KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK Instrumen Keuangan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006)
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Instrumen Keuangan
PSAK 50 & 55 (Revisi 2006)
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Perubahan
• Definisi
• Klasifikasi & Reklasifikasi
• Pengakuan & Pengukuran
AGENDA
• Pengakuan & Pengukuran
• Penurunan Nilai
• Derivatif Melekat Pada Mata Uang Asing
• Implementation Consideration & Key Question
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Ruang lingkup
PERUBAHAN
Efek yang Diperdagangkan
(PSAK 50 revisi 1998)Instrumen Keuangan
Derivatif & Lindung Nilai
(PSAK 55 revisi 1999)
Instrumen Keuangan
(PSAK 50 & 55 revisi 2006)
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
PERUBAHAN
Pengertian Nilai Wajar
Entry Price Exit Price
Penentuan Fair Value
Entry Price Exit Price
• Harga pasar suatu instrument pada tanggal pelaporan (Quoted MarketPrice.)
• Harga pasar instrument yang sejenis pada tanggal neraca.• Valuasi internal oleh manajemen dengan menggunakan asumsi yang dianggap akan digunakan oleh Market Participant untuk menilai harga suatu instrument.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Klasifikasi
PERUBAHAN
Dahulu PSAK 50&55 (revisi 2006)
Diukur pada Nilai Wajar
Diperdagangkan
Tersedia untuk Dijual
(Available For Sale/AFS)
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
(Held to Maturity/HTM)
Diukur pada Nilai Wajar
Melalui laporan laba rugi
(Fair Value thru Profit or Loss
/FVTPL)
Tersedia untuk Dijual
(Available For Sale/AFS)
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
(Held to Maturity/HTM)
Pinjaman dan Piutang
(Loans & Receivables)
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Pengakuan dan Pengukuran
PERUBAHAN
Dahulu PSAK 50&55 (revisi 2006)
Contractual Rate
Nilai Kontrak
Effective Interest Rate
Nilai Wajar
Nilai Wajar +/- Biaya Transaksi
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
DEFINISI
Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan
entitas dan kewajiban keuangan atau Instrumen ekuitas
entitas lain
• Instrumen Keuangan
entitas lain
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Klasifikasi
KLASIFIKASI & REKLASIFIKASI
Financial assets Financial liabilities
FVTPLLoans &
ReceivableHTM AFS FVTPL Other Liab.
� FVTPL� FVTPL
� Diperdagangkan (trading)
� Ditentukan untuk dinilai pada Nilai Wajar Melalui Laporan L/R
� Loans & Receivables
� Non-derivatif
� Pembayaran tetap atau telah ditentukan
� Tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif
� Held To Maturity (HTM)
� Non-derivatif
� Pembayaran Tetap atau telah ditentukan dan Jatuh Tempo telah ditentukan
� Entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo
� Available For Sale (AFS)
� Ditetapkan untuk tersedia untuk dijual
� Tidak masuk FVTPL, HTM atau Loans & Receivables
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Reklasifikasi
KLASIFIKASI & REKLASIFIKASI
FVTPL HTMnever
never
nevernever
Loans and receivables
AFS
never
never
never
never
nevernever
neverDiperbolehkan saat
muncul harga kuotasi di
pasar aktif
Diperbolehkan dalam
kondisi tertentu
Diperbolehkan dalam
kondisi tertentu
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Pengakuan Awal
PENGAKUAN & PENGUKURAN
Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca,jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan padakontrak instrumen tersebut.
Semua aset dan kewajiban keuangan pada pengakuan awal diakui padaSemua aset dan kewajiban keuangan pada pengakuan awal diakui padanilai wajarnya.
Ditambah/dikurangi biaya transaksi untuk aset dan kewajiban keuanganyang tidak termasuk klasifikasi FVTPL.
Financial Assets
FVTPLLoans &
ReceivableHTM AFS
Financial Liabilities
FVTPL Other Liabilities
Pengakuan awalNilai
Wajar
Nilai
WajarNilai Wajar +/- Biaya Transaksi
Nilai Wajar
+/- Biaya Transaksi
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
PENGAKUAN & PENGUKURAN
Financial Assets
Loans &
Financial Liabilities
Pengukuran setelah
Pengakuan awal
Perubahan pada nilai buku/
amortisasi
FVTPLLoans &
ReceivableHTM AFS
Biaya Perolehan
DiamortisasiNilai Wajar
Laporan Laba Rugi Ekuitas
FVTPLOther Liabilities
Biaya Perolehan
DiamortisasiNilai Wajar
Laporan Laba Rugi
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Biaya Transaksi, Effective Interest Rate, Nilai Wajar
PENGAKUAN & PENGUKURAN
Biaya (atau pendapatan) incremental yang teratribusi secara
langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset
� Biaya Transaksi (dan Yield enhancement)
langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset
keuangan atau kewajiban keuangan.
Biaya Transaksi dan yield enhancement ini tidak boleh diakui
langsung pada awal penerbitan atau perolehan instrumen
keuangan, melainkan harus diamortisasi sepanjang masa
instrumen keuangan dengan menggunakan effective interest
rate.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Biaya Transaksi, Effective Interest Rate, Nilai Wajar
PENGAKUAN & PENGUKURAN
� Effective Interest Rate (EIR)
EIR adalah suku bunga yang mendiskonto estimasi aliran
penerimaan/pembayaran kas masa mendatang melalui perkiraanpenerimaan/pembayaran kas masa mendatang melalui perkiraan
umur dari instrumen keuangan, untuk mencapai nilai saat ini yang
sama dengan harga pokok awal instrumen keuangan
EIR ini digunakan untuk menghitung pendapatan atau biaya bunga
yang boleh diakui (yang didalamnya termasuk komponen amortisasi
dari biaya transaksi/yield enhancement)
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
PENGAKUAN & PENGUKURAN
Pada 1 Januari 2010 PT ABC memperoleh pinjaman dengan jangka waktu 5 tahunsebesar Rp. 50 juta.
Dalam pemberian kredit tersebut PT ABC membayar provisi 2% dari pokok (Rp. 1 juta)
– Bunga (kontraktual) = 10% (per tahun)
– Provisi = Rp. 1,000,000
• Ilustrasi
Maka akan didapatkan suku bunga efektif (r) sebesar 10,53482%
5,000,000 5,000,000 5,000,000 55,000,0005,000,000
(1+r) (1+r)2 (1+r)3 (1+r)4 (1+r)5++ ++49,000,000 =
– Provisi = Rp. 1,000,000
Langkah 1 ���� Menentukan harga pokok pada pengakuan awal
Harga pokok = Rp.50 juta - Rp. 1 juta = Rp. 49 juta
Langkah 2 ���� Menghitung suku bunga efektif
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
PENGAKUAN & PENGUKURAN
Pembayaran
Biaya perolehan
diamortisasi
Biaya perolehan
diamortisasi TahunPendapatan
Bunga (menggu-
Pembayaran bunga
(mengguna-Amortisasi suku bunga
Langkah 3 ���� Mengakui bunga efektif dalam laporan laba rugi dan penyesuaian biaya
perolehan diamortisasi
• Ilustrasi (lanjutan)
(A)(B) =
10,53482%*(A) (C) = 10%* 50,000,000
(D) = (B) - ( C)
(E)(A) + (D) -
(E)
1 49,000,000 5,162,062 5,000,000 162,062 49,162,0622 49,162,062 5,179,135 5,000,000 179,135 49,341,1973 49,341,197 5,198,006 5,000,000 198,006 49,539,2034 49,539,203 5,218,866 5,000,000 218,866 49,758,0695 49,758,069 5,241,923 5,000,000 241,923 50,000,000 0
Pembayaran Pokok
diamortisasi pada akhir
tahun
diamortisasi pada awal
tahun
Tahun Bunga (menggu-nakan EIR)
(mengguna-kan bunga
kontraktual)
suku bunga efektif
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
PENGAKUAN & PENGUKURAN
• Pada saat pencairan pinjaman
Dr. Kas 49,000,000
Jurnal
• Ilustrasi (lanjutan)
Dr. Kas 49,000,000
Cr. Pinjaman 49,000,000
• Pada saat amortisasi dan pembayaran bunga
Dr. Beban Bunga 5,162,062
Cr. Kas 5,000,000 (kontraktual)
Cr. Pinjaman 162,062 (amortisasi)
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
PENGAKUAN & PENGUKURAN
Nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban
dapat diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan
� Nilai Wajar (Fair Value)
• Biaya Transaksi, Effective Interest Rate, Nilai Wajar
Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar yang aktif,
yaitu bid price untuk aset keuangan, dan ask price untuk kewajiban
keuangan.
dapat diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan
untuk melakukan transaksi wajar (arm’s-length transaction)
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
PENURUNAN NILAI
• Indikasi penurunan nilai (bukti obyektif)
Suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang
merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah
pengakuan awal aset keuangan.
• Definisi
� Individual
� Collective
Penentuan individual atau collective tergantung penentuan batas
materialitas.
• Jenis penurunan nilai
� Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam
� Pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi, tunggakan pembayaran
� Pemberian keringanan (konsesi) pada pihak peminjam
� Terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit
• Indikasi penurunan nilai (bukti obyektif)
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
PENURUNAN NILAI
• Salah satu implikasinya adalah pada industri perbankan
PPA Berdasarkan PBICKPN Berdasarkan
PSAK 50 & 55 (Revisi 2006)
• PPA Umum Wajib di
bentuk sebesar 1%
dari baki debet
• PPA khusus wajib
dibentuk
berdasarkan tingkat
kolektibilitas dengan
memperhatikan
prinsip 3 Pilar
• Tidak terdapat ketentuan
pembentukan PPA Umum
• Harus mengidentifikasi adanya bukti
obyektif penurunan nilai dan
melakukan impairment test untuk
menentukan kerugian penurunan
nilai aset
• Impairment test untuk aset keuangan
yang individual signifikan, dilakukan
secara individual dan aset keuangan
yang tidak individual signifikan
dilakukan secara kolektif
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
DERIVATIF MELEKAT PADA MATA UANG ASING
Suatu kontrak yang harganya didenominasikan dalam mata uang asing (seperti
kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan) dianggap memiliki
derivatif melekat , kecuali kontrak dalam salah satu jenis mata uang berikut:
i. mata uang fungsional dari pihak yang bertransaksi;
ii. mata uang yang secara rutin digunakan dalam pembelian atau penjualan barangii. mata uang yang secara rutin digunakan dalam pembelian atau penjualan barang
atau jasa tertentu di seluruh dunia (misal untuk transaksi minyak mentah digunakan
dolar Amerika Serikat); atau
iii. mata uang yang umumnya digunakan dalam kontrak pembelian atau penjualan item
non-keuangan dalam lingkungan ekonomi di mana transaksi terjadi
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
DERIVATIF MELEKAT PADA MATA UANG ASING
Contoh:
Perusahaan A menandatangani kontrak pada 1 Oktober 2010 untuk membeli
mesin seharga C 100.000. Mesin tersebut akan diterima pada 1 Maret 2011.
Pembayaran atas kontrak tersebut akan dilakukan pada 31 Maret 2011. Informasi
penting terkait transaksi:
– Forward rate 1 Oktober 2010 hingga 1 Maret 2011 : 4,3– Forward rate 1 Oktober 2010 hingga 1 Maret 2011 : 4,3
– Forward rate 31 Desember 2010 : 4,05
Pencatatan pada 31 Desember 2010:
Dr. Piutang derivatif (100.000*(4,3-4,05)) 25.000
Cr. Laba derivatif melekat 25.000
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
DERIVATIF MELEKAT PADA MATA UANG ASING
• PPSAK 5, “Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55
(1999) tentang Instrumen Derivatif dalam Mata Uang Asing”
Dengan adanya pencabutan ketentuan akuntansi dalam ISAK 06 maka tidak Dengan adanya pencabutan ketentuan akuntansi dalam ISAK 06 maka tidak
terdapat lagi acuan untuk menentukan U.S. Dolar sebagai mata uang yang lazim
digunakan dalam transaksi bisnis terkait dengan perhitungan derivatif melekat.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
DERIVATIF MELEKAT PADA MATA UANG ASING
Dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang yang umum digunakandalam penjualan dan pembelian item non-keuangan di Indonesia
– Berdasarkan data ekspor/impor semester 1 Indonesia (data BPS), USD memiliki proporsisignifikan dalam transaksi perdagangan Indonesia:
o Transaksi Migas, impor sebanyak 21% dan ekspor 18% dari total impor/ekspor Migas Indonesia;
o Transaksi Non Migas, USD tetap memiliki proporsi signifikan sebagai mata uang yang digunakandalam transaksi perdagangan ekspor dan impor yaitu 10,52% dan 8,46% (transaksi dengandalam transaksi perdagangan ekspor dan impor yaitu 10,52% dan 8,46% (transaksi denganpihak Amerika Serikat) dari seluruh total ekspor/impor komoditi non migas Indonesia
– Dalam transaksi Telkom dengan berbagai negara didunia, USD masih merupakan matauang internasional yang relatif stabil dan likuid sehingga digunakan secara dominan danumum dalam transaksi kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan.
– Kondisi perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang dan dengan mata uangyang terbatas untuk perdagangan internasional karena Rupiah tidak dianggap stabil danlikuid, sehingga banyak negara yang bertransaksi dengan Telkom lebih memilih untukmenggunakan USD yang dianggap lebih stabil dan likuid.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
o Pendefinisian ulang atas aset keuangan & kewajiban keuangan yang dimiliki Perusahaan
o Penentuan input nilai wajar
o Evaluasi ulang terhadap metode perhitungan impairment atas piutang
o Penerapan effective interest rate method atas beban bunga/pendapatan bunga
IMPLEMENTATION CONSIDERATION & KEY QUESTION
Implementation Consideration
o Penerapan effective interest rate method atas beban bunga/pendapatan bunga
o Identifikasi transaction cost
Key Question
o Biaya-biaya apa saja yg dianggap teratribusi secara langsung sehingga dapat diklasifikasikan
sebagai transaction cost?
o Bagaimana menghitung suku bunga efektif?
o Dalam penghitungan impairment, individual assessment atau collective assessment?
o Faktor-faktor apa saja yg dipertimbangkan dalam penentuan nilai wajar?
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
DAMPAK TERHADAP INTERNAL CONTROL
INTERNAL CONTROL
ON
COMPLEX FINANCIAL
INSTRUMENT
Components Elements
Control
environment
• Level pengetahuan dan pengalaman manajemen
serta hal-hal yang terkait dengan governance.
• Arahan manajemen
• Pemisahan tugas dan tanggung jawab serta • Pemisahan tugas dan tanggung jawab serta
penugasan personel yang memadai
• Perlunya dipertimbangkan perubahan atau
perluasan General Control Environment.
Risk and
Assessment
• Identifikasi risiko bisnis yang terkait dengan
pelaporan keuangan.
• Estimasi signifkansi dari risiko.
Information
System
• Perlumya sistem informasi untuk memproses
transaksi terkait dengan instrumen keuangan.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
DAMPAK TERHADAP INTERNAL CONTROL
INTERNAL CONTROL
ON
COMPLEX FINANCIAL
INSTRUMENT
Components Elements
Control
Activities
• Pencatatan yang lengkap dan akurat melalui
konfirmasi dan rekonsiliasi.
• Valuasi melalui komparasi dengan data dan
informasi external (market).
• Penyajian dan pengunkapan, perlunya mekanisme
untuk menyajikan dan mengungkapkan transaksi
secara lengkap dan akurat.
Supervision • Review dan monitoring secara memadai
• Perlunya memastikan bahwa informasi yang
dihasilkan dari system dan process yang berbeda
sudah benar.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
o Standar akuntansi yang bersifat Principle Based memiliki kencederungan Lack of
Detail Guidance sehingga akan sangat tergantung kepada Judgement Management.
o Kompleksitas metode perhitungan nilai menjadikan valuasi tidak lagi dapat
dilakukan oleh Fungsi Akuntansi.
o Tersedianya berbagai metode valuasi yang sangat mungkin menghasilkan nilai
DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI AUDITOR
owajar yang berbeda akan meningkatkan resiko salah saji
o Kompleksitas metode valuasi menuntut penyedia laporan keuangan memiliki
keahlian yang memadai mengenai valuasi.
o Kondisi tersebut di atas mengakibatkan inherent risk dari suatu akun menjadi lebih
tinggi.
o Untuk mencegah adanya kesalahan penyajian/valuasi atas Instrument Keunagan,
diperlukan control yang memadai.
o Dalam beberapa industri, seperti Perbankan dan Asuransi, diperlukan dukungan IT
yang memadai.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI AUDITOR
Tujuan Audit
Existence:Asset dan kewajiban dalam Laporan PosisiKeuangan exist
Completeness:Seluruh asset dan kewajiban serta transaksi selama suatu periode telah disajikan dalam
Untuk memastikan apakah
asersi manajemen uang terkait
dengan instrument keuangan
telah sesuai engan
standar akuntansi (IFRS)
laporan keuangan.
Valuation:Asset dan kewajiban telah dihitung dengan benar.
Right and Obligation:Asset dan kewajiban adalah benar milik perusahaan.
Presentation and Disclosure:Perusahaan telah mengungkapkan denganbenar di laporan keuangan.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Terima Kasih…