Top Banner
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 3. Peraturan . . .
32

Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

Jun 10, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977

TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan

hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil,

perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara3. Peraturan . . .

Page 2: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 2 -

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI

NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah

sepuluh kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3162);

b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);

b. Nomor 15 . . .

Page 3: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 3 -

c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);

d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);

e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);

f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);

g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); dan

j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 23),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Agar . . .

Page 4: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 4 -

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Page 5: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

LAMPIRANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR : 8 TAHUN 2009TANGGAL : 16 JANUARI 2009

a b c d a b c d a b c d a b c d e

0 1.040.00012 1.065.6003 1.124.300 1.171.800 1.221.4004 1.091.7005 1.151.900 1.200.600 1.251.4006 1.118.500 0 1.320.3007 1.180.100 1.230.100 1.282.100 1 1.336.5008 1.146.000 29 1.209.100 1.260.300 1.313.600 3 1.369.300 1.427.300 1.487.600 1.550.60010 1.174.100 411 1.238.800 1.291.200 1.345.800 5 1.403.000 1.462.300 1.524.200 1.588.600 0 1.655.800 1.725.900 1.798.900 1.875.000 0 1.954.300 2.036.900 2.123.100 2.212.900 2.306.50012 1.202.900 6 1 113 1.269.200 1.322.900 1.378.900 7 1.437.400 1.498.200 1.561.600 1.627.600 2 1.696.500 1.768.200 1.843.000 1.921.000 2 2.002.300 2.086.900 2.175.200 2.267.200 2.363.10014 1.232.500 8 3 315 1.300.400 1.355.400 1.412.700 9 1.472.700 1.535.000 1.599.900 1.667.600 4 1.738.100 1.811.600 1.888.300 1.968.200 4 2.051.400 2.138.200 2.228.600 2.322.900 2.421.20016 1.262.700 10 5 517 1.332.300 1.388.700 1.447.400 11 1.508.800 1.572.700 1.639.200 1.708.500 6 1.780.800 1.856.100 1.934.600 2.016.500 6 2.101.800 2.190.700 2.283.300 2.379.900 2.480.60018 1.293.700 12 7 719 1.365.000 1.422.700 1.482.900 13 1.545.900 1.611.300 1.679.400 1.750.500 8 1.824.500 1.901.700 1.982.100 2.066.000 8 2.153.400 2.244.500 2.339.400 2.438.300 2.541.50020 1.325.500 14 9 921 1.398.500 1.457.700 1.519.300 15 1.583.800 1.650.800 1.720.700 1.793.400 10 1.869.300 1.948.400 2.030.800 2.116.700 10 2.206.200 2.299.500 2.396.800 2.498.200 2.603.90022 1.358.000 16 11 1123 1.432.800 1.493.500 1.556.600 17 1.622.700 1.691.400 1.762.900 1.837.500 12 1.915.200 1.996.200 2.080.600 2.168.700 12 2.260.400 2.356.000 2.455.700 2.559.500 2.667.80024 1.391.400 18 13 1325 1.468.000 1.530.100 1.594.800 19 1.662.500 1.732.900 1.806.200 1.882.600 14 1.962.200 2.045.200 2.131.700 2.221.900 14 2.315.900 2.413.800 2.515.900 2.622.400 2.733.30026 1.425.500 20 15 1527 1.504.100 1.567.700 1.634.000 21 1.703.400 1.775.400 1.850.500 1.928.800 16 2.010.400 2.095.400 2.184.100 2.276.400 16 2.372.700 2.473.100 2.577.700 2.686.700 2.800.400

22 17 1723 1.745.200 1.819.000 1.895.900 1.976.100 18 2.059.700 2.146.900 2.237.700 2.332.300 18 2.431.000 2.533.800 2.641.000 2.752.700 2.869.10024 19 1925 1.788.000 1.863.700 1.942.500 2.024.700 20 2.110.300 2.199.600 2.292.600 2.389.600 20 2.490.700 2.596.000 2.705.800 2.820.300 2.939.60026 21 2127 1.831.900 1.909.400 1.990.200 2.074.400 22 2.162.100 2.253.600 2.348.900 2.448.200 22 2.551.800 2.659.700 2.772.200 2.889.500 3.011.70028 23 2329 1.876.900 1.956.300 2.039.000 2.125.300 24 2.215.200 2.308.900 2.406.500 2.508.300 24 2.614.400 2.725.000 2.840.300 2.960.400 3.085.70030 25 2531 1.923.000 2.004.300 2.089.100 2.177.500 26 2.269.600 2.365.600 2.465.600 2.569.900 26 2.678.600 2.791.900 2.910.000 3.033.100 3.161.40032 27 2733 1.970.200 2.053.500 2.140.400 2.230.900 28 2.325.300 2.423.600 2.526.200 2.633.000 28 2.744.400 2.860.500 2.981.500 3.107.600 3.239.000

29 2930 2.382.400 2.483.100 2.588.200 2.697.600 30 2.811.800 2.930.700 3.054.700 3.183.900 3.318.50031 3132 2.440.800 2.544.100 2.651.700 2.763.900 32 2.880.800 3.002.600 3.129.600 3.262.000 3.400.000

GOLONGAN IV

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKGGOLONGAN I

MKGGOLONGAN II

MKGGOLONGAN III

MKG

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Page 6: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan

hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara

Nasional Indonesia, perlu mengubah gaji pokok Anggota

Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang

Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji

Anggota Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun

1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan

Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1616);

3. Undang-Undang . . .

Page 7: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang

Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3006);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang

Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang

Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah empat kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 25);

MEMUTUSKAN: . . .

Page 8: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28

TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA

TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28

tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4093), yang telah

beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);

b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);

c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 29); dan

d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 25),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

Page 9: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Page 10: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 20 TAHUN 2009

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2009

GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV

TAMTAMA BINTARA PERWIRA PERTAMA

M M M M

K K K K

G G G G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 1,090,000 1,124,100 1,159,200 1,195,500 1,232,900 1,271,400

1

2 1,118,400 1,153,400 1,189,400 1,226,600 1,265,000 1,304,500

3

4 1,147,600 1,183,400 1,220,400 1,258,600 1,297,900 1,338,500 0 1,380,300 1,423,500 1,468,000 1,513,900 1,561,200 1,610,000

5 1

6 1,177,500 1,214,300 1,252,200 1,291,400 1,331,700 1,373,400 2 1,416,300 1,460,600 1,506,200 1,553,300 1,601,900 1,651,900

7 3

8 1,208,100 1,245,900 1,284,800 1,325,000 1,366,400 1,409,100 4 1,453,200 1,498,600 1,545,500 1,593,800 1,643,600 1,695,000

9 5 0 1,770,700 1,826,100 1,883,200 0 1,942,000 2,002,700 2,065,300 2,129,900 2,196,500

10 1,239,600 1,278,300 1,318,300 1,359,500 1,402,000 1,445,800 6 1,491,000 1,537,700 1,585,700 1,635,300 1,686,400 1,739,100 1 1,793,500 1

11 7 2 1,873,600 1,932,200 2 1,992,600 2,054,900 2,119,100 2,185,400 2,253,700

12 1,271,900 1,311,700 1,352,700 1,394,900 1,438,500 1,483,500 8 1,529,900 1,577,700 1,627,000 1,677,900 1,730,300 1,784,400 3 1,840,200 3

13 9 4 1,922,400 1,982,500 4 2,044,500 2,108,400 2,174,300 2,242,300 2,312,400

14 1,305,000 1,345,800 1,387,900 1,431,300 1,476,000 1,522,200 10 1,569,700 1,618,800 1,669,400 1,721,600 1,775,400 1,830,900 5 1,888,100 5

15 11 6 1,972,500 2,034,200 6 2,097,800 2,163,400 2,231,000 2,300,700 2,372,600

16 1,339,000 1,380,900 1,424,000 1,468,600 1,514,500 1,561,800 12 1,610,600 1,661,000 1,712,900 1,766,400 1,821,700 1,878,600 7 1,937,300 7

17 13 8 2,023,900 2,087,200 8 2,152,400 2,219,700 2,289,100 2,360,700 2,434,400

18 1,373,900 1,416,800 1,461,100 1,506,800 1,553,900 1,602,500 14 1,652,600 1,704,200 1,757,500 1,812,500 1,869,100 1,927,500 9 1,987,800 9

19 15 10 2,076,600 2,141,600 10 2,208,500 2,277,500 2,348,700 2,422,100 2,497,900

20 1,409,700 1,453,800 1,499,200 1,546,100 1,594,400 1,644,200 16 1,695,600 1,748,600 1,803,300 1,859,700 1,917,800 1,977,800 11 2,039,600 11

21 17 12 2,130,700 2,197,300 12 2,266,000 2,336,900 2,409,900 2,485,200 2,562,900

22 1,446,400 1,491,600 1,538,300 1,586,300 1,635,900 1,687,100 18 1,739,800 1,794,200 1,850,300 1,908,100 1,967,800 2,029,300 13 2,092,700 13

23 19 14 2,186,200 2,254,600 14 2,325,100 2,397,700 2,472,700 2,550,000 2,629,700

24 1,484,100 1,530,500 1,578,300 1,627,700 1,678,500 1,731,000 20 1,785,100 1,840,900 1,898,500 1,957,800 2,019,000 2,082,100 15 2,147,200 15

25 21 16 2,243,200 2,313,300 16 2,385,600 2,460,200 2,537,100 2,616,400 2,698,200

26 1,522,800 1,570,400 1,619,400 1,670,100 1,722,300 1,776,100 22 1,831,600 1,888,900 1,947,900 2,008,800 2,071,600 2,136,400 17 2,203,200 17

27 23 18 2,301,600 2,373,600 18 2,447,800 2,524,300 2,603,200 2,684,600 2,768,500

28 1,562,400 1,611,300 1,661,600 1,713,600 1,767,100 1,822,400 24 1,879,300 1,938,100 1,998,700 2,061,200 2,125,600 2,192,000 19 2,260,600 19

25 20 2,361,600 2,435,400 20 2,511,500 2,590,000 2,671,000 2,754,500 2,840,600

26 1,928,300 1,988,600 2,050,700 2,114,800 2,181,000 2,249,100 21 2,319,400 21

27 22 2,423,100 2,498,800 22 2,577,000 2,657,500 2,740,600 2,826,300 2,914,600

28 1,978,500 2,040,400 2,104,200 2,169,900 2,237,800 2,307,700 23 2,379,900 23

29 24 2,486,200 2,563,900 24 2,644,100 2,726,700 2,812,000 2,899,900 2,990,500 3,084,000 3,180,400

30 2,030,100 2,093,500 2,159,000 2,226,500 2,296,100 2,367,800 25 2,441,900 25

31 26 2,551,000 2,630,700 26 2,713,000 2,797,800 2,885,200 2,975,400 3,068,400 3,164,400 3,263,300

32 2,083,000 2,148,100 2,215,200 2,284,500 2,355,900 2,429,500 27 2,505,500 27

28 2,617,400 2,699,300 28 2,783,600 2,870,700 2,960,400 3,052,900 3,148,400 3,246,800 3,348,300

29 2,570,700 29

30 2,685,600 2,769,600 30 2,856,200 2,945,400 3,037,500 3,132,500 3,230,400 3,331,400 3,435,500

31 2,637,700 31

32 2,755,600 2,841,700 32 2,930,600 3,022,200 3,116,600 3,214,100 3,314,500 3,418,100 3,525,000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DUA

KELASI

DUA

PRAJURIT

SATU

SATU

KELASI

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERWIRA MENENGAH PERWIRA TINGGI

PRAJURIT PRAJURIT

c d c

LETNANSATU KEPALADUA KEPALA MAYOR

KEPALA

SATU

KEPALA KOPRAL KOPRAL KOPRAL

DUAKELASI

SERSAN SERSAN SERSAN SERSAN PEMBANTU PEMBANTU

DUA SATU

LETNAN LETNAN

DUA SATU KAPTENLETNAN LAKS.MUDA LAKS.MADYA LAKSAMANA

LAKS.

MAYOR

LETNAN

KOLONEL PERTAMAKOLONEL

MARS. MARS.MUDA MARS.MADYA

GOLONGAN I

a b c d e f a b c aa b

JENDERAL

d e f gbe f

MARSEKAL

PERTAMA

BRIGADIR

JENDERAL MAYOR LETNAN

JENDERAL JENDERAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Page 11: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG PERATURAN GAJI

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan

hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, perlu mengubah gaji pokok

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

Page 12: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 21 TAHUN 2009

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2009

GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV

TAMTAMA BINTARA PERWIRA PERTAMA

M M M M

K K K K

G G G G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 1,090,000 1,124,100 1,159,200 1,195,500 1,232,900 1,271,400

1

2 1,118,400 1,153,400 1,189,400 1,226,600 1,265,000 1,304,500

3

4 1,147,600 1,183,400 1,220,400 1,258,600 1,297,900 1,338,500 0 1,380,300 1,423,500 1,468,000 1,513,900 1,561,200 1,610,000

5 1

6 1,177,500 1,214,300 1,252,200 1,291,400 1,331,700 1,373,400 2 1,416,300 1,460,600 1,506,200 1,553,300 1,601,900 1,651,900

7 3

8 1,208,100 1,245,900 1,284,800 1,325,000 1,366,400 1,409,100 4 1,453,200 1,498,600 1,545,500 1,593,800 1,643,600 1,695,000

9 5 0 1,770,700 1,826,100 1,883,200 0 1,942,000 2,002,700 2,065,300 2,129,900 2,196,500

10 1,239,600 1,278,300 1,318,300 1,359,500 1,402,000 1,445,800 6 1,491,000 1,537,700 1,585,700 1,635,300 1,686,400 1,739,100 1 1,793,500 1

11 7 2 1,873,600 1,932,200 2 1,992,600 2,054,900 2,119,100 2,185,400 2,253,700

12 1,271,900 1,311,700 1,352,700 1,394,900 1,438,500 1,483,500 8 1,529,900 1,577,700 1,627,000 1,677,900 1,730,300 1,784,400 3 1,840,200 3

13 9 4 1,922,400 1,982,500 4 2,044,500 2,108,400 2,174,300 2,242,300 2,312,400

14 1,305,000 1,345,800 1,387,900 1,431,300 1,476,000 1,522,200 10 1,569,700 1,618,800 1,669,400 1,721,600 1,775,400 1,830,900 5 1,888,100 5

15 11 6 1,972,500 2,034,200 6 2,097,800 2,163,400 2,231,000 2,300,700 2,372,600

16 1,339,000 1,380,900 1,424,000 1,468,600 1,514,500 1,561,800 12 1,610,600 1,661,000 1,712,900 1,766,400 1,821,700 1,878,600 7 1,937,300 7

17 13 8 2,023,900 2,087,200 8 2,152,400 2,219,700 2,289,100 2,360,700 2,434,400

18 1,373,900 1,416,800 1,461,100 1,506,800 1,553,900 1,602,500 14 1,652,600 1,704,200 1,757,500 1,812,500 1,869,100 1,927,500 9 1,987,800 9

19 15 10 2,076,600 2,141,600 10 2,208,500 2,277,500 2,348,700 2,422,100 2,497,900

20 1,409,700 1,453,800 1,499,200 1,546,100 1,594,400 1,644,200 16 1,695,600 1,748,600 1,803,300 1,859,700 1,917,800 1,977,800 11 2,039,600 11

21 17 12 2,130,700 2,197,300 12 2,266,000 2,336,900 2,409,900 2,485,200 2,562,900

22 1,446,400 1,491,600 1,538,300 1,586,300 1,635,900 1,687,100 18 1,739,800 1,794,200 1,850,300 1,908,100 1,967,800 2,029,300 13 2,092,700 13

23 19 14 2,186,200 2,254,600 14 2,325,100 2,397,700 2,472,700 2,550,000 2,629,700

24 1,484,100 1,530,500 1,578,300 1,627,700 1,678,500 1,731,000 20 1,785,100 1,840,900 1,898,500 1,957,800 2,019,000 2,082,100 15 2,147,200 15

25 21 16 2,243,200 2,313,300 16 2,385,600 2,460,200 2,537,100 2,616,400 2,698,200

26 1,522,800 1,570,400 1,619,400 1,670,100 1,722,300 1,776,100 22 1,831,600 1,888,900 1,947,900 2,008,800 2,071,600 2,136,400 17 2,203,200 17

27 23 18 2,301,600 2,373,600 18 2,447,800 2,524,300 2,603,200 2,684,600 2,768,500

28 1,562,400 1,611,300 1,661,600 1,713,600 1,767,100 1,822,400 24 1,879,300 1,938,100 1,998,700 2,061,200 2,125,600 2,192,000 19 2,260,600 19

25 20 2,361,600 2,435,400 20 2,511,500 2,590,000 2,671,000 2,754,500 2,840,600

26 1,928,300 1,988,600 2,050,700 2,114,800 2,181,000 2,249,100 21 2,319,400 21

27 22 2,423,100 2,498,800 22 2,577,000 2,657,500 2,740,600 2,826,300 2,914,600

28 1,978,500 2,040,400 2,104,200 2,169,900 2,237,800 2,307,700 23 2,379,900 23

29 24 2,486,200 2,563,900 24 2,644,100 2,726,700 2,812,000 2,899,900 2,990,500 3,084,000 3,180,400

30 2,030,100 2,093,500 2,159,000 2,226,500 2,296,100 2,367,800 25 2,441,900 25

31 26 2,551,000 2,630,700 26 2,713,000 2,797,800 2,885,200 2,975,400 3,068,400 3,164,400 3,263,300

32 2,083,000 2,148,100 2,215,200 2,284,500 2,355,900 2,429,500 27 2,505,500 27

28 2,617,400 2,699,300 28 2,783,600 2,870,700 2,960,400 3,052,900 3,148,400 3,246,800 3,348,300

29 2,570,700 29

30 2,685,600 2,769,600 30 2,856,200 2,945,400 3,037,500 3,132,500 3,230,400 3,331,400 3,435,500

31 2,637,700 31

32 2,755,600 2,841,700 32 2,930,600 3,022,200 3,116,600 3,214,100 3,314,500 3,418,100 3,525,000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DUA

BHAYANG

SATU

KARA

d c

BHAYANG

KARA

AJUN

POLISIPOLISI BRIGADIR POLISI POLISI

SATU

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

PERWIRA MENENGAH PERWIRA TINGGI

AJUN

c

DUA SATU KEPALA DUA

BHAYANG BRIGADIR BRIGADIR AJUN

KEPALA DUA SATU POLISI

BRIGADIR BRIGADIR BRIGADIR

AJUN

KARA BESAR JENDERAL JENDERALPOLISI POLISI POLISI KOMISARISPOLISIPOLISI POLISI

b

KOMISARISINSPEKTUR INSPEKTUR

a b

BRIGADIR INSPEKTUR

DUA SATU POLISI

POLISI

AJUN

AJUN AJUN

KOMISARISINSPEKTUR

GOLONGAN I

a b c d e f e f a b c a

POLISI

KOMISARIS

BESAR

POLISI POLISI POLISI POLISI

KOMISARIS

d e f g

POLISI

JENDERALBRIGADIR

JENDERAL

INSPEKTUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Page 13: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dipandang perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

4. Peraturan …

Page 14: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN

STRUKTURAL.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara

penuh dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural

setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Presiden ini.

Pasal 3

(1) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

(2) Sejak ...

Page 15: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 3 -

(2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima

tunjangan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural,

kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan

jabatan struktural.

Pasal 4

Pemberian tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diangkat dalam

jabatan fungsional atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian

tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan

Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan

Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-

sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 ...

Page 16: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 4 -

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

Page 17: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 5 -LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 26 Tahun 2007TANGGAL : 19 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

No ESELON BESAR TUNJANGAN

1 I A Rp 5.500.000,00

2 I B Rp 4.375.000,00

3 II A Rp 3.250.000,00

4 II B Rp 2.025.000,00

5 III A Rp 1.260.000,00

6 III B Rp 980.000,00

7 IV A Rp 540.000,00

8 IV B Rp 490.000,00

9 V A Rp 360.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris KabinetBidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

Page 18: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Prajurit Tentara Nasional

Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan organisasi Tentara

Nasional Indonesia dan sehubungan dengan perkembangan keadaan,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan

Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

5. Peraturan …

Page 19: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3402) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 71, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji

Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);

8. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok dan

Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN

STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA

NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1 ...

Page 20: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Prajurit Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan

Udara, yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi

Tentara Nasional Indonesia.

2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki

jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia.

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai

Negeri Sipil dalam susunan organisasi di lingkungan organisasi Tentara

Nasional Indonesia.

4. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat yang

berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan berupa uang yang

diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai

Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan

organisasi Tentara Nasional Indonesia.

6. Golongan Jabatan adalah tingkatan dalam jabatan struktural di

lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan

lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

7. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf

Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 2 ...

Page 21: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 4 -

Pasal 2

Kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang

menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional

Indonesia diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diberikan berdasarkan golongan jabatan yang ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

(2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri

Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi

Tentara Nasional Indonesia yang telah menerima tunjangan jabatan

struktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006

tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara

Nasional Indonesia, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan

besarnya tunjangan jabatan struktural.

Pasal 6 ...

Page 22: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 5 -

Pasal 6

(1) Selain Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil

yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara

Nasional Indonesia, Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang

menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan diberikan tunjangan jabatan

setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan Kepala Staf Angkatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta

rupiah).

Pasal 7

Pemberian tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila Prajurit Tentara

Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, diangkat dalam jabatan fungsional atau karena hal lain yang

mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden

ini, diatur oleh Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Panglima

Tentara Nasional Indonesia, baik secara bersama-sama maupun secara

sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor

15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan

Organisasi Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 10 ...

Page 23: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 6 -

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

Page 24: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 7 -LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 27 Tahun 2007TANGGAL : 19 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURALDI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

No GOLONGAN BESAR TUNJANGAN

1 I Rp 5.500.000,00

2 II Rp 4.375.000,00

3 III Rp 3.250.000,00

4 IV Rp 2.025.000,00

5 V Rp 1.260.000,00

6 VI Rp 980.000,00

7 VII Rp 540.000,00

8 VIII Rp 490.000,00

9 IX Rp 360.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet BidangHukum,

Lambock V. Nahattands

Page 25: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan

Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Peraturan ...

Page 26: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang

Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 28);

6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN

JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1 ...

Page 27: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

menduduki jabatan struktural di lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang

menduduki jabatan struktural di lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

3. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan

organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

4. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan berupa uang

yang diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat

dalam jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

5. Eselon Jabatan adalah tingkat dalam jabatan struktural di

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan

tunjangan jabatan struktural setiap bulan.

Pasal 3 ...

Page 28: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 4 -

Pasal 3

Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 diberikan berdasarkan eselon jabatan yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

(2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), bagi Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat

dalam jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang telah menerima tunjangan jabatan

struktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun

2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepadanya hanya

diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan jabatan

struktural.

Pasal 6 ...

Page 29: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 5 -

Pasal 6

Pemberian tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat

dalam jabatan fungsional atau karena hal lain yang

mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik secara

bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang

tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan

Presiden Nomor 73 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan

Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 ...

Page 30: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 6 -

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

Page 31: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 7 -LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 28 Tahun 2007TANGGAL : 19 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURALDI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No ESELON BESAR TUNJANGAN

1 I A Rp 5.500.000,00

2 I B Rp 4.375.000,00

3 II A Rp 3.250.000,00

4 II B Rp 2.025.000,00

5 III A Rp 1.260.000,00

6 III B Rp 980.000,00

7 IV A Rp 540.000,00

8 IV B Rp 490.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan

aslinyaDeputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

Page 32: Gaji Pokok PNS, TNI Dan POLRI Plus Tunjangan Struktural Masing-Masing

- 8 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

NO. ESELON PANGKATBESARAN

TUNJANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IVa

IVb

Komisaris Jenderal Polisi/Inspektorat Jenderal Polisi

Inspektur Jenderal Polisi

Brigadir Jenderal Polisi/Komisaris Besar Polisi

Komisaris Besar Polisi

Ajun Komisaris Besar Polisi

Komisaris Polisi

Ajun Komisaris Polisi

Inspektur Polisi

Rp 5.500.000,00

Rp 4.375.000,00

Rp 3.250.000,00

Rp 2.025.000,00

Rp 1.260.000,00

Rp 980.000,00

Rp 540.000,00

Rp 490.000,00