FASILITASI (Biaya PPDS beasiswa DEPKES)

Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter

Gigi Spesialis Angkatan ketiga Tahun 2009

Departemen Kesehatan Republik Indonesia

SOSIALISASI dan

Fasilitasi Pengisian Formulir

2

Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik

Spesialistik

RATAS BIDANG KESEHATANTAHUN 2007

PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH

SAKIT DAERAH

JADEK JAJANG

Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

Program Penugasan Khusus Residen Senior

PERMENKES No. 535/MENKES/PER/ VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Peserta

Program PDS/PDGS Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik

KEPMENKES No. 538/MENKES/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan

Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

KEPMENKES No. 539/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian

Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu

Pelayanan Medik Spesialistik

Peserta PPDS/PPDGS adalah para dokter umum/dokter gigi yang mengikuti pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan.

Jenjang 1 adalah suatu jenjang dimana peserta PPDS mampu menguasai kompetensi dapat menangani kasus-kasus yang umum, lama pendidikan antara 2 s.d 3 tahun.

Jenjang 2 adalah suatu jenjang setelah jenjang 1 dimana peserta PPDS telah menyelesaikan pendidikannya untuk menguasai semua kompetensi yang terdapat dalam kurikulum bidang spesialis masing-masing. lama pendidikan antara 1 s.d 2 tahun

Ketentuan Umum

PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PDS/PDGS

1.Dilaksanakan dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan akan dokter spesialis/dokter gigi spesialis di RS Pemerintah.

2.Bidang spesialisasi & jumlah peserta program ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah.

3.Penugasan pelayanan medis spesialistik di daerah merupakan bagian dari tahapan pendidikan setelah jenjang 1.

4.Pelaksanaan penugasan berada di bawah tanggung jawab Dekan FK Pengampu bersama-sama dengan Depkes, Ka. Dinkes Prop/Kab/Kota, Direktur RS tempat penugasan.

5.Pendayagunaan peserta pasca pendidikan langsung berada di bawah tanggung jawab Gubernur/Bupati/Walikota.

PESERTA PENERIMA PROGRAM BANTUAN

1. Dokter umum/dokter gigi yang akan mengikuti PPDS/PPDGS dan atau sedang mengikuti pendidikan

2. Dokter umum/dokter gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

3. Peserta Program diberikan bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai kurikulum dan atau sesuai sisa program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing bidang spesialis.

1. Peserta Program, wajib:• Menyelesaikan program pendidikan sesuai jadwal waktu dan

kurikulum bidang spesialis di masing-masing institusi pendidikan ;

• Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

• Melaksanakan tugas profesi kedokteran sesuai dengan program Pemerintah di bidang kesehatan.

2. Peserta Program dilarang pindah program pendidikan dan atau pindah ke institusi pendidikan selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mengangkat Peserta Program yang berstatus Non PNS menjadi PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama peserta masih mengikuti atau setelah menyelesaikan pendidikan.

KEWAJIBAN PESERTA PENERIMA PROGRAM BANTUAN

KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN PDS/PDGS

Besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta Program disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran yang sedang berjalan.

Komponen bantuan biaya program terdiri dari Biaya hidup; Uang buku dan literatur; Transport lokal; Biaya Penelitian; Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); Bantuan Operasional Pendidikan (BOP); Karya ilmiah dan/atau kursus wajib; Penyelenggaraan ujian nasional; Bantuan pengembangan kolegium; Biaya perjalanan dari Propinsi pengusul ke lokasi pendidikan;

Ketentuan komponen dan tatacara pemberian bantuan biaya program pendidikan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

NO. KOMPONEN BIAYA BIAYA SATUAN KETERANGAN

1 2 3 4A. Bantuan Pendidikan Untuk Peserta PPDS/PPDGS1. Transport

kedatangan Rp. Sesuai bukti

pengeluaranMaksimal, dibayarkan 1 kali selama masa pendidikan

2. Uang harian Rp. 350.000 pagu maksimal dibayarkan 2 hari selama masa pendidikan

3. Transport lokal Rp. 500.000 Per-bulan, dibayarkan paket per-semester selama masa pendidikan

4. Buku dan literatur Rp. 500.000 Per-bulan, dibayarkan paket per-semester selama masa pendidikan

5. Biaya hidup Rp. 1.000.000 Per-bulan, dibayarkan paket per-semester selama masa pendidikan

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA

NO. KOMPONEN BIAYA BIAYA SATUAN KETERANGAN1 2 3 4B. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan 1. Sumbangan Penyelenggaraan

Pendidikan (SPP)Rp.

4.000.000 Dibayarkan per-semester selama masa pendidikan

2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Rp.

20.000.000 Dibayarkan per-semester selama masa pendidikan

3. Karya ilmiah dan/atau kursus wajib- Semester 1

- Semester 2 dst

Rp.

Rp.

2.500.000

5.000.000 Rincian :

Rp. 4.500.000,- untuk Karya ilmiah dan/atau Kursus Wajib

Rp. 500.000,- untuk premi asuransi kesehatan/jiwa dan asuransi profesi

4. Penyelenggaraan Ujian Nasional (Jenjang 1 dan Jenjang 2)

Rp.

5.000.000 Dibayarkan maksimal 2 kali selama masa pendidikan

5. Bantuan Pengembangan Kolegium

Rp.

50.000 Dibayarkan per-semester selama masa pendidikan

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA

Bantuan biaya pendidikan berakhir terhitung sejak tanggal dinyatakan oleh Fakultas Kedokteran/ Kedokteran Gigi, bahwa peserta program pendidikan : • Telah lulus sebagai Dokter Spesialis/ Dokter Gigi

Spesialis;• Berhenti dari pendidikan; atau• Pindah program pendidikan dan atau pindah ke

institusi pendidikan selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

Pengakhiran bantuan biaya pendidikan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

KETENTUAN PENGHENTIAN BANTUAN PDS/PDGS

Untuk kepentingan Nasional, o Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Prop/Kab/Kota yang telah terpenuhi

bidang spesialis tertentu, wajib memberikan persetujuan pindah kepada Peserta Program yang berstatus PNS/CPNS selama ybs mengikuti atau setelah menyelesaikan pendidikan untuk dialihkan status menjadi PNS di Prop/Kabu/Kota yang belum ada bidang spesialis tersebut.

o Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Prop/Kab/Kota yang belum terpenuhi bidang spesialis tertentu, wajib memberikan persetujuan menerima Peserta Program yang berstatus PNS/CPNS dari Prop/Kab/Kota lain yang telah terpenuhi bidang spesialisnya selama peserta yang bersangkutan mengikuti atau setelah menyelesaikan pendidikan.

Pemerintah Propinsi setempat mengatur penempatan/mutasi peserta program sesuai kebutuhan bidang spesialis pada Kab/Kota di wilayahnya dan apabila semua telah terpenuhi akan dialihkan ke Propinsi lain atas koordinasi Departemen Kesehatan. Bagi yang tidak dapat diangkat menjadi CPNS ditugaskan oleh MENKES dengan masa pengabdian sesuai dengan ketentuan

Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan, wajib melaksanakan masa pengabdian.

Masa pengabdian minimal N maksimal 2N (N= masa pendidikan yang dibiayai)

MASA PENGABDIAN

MASA PENGABDIAN PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS

Masa pengabdian ditentukan sebagai berikut : 1. Bagi yang ditempatkan di seluruh Ibukota Propinsi dan Kabupaten/Kota

di seluruh Jawa dan Bali selama 2N.

2. Bagi yang ditempatkan pada Kabupaten/Kota tersebut di bawah ini ditetapkan selama N+2, yaitu : Propinsi Banten : Pandeglang dan Lebak Jawa Barat : Sukabumi dan Garut Jawa Tengah : Banjar Negara, Wonogiri dan Rembang DI Yogyakarta : Kulon Progo dan Gunung Kidul Jawa Timur : Pacitan, Trenggalek, Bondowoso,

Situbondo, Madiun, Bangkalan, Sampang

dan Pamekasan. Bali : Karang Asem

4. Bagi yang ditempatkan pada Kab/Kota di wilayah Indonesia Timur tersebut di bawah ini selama N, yaitu : Propinsi PapuaPropinsi Papua BaratPropinsi MalukuPropinsi Maluku UtaraPropinsi Nusa Tenggara TimurPropinsi Sulawesi BaratPropinsi Sulawesi TengahPropinsi Sulawesi TenggaraPropinsi Sulawesi Utara khusus Kab. Sangihe dan Kab. Talaud Propinsi Sulawesi Selatan khusus Kabupaten Kepulauan Selayar

5. Bagi peserta yang mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS, tidak termasuk pelaksanaan penugasan jenjang 1 di daerah selama 6 (enam) bulan.

3. Bagi yang ditempatkan di Kab/Kota di luar Jawa Bali, kecuali wilayah Indonesia Timur selama N+1.

1. Menkes, KKI, MKKI, MKKGI, Pemda, dan OP terkait melakukan BINWAS sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

2. Dalam rangka pengawasan, Menteri Kesehatan dapat mengambil sanksi administratif berupa Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Penghentian bantuan, Pengembalian bantuan biaya pendidikan sampai dengan Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau Surat Izin Praktik (SIP). Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebanyak 10 (sepuluh) kali

dari jumlah biaya bantuan yang diterima,bagi peserta, apabila: Pindah di luar bidang pendidikan yang ditentukan; Berhenti bukan atas pertimbangan akademis;

Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebanyak 20 (dua puluh) kali dari jumlah biaya bantuan yang diterima, bagi peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dan tidak melaksanakan tugas sesuai program Depkes.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kebijakan Program PDS/PDGSAngkatan KetigaSeleksi Administrasi:

Calon peserta yang diikutkan adalah diusulkan melalui Dinkes Propinsi/Pokja Propinsi

Dinyatakan lulus administrasi oleh Tim Pusat berdasarkan: - Status Kepegawaian: * PNS/CPNS/Pasca PTT Usia Maksimal 45 th/31 Des 2008 * PTT/Honorer dan lainnya Usia Maksimal 35 th/31 Des 2008 - Kebutuhan Bidang Spesialis tertentu di Daerah - Kebutuhan Bidang Spesialis tertentu secara Nasional 3. Alokasi untuk peserta residen di sesuaikan dengan sisa

alokasi peserta baru hasil kelulusan seleksi akademik

1. Calon peserta yang diikutkan adalah diusulkan melalui Dinkes Propinsi/Pokja Propinsi

2. Dinyatakan lulus administrasi oleh Tim Pusat berdasarkan:- Status Kepegawaian:

* PNS/CPNS/Pasca PTT * PTT/Honorer dan lainnya

- Kebutuhan Bidang Spesialis tertentu di Daerah- Kebutuhan Bidang Spesialis tertentu secara Nasional

3. Alokasi untuk peserta residen di sesuaikan dengan sisa alokasi peserta baru hasil kelulusan seleksi akademik

Seluruh bidang spesialisasi kecuali :Sp.PD Konsultan Geriatri, Sp.PD Konsultan Hematologi, Sp. Bedah Digestif, Sp. Bedah Onkologi, Sp. Anastesi Konsultan Intensive Care & Sp.Akupunktur

Bidang Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi hanya:

Bidang Spesialis :

Spesialisasi Bedah Mulut

Kebijakan Program PDS/PDGS Angkatan Ketiga

1. Penentuan hasil seleksi tidak berdasarkan pada kapasitas penerimaan FK, tetapi mengacu pada skor yang telah disepakati oleh setiap program studi.

2. Peserta yang lulus tetapi tidak dapat diterima oleh karena keterbatasan tempat akan dilaporkan ke Kolegium Program Studi masing-masing Fakultas Kedokteran untuk dapat diatur penempatannya pada pusat pendidikan yang lain.

3. Bagi yang lulus seleksi akademik tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah/nasional maka biaya pendidikan dapat dibiayai oleh Pemda asal pengusul/biaya mandiri.

JUMLAH 1040

No Program Studi 2009 01 Ilmu Penyakit Dalam 13 x 10 = 130 02 Ilmu Kesehatan Anak 13 x 10 = 130 03 Ilmu Bedah 13 x 10 = 130 04 Obsgyn 13 x 10 = 130 05 Anestesi 9 x 10 = 90 06 Patologi Klinik 9 x 5 = 45 07 Ilmu Penyakit Jantung 7 x 5 = 35 08 Kulit dan Kelamin 11 x 5 = 55 09 Ilmu Penyakit Mata 11 x 5 = 55 10 Ilmu Penyakit Paru 6 x 5 = 30 11 Ilmu Penyakit Jiwa 9 x 5 = 45 12 Radiologi 3 x 10 = 30 13 Ilmu Penyakit Syaraf 10 x 5 = 50 14 Ilmu Penyakit THT 10 x 5 = 50 15 Rehabilitasi Medik 3 x 5 = 15

RENCANA REKRUTMEN PESERTA PROGRAM PDS/PDGS TAHUN 2009

NO PROGRAM STUDI USU UNPAD UI UNDIP UGM UNAIR UNHAS UNSRI UNSRAT UNAND BRAW UNUD UNS JML1 Ilmu Penyakit Dalam * * * * * * * * * * * * * 132 Ilmu Kesehatan Anak * * * * * * * * * * * * * 133 Ilmu Bedah * * * * * * * * * * * * * 134 Obsgyn * * * * * * * * * * * * * 135 Anestesiologi * * * * * * * * * * 106 Ilmu Penyakit Jantung * * * 37 Ilmu Kesehatan Forensik * * * * * * * 78 Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin * * * * * * * * * * * * 129 Ilmu Penyakit Mata * * * * * * * * * * * 11

10 Ilmu Penyakit Paru * * * * * * * * 811 Psikiatri * * * * * * * * * 912 Radiologi * * * * * * * * 813 Ilmu Penyakit Saraf * * * * * * * * * * 1014 Ilmu Penyakit THT * * * * * * * * * * * * 1215 Patologi Anatomi * * * * * * * * * * 1016 Patologi Klinik * * * * * * * * * 917 Bedah Orthopaedi * * * * * * * * * 918 Bedah Urologi * * * * * * * * 819 Bedah Saraf * * * * 420 Rehabilitasi Medik * * * * * 521 Bedah Plastik * * 222 Kesehatan Olah Raga * 123 Mikrobiologi Klinik * * 124 Kedokteran Nuklir * 125 Farmakologi Klinik * * 226 Bedah Toraks & Kardiovaskular * * 227 Kolegium Dokter Ind & dr keluarga28 Kolegium Kedokteran Kelautan * 129 Kolegium Kedokteran Okupasi * 130 Kolegium Parasitologi Klinik * 131 Kolegium Gizi Klinik * 132 Kolegium Ilmu Bedah Anak * * * * * 533 Kolegium Kedokteran Penerbangan * 134 Kolegium Andrologi * * 135 Kolegium Akupunktur Ind

Jumlah 18 20 31 17 18 25 18 10 9 12 10 13 10 211

DAFTAR INSTITUSI PENYELENGGARA PPDS

Pembiayaan:

1. Formulir calon peserta tubel PPDS disediakan oleh Depkes (GRATIS)

2. Biaya yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta:

- Biaya pendaftaran = Rp. 100.000,- - Biaya Seleksi akademik sesuai ketentuan yang

berlaku di masing2 FK dan maksimal = Rp. 2.000.000,- - Biaya transportasi dan akomodasi selama

seleksi akademik3. Depkes akan membiayai bantuan pendidikan hanya

bagi peserta yang telah lulus administrasi dan seleksi

akademik serta sesuai dengan ketentuan berlaku

JADWAL SELEKSI AKADEMIKNo Fakultas

KedokteranJadwal

1 Universitas Sumatera Utara2 Universitas Andalas3 Universitas Sriwijaya Pertengahan bulan Juli

dan Januari4 Universitas Indonesia 15 Maret-30 Mei 20095 Universitas Padjajaran6 Universitas Gadjah Mada April 20097 Universitas Negeri Sebelas

MaretAwal Mei

8 Universitas Diponegoro 15 April9 Universitas Airlangga10 Universitas Brawijaya April, Minggu I11 Universitas Udayana April, Minggu I12 Universitas Hasanuddin Setelah 15 April13 Universitas Sam Ratulangi April 2009

Persyaratan Seleksi Akademik di FK

PERSYARATANNo FK IPK TOEFL USIA MASA

KERJA Lainnya

1 UNSRI 2,75 Neuro

Neuro dan Anest: 500, lainnya 450

Max 35, bedah & anest belum ada batasan

IPD min sdh WKS bekerja 2 th

2 UIMsg-msg Bag

> 500 < 40 tahun 1 Tahun

Tidak buta warna, THT: > 80 dB, Bedah, Bedah Saraf, BTKV, Pulmo, Obgyn, Neuro:ATLS& ACLS

3 UGMS1& Profesi: 2,5

IKA, Orto, Obgyn, KK, Mata, THT max 35, lainnya max 40 th

1 Tahun

4 UNS Ortho: 2,75

Ortho: 500 Ortho:max 35 ATLS& ACLS

PERSYARATAN

No FK IPK TOEFL USIA MASA KERJA Lainnya

5 UNDIPObgyn& Bedah Sert TOEFL

Anest < 36; Obgyn, Mata, THT, Kardio < 37,, Jiwa < 45, lainnya < 40

Bedah: ATLS

6 UNIBRAW 2,5 sd 3

Obgyn,IKA, Rad 450

Obgyn: TB:150 Pr, 160 Lk

7 UNHAS IPK Lama menyelesaikan pend S1 dokter

8 UNSRAT > 500 < 35 Bedah: ATLS

CONTACT PERSONNo FK Nama Telepon WEBSITE

1 USU Eti 081362358702

2 UNAND Firdaus 081363262727

3 UNSRI Erna 081367706106

4 UI Eny (021) 31532365 UNPAD Dedi 081220064136 UGM Nana (0274) 560300,6492505 psw 205 www.ppds.fk.ugm.ac.id

7 UNS Dwi 08121520260

8 UNDIP Tarmo 08122509667

9 UNAIR Wid 0811377524

10 UNIBRAWDeni Dwi Wijayanti

(0341) 335222, 362101 pes 1262

CONTACT PERSONNo FK Nama Telepon WEBSITE

11 UNUD Agung (0361) 222378, 8007446

12 UNHAS Irwan (0411) 5077912, 081355755198 http:/med.unhas.ac.id

13 UNSRAT Ernan (0431) 846977

No FKG Nama Telepon WEBSITE

1 UNPAD Ani 08164217901, (022) 25328052 UGM (0274) 6492540

Biaya Pendaftaran PPDS/PPDGS

1. FK : USU, UNAND, UNSRI, UI, UNDIP, UNS, UNIBRAW, UNUD, UNHAS & UNSRAT

Biaya Pendaftaran Rp. 100.000,-Bank BNI 46 Cabang Pembantu UI SalembaNo. Rekening : 000.6693.996 a.n. PPDS/CHSKontak Person : Ibu Erna Telp. 021.3100354/fax 021.3907411

2. FK UGMBiaya Pendaftaran Rp. 1.000.000,-Bank Mandiri Cabang RS Dr. SardjitoNo. Rekening : 137.000.3010.275 a.n FK UGMKontak Person : Ibu Nana Telp. 08164228864

3. FK UNPADBiaya Pendaftaran Rp. 1.000.000 Dibayarkan langsung pada saat peserta mengikuti test akademikKontak Person : Bpk Edi Telp. 022. 2036549

4. FK UNAIRBiaya Pendaftaran Rp. 150.000Bank Jatim Cabang RSU Dr. SutomoNo. Rekening : 032.101.4518 a.n. Divisi MKDU/PRADIKKontak Person : Ibu Esti Telp. 0816519290

ALUR PROSES REKRUTMEN PESERTA PROGRAM BANTUAN PDS/PDGS

USUL POKJA/ DINKES PROP

VERIFIKASI FORM

DI DEPKES

FASILITASI ISI

FORMULIRINPUT & VERIFIKASI DATA

PENGIRIMAN NAMA YG

LULUS SELEKSI

AKADEMIK

SELEKSI AKADEMIK

PEMANG-GILAN CALON

PESERTA

VERIFIKASI FORM

& SELEKSI ADM DI

FK

KIRIM FORM UTK

SELEKSI KE FK

PENETAPAN POKJA

PUSAT

INPUT HASIL

LULUSAN

PROP DEPKES

FK

DEPKES & PROP

DEPKES

DEPKESDEPKESDEPKES

FK FK

FK

DEPKES

PENERBI-TAN SK

MENKES

ALUR PROSES REKRUTMEN PESERTA PROGRAM BANTUAN PDS/PDGS

PROSES PEMBAYARAN

BANTUAN PENDIDIKAN

KIRIM SK KE FK DAN

DINKES PROP

DAFTAR ULANG

PROSES PENDIDIKA

N

DEPKES

FK

DEPKES & FK

DEPKES

FK

PENERBI-TAN SK

MENKES

Terima Kasih

CONTOH-CONTOH KASUS

1. Apakah boleh merubah bidang peminatan atau institusi pendidikan?

2. Apakah boleh ikut tes secara reguler atas biaya sendiri, kemudian pindah ikut program PPDS BK?

3. Apakah jika tidak lulus pada tahap ini boleh langsung mengikuti tes di tahap berikutnya?

4. Bagaimana dengan peserta yang berstatus CPNS tetapi belum mengikuti pelatihan prajabatan?

Lanjutan contoh kasus

5. Bagaimana dengan peserta yang sudah mendapatkan beasiswa dari Pemda, apakah boleh mengikuti program ini?

6. Apakah ada persyaratan besaran IPK minimal,usia maximal dll?

7. Bagaimana dengan masa pengabdian pasca pendidikan?