F]FAISIDEI{ REPUEL.IK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG .]ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN Menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk merubah jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO9 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); Mengingat : 1. b. 2. 3. Peraturan
22
Embed
F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
F]FAISIDEI{REPUEL.IK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
.]ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
Menimbang : a.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk merubah jenis dan tarif atas jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kesehatan perlu mengganti PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlakupada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,Departemen Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2OO9 tentang jenis dan tarif atas jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaDepartemen Kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada KementerianKesehatan;
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Mengingat : 1.
b.
2.
3. Peraturan
PRfSIDEI'{REPUBL,IK INDONHSIA
-2-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentangJenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentangJenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor85, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3760);
MEMUTUSKAN :
MenetapKAn : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF.ATASJENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.
Pasal 1
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kesehatan meliputi penerimaan yangberasal dari pelayanan pada:
a. SekretariatJenderal;
b. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu danAnak;
c. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan ;
e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan;
f. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan
g. Badan
(1)
FT?E5IDINREPLJBI_IK INDONJESIA
.)
g. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan.
(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan PaJakyang berlaku pada Kementerian Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalamLampiran Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 2
Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
Kementerian Kesehatan dapat:
a. melaksanakan jasa pelayanan pengambilan danpemeriksaan sampel kualitas lingkungan padaDirektorat Jenderal Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan berdasarkan kontrakkerjasama.
b. melaksanakan jasa pelayanan penelitian danpengembangan kesehatan pada Badan Penelitian danPengembangan Kesehatan berdasarkan kontrakkerjasama.
c. menyelenggarakan Pendidikan dan PelatihanKepemimpinan Tingkat III dan Pendidikan danPelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi PegawaiNegeri Sipil dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatanbagi Caion Pegawai Negeri Sipil di luar KementerianKesehatan berdasarkan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrakkerjasama.
(21
(3) Tarif .
trRIS!DENiREPUEL"IK INDONtrSIA
(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacupada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atasjenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaLembaga Administrasi Negara.
Pasal 3
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
a. jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi radiasi, jasapengujian, jasa pengujian dan kalibrasi, dan/ataujasa pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi padaDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
b. jasa pelayanan poliklinik, jasa pemeriksaanpenunjang medik, dan jasa pemeriksaan kesehatanlingkungan pada Direktorat Jenderal PengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
c. jasa Pelayanan Klinik Saintifikasi Jamu pada BadanPenelitian dan Pengembangan Kesehatan.
yang dilakukan dalam kondisi tertentu atau situasikhusus dapat dikenakan tarif sebesar RpO,O0 (nolrupiah).
(2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu atau situasi khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri Kesehatan.
Pasal 4
(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
a. jasa pengujian dan/atau jasa kalibrasi padaDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
b. jasa
trRESIDEI{REPUELIK II!DONESIA
b. jasa pengujian, jasa kalibrasi, dan/atau jasapemeriksaan pada Direktorat Jenderal pengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan dan BadanPenelitian dan Pengembangan Kesehatan,
yang dilaksanakan di luar kantor Kementerian Kesehatantidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, dantransportasi.
(2) Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasisebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan kepadawajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturanPerundang-undangan.
Pasal 5
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dariDirektorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan penyehatanLingkungan untuk jenis kapal negara Republik Indonesia,kapal tamu negara, dan kapal rakyat kurang dari 7 (tujuh)Gross Tonnage dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)untuk pelayanan:
a. penerbitan sertifikat tzin karantina;
b. penerbitan sertifikat sanitasi kapal;
c. penerbitan buku kesehatan kapal;
d. penerbitan Port Health Quarantine Clearance; dan
e. penerbitan sertifikatkecelakaan.
pertolongan pertama pada
Pasal 6
(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberasal dari Badan Pengembangan dan PemberdayaanSumber Daya Manusia Kesehatan bagi mahasiswa tidakmampu yang berprestasi dan/atau mahasiswa dalamkondisi tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00(nol rupiah) untuk biaya:
-5
a. sumbangan
#s-a\%ff.w
l:rRESIDENREtrUBL.IK INDONESIA
-6-
a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan untuk kelasreguler dan non reguler;
b. dana pengembangan pendidikan untuk kelas regulerdan non reguler;
c. ujian akhir program/uji kompetensi;d. wisuda; dan
e. praktek kerja lapangan.
(2) Ketentuan mengenai kriteria mahasiswa tidak mampuyang berprestasi dan/atau mahasiswa dalam kondisitertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri Kesehatan.
Pasal 7
seluruh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berraku padaKementerian Kesehatan wajib disetor langsung secepatnya keKas Negara.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yangBerlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,Departemen Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO7 Nomor 20, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4694); danPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO9 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 26, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a97S);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 60 (enam puluh) harisejak tanggal diundangkan.
1.
2.
Agar
trR [ :; tD E.l\R EFiJBL-IK IND OF,IESI A
-7 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 9 April 2OI3PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 11 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 56
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
ad Sapta Murti
PRESIDENREPUELIK INDONESIA
-752-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN rARIF (Rp)