EVALUASI PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NO. …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · ini adalah untuk mengevaluasi Peraturan Walikota Tanjungpinang

EVALUASI PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANGNO. 60 TAHUN 2009 TENTANG TRAYEK DAN KODE TRAYEK

ANGKUTAN KOTA TANJUNGPINANG

NASKAH PUBLIKASI

Oleh

REZA REVIWAHJOE PANGESTOETIRAMADHANI SETIAWAN

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJITANJUNGPINANG

2016

2

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang

disebut dibawah ini :

Nama : REZA REVI

NIM : 110563201216

Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jl. Pengibu No. 5 Tanjungpinang

Nomor Telp : 082174558844

Email : [email protected]

Judul Naskah : EVALUASI PERATURAN WALIKOTATANJUNGPINANG NO. 60 TAHUN 2009 TENTANGTRAYEK DAN KODE TRAYEK ANGKUTAN KOTATANJUNGPINANG

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah danuntuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, 28 Januari 2016Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I

WAHJOE PANGESTOETI, M.SiNIDN. 0713097001

Dosen Pembimbing II

RAMADHANI SETIAWAN, M.Soc, ScNIDN. 1026058301

3

EVALUASI PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NO. 60 TAHUN 2009TENTANG TRAYEK DAN KODE TRAYEK ANGKUTAN KOTA TANJUNGPINANG

REZA REVIWAHJOE PANGESTOETIRAMADHANI SETIAWAN

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek dan Kode TrayekAngkutan Kota Tanjungpinang adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaTanjungpinang yang bertujuan menciptakan kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan dalampenyelenggaraan angkutan kota, meningkatkan pelayanan transportasi angkutan bagi masyarakatyang berada jauh dari pusat kota, serta memfungsikan Terminal Sungai Carang. Tujuan penelitianini adalah untuk mengevaluasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 TentangTrayek dan Kode Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang.

Dalam penelitian ini, menjabarkan kriteria-kriteria yang terkandung dalam evaluasi kebijakanpublik yang dikemukakan oleh Dunn. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakanpurposive sampling dengan pertimbangan orang yang dijadikan Informan mengetahuipermasalahan yang berhubungan dengan kebijakan trayek dan kode trayek angkutan di KotaTanjungpinang. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dengan 1 orang sebagaiInforman kunci (Key Informan). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalahteknik analisis secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui danmemaparkan nilai variabel mandiri yang ditemukan di lapangan, tanpa membandingkan ataumenghubungkan dengan variabel lainnya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Peraturan WalikotaTanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek dan Kode Trayek Angkutan KotaTanjungpinang belum mencapai tujuan. Efektifitas dilihat dari hasil yang tidak tercacpai karenamendapat penolakan dari supir dan penumpang dan sosialisasi yang dilakukan masih kurangefektif. Efisiensi dilihat dari penggunaan sumber daya, pegawai dan sarana yang dibutuhkan masihkurang dan perlu ditingkatkan. Kecukupan dilihat dari seberapa jauh usaha yang dilakukan dalammengimplementasikan kebijakan tersebut yang perlu ditelaah ulang karena dianggap merugikansupir dan penumpang. Perataan dilihat dari hasil kebijakan yang dilaksanakan tidak memuaskanpara supir angkutan kota dan masyakarat sebagai penumpang, oleh karena itu mereka menolak jikatrayek ini diterapkan kembali. Responsifitas dilihat dari tanggapan para supir dan masyarakatsebagai penumpang yang sama-sama merasa dirugikan dengan penerapan kebijakan. ketepatandilihat dari penerapan kebijakan yang tidak berhasil dan perlunya upaya dari Pemerintah KotaTanjungpinang dalam memperbaiki kebijakan trayek dan kode trayek angkutan kota.

Kata kunci : Evaluasi, Trayek dan Kode Trayek, dan Angkutan Kota

4

ABSTRACT

Tanjungpinang Mayor Regulation No. 60 of 2009 about Route and TanjungpinangTransportation Route Code was a policy that issued by the the City Government of Tanjungpinangwhich aimed to create a smooth, order and comfort in the operation of public transportation,improving public transportation services for people who are far away from the city center, as wellas for the proper functioning of the Sungai Carang Terminal. Purpose of this research was toevaluate the Tanjungpinang Mayor Regulation No. 60 of 2009 on Route and TanjungpinangTransportation Route Code.

In this research, outlining the criteria that contained in the evaluation of public policies thatwas proposed by Dunn. Informants in this research were determined using purposive samplingwith consideration of the people that will be choosen to be informants know the problemsassociated with the routes policy and transportation route code in Tanjungpinang. In thisresearch, there are 10 informants and 1 of them will be the Key Informant. The data analysistechnique used in this research is descriptive qualitative analysis techniques, that is a studyconducted to determine and provide independent variable values found in the field, withoutcomparing or linking it with other variables.

From this research conducted by the researcher could be showed that Tanjungpinang MayorRegulation No.60 of 2009 about Route and Tanjungpinang Transportation Route Code have notyet reached the goal. Effectiveness seen from the results have not been achieved because of it gotresistance from the drivers and passengers and the socialization are still ineffective. Efficiencyseen from the use of resources, personnel and necessary facilities are still lacking and needs to beimproved. Sufficiency can be seen how far the work had been done in implementing these policiesneed to be reviewed because it is considered detrimental to the drivers and passenger. Equitableseen from the results of the policies implemented did not satisfy the transport drivers and thesociety as a passenger, and therefore they refused if the route is reapplied. Responsivity seen fromthe responses of the driver and the society as passengers alike feel harmed by the policyimplementation. Accuracy seen from the application of policies that still did not work and needsome efforts from the City Government of Tanjungpinang in improving the policy of route and citytransportation route code.

Key words : Evaluation, Route and Route Code, and Transportation

5

A. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan hal yang

mutlak diperlukan bagi setiap manusia.

Disadari atau tidak, transportasi merupakan

salah suatu kebutuhan yang penting bagi

manusia karena dapat memudahkan

pergerakan manusia untuk berpindah dari

suatu tempat ke tempat lainnya. Semenjak

dulu hingga sekarang, manusia tidak terlepas

dari kebutuhannya akan transportasi. Mulai

dari transportasi darat, laut dan udara, serta

bisa merupakan kendaraan pribadi hingga

kendaraan umum seperti bus, angkutan kota

dan kereta api.

Kebutuhan akan transportasi umum

bagi masyarakat merupakan tanggung jawab

pemerintah, karena transportasi umum

berkaitan erat dengan pelayanan umum yang

harus disediakan oleh pemerintah untuk

memberikan kemudahan bagi masyarakat

dalam hal transportasi guna menunjang

pergerakan masyarakatnya. Sinambela

(2014:5) menyebutkan bahwa pelayanan

publik adalah pemenuhan keinginan dan

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara

negara. Untuk memenuhi kebutuhan

transportasi umum, pemerintah dapat

bekerjasama dengan pihak swasta sebagai

penyedia jasa, termasuk penyedia jasa

angkutan kota.

Angkutan kota merupakan salah satu

bentuk dari alat transportasi yang memiliki

fungsi sebagai sarana pergerakan manusia

untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat

lain. Angkutan kota juga merupakan sarana

transportasi alternatif bagi masyarakat

perkotaan, terutama bagi masyarakat yang

tidak memiliki kendaraan pribadi. Angkutan

kota merupakan pilihan alternatif alat

transportasi bagi masyarakat karena tarif

angkutan kota yang relatif murah dan

terjangkau bagi masyarakat. Sehingga

kebutuhan akan sarana dan prasarana ini

sangat diperlukan di wilayah perkotaan,

termasuk di Kota Tanjungpinang.

Angkutan kota merupakan sarana

transportasi umum yang menjadi primadona

bagi masyarakat Tanjungpinang semenjak

puluhan tahun yang lalu. Dengan luas

wilayah 239,5 km2, Tanjungpinang bukanlah

merupakan kota besar sehingga tidak

memerlukan bus atau alat transportasi umum

massal lain dalam mengangkut penumpang

untuk area dalam kota.

Jumlah angkutan umum yang ada di

Kota Tanjungpinang saat ini berjumlah 652

unit yang terbagi dalam 7 (tujuh) Perusahaan

Otto (P.O).

Seperti kota-kota lainnya di Indonesia

yang memiliki trayek angkutan kota,

Pemerintah Kota Tanjungpinang juga

mengeluarkan kebijakan penetapan trayek

dan kode trayek angkutan kota melalui

Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009

yang kemudian dirubah menjadi Peraturan

Walikota Nomor 60 Tahun 2009.

Adapun poin perubahan jalur trayek

dari Perwako Nomor 2 Tahun 2009 menjadi

Perwako Nomor 60 Tahun 2009 adalah pada

jalur kembali Trayek A. Yang mana

sebelumnya jalur kembali adalah Sub

Terminal - Jl. Gambir – Jl. Ketapang – Jl.

Bakar Batu – Jl. Brigjen Katamso – Jl. MT

Haryono – Jl. Gatot Subroto – Jl. DI

6

Panjaitan – Terminal Bintan Centre menjadi

Sub Terminal – Jl. Teuku Umar – Jl.

Ketapang – dst. Perubahannya adalah dalam

Perwako Nomor 60 Tahun 2009 angkutan

kota tidak lagi melalui Jalan Gambir.

Kebijakan ini bertujuan untuk

menertibkan angkutan kota yang selama ini

dinilai semrawut karena angkutan kota di

kota Tanjungpinang hanya beroperasi

berputar-putar mengelilingi rute yang ramai

akan penumpang, sedangkan daerah atau

rute yang sedikit penumpang sangat jarang

atau bahkan tidak dilewati oleh angkutan

kota, sehingga sarana angkutan kota belum

sepenuhnya dapat melayani masyarakat

khususnya yang berada di pinggiran kota

dan daerah pemukiman yang jarang

penduduknya. Penetapan trayek dan kode

trayek angkutan kota ini juga bertujuan

untuk memfungsikan terminal Bintan Centre

yang telah selesai dibangun. Selama ini kota

Tanjungpinang hanya memiliki satu trayek

yaitu trayek kota Tanjungpinang.

Penetapan Trayek angkutan kota ini

secara resmi diberlakukan oleh Walikota

Tanjungpinang pada tanggal 5 Agustus

2009. Dalam observasi awal mengenai

penetapan trayek angkutan kota, kebijakan

ini mendapat penolakan dari sopir angkutan

kota dan masyarakat sebagai pengguna jasa

angkutan kota. Sopir angkutan kota

beralasan bahwa dengan adanya trayek

angkutan kota pendapatan mereka menurun

karena banyak penumpang angkutan kota

yang kebingungan dengan trayek angkutan

kota tersebut, sehingga masyarakat lebih

memilih menggunakan ojek atau kendaraan

pribadi dari pada angkutan kota. Mudahnya

masyarakat memiliki kendaraan bermotor,

khususnya sepeda motor, juga mengurangi

minat masyarakat untuk menggunakan

transportasi angkutan kota dalam berpergian.

Dengan adanya penolakan terhadap

penetapan trayek angkutan kota dari para

sopir angkutan kota, Pemerintah Kota

Tanjungpinang melalui Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

(Dishubkominfo) Kota Tanjungpinang

sebagai pelaksana kebijakan mengambil

langkah dengan menyederhanakan

sementara trayek angkutan kota dari yang

semula berjumlah enam trayek menjadi tiga

trayek angkutan kota.

Untuk ke depannya pihak

Dishubkominfo Kota Tanjungpinang akan

melakukan kajian ulang sistem transportasi

di Tanjungpinang. "Memang sudah tiga kali

sistem trayek yang diterapkan tidak berhasil.

Kita akan bicarakan lagi dengan Organda.

Di samping kita lakukan pengkajian. Ke

depan kita harap Tanjungpinang mempunyai

model trasportasi yang bagus," kata Wan

Samsi. (http://batam.tribunnews.com).

Hal ini bertujuan agar masyarakat

pengguna angkutan kota menjadi terbiasa

dan paham dengan adanya trayek angkutan

kota. Namun hal ini tidak juga membuat

para sopir angkutan kota mengikuti rute

trayek yang telah ditetapkan sesuai dengan

kode trayek masing-masing angkutan kota.

Berdasarkan observasi peneliti di

lapangan, diketahui bahwa sosialisasi yang

minim menjadi alasan mengapa para awak

angkutan kota tidak mengikuti jalur trayek

7

yang telah ditetapkan. Trayek yang telah

disederhanakan menjadi tiga trayek belum

mampu mengatasi kebingungan masyarakat

karena kurangnya sosialiasi dari pemerintah.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui

bahwa jalur trayek angkutan kota telah

disederhanakan sementara menjadi tiga

trayek, serta banyak juga masyarakat yang

masih bingung tentang trayek angkutan kota

karena minimnya sosialisasi dari Pemerintah

Kota Tanjungpinang.

Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah

Kota Tanjungpinang melalui Radio

Republik Indonesia (RRI) serta sosialisasi di

sekolah-sekolah SMP maupun SMA yang

ada di Kota Tanjungpinang ternyata masih

belum cukup dalam mensukseskan

kebijakan penetapan trayek angkutan kota.

Dari wawancara singkat yang dilakukan

terhadap masyarakat, hal ini terjadi

dikarenakan masyarakat Kota

Tanjungpinang banyak yang tidak

mendengarkan siaran radio RRI karena

pengaruh televisi serta banyaknya pelajar

SMP maupun SMA yang memakai

kendaraan pribadi, terutama sepeda motor,

untuk pergi ke sekolah dari pada

menggunakan angkutan kota.

Dari observasi awal yang dilakukan

oleh peneliti (pra penelitian), terdapat

beberapa fenomena permasalahan yang

timbul dari adanya penetapan trayek

angkutan kota di Kota Tanjungpinang

sebagai berikut :

1. Biaya transportasi menjadi semakin

mahal. Karena belum ada penyesuaian

tarif baru bagi pengguna jasa

transportasi angkutan kota. Perlu

diketahui bahwa saat ini tarif angkutan

kota di Tanjungpinang untuk jarak

jauh-dekat adalah sama yakni lima ribu

rupiah. Contoh kasus pertama ialah

untuk masyarakat yang tinggal di Jl.

Brigjen Katamso, Jl. M. T. Haryono

hingga Jl. Gatot Subroto (daerah

bawah) dengan tujuan Jl. Pramuka, Jl.

A. Yani dan sekitarnya (daerah atas)

harus naik angkot dua kali. Penumpang

yang biasanya hanya membayar

ongkos angkutan kota sebesar lima ribu

rupiah untuk sekali jalan menjadi

sepuluh ribu rupiah. Oleh karena itu

penumpang lebih banyak menggunakan

ojek dengan ongkos tujuh ribu rupiah

dan kendaraan pribadi untuk

menghemat waktu biaya. Hal ini

menyebabkan turunnya pendapatan

penyedia jasa angkutan kota.

2. Masyarakat/ penumpang dengan tujuan

Tanjungpinang – Kijang. Karena taksi

Kijang tidak lagi diizinkan masuk kota,

maka penumpang harus naik taksi dari

terminal Bintan Centre. Dan untuk

sampai ke terminal penumpang

tersebut harus naik angkutan kota

sehingga biaya transportasi mereka pun

bertambah.

Penolakan-penolakan yang dilakukan

oleh sopir angkutan kota membuat

implementasi kebijakan penerapan trayek

angkutan kota ini tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Angkutan kota tidak

beroperasi sesuai dengan jalur trayek yang

telah ditetapkan dan Terminal Sungai

8

Carang yang telah lama diresmikan menjadi

tidak berfungsi dan terkesan tidak

diperhatikan.

Beberapa kasus tersebut menunjukkan

adanya permasalahan dalam implementasi

Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009

tentang Trayek dan Kode Trayek Angkutan

Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu

penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “EVALUASI PERATURAN

WALIKOTA TANJUNGPINANG NO. 60

TAHUN 2009 TENTANG TRAYEK DAN

KODE TRAYEK ANGKUTAN KOTA

TANJUNGPINANG”.

Berdasarkan uraian latar belakang

penelitian, maka penulis merumuskan

masalah penelitian yang harus dijawab

dalam penelitian ini adalah : Bagaimana

Evaluasi Peraturan Walikota Kota

Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009

Tentang Trayek dan Kode Trayek Angkutan

Kota Tanjungpinang?

Penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi Peraturan Walikota

Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009

tentang Trayek dan Kode Trayek Angkutan

Kota Tanjungpinang. Dengan adanya

evaluasi terhadap Perwako Nomor 60 Tahun

2009 diharapkan Pemerintah Kota

Tanjungpinang lebih seksama dalam

menetapkan Peraturan tentang transportasi

angkutan kota di Kota Tanjungpinang yang

sesuai dengan keadaan saat ini sehingga

dapat meningkatkan kualitas transportasi

angkutan umum dan menciptakan

keteraturan dalam lalu lintas.

Hasil penelitian ini diharapkan akan

bermanfaat untuk :

1. Aspek Teoritis

Secara konseptual penelitian ini

diharapkan dapat memberikan

pemahaman dan sumbangan

pemikiran sehingga dapat menambah

pengetahuan mengenai konsep teori

evaluasi kebijakan dalam kajian ilmu

administrasi negara.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat

memberi masukan kepada

Pemerintah Kota Tanjungpinang

khususnya tentang evaluasi kebijakan

trayek dan kode trayek angkutan kota

sehingga pemerintah kota

Tanjungpinang dapat menentukan

langkah-langkah strategis untuk

mencapai keberhasilan dalam

melaksanakan kebijakan trayek

angkutan kota.

B. LANDASAN TEORI

1. Pelayanan

Secara etimologis, pelayanan berasal

dari kata layan yang berarti membantu

menyiapkan/ mengurus apa-apa yang

diperlukan seseorang, kemudian pelayanan

dapat diartikan sebagai perihal/ cara

melayani. Poerwadarminta dalam

Hardiyansyah (2011:10) pelayanan dapat

diartikan sebagai aktivitas yang diberikan

untuk membantu, menyiapkan dan mengurus

baik itu berupa barang atau jasa dari satu

pihak kepada pihak lain.

9

Pelayanan publik dapat diartikan

sebagai pemberian layanan keperluan orang

atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai

dengan aturan pokok dan tata cara yang

telah ditetapkan. Dalam KEPMENPAN No.

81 Tahun 1993, pelayanan didefinisikan

sebagai suatu bentuk pelayanan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di

pusat, daerah, dan di lingkungan Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa,

baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Sadu dalam Hardiyansayah (2011:11)

pelayanan umum atau pelayanan publik

adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah,

pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun

pihak swasta kepada masyarakat, dengan

atau tanpa pembayaran guna memenuhi

kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut KEPMENPAN

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan

publik adalah segala kegiatan pelayanan

yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dari beberapa pendapat ahli diatas

dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik

adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik

dalam bentuk barang publik maupun jasa

publik yang pada prinsipnya menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah di pusat, daerah, Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah maupun swasta atas nama

pemerintah yang bertujuan memenuhi

kebutuhan masyarakat sebagai penerima jasa

maupun dalam rangka pelaksanaan

peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Publik

Lahirnya suatu pemerintahan karena

adanya suatu komitmen bersama yang

terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya.

Komitmen tersebut hanya dapat dipegang

apabila rakyat masih merasakan keberadaan

pemerintah melalui berbagai kebijakannya

yang ditujukan untuk melindungi,

memberdayakan dan menciptakan

kesejahteraan rakyatnya sebagai wujud

pelaksanaan fungsi pemerintah.

Kebijakan publik menurut Dye dalam

Widodo (2012:12) “whatever governments

choose to do or not to do”. Maksudnya

adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Edward III dan Sharkansky dalam Widodo

(2012:12) mengemukakan kebijakan publik

adalah “what governments say and do, or

not to do. It is the goals or purpose of

governments programs”. Maksudnya adalah

kebijakan publik adalah apa yang

pemerintah katakan dan dilakukan atau

tidak.

Kartasasmita dalam Widodo (2012:13)

kebijakan merupakan upaya untuk

memahami dan mengartikan (1) apa yang

dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh

pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa

yang menyebabkan atau yang

memengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan

dampak dan dampak dari kebijakan tersebut.

10

Menurut Winarno (2012:71) adalah

masalah-masalah yang memiliki dampak

yang luas dan mencakup konsekuensi-

konsekuensi bagi orang-orang yang secara

langsung tidak terlibat.

Dari beberapa pendapat ahli diatas

dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah

apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh

pemerintah terhadap suatu permasalahan

yang berdampak bagi masyarakat.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Widodo (2006:112) dimaksudkan

untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja

pelaksanaan suatu kebijakan publik yang

latar belakang dan alasan-alasan diambilnya

suatu kebijakan, tujuan dan kinerja

kebijakan, berbagai instrument kebijakan

yang dikembangkan dan dilaksanakan,

responsi kelompok sasaran dan stakeholder

lainnya serta konsistensi aparat, dampak

yang timbul dan perubahan yang

ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa

kehadirannya dan kemajuan yang dicapai

kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas.

Subarsono (2005:120) menjelaskan bahwa

evaluasi memiliki beberapa tujuan yang

dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu

kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat

diketahui derajat pencapaian tujuan dan

sasaran kebijakan.

2. Mengukur tingkat efesiensi suatu

kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat

diketahui berupa biaya dan manfaat

dari suatu kebijakan.

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome)

suatu kebijakan. Salah satu tujuan

evaluasi adalah mengukur berapa besar

dan kualitas pengeluaran atau output

dari suatu kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan.

Pada tahap lebih lanjut, evaluasi

ditujukan untuk melihat dampak dari

suatu kebijakan, baik dampak positif

maupun dampak negatif.

Sebagai bahan masukan (input) untuk

kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir

dari evaluasi adalah untuk memberikan

masukan bagi proses kebijakan ke depan

agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Suchman dalam Winarno (2012:233)

mengemukakan enam langkah dalam

evaluasi kebijakan, yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang

akan dievaluasi

2. Analisis terhadap masalah

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

4. Pengukuran terhadap tingkatan

perubahan yang terjadi

5. Menentukan apakah perubahan yang

diamati merupakan akibat dari kegiatan

tersebut atau karena penyebab yang

lain.

6. Beberapa indikator untuk menentukan

keberadaan suatu dampak.

Widodo (2012:125) menjelaskan

bahwa untuk melakukan evaluasi kebijakan,

program, dan kegiatan setidak-tidaknya

terdapat beberapa tahapan yang harus

dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi

tujuan kebijakan, program dan

kegiatan.

11

2. Penjabaran tujuan kebijakan, program,

dan kegiatan ke dalam kriteria atau

indikator pencapaian tujuan.

3. Pengukuran indikator pencapaian

tujuan kebijakan program.

4. Berdasarkan indikator pencapaian

tujuan kebijakan program tadi,

dicarikan datanya di lapangan.

5. Hasil data yang diperoleh dari lapangan

kemudian dilakukan pengolahan, dan

dikomprasi dengan kriteria pencapaian

tujuan. Manakala hasil komparasi

menunjukkan bahwa apa yang menjadi

tujuan kebijakan, program dan kegiatan

yang dicapai, maka implementasi

kebijakan, program dan kegiatan

tersebut dapat dikatakan berhasil.

Menurut Dunn (2003:610) kriteria-

kriteria evaluasi kebijakan publik dapat

digambarkan sebagai berikut :

1. Efektivitas : Apakah hasil yang

diinginkan telah tercapai?

2. Efisiensi : Seberapa banyak usaha

diperlukan untuk mencapai hasil

yang diinginkan?

3. Kecukupan : Seberapa jauh

pencapaian hasil yang diinginkan

memecahkan masalah?

4. Perataan : Apakah biaya manfaat

didistribusikan dengan merata kepada

kelompok-kelompok yang berbeda?

5. Responsivitas : Apakah hasil

kebijakan memuaskan kebutuhan,

preferensi atau nilai kelompok-

kelompok yang berbeda?

6. Ketepatan : Apakah hasil (tujuan)

yang diinginkan benar-benar berguna

atau bermanfaat?

Dalam penelitian ini menggunakan teori

evaluasi kebijakan dari Dunn (2003:610)

dengan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan

publik sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah hasil dari target yang

dicapai dalam pelaksanaan Perwako

Nomor 60 tahun 2009 tentang Trayek

dan Kode Trayek Angkutan Kota

Tanjungpinang.

2. Efisiensi adalah tercapainya

pencapaian target mengenai sesuatu

dengan pertimbangan kebutuhan

sehingga terwujudnya kebijakan yang

baik, yang dilihat dari jumlah pegawai

dan sarana dalam pelayanan. Adapun

pengukurannya seperti: jumlah

pegawai, dan sarana.

3. Kecukupan adalah kebijakan yang

dilakukan dapat menyelesaikan

masalah.

4. Perataan adalah hasil kebijakan yang

dilaksanakan dapat memuaskan supir

angkutan umum dan masyarakat selaku

pengguna jasa angkutan umum.

5. Responsivitas adalah daya tanggap

dalam pelaksanaan kebijakan untuk

mempermudah pelaksanaan kebijakan

publik. Adapun pengukurannya dapat

dilihat dari daya tanggap supir

angkutan umum dan masyarakat selaku

pengguna jasa angkutan umum.

6. Ketepatan adalah hasil dari

pelaksanaan kebijakan ini memberi

manfaat dalam pelaksanaannya baik

12

pagi pemerintah, supir angkutan umum

maupun bagi masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif kualitatif, dimana

peneliti hanya menguraikan dan

menjelaskan penelitian sesuai dengan

kondisi sebenarnya tanpa menghubungkan

atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur yang

lain dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kantor

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Tanjungpinang dan

Terminal Bintan Center.

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh

dari responden secara langsung melalui

wawancara kepada Key Informan dan

Informan, data primer yang ingin

diperoleh menyangkut :

1. faktor yang mempengaruhi

pelayanan publik terhadap evaluasi

Peraturan Walikota Tanjungpinang

Nomor 60 Tahun 2009

2. faktor penghambat pelayanan publik

terhadap implementasi Peraturan

Walikota Nomor 60 Tahun 2009

b. Data Sekunder Data Sekunder yaitu

data yang diperoleh atau dikumpulkan

penelitian dari sumber-sumber yang

telah ada. Data yang diambil langsung

dari Dishubkominfo Kota

Tanjungpinang yang telah ada dan

diolah dalam kaitannya dengan

penelitian ini yaitu terdiri dari

gambaran umum Dishubkominfo Kota

Tanjungpinang, antara lain :

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota

Tanjungpinang

2. Gambaran umum dan Struktur

Organisasi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota

Tanjungpinang.

Dalam penelitian ini tidak

menggunakan sampel melainkan Informan.

Penentuan Informan sebagai sumber data

dilakukan dengan teknik purposive.

Sugiyono (2009:216) menyebutkan

purposive adalah penentuan sumber data

yang dipilih dengan pertimbangan dan

tujuan tertentu.

Untuk memperoleh data, peneliti

menetapkan Informan yang berjumlah 10

orang yang terdiri dari 1 orang Informan

Kunci (Key Informan) serta 9 Orang

Informan. Adapun yang menjadi

pertimbangan peneliti adalah orang yang

dijadikan Informan adalah Adapun yang

menjadi pertimbangan peneliti adalah orang

yang dijadikan Informan mengetahui

permasalahan yang berhubungan dengan

kebijakan trayek dan kode trayek angkutan

di Kota Tanjungpinang.

Peneliti melakukan pengamatan

langsung terhadap objek penelitian.

Maksudnya pengamatan dengan

menggunakan indera penglihatan yang

berarti tidak mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, akan tetapi kegiatan-kegiatan

apa saja yang akan diamati telah dituangkan

dalam kertas observasi.

13

Data yang diperoleh dari responden

dikumpulkan lalu dipisahkan menurut jenis

data, kelompok data, kemudian data tersebut

dianalisis secara Deskriptif kualitatif.

Analisis data penelitian ini dilakukan

melalui sebuah proses yang terdiri dari

beberapa tahap yang dimulai sejak

pengumpulan data, kemudian dikerjakan

secara intensif hingga penelitian selesai

untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan Model Miles dan Huberman

dalam Sugiyono (2009:246), yaitu :

1. Reduksi data (Data Reduction)

diartikan sebagai proses dimana

peneliti melakukan pemilahan dan

penyederhanaan data hasil

penelitian.

2. Penyajian data (Data Display) yaitu

sekumpulan informasi tersusun

sehingga memberikan kemudahan

dalam penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan atau

verifikasi (Conclusion Drawing/

Verification) merupakan usaha

untuk memahami data yang

diperoleh. Pada tahap ini peneliti

melakukan penggambaran makna

dari data yang diperoleh.

D. PEMBAHASAN

Pertama, efektivitas adalah hasil yang

dicapai dalam implementasi Peraturan

Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun

2009 Tentang Trayek dan Kode Trayek

Angkutan Kota Tanjungpinang. Suatu

kebijakan dikatakan berhasil apabila hasil

yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari

kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa pendapat Informan dapat

disimpulkan bahwa penerapan Peraturan

Walikota Nomor 60 Tahun 2009 tentang

Trayek dan Kode Trayek Angkutan Kota

Tanjungpinang tidak mencapai tujuan yang

telah ditetapkan karena mendapat penolakan

dari para supir dan juga masyarakat.

Penerapan kebijakan ini dinilai merugikan

berbagai pihak.

Kedua, upaya yang dilakukan dalam

implementasi Peraturan Walikota

Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009

Tentang Trayek dan Kode Trayek Angkutan

Kota Tanjungpinang. Hal ini dapat dilihat

dari upaya sosialisasi yang dilakukan oleh

pihak implementor kebijakan, Pemerintah

Kota Tanjungpinang yaitu Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Hal ini bertujuan agar pengusaha P.O, para

supir, dan masyarakat tahu pelaksanaan dari

kebijakan ini.

Dari beberapa pendapat informan dapat

kita simpulkan bahwa sebelum kebijakan

trayek dan kode trayek ini ditetapkan, Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Tanjungpinang sudah melakukan

berbagai upaya sosialisasi. Adapun upaya

sosialisasi tersebut adalah melakukan

pertemuan dengan mengundang para supir

dan pemilik P.O dan juga perwakilan dari

Organda, menyiarkan di RRI dan Koran,

serta menyebarkan selebaran-selebaran ke

sekolah-sekolah. Namun, upaya tersebut

dinilai masih kurang efektif karena tidak

14

semua supir terlibat dalam acara sosialisasi

dan tidak semua masyarakat paham dengan

adanya kebijakan tersebut.

Efektivitas dalam kebijakan publik

menurut Dunn (2003:610) adalah apabila

hasil yang diinginkan telah tercapai.

Kebijakan trayek dan kode trayek angkutan

kota Tanjungpinang tidak tercapai karena

kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai yang

diinginkan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan

wawancara yang dilakukan peneliti di

lapangan, tujuan dari penerapan kebijakan

trayek dan kode trayek sesuai dengan

Perwako Nomor 60 Tahun 2009 yaitu,

meningkatkan pelayanan transportasi di

Kota Tanjungpinang tidak tercapai karena

mendapat penolakan dari pihak supir

angkutan dan sebagian masyarakat. Adanya

penolakan dari sebagian pihak supir karena

penerapan kebijakan trayek dan kode trayek

ini dianggap merugikan mereka dari segi

pendapatan. Dengan adanya kebijakan

trayek, para supir tidak bisa beroperasi

seperti biasanya, karena setiap mobil

angkutan ditentukan jalur operasionalnya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak

pemerintah yakni Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika dalam

mensosialisasikan penerapan kebijakan

trayek dan kode trayek dianggap masih

kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih

adanya supir dan masyarakat yang tidak

mengetahui adanya penerapan kebijakan

trayek dan kode trayek. Sehingga ada

sebagian masyarakat yang kebingungan

ketika ingin menggunakan jasa angkutan

tersebut.

Tercapainya pencapaian target

mengenai sesuatu dengan pertimbangan

kebutuhan sehingga terwujudnya kebijakan

yang baik, yang dilihat dari penggunaan

sumber daya yakni pegawai dan sarana yang

menunjang dalam implemetasi Peraturan

Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun

2009 Tentang Trayek dan Kode Trayek.

Dalam penggunaan sumber daya, jumlah

pegawai dan sarana sangat dibutuhkan

dalam melaksanakan kebijakan trayek dan

kode trayek ini.

Pertama, jumlah pegawai yang ada

dalam menjalankan tugasnya didukung

dengan keahlian dan pemahaman tentang

pekerjaannya. Dari beberapa pendapat, dapat

disimpulkan bahwa jumlah petugas yang

berada di lapangan masih kurang, hal ini

dibuktikan dengan adanya pos-pos

penjagaan yang tidak dijaga. Petugas yang

bekerja di lapangan bukan hanya bagian dari

bidang perhubungan darat, tetapi dibantu

dari bidang-bidang lainnya. Jika dilihat dari

kemampuan, petugas mampu menjalankan

tugasnya di lapangan, hal ini dibuktikan

dengan petugas mampu menertibkan para

supir yang berada di terminal dan sub

terminal.

Kedua, sarana yang mendukung

terlaksananya kebijakan trayek dan kode

trayek. Sarana dapat dilihat dari keberadaan

halte, papan informasi jalur trayek, stiker

kode trayek, pos penjagaan petugas serta

terminal dan sub terminal yang mendukung

penerapan kebijakan ini.

15

Dari pendapat Informan 1-10 dapat

disimpulkan bahwa sarana dan prasarana

yang ada masih kurang. Terminal dan sub

terminal yang ada dinilai cukup baik, tapi

untuk sub terminal dinilai masih sempit.

Untuk papan informasi jalur trayek,

dapat ditemukan di terminal dan sub

terminal dan juga beberapa titik di sepanjang

jalan. Selain itu, di setiap mobil angkutan

juga disertai stiker informasi jalur trayek dan

kode trayek masing-masing mobil.

Sedangkan keberadaan halte yang ada saat

itu dinilai masih kurang. Halte yang ada

jumlahnya sangat terbatas, dan kondisinya

sudah tidak layak.

Efisiensi dalam kebijakan publik

menurut Dunn (2003:610) adalah seberapa

banyak usaha yang diperlukan untuk

mencapai hasil yang diinginkan. Usaha yang

dilakukan oleh Dishubkominfo Kota

Tanjungpinang dalam menerapkan kebijakan

trayek dan kode trayek angkutan kota asih

belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari

jumlah personil di lapangan yang masih

kurang serta sarana dan prasarana yang

masih belum menunjang.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh

peneliti di lapangan, kebijakan trayek dan

kode trayek tidak mencapai target yang

ingin dicapai dikarenakan tidak didukung

oleh jumlah pegawai dan sarana pendukung.

Pegawai yang bertugas melaksanakan

kebijakan trayek dan kode trayek di

lapangan adalah pegawai Bidang

Perhubungan Darat Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika. Sementara

jumlah pegawai yang ada sangat minim,

sehingga dalam pelaksanaannya Bidang

Perhubungan Darat dibantu oleh pegawai

dari bidang lain.

Sarana pendukung kebijakan trayek

dan kode trayek dapat dilihat dari

keberadaan halte, papan informasi jalur

trayek, stiker kode trayek, pos penjagaan

petugas serta terminal dan sub terminal yang

mendukung penerapan kebijakan ini.

Keberadaan sarana ini dinilai masih kurang.

Hal ini dapat dilihat dari kurangnya jumlah

halte yang ada di Kota Tanjungpinang.

Selain itu, kondisi halte yang ada juga sudah

banyak yang tidak layak. Jumlah papan

informasi jalur trayek juga sangat minim.

Sub terminal yang ada di Jalan Merdeka

dinilai sangat sempit, sehingga

menyebabkan kemacetan apabila banyak

angkutan yang menunggu antrian.

Kecukupan adalah seberapa jauh usaha

yang dilakukan oleh Pegawai Dinas

Perhubungan, komunikasi dan Informatika

Kota Tanjungpinang dalam

mengimplementasikan Peraturan Walikota

Tanjungpinang Nomor 60 tahun 2009

tentang Trayek dan Kode Trayek dapat

menyelesaikan permasalahan pelayanan

angkutan dan menertibkan supir angkutan di

Kota Tanjungpinang.

Dari pendapat Informan 1-10, dapat

disimpulkan bahwa para pengusaha P.O,

supir angkutan, dan masyarakat setuju

dengan kebijakan trayek dan kode yang

bertujuan untuk menertibkan para supir

angkutan dan meningkatkan pelayanan

transportasi di Kota Tanjungpinang. Namun,

kebijakan trayek ini harus ditelaah ulang,

16

karena dianggap merugikan beberapa pihak,

yakni dari pihak supir angkutan dan juga

masyarakat.

Kecukupan dalam kriteria kebijakan

publik menurut Dunn (2003:610) adalah

seberapa jauh pencapaian hasil yang

diinginkan memecahkan masalah. Dari

pelaksanaan kebijakan trayek dan kode

trayek di lapangan, dapat dilihat bahwa

dengan adanya kebijakan tersebut pelayanan

transportasi angkutan darat di Kota

Tanjungpinang lebih tertib. Para supir

beroperasi sesuai jalurnya, sehingga daerah/

jalur yang tadinya jarang dilalui oleh

angkutan, dengan adanya jalur trayek maka

ada angkutan yang beroperasi di daerah

tersebut. Namun, hal tersebut tidak berjalan

lama, dikarenakan adanya penolakan dari

para supir untuk melaksanakan Perwako

tersebut. Mereka beranggapan bahwa

dengan adanya pembagian jalur trayek,

dapat mengurangi penghasilan. Hal inilah

yang menyebabkan para supir enggan untuk

melanjutkan operasional berdasarkan jalur

yang telah ditentukan.

Perataan adalah hasil kebijakan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika dalam

penerapan Peraturan Walikota

Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009

Tentang Trayek dan Kode Trayek dapat

memuaskan supir angkutan umum dan

masyarakat Kota Tanjungpinang selaku

pengguna jasa angkutan umum.

Dari pendapat Infoman 1-10, dapat

disimpulkan bahwa kebijakan trayek

memberikan dampak yang merugikan bagi

para supir dan masyarakat sebagai pengguna

jasa angkutan, oleh karena itu mereka

menolak jika trayek ini diterapkan kembali.

Padahal tujuan diterapkan trayek dan kode

trayek adalah untuk meningkatkan

pelayanan transportasi di Kota

Tanjungpinang.

Perataan dalam kriteria kebijakan

publik menurut Dunn (2003:610) adalah

apakah manfaat dari suatu kebijakan publik

dirasakan oleh semua kelompok-kelompok

yang berbeda. Penerapan Perwako Nomor

60 Tahun 2009 tentang Trayek dan Kode

Trayek Angkutan di Kota Tanjungpinang

tidak berjalan lancar dikarenakan tidak

memuaskan para supir dan masyarakat. Para

supir merasa dirugikan karena pendapatan

mereka menurun, sedangkan masyarakat

merasa dirugikan karena dengan adanya

pembagian jalur trayek, penumpang dengan

tujuan lintas jalur mereka harus berganti

angkutan di terminal atau sub terminal.

Dengan adanya pergantian atau pindah

angkutan tersebut, penumpang harus

membayar dua kali lipat dari biasanya

sebelum adanya kebijakan trayek dan kode

trayek tersebut.

Responsivitas adalah daya tanggap

dalam pelaksanaan kebijakan untuk

mempermudah pelaksanaan kebijakan

publik. Adapun responsivitas dapat dilihat

dari daya tanggap supir angkutan umum dan

masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan

umum.

Pertama, tanggapan para supir

angkutan terhadap diterapkannya Peraturan

Walikota Nomor 60 tahun 2009 tentang

17

Trayek dan Kode Trayek Angkutan Kota

Tanjungpinang.

Dari pendapat Informan 1-10 dapat

disimpulkan bahwa kebijakan trayek dan

kode trayek dianggap merugikan bagi para

supir. Dengan adanya kebijakan trayek dan

kode trayek para supir harus beroperasi

mengikuti jalur yang sudah ditentukan

berdasarkan trayek masing-masing

angkutan, tidak bisa mutar-mutar atau jalur

keliling. Hal inilah yang menyebabkan para

supir pendapatnya berkurang.

Kedua, tanggapan masyarakat sebagai

pengguna angkutan umum terhadap

diterapkannya Peraturan Walikota Nomor 60

tahun 2009 tentang Trayek dan Kode Trayek

Angkutan Kota Tanjungpinang.

Dari beberapa pendapat Informan dapat

disimpulkan bahwa kebijakan trayek dan

kode trayek ini selain merugikan para supir

angkutan, kebijakan trayek juga dianggap

merugikan masyarakat sebagai penumpang.

Jika sebelum adanya kebijakan trayek

penumpang hanya satu kali naik angkutan

sudah sampai ke tempat tujuan, tapi dengan

adanya kebijakan trayek dan kode trayek

yang mengatur jalur angkutan tersebut,

penumpang bisa saja naik angkutan dua kali

apabila lintas jalur. Hal ini menyebabkan

penumpang harus mengeluarkan biaya lebih

untuk membayar ongkos angkutan tersebut.

Responsivitas kebijakan publik

menurut Dunn (2003:610) adalah apakah

hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,

preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu.

Penerapan kebijakan trayek dan kode trayek

mendapat penolakan baik dari para supir

maupun masyarakat sebagai penumpang.

Penolakan tersebut dikarenakan para supir

dan penumpang merasa dirugikan. Para

supir berpendapat bahwa dengan adanya

penerapan trayek dan kode trayek

pendapatan mereka menurun. Sedangkan

dengan adanya penerapan trayek dan kode

trayek penumpang harus membayar dua kali

lipat apabila ingin menumpang dengan

tujuan lintas jalur.

Ketepatan adalah hasil dari

pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota

Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek dan

Kode Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang

ini memberi manfaat dalam pelaksanaannya

baik bagi pemerintah, supir angkutan umum

maupun bagi masyarakat sebagai pengguna

jasa angkutan umum. Ketepatan dapat

dilihat dari berhasil atau tidaknya suatu

kebijakan yang diterapkan. Selain itu, jika

kebijakan tersebut gagal atau tidak berjalan,

maka upaya apa yang harus dilakukan agar

kebijakan tersebut bisa diterapkan.

Pertama, berhasil atau tidaknya suatu

kebijakan. Peraturan Walikota Nomor 60

Tahun 2009 tentang Trayek dan Kode

Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang ini

dianggap gagal dilaksanakan karena

kebijakan ini hanya berjalan dalam waktu

yang singkat dan tidak memuaskan bagi

semua pihak.

Dari beberapa pendapat Informan dapat

disimpulkan bahwa kebijakan trayek dan

kode trayek yang diatur dalam Perwako

Nomor 60 Tahun 2009 dinilai gagal. Hal ini

dikarenakan mendapat penolakan dari

sebagian supir dan sebagian masyarakat.

18

Kebijakan trayek dan kode trayek ini hanya

berjalan dalam waktu singkat.

Kedua, upaya yang dilakukan dalam

memperbaiki kebijakan Perwako Nomor 60

Tahun 2009 Tentang Trayek dan Kode

Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang.

Dari beberapa pendapat Informan

dapat disimpulkan bahwa kebijakan trayek

dan kode trayek tidak berjalan dikarenakan

ada beberapa permasalahan dalam

penerapannya, diantaranya kurangnya

sosialisasi, pemahaman supir terhadap

kebijakan trayek, sarana dan prasarana serta

pembagian jalur trayek bagi para supir.

Kedepannya, agar kebijakan trayek dan kode

trayek dapat diterapkan kembali, maka

pemerintah Kota Tanjungpinang harus

memperbaiki titik-titik kelemahan dari

penerapan kebijakan tersebut.

Ketepatan suatu kebijakan publik

menurut Dunn (2003:610) adalah apakah

hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar

berguna atau bernilai. Peraturan tentang

penerapan kebijakan trayek dan kode trayek

angkutan kota di Kota Tanjungpinang

dianggap bukan merupakan suatu kebijakan

yang berguna atau bernilai karena dalam

penerapannnya kebijakan tersebut

merugikan beberapa pihak. Hal tersebut

yang mengakibatkan kebijakan trayek dan

kode trayek hanya berlaku dalam waktu

yang singkat.

Implementasi Peraturan Walikota

Nomor 60 Tahun 2009 tentang Trayek dan

Kode Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang

ini dianggap gagal dilaksanakan karena

kebijakan ini hanya berjalan dalam waktu

yang singkat dan tidak memuaskan bagi

semua pihak. Kedepannya, agar kebijakan

trayek dan kode trayek dapat diterapkan

kembali, maka pemerintah Kota

Tanjungpinang harus memperbaiki hal-hal

yang menyebabkan kebijakan tersebut gagal

diterapkan di Kota Tanjungpinang. Adapun

hal-hal yang dianggap menyebabkan

kegagalan tersebut adalah pembagian jalur

yang dianggap para supir tidak adil,

kurangnya sosialisasi, kurangnya sarana dan

tidak terlibatnya para supir dalam

perumusan kebijakan tersebut.

E. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti maka evaluasi Peraturan

Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun

2009 Tentang Trayek dan Kode Trayek

Angkutan Kota Tanjungpinang belum

mencapai tujuan, yakni menciptakan

kelancaran, ketertiban dan kenyamanan

dalam penyelenggaraan transportasi,

meningkatkan pelayanan transportasi,

khususnya bagi masyarakat yang berada

jauh dari pusat kota, serta untuk

memfungsikan Terminal Sungai Carang.

Adapun evaluasi kebijakan trayek dan kode

trayek per dimensi adalah sebagai berikut :

a. Efektifitas

Efektifitas dilihat dari hasil yang

dicapai dan upaya yang dilakukan dalam

mensosialisasikan kebijakan trayek dan

kode trayek. Perwako Nomor 60 Tahun

2009 tidak mencapai hasil yang ingin

dicapai karena mendapat penolakan dari

para supir angkutan dan masyarakat

19

sebagai penumpang. Upaya sosialisasi

yang dilakukan masih kurang efektif

karena tidak melibatkan para supir

angkutan.

b. Efisiensi

Efisiensi dilihat dari penggunaan

sumber daya, pegawai dan sarana yang

dibutuhkan. Kebijakan trayek dan kode

trayek tidak mencapai target yang ingin

dicapai dikarenakan tidak didukung oleh

jumlah pegawai dan sarana pendukung.

Jumlah pegawai yang bertugas di

lapangan masih kurang. Sarana

pendukung yang ada juga masih kurang.

c. Kecukupan

Kecukupan dilihat dari seberapa jauh

usaha yang dilakukan dalam

mengimplementasikan kebijakan dapat

menyelesaikan permasalahan pelayanan

angkutan dan menertibkan supir

angkutan di Kota Tanjungpinang.

Kebijakan trayek ini harus ditelaah

ulang, karena dianggap merugikan

beberapa pihak, yakni dari pihak supir

angkutan dan juga masyarakat.

d. Perataan

Perataan dilihat dari hasil kebijakan

yang dilaksanakan dapat memuaskan

supir angkutan umum dan masyarakat

Kota Tanjungpinang selaku pengguna

jasa angkutan umum. Kebijakan trayek

memberikan dampak yang merugikan

bagi para supir dan masyarakat sebagai

pengguna jasa angkutan, oleh karena itu

mereka menolak jika trayek ini

diterapkan kembali.

e. Responsivitas

Responsivitas dilihat dari tanggapan

para supir angkutan dan masyarakat sebagai

penumpang terhadap pelaksanaan kebijakan

trayek dan kode trayek tersebut. Adapun

tanggapan para supir dan penumpang

mereka sama-sama merasa dirugikan dengan

adanya kebijakan tersebut.

f. Ketepatan

Ketepatan dilihat dari berhasil

tidaknya suatu kebijakan dan upaya yang

dilakukan dalam memperbaiki kebijakan

tersebut. Kebijakan trayek dan kode

trayek ini dinilai gagal. Hal ini

dikarenakan mendapat penolakan dari

sebagian supir dan sebagian masyarakat

sehingga hanya berjalan dalam waktu

singkat. Kebijakan trayek dan kode

trayek tidak berjalan dikarenakan ada

beberapa permasalahan dalam

penerapannya, diantaranya kurangnya

sosialisasi, pemahaman supir terhadap

kebijakan trayek, sarana dan prasarana

serta pembagian jalur trayek bagi para

supir.

Berdasarkan hasil penelitian yang

didapat oleh peneliti, maka peneliti

memberikan masukan atau saran yang dapat

dijadikan bahan pertimbangan bagi

Pemerintah Kota Tanjungpinang yakni

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika dalam meningkatkan pelayanan

transportasi angkutan darat di Kota

Tanjungpinang. Adapun saran-saran tersebut

sebagai berikut :

20

a. Upaya sosialisasi yang dilakukan masih

dinilai kurang efektif. Oleh karena itu,

apabila Pemerintah Kota Tanjungpinang

ingin menerapkan kembali kebijakan

Trayek dan Kode Trayek, maka

sosialisasi yang dilakukan harus

ditingkatkan agar kebijakan tersebut

dapat diterima oleh semua pihak.

b. Jumlah pegawai yang bertugas di

lapangan dan sarana pendukung harus

ditingkatkan mengingat kedua hal

tersebut sangat diperlukan dalam

pelaksanaan kebijakan trayek dan kode

trayek.

c. Pembagian jalur trayek harus ditata

ulang lebih sederhana. Hal ini karena

jalur trayek yang ada dinilai tidak adil,

ada yang dianggap jalur basah dan jalur

kering. Hal tersebut menyebabkan para

supir pilih-pilih dalam pembagian jalur.

d. Jalur trayek angkutan kota yang ada di

Kota Tanjungpinang saat ini dinilai lebih

tepat jika dibagi dalam 2 jalur saja, tidak

sebanyak 6 jalur seperti yang tertuang

dalam Perwako Nomor 60 Tahun 2009.

Hal ini dinilai lebih efektif mengingat

jumlah masyarakat yang menggunakan

angkutan kota dan jumlah angkutan yang

beroperasi sudah jauh berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2006, Politik dan KebijakanPublik. Bandung : AIPI–PUSLITKP2W Lemlit Unpad

………….., 2012, Dasar-Dasar KebijakanPublik, Bandung: Alfabeta

Akdon, 2007, Strategic Management ForEducational Management

(Managemen Strategis UntukManajemen Pendidikan), Bandung :Alfabeta

Alma, Buchari, 2009, Pengantar StatistikaSosial, Bandung: Alfabeta

Departemen FISIP Universitas Indonesia,2006 Penelitian Kualitatif &Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial,Jakarta

Dunn, Wiliam, 2003, Pengantar AnalisisKebijakan PublikCet.2.Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press

Hardiyansyah, 2011, Kualitas PelayananPublik Konsep, Dimensi, Indikatordan Implementasinya, Yogyakarta :Gava Media

Irawan, Prasetya, 2007, Metode PenelitianAdministrasi, Jakarta : UniversitasTerbuka

Iskandar, 2008, Metode PenelitianPendidikan dan Sosial (Kuantitatifdan Kualitatif), Jakarta : GaungPersada Press

Moh. Nazir, 1998, Metode Penelitian,Jakarta : Ghalia Indonesia

Nugroho, Riant, 2012, Public Policy cet ke4, Jakarta : Gramedia

Sinambela, Lijan Poltak, 2014, ReformasiPelayanan Publik, Jakarta : BumiAksara

Sugiyono, 2009a, Metode PenelitianKuantitatif Kualitatif Dan R&D,Bandung: Alfabeta

………….., 2009b, Metode PenelitianAdministrasi, Bandung: Alfabeta

Widodo, Joko, 2012, Analisis KebijakanPublik, Malang: Bayumedia

Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik(Teori, Proses, dan Studi Kasus),Yogyakarta: CAPS

21

Wirawan, 2011, Evaluasi (Teori, Model,Standard, Aplikasi, Dan Profesi),Jakarta : Rajawali Pers

Yudiatmaja,Wayu Eko, 2013, Negara,Masyarakat Sipil dan KebijakanPublik, Yogyakarta : CapitaPublishing

Dokumen-dokumen

Keputusan Menteri PAN No.81 Tahun 1993tentang Pedoman Tatalaksana PelayananUmum

Keputusan Menteri PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman UmumPenyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Walikota Tanjungpinang No.60Tahun 2009 tentang Trayek dan KodeTrayek Angkutan Kota Tanjungpinang

http://batam.tribunnews.com diunduh 15Juni 2015 jam 20.30 wib