Top Banner
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI REJ NOMOR TAH TANGGAL FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH BUPATI REJANG LEBONG PEMERINTAH KABUPATEN NAMA SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK REJANG LEBONG DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU Nomor 14 Tahun 2008. 1. Jabatan minimal Eselon IV 2. UU Nomor 25 Tahun 2009. 2. Pendidikan minimal S-1 3. UU Nomor 23 Tahun 2014. 3. Menguasai penyusunan pelaporan dan dokumentasi 4. Bisa berkoordinasi dengan baik. 4. PP Nomor 61 Tahun 2010. 5. Bertanggung jawab 5. Perki Nomor 1 Tahun 2010. 6. Perki Nomor 1 Tahun 2013. KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy
18

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

Nov 25, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR TAHUN 2018

TANGGAL 2018

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH BUPATI REJANG LEBONG

PEMERINTAH KABUPATEN NAMA SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PUBLIK

REJANG LEBONG

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU Nomor 14 Tahun 2008. 1. Jabatan minimal Eselon IV

2. UU Nomor 25 Tahun 2009. 2. Pendidikan minimal S-1

3. UU Nomor 23 Tahun 2014. 3. Menguasai penyusunan pelaporan dan dokumentasi

4. Bisa berkoordinasi dengan baik.

4. PP Nomor 61 Tahun 2010.

5. Bertanggung jawab

5. Perki Nomor 1 Tahun 2010.

6. Perki Nomor 1 Tahun 2013.

KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference

3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan dalam bentuk softcopy dan

Hardcopy

Page 2: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

Pelaksana Pendukung

PPID PPID Atasan

No Kegiatan Pembantu Utama PPID

Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 Mengumpulkan informasi dan

. UU No 14 Secara DIDP yang telah

1 dokumentasi yang berkualitas UU Nomor 14 Tahun 2008;

berkala, dikumpulkan

dan relevan dengan tupoksi serta merta dari OPD

masing-masing komponen/OPD . UU No 25 dan setiap

di Pemerintah Kabupaten

saat

Rejang Lebong, baik yang diproduksi Tahun 2009;

sendiri, dikembangkan, . UU No 23

maupun yang dikirim ke pihak

lain, yang berupa arsip statis Tahun 2013;

maupun dinamis, arsip aktif

maupun arsip inaktif dan arsip . PP 61 Tahun

vital yang dikuasai. Informasi 2010;

yang dilakukan meliputi jenis

dokumen, penanggung jawab . Perki No 1

pembuatan, waktu dan tempat

tahun

pembuatan, serta bentuk

2010;

informasi yang tersedia dalam

hardcopy dan softcopy. Format . Perki No 1

pengisian dalam pengumpulan Tahun 2013.

informasi dan dokumentasi di

masing-masing komponen/OPD

di Pemerintah Kabupaten

Rejang Lebong.

Page 3: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

2 Mengklasifikasikan seluruh

. UU No 14 Secara DIDP yang telah

informasi dan dokumentasi Tahun 2008; berkala, diklasifikasi

yang telah dikumpulkan dan

. UU No 25 serta merta kebenarannya

mengidentifikasikannya Tahun 2009; dan setiap

berdasarkan sifat informasi

saat

. UU No 23

dan dokumentasi, selain itu

Tahun 2013;

juga mengklasifikasikan

. PP 61 Tahun

informasi dan dokumentasi

2010;

yang dikecualikan dengan

kategori sebagaimana yang . Perki No 1

telah ditetapkan melalui UU Tahun 2010;

No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 . Perki No 1

dan Pasal 18. Pengujian Tahun 2013.

tentang konsekuensi dengan

seksama dan penuh ketelitian

sebelum menyatakan

Informasi dan Dokumentasi

Publik tertentu dikecualikan

oleh setiap orang.

3 Mendokumentasikan informasi Alat tulis Secara DIDP

publik dalam bentuk softcopy kantor berkala,

dan tempat penyimpanan serta merta

dokumen dalam bentuk hard dan setiap

copy dengan tata cara seperti saat

mengarsip dokumen dan

dipisahkan sesuai klasifikasi

informasi dan dokumentasi

wajib, secara berkala, serta

merta dan setiap saat. Perlu

dibuat daftar Informasi dan

dokumentasi yang

dikecualikan.

Page 4: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

4 Menetapkan DIDP secara Mengadakan Setelah Surat Setelah DIDP resmi dan mengumumkan rapat bersama DIDP Keputusan ditetapkan, kepada masyarakat. dengan PPID terkumpul DIDP yang jika ada Utama dan PPID dari PPID ditandatangani tambahan Pembantu Pembantu oleh Atasan informasi untuk PPID baru, dibuat Menetapkan DIP SK untuk ditetapkan

5 Mengunggah DIDP ke Website dan Setelah Adanya konten

websiteresmi Pemerintah sarana informasi DIDP DIDP di website

Kabupaten Rejang Lebong Maupun lainnya yang ditetapkan Pemerintah

melalui sarana informasi dimiliki oleh oleh Atasan Kabupaten

lainnya. komponen/OPD PPID Rejang Lebong dan

dan Pemerintah seluruh OPD

Kabupaten

Rejang Lebong

Page 5: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH : BUPATI REJANG LEBONG

NAMA SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN PUBLIK

REJANG LEBONG

KUALIFIKASI PELAKSANA :

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 14 Tahun 2008. 1. Staf pelaksana

2. UU Nomor 25 Tahun 2009. 2. Pendidikan minimal D III

3. UU Nomor 23 Tahun 2014. 3. Menguasai pelayanan informasi publik

4. PP Nomor 61 Tahun 2010. 4. Penampilan menarik

5. Perki Nomor 1 Tahun 2010.

6. Perki Nomor 1 Tahun 2013.

KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference

3. Alat tulis kantor

4. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Page 6: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

Pelaksana Pendukung

Bagian PPID dan

Komponen

No Kegiatan Pemohon

dan

Keterangan

Registrasi PPID Perangkat Kelengkapan Waktu Output

Informasi

PPID Pembantu

Daerah

1 Pemohon Informasi dapat (1) Formulir Pada hari Formulir

menyampaikan Permohonan Permohonan dan jam Permohonan

informasi yang dibutuhkan baik Informasi kerja untuk informasi

secara langsung dan tidak yang tersedia pemohon yang telah

langsung.

di meja informasi diisi

pelayanan secara lengkap

PPID atau langsung dan

yang dan setiap dilampiri

ditampilkan saat untuk fotocopy/

di website, pemohon scan

(2) Fotocopy informasi identitas

atau scan secara tidak diri (NIK)

identitas diri langsung

(NIK) dari

pemohon

informasi

2 Melakukan registrasi berkas Semua data- Pada hari DIP yang

permohonan informasi publik. data dan jam telah

Jika dokumen/informasi yang pemohon kerja untuk tersusun

diminta telah termasuk dalam informasi pemohon dalam

DIP dan dimiliki oleh meja disimpan informasi bentuk

informasi atau dalam secara hardcopy

sudah terdapat di website PPID, bentuk langsung dan

maka langsung diberikan kepada hardcopy dan dan setiap softcopy

pemohon informasi atau bisa softcopy saat untuk

langsung diunduh oleh pemohon pemohon

informasi. Jika informasi

informasi/dokumentasi yang secara tidak

diminta belum termasuk dalam DIP, langsung

maka berkas permohonan

Page 7: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

3 PPID meminta kepada komponen DIP yang 10 (sepuluh) DIP

atau OPD untuk memberikan telah hari kerja

informasi atau dokumen yang ditetapkan sejak

sudah termasuk dalam DIP, kepada

oleh permohonan

PPID untuk diberikan kepada komponen informasi

pemohon informasi. Komponen

atau OPD diterima oleh

atau OPD memberikan informasi PPID

atau dokumen yang dimaksud

kepada PPID atau PPID Pembantu.

4 Memberikan informasi atau Informasi Perpanjangan Informasi

Dokumen atau permohonan publik

yang diminta oleh pemohon

Dokumen informasi yang

informasi yang telah yang adalah diminta

menandatangani tanda bukti diminta oleh 7 (tujuh) hari oleh

penerimaan informasi atau pemohon kerja pemohon

dokumen. informasi informasi

Page 8: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH : BUPATI REJANG LEBONG

PEMERINTAH KABUPATEN NAMA SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

REJANG LEBONG

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008. 1. Jabatan minimal Eselon III

2. UU Nomor 25 Tahun 2009. 2. Pendidikan minimal S-1

3. UU Nomor 23 Tahun 2014. 3. Menguasai uji konsekuensi informasi publik.

4. PP Nomor 61 Tahun 2010. 4. Bisa berkoordinasi dengan baik.

5. Perki Nomor 1 Tahun 2010. 5. Bertanggung jawab

6. Perki Nomor 1 Tahun 2013.

KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference

3. Alat tulis kantor.

4. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Page 9: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

Pelaksana Pendukung

PPID Tim Komponen

No Kegiatan Utama dan Pertimbangan atau Pemohon Kelengkapan Waktu Output

Keterangan

PPID Pelayanan Perangkat

Pembantu Informasi Daerah

1 Melakukan kajian atas Berkas Setiap saat Berkas

informasi/dokumen yang tidak permohonan permohonan

termasuk dalam DIP dengan infromasi/ informasi yang

melibatkan Tim Pertimbangan dokumen dari telah diisi

Pelayanan Informasi.

Pemohon

lengkap dan

Informasi

dilampiri

fotocopy/scan

identitas diri

(NIK)

2 Memberikan pertimbangan atas Dasar hukum: Pada hari Surat

informasi/ UU dan jam Keputusan Tim

dokumen yang dimaksud yang KIP 14 Tahun kerja Pertimbangan

bersifat rahasia berdasarkan UU, 2008 dan Pelayanan

kepatutan dan kepentingan PERKI Informasi

Umum

1 Tahun 2010

3 Menyampaikan kepada PPID atas Informasi/ Pada hari Informasi/

status informasi/dokumen yang dokumen yang dan jam dokumen dari

diminta pemohon informasi, telah kerja, komponen

apakah termasuk rahasia atau dinyatakan maksimal 10 atau Perangkat

terbuka. Jika informasi/dokumen terbuka untuk (sepuluh) Daerah

yang dimaksud adalah terbuka,

publik hari kerja,

maka PPID memerintahkan kepada sejak

komponen/OPD untuk permohonan

menyerahkan informasi/ dokumen

informasi

yang dimaksud. Jika status teregistrasi

informasi/ dokumen oleh

Page 10: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

Tim Pertimbangan Pelayanan

Informasi dinyatakan rahasia,

maka PPID membuat surat

penolakan kepada pemohon

informasi.

4 Memberikan informasi yang Informasi/ Maksimal Informasi

diminta oleh Dokumen yang diberikan publik yang

pemohon informasi dengan diminta oleh perpanjangan diminta

menandatangani tanda bukti Pemohon pemenuhan oleh Pemohon

penerimaan atau memberikan Informasi atau permohonan Informasi

surat penolakan kepada pemohon surat informasi atau surat

jika status informasi/dokumen penolakan selama 7 penolakan

dinyatakan rahasia. jika informasi/ (tujuh) hari

dokumen sejak

tersebut pemberitahu

dikategorikan an tertulis

rahasia diberikan

dan tidak

dapat

diperpanjang

lagi

Page 11: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH : BUPATI REJANG LEBONG

PEMERINTAH KABUPATEN NAMA SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

REJANG LEBONG

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008. 1. Jabatan minimal Eselon III

2. UU Nomor 25 Tahun 2009. 2. Pendidikan minimal S-1

3. UU Nomor 23 Tahun 2013. 3. Menguasai penanganan keberatan informasi publik.

4. PP Nomor 61 Tahun 2010. 4. Bisa berkoordinasi dengan baik.

5. Perki Nomor 1 Tahun 2010. 5. Bertanggung jawab

6. Perki Nomor 1 Tahun 2013.

KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference

3. Alat tulis kantor

4. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Page 12: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

Pelaksana Pendukung

No Kegiatan Pemohon Bagian PPID atau

Atasan

Keterangan

PPID Kelengkapan Waktu Output

Informasi Registrasi PPID

Pembantu

1 Pemohon Informasi (1) Formulir Pada hari dan Formulir

menyampaikan pengajuan Pengajuan jam kerja pengajuan

keberatan atas tidak terlayaninya Keberatan keberatan

permohonan informasi yang Informasi pelayanan

dibutuhkan melalui : (1) datang Publik yang informasi

langsung dan mengisi formulir tersedia di meja publik yang

permohonan pengajuan keberatan pelayanan PPID telah diisi

informasi publik dengan atau lengkap dan

melengkapi fotocopy identitas diri ditampilkan di dilampiri

(NIK), (2) melalui website dengan website dan fotocopy/scan

mengisi formulir yang telah dapat diunduh, identitas diri

diunduh dan menyertakan scan (2) Fotocopy (NIK)

identitas diri (NIK) kemudian atau

dikirim ke alamat email PPID yang scan identitas

tertera di website, (3) mengirim fax diri (NIK) dari

formulir permohonan informasi pemohon

yang telah diisi lengkap disertai yang

dengan fax identitas diri (NIK) ke mengajukan

nomor fax PPID. keberatan

2 Melakukan registrasi formulir Semua data- Pada hari dan Daftar

pengajuan keberatan pelayanan

data pemohon jam kerja pengajuan

informasi dan menyampaikan informasi keberatan

pengajuan keberatan kepada disimpan dalam pelayanan

Atasan PPID bentuk informasi yang

hardcopy dan telah di-file

softcopy dalam bentuk

hardcopy dan

softcopy

Page 13: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

3 Memeriksa formulir pengajuan Berkas Pada hari dan Daftar surat

keberatan dari Para Pemohon pengajuan jam kerja yang harus

Informasi dan memerintahkan keberatan diberikan

PPID dan PPID Pembantu untuk

pelayanan

kepada PPID

menjawab permohonan informasi informasi yang dan PPID

telah diisi Pembantu

lengkap

4 Memerintahkan kepada PPID dan (1) Berkas Pada hari dan Surat perintah

PPID Pembantu untuk memenuhi pengajuan jam kerja tertulis

permintaan informasi dari keberatan kepada PPID

Pemohon Informasi. pelayanan dan PPID

informasi Pembantu

yang telah diisi untuk

lengkap, memenuhi

5 Memberikan informasi yang Dokumen/infor Pada hari dan Informasi

diminta oleh pemohon informasi masi jam kerja publik

kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud yang diminta

yang dimaksud telah masuk DIP.

oleh Pemohon oleh Pemohon

Atasan PPID akan menjawab

Informasi atau Informasi atau

pengajuan keberatan kepada

rekomendasi surat

pemohon informasi. Jika informasi

surat penolakan penolakan

yang diinginkan pemohon

dari PPID atau kepada

informasi tidak termasuk dalam

PPID Pembantu Pemohon

DIP yang telah diumumkan, karena karena informasi Informasi

informasi belum tersedia atau

yang diminta

merupakan

termasuk informasi yang

informasi yang

dikecualikan, maka diberikan

dikecualikan

surat penolakan kepada Pemohon

Informasi.

Page 14: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

BUPATI REJANG LEBONG

PEMERINTAH KABUPATEN

NAMA SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

REJANG LEBONG

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU 14 Tahun 2008 1. Jabatan minimal Eselon III

2. UU 25 Tahun 2009 2. Pendidikan minimal S-1

3. UU 23 Tahun 2013 3. Menguasai fasilitasi sengketa informasi publik.

4. PP 61 Tahun 2010 4. Bisa berkoordinasi dengan baik.

5. Perki 1 Tahun 2010 5. Bertanggung jawab

6. Perki 1 Tahun 2013

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

KETERIKATAN:

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference

3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan

hardcopy

Page 15: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

Pelaksana Pendukung

No Kegiatan Pemohon PPID atau

Atasan Komisi

Keterangan

PPID Kelengkapan Waktu Output

Informasi PPID Informasi

Pembantu

1 Setiap Pemohon Informasi dapat (1) Formulir Pada hari dan Berkas

mengajukan keberatan secara Pengajuan Keberatan jam kerja, permohon

tertulis kepada Atasan PPID dalam Informasi Publik maksimal 10 an

waktu 10 (sepuluh) hari kerja, yang tersedia di meja

(sepuluh) hari informasi

sejak permohonan informasi

kerja, sejak yang telah

pelayanan PPID atau

teregistrasi dan diberikan.

permohonan diisi

ditampilkan di

Perpanjangan pemenuhan

informasi lengkap

website dan dapat

permohonan informasi selama 7 diunduh, teregistrasi dan

(tujuh) hari sejak pemberitahuan

dilampiri

(2) Fotocopy atau

tertulis diberikan dan tidak dapat

fotocopy/

scan identitas diri

diperpanjang lagi

scan

(NIK) dari Pemohon

identitas

Informasi

diri (NIK)

yang mengajukan

keberatan

2 Atasan PPID menetapkan Tim Tanggapa

fasilitasi sengketa informasi untuk n tertulis

mengupayakan penyelesaian dari

sengketa informasi, yang dibentuk atasan

oleh PPID Utama

PPID

perihal

informasi

yang

disengket

akan

3 Tim fasilitasi sengketa informasi di Diajukan

ketuai oleh PPID Utama dan dalam waktu

beranggotakan PPID Pembantu paling lambat

Page 16: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

terkait, pejabat yang menangani 14 (empat

bidang hukum, pejabat fungsional, belas) hari

serta JFU yang sesuai dengan kerja setelah

kebutuhan diterimanya

tanggapan

tertulis dari

Atasan PPID.

4 Tim fasilitasi sengketa informasi

melaporkan proses penanganan

sengketa informasi kepada Atasan

PPID

5 Upaya penyelesaian Sengketa Informasi

Publik diajukan kepada Komisi

Informasi Provinsi sesuai dengan

kewenangannya apabila tanggapan

Atasan PPID dalam proses keberatan

tidak memuaskan Pemohon Informasi.

BUPATI REJANG LEBONG,

DR. H. AHMAD HIJAZI, SH. M.Si

Page 17: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK

Pejabat/Un Penanggung Waktu Dan Bentuk

Informasi Jangka

Jenis Ringkasan it/Satker Jawab Wajib

Waktu

NO Tempat Informasi Wajib Wajib Informasi

Infor Isi Yang Pembuatan Diumumkan Atau

masi Informasi Menguasai atau Penerbit Pembuatan Yang Secara Diumumkan Diumumkan Yang Retensi

Informasi Informasi Informasi Tersedia Berkala Serta Merta Setiap Saat dikecualikan Arsip

BUPATI REJANG LEBONG,

DR. H. AHMAD HIJAZI, SH. M.Si

Page 18: FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan