Top Banner
F]FAISIDEI{ REPUEL.IK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG .]ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN Menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk merubah jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO9 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); Mengingat : 1. b. 2. 3. Peraturan
22

F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

May 07, 2019

Download

Documents

ngokhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

F]FAISIDEI{REPUEL.IK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

.]ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk merubah jenis dan tarif atas jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kesehatan perlu mengganti PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlakupada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,Departemen Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2OO9 tentang jenis dan tarif atas jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaDepartemen Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada KementerianKesehatan;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Mengingat : 1.

b.

2.

3. Peraturan

Page 2: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

PRfSIDEI'{REPUBL,IK INDONHSIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentangJenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentangJenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor85, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3760);

MEMUTUSKAN :

MenetapKAn : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF.ATASJENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kesehatan meliputi penerimaan yangberasal dari pelayanan pada:

a. SekretariatJenderal;

b. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu danAnak;

c. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan ;

e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan;

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan

g. Badan

Page 3: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

(1)

FT?E5IDINREPLJBI_IK INDONJESIA

.)

g. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan PaJakyang berlaku pada Kementerian Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalamLampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

Kementerian Kesehatan dapat:

a. melaksanakan jasa pelayanan pengambilan danpemeriksaan sampel kualitas lingkungan padaDirektorat Jenderal Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan berdasarkan kontrakkerjasama.

b. melaksanakan jasa pelayanan penelitian danpengembangan kesehatan pada Badan Penelitian danPengembangan Kesehatan berdasarkan kontrakkerjasama.

c. menyelenggarakan Pendidikan dan PelatihanKepemimpinan Tingkat III dan Pendidikan danPelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi PegawaiNegeri Sipil dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatanbagi Caion Pegawai Negeri Sipil di luar KementerianKesehatan berdasarkan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrakkerjasama.

(21

(3) Tarif .

Page 4: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

trRIS!DENiREPUEL"IK INDONtrSIA

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacupada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atasjenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaLembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

a. jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi radiasi, jasapengujian, jasa pengujian dan kalibrasi, dan/ataujasa pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi padaDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

b. jasa pelayanan poliklinik, jasa pemeriksaanpenunjang medik, dan jasa pemeriksaan kesehatanlingkungan pada Direktorat Jenderal PengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan

c. jasa Pelayanan Klinik Saintifikasi Jamu pada BadanPenelitian dan Pengembangan Kesehatan.

yang dilakukan dalam kondisi tertentu atau situasikhusus dapat dikenakan tarif sebesar RpO,O0 (nolrupiah).

(2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu atau situasi khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 4

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:

a. jasa pengujian dan/atau jasa kalibrasi padaDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

b. jasa

Page 5: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

trRESIDEI{REPUELIK II!DONESIA

b. jasa pengujian, jasa kalibrasi, dan/atau jasapemeriksaan pada Direktorat Jenderal pengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan dan BadanPenelitian dan Pengembangan Kesehatan,

yang dilaksanakan di luar kantor Kementerian Kesehatantidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, dantransportasi.

(2) Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasisebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan kepadawajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturanPerundang-undangan.

Pasal 5

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dariDirektorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan penyehatanLingkungan untuk jenis kapal negara Republik Indonesia,kapal tamu negara, dan kapal rakyat kurang dari 7 (tujuh)Gross Tonnage dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)untuk pelayanan:

a. penerbitan sertifikat tzin karantina;

b. penerbitan sertifikat sanitasi kapal;

c. penerbitan buku kesehatan kapal;

d. penerbitan Port Health Quarantine Clearance; dan

e. penerbitan sertifikatkecelakaan.

pertolongan pertama pada

Pasal 6

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberasal dari Badan Pengembangan dan PemberdayaanSumber Daya Manusia Kesehatan bagi mahasiswa tidakmampu yang berprestasi dan/atau mahasiswa dalamkondisi tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00(nol rupiah) untuk biaya:

-5

a. sumbangan

Page 6: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

#s-a\%ff.w

l:rRESIDENREtrUBL.IK INDONESIA

-6-

a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan untuk kelasreguler dan non reguler;

b. dana pengembangan pendidikan untuk kelas regulerdan non reguler;

c. ujian akhir program/uji kompetensi;d. wisuda; dan

e. praktek kerja lapangan.

(2) Ketentuan mengenai kriteria mahasiswa tidak mampuyang berprestasi dan/atau mahasiswa dalam kondisitertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 7

seluruh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berraku padaKementerian Kesehatan wajib disetor langsung secepatnya keKas Negara.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yangBerlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,Departemen Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO7 Nomor 20, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4694); danPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO9 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 26, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a97S);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 60 (enam puluh) harisejak tanggal diundangkan.

1.

2.

Agar

Page 7: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

trR [ :; tD E.l\R EFiJBL-IK IND OF,IESI A

-7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 9 April 2OI3PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

ad Sapta Murti

Page 8: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-752-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN rARIF (Rp)

g' LArN-LAIN

1) Sarana habis pakai operasi sedang pasienHIV

2) Sarana habis pakai operasi kecil pasien HIV

3) Sarana habis pakai rawat inap pasien HIV(per hari)

IV. DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKITDAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

A. KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

1. Pelayanan Dokumen Kesehatan

a) Pe n erb itan S ertifikat lzin Karantin a (C ertifi.cat eof Pratique)

1) Kapal Datang Dari Pelabuhan/NegaraTerjangkit

a. Fery

(1) Kapal s.d 100 GT

(2) Kapal >100 s.d 200 cT

(3) Kapal > 200 GT

b. Non Fery

(1) Kapal s.d 100 GT

Per Paket

Per Paket

Per Paket

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

1.500.000,00

300.000,00

100.000,00

15.000,00

25.000,00

40.000.00

40.000,00

(2) Kapal

Page 9: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

PRESIDENREFUSLIK INDONESIA

-i53-

JENIS PENERIMAAN NBGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

(2) Kapal > 100 s.d 200 GT

(3) Kapal > 2OO s.d 350 GT

(4) Kapal > 350 s.d 1.000 GT

(5) Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

(6) Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

(7) Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

(8) Kapal > 7.000 s.d 10.OOO GT

(9) Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT

(10) Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT

(11) Kapal > 20.000 cT

Kapal Datang Dari Pelabuhan/ NegaraSehat

a. Fery

(1) Kapal s.d 100 GT

(2) Kapal >100 s.d 200 cT

(3) Kapal > 200 cT

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

45.000,00

50.000,00

75.000,00

100.000,00

125.000,00

150.000,00

175.000,00

200.000,00

225.000,00

250.OOO.OO

5.000,00

10.000,00

20.000,00

b. Non Fery .

Page 10: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

FRESIDENREPUEL-IK INDONESIA

-154-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

b)

b. Non Fery

(1) Kapal s.d 100 GT

(2) Kapal > 100 s.d 200 GT

(3) Kapal > 2OO s.d 350 GT

(4) Kapal > 350 s.d 1.000 GT

(5) Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

(6) Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

(7) Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

(B) Kapal > 7.000 s.d 1O.OOO GT

(9) Kapal > 1O.O0O s.d 15.OOO GT

(10) Kapal > 15.000 s.d 20.OOO GT

(11) Kapal > 20.000 GT

Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal

1) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal(Ship Sanitation Control ExemptionCertificate (SSCEC))

a. Kapal s.d 100 GT

Kapal > 1OO s.d 200 GT

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

35.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

75.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

110.000,00

135.000,00

150.000,00

25.000,00

50.000,00

c. Kapal. . .

Page 11: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-155-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

Kapal > 2OO s.d 350 GT

Kapal > 350 s.d 1.000 GT

Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

c

d

e

f.

2)

g. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

h. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT

i. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT

j. Kapal > 15.000 s.d 20.OOO GT

k. Kapal > 20.000 GT

Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal (ShipSanitation Control Certificate (SSCC))

a. Kapal s.d 100 GT

b. Kapal > 100 s.d 200 GT

Kapal > 2OO s.d 350 GT

Kapal > 350 s.d 1.000 GT

Kapal > 1.000 s.d 2.OOO GT

c

d

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

75.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

750.000,00

50.000,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

f. Kapal

Page 12: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

PRESIDENREFUEL.IK INDONESIA

156

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT

Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT

Kapal 15.000 s.d 20.000 GT

Kapal > 20.000 GT

3) Perpanjangan Satu Bulan Sertifikat BebasTindakan Sanitasi Kapal (One MonthExtention - Ship Sanitation ControlExemption Certifi"cate (OME - SSCEC))

a. Kapal s.d 100 GT

Kapal > 100 s.d 200 GT

Kapal > 2OO s.d 350 GT

Kapal 350 s.d 1.000 GT

Kapal 000 s.d 2.000 GT

Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

20.000,00

35.000,00

50.000,00

75.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

h. Kapal

Page 13: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

tr,RESIDENREPUL]L,IK INDONESIA

-r57-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

c)

h. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT

i. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT

j. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT

k. Kapal > 20.000 cT

Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (HealthBook)

1) Kapal s.d 35 GT

2) Kapal > 35 s.d 50 cT

3) Kapal > 50 s,d 100 cT

4) Kapal > 1OO s.d 200 GT

5) Kapal > 2OO s.d 350 GT

6) Kapal > 350 s.d 1.000 GT

7) Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

8) Kapal > 2.OOO s.d 3.500 GT

9) Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

10) Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT

11) Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

250.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

25.000,00

40.000,00

50.000,00

75.000,00

100.000,00

125.000,00

150.000,00

175.000,00

200.000,00

225.000,00

250.000,00

12) Kapal .

Page 14: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

FRESIDE NREPIJHL"IK INDONIESIA

-i58-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

12) Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT

13) Kapal > 20.000 cT

Penerbitan Port Health Quarantine Clearance

1) Fery

a. Kapal s.d 200 GT

d)

b. Kapal > 200 GT

Non Fery

a. Kapal s.d 100 GT

Kapal > 100 s.d 200 GT

Kapal > 2OO s.d 350 GT

Kapal > 350 s.d 1.OOO GT

Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

f. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

Per bukuper kapal

Per bukuper kapal

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

275.000,00

300.000,00

5.000,00

10.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

3s.000.00

50.000,00

60.000.00

g. Kapal

Page 15: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

WPRESIDEN

REFIJI]L-IK INDONESIA

-159-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

h. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT

Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT

j. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT

Kapal > 2O.0OO GT

Penerbitan sertifikat obat dan alat pertolonganpertama pada kecelakaan (P3K)

1) Pesawat

2) Kapal

a. Kapal s.d 100 GT

b. Kapal > 100 s.d 200 GT

c. Kapal > 2OO s.d 350 GT

d. Kapal > 350 s.d 1.000 GT

e. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

f. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper kapal per

keberangkatan

Per sertifikatper pesawat

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapai

Per sertifikatper kapal

75.000,00

85.000,00

100.000,00

125.000,00

150.000,00

50.000.00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

g. Kapal. . .

Page 16: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

$W*ffiw{tF

FRESIDENREPUIJLIK INDONESIA

-160-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

g. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

h. Kapal

Kapal

ooo s.d 10.000 GT

10 000 15 000 GT

1-

Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT

Kapal > 20.OOO GT

c)

Penerbitan International Certificate ofVaccination (ICV)

Penerbitan Sertifikat Kesehatan bagimasyarakat pelabuhan / bandara/ Pos LintasBatas Darat

Penerbitan Surat Keterangan Sehat bagimasyarakat pelabuhan/bandara/ Pos LintasBatas Darat

Penerbitan Surat Keterangan KesehatanUntuk Terbang bagi Ibu hamil, Bayi, Orangsakit dan Lansia)

Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Jenazah

Penerbitan Surat lzin Pengangkutan OrangSakit

h)

i)

k)

1) Penerbitan Sertifikat/Surat KeteranganKesehatan Obat Makanan, Kosmetika, AlatKesehatan dan Bahan Adiktif

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapal

Per sertifikatper kapai

Per sertifikatper kapal

Per sertifikat

Per sertifikat

Per sertifikat

Per sertifikat

Per sertifikat

Per sertifikat

35.000,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00

55.000,00

25.000,00

10.000.00

5.000,00

5.000.00

10.000,00

10.000.00

1) Kapal

Page 17: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

ges*\#s#'igl r \-#g55.<

PRESIDENIREPUBL"IK IN]DONESIA

- 16T

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

1) Kapal

c.

Obat Makanan, Kosmetika, AlatKesehatan dan Bahan AdiktifEkspor

Obat Makanan, Kosmetika, AlatKesehatan dan Bahan Adiktif Impor

Obat Makarlan, Kosmetika, AlatKesehatan dan Bahan Adiktif antarDaerah per pulau

2) Pesawat

a. Obat Makanan. Kosmetika, AlatKesehatan dan Bahan Adiktif Ekspor

b. Obat Makanan, Kosmetika, AlatKesehatan dan Bahan Adiktif Impor

m) Sertifikasi Izin Penyelenggara TindakanPenyehatan Alat Angkut (Kapal dan Pesawat)

n) Penerbitan Sertifikat Sanitasi, hapus seranggadan hama di pesawat udara

1) Sertifikat Sanitasi

2) SertifikatDisinseksi

3) SertifikatDisinfeksi

o) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene SanitasiRumah Makan/Restoran di lingkunganpelabuhan

p) Penerbitan Surat lzinLatk Higiene SanitasiJasa Boga di lingkungan pelabuhan

1) Kelas A

b

Per sertifikat

Per suratketerangan

Per suratketerangan

Per suratketerangan

Per suratketerangan

Per sertifikat

Per sertifikat

Per sertifikat

Per sertifikat

Per sertifikat

Per sertifikat

i00.000,00

100.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

1.000.000,00

25.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000.00

50.000,00

2) Kelas

Page 18: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

trRESIDENREPUBL.IK INDONESI.A

- 162

JBNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

2.

2) Kelas B

3) Kelas C

q) Penerbitan Sertifikat Kualitas Air Minum/AirBersih di pelabuhan, bandara dan Pos LintasBatas Darat (PLBD) untuk keperluan alatangkut

Pelayanan Poliklinik

a) Pendaftaran pasien

b) Pemeriksaan dan pengobatan

c) Vaksinasi

1) Yellow Fever

2) Meningitis

d) Emergency

Pemakaian Ambulance bukan tindakankarantina (diluar BBM, Tol, Supir dan Petugaskesehatan)

1) Pemakaian Ambulance Dalam kota

2) Pemakaian Ambulance Luar kota s.d max30 km

3) Tambahan per kilometer (setelah 30 km)

Pemeriksaan Penunjang Medik

a) PemeriksaanLaboratorium

1) Pemeriksaan Hematologi

a. Darah Rutin

e)

J.

Per sertifikat

Per sertifikat

Per sertifikat

Per pasien

Per pasien

Per orang

Per orang

Per orang

Per pemeriksaan

Per pemakaian

Per pemakaian

Per kilometer

Per orang

Per pemeriksaan

75.000,00

100.000,00

50.000.00

5.000,00

15.000.00

300.000,00

260.000,00

50.000.00

50.000,00

100.000,00

5.000,00

25.000.00

b. Darah

Page 19: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

FRES IDE NREPUBt.IK INDONESIA

-163-trrritt:::r:;iili;i{llllllriL.r:li,ltii}

rll:::t::S.A$Ifit:f:'jtt:al:rlii:liir;,,i,il

F:,;: j j:,1:::1:,L1,:::,,iit':'l::.':.,.

Willlilt,,i

b. Darah Rutin Lengkap

c. Golongan Darah

2) Pemeriksaan Kimia Darah

a. Uric Acid

b. Ureum

c. Creatinin

d. Glukosa Sewaktu

e. Glukosa Puasa

Glukosa 2 janPP

Collesterolob.

h. HDL (High Density Lipoprotein)Collesterol

LDL (Low Density Lipoprotein)Collesterol

SGOT (Serum Glutamat OxaloaseticTransaminase)

SGPT (Serum Glutamat ftrruvateTransaminase)

1.

J.

k.

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

30.000,00

8.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000.00

18.000,00

18.000.oo

18.000,o0

18.000.00

18.000.00

18.000,00

18.000.00

1. Trigliserida

Page 20: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

PRESIDENREPUBL.IK INDONESIA

- 164

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

Trigliserida

VDRL (Veneral Diseases ResearchLaboratory)

m.

n. Darah Malaria

3) Pemeriksaan Urinalisa

a. Urin rutin

b. Urin lengkap

4) Pemeriksaan Serologi / Imunologi

a. Tes Kehamilan (HCG)

b. Anti HIV Rapid (Anti Human ImunoVirus)

s) Pemeriksaan Radiologi

a. Foto toraks 1 posisi

b. Foto toraks 2 posisi

6) Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)

7) PemeriksaanAudiometri

B) PemeriksaanRefraksi

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

18.000.00

25.000.00

10.000.oo

10.000.00

12.000,00

25.000,00

25.000.00

40.000,00

80.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

9) Pemeriksaan

Page 21: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

F:FAESIDHhIREtrUELIK INDONESIA

- 165-

e) Pemeriksaan Narkotika

a. Amphetamin tes

b. Opiat tes

Barbiturat tesc.

d. Tetra Hidrocanabis tes

e. Phenil Clidine tes

f. Benzodiazepin tes

10) Pemeriksaan CD4

b) Terapi menggunakan Alat ChamberHyperbarik

1) Terapi Chamber Hyperbarik untukpengobatan biasa (Non Dekompresi)menggunakan Oksigen dan udara selama

2)

2 jar::

Terapi Chamber Hyperbarik untukpengobatan kasus Dekompresi denganoksigen dan udara selama 4 jarn

Terapi Chamber Hyperbarik untukpengobatan kasus Dekompresi beratdengan oksigen dan udara selama 5 jam

3)

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per orang

Per pemeriksaan

Per pasien

Per pasien

Per pasien

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

40.000,00

200.000,00

300.o00,00

400.000,00

4. Jasa

Page 22: F]FAISIDEI{ INDONESIA - kkpbatam.com · f]faisidei{repuel.ik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang.]enis dan tarif atas jenis penerimaan negara

FRESIDENREPUEL.IT(. INDONESIA

-166-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)

4. Jasa Penggunaan Sarana Dan Prasarana DiklatSebagai Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi PadaKKP Kelas I Denpasar

a) Asrama

b) Ruang Kelas Kecil

c) Ruang Kelas Besar

B. BALAI BESAR/ BALAI TEKNIK KESEHATANLINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

1. Pemeriksaan Uji Fisika

a) Dalam Air

1) Bau

2) Kejernihan

Kekeruhan

Rasa

Suhu Udara/Air

Warna

ZatTerendap

ZatTerap:ung

3)

4)

s)

6)

7)

B)

Per orangper hari

Per kelasper hari

Per kelasper hari

Per parameterper pemeriksaan

Per parameterper pemeriksaan

Per parameterper pemeriksaan

Per parameterper pemeriksaan

Per parameterper pemeriksaan

Per parameterper pemeriksaan

Per parameterper pemeriksaan

Per parameterper pemeriksaan

25.000,00

50.000,00

100.000.00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00

7.000,00

5.000.00

000,00

b) Dalam