Home >Documents >G U B E R N U R R I A U DENGAN RAHMAT ... - jdih.riau.go. Daerah Provinsi Riau. 4. Gubernur adalah

G U B E R N U R R I A U DENGAN RAHMAT ... - jdih.riau.go. Daerah Provinsi Riau. 4. Gubernur adalah

Date post:30-May-2019
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

G U B E R N U R R I A U

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: a. bahwa perkebunan mempunyai peranan yang penting

dan strategis dalam pembangunan Daerah, terutama

untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat, penerimaan Daerah, penyediaan lapangan kerja,

perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan

kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri

dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya

alam yang layak ekonomis, layak sosial, dan berwawasan

lingkungan secara berkelanjutan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Perkebunan.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 308).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.

2. Daerah adalah wilayah Provinsi Riau.

-3-

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah Provinsi Riau.

4. Gubernur adalah Gubernur Riau.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi

Riau.

6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perkebunan.

7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber

daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat

dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan

pemasaran terkait tanaman perkebunan.

8. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau

tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya

ditetapkan untuk usaha perkebunan.

9. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan

barang dan/atau jasa perkebunan.

10. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah

serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman

perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman,

pemeliharaan tanaman, pemanen dan sortasi termasuk

perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.

11. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan

untuk Usaha Perkebunan.

12. Agribisnis Perkebunan adalah suatu pendekatan usaha

yang bersifat kesisteman, mulai dari subsistem produksi,

subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan

subsistem jasa penunjang.

13. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau

perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha

Perkebunan.

14. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara

Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan

skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

15. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang

berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia

dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola

Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

-4-

16. Hasil Perkebunan adalah semua produk tanaman

perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk

utama, produk olahan untuk memperpanjang daya

simpan produk sampingan dan produk ikutan.

17. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman

perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk,

memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan

dan/atau kerusakan dan memperoleh hasil optimal

untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

18. Badan Hukum adalah badan usaha yang berbadan

hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri

lainnya yang berbadan hukum.

19. Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan

dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui

upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan

sumber daya lainnya menghasilkan barang guna

memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

20. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang

selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari

Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku

usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

21. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang

selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari

Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku

usaha yang melakukan usaha industri pengolahan hasil

perkebunan.

22. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP

adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan

wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha

budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha

industri pengolahan hasil perkebunan.

23. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya

yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan

Budidaya yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada

pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas

lahannya kurang dari 25 hektar.

-5-

24. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri

Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat

STD-P adalah keterangan Industri yang diberikan oleh

Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri

pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya

dibawah batas minimal.

25. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut PKS

adalah pabrik yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS)

kelapa sawit menjadi produk minyak kelapa sawit kasar

atau disebut Crude Palm Oil (CPO) dan mengolah inti

buah kelapa sawit atau kernel menjadi minyak inti

kelapa sawit atau di sebut Palm Kernel Oil (PKO).

26. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat

yang turun temurun bermukim di wilayah geografis

tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,

adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup

serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

27. Masyarakat setempat adalah masyarakat atau komunitas

yang merujuk pada warga sebuah dusun, desa, kota,

suku bangsa baik kecil atau besar yang hidup bersama

sedemikian rupa sehingga merasa memiliki ikatan lahir

batin dan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang

utama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk :

a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat;

b. meningkatkan pendapatan asli Daerah;

c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;

d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai

tambah, daya saing dan pangsa pasar;

e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi

serta bahan baku industri dalam negeri;

-6-

f. memberi perlindungan kepada Pelaku Usaha

Perkebunan dan masyarakat;

g. mengelola dan mengembangkan sumber daya

perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan

lestari; dan

h. meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Fungsi pembangunan perkebunan, meliputi aspek :

a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat serta penguatan struktur

ekonomi Daerah;

b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air,

penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga

kawasan lindung; dan

c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu

bangsa.

(2) Ruang lingkup penyelenggaraan perkebunan meliputi:

a. penyelenggaraan usaha perkebunan;

b. penunjang penyelenggaraan usaha perkebunan;

c. perlindungan usaha perkebunan;

d. pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan

perkebunan berkelanjutan dan tanggung jawab

sosial perusahaan perkebunan;

e. penelitian dan pengembangan pembangunan

perkebunan;

f. forum komunikasi usaha perkebunan dan

penanga

Embed Size (px)
Recommended