Home >Documents >G U B E R N U R R I A U PERATURAN DAERAH PROVINSI .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

G U B E R N U R R I A U PERATURAN DAERAH PROVINSI .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Date post:25-Apr-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

G U B E R N U R R I A U

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas

Peraturan Daerah yang baik dan demi tertibnya

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau,

maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang

efisien, efektif dan tepat sasaran dengan melakukan

penyeragaman prosedur penyusunan Peraturan Daerah

secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan

penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b maka perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

-2-

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-

undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundangundangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

-3-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: .PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 2) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Riau;

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda

adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau yang dibentuk

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

Persetujuan bersama Gubernur.

6. Rancangan Peraturan Daerah atau yang selanjutnya

disebut dengan Rancangan Perda adalah Rancangan

Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah bersama Pemerintah.

-4-

7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah

instrumen perencanaan program pembentukan

Peraturan Daerah yang disusun secara terencana,

terpadu dan sistematis.

9. Penyusunan Program Pembentukan Perda adalah proses

penyiapan, pembahasan dan penetapan Program

Pembentukan Perda.

10. Pengelolaan Program Pembentukan Perda adalah proses

pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana

dimuat dalam Program Pembentukan Perda.

11. Biro Hukum atau sebutan lain adalah Perangkat Daerah

yang bertugas dan bertanggung jawab antara lain di

bidang peraturan perundang-undangan daerah.

12. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

13. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah

dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

mengajukan usul Rancangan Perda dan pimpinan

Perangkat Daerah yang mengajukan usul Rancangan

Perda.

14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap

suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan

Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan

kebutuhan hukum masyarakat.

15. Pengundangan adalah penempatan produk hukum

Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran

Daerah, atau Berita Daerah.

16. Autensifikasi adalah salinan produk hukum Daerah

sesuai aslinya.

-5-

17. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun

tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah Pusat terhadap masukan atas

rancangan produk hukum Daerah.

18. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian

pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan

teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta

monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri

Dalam Negeri kepada Provinsi terhadap materi muatan

rancangan produk hukum Daerah berbentuk peraturan

sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya

pembatalan.

19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap

Rancangan Perda untuk mengetahui bertentangan

dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

20. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah

pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib

administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan

Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum

dilakukannya penetapan dan pengundangan.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

22. Penjelasan atau Keterangan adalah pedoman dalam

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berbentuk

naskah berisi penjabaran yang memuat sedikitnya dasar

hukum, pokok pikiran dan materi muatan yang akan

diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni

BAB IA, dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua)

Pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga BAB IA Pasal 1A

dan Pasal 1B berbunyi sebagai berikut :

-6-

BAB IA

ASAS DAN MATERI MUATAN

Pasal 1A

(1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

(2) Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pembentukan Perda harus

memperhatikan:

a. konsistensi antara Perda dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar

Perda;

b. kelestarian alam; dan

c. kearifan lokal.

Pasal 1B

(1) Perda dapat memuat sanksi administratif berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda yang memuat ancaman pidana kurungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyatakan

kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.

(4) Perda dapat memuat ancaman pidana k

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended