Home >Documents >Get Attachment

Get Attachment

Date post:21-Oct-2015
Category:
View:17 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5Lampiran : Surat Edaran tentang Pengenaan Tarif Atas Penerimaan NegaraBukan Pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010.

    Nomor : 1/SE-100/I/2013Tanggal : 3 Januari 2013

    I. KETENTUAN UMUMSelain Lampiran dan Penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2010, dalam Petunjuk Pelaksanaan ini dijelaskan secara khusus hal-halsebagai berikut :1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan

    Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 adalah Peraturan

    Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan PertanahanNasional Republik Indonesia.

    3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaananggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atauKepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan atas namaMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

    4. Harga Satuan Biaya Khusus (HSBK) adalah harga satuan biaya khusussuatu kegiatan yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponenbelanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) sebuahkegiatan. HSBK berupa indeks dalam rangka penghitungan penetapantarif pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada BadanPertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia.

    5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkanuang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara pada Kantor/Satuan Kerja KementerianNegara/Lembaga.

    6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, membayar, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam

  • 6rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara padaKantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

    7. Surat Perintah Setor (SPS) adalah dasar yang dipergunakan olehBendahara Penerimaan dalam rangka penerimaan biaya pelayanan dibidang pertanahan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja atau Petugasyang ditunjuk. Untuk Satuan Kerja di Pusat, SPS dibuat oleh DirekturTeknis yang menangani pelayanan terkait.

    8. Surat Bukti Setor (SBS) adalah tanda bukti penerimaan yang dibuat olehBendahara Penerimaan, dan diberikan oleh Bendahara Penerimaan atauKasir kepada Penyetor.

    9. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUNuntuk menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukandalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukaidalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

    10. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah bukti penyetoran PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) ke Rekening Kas Negara.

    11. Penerapan Pelayanan Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai EkonomiKawasan Skala 1:10.000 maupun skala 1:25.000 adalah pelayananpembuatan peta dimana lokasi yang dimohon belum tersedia atau sudahberakhir masa berlakunya Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Zona NilaiEkonomi Kawasan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan.Apabila pada lokasi yang dimohon sudah tersedia Peta Zona Nilai Tanahdan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan yang masih berlaku, makapelayanan yang diterapkan adalah pelayanan Informasi Nilai Tanah atauKawasan.

    12. Pelayanan Pemetaan Tematik dilaksanakan dalam rangka PemecahanSertipikat, Pemberian Hak Atas Tanah, Pengadaan Tanah, dan kerjasamadengan pihak ketiga berdasarkan permohonan Perseorangan, BadanHukum atau Instansi Pemerintah yang menjadi satu kesatuan denganpermohonan Survei Pengukuran dan Pemetaan.Pelayanan Pemetaan Tematik yang diajukan kepada Kepala KantorPertanahan setempat, kewenangan pelaksanaannya diatur sebagaiberikut:a. Untuk luasan sampai dengan 10 (sepuluh) hektar, proses pelayanan

    dilakukan di Kantor Pertanahan setempat dan pengerjaannya masukke dalam Pemetaan Tematik Bidang skala 1:2.500 atau PemetaanTematik Bidang Tanah Untuk Pemecahan Sertipikat skala 1:1.000;

  • 7b. Untuk luasan lebih dari 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 1.000(seribu) hektar, Kepala Kantor Pertanahan meneruskan permohonantersebut kepada Kepala Kantor Wilayah dan proses pelayanannyamasuk ke dalam Pemetaan Tematik Kawasan skala 1:10.000;

    c. Untuk luasan lebih dari 1.000 (seribu) hektar, Kepala KantorPertanahan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepadaKepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada KepalaKantor Wilayah dan proses pelayanannya masuk ke dalam PemetaanTematik Kawasan skala 1:10.000 atau Pemetaan Tematik Kawasanskala 1:25.000.

    Untuk daerah yang mempunyai kewenangan pelaksanaan tertentu yangtelah ditetapkan oleh Peraturan tersendiri, maka pembagian kewenanganpelaksanaannya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut.(Contoh : DKI Jakarta, yang mengacu pada Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 369 Tahun 1977 tentangPengukuran dan Pemetaan Tanah yang luasnya lebih dari 5.000 m2dalam wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta).

    13. Yang dimaksud Secara Massal adalah permohonan yang diajukan palingsedikit 10 (sepuluh) bidang dalam 1 (satu) Kelurahan, Desa, atau namalainnya (penjelasan Pasal 2 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2010), ditetapkan lokasinya oleh Kepala Kantor Pertanahan.

    14. Nilai Tanah adalah nilai pasar (market value) yang ditetapkan olehBadan Pertanahan Nasional dalam Peta Zona Nilai Tanah yang disahkanoleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untukwilayah yang belum tersedia Peta Zona Nilai Tanah digunakan Nilai JualObjek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan.Yang dimaksud ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam PetaZona Nilai Tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuktahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia Peta Zona NilaiTanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahunberkenaan, adalah sebagai berikut :a. Untuk pembuatan Peta Zona Nilai Tanah yang dilakukan oleh :

    1) Direktorat Survei Potensi Tanah, maka penetapannya dilaksanakanoleh Direktur Survei Potensi Tanah yang secara berjenjangmendapatkan delegasi kewenangan dari Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia dan Deputi Bidang Survei, Pengukurandan Pemetaan;

  • 82) Kantor Wilayah BPN Provinsi, maka penetapannya dilaksanakan olehKepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;

    3) Kantor Pertanahan, maka penetapannya dilaksanakan oleh KepalaKantor Pertanahan.

    Penetapan pembuatan dimaksud dilaksanakan pada setiap akhir tahunberkenaan.(Contoh format di lampiran SPT 01, SPT 02, SPT 03, dan SPT 04);

    b. Untuk penggunaan Peta Zona Nilai Tanah di Kantor Pertanahan, makaKepala Kantor Pertanahan melakukan pengesahan penggunaan PetaZona Nilai Tanah pada setiap awal tahun berkenaan yang sudahterlebih dahulu dilakukan penetapan pembuatannya sesuai point 1).(Contoh format di lampiran SPT 01, SPT 02, SPT 03, dan SPT 04);

    c. Penetapan dan Pengesahan Penggunaan pada point 1) dan 2) di atassecara mutatis mutandis berlaku pada Peta Zona Nilai EkonomiKawasan.(Contoh format di lampiran SPT 05, SPT 06, SPT 07, dan SPT 08).

    d. Dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam StandarOperasional Prosedur Internal (SOPI) Direktorat Survei Potensi Tanah,Pengesahan untuk pembuatan dan penggunaan Peta Zona Nilai Tanahdan Zona Nilai Ekonomi Kawasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu)kali dalam tahun berkenaan dengan mekanisme sebagaimana diaturpada point 1) sampai dengan 3) di atas.

    15. L dalam rumus pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 adalah luas tanah yangdimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).Apabila hasil pengukuran berbeda terhadap luas awal permohonan, makadikenakan tarif sesuai dengan luas hasil ukur.Apabila hasil ukur lebih dari satu bidang, maka pengenaan tarif dihitungper bidang.

    16. L dalam rumus pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun2010 adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan meter persegi (m2),sesuai dengan luas tanah rencana kegiatan pembangunan, peruntukanpenggunaan tanah atau perubahan penggunaan tanah. Luas sebagaimanadimaksud berdasarkan luas yang dimohon dengan memperhatikan petalokasi yang dimohon.

  • 917. Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 ditetapkan minimal 50(lima puluh) bidang.

    II. PELAYANAN BIDANG PERTANAHAN

    A. PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN.

    1. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, danPemetaan.a. Pelayanan Survei.

    1) Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian.Tarif Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman atauPertanian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh riburupiah) per bidang sesuai Lampiran I, huruf A, angka 1, denganoutput berupa Laporan Hasil Penilaian.(Contoh format di lampiran SPT 09).

    2) Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha.Tarif Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha sebesarRp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bidang sesuai LampiranI, huruf A, angka 2, dengan output berupa Laporan Hasil Penilaian.(Contoh format di lampiran SPT 09).

    b. Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah.Tarif Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayahsebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tugu,sesuai Lampiran I, huruf B.Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan adalah pengukuran danpemetaan koridor batas kawasan sebagaimana dimaksud dalam UUNo.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No.5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah adalah pengukuran danpemetaan koridor batas wilayah administrasi Provinsi,Kabupaten/Kot

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended