GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM … · PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA ... “KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, ... Jawa Barat 9. Jawa Tengah 10. Jawa Timur

GERAKAN NASIONAL

PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

• Sektor Pertambangan Rapat Teknis

Prov. NTT dan NTB

Kupang, 4 Juni 2015

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. (Ps. 33 (3) UUD 1945.

Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi: 1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada

kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat; 3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa; 4. Pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa; 5. Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta

berkesinambungan.

KPK: 1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif agar

pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam

pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada; 5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK; 6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas.

Hak Menguasai Negara

PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

2

Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK

Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi:

1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan)

2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan) 3) Pendidikan & kesehatan, 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) 5) Infrastruktur

3

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

TUGAS KPK

(ps.6)

Koodinasi (ps.7)

Supervisi (ps.8)

Penyelidikan, Penyidikan dan

Penuntutan (ps.11)

Pencegahan (ps.13)

Monitor (ps.14)

Melakukan pengkajian terhadap sistem

pengelolaan administrasi

Memberi saran perubahan jika berdasarkan

hasil pengkajian, sistem pengelolaan

administrasi tersebut berpotensi korupsi

Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut

tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK

4

PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK

Kelautan Minerba Kehutanan & Perkebunan

Kajian Sistem

Pengelolaan Ruang

Laut & Sumberdaya

Kelautan (2014)

Kajian Kebijakan Pengusahaan

Batubara di Indonesia (2011)

Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan

Kawasan Hutan (2010)

Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP

Minerba (2013)

NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan

Kawasan Hutan Indonesia (2013)

Kajian Perizinan di Sektor

Pertambangan (2013)

Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan,

Pertanahan (2013)

Kajian Sistem Pengelolaan Pajak

Sektor Batubara (2014)

Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum

Perhutani (2014)

Koordinasi Supervisi atas

Pengelolaan Pertambangan

Minerba di 12 Provinsi (2014)

Korsup Kelautan

di 34 Provinsi

(2105) – lokus 9

Kota

Korsup Minerba di 19 Provinsi

(2015) – lokus 6 Kota

Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24

Provinsi (2015) – lokus 7 Kota

5

PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA

Pemerintah Pusat

• Rencana aksi, pengembangan sistem informasi, harmonisasi regulasi, pembenahan sistem perizinan, pengembangan kelembagaan

Pemerintah Daerah

• Rencana aksi, penguatan dan perlindungan hak masyarakat, penataan perizinan, pengawasan pemenuhan kewajiban

Aparat penegak hukum

• Format kegiatan dan komitmen

Masyarakat sipil dan pelaku usaha

• Format kegiatan yang mendampingi atau mengawasi pelaksanaan

Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama

6

Sifat Kegiatan GN-SDA 1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa.

2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi.

3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA Indonesia.

4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi.

5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam.

6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.

7

Tujuan Kegiatan GN-SDA

1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.

2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

8

6 Sasaran Kegiatan GN-SDA

1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatus negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi

9

Instrumen Pelaksanaan Kegiatan

1. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat, Pemda & CSO

2. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha 3. Format pelaksanaan kegiatan untuk APGAKUM

10

Peranan Para Pihak

Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung

terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota 1. Menyiapkan data dan informasi yang

mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah

provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi

pemerintah provinsi 4. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap

rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 5. Melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak

lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

11

Pelaku Usaha • Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada

pemberi izin

Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi

dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi

pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak

Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi

dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

• Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya

KPK 1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap

pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi.

3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait.

4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal-hal yang mendukung kegiatan.

5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan.

6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan.

7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi

Peranan Para Pihak

12

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan

1. Membangun kesepahaman dengan para pihak terkait rencana aksi 2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Jan s.d. Feb

2015) 3. Kick of Meeting : Pertambangan (2014); Hutbun dan Laut (17 Feb 2015) 4. NKB GN-SDA: 27 K/L dan 34 Provinsi (19 Maret 2015) di Istana Negara 5. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Mar 2015 s.d Nov

2016) 6. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester

a. K/L Pusat (10 Jun dan 10 Des) b. Pemerintah Daerah (10 Mar, 10 Jun dan 10 Des) c. CSO (10 Jun, 10 Des)

7. Monitoring implementasi rencana aksi (Mar 2015 s.d. Nov 2016) 8. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agus 2015, Des 2015, Agus2016, Des 2016) 9. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Mar 2015 s.d Des 2016).

13

Koordinasi dengan Pelaku Usaha a) Mengundang pelaku usaha

menyampaikan hasil rekonsiliasi

Tindak lanjut antara lain: a) Menagih seluruh kewajiban keuangan

pelaku usaha

b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IZIN SDA yang melanggar ketentuan

TINDAK LANJUT PEMDA Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait:

a) Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas dan UPT terkait)

b) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final

c) Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP

d) Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA/BPKH terkait data izin SDA di Kawasan Hutan

e) Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan.

f) Koordinasi Dinas KKP dengan KSOP/Syahbandar dan PSDKP terkait data kapal termasuk validasi dan akurasi GT

g) Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan.

h) Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban illegal mining, Illegal Logging, IUU Fishing

14

Tata Cara Penyampaian Laporan

1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi

2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM/KKP/KLHK/KEMTAN setiap 3-6 Bulan

3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).

REKAP RENAKSI DAERAH - PERTAMBANGAN

16

NO FOKUS AREA REKOMENDASI RENCANA

AKSI PEMDA

PELAPORAN RENAKSI PEMDA

1 Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan 1 5

Laporan Berkala:

10 Mar 2015 10 Jun 2015

(Dari Gubernur

ditujukan kepada KPK tembusan

KESDM)

2 Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

1 4

3 Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba

4 18

4 Pelaksanaan pengawasan pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

1 4

5 Pelaksanaan pengawasan penjualan/pengapalan hasil tambang minerba

3 15

T O T A L 10 46

Rencana Aksi • Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut:

http://acch.kpk.go.id/gn-sda

17

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

18

Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia

20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi Jakarta, 19 Maret 2015

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA

PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA,

TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA

UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN

SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

DATA SEKTOR KELAUTAN

dan PERTAMBANGAN

DI 2 PROVINSI

NTT dan NTB

REKAP PELAPORAN GN SDA TAHAP 1 10 MARET 2015

23

NO. SEKTOR PROVINSI Pelaporan Maret 2015

Pelaporan Keterangan

1 PERTAMBANGAN

NTT - Belum melaporkan

2 NTB April 2015

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN

SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

SEKTOR PERTAMBANGAN

PERMASALAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA

A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini

1. Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana

2. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik

3. Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial

4. Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba

5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai

6. Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation)

7. Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah

8. Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan

9. Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal

10. Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.

B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah 1. Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat

implementasi lebih banyak dilakukan di daerah lemahnya pengawasan oleh pemda

2. Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat

3. Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik 25

Jan- Feb

2014 FEB – JULI

2014 3-4 Des

2014

JAN – JUNI

2015

AUG-NOV 2014

Monev Korsup Minerba

12 Prov

FEB 2014

Kick-Off Meeting Korsup

Minerba di KPK

FEB – JULI 2014

Rapat Korsup Minerba

12 Provinsi

KORSUP MINERBA 2014-2015

Deklarasi Penyelamatan SDA

Indonesia, 9 Juni 2014

Pelaksanaan

Monev Korsup 19

Provinsi

DES 2014

Rapat Korsup 19 Provinsi

di Bali

AUG - DES

2014

28

Lokus Kegiatan Korsup Minerba 19 Provinsi tahun 2014-2015

1. Aceh

2. Sumatera Utara

3. Riau

4. Sumatera Barat

5. Lampung

6. Bengkulu

7. Banten

8. Jawa Barat

9. Jawa Tengah

10. Jawa Timur

11. Daerah Istimewa Yogyakarta

12. Sulawesi Utara

13. Sulawesi Barat

14. Gorontalo

15. Nusa Tenggara Timur

16. Nusa Tenggara Barat

17. Papua

18. Papua Barat

19. Maluku

29

5 FOKUS KEGIATAN TARGET JUNI 2015

1. Penataan izin usaha pertambangan

Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)

2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya

3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba

• Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di

wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba

yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku • Tidak ada lagi PETI

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

• Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan

kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal

5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target – 46 Item Renaksi Pemda

31

• Agar Gubernur mengkoordinasikan pelaporan Korsup Minerba kepada seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan

matriks pelaporan.

• Agar Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan teguran administrasi kepada IUP yang tidak melakukan

kewajibanya seperti pembayaran Royalti dan Iuran Tetap, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang,

Pelaporan produksi dan lain-lain.

• Agar Gubernur, Bupati dan Walikota mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk segera melakukan

pembayaran PNBP (Royalti, Iuran Tetap) dengan menggunakan sistem penerimaan negara MPN G-2 secara

online ke portal Billing PNBP di www.simponi.kemenkeu.go.id (target 2015, semua pembayaran PNBP melalui

aplikasi SIMPONI)

• Target: tidak ada lagi IUP yang Non CNC. Untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak

diperpanjang/ditingkatkan agar segera ditagih semua kewajibannya dan dibuatkan SK Pengakhiran/Pencabutan

IUP. Jika tidak, IUP tsb dikembalikan ke negara menjadi WPN (Wilayah Pencadangan Negara)

• Agar Ditjen Minerba mengembangkan sistem MOMI (Minerba One Map Indonesia) lebih jauh lagi agar bisa

menjadi data base dan sistem monitoring evaluasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara Indonesia,

terintegrasi dengan sistem IT di K/L terkait dan Pemda.

• KPK akan berkoordinasi secara intesif dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam rangka

penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Tindak Lanjut

33

Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba di 12 Provinsi, KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014)

Januari s.d Desember 2014 Rp 35.5 T *export ban

Januari s.d Desember 2013 Rp 26,5 T

Dengan rincian: − Batubara : 24,1 T − Mineral : 2.3 T

Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah

Kenaikan PNBP Batubara sebesar

± Rp 10 T

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

860 IUP dicabut/dikembalikan/berakhir di 12 Provinsi

34

REKAP PENGAKHIRAN IUP 2014-2015

No. Provinsi Tidak

diperpanjang Mengembalikan Pencabutan TOTAL

1 Sulawesi Tengah 0 0 148 148

2 Sulawesi Tenggara 0 0 35 35

3 Maluku Utara 0 0 48 48

4 Sulawesi Selatan 0 0 27 27

5 Kepualauan Riau 57 0 34 91

6 Sumatera Selatan 33 2 49 84

7 Jambi 46 21 104 171

8 Bangka Belitung 0 0 18 18

9 Kalimantan Timur 76 2 18 96

10 Kalimantan Selatan 22 18 30 70

11 Kalimantan Tengah 0 0 4 4

12 Kalimantan Barat 10 0 58 68

13 Aceh 3 0 31 34

14 Papua 0 0 23 23

15 Gorontalo 0 0 3 3

16 DIY 0 0 8 8

17 Sulawesi Barat 4 4

TOTAL 244 43 556 932 35

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan- Nasional

Status perizinan kehutanan : 25.983.486 Ha (5.022 unit) Operasi Produksi : 3.312.612 Ha (1.735 unit) IPPKH : 279.429 Ha ( 457 unit) Persetujuan Prinsip : 111.103 Ha ( 340 unit)

Explorasi : 22.670.874 Ha (3.287 unit) IPPKH : 1.230.270 Ha ( 281 unit)

• Luas izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha (7.584 unit) IUP : 34.727.338 Ha (7.468 unit) KK : 2.210.698 Ha ( 40 unit) PKP2B : 1.956.194 Ha ( 78 unit) • Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan : Hutan Konservasi : 1.372.398 Ha ( 379 unit) Hutan Lindung : 4.936.878 Ha (1.457 unit) Hutan Produksi : 19.674.210 Ha (4.327 unit) Kawasan Hutan : 25.983.486 Ha (5.022 unit) Areal Penggunaan Lain : 12.910.744 Ha (6.208 unit)

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 36

Data IUP NasionaL - NPWP

Pemegang IUP

7.834 (100%)

Ber-NPWP

5.984 (76%)

Lapor SPT

3.276 (42%)

Tidak membayar pajak*

404 (5%)

Membayar Pajak

2.304 (29%)

Tidak Lapor SPT

2.708 (35%)

Non -NPWP

1.850 (24%)

Jumlah IUP yang

Diterbitkan 10.922

Periode Pajak = 2010 s.d. 2012

*Penyebab:

a. WP belum produksi b. WP rugi c. WP lebih bayar d. PPh dibayar = PPh terutang Sumber : Ditjen Pajak, 2014 37

RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

PENATAAN IUP

NO PROVINSI JUMLAH IUP/KP

CNC

TOTAL IUP CNC

NON-CNC

TOTAL IUP

NON CNC

PROSENTASE (%)

MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA

EKS OP EKS OP EKS OP EKS OP CNC NON CNC

TOTAL

1 NTT 306 66 68 0 0 134 144 27 1 0 172 44% 56% 100%

2 NTB 150 24 10 0 0 34 51 65 0 0 116 23% 77% 100%

TOTAL 456 90 78 0 0 168 195 92 1 0 288 37% 63% 100%

STATUS 01 DESEMBER 2014

38

RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

PENATAAN IUP

STATUS 01 DESEMBER 2014

39

No. PROVINSI CNC Non-CNC

JUMLAH

1 NTT 134 172 306

2 NTB 34 116 150

JUMLAH 168 288 456

Sumber : Ditjen Minerba, 2014

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STATUS 01 DESEMBER 2014

40

NO PROVINSI

CNC NON-CNC

TOTAL MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA

EKS OP EKS OP EKS OP EKS OP

1 PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 1 1 0 0 3 0 0 0 5

2 KAB. BELU 12 20 0 0 48 4 0 0 84

3 KAB. TIMOR TENGAH UTARA 20 14 0 0 28 8 0 0 70

4 KAB. KUPANG 1 2 0 0 25 4 0 0 32

5 KAB. ENDE 7 12 0 0 1 0 0 0 20

6 KAB. MANGGARAI 7 8 0 0 3 1 0 0 19

7 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 9 1 0 0 5 1 0 0 16

8 KAB. ROTE NDAO 0 0 0 0 7 8 0 0 15

9 KAB. NAGEKEO 0 0 0 0 14 0 0 0 14

10 KAB. ALOR 2 7 0 0 2 1 0 0 12

11 KAB. MANGGARAI TIMUR 4 2 0 0 0 0 0 0 6

12 KAB. NGADA 1 0 0 0 3 0 1 0 5

13 KAB. SUMBA TENGAH 0 0 0 0 2 0 0 0 2

14 KAB. SUMBA BARAT DAYA 0 0 0 0 2 0 0 0 2

15 KAB. SABU RAIJUA 2 0 0 0 0 0 0 0 2

16 KAB. SUMBA TIMUR 0 1 0 0 0 0 0 0 1

17 KAB. SUMBA BARAT 0 0 0 0 1 0 0 0 1

18 KAB. FLORES TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 KAB. SIKKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 KAB. LEMBATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 KAB. MANGGARAI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 KOTA KUPANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 66 68 0 0 144 27 1 0 306

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO PROVINSI

CNC NON-CNC

TOTAL MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA

EKS OP EKS OP EKS OP EKS OP

1 PROV. NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 KAB. LOMBOK TENGAH 0 0 0 0 12 19 0 0 31

3 KAB. SUMBAWA 15 2 0 0 8 1 0 0 26

4 KAB. LOMBOK BARAT 3 2 0 0 9 9 0 0 23

5 KAB. BIMA 1 5 0 0 5 11 0 0 22

6 KAB. SUMBAWA BARAT 2 0 0 0 4 16 0 0 22

7 KAB. DOMPU 2 1 0 0 10 1 0 0 14

8 KAB. LOMBOK TIMUR 1 0 0 0 0 3 0 0 4

9 KAB. LOMBOK UTARA 0 0 0 0 0 4 0 0 4

10 KOTA BIMA 0 0 0 0 3 1 0 0 4

11 KOTA MATARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 24 10 0 0 51 65 0 0 150

Sumber : Ditjen Minerba, 2014

STATUS 01 DESEMBER 2014

41

REKAPITULASI PIUTANG NEGARA DARI PEMEGANG IUP MINERAL DAN BATUBARA

TAHUN 2011 S.D 2013

Sumber Data : Ditjen Minerba, Desember 2014

PENATAAN IUP

STATUS 01 DESEMBER 2014

NO. PROVINSI JUMLAH

IUP MINERBA

JUMLAH IUP

MINERBA YANG

KURANG BAYAR

PIUTANG NEGARA 2011

2012

2013

JUMLAH SELURUHNYA

IURAN TETAP ROYALTI IURAN TETAP ROYALTI IURAN TETAP ROYALTI IURAN TETAP ROYALTI

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 NTB 65 41 657,860,757

22,005,230

5,709,554,605

-

7,071,961,129

-

13,439,376,491

22,005,230

2 NTT 269 249 987,946,040

925,381,780

7,112,129,593

345,824,752

10,799,132,861

-

18,899,208,494

925,381,780

JUMLAH

334 290 1645806797 947387009.6 12821684198 345824752.3 17871093990 0 32338584985 947387009.6

Total Piutang Negara Rp: 33,285,971,994.56

42

DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP PROPER PROPER 2014

IUP PERTAMBANGAN

Status Proper Pembinaan dan Pengawasan

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

No. Provinsi Kabupaten Nama Perusahaan Keterangan 1 NTB Lombok Timur PT. Anugrah Mitra Graha Pembinaan dan Pengawasan 2 NTT Belu PT. Bun Yan Hasanah Pembinaan dan Pengawasan 3 NTT Belu PT. Golden Global Indonesia Pembinaan dan Pengawasan 4 NTT Belu PT. Gema Eximindo Sejahtera Pembinaan dan Pengawasan 5 NTT Belu PT. Karunia Karsa Widya Pembinaan dan Pengawasan 6 NTT Belu PT. Wanda Jaya Utama Pembinaan dan Pengawasan 7 NTT Belu CV. Shekinah Glory Pembinaan dan Pengawasan 8 NTT Belu PT. Bumi Timor Kencana Pembinaan dan Pengawasan 9 NTT Belu PT. internasional Peperia Nusantara Pembinaan dan Pengawasan

10 NTT Belu PT. Harum Sarana Mining Pembinaan dan Pengawasan 11 NTT Belu PT. Sehati Jaya Pratama Pembinaan dan Pengawasan 12 NTT Belu PT. Multi Husada Wahana Pembinaan dan Pengawasan 13 NTT Belu CV. Pridon Pembinaan dan Pengawasan 14 NTT Belu PT. Batu Mulia Sulawesi Pembinaan dan Pengawasan 15 NTT Belu PT. Berkat Esa Mining Pembinaan dan Pengawasan 16 NTT Belu CV. Asia Traco Pembinaan dan Pengawasan 17 NTT Belu PT. Titisan Mangan Resources Pembinaan dan Pengawasan 18 NTT Belu PT. Central Buana Abadi Pembinaan dan Pengawasan 19 NTT Belu PT. Gairah Karya Pembinaan dan Pengawasan 20 NTT Belu PT. Risky Belu Pembinaan dan Pengawasan 21 NTT Belu CV. Tomy Marannu Pembinaan dan Pengawasan 22 NTT Belu CV. Kasih Mulya Pembinaan dan Pengawasan 23 NTT Belu CV. Lasaka Palapa Timor Pembinaan dan Pengawasan 24 NTT Belu CV. Awal Karya Pembinaan dan Pengawasan 25 NTT Belu PT. Laksana Jaya Pembinaan dan Pengawasan 26 NTT Belu PT. Tanjung Mas Pembinaan dan Pengawasan 27 NTT Belu CV. Bintang Timur Mineral Pembinaan dan Pengawasan 28 NTT Belu PT. Timor Nusa Cendana Pembinaan dan Pengawasan 29 NTT Belu PT. Intan Prima Pembinaan dan Pengawasan 30 NTT Belu CV. Sinar Jaya Pembinaan dan Pengawasan 31 NTT Belu PT. Nusa Lontar Resouces Pembinaan dan Pengawasan

DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP PROPER PROPER 2014

IUP PERTAMBANGAN

Status Proper Pembinaan dan Pengawasan

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

No. Provinsi Kabupaten Nama Perusahaan Keterangan 32 NTT Belu PT. Hera Timor Perkasa Pembinaan dan Pengawasan 33 NTT Belu PT. Sumber Alam Timor Pembinaan dan Pengawasan 34 NTT Belu CV. Legowo Pembinaan dan Pengawasan 35 NTT Belu CV Lestari Agung Pembinaan dan Pengawasan 36 NTT Belu CV. Mugiarto Nusa Persada Pembinaan dan Pengawasan 37 NTT Belu PT. Natbour Resources Surabaya Pembinaan dan Pengawasan 38 NTT Belu PT. Timor Tambang Lestari Pembinaan dan Pengawasan 39 NTT Belu PT. Timur Generasi Pembinaan dan Pengawasan 40 NTT Belu CV. Kembang Pembinaan dan Pengawasan 41 NTT Belu CV. Surya Teknik Pembinaan dan Pengawasan 42 NTT Timor Tengah Utara PT. Royal Bumi Utama Pembinaan dan Pengawasan 43 NTT Timor Tengah Utara PT. Parikesit Tambang Jaya Pembinaan dan Pengawasan 44 NTT Timor Tengah Utara PT. Bun Yan Hasana Pembinaan dan Pengawasan 45 NTT Timor Tengah Utara PT. Mandala Eracovic Pembinaan dan Pengawasan 46 NTT Timor Tengah Utara CB Mujur Abadi Santosa Pembinaan dan Pengawasan 47 NTT Timor Tengah Utara PT. Wanda Jaya Utama Pembinaan dan Pengawasan 48 NTT Timor Tengah Utara PT. Elang Perkasa Mining Pembinaan dan Pengawasan 49 NTT Timor Tengah Utara PT. Zoniyee International Pembinaan dan Pengawasan 50 NTT Timor Tengah Utara PT. Anugerah Nusantara Sejahtera Pembinaan dan Pengawasan 51 NTT Timor Tengah Utara PT. Cahaya Bulan Sejahtera Pembinaan dan Pengawasan 52 NTT Timor Tengah Utara PT. Gobisari Utama Pembinaan dan Pengawasan 53 NTT Timor Tengah Utara PT. Aderu Pembinaan dan Pengawasan 54 NTT Timor Tengah Utara PT. HWL Contruction Pembinaan dan Pengawasan 55 NTT Timor Tengah Utara PT. Batavia Cyclindo Industri Pembinaan dan Pengawasan 56 NTT Timor Tengah Utara PT. Gema Energy Indonesia Pembinaan dan Pengawasan 57 NTT Timor Tengah Utara PT. Utama Sentosa Abadi Pembinaan dan Pengawasan 58 NTT Timor Tengah Utara PT. Mandala Eracovic Pembinaan dan Pengawasan 59 NTT Timor Tengah Utara PT. Tiara Utfar Mandiri Pembinaan dan Pengawasan 60 NTT Timor Tengah Utara PT. Ainun Persada Sakti Pembinaan dan Pengawasan 61 NTT Timor Tengah Utara PT. Tasiq Bahari Pratama Pembinaan dan Pengawasan

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

No. Provinsi

Hutan Konservasi Hutan Lindung

Jumlah perusahaan

Luas (Ha) Jumlah

perusahaan Luas (Ha)

1 NTT 9 16,457.88 77 55,949.51

2 NTB 10 5,561.35 34 189,410.53

TOTAL 19 22,019.23 111 245,360.04

45

1. Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan)

2. Hutan Lindung: terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka)

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi

Provinsi NTT Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

46

NO. KAWASAN HUTAN PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN LUAS (Ha) KABUPATEN

1 HUTAN KONSERVASI IUP ALAM INDAH CENDANA 2,56 KUPANG

2 HUTAN KONSERVASI IUP ARTA SUMBA 532,52 SUMBA TIMUR

3 HUTAN KONSERVASI IUP BAJAWA RESOURCES 411,47 NGADA

IUP CENTRAL BUANA ABADI 129,91 KUPANG

4 HUTAN KONSERVASI IUP FATHI RESOURCES 14.620,70 NTT PROV

5 HUTAN KONSERVASI IUP JALUNATU 11,71 BELU

6 HUTAN KONSERVASI IUP LAKI TANGGUH INDONESIA 20,06 NGADA

7 HUTAN KONSERVASI IUP MEGA BUDI MANGANI 0,20 KUPANG

9

HUTAN KONSERVASI

IUP

MERIDIEN INTI ENERGY

699,45 SUMBA BARAT

29,29 SUMBA TENGAH

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang

Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan

Lindung Provinsi NTT

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

47

NO. PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN LUAS (Ha) KABUPATEN NO. PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN LUAS (Ha) KABUPATEN 1 IUP ADITYA BUMI PERTAMBANGAN 210,47 MANGGARAI TIMUR 37 IUP INTAN PRIMA 134,03 BELU

2 IUP ALAM INDAH CENDANA 3,37 KUPANG

38 IUP INTERNASIONAL PEPERLA NUSANTARA

21,16 BELU

3 IUP ALBROS RESOURCES 1.219,15 NGADA 39 IUP JALUNATU 0,35 BELU 4 IUP AMANEKAT 80,42 TIMOR TENGAH UTARA 40 IUP KARSATAMA ALOR PRIMA 870,70 ALOR 5 IUP ANEKA TAMBANG (TBK) 2.177,21 MANGGARAI BARAT 41 IUP KEMBANG 69,43 BELU 6 IUP ANUGERAH ALAM 444,87 KUPANG 42 IUP LAKI TANGGUH INDONESIA 28,68 NGADA 7 IUP ARTA SUMBA 1.133,67 SUMBA TIMUR 43 IUP LAKSANA JAYA 0,78 BELU 8 IUP ASIA MITRA PERKASA 1.597,52 KUPANG 44 IUP LASAKA PALAPA TIMOR 158,66 BELU 9 IUP ASIA MITRA PRATAMA 582,66 KUPANG 45 IUP LEGOWO 37,57 BELU

10 IUP BAJAWA RESOURCES 2.045,09 NGADA 46 IUP LESTARI AGUNG 43,84 BELU

11 IUP BANGUN USAHA MINERAL INDONESIA

281,77 MANGGARAI BARAT 47 IUP

MAHIDANA TANTRAGATA 2.186,30 NTT PROV

12 IUP BUANA SANTALUM 64,84 BELU 48 IUP MANDEU OAN MALAKA 58,71 BELU 13 IUP BUMI TIMOR KENCANA 3,32 BELU 49 IUP MANGAN KUPANG INDUSRTI 1,25 KUPANG 14 IUP CAHAYA PRATAMA MANDIRI 12,75 BELU 50 IUP MANGGARAI MANGANESE 240,62 MANGGARAI TIMUR 15 IUP CITA ASRI 216,42 TIMOR TENGAH UTARA 51 IUP MARAZYU R. MINING 14,55 BELU 16 IUP DOTY NAINABAN 53,73 TIMOR TENGAH UTARA 52 IUP MEGA BUDI MANGANI 71,94 KUPANG 17 IUP DUA SEKAWAN 127,09 KUPANG 53 IUP MERIDIEN INTI ENERGY 354,68 SUMBA BARAT 18 IUP DUTA GLOBALINDO PERKASA JAYA 638,00 ROTE NDAO 4.064,18 SUMBA BARAT DAYA

19 IUP ELANG PERKASA KENCANA RESOURCES

42,48 TIMOR TENGAH UTARA 54 IUP

MERUKH FLORS COAL 5.029,86 NGADA

20 IUP ELGARY RESOURCES 467,00 TIMOR TENGAH UTARA 55 IUP MUTIARA INTAN 11,88 ALOR 21 IUP ELGARY RESOURCES INDONESIA 39,69 TIMOR TENGAH UTARA 56 IUP NIPINDO KARYA ALAM 482,07 MANGGARAI BARAT 22 IUP ENDE MINERA NUSA 16.506,56 NTT PROV 57 IUP NIPINDO PRIMATAMA 1.123,34 MANGGARAI BARAT 23 IUP EQUATOR RESOURCES 4.462,50 SUMBA BARAT DAYA 58 IUP NUSA ENERGY RAYA 1.769,88 MANGGARAI BARAT 24 IUP FATHI RESOURCES 898,05 NTT PROV 59 IUP PANCAMITRA UTAMA KARYA 112,06 ROTE NDAO 25 IUP FITRIA 77,60 BELU 60 IUP PUTRA SEN BOKING 0,98 BELU 26 IUP GOLDEN GLOBAL INDONESIA 107,44 KUPANG 61 IUP PUTRA TIMOR INDUSTRI 48,44 BELU 27 IUP GRAHA KENCANA PERKASA 702,86 NGADA 62 IUP RISKI BELU 77,20 BELU 28 IUP HAMPARAN ALAM NUSANTARA 0,04 TIMOR TENGAH SELATAN 63 IUP SHEKINAH GLORY 22,11 BELU 29 IUP HARAPAN TUNGGAL DAYA 131,81 BELU 64 IUP SUMBER JAYA ASIA 43,68 MANGGARAI 30 IUP HARUM CENDANA ABADI 194,97 ENDE 65 IUP TAMAN DAMAI 73,72 BELU 31 IUP HERA TIMOR PERKASA 0,17 BELU 66 IUP TIARA UTFAR MANDIRI 16,89 TIMOR TENGAH UTARA 32 IUP INDIANA NUSA ALAMINDO 33,94 TIMOR TENGAH UTARA 67 IUP TIGA MAS NUSANTARA 20,06 SABU RAIJUA 33 IUP INDO MINERATAMA 172,44 NTT PROV 68 IUP TIMOR INDAH ABADI 879,34 KUPANG 34 IUP INDOCO MINERAL RESOUCES 200,45 KUPANG 69 IUP TIMOR NUSA CENDANA 7,31 BELU 35 IUP INDOMINERAL RESOURCES 1.327,87 MANGGARAI 70 IUP TIMOR TAMBANG LESTARI 0,34 BELU

36 IUP INDONUSA INTI PERKASA TAMBANG

998,11 ALOR 71 IUP

TITISAN MANGAN RESOURCES 3,56 BELU

37 IUP INTAN PRIMA 134,03 BELU 72 IUP TOMY MARANNU 38,21 BELU

38 IUP INTERNASIONAL PEPERLA NUSANTARA

21,16 BELU 73 IUP

TRIBINA SEMPURNA 526,25 MANGGARAI

39 IUP JALUNATU 0,35 BELU 74 IUP TUNAS SESAWI INDAH 27,96 BELU 40 IUP KARSATAMA ALOR PRIMA 870,70 ALOR 75 IUP VETO SERENA 0,49 BELU 41 IUP KEMBANG 69,43 BELU 76 IUP WELINDO INTI PRATAMA 0,10 TIMOR TENGAH SELATAN 42 IUP LAKI TANGGUH INDONESIA 28,68 NGADA 77 IUP WINSPEC INDONUSA 20,02 TIMOR TENGAH UTARA

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi

Provinsi NTB Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

48

NO. KAWASAN HUTAN PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN LUAS (Ha) KABUPATEN

1 HUTAN KONSERVASI IUP BINTANG BULAENG PERKASA 0,10 LOMBOK BARAT

2 HUTAN KONSERVASI IUP BUMI MULIA SEJATI 5,58 LOMBOK TENGAH

3 HUTAN KONSERVASI IUP BUMI NUSANTARA 167,33 SUMBAWA BARAT

HUTAN KONSERVASI IUP BUNGA RAYA LESTARI 0,48 BIMA

4 HUTAN KONSERVASI IUP CAGAR ALAM LESTARI 275,65 SUMBAWA BARAT

5 HUTAN KONSERVASI IUP CITRA NUSRA PERSADA 0,48 BIMA

6 HUTAN KONSERVASI IUP HUSNY LEE MINING 1,61 SUMBAWA BARAT

7 HUTAN KONSERVASI IUP INDOTAN SUMBAWA BARAT 1.048,07 SUMBAWA BARAT

9 HUTAN KONSERVASI IUP TIANG BULAENG PERKASA 4,70 SUMBAWA BARAT

10 HUTAN KONSERVASI KK NEWMONT NUSA TENGGARA 4.057,37

SUMBAWA, SUMBAWA BARAT

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi

Berada Pada Kawasan Hutan Lindung

Provinsi NTB

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

49

NO. KAWASAN HUTAN PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN LUAS (Ha) KABUPATEN

1 HUTAN LINDUNG IUP ASIAPASIFIK ARISTAMA ENTEBE 3,15 SUMBAWA 2 HUTAN LINDUNG IUP AZAHRA RESOURCES 5.870,86 SUMBAWA 3 HUTAN LINDUNG IUP BIMA FEROINDO 3.491,62 BIMA 4 HUTAN LINDUNG IUP BINTANG BULAENG PERKASA 581,34 LOMBOK BARAT 5 HUTAN LINDUNG IUP BRAHMA MINING 1,80 LOMBOK TENGAH 6 HUTAN LINDUNG IUP BULAN BULAENG PERKASA 561,59 LOMBOK TENGAH 7 HUTAN LINDUNG IUP BUMI MULIA SEJATI 20,21 SUMBAWA 8 HUTAN LINDUNG IUP BUMI NUSANTARA 142,84 SUMBAWA BARAT 9 HUTAN LINDUNG IUP CAGAR ALAM LESTARI 2.481,38 SUMBAWA BARAT

10 HUTAN LINDUNG IUP DELAPAN INTI POWER 2.096,64 SUMBAWA 11 HUTAN LINDUNG IUP DPA MINING INDONESIA 540,36 LOMBOK BARAT 12 HUTAN LINDUNG IUP DUA RAJAWALI PROENERGI 3.066,59 SUMBAWA 13 HUTAN LINDUNG IUP GALANG ARTHA BUANA 14.014,54 SUMBAWA 14 HUTAN LINDUNG IUP ILTIMAS RIZQY ARDHYA 704,66 LOMBOK TENGAH 15 HUTAN LINDUNG IUP INDOMINERALS CITRA PERSADA 12.626,18 BIMA 16 HUTAN LINDUNG IUP INDOMINING KARYA BUANA 2.544,19 BIMA 17 HUTAN LINDUNG IUP INDOTAN LOMBOK BARAT B. 111,99 LOMBOK BARAT 18 HUTAN LINDUNG IUP INDOTAN SUMBAWA BARAT 3.447,30 SUMBAWA BARAT 19 HUTAN LINDUNG IUP INTAM 14.747,15 SUMBAWA 20 HUTAN LINDUNG IUP KARYA DUTA GEMILANG 219,94 DOMPU 21 HUTAN LINDUNG IUP MEGA BUANA ENERGY 152,43 DOMPU 22 HUTAN LINDUNG IUP RAZANA SHORA 327,34 LOMBOK TENGAH 23 HUTAN LINDUNG IUP SELATAN ARC MINERALS 8.481,24 SUMBAWA

24 HUTAN LINDUNG IUP SUMBAWA BARAT SEJAHTERA BERSAMA

19.120,01 SUMBAWA BARAT

25 HUTAN LINDUNG IUP SUMBAWA BATU MULIA 9.809,93 SUMBAWA 26 HUTAN LINDUNG IUP SUMBAWA JUTARAYA 7.897,62 SUMBAWA 27 HUTAN LINDUNG IUP SUMBER DAYA ENERGI 11.471,64 SUMBAWA 28 HUTAN LINDUNG IUP SYABAS SUMBAWA MINERAL 182,04 SUMBAWA 29 HUTAN LINDUNG IUP TAMBANG BARAT NUSANTARA 7.639,40 SUMBAWA 30 HUTAN LINDUNG IUP TARUNA PERKASA 1.070,42 SUMBAWA 31 HUTAN LINDUNG IUP TERCIPTA MEGAH 0,00 DOMPU 32 HUTAN LINDUNG IUP TIANG BULAENG PERKASA 4.661,47 SUMBAWA BARAT 33 HUTAN LINDUNG KK NEWMONT NUSA TENGGARA 36.972,62 SUMBAWA, SUMBAWA BARAT 34 HUTAN LINDUNG KK SUMBAWA TIMUR MINING 14.350,04 BIMA, DOMPU

Data Tersus/TUKS NO PROVINSI TERSUS TUKS

Tidak ada

keterangan TOTAL TERMINAL

1 ACEH 9 8 17

2 BALI 7 15 22

3 BANGKA BELITUNG 24 8 32

4 BANTEN 5 52 57

5 BENGKULU 5 1 6

6 DKI 12 4 16

7 GORONTALO 1 0 1

8 JAMBI 0 58 58

9 JAWA BARAT 9 2 11

10 JAWA TENGAH 2 14 16

11 JAWA TIMUR 16 20 36

12 KALBAR 12 27 39

13 KALSEL 54 65 1 120

14 KALTARA 6 10 16

15 KALTENG 50 23 73

17 KALTIM 93 148 4 245

16 KEPRI 93 30 123

18 LAMPUNG 9 9 18

19 MALUKU 4 2 6

20 MALUT 18 0 18

21 NTB 4 0 4

22 NTT 3 0 3

23 PAPUA 6 3 1 10

25 PAPUA BARAT 6 3 9

24 RIAU 16 33 49

27 SULBAR 3 0 3

28 SULSEL 10 3 13

29 SULTENG 25 15 40

30 SULTRA 40 6 1 47

26 SULUT 5 17 22

31 SUMATERA BARAT 0 4 4

32 SUMATERA SELATAN 37 12 49

33 SUMATERA UTARA 2 14 16

TOTAL 586 606 1199

Sumber : Kementerian Perhubungan, April 2015

NO PROVINSI TERSUS TUKS TOTAL

TERMINAL

1 NTB 4 0 4

2 NTT 3 0 3

TOTAL 7 0 7

Data Tersus/TUKS Sumber : Kementerian Perhubungan, April 2015

No. PROVINSI KSOP NAMA PERUSAHAAN BIDANG KEGIATAN KOORDINAT TERSUS/ TUKS SK

1 NTB KUPP KELAS III BENETE PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

TEMBAGA & EMAS 08°-53'-40" LS / 116°-45'-35" BT

TERSUS KP 258 TAHUN 2003

2 NTB KUPP KELAS III BENETE PT. BUMIPASIR MANDIRI

PERTAMBANGAN BATU KAPUR DAN

BATU ANDESIT

08° - 42’ - 54” LS / 116° - 46’ - 44” BT

TERSUS KP 378 TAHUN 2010

3 NTB KUPP KELAS III PEMENANG/ TANJUNG

PT. WAKA OBERAI PARIWISATA 08°-21'-37" LS / 116°-07'-20" BT

TERSUS SK.57/AL.003/PHB-99

4 NTB KUPP KELAS III PEMENANG/ TANJUNG

PT. WISATA ALAM SAMUDERA

PARIWISATA 08°-21'-45" LS / 116°-07'-42" BT

TERSUS KP 1172 TAHUN 2013

5 NTT

KSOP KELAS V KUPANG TENAU

PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

PLTU 10°- 14’- 28,9” LS / 123° - 29’ — 13,2”

BT TERSUS KP 733 TAHUN 2012

6 NTT KSOP KELAS V ENDE PT. PLN (PERSERO) PLTU

08°- 30’- 21,5” LS / 121° - 42’ - 3,5” BT

TERSUS KP 539 TAHUN 2012

7 NTT KUPP KELAS III LARANTUKA PT. PERTAMINA BBM

08°-20'-15" LS / 122°-55'-09" BT

TERSUS SK.54/AL.003/PHB-99

IUP OP Khusus yang telah

berakhir di Kementerian ESDM

52

53

Tindak Lanjut K.ESDM

Witness Survey

54

Tindak Lanjut K.ESDM

Pembayaran melalui SIMPONI

55

Tindak Lanjut Lingkungan Hidup

Proper Pertambangan pada 16 Provinsi

56

Tindak Lanjut Dirjen Perhubungan Laut

57

SE KEMENDAGRI 120

Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

58

SE MENTERI ESDM 04-2015

Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

59

SE MENTERI ESDM 04-2015

Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

Tindak Lanjut Gubernur Kalbar

Tindak Lanjut Gubernur Kalimantan Utara

62

Tindak Lanjut Gubernur Bengkulu

63

Tindak Lanjut Provinsi Aceh

64

Tindak Lanjut Bupati Aceh Jaya

Surat pencabutan IUP

65

Tindak Lanjut Provinsi Sumut

66

Format Rencana Aksi LAMPIRAN I LAPORAN TAHAP 1 PELAKSANAAN RENCANA AKSI KORSUP ATAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERBA TAHUN 2015

Format Rencana Aksi

68

NO

NAMA PERUSAHAA

N

PROVINSI /

KABUPATEN/KOTA

NO DAN

TAHUN SK

LUAS WILAYAH (HA)

TAHAPAN KEGIATAN

TGL MULAI TGL

BERAKHIR

STATUS NPWP

INDIKASI TUMDIH

KAWASAN HUTAN

DOKUMEN LINGKUNGAN

KEWAJIBAN

ROYALTI

KEWAJIBAN LANDRENT

PELUNASAN KEWAJIBAN PNBP

PELUNASAN KEWAJIBAN

JAMREK

CnC Non-CnC ADA TIDAK ADA * TIDAK ADA TIDAK RPH RPH USD LUNAS KURANG

BYR BELUM

BYR ADA TIDAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 PT. XYZ PROV.

… …/….… 13,590.00 EKSPLORASI

11/May/2009

11/May/2014

2 PT. ABC

KAB./KOTA ….

…/…./…../……

1,686.00 OPERASI

PRODUKSI 3/Nov/2009 3/Nov/2011

3

dstnya

NO

JUMLAH KEWAJIBAN

JAMINAN REKLAMASI

PELUNASAN KEWAJIBAN

PASCA TAMBANG

JUMLAH KEWAJIBAN

PASCA TAMBANG

PELUNASAN KEWAJIBAN

JAMINAN KESUNGGUHA

N

PELUNASAN KEWAJIBAN PAJAK

JUMLAH KEWAJIBAN PAJAK

LAPORAN REALISASI PRODUKSI (sejak awal produksi)

LAPORAN REALISASI Penjualan

(sejak awal produksi)

REKOMENDASI ET FASILITAS PELAKSANAAN

KEWAJIBAN PENGOLAHAN/PEMURNIAN

SPASIAL TUKS/TERSUS

STATUS PEMBERIAN

SANKSI

RPH USD ADA TIDAK RPH USD ADA TIDAK ADA TIDAK RPH VOLUME (MT)****

VOLUME (MT)****

ADA TIDAK ADA

(SENDIRI/KERJASAMA) **

TIDAK ADA ** TIDAK ADA**

* TIDAK

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1

2

3

dstnya

LAMPIRAN II STATUS PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA TAHUN 2015

TATACARA PELAPORAN

69

No. Uraian Tata Cara Pelaporan Keterangan

A. Tujuan Pelaporan

Memudah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi kegiatan serta pelaksanaan kewajiban Izin Usaha Pertambangan dalam 5 aspek yang menjadi fokus kegiatan Koordinasi dan

Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba dan Batubara di 19 Provinsi

B. Jenis Pelaporan

1 Pelaporan pelaksanaan 46 rencana aksi oleh Pemerintah Daerah Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran I

2 Pelaporan pelaksanaan kewajiban IUP oleh Penerbit Izin Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran II

C. Waktu Pelaporan

1 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Maret 2015 Pelaporan Tahap I

2 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Juni 2015 Pelaporan Tahap II

D. Mekanisme Penyampaian Laporan

1 Penyerahan secara langsung (hard copy dan soft copy) Diserahkan ke : Tim Korsup Minerba , Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan

Korupsi,

Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-19 Lt.4; Jakarta Selatan-Jakarta. Telp 021-25578300 ext. 8009.

A.n. Abdul Aziz Suhendra email: [email protected]; [email protected] dengan

tembusan softcopy ke M. Dwinugroho ([email protected]) Ditjen Minerba, Kementerian

ESDM

2 Penyerahan melalui email

3 Penyerahan melalui pengiriman pos

E. Tahapan Penyusunan Laporan

1 Laporan Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi

a. Mengisikan kolom penjelasan pemda untuk setiap rencana aksi sesuai dengan yang ada pada Lampiran I

b. Melengkapi dokumen pendukung untuk setiap penjelasan pada rencana aksi sebagaimana yang telah

dicatatkan dalam penjelasan kolom bukti pendukung dari pemda sebagaimana yang ada pada Lampiran I

c. Melengkapi isian status pelaksanaan kewajiban IUP sesuai pada matrik dalam Lampiran II; dan merujuk

pada pelaksanaan rencana aksi sesuai pada matrik Lampiran I

d. Menyertakan surat pengantar penyampain laporan dari Bupati/Walikota

e. Laporan disampaikan ke pemerintah provinsi masing-masing untuk dilanjutkan oleh pemerintah provinsi ke

KPK dan Softcopy ke Kementerian ESDM

2 Laporan Pemerintah Provinsi Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu

oleh Provinsi ke KPK dan ESDM

a. Mengisikan kolom penjelasan pemda untuk setiap rencana aksi sesuai dengan yang ada pada Lampiran I

b. Melengkapi dokumen pendukung untuk setiap penjelasan pada rencana aksi sebagaimana yang telah

dicatatkan dalam penjelasan kolom bukti pendukung dari pemda sebagaimana yang ada pada Lampiran I

c. Melengkapi isian status pelaksanaan kewajiban IUP sesuai pada matrik dalam Lampiran II; dan merujuk

pada pelaksanaan rencana aksi sesuai pada matrik Lampiran I

d. Menyertakan surat pengantar penyampaian laporan dari Gubernur

e. Melakukan kompilasi laporan dari Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing

f. Menyampaikan laporan dari Kabupaten/Kota serta Laporan Provinsi kepada KPK