Top Banner
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK Instrumen Keuangan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006)
29

Fin Inst for Auditorx

Feb 20, 2016

Download

Documents

Putri Anjelia

audit
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

Instrumen Keuangan

PSAK 50 & 55 (Revisi 2006)

Page 2: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

• Perubahan

• Definisi

• Klasifikasi & Reklasifikasi

• Pengakuan & Pengukuran

AGENDA

• Pengakuan & Pengukuran

• Penurunan Nilai

• Derivatif Melekat Pada Mata Uang Asing

• Implementation Consideration & Key Question

Page 3: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

• Ruang lingkup

PERUBAHAN

Efek yang Diperdagangkan

(PSAK 50 revisi 1998)Instrumen Keuangan

Derivatif & Lindung Nilai

(PSAK 55 revisi 1999)

Instrumen Keuangan

(PSAK 50 & 55 revisi 2006)

Page 4: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

PERUBAHAN

Pengertian Nilai Wajar

Entry Price Exit Price

Penentuan Fair Value

Entry Price Exit Price

• Harga pasar suatu instrument pada tanggal pelaporan (Quoted MarketPrice.)

• Harga pasar instrument yang sejenis pada tanggal neraca.• Valuasi internal oleh manajemen dengan menggunakan asumsi yang dianggap akan digunakan oleh Market Participant untuk menilai harga suatu instrument.

Page 5: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

• Klasifikasi

PERUBAHAN

Dahulu PSAK 50&55 (revisi 2006)

Diukur pada Nilai Wajar

Diperdagangkan

Tersedia untuk Dijual

(Available For Sale/AFS)

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

(Held to Maturity/HTM)

Diukur pada Nilai Wajar

Melalui laporan laba rugi

(Fair Value thru Profit or Loss

/FVTPL)

Tersedia untuk Dijual

(Available For Sale/AFS)

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

(Held to Maturity/HTM)

Pinjaman dan Piutang

(Loans & Receivables)

Page 6: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

• Pengakuan dan Pengukuran

PERUBAHAN

Dahulu PSAK 50&55 (revisi 2006)

Contractual Rate

Nilai Kontrak

Effective Interest Rate

Nilai Wajar

Nilai Wajar +/- Biaya Transaksi

Page 7: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

DEFINISI

Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan

entitas dan kewajiban keuangan atau Instrumen ekuitas

entitas lain

• Instrumen Keuangan

entitas lain

Page 8: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

• Klasifikasi

KLASIFIKASI & REKLASIFIKASI

Financial assets Financial liabilities

FVTPLLoans &

ReceivableHTM AFS FVTPL Other Liab.

� FVTPL� FVTPL

� Diperdagangkan (trading)

� Ditentukan untuk dinilai pada Nilai Wajar Melalui Laporan L/R

� Loans & Receivables

� Non-derivatif

� Pembayaran tetap atau telah ditentukan

� Tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif

� Held To Maturity (HTM)

� Non-derivatif

� Pembayaran Tetap atau telah ditentukan dan Jatuh Tempo telah ditentukan

� Entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo

� Available For Sale (AFS)

� Ditetapkan untuk tersedia untuk dijual

� Tidak masuk FVTPL, HTM atau Loans & Receivables

Page 9: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

• Reklasifikasi

KLASIFIKASI & REKLASIFIKASI

FVTPL HTMnever

never

nevernever

Loans and receivables

AFS

never

never

never

never

nevernever

neverDiperbolehkan saat

muncul harga kuotasi di

pasar aktif

Diperbolehkan dalam

kondisi tertentu

Diperbolehkan dalam

kondisi tertentu

Page 10: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

• Pengakuan Awal

PENGAKUAN & PENGUKURAN

Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca,jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan padakontrak instrumen tersebut.

Semua aset dan kewajiban keuangan pada pengakuan awal diakui padaSemua aset dan kewajiban keuangan pada pengakuan awal diakui padanilai wajarnya.

Ditambah/dikurangi biaya transaksi untuk aset dan kewajiban keuanganyang tidak termasuk klasifikasi FVTPL.

Financial Assets

FVTPLLoans &

ReceivableHTM AFS

Financial Liabilities

FVTPL Other Liabilities

Pengakuan awalNilai

Wajar

Nilai

WajarNilai Wajar +/- Biaya Transaksi

Nilai Wajar

+/- Biaya Transaksi

Page 11: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

• Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

PENGAKUAN & PENGUKURAN

Financial Assets

Loans &

Financial Liabilities

Pengukuran setelah

Pengakuan awal

Perubahan pada nilai buku/

amortisasi

FVTPLLoans &

ReceivableHTM AFS

Biaya Perolehan

DiamortisasiNilai Wajar

Laporan Laba Rugi Ekuitas

FVTPLOther Liabilities

Biaya Perolehan

DiamortisasiNilai Wajar

Laporan Laba Rugi

Page 12: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

• Biaya Transaksi, Effective Interest Rate, Nilai Wajar

PENGAKUAN & PENGUKURAN

Biaya (atau pendapatan) incremental yang teratribusi secara

langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset

� Biaya Transaksi (dan Yield enhancement)

langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset

keuangan atau kewajiban keuangan.

Biaya Transaksi dan yield enhancement ini tidak boleh diakui

langsung pada awal penerbitan atau perolehan instrumen

keuangan, melainkan harus diamortisasi sepanjang masa

instrumen keuangan dengan menggunakan effective interest

rate.

Page 13: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

• Biaya Transaksi, Effective Interest Rate, Nilai Wajar

PENGAKUAN & PENGUKURAN

� Effective Interest Rate (EIR)

EIR adalah suku bunga yang mendiskonto estimasi aliran

penerimaan/pembayaran kas masa mendatang melalui perkiraanpenerimaan/pembayaran kas masa mendatang melalui perkiraan

umur dari instrumen keuangan, untuk mencapai nilai saat ini yang

sama dengan harga pokok awal instrumen keuangan

EIR ini digunakan untuk menghitung pendapatan atau biaya bunga

yang boleh diakui (yang didalamnya termasuk komponen amortisasi

dari biaya transaksi/yield enhancement)

Page 14: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

PENGAKUAN & PENGUKURAN

Pada 1 Januari 2010 PT ABC memperoleh pinjaman dengan jangka waktu 5 tahunsebesar Rp. 50 juta.

Dalam pemberian kredit tersebut PT ABC membayar provisi 2% dari pokok (Rp. 1 juta)

– Bunga (kontraktual) = 10% (per tahun)

– Provisi = Rp. 1,000,000

• Ilustrasi

Maka akan didapatkan suku bunga efektif (r) sebesar 10,53482%

5,000,000 5,000,000 5,000,000 55,000,0005,000,000

(1+r) (1+r)2 (1+r)3 (1+r)4 (1+r)5++ ++49,000,000 =

– Provisi = Rp. 1,000,000

Langkah 1 ���� Menentukan harga pokok pada pengakuan awal

Harga pokok = Rp.50 juta - Rp. 1 juta = Rp. 49 juta

Langkah 2 ���� Menghitung suku bunga efektif

Page 15: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

PENGAKUAN & PENGUKURAN

Pembayaran

Biaya perolehan

diamortisasi

Biaya perolehan

diamortisasi TahunPendapatan

Bunga (menggu-

Pembayaran bunga

(mengguna-Amortisasi suku bunga

Langkah 3 ���� Mengakui bunga efektif dalam laporan laba rugi dan penyesuaian biaya

perolehan diamortisasi

• Ilustrasi (lanjutan)

(A)(B) =

10,53482%*(A) (C) = 10%* 50,000,000

(D) = (B) - ( C)

(E)(A) + (D) -

(E)

1 49,000,000 5,162,062 5,000,000 162,062 49,162,0622 49,162,062 5,179,135 5,000,000 179,135 49,341,1973 49,341,197 5,198,006 5,000,000 198,006 49,539,2034 49,539,203 5,218,866 5,000,000 218,866 49,758,0695 49,758,069 5,241,923 5,000,000 241,923 50,000,000 0

Pembayaran Pokok

diamortisasi pada akhir

tahun

diamortisasi pada awal

tahun

Tahun Bunga (menggu-nakan EIR)

(mengguna-kan bunga

kontraktual)

suku bunga efektif

Page 16: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

PENGAKUAN & PENGUKURAN

• Pada saat pencairan pinjaman

Dr. Kas 49,000,000

Jurnal

• Ilustrasi (lanjutan)

Dr. Kas 49,000,000

Cr. Pinjaman 49,000,000

• Pada saat amortisasi dan pembayaran bunga

Dr. Beban Bunga 5,162,062

Cr. Kas 5,000,000 (kontraktual)

Cr. Pinjaman 162,062 (amortisasi)

Page 17: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

PENGAKUAN & PENGUKURAN

Nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban

dapat diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan

� Nilai Wajar (Fair Value)

• Biaya Transaksi, Effective Interest Rate, Nilai Wajar

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar yang aktif,

yaitu bid price untuk aset keuangan, dan ask price untuk kewajiban

keuangan.

dapat diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan

untuk melakukan transaksi wajar (arm’s-length transaction)

Page 18: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

PENURUNAN NILAI

• Indikasi penurunan nilai (bukti obyektif)

Suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang

merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah

pengakuan awal aset keuangan.

• Definisi

� Individual

� Collective

Penentuan individual atau collective tergantung penentuan batas

materialitas.

• Jenis penurunan nilai

� Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam

� Pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi, tunggakan pembayaran

� Pemberian keringanan (konsesi) pada pihak peminjam

� Terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit

• Indikasi penurunan nilai (bukti obyektif)

Page 19: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

PENURUNAN NILAI

• Salah satu implikasinya adalah pada industri perbankan

PPA Berdasarkan PBICKPN Berdasarkan

PSAK 50 & 55 (Revisi 2006)

• PPA Umum Wajib di

bentuk sebesar 1%

dari baki debet

• PPA khusus wajib

dibentuk

berdasarkan tingkat

kolektibilitas dengan

memperhatikan

prinsip 3 Pilar

• Tidak terdapat ketentuan

pembentukan PPA Umum

• Harus mengidentifikasi adanya bukti

obyektif penurunan nilai dan

melakukan impairment test untuk

menentukan kerugian penurunan

nilai aset

• Impairment test untuk aset keuangan

yang individual signifikan, dilakukan

secara individual dan aset keuangan

yang tidak individual signifikan

dilakukan secara kolektif

Page 20: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

DERIVATIF MELEKAT PADA MATA UANG ASING

Suatu kontrak yang harganya didenominasikan dalam mata uang asing (seperti

kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan) dianggap memiliki

derivatif melekat , kecuali kontrak dalam salah satu jenis mata uang berikut:

i. mata uang fungsional dari pihak yang bertransaksi;

ii. mata uang yang secara rutin digunakan dalam pembelian atau penjualan barangii. mata uang yang secara rutin digunakan dalam pembelian atau penjualan barang

atau jasa tertentu di seluruh dunia (misal untuk transaksi minyak mentah digunakan

dolar Amerika Serikat); atau

iii. mata uang yang umumnya digunakan dalam kontrak pembelian atau penjualan item

non-keuangan dalam lingkungan ekonomi di mana transaksi terjadi

Page 21: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

DERIVATIF MELEKAT PADA MATA UANG ASING

Contoh:

Perusahaan A menandatangani kontrak pada 1 Oktober 2010 untuk membeli

mesin seharga C 100.000. Mesin tersebut akan diterima pada 1 Maret 2011.

Pembayaran atas kontrak tersebut akan dilakukan pada 31 Maret 2011. Informasi

penting terkait transaksi:

– Forward rate 1 Oktober 2010 hingga 1 Maret 2011 : 4,3– Forward rate 1 Oktober 2010 hingga 1 Maret 2011 : 4,3

– Forward rate 31 Desember 2010 : 4,05

Pencatatan pada 31 Desember 2010:

Dr. Piutang derivatif (100.000*(4,3-4,05)) 25.000

Cr. Laba derivatif melekat 25.000

Page 22: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

DERIVATIF MELEKAT PADA MATA UANG ASING

• PPSAK 5, “Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55

(1999) tentang Instrumen Derivatif dalam Mata Uang Asing”

Dengan adanya pencabutan ketentuan akuntansi dalam ISAK 06 maka tidak Dengan adanya pencabutan ketentuan akuntansi dalam ISAK 06 maka tidak

terdapat lagi acuan untuk menentukan U.S. Dolar sebagai mata uang yang lazim

digunakan dalam transaksi bisnis terkait dengan perhitungan derivatif melekat.

Page 23: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

DERIVATIF MELEKAT PADA MATA UANG ASING

Dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang yang umum digunakandalam penjualan dan pembelian item non-keuangan di Indonesia

– Berdasarkan data ekspor/impor semester 1 Indonesia (data BPS), USD memiliki proporsisignifikan dalam transaksi perdagangan Indonesia:

o Transaksi Migas, impor sebanyak 21% dan ekspor 18% dari total impor/ekspor Migas Indonesia;

o Transaksi Non Migas, USD tetap memiliki proporsi signifikan sebagai mata uang yang digunakandalam transaksi perdagangan ekspor dan impor yaitu 10,52% dan 8,46% (transaksi dengandalam transaksi perdagangan ekspor dan impor yaitu 10,52% dan 8,46% (transaksi denganpihak Amerika Serikat) dari seluruh total ekspor/impor komoditi non migas Indonesia

– Dalam transaksi Telkom dengan berbagai negara didunia, USD masih merupakan matauang internasional yang relatif stabil dan likuid sehingga digunakan secara dominan danumum dalam transaksi kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan.

– Kondisi perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang dan dengan mata uangyang terbatas untuk perdagangan internasional karena Rupiah tidak dianggap stabil danlikuid, sehingga banyak negara yang bertransaksi dengan Telkom lebih memilih untukmenggunakan USD yang dianggap lebih stabil dan likuid.

Page 24: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

o Pendefinisian ulang atas aset keuangan & kewajiban keuangan yang dimiliki Perusahaan

o Penentuan input nilai wajar

o Evaluasi ulang terhadap metode perhitungan impairment atas piutang

o Penerapan effective interest rate method atas beban bunga/pendapatan bunga

IMPLEMENTATION CONSIDERATION & KEY QUESTION

Implementation Consideration

o Penerapan effective interest rate method atas beban bunga/pendapatan bunga

o Identifikasi transaction cost

Key Question

o Biaya-biaya apa saja yg dianggap teratribusi secara langsung sehingga dapat diklasifikasikan

sebagai transaction cost?

o Bagaimana menghitung suku bunga efektif?

o Dalam penghitungan impairment, individual assessment atau collective assessment?

o Faktor-faktor apa saja yg dipertimbangkan dalam penentuan nilai wajar?

Page 25: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

DAMPAK TERHADAP INTERNAL CONTROL

INTERNAL CONTROL

ON

COMPLEX FINANCIAL

INSTRUMENT

Components Elements

Control

environment

• Level pengetahuan dan pengalaman manajemen

serta hal-hal yang terkait dengan governance.

• Arahan manajemen

• Pemisahan tugas dan tanggung jawab serta • Pemisahan tugas dan tanggung jawab serta

penugasan personel yang memadai

• Perlunya dipertimbangkan perubahan atau

perluasan General Control Environment.

Risk and

Assessment

• Identifikasi risiko bisnis yang terkait dengan

pelaporan keuangan.

• Estimasi signifkansi dari risiko.

Information

System

• Perlumya sistem informasi untuk memproses

transaksi terkait dengan instrumen keuangan.

Page 26: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

DAMPAK TERHADAP INTERNAL CONTROL

INTERNAL CONTROL

ON

COMPLEX FINANCIAL

INSTRUMENT

Components Elements

Control

Activities

• Pencatatan yang lengkap dan akurat melalui

konfirmasi dan rekonsiliasi.

• Valuasi melalui komparasi dengan data dan

informasi external (market).

• Penyajian dan pengunkapan, perlunya mekanisme

untuk menyajikan dan mengungkapkan transaksi

secara lengkap dan akurat.

Supervision • Review dan monitoring secara memadai

• Perlunya memastikan bahwa informasi yang

dihasilkan dari system dan process yang berbeda

sudah benar.

Page 27: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

o Standar akuntansi yang bersifat Principle Based memiliki kencederungan Lack of

Detail Guidance sehingga akan sangat tergantung kepada Judgement Management.

o Kompleksitas metode perhitungan nilai menjadikan valuasi tidak lagi dapat

dilakukan oleh Fungsi Akuntansi.

o Tersedianya berbagai metode valuasi yang sangat mungkin menghasilkan nilai

DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI AUDITOR

owajar yang berbeda akan meningkatkan resiko salah saji

o Kompleksitas metode valuasi menuntut penyedia laporan keuangan memiliki

keahlian yang memadai mengenai valuasi.

o Kondisi tersebut di atas mengakibatkan inherent risk dari suatu akun menjadi lebih

tinggi.

o Untuk mencegah adanya kesalahan penyajian/valuasi atas Instrument Keunagan,

diperlukan control yang memadai.

o Dalam beberapa industri, seperti Perbankan dan Asuransi, diperlukan dukungan IT

yang memadai.

Page 28: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI AUDITOR

Tujuan Audit

Existence:Asset dan kewajiban dalam Laporan PosisiKeuangan exist

Completeness:Seluruh asset dan kewajiban serta transaksi selama suatu periode telah disajikan dalam

Untuk memastikan apakah

asersi manajemen uang terkait

dengan instrument keuangan

telah sesuai engan

standar akuntansi (IFRS)

laporan keuangan.

Valuation:Asset dan kewajiban telah dihitung dengan benar.

Right and Obligation:Asset dan kewajiban adalah benar milik perusahaan.

Presentation and Disclosure:Perusahaan telah mengungkapkan denganbenar di laporan keuangan.

Page 29: Fin Inst for Auditorx

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK

Terima Kasih…