Gambaran Umum & Kerangka Konseptual

DAFTAR ISI

BAB I....................................................................................................................................................2

PENDAHULUAN.................................................................................................................................2

1.1 Latar Belakang.......................................................................................................................2

1.2 Rumusan Masalah........................................................................................................................3

1.3 Tujuan..........................................................................................................................................3

BAB II...................................................................................................................................................4

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN UNDANG-UNDANG........................................................4

BAB III..................................................................................................................................................5

PEMBAHASAN...................................................................................................................................5

3.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan............................................................................................5

3.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan..................................................................................................6

3.3 Perbedaan Akuntansi Bisnis dan Akuntansi Pemerintahan..........................................................6

3.4 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan....................................................................................6

3.5 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan...........................................................................8

3.6 Tujuan dan Peranan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan..........................................8

3.7 Ruang Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.................................................8

3.8 Asumsi Dasar Akuntansi Pemerintahan.....................................................................................11

3.9 Karakteristik Kualitatif Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan...................................13

3.10 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pemerintahan.........................................................16

BAB IV...............................................................................................................................................17

PERBANDINGAN ANTARA TEORI DAN HUKUM......................................................................17

BAB V.................................................................................................................................................21

PENUTUP...........................................................................................................................................21

5.1 Kesimpulan................................................................................................................................21

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................................................23

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mata kuliah akuntansi sektor publik dapat dikatakan sebagai bidang studi akuntansi

mandiri. Bidang studi ini tentunya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari bidang akuntansi

lainnya. Tanpa disadari oleh kita, sebetulnya setiap orang pernah mengaplikasikan ilmu

akuntansi didalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam dunia usaha. Oleh karena itu,

akuntansi sering disebut sebagai “bahasanya dunia usaha” karena akuntansi akan

menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya dan

pihak luar yang mengambil keputusan. Akuntansi pemerintahan terkait dengan tiga hal

pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi

pemerintahan merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun

alat informasi bagi publik.

Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat,

peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu

entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (accountability) kepada banyak

pihak yang memerlukan. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi

yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas dengan

entitas lain. Untuk itu, tuntutan penyediaan informasi termasuk informasi keuangan dan

akuntansi semakin dibutuhkan. Di dalam dunia bisnis (commercial), akuntansi telah

berkembang secepat perkembangan bisnis itu sendiri.

Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Salah satu

penyebabnya adalah karakteristiknya yang tidak banyak mengalami perubahan. Akan tetapi,

akhir-akhir ini tuntutan masyarakat menjadikan penting akuntansi pemerintahan. Semakin

besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas

keuangan yang semakin baik.

Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme mencuat karena lemahnya akuntabilitas. Banyak

demontrasi yang menuntut akuntabilitas keuangan di beberapa negara. Kasus jatuhnya

pemimpin pemerintahan, seperti di Philipina, lebih disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas

keuangan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Transparancy International, Indonesia masih

tergolong dalam sepuluh negara yang korupsi terbesar. Demikian juga, berdasarkan laporan

2

dari Standard and Poor (S&P), Indonesia masih termasuk negara yang rawan korupsi

sehingga mempengaruhi investasi dan bantuan asing.

Di Indonesia, akuntansi pemerintahan secara historis belum banyak berkembang sejak

Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurut catatan sejarah, produk akuntansi pemerintahan

Indonesia pertama adalah Neraca Kekayaan Negara yang dikeluarkan pada tahun 1948.

Bentuk akuntabilitas keuangan ini masih dalam bahasa dan mata uang Belanda. Memang,

harus kita akui bahwa akuntansi pemerintahan Indonesia pada saat itu, bahkan sampai

sekarang, banyak menggunakan sistem yang ditinggalkan Belanda. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang semakin besar merupakan salah satu faktor pentingnya

akuntansi pemerintahan. Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar tuntutan

akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik.

Perkembangan saat ini menyebabkan peran masyarakat yang diwakili oleh DPR

semakin besar. Dengan adanya tuntutan transparansi sebagai hasil reformasi tahun 1998,

Pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin

memadai. Pemberian opini tidak bisa memberikan pendapat (disclaimer) atas Perhitungan

Anggaran Negara (PAN) tahun anggaran 1999/2000 oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan "angka merah" dalam rapor pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian akuntansi akuntansi pemerintahan

2. Apakah tujuan akuntansi pemerintahan

3. Apakah perbedaan akuntansi bisnis dan akuntansi pemerintahan

4. Bagaimana ruang lingkup akuntansi pemerintahan

5. Apakah tujuan dan peranan akuntansi pemerintahan

6. Bagaimana kerangka konseptual akuntansi pemerintahan

7. Bagaimana ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi pemerintahan

8. Apakah asumsi dasar akuntansi pemerintahan

9. Apakah implementasi karakteristik kualitatif akuntansi pemerintahan

10. Bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi pemerintahan

1.3 Tujuan

Memenuhi salah satu tugas akuntansi pemerintahan.

3

Memahami konsep pemerintahan, isu sentral, peran dan praktik akuntansi

pemerintahan di Indonesia dalam membantu terciptanya proses

pertanggungjawaban publik.

Memahami konsep organisasi pemerintahan dan peran akuntansi dalam membantu

manajemen organisasi pemerintahan.

Memahami penerapan proses perencanaan dan pengendalian akuntansi dalam

pertanggungjawaban publik dan eksesnya di unit organisasi pemerintahan.

Memunculkan sikap kritis dan minat mahasiswa dalam berbagai isu akuntansi

pemerintahan.

Menambah pengetahuan mahasiswa terhadap hal yang berhubungan dengan

akuntansi pemerintahan serta aplikasi dalam praktik.

Mahasiswa memperoleh pamahaman tentang karakteristik akuntansi

pemerintahan.

Memunculkan sikap mahasiswa sebagai problem seeker, problem identifier

dan problem solver terhadap praktik akuntansi pemerintahan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32

mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang

independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan setelah terlebih dahulu mendapat

pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dilandasi oleh

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan konsep dasar penyusunan

dan pengembangan SAP dan merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan,

pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu

masalah yang diatur dalam PSAP.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP berbasis akrual dan SAP

berbasis kas menuju akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis

akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan,

4

baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Proses Pertumbuhan

regulasi keuangan akuntansi pemerintahan:

1. Undang-Undang No 17 tahun 2003 : Keuangan Negara

2. Undang-Undang No 1 tahun 2004 : Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang No 15 tahun 2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara

4. Undang-Undang No 32 tahun 2004 : Pemerintah Daerah

5. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 : Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah

dan Pemerintah Daerah

6. PP RI No. 71 tahun 2010 : Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara

umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (service activity) untuk

menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (users) dalam rangka pengambilan

keputusan. Pengertian akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan menjadi suatu aktivitas

pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta

penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Dengan diakuinya akuntansi pemerintahan di dalam disiplin akuntansi, akuntansi

menjadi lebih variatif. Jika diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkupnya, akuntansi dapat

dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi mikro dan akuntansi makro. Akuntansi pemerintahan dan

akuntansi bisnis termasuk dalam akuntansi mikro, sementara akuntansi sosial dan national

accounting termasuk dalam akuntansi makro.

Pada hakikatnya, sifat transaksi pemerintah sama dengan transaksi perusahaan

meskipun terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis transaksi. Akuntansi

pemerintahan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan akuntansi bisnis. Meskipun

demikian, akuntansi pemerintahan masih tergolong akuntansi mikro.

5

3.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Sasaran pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik berbeda dengan

organisasi bisnis. Di dalam Manajeman Keuangan (Financial Management), organisasi bisnis

bertujuan meningkatkan nilai perusahaan (value maximization) dengan meningkatkan laba

dan arus kas hasil operasi (cash operating income) secara berkelanjutan (sustainable).

Adapun pemerintah memiliki tujuan secara umum untuk mensejahterakan rakyat.

3.3 Perbedaan Akuntansi Bisnis dan Akuntansi Pemerintahan

3.4 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan mempunyai 4 (empat) pilar utama, yaitu :

1. Manajemen

Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak,

birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus

privatisasi. Jadi sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen

Negara. Bidang manajemen merupakan bidang akuntansi pemerintahan yang

mengupas akuntansi dari sisi internal pemerintahan.

6

Untuk itu bidang-bidang yang terkait dengan akuntansi pemerintahan dari sudut

pandang manajemen meliputi : akuntansi manajemen pemerintahan, pengendalian

pemerintahan, dan anggaran pemerintahan.

2. Akuntansi

Dari beberapa literatur disebutkan bahwa pengertian akuntansi tidak hanya

sekedar melakukan pembukuan pencatatan transaksi saja, tetapi juga merupakan

wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi keuangan untuk

pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan. Di samping untuk organisasi

bisnis yang berorientasi pada laba (profit oriented) akuntansi bisa diterapkan juga

pada organisasi pemerintahan seperti di pemerintahan pusat dan daerah, badan

layanan umum, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, BUMN/BUMD, rumah sakit

serta organisasi nirlaba lainnya.

Bidang akuntansi difokuskan pada pelaporan ke pemakai eksternal pemerintahan.

Untuk itu bidang-bidang yang terkait dengan akuntansi pemerintahan dari sudut

pandang Akuntansi meliputi : teori akuntansi dan sistem akuntansi.

3. Pembelanjaan

Strategi membangun organisasi tidak hanya dilakukan dalam organisasi bersifat

privat tetapi juga dilakukan pada organisasi pemerintahan. Pemerintahan sebagai

salah satu organisasi pemerintahan mempunyai pengaruh besar pada kebijakan

kegiatan bisnis yang dijalankan organisasi seperti menilai syarat infrastruktur fisik

dan sosial, kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan

investasi, kebijakan industri, dan lain sebagainya. Jadi investasi merupakan unsur

penting dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah.

4. Audit

Pengaturan tentang audit keuangan negara telah diatur dalam salah satu pasal di

UUD 1945. tetapi dalam prakteknya masih terjadi benturan tentang kelembagaan

audit. Organisasi audit pemerintahan adalah organisasi pemerintahan yang

mempunyai rincian tugas untuk melakukan pemeriksaan praktek keuangan dan

kepatuhan hukum/prosedur dari berbagai organisasi pemerintahan. Ini artinya setiap

unit kerja dapat berubah menjadi lembaga auditor sewaktu-waktu. Hal ini kurang baik

dari sisi kompetensi profesional. Tetapi perjalanan birokrasi pemerintah lebih

ditentukan oleh hukum atau keputusan lembaga yang lebih tinggi, artinya faktor

politik masih sangat kental dalam penunjukan suatu lembaga auditor. Bidang audit

merupakan bidang yang dikembangkan sebagai prasarana pengendalian.

7

3.5 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka konseptual merupakan acuan dan juga dalam pengembangan dalam standar

akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Kerangka

konseptual yang dibahas akan terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, pengadaan

barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan konsep yang mendasari

penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan untuk

kepentingan eksternal. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merumuskan konsep

yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi pemerintahan. Jika terjadi

pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi

itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konflik

semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi

di masa depan.

3.6 Tujuan dan Peranan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan disusun dengan berbagai tujuan, yaitu

acuan bagi:

a) Tim penyusun standar akuntansi keuangan pemerintahan dalam tugasnya.

b) Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip

akuntansi yang secara lazim dan standar akuntansi keuangan pemerintahan.

c) Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

d) Para pemakai laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan

pemerintahan.

Kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan pemerintahan.

Revisi kerangka dasar bisa dilakukan dari waktu ke waktu, selaras dengan pengalaman

komite penyusunan standar akuntansi keuangan pemerintahan dalam penggunaan kerangka

dasar tersebut.

3.7 Ruang Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan ini meliputi:

1. Perencanaan publik

2. Penganggaran publik

8

3. Realisasi anggaran publik

4. Pengadaan barang dan jasa publik

5. Pelaporan publik

6. Audit sektor publik

7. Pertanggungjawaban publik

Kerangka konseptual ini membahas bagaimana perencanaan publik disusun dan

dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan

proses selanjutnya. Jadi, proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat menentukan

keberhasilan serta akuntabilitas program.

Sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme

bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Laporan

keuangan dan laporan kinerja organisasi pemerintahan disusun serta disajikan sekurang-

kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai.

Laporan keuangan pemerintahan dihasilkan dari proses pelaporan keuangan dalam

organisasi-organisasi pemerintahan. Kerangka konseptual juga akan membahas jalannya

proses dan pelaksanaan audit pemerintahan yang berkualitas. Audit yang berkualitas adalah

proses pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar yang berkualitas. Pertanggungjawaban

merupakan proses terakhir dalam siklus akuntansi pemerintahan dan juga tahap terakhir dari

penentuan ketercapaian atau tidak tercapainya kualitas program secara keseluruhan. Berikut

ini merupakan lingkup kerangka konseptual akuntansi pemerintahan pada organisasi

pemerintahan:

1. Pemerintah Pusat

Perencanaan Pemerintahan : musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang) jangka panjang nasional, musrenbang jangka menegah nasional,

musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah.

Penganggaran Pemerintahan : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran,

penetaan anggaran.

Realisaasi Anggaran Pemerintahan : pelaksanaan anggran.

Pelaporan Keuangan Pemerintahan : proses pelaporan keuangan.

Audit Pemerintahan : mekanisme audit.

Pertangung jawaban Pemerintahan : penyampaina LPJ dan pertanggung

jawabannya.

2. Pemerintah Daerah

9

Perencanaan Pemerintahan : musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang) jangka panjang daerah, musrenbang jangka menengah daerah,

musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah, musrenbang provinsi,

musrenbang kabupaten, musrenbang kecamatan, musrenbang Desa.


penetaan anggaran.

Realisaasi Anggaran Pemerintahan : pelaksanaan anggaran.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan : proses pengadaan barang dan jasa.

Pelaporan Keuangan Pemerintahan : proses pelaporan keuangan


Pertangung jawaban Pemerintahan : penyampaina LPJ dan pertanggung

jawabannya.

3. Partai Politik

Perencanaan Pemerintahan : musyawarah kerja tingkat pusat, musyawarah kerja

wilayah, musyawarah kerja derah, musyawarah kerja cabang, musyawarah kerja

ranting.


penetaan anggaran.



penetapan anggaran.


Pelporan Keuangan Pemerintahan : proses pelaporan keuangan.


Pertangung jawaban Pemerintahan : penyampaian LPJ dan pertanggung

jawabannya.

4. LSM

Perencanaan Pemerintahan : rapat kerja untuk menyusun perencanaan LSM.


penetapan anggaran.



Pelporan Keuangan Pemerintahan : proses pelaporan keuangan.


10


jawabannya.

5. Yayasan/Tempat Peribadatan

Perencanaan Pemerintahan : rapat kerja untuk menyusun perencanaan

yayasan/organisasi tempat peribadatan.


penetapan anggaran.

Realisasi Anggaran Pemerintahan : pelaksanaan anggaran.


Pelaporan Keuangan Pemerintahan : proses pelaporan keuangan.

Audit Pemeritahan : mekanisme audit.


jawabannya.

3.8 Asumsi Dasar Akuntansi Pemerintahan

1. Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan kodratnya, manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat

memenuhi segala harapan dalam hidupnya. Dalam era reformasi ini sekarang masyarakat

menuntut Pemerintah dan organisai pemerintahan lainnya untuk mengelola pelayanan

pemerintahan secara lebih transparan serta partisipatif agar pelayanan menjadi lebih efektif

dan akuntabilitas.

Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan, yang

merupakan “pintu” utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi pemerintahan.

2. Alokasi Sumber Daya

Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada

sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi “bahan

baku” bagi berjalannya perencanaan yang telah disusun. Pengalokasian sumber daya dapat

berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam.

Penggunaan sumber daya alam dapat dilakukan secara maksimal oleh pemerintah.

Sementara itu organisasi pemerintahan lainnya hanya terbatas pada sumber daya alam yang

menjadi milik organisasinya saja.

3. Ketaatan Hukum/Peraturan

11

Perangkat atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik

dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata lain proses pengukuran

kebutuhan dan alokasi sumber daya ini akan berjalan lancar serta efektif jika didukung oleh

regulasi yang memedai sehingga mendorong berlakunya praktek yang baik, tertib, dan

akuntabilitas. Dengan demikian proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, barang dan

jasa, realisasi anggaran, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik yang

baik akan didukung dengan dasar hukum yang baik pula.

4. Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, basis pelaporan keuangan pemerintahan adalah dasar

akrual, dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta

dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan

mengaplikasikannya dalam proses organisasi pemerintahan, sehingga tujuan organisasi dapat

tercapai.

5. Kelangsungan Usaha atau Organisasi

Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan

organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi pemerintahan tersebut. Organisasi

pemerintahan juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hukum agar proses

berjalan seperti yang dikehendaki. Dengan dilaksanakannya dasar hukum, organisasi dapat

mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi organisasi pemerintahan.

6. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu proses yang menentukan penilaian

keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuanya. Organisasi

diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang

diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefesienkan

hasil dari proses organisasi yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan

barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik.

3.9 Karakteristik Kualitatif Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Karakteristik kualitatif adalah ciri khusus dari sebuah mutu. Jika diimplementasikan

pada akuntansi pemerintahan, karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah ciri khas

12

informasi akuntansi dalam organisasi pemerintahan yang berkontribusi pada penentuan

kualitas produk setiap unsur akuntansi pemerintahan.

1. Relevan

Relevan mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan

pengelola organisasi, dengan mengubah atau menginformasi harapan mereka tentang hasil,

atau konsekuensi tindakan atau kejadian.

Dalam konsep kerangka konseptual akuntansi, informasi yang relevan dapat

membantu investor, kreditor, dan pengguna lainya untuk mengevaluasi kondoisi masa lalu,

saat ini dan masa depan atau untuk menginformasikan dan mengoreksi nilai umpan

balik/feedback agar relevan.

2. Keandalan dan Reliabilitas

Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para

peggunanya. Keandalan akan membedakan pengguna satu dengan pengguna yang lainnya

tergantung pada keluasan pengetahuan tentang aturan yang digunakan untuk mempersiapkan

informasi. Dengan kata lain, di antara pengguna yang berbeda, informasi dengan derajat

keandalan yang berbeda akan ditemukan. Dalam konteks kerangka konseptual, agar menjadi

andal informasi harus dapat diuji, netral, dan disajikan dengan jujur.

3. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Pertimbangan biaya dan memanfaat dikenal dengan keterbatasan parpasif. Informasi

akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi

biayanya. Oleh karenanya, sebelum mempersiapkan dan mendeseminasikan informasi

keuangan, manfaat serta biaya penyiapan informasi itu harus dibandingkan.

4. Materialitas

Pada dasarnnya materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak

tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil.

Karakteristik kualitatif akuntansi pemerintahan. Pada posisi paling bawah, hal itu disebut

dengan ”perwujudan” yang terdiri dari regulasi dan pelaporan. Regulasi merupakan pedoman

bagi seluruh proses pengelolaan suatu organisasi yang merupakan batas-batas pekerjaan

organisasi. Sedangkan pelaporan merupakan instrumen akuntabilitas dari kegiatan organisasi.

Setelah itu ”operasional” yang merupakan sebuah tahapan dimana transaksi-transaksi

pemerintahan dilakukan. Transaksi dilakukan dengan regulasi yang ada dan dilaporkan sesuai

standar pelaporan organisasi.

Diatasnya lagi ada ”pokok-pokok” yang berisi unsur akuntansi pemerintahan dan

karakteristik kualitatif. Setelah unsur-unsur akuntansi pemerintahan beserta transaksinya

13

dapat memenuhi karakteristik kualitatif yang ada, tujuan organisasi dan tujuan kesejahteraan

masyarakat berada diatas segala-galanya.

5. Kualitas Perencanaan Publik

Pada tahap perencanaan, biasanya akan tercipta dokumen perencanaan yang sangat

penting dan menentukan dalam menghasilkan outcome. Jadi, melalui sistem kualitas

perencanaan diharapkan dapat dihasilkan outcome yang berkualitas. Yang dimaksud dengan

kualitas perencanaan adalah sebuah prosedur yang mendefinisikan kualitas terkait dengan

tugas ketika proyek baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan. Agar

perencanaan efektif, ada banyak hal yang sering kali menjadi halangan seperti:

Kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang tengah terjadi di sekitar area

organisasi.

Kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan. Pimpinan kurang

mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan.

Kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen.

Outcome dari proses perencanaan pemerintahan adalah dokumen perencanaan yang

mayoritas terbagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek (satu tahun), dokumen

perencanaan jangka menengah (lima tahun) , dan dokumen perencanaan jangka panjang (dua

puluh lima tahun).

6. Kualitas Penganggaran Publik

Salah satu permasalahan utama dalam penyusunan kualitas anggaran adalah

pemikiran manajemen yang tidak mempunyai nilai tambah bagi kualitas organisasi.

Manajemen tidak mempertimbangkan permasalahan organisasi yang ada jika tidak ada

kualitas anggaran. Penyelenggaraan kegiatan organisasi pemerintahan yang menjadi

kewenangan organisasi pemerintahan didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan

belanja organisasi. Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan

berikut:

Berdasarkan program.

Berdasarkan pusat pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat

investasi.

Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Sebagai alat motivasi kinerja karyawan.

7. Kualitas Realisasi Anggaran Publik

Tujuan proses realisasi anggaran adalah mengembangkan produk dan layanan yang

harus diberikan kepada publik. Kesimpulan hasil realisasi anggaran diperoleh pada saat

14

produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan/dibangun, diuji, diterima, dilaksanakan,

dan dialihkan menjadi kinerja organisasi pemerintahan. Pada saat itu, proses pencatatan

dilaksanakan secara akurat. Kualitas realisasi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja

organisasi.

Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat menjadi penentu

kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik adalah sebagai berikut:

Pengembangan kasus usaha

Menentukan prioritas

Menyediakan pembenaran biaya

Menemukan manfaat

Mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung

Dua karakteristik kualitatif dari kualitas output realisasi anggaran publik, yaitu dapat

dipahami dan terandalkan.

8. Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan penambahan barang dan jasa dengan total

biaya kepemilikan yang paling masuk akal dalam kuantitas dan kualitas yang benar, pada

waktu yang tepat dan dari sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung.

Tahapan pengadaan barang dan jasa:

Pengumpulan informasi

Hubungan penyedia

Review latar belakang

Negosiasi

Pemenuhan

Konsumsi, pemeliharaan, dan penyelesain

Pembaharuan

9. Kualitas Pelaporan Akuntansi Pemerintahan

Outcome pelaporan akuntansi pemerintahan:

1. Laporan posisi keuangan (neraca)

2. Laporan kinerja keuangan

3. Laporan perubahan aktiva

4. Laporan arus kas

5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan

10. Kualitas Audit Pemerintahan

15

Ditujukkan untuk menguji efektifitas sistem pengelolaan kualitas. Outcome audit

akuntansi pemerintahan:

1. Pendekatan yang diambil oleh manajemen.

2. Kontribusi yang dibuat oleh komite audit.

3. Peran ”shareholder” dan komentator.

4. Peran orang yang mengajukan perkara.

5. Pendekatan regulasi.

6. Tekanan yang disebabkan rezim akuntansi pelaporan.

11. Kualitas Pertanggungjawaban Publik

Laporan pertanggungjawaban tahunan mencerminkan misi utama organisasi. Inisiatif

utama untuk membawa misi dan kinerja pelaksanaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Outcome pertanggungjawaban publik:

1. Mempersiapkan dan menyusun rencana strategik.

2. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan,sasaran, strategi

organisasi pemerintahan.

3. Merumuskan indikator kinerja organisasi pemerintahan dengan berpedoman pada

kegiatan yang dominan, menjadi isu global dan kritis bagi pencapaian visi dan

misi organisasi pemerintahan.

4. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama.

5. Mengukur pencapaian kerja.

Karakteristik kualitatif kualitas output pertanggungjawaban publik:

a. Dapat dipahami

b. Relevan

3.10 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pemerintahan

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun

jumlah uang. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika:

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan

mengalir dari atau ke dalam organisasi pemerintahan.

2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan

setiap unsur laporan keuangan pemerintahan ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan

kinerja keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat

kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan pemerintahan. Suatu pos dapat

16

dianggap memenuhi persyaratan pengakuan di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau

keadaan yang terjadi kemudian.

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang

juga berbada dalam laporan keuangan pemerintahan. Berbagai dasar pengakuan tersebut

adalah:

1. Biaya Historis (historical cost)

2. Biaya Saat ini (current cost)

3. Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/sattlement value)

4. Nilai sekarang (present value)

BAB IV

PERBANDINGAN ANTARA TEORI DAN HUKUM

Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 13, 14, 15, dan

16, dapat dilihat bahwa definisi pendapatan dan belanja negara/daerah berbasis akrual karena

disana disebutkan bahwa :Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan Belanja negara/daerah adalah kewajiban

pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Namun kita

diperkenankan untuk transisi karena saat itu praktik yang ada adalah dengan menggunakan

basis kas, dimana pendapatan dan belanja diakui saat uang masuk/keluar ke/dari kas umum

negara/daerah. Dispensasi ini tercantum dalam Pasal 36 ayat 1 UU 17 Tahun 2003 yang

intinya ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis

akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, artinya sampai dengan tahun

2008. Untuk masa transisi itulah PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

terbit, dimana kita memakai basis Kas Menuju Akrual (Laporan Realisasi Anggaran

berdasarkan basis kas, Neraca berdasarkan basis Akrual). Dalam pelaksanaan PP 24 Tahun

2005 tersebut hingga Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2008 selesai diaudit di tahun

2009, ternyata opini yang didapat pemerintah saat itu masih menyedihkan. Untuk itulah,

Pemerintah akhirnya berkonsultasi dengan Pimpinan DPR, dan disepakati bahwa basis akrual

akan dilaksanakan secara penuh mulai tahun 2014.

Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti

dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk

pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada

17

yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010

terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis

Akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran

II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya

berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera

diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut

oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Lampiran II berlaku selama

masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan

kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada

pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara Lampiran I dan Lampiran

II adalah sebagai berikut:

Lampiran I

Laporan Anggaran (Budgetary Reports): Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Keuangan (Financial Reports): Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan

Lampiran II

Laporan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan perbedaan jenis Laporan Keuangan yang akan dihasilkan, otomatis penjelasan

pada setiap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terkait dengan masing-

masing Laporan Keuangan akan mengalami perubahan.

Perbedaan daftar isi pada Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:

Lampiran I

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

o PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

o PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;

o PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;

o PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

o PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;

18

o PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;

o PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;

o PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

o PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;

o PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak

Dilanjutkan;

o PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

o PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Lampiran II

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

o PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

o PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;

o PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;

o PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

o PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;

o PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;

o PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;

o PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

o PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;

o PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;

o PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

Kedua daftar isi hampir serupa karena memang kebijakan yang diambil oleh Komite

Standar Akuntansi Pemerintah saat mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintahan

berbasis akrual ini adalah dengan beranjak dari PP 24 tahun 2005 yang kemudian dilakukan

penyesuaian-penyesuaian terhadap PP 24 tahun 2005 itu sendiri. Dengan strategi ini

diharapkan pembaca PP 71 tahun 2010 nantinya tidak mengalami kebingungan atas

perubahan-perubahan tersebut karena lebih mudah memahami perubahannya dibandingkan

jika langsung beranjak dari penyesuaian atas International Public Sector of Accounting

Standards (IPSAS) yang diacu oleh KSAP.

19

20

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum.

Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (service activity) untuk

menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (users) dalam rangka pengambilan

keputusan.

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan menjadi suatu aktivitas pemberian jasa

untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan,

pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas

informasi keuangan tersebut.

Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Salah satu

penyebabnya adalah karakteristiknya yang tidak banyak mengalami perubahan. Akan tetapi,

akhir-akhir ini tuntutan masyarakat menjadikan penting akuntansi pemerintahan. Semakin

besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas

keuangan yang semakin baik.

Sasaran pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi pemerintahan berbeda

dengan organisasi bisnis. Di dalam Manajeman Keuangan (Financial Management),

organisasi bisnis bertujuan meningkatkan nilai perusahaan (value maximization) dengan

meningkatkan laba dan arus kas hasil operasi (cash operating income) secara berkelanjutan

(sustainable). Adapun pemerintah memiliki tujuan secara umum untuk mensejahterakan

rakyat. Meskipun ada perbedaan antara tujuan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi

bisnis namun secara khusus memiliki tujuan yang sama yaitu :

1. Akuntabilitas

2. Manajerial; dan

3. Pengawasan

Kerangka konseptual pada akuntansi pemerintahan sangatlah penting. Dikarenakan

akuntansi pemerintahan memiliki banyak lingkup maka sebelumnya perlu untuk di

rencanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kerangka konseptual akuntansi

pemerintahan maka kita dapat merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan

pelaksanaan siklus akuntansi pemerintahan.

Kerangka konseptual ini membahas bagaimana perencanaan pemerintahan disusun

dan dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan

21

keberhasilan proses selanjutnya. Jadi, proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat

menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program.

Sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme

bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Laporan

keuangan dan laporan kinerja organisasi pemerintahan disusun serta disajikan sekurang-

kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai.

Kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan pemerintahan.

Revisi kerangka dasar bisa dilakukan dari waktu ke waktu, selaras dengan pengalaman

komite penyusunan standar akuntansi keuangan pemerintahan dalam penggunaan kerangka

dasar tersebut.

22

DAFTAR PUSTAKA

http://keuanganlsm.com/pp-71-tahun-2010-standar-akuntansi-pemeritahan-

berbasis-akrual/

http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/

http://fafaahmad.wordpress.com/2011/05/15/pp-no-71-tahun-2010-tentang-

standar-akuntansi-pemerintahan/

http://abusyadza.wordpress.com/2008/05/07/gambaran-umum-sistem-

akuntansi-pemerintah-pusat/

23

http://abusyadza.wordpress.com/2008/05/07/gambaran-umum-sistem-akuntansi-pemerintah-pusat/

http://abusyadza.wordpress.com/2008/05/07/gambaran-umum-sistem-akuntansi-pemerintah-pusat/

http://fafaahmad.wordpress.com/2011/05/15/pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/

http://fafaahmad.wordpress.com/2011/05/15/pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/

http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/

http://keuanganlsm.com/pp-71-tahun-2010-standar-akuntansi-pemeritahan-berbasis-akrual/

http://keuanganlsm.com/pp-71-tahun-2010-standar-akuntansi-pemeritahan-berbasis-akrual/

Gambaran Umum & Kerangka Konseptual

Documents