Top Banner
i EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 TUGAS AKHIR Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh: VERA AMALIA NIM F3414081 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017
77

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

Apr 25, 2019

Download

Documents

lamanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

i

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DI KABUPATEN KARAGANYAR

TAHUN 2014-2016

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

VERA AMALIA

NIM F3414081

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

Page 2: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

ii

ABSTRAK

EVALUASI SISTEM PENMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DI KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2014-2016

VERA AMALIA

F3414087

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur

pengaplikasian atau pelaksanaan sistem pemungutan pajak Hotel di Kabupaten

Karanganyar. Dengan penelitian ini, penulis dapat membandingkan prosedur

pemungutan pajak hotel menurut peraturan Bupati dengan prosedur yang digunakan

oleh BKD Kabupaten Karanganyar di lapangan. Penulis juga menemukan kelebihan

maupun kelemahan terhadap prosedur/sistem yang digunakan oleh BKD Kabupaten

Karanganyar dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan

antara lain adalah adanya prosedur/sistem yang digunakan sudah cukup baik.Namun

area kerja yang luas ditambah dengan pekerja terbatas di lapangan dan keterbatasan

kemampuan mereka untuk menjalankan tugasnya, mempengaruhi implementasi

sistem yang belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Selain rendahnya

kesadaran di kalangan pengusaha hotel sebagai wajib pajak untuk membayar pajak

agar pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel kurang efektif.

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan nasehat kepada Petugas

BKDKabupaten Karanganyar di lapangan dan menambahkan membekalinya dengan

keterampilan yang lebih baik, sehingga maksimal dalam pengenaan biaya

Kata kunci: Pajak Hotel, pembayar pajak, Sistem BKD

Page 3: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

iii

ABSTRACT

EVALUATION SYSTEM TAX COLLECTIONS HOTEL

IN THE DISTRICT KARANGANYAR

YEAR 2014-2016

VERA AMALIA

F3414087

The purpose of this reseach is to find out how the application procedure or the

implementation of tax collection system Hotel in Karanganyar District. With this

study, the authors can compare the procedure of tax collection of hotels according to

regent regulations with procedures used by BKD Karanganyar District in the field.

The author also found advantages and disadvantages to the procedures / systems used

by BKD Karanganyar District in the implementation of tax collection hotel.

Based on research conducted, the authors can draw conclusions, among others,

is the existence of procedures / systems used are good enough . However, large work

areas coupled with limited field workers and limited ability to carry out their duties,

affect the implementation of systems that have not been able to achieve the targets

set. In addition to the low awareness among businessmen as taxpayers to pay taxes

for the implementation of hotel tax collection system is less effective. Based on this

research, the authors give advice to the Regional Finance Agency (BKD) Officer

Karanganyar District in the field and added membekalinya with better skills, so that

the maximum in the imposition of fees.

Keywords: Hotel Tax, taxpayers, System BKD

Page 4: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

iv

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir dengan Judul:

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN

KARANGANYARTAHUN 2014-2016

Surakarta, ..............................................

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Arum Kusumaningdyah Adiati, SE. MM. AK

NIP.1979081020130201

Page 5: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

v

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul:

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN

KARANGANYARTAHUN 2014-2016

Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Tim Penguji Tugas Akhir

........................................

NIK................................. Penguji

Arum Kusumaningdyah Adiati, SE. MM. AK

NIP.1979081020130201 Pembimbing

Page 6: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sukses itu tidak diukur dari posisi yang berhasil dicapai seseorang dalam hidupnya,

tetapi dari hambatan-hambatan yang diatasinya”

(Booker T. Wasington)

“Hadapi semua cobaan hidup dengan kesabaran, yakinlah hari esok aka nada

kebahagian yang lebih indah buat kita.”

“Jangan mencari kebahagiaan, kita tidak akan menemukannya. Karna kebahagiaan

itu kita yang menciptakan bukan orang lain.”

Karya ini dipersembahkan kepada:

- Orang Tuaku tercinta

- Kakak dan Adikku tersayang

- Sahabat-sahabatku

- Universitas Sebelas Maret

Page 7: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, hidayat, dan juga kemudahan dalam menyelesaikan Tugas

Akhir yang Penulis beri judul “Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Hotel di

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2016”

Penulisan Tugas Akhir ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh Gelar Ahli Madya DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang selalu melimpahkan karunia-Nya dengan memberikan

kemudahan bagi penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Prof. Dr. ravik Karsidi, Ms. Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

3. Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Drs. Hanung Triatmoko, M.Si.,Ak. selaku Ketua Progam Studi Diploma III

Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

5. Ibu Arum Kusumaningdyah Adiati, SE. MM. AK, selaku Dosen Pembimbing

Tugas Akhir, yang telah memberikan arahan serta bimbingannya.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi karena telah membagi ilmunya dan

memberi pembelajaran selama ini.

7. Ibu dan Bapak tersayang yang tidak bosan-bosannya memberi nasehat

berharga kepada penulis selama menyusun Tugas Akhir ini.

8. Kakak dan Adik yang selalu membuat menyemangati ketika penulisan Tugas

Akhir ini.

Page 8: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

viii

9. Semua pihak di BKD Kabupaten Karanganyar yang telah membantu penulis

selama magang. Terimakasih sudah membantu dan memberikan pengalaman.

10. Sahabat- sahabatku Nindi, Erika, Shinta, Retno, Devita yang selama ini

menemani.

11. Yvcke Prakosa.

Penulis menyadari bahwa tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk

menyempurnakan. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat diterima dan bermanfaat

bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang

membutuhkan.

Surakarta,

Penulis

Page 9: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

ABSTRAK ....................................................................................................... ii

ABSTRACT ..................................................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... vi

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii

DAFTAR ISI .................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Objek Penelitian...................................................... 1

1. Sejarah Badan Keuangan Daerah ……….………..……... 1

2. Tujuan, Visi, Misi, dan Sasaran ………….……..….……. 2

3. Tugas dan Fungsi BKD ………………….……..….....…. 4

4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BKD …….……...……… 5

5. Struktur Organisasi ……………………….…...………… 11

B. Latar Belakang Masalah ........................................................... 18

C. Rumusan Masalah .................................................................... 20

D. Tujuan Penelitian ...................................................................... 20

E. Manfaat Penelitian .................................................................... 20

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Evaluasi ............................................................ 22

2. Pengertian Sistem .............................................................. 22

3. Pengertian Pajak .................................................................24

Page 10: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

x

4. Pengertian Pajak Daerah .................................................... 29

5. Pengertian Pajakn Hotel ..................................................... 31

B. Penelitian Terdahulu……………………………………..……33

BAB III. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Masalah

1. Prosedur pemungutan pajak hotel …………………….... 35

2. Perbandingan Sistem pada Perbub 67 Tahun 2010 dan

Kerja Lapangan BKD………………………….………... 53

B. Temuan

1. Kelebihan ........................................................................... 57

2. Kelemahan ......................................................................... 58

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................... 59

B. Saran dan Rekomendasi ........................................................... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 11: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

xi

DAFTAR TABEL

TABEL HALAMAN

3.1. Tabel Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar

Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016.. ......................................... 55

3.2. Tabel Realisasi Pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten

Karanganyar Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 ..................... 56

Page 12: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

xii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR HALAMAN

Gambar 1.1 Bagan Organisasi BKD .......................................................... 17

Gambar 3.1 Bagan Flowchart Bidang Pendaftaran Perbub ........................ 40

Ganbar 3.2 Bagan Flowchart Bidang Pendataan Perbub........................... 41

Gambar 3.3 Bagan Flowchart Bidang Perhitungan dan Penetapan

Perbub....................................................................................... 42

Gambar 3.4 Bagan Flowchart Bidang Pemungutan Perbub ....................... 43

Gambar 3.5 Bagan Flowchart Bidang Pendaftaran BKD........................... 47

Gambar 3.6 Bagan Flowchart Bidang Penetapan BKD ............................. 48

Gambar 3.7 Bagan Flowchart Bidang Pemungutan BKD .......................... 49

Gambar 3.8 Bagan Flowchart Bidang Penagihan BKD ............................. 50

Gambar 3.9 Bagan Flowchart Bidang Perbendaharaan Kas BKD.............. 51

Gambar 3.10 Bagan FlowchartBank Pembangunan Daerah BKD....,,............ 52

Page 13: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Daftar Hadir Peserta Kegiatan Kuliah Magang Kerja.

Lampiran 2. Laporan Kegiatan Harian Peserta Kuliah Magang Kerja.

Lampiran 3. Lembar Penilaian Magang Kerja.

Lampiran 4. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Lampiran 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Lampiran 6. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Lampiran 7. Tanda Bukti Pembayaran.

Lampiran 8. Slip Bank.

Lampiran 9. Surat Tagihan Pajak Daerah.

Page 14: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

v

Page 15: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar adalah salah

satu dari Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karanganyar yang berkedudukan sebagai Badan Daerah. Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Karanganyar yang sebelum menjadi Badan Keuangan Daerah

bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Karanganyar yang dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor. 2 Tahun 2009 dan diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten

Karanganyar.

Setelah menjadi Badan Keuangan Daerah terjadi penambahan satu Sub.Bid di

Bidan Aset Daerah. Tugas-tugas Badan Keuangan Daerah yaitu melaksanakan

Urusan Pemerintah Daerah berdasar azas otonomi dan tugas pembantuan dalam

bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:

Page 16: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

2

a. Sekretariat.

b. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan.

c. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak.

d. Bidang Anggaran.

e. Bidang Perbendaharaan dan Kas.

f. Bidang Akuntansi.

g. Bidang Aset Daerah.

2. Tujuan, Visi, Misi dan Sasaran

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tujuan yaitu

menjadikan perencanaan anggaran keuangan daerah menjadi program daerah yang

prospektif dan realistis untuk dilaksanakan, meningkatkan upaya perbaikan

terhadap mutu pelayanan di bidang keuangan daerah dan menjadikan mutu

pertanggungjawaban anggaran daerah sebagai suatu bentuk akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah yang transparan.

Visi Badan Keuangan Daerah adalah menjadikan badan yang profesional

dan akuntabel di bidang Badan Keuangan Daerah. Hal tersebut bermaksud bahwa

Badan Keuangan Daerah berkeinginan untuk menjadi dinas yang memiliki

kualitas, kapabilitas atau kemampuan serta otoritas untuk mengembangkan dan

menghasilkan berbagai pendapatan daerah yang terpercaya.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Badan Keuangan Daerah

mempunyai misi antara lain:

Page 17: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

3

a. Mewujudkan aparatur yang profesional dan kompeten dalam pengelolaan di

Badan Keuangan Daerah.

b. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pendataan,

pengeolahan dan penetapan pajak daerah dalam rangka peningkatan

pendapatan daerah.

c. Mewujudukan pengelolaan pendapatan daerah yang tertib, efektif, efisien,

transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

d. Mewujudkan sistem penganggaran dengan penggunaan anggaran secara

kuantitas dan kualitas yang terukur, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

e. Mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel dalam pengelolaan

keuangan daerah.

f. Mewujudkan informasi dan laporan atas pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

g. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, informatif dan

akuntabel.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan

dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Karanganyar adalah:

a. Tersedia data potensi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak dan

retribusi daerah melalui pendataan, penelitian, dan pengkajian.

b. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana sumber-sumber

pendapatan daerah yang memadai.

Page 18: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

4

c. Semakin efektif dan efisien pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

d. Meningkatkan penerimaan daerah setiap tahun anggaran.

e. Terjalin hubungan atau kerjasama yang harmonis dengan semua pihak yang

terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah.

f. Semakin bertambahnya jenis sumber pendapatan daerah yang menunjang

peningkatan pendapatan daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun

2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor

2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Karanganyar, tugas dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan

tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Karanganyar mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan,

pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak,

anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah, serta

kesekretariatan.

Page 19: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

5

b. Penyelenggara urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi

pendapatan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan

pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan

aset daerah, serta kesekretariatan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendapatan, pengolahan dan

penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran,

perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah, serta

kesekretariatan.

d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati serta sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas:

1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang keuangan daerah meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.

Page 20: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

6

3) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta

untuk pengevaluasian permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang

optimal.

5) Melaksanakan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting kegiatan

APBD terhadap SKPD.

Fungsi Kepala Dinas:

1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di

bidang keuangan daerah meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan,

penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak,anggaran, perbendaharaan

dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum

di bidang keuangan daerah melalui pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah, yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan,

penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan

dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan daerah melalui

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi

pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan

Page 21: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

7

pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi

dan aset daerah serta kesekretariatan.

4) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan

Keuangan Daerah.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b. Sekretaris

Tugas Sekretaris:

1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan,

keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

2) Merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan.

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Fungsi Sekretaris:

1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan

masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh hasil kerja yang optimal.

Page 22: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

8

2) Merumuskan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di

Sekretariat.

3) Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil rangkuman

rencana kegiatan Bidang-Bidang.

Sekretariat terdiri dari:

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris

dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan Dinas.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris

dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan Dinas.

3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

membantu Sekretaris Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan

pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga,

perlengkapan/perbekalan, dokumentasi kegiatan, perpustakaan dan

kearsipan kantor, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan

Keuangan Daerah.

Page 23: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

9

c. Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan

Tugas Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan:

1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang pendataan,

pengolahan, dan penetapan.

2) Merumuskan program kegiatan bidang pendataan, pengolahan, dan

penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Fungsi Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan:

1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan.

2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan terdiri dari:

1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu

kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan dalam

Page 24: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

10

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

2) Kepala Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Kepala Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan

Penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengolahan

Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

3) Kepala Seksi Penetapan

Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pendataan, Pengolahan dan Penetapan dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

kegiatan Seksi Penetapan.

d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak

Tugas Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak:

1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang

Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak.

2) Merumuskan program kegiatan di Bidang Penagihan, Keberatan dan

Pemeriksaan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan.

Page 25: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

11

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak:

1) Melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah ditetapkan serta pajak

daerah melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku agar

pembayaran pajak daerah tertib dan lancar.

2) Menghimpun laporan kegiatan program penagihan dengan rekapitulasi

laporan yang masuk sebagai bahan penyempurnaan dan perencanaan

yang akan datang.

3) Melaksanakan pelayanan terhadap keberatan dan permohonan banding

dari Wajib Pajak Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri dari:

1) Kepala Seksi Penagihan

Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu kepala Bidang

Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian kegiatan Seksi Penagihan.

2) Kepala Seksi Keberatan dan Banding

Kepala Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas membantu

kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Keberatan dan Banding.

Page 26: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

12

3) Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak

Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak mempunyai tugas membantu kepala

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pemeriksaan Pajak.

e. Bidang Anggaran

Tugas Bidang Anggaran:

1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di Bidang

Anggaran.

2) Merumuskan program kegiatan di Bidang Anggaran berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Fungsi Bidang Anggaran:

1) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan.

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Page 27: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

13

Bidang Anggaran terdiri dari:

1) Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas

membantu kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

kegiatan Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.

2) Kepala Seksi Pengendalian Anggaran

Kepala Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas membantu

kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan

Seksi Pengendalian Anggaran.

f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:

1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang

Perbendaharaan dan Kas Daerah.

2) Merumuskan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber

data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan.

Page 28: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

14

Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:

1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan.

2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:

1) Kepala Seksi Perbendaharaan

Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

kegiatan Seksi Perbendaharaan.

2) Kepala Seksi Kas Daerah

Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan

Seksi Kas Daerah.

g. Bidang Akuntansi

Tugas Bidang Akuntansi:

1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang

Akuntansi.

Page 29: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

15

2) Merumuskan program kegiatan Akuntansi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan.

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Fungsi Bidang Akuntansi:

1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan.

2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Akuntansi terdiri dari:

1) Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan.

Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan

mempunyai tugas membantu kepala Bidang Akuntansi dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pembukuan, Pelaporan dan

Informasi Keuangan.

2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.

Kepala Seksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

mempunyai tugas membantu kepala Bidang Akuntansi dalam

Page 30: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

16

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan.

h. Bidang Aset Daerah

Tugas Bidang Aset Daerah:

1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang

Aset Daerah.

2) Merumuskan program kegiatan Aset Daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan.

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Fungsi Bidang Aset Daerah:

1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan.

2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Page 31: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

17

Bidang Aset Daerah terdiri dari:

1) Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah

Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah mempunyai tugas

membantu kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

kegiatan Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah.

2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai

tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.

5. Struktur Organisasi

Sumber : www.dppkad.karanganyar.go.id

Gambar 1.1

Susunan Organisasi

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Page 32: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

18

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat. Pajak menurut lembaga

pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu jenis jenis pajak yang

dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat

adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya

dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pajak yang termasuk dalam pajak pusat diantaranya adalah Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM). Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

dan pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Badan Leuangan Daerah (BKD).

Pajak yang termasuk pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak

Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan.

Berdasarkan jenisnya, salah satu pajak daerah adalah Pajak Hotel. Hotel

adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/

istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang dipungut

bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh

pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pajak Hotel adalah

Page 33: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

19

pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel. Pajak Hotel merupakan salah satu

jenis pajak kabupaten/ kota. Besar tarif pemungutan Pajak Hotel tiap daerah bisa

dimungkinkan akan berbeda. Di Kabupaten Karanganyar, menurut Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar No.4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, tarif Pajak

Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar pengenaan Pajak Hotel

adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel yang disertai dengan

bukti pembayaran yang berupa bon/ nota penjualan. Dalam tugas akhir ini, penulis

akan meneliti tentang Pajak Hotel yang bertujuan memaparkan bagaimana

prosedur/ sistem pemungutan Pajak Hotel yang terjadi atau dilaksanakan di

Kabupaten Karanganyar untuk mengetahui prosedur/ sistem pemungutan tersebut

sudah berjalan dengan maksimal atau belum. Oleh karena itu, Badan Kuangan

Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar selaku perangkat daerah yang

bertanggung jawab atas pengelolaan Pajak Hotel perlu mengupayakan

optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup

besar untuk pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar. Besar kecilnya

penerimaan pendapatan pajak daerah terutama pajak hotel, tergantung dari

mekanisme pemungutannya. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan

tersebut, penulis mengambil judul “EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN

PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014-2016”

Page 34: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

20

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur/ sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di

Kabupaten Karanganyar?

2. Sudah sesuaikah sistem pemungutan yang dilakukan oleh Badan Keuangan

Daerah dengan Peraturan Bupati Nomer 67 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan,

maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu bertujuan untuk:

1. Mengetahui prosedur/ sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di

Kabupaten Karanganyar.

2. Mengetahui sistem pemungutan yang dijalankan oleh Badan keuangan Daerah

sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat

baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait

dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara

lain :

Page 35: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

21

1. Bagi Penulis

Dengan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas

pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel dan potensi

pengembangannya.

2. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar

bisa memaksimalkan pendapatan dari pajak hotel yang ada untuk

meningkatkan fasilitas publik. Selain itu juga diharapkan bisa dijadikan

masukan atau saran bagi pihak BKD Karanganyar.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektifitas serta

sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan

pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel.

Page 36: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Evaluasi

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris

Evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut Stufflebeam dan

kawan-kawan 1971 mendefinisikan evaluasi sebagai proses menggambarkan,

memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan

suatu alternatif keputusan.

2. Pengertian Sistem

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang

saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh

untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang

dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan

informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi

perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk

pihak di luar perusahaan. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem

atau sistem-sistem bagian. Komponen-komponen atau subsitem dalam suatu

sistem tidak dapat berdiri lepas sendiri-sendiri. Komponen-komponen dan

sub sistem saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu

kesatuan sehingga tujuan atau sasaran dapat tercapai.

Page 37: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

23

Pengertian Sistem yang dikemukakan oleh Para Ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Susanto (2013) dalam bukunya yang berjudul Sistem

Informasi Akuntansi : “Sistem adalah kumpulan/ group dari sub sistem

/bagian /komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk

mencapai satu tujuan tertentu”.

Menurut Jogianto (2005) pada buku Analisis dan Desain Sistem

Informasi mendefinisikan : Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata,

seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Sedangkan menurut Mulyadi (2010) dalam bukunya yang berjudul

Sistem Akuntansi menyatakan bahwa : Sistem adalah jaringan prosedur yang

dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

pokok perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal,

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan

yang terjadi secara berulang-ulang.

Unsur-unsur sistem menurut Mulyadi (2010) yaitu:

a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional

secara tegas.

b) Wewenang dan prosedur catatan.

Page 38: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

24

c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi.

d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

3. Pengertian Pajak

Pajak Menurut Pasal 1 UU No.16 th 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemamakmuran rakyat”.

Mr.Fieldman yang dikutip oleh Waluyo dan Ilyas (2002) sebagai

berikutPrestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa,

(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum.

Sedangkan menurutP.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011), Pajak adalah

iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas

negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Page 39: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

25

a. Unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo yaitu:

1. Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.

Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo yaitu:

1. Fungsi Budgetair/ Financial.

Dalam hal ini, yang dilakukan yaitu memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend/ Fungsi Mengatur.

Dalam fungsi ini, Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur

masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan

tertentu.

Page 40: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

26

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka

pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil yaitu dengan memberikan

hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam

pembayaran dan mengajukan banding.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan

hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai dengan fungsi Budgetair, biaya pemungutan pajak harus ditekan

sehingga lebih rendah dari pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Page 41: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

27

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo dapat dibagi menjadi tiga

jenis, yaitu:

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya yaitu:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya

pajak terutang.

Ciri-cirinya yaitu:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib

pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Page 42: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

28

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak

yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

e. Penggolongan Jenis Pajak

Mardiasmo (2011) mengemukakaan bahwa pajak dapat dikelompokkan

sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya:

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Yang termasuk

pajak langsung yaitu Pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain. Yang termasuk pajak tidak langsung yaitu

Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya:

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya

yaitu Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Page 43: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

29

3. Menurut Lembaga Pemungutannya:

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea

Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemeintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:

1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak restoran, dan Pajak

Hiburan.

4. Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dan

retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting

guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah, yang

selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b) Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak

daerah dan retribusi Daerah, berikut ini jenis pajak daerah:

Page 44: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

30

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Pajak Hotel

A. Dasar Hukum Pajak Hotel

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Page 45: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

31

b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pajak Hotel.

c. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Pajak Hotel.

B. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun

2010, pajak Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk

dapat menginap/ istirahat,memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Sedangkan pengertian dari Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas

pelayanan hotel.

C. Subjek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2010,

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan

pembayaran atas pelayanan hotel dengan Wajib Pajak adalah pengusaha hotel.

D. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan

pembayaran di hotel termasuk:

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

Page 46: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

32

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kenyamanan.

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel,

bukan untuk umum.

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

E. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun

2010 , Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada

hotel yang disertai dengan bukti pembayaran yang berupa bon/ nota penjualan.

F. Tarif Pajak Hotel

Sesuai dengan pearaturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun

2010 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besarnya pajak terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hotel.

Page 47: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

33

4. Penelitian Terdahulu

Seperti penelitian sebelumnya oleh andika (2009) bahwa sistem pemungutan

pajak yang ada dikabupaten karanganyar menrupakan sistem official assessment

yaitu petugaslah yang akan datang menemui wajib pajak dan meminta wajib pajak

untuk mendaftarkan dirinya. Dengan sistem yang dijalankan oleh Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar berdampak pada Pendapatan Asli

Daerah yang selalu memenuhi target realisasi anggaran yang sudah

ditentukan.Namun prosedur yang disampaikan oleh andika hanya sampai pada

bidang penagihan saja.

Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Hajar Solikah (2006)

yang menjabarkan tentang sistem pemungutan pajak hotel yang ada di Surakarta.

Sama dengan yang dilakukan oleh BKD karanganyar, DPPKA Surakarta juga

menerapkan sistem official assessment yang ternyata juga efektif dalam

memenuhi realisasi anggaran yang ditentukan. Namun pada penelitian yang

dilakukan oleh Hajar Solikah tidak terdapat flowchart, hanya penjelasan berupa

diskripsi saja.

Berbeda dengan Andhika (2009) maupun Hajar Solikah (2006), penelitian

yang dilakukan oleh Ira Kusuma (2003) merupakan Efektivitas dan Efisiensi dari

system pemungutan pajak hotel di kota Madiun. Dari analisis yang dilakukan oleh

Ira, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi system pemungutan pajak

hotel dikota tersebut sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi anggaran

yang selalu meningkat setiap tahunnya. Selain itu juga efisisensi juga terlihat

Page 48: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

34

cukup baik, karna biaya yang dikeluarkan ketika melakukan pemungutan lebih

sedikit dari pada peneriman pajak yang didapat.

Untuk penelitian yang dilakukan Doni Ashari (2007), sama dengan

sebelumnya milik Andika. Namun proses yang dipaparkan oleh Doni Ashari

terlalu singkat, dan ada beberpa flowchart yang tidak sesuai dengan keadaan yang

dilapangan.

Perbedaan Penelitian yang dilakukan Penulis dengan penelitian

sebelumnya adalah menambahkan flowchart sesuat Peraturan Bupati Nomor 67

Tahun 2010 dan menyelesaikan alur pembayaran sampai ke Bank Pembangunan

Daerah.

Page 49: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

35

BAB III

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Masalah

1. Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi salah

satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar yang

pelaksanaannya dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Karanganyar. Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar ditentukan

dari penerapan prosedur/ sistem pemungutan pajakhotel apakah sistem yang

diterapkan dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Bila prosedur/ sistem pemungutan berjalan dengan baik maka

pendapatan daerah dari sektor pajak hotel akan maksimal. Sebaliknya, bila

sistem/ prosedur berjalan dengan tidak baik akan mendatangkan kerugian

bagi pemerintah kabupaten Karanganyar. Tidak berjalannya sistem/ prosedur

tersebut, dimungkinkan karena adanya kendala-kendala dari sistem

pemungutan tersebut.

Disini penulis akan menjabarkan tentang sistem pemungutan pajak

hotel menurut Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2010 dengan sistem

pemungutan pajak hotel yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Karanganyar. Berikut pembahasan mengenai sistem pemungutan pajak hotel

yang diterapkan di Kabupaten Karanganyar:

Page 50: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

36

1) Pihak yang terkait dalam prosedur pemungutan

a. Bagian Pendaftaran

Bagian pendaftaran bertugas menyurveu dan memberikan penyuluhan

kepada calon Wajib pajak mengenai informasi dan ketentuan tentang Pajak

Daerah, kemudian melakukan pendaftaran kepada Wajib Pajak.

b. Bagian Pendataan

Bertugas memproses dan merinci data Wajib Pajak sebagai dasar untuk

menetapkan jumlah pajak yang akan dibebankan.

c. Bagian Penetapan

Bertugas menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

d. Bagian Pemungutan

Bertugas menarik pajak sesuai dengan jatuh tempo kepada Wajib Pajak.

e. Bagian Penagihan

Bertugas melakukan penagihan kepada Wajib Pajak jika dalam tempo

pajak tidak melakukan penagihan

f. Bagian Perbendaharaan Kas

Bertugas menerima uang hasil dari pemungutan pajak dan berkewajiban

menerbitkan SSPD dan kemudian menytorkan uangnya pada kas daerah

melalui Bank Pembangunan Daerah

g. Bank Pembangunan Daerah

Bertugas menerima semua uang yang sudah disetorkan dan

menerbitkan bukti setoran pajak sebagai bukti pajak telah dibayar.

Page 51: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

37

2) Dokumen atau formulir yang digunakan

a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan

oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak

yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang (SKPD) adalah surat keputusan yang

menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh

Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang

terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati

Kepala Daerah.

d. Formulir Penagihan

1) Surat Perintah

Surat yang diberikan kepada Wajib Pajak dari Kantor Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Karanganyar

2) Surat Teguran

Surat yang diberikan kepada Wajib Pajak atas keterlambatan

pembayaran Pajak.

3) Surat Paksa

Surat yang diberikan Wajib Pajak apabila mengabaikan Surat

Teguran.

Page 52: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

38

4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat terakhir yang diberikan Wajib Pajak yang berisi tentang

perintah penyitaan akibat mengabaikan surat teguran dan surat paksa.

3) Prosedur

A. Sesuai Peratutan Bupati Nomor 67 Tahun 2010

a. Bidang Pendaftaran

1. Wajib pajak datang kekantor untuk mendaftarkan diri dengan

mengisi SPTPD rangkap 2, lembar pertama diberikan petugas

sebagai data yang akan digunakan untuk menentukan besarnya

pajak terutang dan lembar kedua dibawa oleh Wajib Pajak.

b. Bidang Penetapan

1. Setelah menerima SPTPD dari bidang pendaftaran, kemudian akan

menerbitkan SKPD yang digunakan Wajib Pajak untuk membayar

pajak terutang yang ditetapkan. Lembar pertama diberikan kepada

Wajib Pajak dan lembar kedua diarsipkan.

c. Bidang Pemungutan

1. Wajib Pajak akan datang kebank yang ditunjuk oleh bupati dengan

membawa SKPD untuk membayar pajak terutangnya.

2. Kemudian wajib pajak akan mendapatkan SSPD oleh petugas dan

mengisinya.

3. Selanjutnya Wajib Pajak akan melakukan pembayaran sesuai

SKPD pada teller Bank. Jika wajib wajib pajak membayar maka

akan mendapat SSPD rangkap 2. Lembar pertama dibawa Wajib

Page 53: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

39

Pajak, lembar kedua diarsipkan dan uang langsug masuk ke kas

daerah kabupaten Karanganyar.

d. Bidang Penagihan

1) jika dalam 30 hari setelah pajak terutang WP tidak melunasi

pajaknya makan bidang pemungutan pajak akan memberikan

SKPD dan SPTPD kepada bidang penagihan, kemudian petugas

penagiha akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 2%.

2) Jika dalam 7 hari wajib pajak tidak melunasinya juga makan

petugas penagihan akan menerbitkan surat teguran.

3) Petugas kemudian melakukan penagihan dengan membawa Surat

teguran,SKPD, dan SPTPD yang kemudian diberikan kepada wajib

pajak.

4) Setelah menerima surat teguran, SKPD dan SPTPD kemudian WP

melunasi pajak terutangnya.

Page 54: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

40

FLOWCHART SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2010

a. Bagian Pendaftaran

Gambar 3.1 Bagan Flowchart Menurut Perbub

2

Mulai

Mendaftarkan diri

kekantor bupati

SPTPD 1

Diberikan

kepada WP

1

Page 55: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

41

b. Bagian Penetapan

Gambar 3.2 Bagan Flowchart Menurut Perbub

1

Petugas

menerbitkan SKPD

2

SKPD 1

2

N

SPTPD

Page 56: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

42

c. Bagian Pemungutan

Gambar 3.3 Bagan Flowchart Menurut Perbub

WP mendatangi

bank

Petugas

menyaerahkan

SSPD rangkap 2

2 SSPD 1

WP membayar

pajak

Selesai

2

Page 57: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

43

d. Bagian Penagihan

Gambar 3.4 Bagan Flowchart Menurut Perbub

WP tidak

membayar

Wajib Pajak belum

membayar

Membuat surat teguran

Surat Teguran

Wajib Pajak Melunasi Uang

Selesai

7 hari

2

SKPD 1

30 hari setelah

terutangnya pajak

Wajib pajak belum

melunasi

Pemberian denda 2%

Wajib pajak belum

membayar

4

4

Page 58: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

44

B. Sesuai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

a. Bidang pendaftaran

1) Petugas datang menemui wajib pajak untuk melakukan survey

mengenai objek pajak yang dimiliki.

2) Petugas menyerahkan formulir pendaftaran dan SPTPD rangkap 2

yang harus diisi oleh wajib pajak.

3) SPTPD lembar pertama dibawa oleh petugas dan SPTPD lembar

kedua diberikan kepada wajib pajak.

b. Bidang Pendataan

1) Petugas yang membawa formulir dan SPTPD kemudian

menyerahkan ke bagian pendataan untuk diproses dan dirinci data

dari wajib pajak.

2) Kemudian data wajib pajak dicatat dalam kartu data.

3) Formulir, SPTPD, dan kartu data kemudian dibawa menuju bagian

penetapan.

c. Bagian penetapan

1) Formulir, SPTPD, dan kartu data yang sudah diterima oleh bagian

penetapan digunakan sebagai dasar penentuan jumlah pajak yang

akan dibebankan kepada wajib pajak nantinya.

2) Jika nominal pajak terutang sudah ditentukan, kemudia bagian

penetapan akan menerbitkan SKPD rangkap 3.

3) SKPD rangkap 1 dan 2 akan diberikan pada bidang pemungutan,

sedangkan rangkap 3 diarsipkan.

Page 59: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

45

d. Bagian Pemungutan

1) Petugas datang menghampiri wajib pajak dan menyerahkan SKPD,

SPTPD yang keduanya rangkap 2 slip bank sementara.

2) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan nominal

yang terdapat di SKPD.

3) Jika wajib pajak membayar pajak sesuai dengan nominal yang ada

di SKDP maka SKPD, SPTPD rangkap 1 , dan slip bank sementara

akan diberikan kepada wajib pajak, sedangkan SKPD dan SPTPD

rangkap 2 dibawa oleh petugas beserta uang yang diperoleh dari

pembayaran pajak ke kantor Badan Keuangan Daerah.

4) Jika wajb pajak tidak melakukan pembayaran makan SKPD dan

SPTPD kemudian diberikan kepada bidang penagihan.

e. Bidang Penagihan

1) Jika dalam 30 hari Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran,

maka pihak BKD bagian penagihan akan mengeluarkan surat

teguran.

2) Setelah menerima surat teguran, kemudian WP akan melakukan

negosiasi keterlambatan pembayaran.

3) Jika sudah maka WP akan melakukan pembayaran sesuai dengan

tanggal negiosiasi yang telah ditentukan.

Page 60: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

46

f. Bagian Perbendaharaan Kas

1) Bagian pemungutan dan penagihan kemudian memberikan SKPD

beserta uang yang didapat ke bagian perbendaharaan kas, kemudian

bagian perbendaharaan kas membuat SSPD yang digunakan untuk

menyetorkan uang ke Bank Pembangunan Daerah.

2) Setelah SSPD selesai kemudian bagian perbendaharaan membawa

SSPD beserta uang dari hasil pemungutan pajak ke BPD untuk

disetorkan.

g. Bank Pembangunan Daerah (kesda)

1) Bagian perbendaharaan membawa SSPD dan uang kemudian BPD

akan mengeluarkan bukti setoran berupa slip bank rangkap 7 dan

memvalidasinya.

2) Kemudian BPD akan membuat laporan penerimaan BPD.

Page 61: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

47

FLOWCHART SESUAI KERJA LAPANGAN BADAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

a. Bagian Pendaftaran

Bagian Pendaftaran Bagian Pendataan

Gambar 3.5 Bagan Flowchart Menurut Kerja Lapangan BKD

Petugas melakukan

survey

Menyerahkan SPTPD

rangkap 2 &Formulir

Formulir

2

SPTPD 1

Formulir

SPTPD 2

Memproses dan merinci

data WP

Membuat Kartu Data

WajibPajak

Formulir

SPTPD 2

Kartu Data

Mulai 1

2

1

Diberikan

kepada WP

Page 62: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

48

b. Bagian Penetapan

Gambar 3.6 Bagan Flowchart Menurut Kerja Lapangan BKD

2

Menghitung dan

menetapkan pajak

Formulir

SPTPD 2

Kartu Data

Menerbitkan SKPD

rangkap 3

Formulir

SPTPD 2

Kartu Data

3 2

SKPD 1

N

3

Page 63: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

49

c. Bagian Pemungutan

Gambar 3.7 Bagan Flowchart Menurut Kerja Lapangan BKD

Slip Bank

2

SKPD 1

Diberikan

WP

3

Uang

2

SKPD 1

Slip Bank

2

SKPD 1

Ya /

Tidak

4

5

Memungut

pajak sesuai

SKPD

WP

membayar

sesuai SKPD

Page 64: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

50

d. Bagian Penagihan

Gambar 3.8 Bagan Flowchart Menurut Kerja Lapangan BKD

30 hari WP belum

melakukanpembayar

an

Wajib Pajak Melunasi

Melakukannegosiasike

terlambatan

Uang

5

6

Page 65: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

51

e. Bagian Perbendaharaan Kas

Gambar 3.9 Bagan Flowchart Menurut Kerja Lapangan BKD

Membuat SSPD

rangkap 2

2

SSPD 1

2

SKPD 1 Uang

Uang

2

SKPD 1

Uang

4 6

7

Page 66: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

52

f. Bank Pembangunan Daerah

Gambar 3.10 Bagan Flowchart Menurut Kerja Lapangan BKD

Menerima uang, dan

menerbitkan Slip Bank

2

SSPD 1

Memvalidasi STS dan

Bukti Setoran

2

BS 1

Mencatat dalam Lap.

Penerimaan BPD

Selesai

2

STS 1

2

BS 1

Laporan Penerimaan

BPD

7

Uang

Page 67: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

53

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan diatas, maka

dapat diketahui bahwa sistem yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67

Tahun 2010. Namun sistem yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah

Kabupaten sedikit berbeda, yaitu BKD Kabupaten Karanganyar menerapkan

sistem Jemput Bola. Sistem yang digunakan tetap mengacu pada Peraturan

Bupati Nomor 67 Tahun 2010. Sistem Jemput Bola yang dijalankan oleh

BKD Kabupaten Karanganyar dirasa lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dari

tabel realisasi anggaran yang ada di Kabupaten Karanganyar setiap

tahunnya selalu mengalami kenaikan. Maka dari penerimaan pajak hotel

dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Selain itu sistem yang

dijalankan oleh BKD Kabupaten Karanganyar lebih mempermudah

pemungutan pajak, karena dengan petugas datang kepada Wajib Pajak hal

ini dapat meminimalisir terjadinya pajak yang tidak terbayar oleh Wajib

Pajak. Sistem yang dijalankan oleh BKD Kabupaten Karanganyar juga lebih

sederhana,sehingga mempermudah Wajib Pajak ketika akan membayarkan

pajak terutangnya.

Berdasarkan pembahasan di atas adapun kendala-kendala yang dihadapi

adalah sebagai berikut :

a. Dengan sistem jemput bola diharapkan para petugas aktif dalam

memungut pajak hotel. Namun dalam kenyataannya para petugas

pemungut kurang aktif, karena jumlah petugas pemungut yang terbatas

Page 68: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

54

dan cakupan wilayah pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar

yang cukup luas.

b. Sistem atau prosedur pemungutan yang diterapkan belum sesuai dengan

target yang ditentukan, hal ini dikarenakan pengaruh intern petugas

dilapangan dan juga tingkat kesadaran wajib pajak yang masih kurang.

c. Anggapan wajib pajak atas pembayaran pajak yang terutang dirasa akan

mengurangi penerimaan pengahasilan bersih pengusaha jasa hotel

maupun penginapan.

Berdasarkan dari kendala-kendala yang dihadapi, adapun upaya-upaya yang

dapat dilakukan oleh BKD KabupatenKaranganyar :

a. BKD akan menambah jumlah petugas pemungut pajak hotel, agar dalam

memungut pajak hotel bisa semaksimal mungkin hasilnya. BKD juga

bisa memberikan bonus kepada pegawai yang bisa menjalankan tugas

dengan sebaik-baiknya, hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi

kepada pegawai agar menjalankan tugasnya dengan baik.

b. BKD akan memperbaiki prosedur dan sistem yang digunakan dalam

pelaksanaan pemungutan pajak hotel. Disamping itu perlu diadakan

sosialisasi agar Wajib Pajak mengetahui dan menjalankan sistem sesuai

dengan yang sebenarnya.

c. BKD juga akan memberikan Penyuluhan kepada Wajib pajak tentang

Betapa pentingnya penerimaan pajak bagi negara, hal ini dimaksudkan

agar wajib pajak sadar membayar pajak sesuai dengan yang sebenarnya.

Page 69: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

55

d. Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2014

sampai dengan tahun 2016.

TABEL 3.1

Tabel Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar

Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016

Tahun Jumlah WP

Hotel

2014 176

2015 192

2016 214

(Sumber : BKD Karanganyar)

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak

Hotel di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2014 sampai tahun 2016

selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat menjadikan pendapatan asli

daerah mengalami kenaikan.

e. Realisasi pendapatan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Page 70: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

56

TABEL3.2

Tabel Realisasi Pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar

Tahun 2014 sampai demgan Tahun 2016

Tahun Rencana

Anggaran

Realisasi Prosentase

2014 855.000.000,00 1.114.948.203,00 130,4

2015 1.057.965.300,00 1.560.412.241,00 147,49

2016 1.322.965.000,00 3.731.793.997,00 282,08

(Sumber : BKD Karanganyar)

Berdasarkan data dari diatas yang diperoleh dari BKD Karanganyar,

dapat diketahui pendapatan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar dari

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 selalu melebihi Rencana

Anggaran yang telah direncanakan BKD Karanganyar. Hal ini

disebabkan karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak Hotel yang

memberikan kontibusi banyak pada pendapatan pajak hotel.

f. Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Sistem pemungutan pajak hotel harus dilakukan seefektif mungkin

agar pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dapat meningkat. Jika

dilihat dari tabel 3.1 dan tabel 3.2 mengenai jumlah Wajib Pajak Hotel

dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar, maka

dapat disimpulkan bahwa Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten

Karanganyar sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan

jumlah Wajib Pajak hotel dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Page 71: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

57

Selain itu Realisasi pendapatan pajak hotel juga semakin meningkat dan

melebihi target yang direncanakan oleh BKD Karanganyar..

B. TEMUAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Keuangan Daerah

(BKD) Kabupaten Karanganyar terutama mengenai hal-hal yang berhubungan

dengan pajak hotel, penulis dapat menyimpulkan beberapa perbedaan yang ada

di Badan Keuangan Daerah dengan Peraturan BupatiNomor 67 tahun 2010,

kelebihan dan kelemahan yang ada pada Kantor Badan Keuangan Daerah

(BKD). Adapun kelebihan dan kelemahan yang ditemukan penulis adalah

sebagai berikut:

1. Kelebihan

a. Sistem pemungutan yang dilakukan oleh Kantor Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Karanganyar cukup efektif karena petugas yang langsung turun

tangan untuk memungut pajak dan mendatangi wajib pajak sehingga dapat

meminimalisir tingkat wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga

target dari realisisai anggaran pendapatan pajak hotel yang sebelumnya sudah

ditentukan dapat terpenuhi.

b. Dengan petugas yang datang langsung menemui Wajib Pajak untuk

memungut pajak hal ini dapat membuat kinerja petugas lebih baik karena

mereka lebih aktif.

2. Kelemahan

a. Sistem pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Karaganyar sudah baik, namun keterbatasan jumlah petugas yang

Page 72: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

58

memungut pajak menyebabkan waktu yang cukup lama untuk memungut

pajak hotel yang ada di Kabupaten Karanganyar, selain itu petugas juga

memiliki tugas yang rangkap, misalnya saja bagian perbendaharaan kas juga

bertugas sebagai penyetor uang. Perangkapan fungsi dapat menyebabkan

kecurangan yang dapat dilakukan petugas

b. Tarif pajak yang ditentukan tidak sesuai dengan tarif yang ada diPeraturan

Daerah No.4 Tahun 2010. Penetapan jumlah pajak berdasarkan negosiasi.

c. Masih rendahhnya tingkat kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Karanganyar

tentang pentingnya membayar pajak dan kurang tegasnya sanksi yang

diberikan petugas kepada wajib pajak yang telat membayar pajak.

Page 73: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

59

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai

sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar, penulis dapat

menarik kesimpulan:

1. Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Karanganyar yang dimana cara pemungutannya dengan

cara petugas menghampiri wajib pajak ketika jatuh tempo pembayaran

pajak. Hal ini dapat membuat realisasi anggaran pajak hotel terpenuhi dan

menuntut para petugas pemungut pajak lebih aktif ketika tanggal jatuh

tempo pemungutan pajak.

2. Sistem pemungutan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah sudah

sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2010.

3. Hambatan atau kendala dari sistem yang dijalankan oleh Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Karanganyar adalah minimnya petugas yang memungut

pajak, sedangkan wilayah Kabupaten Karanganyar sendiri sangat luas. Hal

ini menyebabkan proses pemungutan pajak membutuhkan beberapa hari

untuk menyelesaikan proses pemungutan pajak. Kendala lainnya yaitu

kesadaran Wajib Pajak yang kurang mengenai pentingnya membayar pajak,

masih ada beberapa wajib pajak yang telat dalam membayar pajak ketika

petugas datang dengan berbagai alasan.

Page 74: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

60

4. Solusi yang dapat penulis berikan untuk Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Karanganyar adalah dengan cara memperbanyak petugas yang

turun kelapangan untuk memungut pajak dan mempertegas sanksi bagi

Wajib Pajak yang telat atau tidak membayar pajak.

B. Saran

Meninjau dari masalah adanya kendala-kendala yang terkait dengan sisem

pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar, penulis berusaha

memberikan saran yang nantinya dapat bermanfaat bagi Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar dalam

membuat prosedur/ sistem pemungutan pajak hotel selanjutnya. Saran tersebut

antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya BKD meninjau ulang tentang sistem pemungutan yang diterapkan.

Mendatangi Wajib Pajak yang menuntut kinerja pemungut pajak untuk lebih

aktif mendatangi Wajib Pajak dirasa kurang berjalan dikarenakan petugas

pemungut yang jumlahnya kurang serta ditambah lagi cakupan pemungutan

pajak di wilayah Kabupaten Karanganyar yang luas.

2. Sebaiknya BKD menambah petugas pemungut pajak yang lebih berkompeten

guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk dapat mengikuti sistem

pemungutan pajak hotel yang diterapkan di kabupaten Karanganyar.

3. Sebaiknya BKD memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang betapa

pentingnya kontribusi pembayaran pajak yang sesuai dengan sebenarnya.

Page 75: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

61

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2

Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten

Karanganyar

Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4

Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Karanganyar.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2010

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel

Arifin, E. Zaenal dan S. Arman Tasai. 2000. Cermat Berbahasa Indonesia.

Jakarta: Akademi Pressindo

Andika. 2009. Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar dan

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Karanganyar. TugasAkhir: FEB UNS.

Ashari, Doni. 2007. Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten

Karanganyar. TugasAkhir: FEB UNS.

B. Ilyas, Wirawan. 2010. Hukum Pajak. Salemba Empat: Jakarta.

Baridwan, Zaki. 1991. Sistem Akuntansi Edisi ke 2. Yogyakarta: BPFE UGM.

Hardiana, Ira. 2003. Analisis Efektifitas dan Efisisensi Pemungutan Pajak Hotel

dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kota Madiun.

TugasAkhir: FEB UNS.

Jogianto, 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Selemba Empat:

Yogyakarta.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. CV Andi Offset: Yogyakarta.

Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Gaung Persada

Press: Jakarta.

Mulyadi, 2010. Sistem Akuntansi. Selemba Empat: Yogyakarta.

Nazir, Mohammad. 2001. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Page 76: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

62

Solihah, Hajar. 2006. Sistem Pemungutan dan Efektivitas Penerimaan Pajak

Hotel Kota Surakarta. TugasAkhir: FEB UNS.

Susanto, 2013. Sistem Informasi Akuntansi.Salemba Empat: Jakarta.

Page 77: EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI … · EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARAGANYAR TAHUN 2014-2016 ... Selain rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha

63

LAMPIRAN