F A K U L HUKUM ADMINISTRASI NEGARA T A INSTRUMEN ... · a/ sesuai dg Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... hubungan tsb. Wujud dari pernyataan kehendak sepihak,

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

INSTRUMEN PEMERINTAH

F

A

K

U

L

T

A

S

H

U

K

U

M

By. Fauzul

FAKULTAS HUKUM

UPN “VETERAN” JAWA TIMUR2 November 2015

11/16/2015

1

POKOK BAHASAN:

PENGERTIAN INSTRUMEN PEMERINTAH

MACAM-MACAM INSTRUMEN PEMERINTAH

11/16/2015

2

PENGERTIAN

Instrumen pemerintahan a/ alat ato sarana yg digunakan o/ pemerintah ato administrasi negara dlm melaksanakan tugasnya. Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen

penyelenggaraan negara secara umum

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di Negara Indonesia paling tidak dilakukan oleh 3 lembaga (organ), yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA-MK). Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara,

masing-masing organ negara tsb diberikan kewenangan tuk mengeluarkan “instrumen hukumnya”

11/16/2015

3

MACAM PERBUATAN TUN

Pemerintah sebagai bagian dari organ Negara diberikan tugas tuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Untuk itu pemerintah diberikan kewenangan tuk

melakukan perbuatan administrasi negara (TUN) melalui “instrumen hukum” tsb.

Secara garis besar, perbuatan administrasi Negara (TUN) ini dpt dikelompokkan ke dlm 3 macam perbuatan, yaitu: 1.mengeluarkan peraturan perundang-undangan;

2.mengeluarkan keputusan;3.melakukan perbuatan materiel.

11/16/2015

4

ISTILAH PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Sebelum diundangkannya UU No. 10 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah keputusan digunakan secara bersamaan tuk hal yg bersifat pengaturan (regeling) dan hal yg bersifat penetapan (beschikking). Cth. dulu ditemukan Keputusan Presiden yang bersifat pengaturan dan

juga ada Keputusan Presiden yang bersifat penetapan. Begitu juga di tingkat menteri atau pejabat-pejabat lainnya.

Dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 2004, maka dibedakan secara tegas antara istilah peraturan dan keputusan. Berdasarkan UU tsb yg bersifat pengaturan sebutannya a/ peraturan,

sedangkan yg bersifat penetapan a/ keputusan

Dengan demikian, yg termasuk dlm pengertian peraturan perundang-undangan sebutannya adalah peraturan saja.

Keputusan hanya digunakan tuk hal yg sifatnya menetapkan saja. misal pengangkatan seseorang dlm jabatan, kenaikan pangkat,dll.

11/16/2015

5

PENGUJIAN

Tiga macam perbuatan di atas masing-masing dpt dilakukan pengujian ato penilaian apakah perbuatan tersebut bertentangan ato tdk dg peraturan perundang-undangan. tuk keputusan yg dikeluarkan o/ badan ato pejabat TUN, yg

berwenang mlakukan pengujian ato penilaian a/ peradilan TUN.

tuk peraturan perundang-undangan yg dikeluarkan o/ badan ato pejabat TUN, pengujian ato penilaiannya dilakukan o/ Mahkamah Agung.

tuk perbuatan materiel, penilaian ato pengujian apakah perbuatan tsb bertentangan ato tdk dg peraturan perundang-undangan diserahkan pd peradilan umum (perdata), yg di dasarkan pd penafsiran yg luas dari Pasal 1365 KUH Perdata.

11/16/2015

6

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan TUN dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN: Peraturan Perundang-undangan

Keputusan TUN

Peraturan Kebijakan

Rencana

Perizinan

Instrumen Hukum Perdata

Peraturan perundang-undangan

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 (UU P3), peraturan perundang-undangan a/ peraturan tertulis yg memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk ato ditetapkan o/ lembaga negara ato pejabat yg berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkn pengertian tsb, maka peraturan perundang-undangan bersifat umum-abstrak, yg dicirikan o/ unsur-unsur antara lain 1) waktu, artinya tidak hanya berlaku pada saat tertentu saja,

2) tempat, artinya tidak hanya berlaku pada tempat tertentu saja,

3) orang, artinya tidak hanya berlaku bagi orang tertentu saja, dan

4) fakta hukum, artinya tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu saja, tetapi untuk berbagai fakta hukum (perbuatan) yang dapat berulang-ulang.

11/16/2015

7

SUMBER HUKUM

UU No.12 / 2011 menentukan bahwa sumber hukum dari

segala sumber hukum negara a/ Pancasila.

Penempatan Pancasila sbg sumber dari segala sumber hukum negara

a/ sesuai dg Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yg menempatkan Pancasila sbg dasar dan ideologi negara serta

sekaligus dasar filosofis bangsa n negara sehingga setiap materi

muatan peraturan perundang-undangan tdk boleh bertentangan dg

nilai-nilai yg terkandung dlm Pancasila.

UUD 1945 merupakan hukum dasar dlm peraturan perundang-

undangan. UUD 1945 yg memuat hukum dasar negara merupakan

sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di

bawah UUD. Dg demikian, semua peraturan perundang-undangan hrs

bersumber pd UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD

1945.

11/16/2015

8

Menurut UU N0.12/2011 jenis n hierarki peraturan perundang-undangan a/ sbb:

a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

b. Ketetapan (TAP) MPR;

c. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);

c. Peraturan Pemerintah (PP);

d. Peraturan Presiden (PERPRES);

e. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi

Peraturan Daerah (PERDA) provinsi yg dibuat o/ dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dg

gubernur. Termasuk dlm jenis Peraturan Daerah Provinsi a/ Qanun yg berlaku di Daerah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yg berlaku di Provinsi Papua.

f. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/ Kota, yang meliputi:

Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten/kota yg dibuat o/ dewan perwakilan rakyat daerah

kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

11/16/2015

9

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud

di atas mencakup :

peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI,

Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk

dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah UU,

Peraturan DPRD Provinsi, Gubernur,

Peraturan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Peraturan Kepala Desa atau yang setingkat.

11/16/2015

10

Bagaimana kedudukan hukum peraturan perundang-undangan

lain yang sudah ada sebelum UU P3 diundangkan, namun

tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan tersebut? Pertanyaan ini sering muncul karena jenis

peraturan perundang-undangan dalam UU P3 disebutkan

secara limitatif. Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah jenis

peraturan perundang-undangan di luar yang disebutkan dalam

UU P3 tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

11/16/2015

11

KEPUTUSAN TUN

Keputusan TUN

Berdasarkan UU No.5/1986 ttg PTUN yg diubah dg UU No.9/2004, unsur

utama dari Keputusan TUN a/:

1) merupakan penetapan tertulis,

2) dikeluarkan o/ badan ato pejabat TUN,

3) merupakan tindakan hukum TUN yg berdasarkan pd peraturan

perundang2an,

4) bersifat konkret, individual n final,

5) menimbulkan akibat hukum bg seseorang ato badan hukum perdata.

Penetapan tertulis maksudnya ckp ada hitam di atas putih, bentuk tidak

penting. Dlm praktik, Keputusan TUN ada jg yg tdk tertulis, konsekuensinya

Keputusan TUN yg tdk tertulis tdk jadi obyek sengketa TUN. Hal ini

disebabkan 1) Sukar dijadikan pegangan, 2) sukar dibuktikan, 3) mudah

disangkal o/ salah satu pihak jk timbul sengketa.

11/16/2015

12

LANJUTAN

Secara teori, hub. hk publik senantias bersifat sepihak ato

bersegi satu. Hub. hk publik berbeda halnya dg hub. hk

keperdataan yg slalu bersifat 2 pihak ato bahkan lebih, krn dlm

hk keperdataan di samping ada kesamaan kedudukan, jg ada

asas otonomi yg berupa kebebasan pihak yg bersangkutan tuk

mengadakn hub hk ato tdk n kebebasan tuk menentukan isi

hubungan tsb. Wujud dari pernyataan kehendak sepihak,

pembuatan n penerbitan keputusan hanya berasal dari pihak

pemerintah, tdk tergantung pd pihak lain.

Yg dimaksud dg badan ato pejabat TUN a/ badan atau pejabat,

baik di pusat maupun di daerah, yg mlakukan kegiatan yg

bersifat eksekutif.

11/16/2015

13

LANJUTAN

Tindakan hk TUN a/ tindakan dari badan ato pejabat TUN yg bersumber pd

suatu ketentuan hk TUN, yg dpt menimbulkan hak dan kewajiban. Artinya

pembuatan n penerbitan keputusan hrs didasarkan pd peraturan

perundang-undangan ato wewenang pemerintahan yg diberikan o/

peraturan perundang2an.

Keputusan memiliki sifat norma hk yg individual-konkret dari norma hk yg

bersifat umum-abstrak. Konkret berarti obyek yg diputuskan dlm keputusan

tsb tdk abstrak, ttp berwujud, tertentu ato dpt ditentukan. Individual artinya

keputusan tsb tdk ditujukan tuk umum, ttp tertentu baik alamat maupun

hal yg dituju. Apabila yg dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama

org yg terkena keputusan tsb hrs disebutkn satu per satu. Final a/ sdh

definitif n o/ krn itu dpt menimbulkan akibat hk.

11/16/2015

14

PERATURAN KEBIJAKAN

Keberadaan peraturan kebijakan tdk terlepas dari kewenangan bebas dari

pemerintah yg dikenal dg Freies Ermessen. Freies Ermessen merupakan

salah satu sarana yg memberikan ruang bg pejabat ato badan administrasi

negara tuk melakukan tindakan tanpa hrs terikat sepenuhnya pd UU. Freies

Ermessen diberikan krn fungsi pemerintah a/ menyelenggarakn

ksejahteran umum, berbeda dg fungsi yudisial yg berfungsi menyelesaikn

sengketa. Putusan yg diambil o/ pemerintah lebih mengutamakn capaian

tujuan (doelmatigheid) daripada sesuai dg hk (rechmatigheid).

Meskipun pemerintah diberikan ruang gerak kebebasan, namun dlm

kerangka negara hukum, kebebasan tsb tdk digunakan tanpa batas. Batas

yg hrs dipertimbangkan dlm mlakukan tindakan bebas tsb a/: a) ditujukn

tuk melaksanakn tugs layanan publik; b) merupakan tindakn yg aktif dari

administrasi negara; c) tindakan tsb dimungkinkan o/ hk; d) diambil atas

inisiatif sendir; e) dimaksudkan tuk menyelesaikn persoalan penting yg scr

tiba-tiba; f) dpt dipertanggungjawabkn.

11/16/2015

15

RENCANA

Dalam perspektif HAN, rencana merupakan salah satu instrumen

pemerintahan, yg sifat hkmnya berada di antara peraturan perundang2an,

peraturan kebijakan, dan ketetapan. Dg demikian, perencanaan memiliki

bentuk tersendiri, patuh pd peraturannya sendiri n mempunyai tujuan

tersendiri.

Rencana merupakan himpunan kebijakan yg akan ditempuh pd masa yg

akan datang, tapi bukan merupakan peraturan kebijakan krn kewenangn

tuk membuatnya ditentukan o/ peraturan perundang2an ato didasarkan pd

kewenangn pemerintahn yg jelas.

Rencana memiliki sifat norma yg umum-abstrak, namun bukan merupakan

peraturan perundang2an, krn tdk smua rencana mengikat umum n tdk

slalu mempunyai akibat hk langsung.

Rencana merupakan hasil penetapan (keputusan) o/ organ pemerintahan

tertentu yg dituangkan dlm bentuk ketetapan (keputusan), ttp bukan

keputusan (beshikking) krn di dlmnya memuat pengaturan yg bersifat

umum.

11/16/2015

16

PERIZINAN

Izin merupakan salah satu instrumen yg paling banyak digunakan dlm HAN.

Pemerintah menggunakan izin sbg sarana yuridis tuk mengendalikan

tingkah laku para warga.

Izin pd prinsipnya merupakn persetujuan dari penguasa berdasarkn

peraturan perundang2an tuk memperbolehkn melakukn tindakan ato

perbuatan tertentu yg scr umum dilarang. Dg memberi izin, penguasa

memperbolehkan org yg tuk melakukan tindakan tertentu yg sebenarnya

dilarang. Kebolehan tuk melakukan tindakan tertentu tsb lazimnya dilekati

dg persyaratan tertentu.

Izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan

perundang2an tuk diterapkn pd peristiwa kongkret menurut prosedur n

persyaratan tertentu.

Unsur-unsur perizinan antara lain: a) merupakan instrumen yuridis dlm

bentuk keputusan (ketetapan); b) hrs ada kewenangan yg diberikan o/

peraturan perundang2an; c) dikeluarkan o/ organ pemerintah; d) ditujukn

tuk peristiwa kongkret; e) hrs memenuhi prosedur n persyaratan tertentu.

11/16/2015

17

INSTRUMEN HK KEPERDATAAN Pemerintah dlm melaksanakan tugas tampil dg 2 kedudukan, yaitu sbg

wakil dari badan hk n wakil dari jabatan pemerintahn. Wakil dari badan hk

a/ kedudukan hk pemerintah berbeda dg orang perseorangan atau badan

hk perdata pada umumnya, yaitu diatur n tunduk pd ketentuan hk

keperdataan n dpt mlakukan tindakan hk keperdataan.

Penggunaan instrumen hk publik merupakan fungsi dasar dari organ

pemerintahan dlm menjalankan tugas pemerintahan, sedangkn

penggunaan instrumen hk perdata merupakan konsekuensi dari paham

negara kesejahteraan, yg menuntut pemerintah tuk mengupayakan

kesejahteran masyarakt. Dlm memenuhi tuntutan tsb, organ pemerintah

tidak cukup jk hanya menggunakan instrumen hk publik, ttp jg

menggunakan instrumen keperdataan terutama guna mencapai efektivitas

n efisiensi pelayanan thd masyarakt.

Bentuk instrumen hk keperdataan yg lazim dipergunakan o/ pemerintah a/

perjanjian, yg antara lain dpt berbentuk: a) perjanjian perdata biasa, b)

perjanjian perdata dg syarat standar; c) perjanjian mengenai pelaksanan

kewenangn publik, d) perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan.

11/16/2015

18

DAFTAR PUSTAKA

Plilipus M Hadjon, dkk, 1997, Pengantar Hukum

Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada

University Press.

Poerbopranoto, Koentjoro. 1981. Perkembangan

Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta: Bina Cipta

S F Marbun, dkk, 2002, Dimensi-dimensi Pemikiran

Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press.

Wicipto Setiadi, Instrumen Pemerintahan,

http://www.legalitas.org/%3Fq%3Dnode/269+instru

men+pemerintah&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client

=firefox-a

11/16/2015

19

T

E

R

I

M

A

K

A

S

I

H

11/16/2015

20