALL: Options for Increasing Access in Indonesia, Jakarta

Zheludev, Nikolay (2007): The life and times of the LED — a 100-year history. Published in nature

photonics, Vol 1, April 2007.

http://energy.gov/energysaver/articles/induction-lighting-old-lighting-technology-made-new-again




http://eco3.org/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Energy%20Efficient%20Street%20Lighting%20Guidelines.pdf







GIZ - Smart Street Lighting - BAHASA

Documents