Home >Documents >F Menanti Serangan Balik - ftp.unpad.ac.id Serangan Balik dari Lingkaran Gayus G AYUS Tambunan baru

F Menanti Serangan Balik - ftp.unpad.ac.id Serangan Balik dari Lingkaran Gayus G AYUS Tambunan baru

Date post:30-Apr-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Menanti Serangan Balik dari Lingkaran Gayus

GAYUS Tambunan baru berusia 30 tahun. Sebagai pe-gawai negeri sipil (PNS) golongan III A Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemen-terian Keuangan, harusnya gaji tertinggi Gayus mentok di angka Rp12,1 juta per bulan. Itu teorinya.

Pada kenyataannya, Gayus kedapatan memiliki harta ratu-san kali lipat dari gaji resminya. Kepolisian menemukan uang tunai US$659.800, S$9.680.000, dan 31 keping logam mulia @ 100 gram dengan total taksiran Rp74 miliar pada safe deposit box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading, pada 2010. Lantas, dari manakah harta itu berasal?

Uang dan barang bukti itu diakui milik Gayus Tambunan, tetapi yang bersangkutan tidak mau menjelaskan asal usul-nya, jelas Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta, pekan lalu.

Itu anehnya. Mengapa ke-polisian tidak juga bisa mem-buat Gayus mengaku? Padahal, jelas-jelas harta itu milik Gayus. Di persidangan, berkali-kali Gayus telah mengutarakan adanya keterlibatan mafi a pa-jak dan hukum di negeri ini.

Gayus pun membeberkan aliran dana ke penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim. Saweran Gayus juga didapat dari ratusan perusa-haan wajib pajak yang pernah ditanganinya.

Belum juga tersingkap kasus mafi a pajak, Gayus tertangkap kamera tengah menonton salah satu pertandingan tenis di Bali. Padahal, saat itu ia masih ber-status tahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Begitu leluasanya seorang Gayus. Tidak mungkin Gayus bisa seenaknya pelesiran ke Bali dan ke luar negeri tanpa beking godfather, orang kuat di belakangnya.

Terakhir, Gayus kembali bercuap-cuap tentang adanya rekayasa Satuan Tugas Pember-antasan Mafi a Hukum (Satgas PMH) dalam kasusnya. Sangat kuat kemungkinan pernyataan Gayus itu disetir orang kuat tersebut.

Tujuan si orang kuat itu tia-da lain adalah membelokkan perkara dan mengecoh perha-tian publik.

Tengoklah, pascakepergian Gayus ke luar negeri, polisi terkesan lebih terfokus pada upaya mengungkap jaringan

pemalsu paspor Gayus. Tengok pula, setelah Gayus divonis tujuh tahun, perhatian publik tercurah pada pertarungan Gayus versus satgas.

Di tengah keruhnya kasus itu, langkah Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus mafia pajak pun menjadi angin se-gar. Testimoni ulang Gayus yang sudah berstatus terpidana mendapat respons positif dari semua kalangan. Publik pun kini berharap penuh KPK bisa dan mampu mengusut kasus Gayus hingga tuntas.

Saweran GayusPemeriksaan Gayus ini di-

harapkan bisa menjadi pintu masuk membuka praktik ma-fia pajak dan mafia hukum. Sebagai langkah awal, Ketua KPK Busyro Muqqodas meng-utarakan akan fokus pada asal muasal uang saweran yang didapat Gayus.

Membongkar aliran dana artinya membongkar semua perusahaan pengemplang pa-jak yang pernah diurus Gayus. Itu memerlukan keberanian melawan kekuatan uang yang dimiliki 151 perusahaan.

Sementara itu, membongkar ke manakah dana dari Gayus itu mengalir, berarti mem-bongkar semua penyelenggara negara yang menerimanya, baik di Ditjen Pajak, kepolisian, kejaksaan, hakim, imigrasi, dan juga rumah tahanan.

Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia

(UII) Mudzakkir pun meng-ingatkan KPK untuk ber gerak cepat. Kalau terlalu lama, perkara ini tidak tuntas. Pihak-pihak yang terlibat sudah mengamankan diri, meng-ganti dokumen. Makanya KPK harus segera membuka kembali dokumen-dokumen lama ini sebelum hilang, ujarnya ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (2/2).

Koordinasi dengan lembaga lain yang memiliki kewenang-an proyustisia, yakni kepolisian dan kejaksaan, juga harus di-intensifkan. KPK juga jangan terpengaruh oleh munculnya intervensi dari pihak yang tidak berwenang. Asal lembaga-lembaga ini konsisten dan tidak ada campur tangan lembaga di luar proyustisia, kasus ini bisa

lekas tuntas. Pakar hukum pidana Uni-

versitas Indonesia (UI) Rudi Satrio menimpali, yang lebih penting dari semua upaya itu adalah niat KPK untuk meng-ungkap kasus Gayus hingga tuntas. Saya kira sudah cukup berani KPK masuk untuk men-gusut lebih dalam kasus Gayus. Yang kemudian lebih pent-ing adalah koordinasi de ngan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Dan tinggal bagaimana niat KPK apakah bisa mengungkap lebih tuntas kasus-kasus Gayus lainnya, kata Rudi.

Mudzakkir dan Rudi sepa-kat benang kusut kasus Gayus ha rus diurai dari kasus awal, yakni mafi a pajak. KPK harus mulai memeriksa ratusan pe-

rusahaan wajib pajak yang pernah ditangani Gayus.

Berapa besar setoran pajak yang dikeluarkan perusahaan, tapi tidak pernah sampai ke kas negara? Kenapa? Ke mana dia mengalir? Itu bisa men-jadi pintu masuk pertama bagi KPK, ucap Mudzakkir.

Jika terbukti ada unsur suap-menyuap, KPK bisa memulai dengan menjerat wajib pajak yang kedapatan menyogok. Dari wajib pajak itu bisa dicari tahu jalurnya, siapa saja yang menerima. Dia pasti tahu siapa makelarnya, sambungnya.

Serangan balikSudah pasti, upaya pembe-

rantasan korupsi akan selalu diiringi dengan risiko serang-an balik. Apalagi kalau yang ditangani adalah kasus mafi a pajak yang melibatkan 151 perusahaan.

Godfather, orang kuat di be-lakang Gayus pun tidak akan tinggal diam. Sejauh ini, keli-haiannya memainkan Gayus menjadi bukti takluknya hu-kum.

Salah satu potensi serangan balik itu berasal dari serangan politik. Karena politik sudah bercampur dengan bisnis, san-gat mungkin serangan balik dalam bentuk serangan politik yang dilakukan. Tetapi tidak perlu terpengaruh arus politik, tetap berani dan profesional saja, kata anggota Satgas Pem-berantasan Mafi a Hukum Mas Achmad Santosa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menangkap empat ti-tik serangan balik yang bakal menghadang KPK dalam me-nyibak misteri harta Gayus. Serangan itu berasal dari poli-tikus, 151 wajib pajak, pe negak hukum, dan inkonsistensi Pre-siden.

Donal Fariz, peneliti ICW, memperkirakan serangan balik yang datang dari politikus dan 151 wajib pajak menjadi batu sandungan terbesar untuk KPK. DPR akan memolitisasi sta-tus pendepo niran (pengesam-pingan perkara) dua pemimpin KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Selain pendepo niran, revisi Undang-Undang KPK yang su-dah masuk di DPR juga menjadi potensi pelemah an. Ia khawatir kewenangan penindakan KPK akan dipangkas.

Serangan balik dari ratusan wajib pajak yang pernah men-jadi pasien Gayus pun, tak kalah besar.

Bersatunya kekuat an poli-tik dan uang akan menjelma menjadi gelombang tsunami bagi KPK jika tidak didu-kung oleh kekuatan hukum. Sayangnya, penegak hukum yang diharapkan itu juga terancam masuk angin de ngan adanya dualisme lo yalitas. K e t i k a m e re k a menangani kasus yang melibatkan oknum di institusi mereka. Ini jadi buah

simalakama. Akan tetapi, sebenarnya de-

ngan simpati dan harapan publik yang besar, kekuatan KPK justru lebih kuat untuk dapat menuntaskan kasus ma-fi a pajak ini. (*/Din/P-4)

nurulia@mediaindonesia.com

VONIS tujuh tahun penjara bagi mafi a pajak Gayus Tambu-nan belum juga menuntaskan

kasus mafia pajak. Masih banyak simpul yang be-lum terungkap dan harus diurai aparat penegak hukum.

Harapan besar p u b l i k

lan-

tas tertuju pada Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, keterlibatan petinggi kepolisian dan kejaksaan dinilai membuat dua lembaga ini berat hati untuk menuntaskan gurita kasus Gayus. Resistensi ini juga yang akan menjadi batu san-dungan bagi KPK. Bagaimana KPK menghadapi hal ini? Mari kita simak petikan wawancara wartawan Media Indonesia Irvan Sihombing, dengan Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Jumat (4/2) malam.

Apa langkah-langkah yang akan diambil KPK?

Ada dua. Pertama, KPK terlibat langsung dalam proses penyidikan kasus di Mabes Polri. Tim KPK di-attach ke sana. Kedua, KPK melakukan proses sendiri, salah satunya dengan memeriksa Ga-

yus dan ini sudah berlang-sung dua kali memeriksa. Kasus Gayus sendiri ada

dua hal. Pertama, dugaan tindak pidana dalam kapa-

sitas Gayus sebagai pribadi,

misalnya, menyuap untuk bisa keluar tahanan. Kedua, dugaan pidana yang dilakukan Gayus selaku pegawai pajak.

Dalam kaitan Gayus sebagai pribadi, itu adalah domain Mabes Polri. Kasus dia ke Bali dan keluar negeri sudah dita-ngani pihak kepolisan.

KPK lebih kepada Gayus sebagai pegawai pajak. Apakah ada tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara yang belum ditangani Mabes Polri? KPK memulai dari awal yakni dengan me minta keterangan Gayus. Berikutnya akan diminta keterangan pihak-pihak terkait seperti Ditjen Pa-jak atau Kepolisian. KPK juga akan memanggil peng usaha seperti yang disebutkan Gayus saat memberi keterangan da-lam persidangan.

Dari 151 perusahaan, mana yang menjadi prioritas KPK?

Saya kira KPK masih dalam tahap awal. Yang pasti yang menjadi prioritas kami adalah perusahaan-perusahaan yang ada tindak pidana korupsinya

dan melibatkan penyelenggara negara.

Sudah memperhitungkan serangan balik kepada KPK?

Sejak pertama KPK berke-hendak untuk ikut terlibat mengusut kasus Gayus, tentu pimpinan KPK sudah memper-hitungkan segala sesuatunya. Mengusut kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat banyak sudah menjadi tugas KPK. Apakah kami siap? Jawa-bannya siap.

Apakah sikap tidak me-nyenangkan dari Komisi III DPR terhadap dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, termasuk salah satu serangan balik?

Kami tidak merasa diteror dan tidak mau diteror. Kami tidak merasa diintervensi dan tidak mau diintervensi atau ditekan pihak mana pun.

Apa tanggapan KPK tentang wacana merevisi UU KPK?

KPK masih puas dengan UU yang sudah ada. Sebaik-

nya memang

F Menanti Serangan Balik - ftp.unpad.ac.id Serangan Balik dari Lingkaran Gayus G AYUS Tambunan baru
Embed Size (px)
Recommended