EXSPOSE PENGELOLAAN PERTAMBANGAN, · PDF filec. Pemberian izin tumpang tindih c. Ada indikasi tumpang tindih kawasan hutan, dan ... Pemilik izin melimpahkan pela ksanaan izin kpd g

EXSPOSE PENGELOLAAN PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN

PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG

DISAMPAIKAN PADA ACARA MONITORING DAN EVALUASI KORSUPWAS KPK DAN DITJEN MINERBA –PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA

GUBERNUR LAMPUNGM. RIDHO FICARDO

Luas perairan laut Provinsi Lampung lebih kurang24.820 Km2 dengan panjang garis pantai lebihkurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat)wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), TelukSemangka (200 km), Teluk Lampung dan SelatSunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).

GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Secara administratif Provinsi Lampung terdiri 15 ((lima belas)Kabupaten/Kota yang terdiri atas : Kabupaten Lampung Selatan,Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran,Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten LampungTimur, Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan,Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Tulangbawang Barat, KabupatenMesuji, Kabupaten Lampung Barat , dan Kabupaten Pesisir Barat.

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103o 40’ ‐105o 50’ Bujur Timur dan 3o 45’ ‐ 6o 45’ Lintang Selatan, dengan luasdaratan 35.228,35 Km2 .

PROGRES IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL DANBATUBARA

RENCANA AKSI

POKOK-POKOK PERMASALAHAN RENCANA AKSI PERBAIKAN

1. Administrasi Wilayah Pertambangan 1. Administrasi Wilayah Pertambangan

Pemerintah Daerah belum memiliki : Pemerintah Daerah :

- Perda Pengelolaan Pertambangan - Sudah Mempunyai Perda PertambanganPerda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pertambangan Mineral dan Batubara

- RTRW terkait wilayah pertambangan - Ada RTRW terkait wilayah pertambangan

-Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) - Ada Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan

- Prosedur Operasional Baku Perizinan - Ada Prosedur Operasional Baku Perizinan

Pertambangan Pertambangan


2. Izin Usaha Pertambangan 2. Izin Usaha Pertambangan

a. Proses pemberian izin tidak sesuai dengan a. Proses perizinan sudah sesuai dengan ketentuan

ketentuan peraturan yg berlaku, seperti IUP yg peraturan yang berlaku.

diterbitkan diluar kawasan pertambangan

berdasarkan RTRW

b. Pemegang IUP tidak menyampaikan laporan b. Melakukan teguran kepada perusahaan yang tidak

produksi dan penjualan. menyampaikan laporan produksi dan penjualan

c. Pemberian izin tumpang tindih c. Ada indikasi tumpang tindih kawasan hutan, dansudah diklarifikasi ke BPKH dan akan ditindaklanjuti

d. Pertambangan Rakyat Tanpa Izin (Illegal Mining) d. Melakukan monitoring dan penegakan hukum, dng

di Wilayah pemegang IUP. Keputusan Gubernur Nomor : G/878/II.04/HK/2013

ttg Pembentukan Tim Monitoring dan Penegakan

Hukum Penghentian Kegiatan Illegal Dalam Bidang

Pertambangan, Perikanan yg mencemari Ling-

kungan diwilayah Kab/Kota se Provinsi Lampung


e. Lokasi tambang tidak sesuai dengan wilayah yang e. Lokasi tambang sudah sesuai dengan wilayah yang

ditetapkan. ditetapkan.

f. Terdapat IUP yg belum menyerahkan jaminan f. Mewajibkan kepada perusahaan untuk segera

kesungguhan. menyerahkan jaminan kesungguhan.

Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Nomor : 540/25/III.19/2015 tgl 20 Januari 2015

Perihal Kewajiban Penempatan Jaminan

Kesungguhan.

g. Pemilik izin melimpahkan pelaksanaan izin kpd g. Tidak ada Pemilik izin melimpahkan pelaksanaan

pihak lain. izin kpd pihak lain.

h. IUP diterbitkan, belum ada izin pinjam pakai h. Melakukan klarifikasi IUP yang terindikasi masuk

kawasan hutan. kawasan hutan, melalui : Surat Kepala Dinas

Pertambangan & Energi Nomor : 540/82/III.19/2015

tgl 11 Februari 2015 Perihal Klarifikasi Wilayah

IUP PT. Tobas Kaula Kencana


i. Penatausahaan/pengarsipan berkas IUP belum i. Penatausahaan/pengarsipan berkas IUP akan

memadai. terus dilakukan.

3. Pengawasan Izin 3. Pengawasan Izin

a. Pemda belum melakukan pengawasan terhadap a. Pemda melakukan pengawasan terhadap usaha

usaha pertambangan. pertambangan.

b. Pemda belum memiliki/memfungsikan Inspektur b. Pemda memiliki/memfungsikan Inspektur

Tambang. Tambang.

c. Lokasi tambang tidak sesuai dengan izin yg c. Lokasi tambang sesuai dengan izin yg ditetapkan.

ditetapkan.

d. Iuran Tetap Eksplorasi belum disetor oleh d. Melakukan teguran kepada perusahan, melalui

pemegang IUP. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Nomor : 442/821/III.17/2014 tgl 12 November 2014

Perihal Kewajiban Pemegang IUP.


e. Pemegang IUP belum diberikan sanksi atas e. Masih dalam proses surat Teguran :

pelanggaran yang dilakukan.Surat Kepala Dinas Pertambangan danEnergi



f. Perusahaan memiliki IUP namun belum f. Melakukan teguran kepada perusahaan :

berproduksi.Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi




4. Pasca Tambang

a. Jaminan Reklamasi yang masih belum/kurang a. Melakukan teguran kepada perusahaan :

setor oleh perusahaan pemegang IUP. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



b. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban b. Melakukan teguran kepada perusahaan yang

pemulihan lingkungan. belum setor, melalui Surat Teguran I dan

Teguran II

c. Belum ada pengendalian atas dokumen Rencana c. Melakukan teguran kepada perusahaan yang

Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang. belum setor, melalui Surat Teguran I dan

Teguran II

• PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

FOKUS AREA Rencana Aksi Atas Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia - Sektor Kehutanan dan

Perkebunan

1. PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINISTRATIF

2. PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

3. PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

4. PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

5. PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

6. MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

NO REKOMENDASI /TARGET/ RENCANA AKSI PROGRESS CAPAIAN PER 10 MARET 2015

1 Mendorong peran aktif pemerintah daerahdalam proses pengukuhan kawasan hutan,penataan ruang dan batas wilayahadministratif termasuk menerimapartisipasi masyarakat

Target 2016 : (1) Kawasan hutan yangberkepastian dan berkeadilan melaluipenyelesian penetapan kawasan hutan; (2)Tercapainya kepastian hukum dalamwilayah administrasi

a. Membentuk Tim IP4T dengan daerahdan mengumpulkan informasipenguasaan tanah dalam kawasanhutan (termasuk peta penggunaanlahan, peta masy. Adat)

• Gubernur telah mengirim surat kepadaKabupaten/Kota bahwa pelaksanaan IP4Tmenunggu Petunjuk Teknis dari Kementerian LHKdengan Surat No. 590/0448.a/III.18/2015 tanggal20 Februari 2015 (sesuai hasil konsultasi denganMenteri LHK pada tanggal 12 Januari 2015)

b. Menyusun Perda Pengaturan danPenetapan Masyarakat/Desa Adat

• -

I. PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINISTRATIF

Lanjutan ....


c. Mengumpulkan data dan informasi sertamenyelesaikan batas wilayah administrasi(citra satelit resolusi tinggi untukkebutuhan pengukuhan kawasan hutandan pemetaan batas wilayah administrasi,peta dasar yang berkualitas untukpengukuhan kawasan hutan dan bataswilayah administrasi)

• Telah dilakukan penngumpulan data daninformasi batas wilayah administrasi

d. Menyelesaikan batas wilayah administrasi • Pemerintah Provinsi Lampung telahmemfasilitasi penyelesaian batas wilayahadministrasi antar kabupaten/kota.

e. Melakukan evaluasi hak-hak atas tanahmasyarakat dalam kawasan hutan

• Telah dilakukan evaluasi hak-hak atas tanahmasyarakat dalam kawasan hutan melalui PanitiaTata Batas Kawasa Hutan

Lanjutan ...


2 Mendorong penertiban terhadappenggunaan kawasan hutan oleh usahaperkebunan dan pertambangan tanpa izin

Target 2016 : Tidak adanya penggunaankawasan hutan secara ilegal oleh usahapertambangan dan perkebunan

a. Melakukan pengumpulan data daninformasi penggunaan kawasan hutanuntuk kepentingan non kehutanan danpemenuhan kewajibaannya

• Telah dilakukan pengumpulan data daninformasi penggunaan kawasan hutan untukkepentingan non kehutanan dan pemenuhankewajibannya serta melaporkannya terdapat 11 Izin Penggunaan KH yangdipantau dalam pemenuhan kewajibannya

b. Melakukan penertiban dan penegakanhukum terhadap penggunaan kawasanhutan yang tidak sesuai prosedur dantidak memenuhi kewajiban

• Sampai saat ini belum ditemukan pelanggaranpenggunaan kawasan hutan


1 Mendorong kepatuhan pemegang izinusaha pemanfaatan hasil hutan kayudalam melaksanakan kewajibankeuangannya termasuk penegakansanksinya

Target 2016: Seluruh pelaku usahakehutanan memenuhi kewajiban/complyterhadap aturan/regulasi (penataan batasareal kerja, administrasi hasil hutan,lingkungan hidup, melunasi pelaksanaankewajiban keuangan: PSDH, DR, izinpemanfaatan kayu, dan kewajibankeuangan lainnya).

a. Melakukan pengumpulan data daninformasi pelaksanaan semuakewajiban keuangan dan kewajibanlainya dari pemegang izin

• Telah dilakukan pengumpulan data daninformasi pelaksanaan semua kewajibankeuangan dan kewajiban lainya dari pemegangIzin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HTI danHTR) terdapat 4 IUPHHK-HTI dan 7IUPHHK-HTR

II. PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Lanjutan ....

NO REKOMENDASI / RENCANA AKSI PROGRESS CAPAIAN PER 10 MARET 2015

b. Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1)produksi, 2) wilayah konsesi, 3)kepemilikan saham, 4) kewajibankeuangan (PNBP dan Pajak), 5)perlindungan lingkungan hidup.

• Telah dilakukan rekonsiliasi data perizinanterhadap Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(HTI dan HTR) dalam hal pemenuhankewajibannya (setiap triwulan).

• Telah dilakukan pembinaan terhadapPerusahaan HTI agar mendapatkan sertifikatPHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari).

2 Mendorong kepatuhan pemegang izin usahaperkebunan dalam melaksanakan kewajibankeuangannya termasuk penegakan sanksinya

Target 2016: Seluruh pelaku usaha kehutananmemenuhi kewajiban/comply terhadapaturan/regulasi, (tata ruang, hak atas tanah,lingkungan hidup, kemitraan, melunasipelaksanaan kewajiban keuangan).

a. Melakukan pengumpulan data daninformasi pelaksanaan semua kewajibankeuangan dan kewajiban lainya daripemegang izin usaha perkebunan

• Telah dilakukan pengumpulan data daninformasi pelaksanaan semua kewajibankeuangan dan kewajiban lainya dari pemegangizin usaha perkebunan

Lanjutan ....

NO REKOMENDASI / RENCANA AKSI PROGRESS CAPAIAN PER 10 MARET 2015

b. Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usahaperkebunan: 1) produksi tiap komoditas,2) areal usaha dan hak atas tanah, 3)kepemilikan saham, 4) kewajibankeuangan (PNBP dan Pajak), 5)perlindungan lingkungan hidup.

• Telah dilakukan rekonsiliasi data evaluasiusaha perkebunan: 1) produksi tiapkomoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah,3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan(PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkunganhidup


1 Mendorong perluasan wilayah kelolamasyarakat

Target 2016: peningkatan wilayah kelolamasyarakat

a. Melakukan pengumpulan informasi danevaluasi terhadap pengelolaan hutantingkat tapak dan oleh masyarakat(KPH, usulan pencadangan HKm, HD,dan HTR)

• Telah dilakukan pengumpulan informasi danevaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkattapak dan oleh masyarakat (KPH, usulanpencadangan HKm, HD, dan HTR)

b. Melakukan pengajuan izin HKm, HD,dan HTR

• Telah dilakukan fasilitasi pengajuan izin HKm,HD, dan HTR: Hutan Kemasyarakatan (HKm) :

100.424,61 Ha Hutan Tanaman Rakyat (HTR): 15.387

Ha Hutan Desa (HD) : 2.197 Ha

• Melakukan pemberdayaan terhadap Kelompok-kelompok HKm, HD dan HTR melalui PelatihanKelompok dan pemberian bantuan alat pengolahHasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

III. PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

Lanjutan ...


2 Mendorong berdayanya masyarakat dalampemanfaatan ruang tanah melalui kegiatanperkebunan

Target 2016: peningkatan wilayah kelolamasyarakat

a. Melakukan pendaftaran terhadapkegiatan perkebunan yang dilakukanmasyarakat

• Telah dikakukan pendaftaran kegiatanperkebunan yang dilakukan masyarakat

b. Meningkatkan jumlah ketaatanterhadap program kemitraan dalamusaha perebunan, dan tersusunnyaperencanaan untuk pembinaanperkebunan masyarakat

• Telah dilakukan pembinaan terhadap programkemitraan dalam usaha perkebunan secaraintensif


1 Mendorong peran aktif pemda dalampenyelesaian konflik terkait SDA

Target 2016: Tertanganinya danterbangunnya kelembagaan atau sistempenyelesaian konflik terkait sumber dayaalam di pemda

a. Menyediakan desk penyelesaian danmembangun basis data informasitentang konflik sumber daya alam(termasuk melibatkan KPH)

• Telah dibentuk Tim Kerja Perlindungan HutanTingkat Provinsi Lampung dalam rangkapenyelesaian konflik kawasan hutan

• Memfasilitasi penyelesaian konflik melaluipengembangan Pola Kemitraan antaraMasyarakat dengan Pemegang Izin dan KPH

b. Menyusun regulasi mengenaimekanisme penanganan konflik SDA

• Telah diterbitkan beberapa Peraturan Daerahmengenai pengelolaan SDA, khususnya hutanal. : 1) Perda tentang Kolaborasi PengelolaanTahura Wan Abdul Rachman, 2) Perda tentangPengelolaan DAS Terpadu, 3) Perda tentangRehabilitasi Hutan & Lahan Mengupayakanpengawalan dalam pelaksanaan Perdadimaksud

IV. PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN


1 Mendorong Pemda untuk memaksimalkanpenggunaan sistem NSDH dalamperencanaan, pengelolaan, danpengawasan di sektor kehutanan

Target 2016: Terbangunnya sistem NSDHyang handal yang dapat digunakan untukperencanaan, pengelolaan, danpengawasan di sektor kehutanan

a. Inventarisasi data dan informasidaerah yang diperlukan dalam sisteminformasi untuk perencanaan,pengelolaan, dan pengawasan disektor kehutanan

• Telah dilakukan pemutakhiran data daninformasi kawasan hutan dan statistikkehutanan setiap tahun

b. Melakukan pemutakhiran terhadapNeraca Sumber Daya Hutanberdasarkan data dan informasiinventarisasi hutan, perizinan,penatausahaan hasil hutan, peredarankayu, dan pembaran kewajibankeuangan

• Telah dilakukan pemutakhiran data NeracaSumber Daya Hutan setiap tahun

VI. MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

Lanjutan ...


2 Mendorong akuntabilitas pelayanan publikdi sektor sumber daya alam

Target 2016: Penguatan akuntabilitaspelayanan publik di sektor sumber dayaalam

1. Menyediakan informasi SDH danPerkebunan bagi publik sesuai denganUU KIP

• Telah menyediakan informasi SDH danPerkebunan melalui Portal Pemerintah ProvinsiLampung

EXSPOSE PENGELOLAAN PERTAMBANGAN, · PDF filec. Pemberian izin tumpang tindih c. Ada indikasi tumpang tindih kawasan hutan, dan ... Pemilik izin melimpahkan pela ksanaan izin kpd g

Documents