Formula DID 2018 · 2018-07-31 · Komposit Kinerja Hasil penilaian K/L Hasil penilaian K/L Hasil penilaian K/L Hasil penilaian K/L Hasil penilaian K/L Komposit ... Presentasi dan

FORMULA DID TA 2018

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

FORMULA PENGALOKASIAN DANA INSENTIF DAERAHPerbaikan formula untuk lebih memacu perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan,

pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

KATEGORI

(1)PengelolaanKeuangan

Daerah

(2)Pelayanan Pemerintahan Umum

(3)Pelayanan Dasar Publik

(4)Kesejahteraan

MasyarakatPenyelenggaraan

PemerintahanPerencanaa

n DaerahSAKIP Inovasi Kemudahan

InvestasiPendidikan Kesehatan Infrastruktu

r

Tujuan

Kualitaspengelolaan

keuangan daerahlebih baik

Otonomi daerahberdasarkan good

governance

Perencanaan secara

komprehensif, danterukur

Efektifitasanggaran

yang berorientasipada hasil

Inovasipelayanan

masyarakat

Kemudahaninvestasi

danperizinan

Peningkatan kualitas

SDM

Peningkatan kualitas gizi

bayi, dan kesehatan

anak

Kualitaspelayanan

dasaryang

memadai

Pengentasankemiskinan dan

Peningkatankualitas hidup

SumberData

Pemda (LKPD), BPS K/L K/L K/L K/L K/L BPS BPS

Kemenkes

BPSKemenPU-

PRBPS

Penilai Kemenkeu, Kemendagri Kemendagri Bappenas KemenPAN-

RBKemenPAN-

RB BKPMKemenkeu, Kemendikb

ud

Kemenkeu, Kemenkes

Kemenkeu,

KemenPUPR

Kemenkeu , KemenkoPMK

Cara Penilaian Komposit Kinerja Hasil penilaian K/L

Hasilpenilaian

K/L

Hasilpenilaian

K/L

Hasilpenilaian K/L

Hasilpenilaian

K/L

Komposit Kinerja

KompositKinerja

Komposit Kinerja Komposit Kinerja

Kategorisasi Indikator Penilaian

KATEGORI PENGELOLAAN KEUANGAN,PELAYANAN DASAR PUBLIK & KESEJAHTERAAN

(1) Indikator Pengelolaan Keuangan dan Kesehatan Fiskal APBD:• Local Taxing Power (Realisasi PDRD/PDRB Non Migas)• Quality of Spending: (Realisasi Belanja Modal/Realisasi Belanja)• Quality of Budget Planning: (Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD)• Fiscal space: (Realisasi Pendapatan Nonearmarked/Realisasi Pendapatan)• Realisasi SILPA/Total Belanja

(5) Indikator Kesejahteraan Masyarakat(Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Hidup):

• Persentase Penduduk Miskin (persentase penduduk dibawah Garis Kemiskinan)• Indeks Pembangunan Manusia

(2) Indikator Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan:• Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 15 atau 25 tahun ke atas• Angka Partisipasi Murni SMP (APM SMP)• Harapan Lama Sekolah (HLS)

(3) Indikator Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan:• Persentase Baduta Stunting• Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap • Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan

(4) Indikator Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur:• Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak • Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak• Persentase Jalan dengan Kondisi Pelayanan Mantap

Penentuan kategori nilai masing-masing level pemerintahan (12 kategori nilai AA+ s.d. DD-)

Penentuan daerah Penerima: Berdasarkan kategori nilai tertentu (BB)

Penetapan Alokasi Per Daerah : Nilai Kategori sesuai cluster Pagu Alokasi per daerah

Mekanisme Penilaian

Daerah Penerima Alokasi:Daerah dengan kategori nilai tertentu (minimal BB)

Kate

go

ri

Kese

hata

n F

iska

l dan

Pengelo

laan

Keuangan D

aera

h

Kese

jahte

raan

Masy

ara

kat

Pela

yanan D

asa

r P

ublik

Bid

ang

Pendid

ikan

Pela

yanan D

asa

r P

ublik

Bid

ang

Kese

hata

nP

ela

yanan D

asa

r P

ublik

Bid

ang

Infr

ast

rukt

ur

Kese

hata

n F

iska

l dan

Pengelo

laan

Keuangan D

aera

h

Kese

jahte

raan

Masy

ara

kat

Pela

yanan D

asa

r P

ublik

Bid

ang

Pendid

ikan

Pela

yanan D

asa

r P

ublik

Bid

ang

Kese

hata

nP

ela

yanan D

asa

r P

ublik

Bid

ang

Infr

ast

rukt

ur

Kese

hata

n F

iska

l dan

Pengelo

laan

Keuangan D

aera

h

Kese

jahte

raan

Masy

ara

kat

Pela

yanan D

asa

r P

ublik

Bid

ang

Pendid

ikan

Pela

yanan D

asa

r P

ublik

Bid

ang

Kese

hata

nP

ela

yanan D

asa

r P

ublik

Bid

ang

Infr

ast

rukt

ur

AA+ 78,3 90,2 83,7 88,0 81,5 72,2 88,1 78,3 90,3 83,7 82,3 84,1 79,4 78,4 76,6AA 74,1 83,9 78,8 81,3 76,1 69,0 82,7 73,6 84,9 79,6 78,8 79,3 74,7 74,6 73,1AA- 70,0 77,7 73,9 74,6 70,7 65,8 77,3 68,9 79,5 75,5 75,2 74,5 70,1 70,8 69,6BB+ 65,8 71,5 69,0 68,0 65,2 62,6 71,9 64,2 74,1 71,3 71,6 69,7 65,4 67,1 66,1BB 61,7 65,2 64,1 61,3 59,8 59,4 66,5 59,5 68,7 67,2 68,0 64,9 60,7 63,3 62,6BB- 57,5 59,0 59,2 54,6 54,4 56,1 61,1 54,8 63,4 63,1 64,5 60,1 56,1 59,5 59,1CC+ 53,4 52,7 54,3 47,9 48,9 52,9 55,7 50,1 58,0 58,9 60,9 55,3 51,4 55,7 55,6CC 49,2 46,5 49,4 41,3 43,5 49,7 50,3 45,4 52,6 54,8 57,3 50,5 46,7 51,9 52,2CC- 45,1 40,2 44,5 34,6 38,0 46,5 44,9 40,7 47,2 50,7 53,8 45,7 42,1 48,1 48,7DD+ 40,9 34,0 39,6 27,9 32,6 43,2 39,5 36,0 41,8 46,6 50,2 40,9 37,4 44,3 45,2DD 36,7 27,8 34,6 21,2 27,2 40,0 34,1 31,3 36,5 42,4 46,6 36,1 32,7 40,5 41,7DD- 32,6 21,5 29,7 14,5 21,7 36,8 28,7 26,6 31,1 38,3 43,1 31,3 28,1 36,8 38,2

Kabupaten Kota Provinsi

Nilai Variabel = Total nilai peningkatan kinerja + Total Nilai Akhir Capaian Kinerja

2

Perhitungan selisih rasio variabel tahun t-1 dan tahun t-

2 Perhitungan indeks variabel tahun t-1

Nilai peningkatan kinerja (delta)

Nilai akhir capaian kinerja

Pengelompokan berdasarkan kuartil Pemberian nilai (minimal

0, maksimal 4)Pemberian nilai (minimal 1, maksimal 4)

Total nilai peningkatan kinerja Total nilai akhir capaian kinerja

Indikator• Local Taxing Power (Realisasi PDRD/PDRB Non Migas)• Quality of Spending: (Realisasi Belanja Modal/Realisasi Belanja)• Quality of Budget Planning: (Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD)• Fiscal space: (Realisasi Pendapatan Nonearmarked/Realisasi Pendapatan)• Realisasi SILPA/Total Belanja

TujuanMeningkatkan Kualitas APBD, yang dicerminkan oleh semakin meningkatnya kemandirian fiskal, kualitas belanja daerahyang semakin baik, dan pengelolaan fiskal yang baik.

K/L Penilai: Kemenkeu

Daerah Penerima Alokasi: daerah dengan kategori nilai tertentu

Cara Penilaian:

Sumber Data: Pemda dan BPS

METODOLOGI PENILAIAN (1) : KATEGORI KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

• Komposit antara capaian kinerja (tahun terakhir) dan perbaikan kinerja (selisih dua tahun terakhir)

IndikatorRata-rata lama sekolah (RLS) [Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 atau 25 tahun ke atas untukmenempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani]Angka Partisipasi Murni SMP (APM SMP) [Proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah padajenjang yang sesuai dengan kelompok usianya (sekolah menengah pertama)]Harapan Lama Sekolah (HLS) [Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang]

Tujuan



Cara Penilaian:

Sumber Data: BPS

METODOLOGI PENILAIAN (2): KATEGORI PELAYANAN DASAR PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN

Komposit antara capaian kinerja (tahun terakhir) dan perbaikan kinerja (selisih dua tahun terakhir)

Mendorong daerah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

IndikatorPersentase Baduta Stunting (Status gizi yang didasarkan pada indeks Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek)Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap (Proporsi jumlah bayi lima tahun (balita) yang telahmendapatkan imunisasi lengkap terhadap keseluruhan jumlah bayi di suatu wilayah)Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan (Proporsi jumlah persalinan yang mendapatkan penanganan/pertolongan daritenaga kesehatan terhadap keseluruhan jumlah persalinan di suatu wilayah)

Tujuan



Cara Penilaian:

Sumber Data: BPS dan Kemenkes

METODOLOGI PENILAIAN (3): KATEGORI PELAYANAN DASAR PUBLIK BIDANG KESEHATAN


Mendorong daerah untuk meningkatkan kualitas gizi bayi, kesehatan anak, dan harapan hidup bayi dalam mendorong peningkatan kecerdasan dan produktivitas anak melalui penurunan angka persentase Baduta dengan status gizi stunting, kesehatan anak danpenurunan angka kematian ibu dan anak saat proses persalinan.

IndikatorPersentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak (Proporsi jumlah rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi layak dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di suatu wilayah).Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak (Proporsi jumlah rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi layak dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di suatu wilayah).Persentase Jalan dengan Kondisi Pelayanan Mantap (Proporsi panjang jalan dengan kondisi pelayanan mantap dibandingkan total panjang jalan)

Tujuan



Cara Penilaian:

Sumber Data: BPS dan KemenPUPR

METODOLOGI PENILAIAN (4): KATEGORI PELAYANAN DASAR PUBLIK BIDANG INFRASTRUKTUR


Mendorong penyediaan kualitas pelayanan dasar yang memadai di bidang infrastruktur

METODOLOGI PENILAIAN (5) : KATEGORI PENGENTASAN KEMISKINAN

Indikator

Persentase Penduduk Miskin (persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK))

Tujuan

Mendorong daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan.

Penilai: Kemenkeu

Daerah Penerima Alokasi : daerah dengan kategori nilai tertentu

Cara Penilaian: komposit antara Apresiasi tahun terakhir dan Kinerja dua tahun

Sumber Data: BPS

Penentuan kategori nilai masing-masing level pemerintahan(12 kategori nilai AA+ s.d. DD-)

Penentuan daerah Penerima: Berdasarkan kategori nilai tertentu (BB)

Penetapan Alokasi Per Daerah : Nilai komposit indikator X Pagu Alokasi sesuai level pemerintahan

METODOLOGI PENILAIAN (6) : KATEGORI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

IndikatorPenilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (suatu prosespengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraanpemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dankelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang barudibentuk)Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilakukan terhadapLaporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk 34 urusan yang terdiridari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.Penghargaan berupa Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha yang diberikankepada 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang bersatus kinerja terbaikberdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah setiaptahunnya.Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha diberikan kepada pemerintah daerahyang selama 3 tahun berturut-turut bersatus kinerja terbaik dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah.

TujuanMendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan pelayanan publik berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik

K/L Penilai: Kemendagri

Daerah Penerima Alokasi : daerah penerima Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha dan Parasamya Purnakarya Nugraha

Cara Penilaian: apresiasi atas hasil penilaian K/L

No Indeks EKKPD Prestasi1 3,00<....≤4,00 Sangat Tinggi2 2,00<....≤3,00 Tinggi3 1,00<....≤2,00 Sedang4 0,00≤....≤1,00 Rendah

Kategori Prestasi

Bobot Indikator

3 Provinsi, 10 Kabupaten dan 10 Kota dengan Indeks EKPPD tertiggi mendapatkan

penghargaan

Alur Evaluasi

METODOLOGI PENILAIAN (7) : KATEGORI PERENCANAAN DAERAH

Indikator

Penghargaan Pangripta Nusantara. Terdiri dari perencanaan terbaik, perencanaan inovatif, danperencanaan dengan peningkatan tertinggi dalam Perencanaan Perencanaan Terbaik dinilai dengan menggunakan 12 parameter, yaitu keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, inovasi kebijakan, proses perencanaan dari bawah (bottom up), proses perencanaan dari atas (top down), proses perencanaan teknokratik, proses perencanaan politik, inovasi proses dan program daerah, tampilan dan materi presentasi, dan kemampuan presentasi dan penugasan materi.Perencanaan dengan peningkatan tertinggi dalam Perencanaan ditetapkan berdasarkan konsistensi naiknya nilai total seluruh parameter perencanaan selama tiga tahun terakhir dan nilai peningkatan total terbesar.Perencanaan Inovatif ditetapkan dengan kriteria inovasi kebijakan dan inovasi kebijakan, inovasi proses dan program, adanya proses transparansi proses dan hasil perencanaan terhadap publik dan adanya usaha untuk menggunakan feedback dari stakeholders.Provinsi memiliki tiga kategori, yakni 1) Provinsi dengan Perencanaan Terbaik; 2) Provinsi dengan Perencanaan Inovatif; dan 3) Provinsi dengan peningkatan tertinggi dalam Perencanaan. Kabupaten/kota memiliki dua kategori, yaitu 1) Kabupaten dengan perencanaan terbaik 2) kota dengan Perencanaan Terbaik; dan 3) Kabupaten/kota dengan Perencanaan Inovatif

Tujuan

Mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan

Penilai: Bappenas

Daerah Penerima Alokasi : daerah penerima penghargaan Pangripta Nusantara dariBappenas


Tahapan Penilaian

Tahapan Penilaian Provinsi oleh Tim Pusat

Tahapan Penilaian Provinsi oleh Tim Pusat

I. Dokumen RKPD bobot 40%

II. Verifikasi proses penyusunan RKPD melalui FGD bobot 30%

III. Presentasi dan wawancara bobot 30%

Tahapan Penilaian Kabupaten/Kota oleh Tim Provinsi

Tahapan Penilaian Kabupaten/Kota oleh Tim Provinsi

I. Dokumen RKPD bobot 40%

II. Verifikasi proses penyusunan RKPD bobot 60% dan pengajuan kab dan kota terbaik Pertama ke Pusat

III. Dokumen RKPD bobot 40%

IV. Verifikasi proses penyusunan RKPD bobot 60%

Pemenang:1. Kategori perencanaan terbaik (3

provinsi, 3 kabupaten dan 3 kota)2. Kategori inovasi terbaik dalam

perencanaan (1 provinsi, 1 kabupaten/kota)

3. Kategori peningkatan tertinggi dalam kualitas perencanaan (1 provinsi)

Tahapan Penilaian Kabupaten/Kota oleh Tim Pusat

Tahapan Penilaian Kabupaten/Kota oleh Tim Pusat

METODOLOGI PENILAIAN (8) : KATEGORI SAKIP

Indikator

Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerjaSistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakansistem yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selarasdengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Tujuan

Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitaspenggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil

K/L Penilai: Kemenpan RB

Daerah Penerima Alokasi : Daerah penerima penghargaan nilai SAKIP terbaik (minimal BB) dari Kemenpan RB


Bobot Penilaian

METODOLOGI PENILAIAN (9) : KATEGORI INOVASI PELAYANAN PUBLIKIndikator

Inovasi Pelayanan Publik Terbaik (penghargaan terhadap Inovasi Pelayanan Publik yang merupakan wujud dari program one agency, one innovation yang mewajibkan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota menciptakan minimal satu inovasi setiap tahun)

Tujuan

Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi pelayanan yang dilakukan

Penilai: KemenPAN RB

Daerah Penerima Alokasi : penerima penghargaan inovasi pelayanan publik terbaikCara Penilaian: apresiasi atas hasil penilaian K/L

Kriteria Penilaian Inovasi TerbaikMemperkenalkan Pendekatan BaruMemperkenalkan kebaruan dalam pendekatan penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan, atau kebaruan dengan melakukan modifikasi dari inovasi pelayanan public yang

ada dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.ProduktifMemberikan bukti hasil implementasiBerdampakMemberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.BerkelanjutanMemberikan jaminan bahwa inovasi pelayanan publik terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangakan dengan dukungan program dan anggaran, tugas, dan fungsiorganisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Perkembangan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Keterangan 2014 2015 2016 2017

Inovasi yang Mendaftar 515 1.189 2.476 3.054

Hasul Desk Evaluation (Tim Evaluasi) Top 99 Top 99 Top 99 Top 99

Presentasi dan Wawancara Top 9 Top 25 Top 35 Top 40

METODOLOGI PENILAIAN (10) : KATEGORI KEMUDAHAN INVESTASI

IndikatorPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satukesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaianproduk pelayanan melalui satu pintu, dengan tujuan untuk (i) memberikanperlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, (ii) memperpendek prosespelayanan, (iii) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan,pasti, dan terjangkau, dan (iv) mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebihluas kepada masyarakat.Penghargaan PTSP diberikan kepada 3 provinsi, 3 kabupaten, dan 3 kota terpilih darinominasi 10 Provinsi, 10 Kota dan 20 Kabupaten. Penghargaan PTSP dilaksanakan 2tahun sekali (untuk memberikan waktu BKPM melakukan penilaian).Penilaian dilakukan oleh Tim yang terdiri dari BKPM, Kemen PAN-RB, Kemendagri, dan instansi terkait lainnya.

TujuanMendorong daerah untuk memberikan kemudahan investasi dengan meningkatkanpelayanan dan inovasi dalam layanan perizinan.

K/L Penilai: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Daerah Penerima Alokasi : Daerah penerima PTSP Award dari BKPM (3 Provinsi, 3 Kabupaten, 3 Kota)*


No Nilai Total Penilaian

Kualifikasi

1 90,00 - 100,00 Kualifikasi Bintang 42 80,00 - 89,99 Kualifikasi Bintang 33 70,00 - 79,99 Kualifikasi Bintang 24 60,00 - 69,00 Kualifikasi Bintang 15 0,00 - 59,99 Belum Terkualifikasi

Kategori Prestasi

Resume Dana Insentif Daerah 2018

Uraian Provinsi Kabupaten Kota JumlahMemenuhi ketiga kriteria (Opini WTP, Penetapan Perda APBD Tepat Waktu, dan Menggunakan e-procurement)

23 238 63 324

Total Alokasi Rp 8.500,0 MJumlah Penerima Alokasi 313 daerahAlokasi Tertinggi Rp 81,3 MAlokasi Terendah Rp 7,3 MRata-rata Rp 27,2 M

Resume Alokasi Perhitungan DID

Opini Provinsi Kabupaten Kota Jumlah

WTP 31 275 72 378WDP 3 118 20 141TMP 0 22 1 23TW 0 0 0 0Belum Mendapat Opini 0 0 0 0Jumlah 34 415 93 542

Uraian Provinsi Kabupaten Kota JumlahTepat Waktu 25 335 75 435Tidak Tepat Waktu 9 80 18 107

Uraian Provinsi Kabupaten Kota JumlahMenggunakan 34 408 93 535Belum Menggunakan 0 7 0 7

PENGGUNAAN E-PROCUREMENT TAHUN 2017

OPINI BPK ATAS LKPD TAHUN 2016

PENETAPAN PERDA APBD TAHUN 2017

Penentuan pagu per kategori mempertimbangkan:1.Urutan kelompok prioritas.2.Jumlah daerah penerima dan rata-rata alokasi yang diterima daerah untuk masing-masing kategori.3.Tambahan alokasi untuk daerah terbaik.

Kelompok Prioritas:1.Kelompok 1:

Kategori input(kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan)

2.Kelompok 2: Kategori outcome(Kesejahteraan)

3.Kelompok 3: kategori output(pelayanan dasar publik)

4.Kelompok 4: kategori proses (pelayanan pemerintahan umum)

PENENTUAN PAGU PER KATEGORI DAN KELOMPOK ALOKASI PER DAERAH PER KATEGORI

Provinsi Kabupaten Kota Jumlah Maksimum Minimum Rata-Rata

Total Pagu DID 8.500,00 100,0% 18 235 60 313 81,25 7,25 27,16 I Kriteria UtamaII Kategori Kinerja 8.265,00 97,2% 18 235 60 313 56,25 7,25 26,41 1 Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 701,25 8,3% 3 49 25 77 10,25 8,75 9,11 2 Kesejahteraan 1.800,25 21,2% 10 157 28 195 10,25 8,75 9,23 3 Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan 1.519,50 17,9% 7 147 22 176 9,50 8,00 8,63 4 Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan 1.910,50 22,5% 8 177 37 222 9,50 8,00 8,61 5 Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur 1.751,00 20,6% 9 155 39 203 9,50 8,00 8,63 6 Penyelenggaraan Pemerintahan 162,25 1,9% 2 9 8 19 9,25 7,75 8,54 7 Perencanaan 52,00 0,6% 2 2 2 6 9,25 8,25 8,67 8 SAKIP 133,75 1,6% 8 6 3 17 8,75 7,25 7,87 9 Inovasi Pelayanan Publik 171,75 2,0% 5 10 7 22 8,75 7,25 7,81 10 Kemudahan Investasi 62,75 0,7% 2 3 3 8 8,75 7,00 7,84 III Alokasi Tambahan Daerah Terbaik 235,00 2,8% 3 10 5 18 25,00 5,00 13,06

Daerah PenerimaKategoriNo.

Alokasi Kinerja DID (dalam Miliar Rupiah)Pagu (dalam miliar

rupiah)

% dari Pagu DID

O

o

oPENGGUNAAN DID PENYALURAN DID

Tahap I (50%)Paling Cepat bulan Februari setelah daerah menyampaikan:

Perda APBD Tahun Berjalan;Rencana DID tahun Berjalan;Realisasi Penyerapan DID Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tahap II (50%)Paling Cepat bulan Juli setelah daerah menyampaikan Laporan Realisasi penyerapan DID Tahap I paling sedikit 70%

kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan danprioritas daerah dapat berupa antara lain:

penyediaan layanan dasar publik,

pembangunan, termasuk rehabilitasi danpemeliharaan sarana dan prasaranadibidang pemerintahan, atau;

peningkatan kapasitas pengelolaankeuangan di daerah.

Formula DID 2018 · 2018-07-31 · Komposit Kinerja Hasil penilaian K/L Hasil penilaian K/L Hasil penilaian K/L Hasil penilaian K/L Hasil penilaian K/L Komposit ... Presentasi dan

Documents