Fungsi anggaran dilaksanakan untuk - dpr.go.id · PDF fileAmanat Konstitusi . Siklus APBN . ... c Tim Perumus Raker Komisi I Draft RUU Perubahan APBN ... PowerPoint Presentation

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

UU No 17/2014 tentang MD3

• APBN sebagai wujud dari

pengelolaan keuangan negara

ditetapkan setiap tahun dengan

undang-undang dan dilaksanakan

secara terbuka dan

bertanggungjawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

• RAPBN diajukan oleh Presiden

untuk dibahas bersama DPR-RI

dengan memperhatikan

pertimbangan DPD-RI

• Apabila DPR tidak menyetujui

RAPBN yang diusulkan oleh

Presiden, Pemerintah

menjalankan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

tahun yang lalu

Amanat Konstitusi

Siklus APBN

19 MAR 2014 : SE Pagu Indikatif Menkeu , Bapenas

20 MEI-10 Jul 2014: PEMBICARAAN

PENDAHULUAN

10 Juli : Pagu Sementara K/L

15 Agustus : Pidato Presiden

15 Ags-29 Sept : PEMBAHASAN RUU APBN

29 September : Rapat Paripurna Pengesahan RUU

APBN

14 Oktober : Pengundangan RUU APBN-

UU N0 27/2014

November : Perpres Rincian APBN

Desember : Penyerahan DIPA

1 Januari-31 Desember : Pelaksanaan APBN

JAN-FEB 2014 : Penyusunan Kapasitas Fiskal

Time Line PEMBAHASAN APBN

2014 2015

2015

APBN PERUBAHAN 2015

15 Januari-13 Februari 2015

LAP SM I APBN 2015

Juli-September: PEMBAHASAN RUU

PERTANGGUNGJAWABAN APBN 2014

5

20 Mei-7 Juli : PEMBICARAAN

PENDAHULUAN RAPBN 2016

14 Agustus--Oktober : PEMBAHASAN

RAPBN 2016

6

Tugas Komisi : Pasal 98 UU MD3 dan Pasal 58 ayat(2) TATIB 1. Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN

(RKP dan RKA-KL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan DAPIL bersama dengan pemerintah

2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKA-KL dan usulan Anggota mengenai program pembangunan DAPIL bersama dengan pemerintah

3. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program K/L mitra kerjanya

4. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan ke Banggar untuk disinkronisasi

5. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program K/L mitra kerjanya berdasarkan hasil sinkronisasi Banggar

6. Menyerahkan kembali (poin 5) kepada Banggar untuk bahan akhir penetapan APBN

7. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak mitranya

Tugas Banggar: Pasal 110 UU MD3 dan Pasal 70 TATIB 1. Membahas bersama pemerintah utk

menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal dan prioritas anggaran sbgai acuan bagi K/L menyusun usulan anggaran

2. Menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan

3. Membahas RAPBN bersama pemerintah menganai alokasi anggaran utk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan Raker Komisi dan Pemerintah

4. Melakukan sinkronisasi hasil pembahasan komisi dan AKD DPR lainya mengenai RKAKL.

5. Melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan DAPIL yang diusulkan Komisi

6. Membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi APBN

7. Membahas pokok pokok RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Komisi

Anggota Komisi dalam Banggar harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan Komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada komisi melalui rapat komisi

Tugas Komisi Tugas Banggar

PEMBICARAAN PENDAHULUAN

MEKANISME PEMBAHASAN RAPBN

Rapat Paripurna DPR RI

Pengumuman dalam Rapat Paripurna ttg RUU

Perubahan APBN beserta Nota Perubahannya dan

akan dibahas oleh Badan Anggaran dan komisi

terkait.

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

1 Penyampaian Pokok-pokok RUU Perubahan APBN

2. Pembentukan:

a Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan

Pembiayaan

b Panja Belanja Negara

c Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN

Raker Komisi VII &

Komisi XI dg Mitra Kerjanya

Pembahasan asumsi dasar dalam RUU Perubahan

APBN

Raker Komisi I – XI dg

Mitra Kerjanya

Pembahasan Perubahan RKA K/L

Rapat Internal Badan Anggaran DPR

RI

Penyampaian hasil

1 Pembahasan Panja Asumsi dasar,

Pendapatan, defisit & Pembiayaan

2 Rapat Kerja Komisi dg Mitra

Kerjanya ttg Pembahasan

Perubahan RKA K/L Perubahan

Rapat Panja

Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit

&Pembiayaan dalam RUU Perubahan APBN

Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI

Penyampaian hasil rapat kerja Komisi dg Mitra

Kerjanya ttg Pembahasan Perubahan RKA K/L

Perubahan

Raker Komisi dg Mitra

Kerjanya

Penyempurnaan

Perubahan RKA K/L

sesuai hasil

pembahasan di Badan

Anggaran

Penyampaian hasil

penyempurnaan RKA K/L

oleh Komisi dg Mitra

Kerjanya yang disetujui dan

ditandatangani oleh

Pimpinan Komisi terkait

kepada Badan Anggaran &

Menkeu untuk selanjutnya

diproses menjadi DIPA K/L

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

1 Pengantar Ketua Badan Anggaran

2 Penyampaian laporan & pengesahan hasil Panja-Panja dan

Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN

3 Pembacaan naskah RUU Perubahan APBN

4 Pendapat mini Fraksi sbg sikap akhir Fraksi

5 Pendapat Pemerintah

6 Penandatanganan naskah RUU Perubahan APBN

7 Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke Tk.II ttg RUU

Perubahan APBN

Rapat Paripurna

1 Penyampaian laporan berisi proses,

sikap akhir fraksi, dan hasil

Pembicaraan Tk.I di Banggar

2 Pernyataan persetujuan/penolakan

dari tiap-tiap Fraksi secara lisan yang

diminta oleh Pimpinan Rapat

Paripurna

3 Penyampaian pendapat akhir

Presiden yang disampaikan oleh

Menteri yang mewakilinya.

DPD menyampaikan

pengawasan atas

pelaksanaan APBN

kepada DPR sebagai

bahan pertimbangan

untuk ditindaklanjuti

MEKANISME PEMBAHASAN APBN PERUBAHAN

MEKANISME PEMBAHASAN

PERTANGGUNGJAWABAN APBN

STRUKTUR APBN – I Accout

Mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan,

dan mengatasi ketimpangan

Bertumpu pada investasi yang tinggi untuk peningkatan

bidang teknologi untuk mendongkrak nilai tambah

Mendistribusikan pembangunan dan melakukan distribusi pendapatan secara

merata untuk rakyat

Kualitas pendidikan dan jaminan kesehatan

masyarakat yang semakin baik

Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas

Sektor yang mengalami percepatan:

• Keuangan • Real estate • Jasa

Sektor yang mengalami perlambatan:

• Pertanian • Peternakan • Kehutanan • Perikanan • Manufaktur • Perdagangan • Hotel • Restoran

FAS

T

SL

OW

5.67 5.52

6.27 6.07

4.58

6.20 6.56

6.26

5.78

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)

Pertumbuhan Sektor Tradable Pertumbuhan Sektor Non - Tradable

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berkualitas : dalam kurun waktu 2004-2012, ekonomi Indonesia rata-rata mampu tumbuh 5,8 %, namun sektor-sektor yang memberikan

kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (sektor tradable) justru melambat.

Kuartal I 2015 PE 4,67 %, Sm II diperkirakan 5,2-5,3 %

2009 2010 2011 2012 2013

pekerja tidak penuh(%)

,31.57 ,33.27 ,34.59 ,34.29 ,36.81

Pengangguran (Juta) ,8.96 ,8.32 ,7.70 ,7.24 ,7.39

- ,5.00

,10.00 ,15.00 ,20.00 ,25.00 ,30.00 ,35.00 ,40.00 ,45.00 ,50.00

Pengangguran dan Pekerja Tidak Penuh

2009 2010 2011 2012 2013

Gini Ratio ,0.37 ,0.38 ,0.41 ,0.41 ,0.41

,0.34

,0.36

,0.38

,0.40

,0.42

Gini Ratio

2009 2010 2011 2012 2013

PersentasePenduduk Miskin

,14.15 ,13.33 ,12.36 ,11.66 ,11.37

-

,5.00

,10.00

,15.00

Persentase Penduduk Miskin

Gini Ratio yang semakin meningkat, menunjukkan kesenjangan pendapatan masyarakat yang semakin melebar atau kue pembangunan selama ini lebih dinikmati masyarakat kalangan menengah ke atas

Jumlah penduduk miskin mengalami trend penurunan, akan tetapi pengurangan angka

kemiskinan tiap tahun mengalami perlambatan

Tingkat pengangguran meskipun turun, namun mengalami perlambatan, akibat sumber

pertumbuhan ekonomi bertumpu pada sektor non tradable yang kurang menyerap tenaga kerja

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kurs BI Rata-rata 8,534 10,26 9,261 8,571 8,985 9,751 9,141 9,164 9,757 10,35 9,078 8,773 9,419 10,56 11,68

Asumsi Kurs (UU APBN) 7,500 10,20 9,900 9,000 8,600 8,600 9,900 9,300 9,100 9,400 10,00 9,250 8,800 9,300 10,50

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Ru

pia

h/

US

Do

lla

r

Volatilitas adalah besarnya jarak antara fluktuasi/naik turunnya nilai tukar rupiah. Volatilitas nilai tukar rupiah yang tidak terkontrol akan berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan negara. Bank Indonesia perlu menjaga volatilitas rupiah agar tak bergerak naik atau turun terlalu tajam/ekstrem.

15

• Deviasi target & realisasi asumsi Nilai Tukar akan berdampak pada postur APBN.

• Dampak ini dapat

bersifat searah (+), artinya jika deviasinya positif maka beberapa elemen APBN meningkat dan demikian sebaliknya.

• Dampak

negatif/berlawanan (-) artinya jika deviasinya positif maka nilai beberapa komponen APBN menurun dan demikian sebaliknya.

Pendapatan

• Penerimaan Pajak (+) • Peneriaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) (+)

Belanja

• Belanja Pemerintah Pusat (+)

• Transfer ke Daerah (+)

Surplus/

Defisit (+/-)

16

• Deviasi target & realisasi Lifting akan berdampak pada postur APBN.

• Dampak ini dapat bersifat searah (+), artinya jika deviasinya positif maka beberapa elemen APBN meningkat dan demikian sebaliknya.

• Dampak negatif/berlawanan (-) artinya jika deviasinya positif maka nilai beberapa komponen APBN menurun dan demikian sebaliknya.

Pendapatan

• Penerimaan Pajak (+), PPh Migas

• Peneriaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (+)

Belanja

• Belanja Pemerintah Pusat (+)

• Transfer ke Daerah (+), DBH dan Dana Otsus

Surplus/

Defisit (+/-)

17

Jenis Pajak 2008 2009 2010 2011 2012

1. Pajak Pusat 658,7 619,9 723,3 873,9 980,52

2. Pajak Daerah 36,93 125,8 152,7 193,5 205,8

3. Penerimaan SDA 224,5 45,1 47,7 63,6 81,6

4. PDB 4948,7 5613,4 6422,2 7427,1 8241,9

Tax Ratio Alternatif 1 13,3% 11,0% 11,3% 11,8% 11,9%

(Pajak Pusat saja) = 1:4


(P. Pusat + P. Daerah) = (1+2):4


(P. Pusat+P. Daerah+SDA)

Perhitungan Tax Ratio Indonesia

Penerimaan Perpajakan

Belum Optimal

Indonesia tertinggal dalam hal

pengumpulan pajak. Dengan

tax ratio hanya 12 %, kita

tercecer dg Philipina 14,4 %,

Vietnam dan India 15 %,

Malaysia 15,5 %, Tiongkok dan

Thailand 17 %. (A.Tony

Prasetiantono, Kompas 7

Agustus 2014) 18

Alternatif Solusi : Diperlukan sebuah kebijakan untuk menekan beban anggaran subsidi, seperti kenaikan

harga secara bertahap yang diikuti oleh kebijkan mitigasi lainnya.

Kebijakan kenaikan harga harus diikuti dengan kebijakan percepatan pengembangan dan penggunaan energi alternatif dan infrastruktur pendukungnya

Pilihan kebijakan tersebut, juga HARUS disosialisasikan dan diedukasikan kepada masyarakat secara jelas, terukur dan efektif

Perbandingan Konsumsi Bensin Pada 3 Kelompok Rumah Tangga (60% RT di Indonesia yang merupakan pengguna premium)

30% Terbawah 40% medium 30% teratas

6,5% 30,9% 62,6%

Sumber : Uka Wikarya, Peneliti LPEM FEUI,2012

Dari total subsidi yang disalurkan untuk transportasi darat, sekitar 53 persen dinikmati oleh pengguna kendaraan pribadi. Itu berarti lebih dari Rp 100 triliun subsidi BBM dinikmati oleh orang kalangan menengah ke

atas. Sedangkan, sekitar 40 persen dikonsumsi oleh sepeda motor. Angkutan umum yang digunakan oleh sebagian besar rakyat menengah ke

bawah hanya menikmati 3 persen subsidi BBM. (BPH Migas, 2013)

SUBSIDI TIDAK

TEPAT SASARAN, TIDAK ADIL ATAU TIDAK BERPIHAK

PADA GOLONGAN EKONOMI

LEMAH

19

Perkembangan Komposisi Belanja Negara Mengikat dan Tidak Mengikat, Tahun 2008-2013 (%)

• Mandatory Spending –pengeluaran yang sifatnya wajib karena perintah Undang-undang, berdampak pada ruang fiskal (fiscal space) makin terbatas, khususnya untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang dapat lebih produktif.

• Keterbatasan fiscal space berisiko membuat APBN tidak dapat berfungsi secara optimal.

• Kecenderungan dalam setiap pembahasan RUU yang mengamanatkan pembentukan lembaga baru (badan/lembaga/komisi/dewan) berimplikasi pada penambahan alokasi anggaran yang sifatnya mengikat.

20

Anggaran Pendidikan sebesar 20%

dari APBN/APBD

DAU min 26% dari

penerimaan dalam negeri

netto

DBH sesuai UU No. 33 Tahun

2004

Anggaran Kesehatan

sebesar 5% dari APBN Dana Otsus 2%

dari DAU Nasional

Dana Keistimewaan

DIY

Dana Desa 10% dari Dana

Transfer Daerah

APBN

• Khusus untuk kebijakan dana desa, ditetapkan alokasinya melalui realokasi belanja pusat yang berbasis desa.

• Alokasi dana desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

• Ketentuan UU 6 th 2014 10 % dari dan diluar dana transfer --- 2015 9,1 t, APBN-P 2015 20,7 t (4%) dan 2016 direncanakan 6 %

• Hingga Juni 2015 telah tersalurkan 7,3 t di 385 kab/kota dari 20,7 ke 434 kab/kota

• Kajian KPK: terdapat 14 potensi permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa, meliputi empat aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia

21

Transfer Daerah

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk - dpr.go.id · PDF fileAmanat Konstitusi . Siklus APBN . ... c Tim Perumus Raker Komisi I Draft RUU Perubahan APBN ... PowerPoint Presentation

Documents