Evaluasi Kinerja Online - Gerai Otomatisasi Kementerian ...

ii

Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian sesuai Peraturan Presiden

Nomor 8 Tahun 2015 mempunyai tugas

koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian

kebijakan di bidang perekonomian. Adapun

keluaran Kemenko Perekonomian adalah

rekomendasi kebijakan atas hasil koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan

terkait isu bidang perekonomian. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi, Kemenko

Perekonomian menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

dengan kementerian koordinator lainnya

maupun dengan kementerian/lembaga lain

terkait. Prinsip tersebut diarahkan untuk

mencapai sasaran strategis Kemenko

Perekonomian, yaitu : a) Terwujudnya sinkronisasi

dan koordinasi kebijakan perekonomian,

b) Terwujudnya pengendalian kebijakan

perekonomian, dan c) Terwujudnya tata kelolah

pemerintahan yang baik. Indikator Kinerja Utama

pengukur keberhasilan atau tercapainya sasaran

strategis adalah :

Target Indikator kinerja dapat tercapai melalui

berbagai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, serta

pengendalian kebijakan bidang perekonomian yang

menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk

mendorong atau ditindaklanjuti menjadi rancangan

peraturan perundang-undangan baru (IKU 1) atau

perubahan (IKU 2). Tahun 2015 keberhasilan

rekomendasi atas kegiatan koordinasi/sinkronisasi

yang terimplementasi (IKU 1) dihitung dari target 54 Rancangan Peraturan per-UU-an Baru, terealisasi

57.

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Baru

yang dihasilkan dikelompokkan kedalam 4 tema

sebagai bagian menterjemahkan

Nawa Cita butir 6 dan 7. Keempat

tema tersebut adalah guna

memenuhi harapan stakeholder

dan telah ditetapkan dalam Peta

Strategi Kemenko Bidang

Perekonomian. Rincian capaian

IKU 1 berdasarkan rumpun tema

tampak pada Grafik diatas.

Terwujudnya pengendalian

kebijakan perekonomian

merupakan implementasi fungsi

pengendalian atas pelaksanaan

kebijakan bidang perekonomian

oleh K/L yang menghasilkan

rekomendasi yang berimplikasi pada Rancangan

perubahan Peraturan Perundangan yang ada.

Target 9 RPP (Perubahan) dapat terealisasi 19.

Tingginya realisasi disebabkan adanya amanat

klusterisasi kebijakan perekonomian berupa Paket

Kebijakan Ekonomi I sampai dengan VIII. Sasaran

14

iii

Belanja Pegawai 70,27%

Belanja Barang 71,23%

Belanja Modal 49,34%

Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah: Peningkatan

Pertumbuhan Ekonomi; Peningkatan Daya Beli

Masyarakat; Peningkatan daya saing industri dan

perluasan basis produksi nasional; dan Peningkatan

Ekspor.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik dilihat dari IKU tingkat kinerja manajemen

Kementerian. Maksud dari Tingkat manajeman kinerja

Kementerian adalah upaya penataan kebijakan teknis

kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang

Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui

peraturan atau keputusan Menteri Teknis didalam

koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian

sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan

perekonomian (deregulasi).

Nilai realisasi kinerja manajemen Kementerian adalah

80 yang termasuk dalam klasifikasi tingkat 3 (Baik).

Sementara target yang telah ditetapkan adalah

(sangat baik). Tidak tercapainya target 4 tersebut

dipengaruhi oleh adanya 28 peraturan yang masih

dalam tahap pembahasan dan akan diteruskan pada

tahun 2016.

Realisasi anggaran Tahun 2015 adalah

RP232.502.677,- atau sebesar 70,63% dari total

pagu Rp 329.204.232,00. Hal ini mengalami

peningkatan dibandingkan dengan realisasi belanja

tahun 2014 sebesar 69,80% dari total pagu

Rp293.100.133,-. Rincian Realisasi per Jenis Belanja,

tampak dalam grafik di atas.

Menyadari tantangan, persaingan, dan

harapan masyarakat yang tinggi, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian akan terus

mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan

dengan seluruh Kementerian/Lembaga dalam

koordinasi, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Bisnis,

sehingga tercipta aturan dan arahan yang tepat

sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi

Indonesia lebih stabi, merata dan

terjaga kelangsungannya.

Target pertumbuhan ekonomi

2015 sebesar 5,6%, hanya dapat

tercapai 4.8% (YoY). Lemahnya

kondisi perekonomian global, yang

diikuti penurunan kinerja neraca

perdagangan, dan penurunan daya beli

masyarakat memberikan dampak pada

kondisi perekonomian secara umum,

Namun demikian, melalui partisipasi

aktif, koordinasi Kemenko Bidang

Perekonomian memberikan andil

positif, sehingga kondisi

perekonomian tidak mengalami krisis

yang parah, dan terhindar dari keterpurukan

yang dalam, walupun adanya tekanan ‘tapering

off’ Amerika, depresiasi nilai tukar Yen, yang

diikuti dengan melemahnya permintaan produk

ekspor ke Eropa. Paket-paket kebijakan Ekonomi

tahun 2015 diyakini akan membawa perbaikan di

tahun-tahun mendatang. Sehingga, tujuan Kemenko

Bidang Perekonomian untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan, dan mewujudkan kinerja organisasi

yang baik, secara bertahap dapat tercapai.

Bab II

Perencanaan Kerja

Bab III

Akuntabilitas Kerja

1. Capaian Kinerja Organisasi 22

2. Analis Capaian Kinerja Organisasi Analisis Sasaran Strategis I 23

Analisis Sasaran Strategis II 33

Analisis Sasaran Strategis III 45

3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dari Waktu ke Waktu 47

4. Realisasi Anggaran 53

Bab IV Penutup

Penutup 57

Bab I

Pendahuluan

Kata Pengantar i Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v Daftar Gambar vi

1. Latar Belakang Rencan 2

2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 3

3. Struktur Organisasi 4

4. Aspek Strategis Organisasi 5 5. Isu Strategis Organisasi 5

1. Rencana Strategis Kemenko Perekonomian Tahun 2015 -2019 11

2. Rencana Kerja 15

3. Perjanjian Kinerja 17

4. Pengukuran Kinerja 18

Lampiran – Lampiran I. Perjanjian Kinerja 2015 II. Manual Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian

III. Kerangka Rencana Kerja Kemenko Bidang Perekonomian TA 2015 IV. Matriks Rumpun Sasaran Strategis dan Kegiatan

V. Contoh Pola Cascading Indikator Kinerja Individu

VI. Contoh Pola Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja

iv

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Kelompok Kegiatan dan Kelompok SS

Tabel 3.6 Perbedaan SS dan IKU Tahun 2014 dan 2015

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kemenko Bidang Perekonomian Tahun 2015

Tabel 2.2 Program Kemenko Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja 2015 Kemenko Bidang Perekonomian

Tabel 3.2 Capaian IKU pada SS I

Tabel 3.3 Capaian IKU pada SS II

Tabel 3.4 Pengelompokan Penataan Peraturan Teknis

Tabel 3.5 Realisasi IKU dari Waktu ke Waktu

Tabel 3.6 Perbedaan SS dan IKU Tahun 2014 dan 2015

14

16

17

22

23

33

47

48

52

54

55

v

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kemenko Bidang Perekonomian 4

Gambar 2.1 Peta Strategis Tahun 2015 - 2019 Kemenko Bidang Perekonomian 13

Gambar 2.2 Fokus Program Kemenko Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015 16

Gambar 2.3 Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi 23

Gambar 3.1 Pengelompokan Tema Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi (IKU I) Kebijakan Perekonomian 24

Gambar 3.2 Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Mewujudkan Stabilisasi dan

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015

25

Gambar 3.3 Ilustrasi Koordinasi Pembahasan Fasilitasi Fasilitasi Pajak Penghasilan untuk penanaman

modal di bidang- bidang usaha tertentu dan/atau di Daerah – daerah tertentu

26

Gambar 3.4 Kemudahan Fasilitas Pajak 26

Gambar 3.5 Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Baru dalam rangka Peningkatan Daya Saing 27

Gambar 3.6 Ilustrasi Koordinasi/Sinkronisasi Pembahasan Usulan RPP Fasilitasi di Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)

28

Gambar 3.7 Sebaran Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 28

Gambar 3.8 Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Baru dalam Rangka Transformasi Industri

Tahun 2015

29

Gambar 3.9 Ilustrasi Koordinasi Realisasi Penyerapan Biodesel 30

Gambar 3.10 Ilustrasi Koordinasi Persiapan Penerapan E-Commerce di bidang Industri 30

Gambar 3.11 Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Hubungan Internasional 32

Gambar 3.12 Ilustrasi Koordinasi Optimalisasi Hubungan Internasional 32

Gambar 3.13 Daftar Rancangan Perundang-Undangan (Perubahan) dalam Rangka Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

34

Gambar 3.14 Peta Paket Kebijakan Ekonomi I - VIII 36

Gambar 3.15 Ilustrasi Koordinasi KUR 39

Gambar 3.16 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan 46

Gambar 3.17 Contoh Aplikasi Berbasis Web Cascading IKU ke Level Individu/Indikator Kinerja Individu

pada Sasaran Kerja Pegawai (//skp.ekon.go.id)

51

Gambar 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran 2011-2016 (Rpooo.ooo) Kemenko Bidang Perekonomian 53

Gambar 3.19 Realisasi Anggaran 2015 per Jenis Belanja Kemenko Bidang Perekonomian 53

Gambar 3.20 Realisasi Anggaran TA 2015 per Program 54

vi

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN


2

Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015 – 2019 menyebutkan bahwa salah satu dari tiga masalah pokok bangsa

terletak pada kelemahan sendi perekonomian. Hal ini ditandai dari masih belum

terselesainya masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah,

lemahnya infrastuktur dan ketergantungan dalam pangan, energi, utang luar negeri dan

keuangan. Kondisi perekonomian bangsa indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh

pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu.

Permasalahan perekonomian bangsa tersebut menuntut pemerintah untuk mampu

menghasilkan kebijakan guna mendukung stabilitas ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai Peraturan Presiden Nomor

8 Tahun 2015 mempunyai tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di

bidang perekonomian. Adapun keluaran Kemenko Perekonomian adalah rekomendasi

kebijakan atas hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait isu bidang

perekonomian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kemenko Perekonomian

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan kementerian

koordinator lainnya maupun dengan kementerian/lembaga lain terkait. Prinsip tersebut

diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Kemenko Perekonomian, yaitu : a)

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian, b) Terwujudnya

pengendalian kebijakan perekonomian, dan c) Terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik.

Program Penataan Kabinet oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2015

menuntut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penataan

organisasi dengan pendekatan isu strategis yang akan ditangani oleh Kemenko

Perekonomian. Transformasi Organisasi Kemenko Perekonomian dituangkan dalam

Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 5 tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan mampu

memperbaiki stabilitas perekonomian bangsa. Berbagai program dan kegiatan di bidang

perekonomian menjadi fokus koordinasi dan sinkronisasi, serta pengendalian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna memenuhi tuntutan stakeholders

dan mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Laporan Kinerja tahun 2015 ini disusun sebagai laporan penyelenggaraan sistem

akuntabilitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.Latar Belakang


3

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi

dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

B. Tugas Pokok

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan

Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut,


Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

1) koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang perekonomian;

2) pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/ Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang Perekonomian;

3) koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian;

4) pengelolaan barang milik/kekayaan

negara yang menjadi tanggung jawab


Perekonomian;

5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di


Bidang Perekonomian; dan

6) pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Presiden.


Perekonomian dalam melaksanakan

tugas dan fungsi, mengkoordinasikan

Kementerian, sebagai berikut:

- Kementerian Keuangan;

- Kementerian PU dan Perumahan

Rakyat

- Kementerian Ketenagakerjaan;

- Kementerian Lingkungan Hidup &

Kehutanan;

- Kementerian Perindustrian;

- Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/BPN;

- Kementerian Perdagangan;

- Kementerian Badan Usaha Milik

Negara;

- Kementerian Pertanian;

- Kementerian Koperasi dan UKM; dan

- Instansi lain yang dianggap perlu.

2.Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi


4

Turunan Peraturan Presiden nomor

8 tahun 2015 adalah Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor

5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian. Susunan Eselon I

Kemenko Bidang Perekonomian, terdiri

dari: Sekretariat Kementerian

Koordinator; Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Makro dan Keuangan; Deputi

Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan

Energi, Sumber Daya Alam, dan

Lingkungan Hidup; Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah; Deputi

Bidang Koordinasi Perniagaan dan

Industri; Deputi Bidang Koordinasi

Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah; Deputi Bidang

Koordinasi Kerja Sama Ekonomi

Internasional; Staf Ahli Bidang Hubungan

Ekonomi dan Politik, Hukum, dan

Keamanan; Staf Ahli Bidang Hubungan

Ekonomi dan Kemaritiman; Staf Ahli

Bidang Hubungan Ekonomi dan

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;

dan Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya

Saing Nasional.

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga Unit

Eselon II dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3. Struktur Organisasi


5

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan bagian dari

penyelenggara pemerintah yang mempunyai peran strategis terhadap tercapainya

tujuan nasional khususnya di bidang perekonomian. Di dalam RPJMN 2015 – 2019,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diarahkan untuk mendukung kegiatan

prioritas nasional berupa:

a. Menstabilkan situasi ekonomi makro dan memperkuat struktur ekonomi.

b. Realokasi sumber daya untuk pemanfaatan yang lebih produktif, di bidang ekonomi

terutama percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan

pembangunan industri,

c. Meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan kepercayaan investor, serta

d. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.

Fokus kegiatan pada prioritas nasional tersebut memberikan posisi strategis

Kemenko Bidang Perekonomian untuk memberikan rekomendasi kebijakan di bidang

perekonomian kepada Presiden dan Kementerian yang ada berada dalam koordinasi

Kemenko Bidang Perekonomian. Melalui tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian, Kementerian Koordinator melakukan rapat koordinasi/sinkronisasi,

monitoring serta evaluasi terhadap suatu isu kebijakan perekonomian. Kegiatan ini

diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang berkualitas dan efektif sehingga

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan

tujuan nasional. Sasaran Strategis yang dituju Kemenko Perekonomian dalam rangka

mewujudkan peran strategis tersebut di atas, adalah:

a. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

b. Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian

c. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik

Permasalahan di bidang perekonomian yang dihadapi bangsa Indonesia pada

tahun 2015 dinilai cukup kompleks. Hal ini menuntut Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian untuk responsif dalam mengkoordinasikan, mensinkronkan serta

mengendalikan kebijakan di bidang perekonomian. Dinamika perubahan lingkungan

strategis baik dari dalam maupun luar negeri memberikan pengaruh singnifikan

terhadap kondisi perekonomian nasional. Berikut dipetakan beberapa potensi

4. Aspek Strategis Organisasi

5. Isu Strategis Organisasi


6

permasalahan perekonomian yang memerlukan fokus koordinasi/Sinkronisasi/

pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

A. Target Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Target pertumbuhan ekonomi tahun

2015 sebesar 5.6%, meningkat jika

dibandingkan target 2014 yang sebesar

5.1%. Selain tantangan dari luar seperti

masih rendahnya kinerja ekspor sejalan

dengan lemahnya permintaan dunia,

juga diperlukan satu sinergisitas antara

pemangku kepentingan dalam

mewujudkan target pertumbuhan

ekonomi. Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian perlu

memperkuat kapasitasnya selaku

lembaga koordinator dan pengendalian

untuk meminimalkan ketidaksesuaian/

inkonsistensi antara rencana dengan

implementasi program/kegiatan

pembangunan, khususnya di bidang

perekonomian dan ketidaksesuaian

antar sektor, serta pemerintah pusat

dan daerah.

B. Ekonomi Makro dan Keuangan

Permasalahan kondisi ekonomi

makro dan keuangan yang dihadapi

tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan infrastruktur untuk

mendukung peningkatan

perkembangan ekonomi sangat

terbatas dan harus dapat

ditingkatkan.

- Penguatan struktur ekonomi,

berupa penguatan sektor primer,

sekunder dan tersier secara

terpadu, dengan sektor sekunder

sebagai penggerak utama

penguatan tersebut.

- Peraturan perundang-undangan

pusat dan daerah yang saling

tumpang tindih dan kontradiksi.

- Kapasitas SDM Indonesia masih

terbatas, ditandai dengan

rendahnya tingkat pendidikan dan

produktivitas pekerja Indonesia.

- Penerapan dan penguasaan

teknologi masih terbatas, sehingga

daya saing usaha tidak seperti yang

diharapkan.

- Kemampuan pembiayaan

pembangunan terbatas. Oleh

karena itu, penggalian sumber-

sumber penerimaan dan

mengefektifkan pengeluaran

pembangunan menjadi tantangan

yang harus dihadapi.


7

C. Pangan dan Pertanian

Pembangunan pangan dan

pertanian, menghadapi masalah:

konversi lahan pertanian, terutama di

Jawa, Madura dan Bali yang terus

meningkat. Untuk itu, sistem pertanian

skala luas (food estate) harus dapat

segera direalisasikan, dan dibuka

kepada dunia usaha baik nasional,

swasta maupun asing, namun dengan

porsi dan pengaturan yang adil.

Ketersediaan pangan, melalui

peningkatan produksi pangan, sangat

penting bagi tercapainya stabilitas

harga pangan dan inflasi. Mengingat

komponen komoditi pangan memiliki

kontribusi signifikan dalam

pembentukan IHK.

Di bidang pembenihan, perlu

pengembangan pusat-pusat perbenihan

di tingkat petani maupun perusahaan

perbenihan yang memenuhi standard

kualitas perbenihan nasional maupun

global. Pembangunan pertanian juga

sangat penting bagi upaya

pengurangan kemiskinan di daerah

perdesaan yang sebagian besar

mengandalkan sumber pendapatannya

dari pertanian.

D. Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi SDA dan LH antara lain adalah:

(1) ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara dan migas) sebagai sumber

energi; (2) pemanfaatan sumber energi terbarukan belum optimal; (3)

pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum

optimal.

E. Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya saing KUKM

Pengembangan ekonomi kreatif mengalami beberapa masalah, yaitu:

(1) penyediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang profesional dan kompetitif;

(2) penyediaan sumber daya pendukung yang berkualitas, beragam dan kompetitif;

(3) penguatan struktur industri yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam;

(4) penyediaan pembiayaan yang sesuai dan kompetitif; (5) perluasan pasar bagi

karya kreatif; (6) penyediaan infrastruktur teknologi yang sesuai dan kompetitif; dan

(7) penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi faktor rendahnya daya saing ekonomi

kreatif Indonesia di tingkat global saat ini.

Dalam hal pengembangan UKM menghadapi permasalahan, antara lain: (1)

keterbatasan kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis produksi; (2)

keterbatasan akses ke pembiayaan; dan (3) keterbatasan kapasitas inovasi, adopsi

teknologi dan penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum


8

cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi

UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas

pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi

sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

F. Industri dan Perniagaan

Pengembangan kawasan industri

dan kawasan ekonomi lainnya terdapat

beberapa permasalahan, yaitu: (1)

Belum adanya mekanisme pengaturan

(legal) terkait insentif fiskal dan non-

fiskal yang dapat secara langsung

diimplementasikan pada lokasi

pengembangan kawasan industri; (2)

Belum adanya kajian hasil inventarisasi

potensi komoditi unggulan lokal non-

mineral yang optimal sebagai basis

potensi pengembangan yang bernilai

ekonomi tinggi yang dapat secara

langsung diserap dan dikembangkan

dalam kawasan industri; (3) Belum

adanya dukungan kebijakan yang

optimal terkait kelembagaan dan

operasional pengembangan Kawasan

Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

(KPBPB) sebagai salah satu basis

kawasan untuk peningkatan industri

dan perdagangan berorientasi pasar

ekspor; dan (4) Belum adanya regulasi

yang optimal yang dapat menjadi

arahan dalam pengembangan Kawasan

Strategis Nasional (KSN) bidang

Ekonomi, terutama KSN Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu

(KAPET).

G. Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah

Terkait koordinasi bidang

Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah, permasalahan yang dihadapi

antara lain: (1) rendahnya kapasitas

tampungan, menurunnya ketersediaan,

dan berkurangnya resapan air yang

menyebabkan kebanjiran; (2)

Keberadaan tulang punggung

telekomunikasi khususnya kabel serat

optik yang masih belum merata dan

masih berfokus di kota–kota besar, (3)

masih minimnya penanganan terhadap

sektor persampahan, drainase dan air

limbah.

Di bidang Inftrastuktur

transportasi, permasalahan yang

dihadapi adalah masih belum

meratanya pembangunan infrastruktur

yang masih berpusat di wilayah

Indonesia Barat. Sedangkan di bidang

pertanahan dan penataan ruang

permasalah utama terletak pada tidak

harmonisnya berbagai peraturan

perundang – undangan sektoral yang

mengatur pemanfaatan ruang dalam

skala besar.


9

H. Kerjasama Ekonomi Internasional

Dalam bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional menghadapi

permasalahan, antara lain: (1) pola pikir masyarakat dan pelaku usaha yang belum

melihat secara keseluruhan potensi dan peluang serta manfaat yang dapat diraih

dalam keterbukaan pasar global dan juga integrasi ekonomi antar bangsa; (2)

sinergitas antar Kementerian/Lembaga dalam kancah diplomasi internasional agar

memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai perundingan internasional; (3)

Pentingnya menggali lebih banyak potensi kerjasama dengan negara lain.


10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


11

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun 2015 – 2019 mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019, sebagaimana program

prioritas Nawa Cita. Implementasi Rencana Strategis merupakan wujud partisipasi

dalam mendukung terwujudnya tujuan negara sesuai dengan Visi dan Misi Presiden

Republik Indonesia.

Nawa Cita merupakan jalan perubahan menuju indonesia berdaulat, mandiri dan

berkepribadian yang didalamnya fokus pada hal-hal penting pembangunan termasuk di

bidang perekonomian. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 secara garis besar memuat

Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan serta program dan

kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mencapai target

kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 11 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019.

A. VISI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”

Visi ini mendukung Visi Presiden : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut disusun

berdasarkan kristalisasi nilai-nilai dasar atau value Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, yaitu : profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan responsibility

(tanggung jawab) yang disingkat dengan “PIKIR”. Makna visi Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dijabarkan sebagai berikut:

makna kata “koordinasi dan sinkronisasi” merupakan proses mengupayakan

terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan

pencapaian tujuan;

makna kata “pengendalian” merupakan bagian proses koordinasi dan

sinkronisasi yang penekanannya pada pusat penanggungjawab implementasi

kebijakan agar dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana;

1. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2015 -2019


12

makna kata “efektif” mempunyai arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan

sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya

pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi;

kata “berkelanjutan” bermakna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus

menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang

dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi, sehingga

pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.

B. MISI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

“ Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”

Misi tersebut merupakan perwujudan peran dan fungsi Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dalam mendukung Misi Presiden yang antara lain adalah

“Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi , Maju dan Sejahtera serta

Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing”. Implementasi Misi Presiden tersebut

diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi. Dalam rangka

meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi secara optimal, dibutuhkan usaha

untuk menyatukan tindakan, kebulatan pemikiran, dan keselarasan dari berbagai intansi

terkait melalui kegiatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan. Sejalan dengan strategi

dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan suatu kebijakan,maka

pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk

mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja. Tindakan

pengendalian dapat mengantisipasi secara dini tantangan dan hambatan yang dihadapi,

sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi

berjalan dengan optimal.

C. TUJUAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik.


13

Tujuan tersebut merupakan upaya

Kemenko Bidang Perekonomian

memastikan pelaksanaan kebijakan/

program oleh sektor/lintas sektor di

bidang ekonomi dijalankan dengan

komitmen yang tinggi guna pencapaian

kinerja perekonomian yang semakin baik

dari waktu ke waktu. Upaya-upaya

pencapaian kinerja perekonomian

difokuskan pada target sasaran makro

ekonomi. Pernyataan Tujuan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian yang

ditetapkan tersebut, diharapkan dapat

dicapai dalam kurun waktu 5 tahun

(periode 2015-2019). Pemetaan Rencana

Strategis Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, sebagaimana telah

dijelaskan di atas secara ringkas tertuang

dalam peta strategi organisasi. Visi, misi,

tujuan, sasaran yang dituangkan

dalam peta strategi disusun

dengan mempertimbangkan potensi,

permasalahan, dan tantangan organisasi

yang dihadapi ke depan dalam periode

2015-2019. Peta Strategi dimaksud adalah

sebagai berikut.

Gambar 2.1 Peta Strategi Tahun 2015-2019 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


14

Aspek strategis yang dimiliki Kemenko Bidang Perekonomian merupakan sumber

daya yang digunakan untuk mencapai Sasaran Strategis (SS). Sasaran Strategis ditingkat

Kementerian meliputi 3 sasaran yang merupakan penanda keberhasilan yang akan

dicapai, khususnya pada tahun 2015.

D. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan, selanjutnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

menjabarkan dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode

Renstra. Hal ini dilakukan agar kinerja Kementerian dapat terukur dan dapat dicapai

secara nyata. Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk

tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi


Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian

Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

Tujuan 2 : Terwujudnya kinerja organisasi yang baik.


Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik

Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau) 65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau) 45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah) n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)

SS 1 dan SS 2 merupakan fokus terhadap tercapainya tujuan terwujudnya

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian (Tujuan I). Sedangkan SS 3 merupakan bagian dalam rangka

mendukung terlaksananya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan

jajaran dibawahnya, bersifat upaya kelembagaan dalam mengelola organisasi agar

terwujud kinerja organisasi yang baik (Tujuan II). Namun demikian, dalam perjalanan


15

waktu tahun 2015, sesuai dengan tranformasi organisasi dan pergantian

kepemimpinan, terjadi perubahan paradigma agar SS 3 diubah menjadi sasaran yang

lebih berorientasi kepada stakeholder (orientasi eksternal). Sehingga, Orientasi Tata

Kelola dalam SS 3 adalah penataan kebijakan perekonomian di tingkat Kementerian

Teknis di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Perubahan sejalan dengan

upaya Pimpinan baru Kemenko dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi

nasional melalui paket-paket kebijakan ekonomi (pergantian dari Bp. Sofyan Djalil ke

Bp. Darmin Nasution).

Selanjutnya untuk melihat sejauh mana sasaran strategis tersebut tercapai

dibutuhkan ukuran yang secara periodik dilihat perkembangan capaiannya. Ukuran

dimaksud adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat Kementerian. IKU sebagai

Indikator keberhasilan tercapainya sasaran strategis tersebut akan dijabarkan pada Sub

Bahasan mengenai Perjanjian Kinerja.

Dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan

berpedoman pada Renstra, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun

Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi

kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program

induk. Dokumen Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada

tahun rencana, perkiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai

indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran

kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi

Rincian Anggaran, antara lain: keluaran, komponen masukan, jenis belanja, dan

kelompok belanja. Rencana kerja kementerian merupakan penjabaran dari sasaran

strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan menetapkan Indikator

Kinerja Utama untuk mengukur capaian kinerja organisasi. Kerangka Rencana Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada lampiran.

Pada tahun 2015 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan

revisi dokumen Rencana Kerja (Renja). Terdapat perbedaan program dan sumber dana

2. Rencana Kerja


16

Program Koordinasi Kebijakan

60%

Program Dukungan

Manajemen 40%

antara Renja awal dan Renja Revisi. Disamping itu, terdapat perbedaan penetapan

sasaran strategis. Renja awal 2015 telah ditetapkan pada bulan Januari tahun 2015

sedangkan Renja revisi ditetapkan pada bulan Maret 2015. Revisi dipandang perlu

untuk menyesuaikan transformasi yang terjadi di Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian agar sesuai dengan program kerja pemerintahan Kabinet Kerja. Sasaran

strategis yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2015 adalah sasaran

strategis yang terdapat pada dokumen Renja revisi tahun 2015. Program Kementerian

dalam Renja 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015

Sumber : Dokumen Renja 2015, diolah

Fokus Program Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran

2015 adalah Program Program Koordinasi

Kebijakan Bidang Perekonomian, dan Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya Kemenko Perekonomian.

Gambar 2. 2 Fokus Program Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian TA 2015

Renja Awal Renja Revisi

Program Sasaran Strategis

Alokasi Anggaran Program Sasaran Strategis Alokasi Anggaran

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter

189.806.500.000


Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan bidang perekonomian

198.704.803.000

Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar negeri

Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

Terwujudnya implementasi program kerja utama

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko Perekonomian

103.117.500.000


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

130.499.429.000

Jumlah 292.924.000.000 Jumlah 329.204.232.000


17

Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator bidang perekonomian disusun

berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 8 Tahun 2015, dan mempertimbangkan relevansi dengan tujuan yang ingin

dicapai pada Tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja

Utama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka indikator

yang terdapat pada Perjanjian Kinerja ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Perjanjian Kinerja ini menjadi komitmen bersama seluruh elemen dalam unit

kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mewujudkan

tujuan Kementerian yang diharapkan dapat berimplikasi pada tercapainya tujuan

nasional. Selain berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian, Perjanjian Kinerja mengacu

pada Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan RPJMN tahun 2015-

2019. Variabel-variabel dalam perjanjian kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Keterangan

(Kompenen Pengukuran)

Terwujudnya

sinkronisasi dan

koordinasi kebijakan

perekonomian

Presentase program koordinasi

kebijakan bidang perekonomian

yang terimplementasi

100% Koordinasi dan Sinkronisasi

Rancangan Peraturan Perundangan

BARU oleh Kemenko Bidang

Perekonomian. (Target 54

Rancangan Peraturan Perundang-

undangan)

Terwujudnya

pengendalian kebijakan

perekonomian

Presentase kebijakan bidang

perekonomian yang

terimplementasi

100% Koordinasi dan Sinkronisasi

PERUBAHAN Peraturan

Perundangan oleh Kemenko Bidang

Perekonomian. (Target 9

rekomendasi)

Merupakan pelaksanaan fungsi

pengendalian atas pelaksanaan

Kebijakan yang sedang berjalan)

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang

baik

Tingkat Kinerja Manajeman

Kementerian

Skala Tingkat : 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau) 65≤n<85 = 3 : Baik: (Hijau) 45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah) n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)

4 Semula : Gabungan nilai tata kelola

keuangan, implementasi SAKIP,

implementasi RB, penguatan SDM

Diubah : Tata kelola Kebijakan

Kementerian Teknis melalui

Peraturan/Keputusan Teknis dalam

rangka deregulasi kebijakan

perekonomian

Sumber : Dokumen PK 2015, diolah

3. Perjanjian Kinerja


18

Proses penurunan/cascading

Indikator Kinerja Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian

dituangkan dalam perjanjian kinerja

pejabat eselon I dan II, dan penetapan

Indikator Kinerja Individu dalam Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) untuk level

individu. Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang merupakan indikator keberhasilan

Kementerian diturunkan dalam bentuk

Indikator Kinerja (IK) dalam Program dan

Kegiatan untuk level organisasi eselon I

dan II atau dapat juga disebut IKU tingkat

Eselon I dan II. Indikator pada SKP disusun

untuk mendukung pencapaian Indikator

Kinerja pimpinan. Apapun tingkatan

jabatan ataupun pekerjaan yang dilakukan

pegawai, dapat dipastikan pekerjaan

tersebut memiliki pengaruh terhadap

kinerja Kementerian. Upaya ini

memastikan bahwa Rencana Strategis

yang ditetapkan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian telah dijabarkan

dalam sasaran strategis yang diukur

melalui pencapaian indikator kinerja pada

seluruh pegawai, dari pejabat struktural

pada semua tingkatan, hingga pelaksana.

Sehingga setiap pegawai dapat diukur

kinerja individunya untuk diketahui

sejauh mana kontribusinya dalam

mendukung pencapaian strategi

kementerian, yang dikelola melalui sistem

//skp.ekon.go.id. Penjabaran Sasaran

Strategis Kementerian sampai ke Indikator

Kinerja keberhasilan Kegiatan tertuang

dalam lampiran.


Perekonomian telah menyusun manual

IKU yang digunakan sebagai panduan

menjaga konsistensi pengukuran kinerja.

Manual IKU merupakan dokumen

penjelasan IKU Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian yang berisi berbagai

informasi seperti definisi, satuan, tehnik

menghitung, sifat data IKU, sumber data,

periode data IKU, dan keterangan lain

yang dianggap perlu. Cara pengukuran

capaian kinerja untuk setiap sasaran

strategis adalah berbeda. Secara garis

besar formula penghitungan IKU untuk

setiap sasaran strategis adalah sebagai

berikut :

Formula penghitungan IKU untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian :

Implementasi Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian = realisasi

dibandingkan dengan target, rancangan peraturan perundang-undangan baru

bidang perekonomian

4. Pengukuran Kinerja

Target 2015 : 54 Rancangan Peraturan Baru


19

Formula penghitungan IKU untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Pengendalian

Kebijakan Perekonomian :

Implementai pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian =

realisasi dibandingkan dengan target, rancangan perubahan peraturan

perundang-undangan dibidang

Perekonomian.

Formula penghitungan IKU untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintah yang baik :

Tata kelola Kebijakan Kementerian Teknis melalui Peraturan/Keputusan Teknis

dalam rangka deregulasi kebijakan perekonomian = realisasi dibandingkan

dengan target, Peraturan/Keputusan Kementerian Teknis di bawah Koordinasi

kemenko Bidang Perekonomian.

tata kelola kebijakan

Untuk pengukuran tingkat

capaian kinerja organisasi tahun 2015

dilakukan dengan cara menjumlahkan

nilai capaian IKU dibagi dengan jumlah

IKU Kementerian. Metode perhitungan

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh

melalui penghitungan dengan

menggunakan data target dan realisasi

IKU yang tersedia. Dengan

membandingkan antara data target dan

realisasi IKU, akan diketahui nilai NKO.

Formula penghitungan NKO adalah:

Adapun Status Kinerja NKO ditandai

dengan warna, pemberian warna sesuai

nilai NKO, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3.

Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi

Hijau Kuning Merah

X ≥ 100

(memenuhi ekspektasi)

80 ≤ X < 100

(belum

memenuhi ekspektasi)

X < 80%

(tidak

memenuhi ekspektasi)

NKO = ∑ capaian IKU

× 100% ∑ IKU

Target 2015 : 9 Rancangan Perubahan

Target 2015 : 141


20

Tahapan pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari

tiga tahap yaitu (Permenko 9 Nomor 2015) :

a. Pengumpulan Data Kinerja (IKU)

Setiap semester dilakukan pengukuran kinerja oleh Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja,

Biro Perencanaan. Untuk data kinerja kegiatan (fisik output dan anggaran) dilakukan

per triwulan oleh Bagian Program dan Anggaran. Data Capaian Kinerja Bulanan

Individu dikumpulkan per triwulan oleh Bagian SDM. Data capaian target IKU

dikumpulkan dari KPI Manager tiap-tiap kedeputian/sekretariat.

b. Analisis Data Kinerja

Data yang telah terkumpul di kelompokkan dan dilakukan analisis. Terhadap Indikator

yang belum tercapai dilakukan pendalaman atas hambatan-hambatan yang dihadapi

dalam pencapaian kinerja. Kegiatan analisis ini dilakukan bersama dengan Unit kerja

terkait.

c. Melaporkan Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja semesteran akan dipaparkan pada Rapat Pimpinan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil laporan kinerja semester akan digunakan

sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja pada akhir tahun.


21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


22

Capaian Target Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian 2015 menunjukan hasil yang positif, walupun ada salah satu indikator

kinerja yang masih belum mencapai tingkat yang diinginkan (IKU No.3). Capaian kinerja

dengan pendekatan polarisasi warna terdapat pada warna Hijau. Capaian kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai

berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja 2015 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

SS Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Kinerja

(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c)

Terwujudnya

sinkronisasi dan

koordinasi kebijakan

perekonomian

Presentase program

koordinasi kebijakan bidang

perekonomian yang

terimplementasi

100% 106% 106%

Terwujudnya

pengendalian

kebijakan

perekonomian

Presentase kebijakan bidang

perekonomian yang

terimplementasi

100% 211% 211%

Terwujudnya tata

kelola pemerintahan

yang baik

Tingkat Kinerja Manajeman

Kementerian

85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik/Hijau

65≤n<85 = 3 : Baik/Hijau

45≤n<65 = 2 : Kurang/Merah

n<45 = 1 : Sangat Kurang/Merah

4 3 Baik

Penjelasan atau analisis atas capaian IKU untuk setiap sasaran strategis Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian tertuang dalam sub bab berikut.

1. Capaian Kinerja Organisasi


23

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah instansi pemerintah yang

melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam pencapaian sasaran

strategis ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.2.

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Kinerja

Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

100%

(54 Rancangan Peraturan Per-UU-an

sebagai implementasi

atas rekomendasi)

106%

(57 Rancangan Peraturan Per-UU-an

sebagai implementasi

atas rekomendasi)

106%

Penjelasan atas capaian IKU di atas adalah sebagai berikut :

Melalui berbagai rapat

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan

berbagai Kementerian terkait di bidang

perekonomian dihasilkanlah rekomendasi

kebijakan yang selanjutnya ditindaklanjuti

menjadi Rancangan Peraturan Perundang–

Undangan. Batasan Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan tersebut berupa :

Rancangan Undang-Undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah, Rancangan

Peraturan Presiden, Rancangan Keppres,

Rancangan Inpres, Peraturan Menko Bidang

Perekonomian dan Keputusan Menko

Bidang Perekonomian. Tahun 2015


Perekonomian menargetkan sebanyak 54


Undangan Baru dan terealisasi sebanyak 57


Undangan. Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan yang dihasilkan

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

Tabel 3.2. Capaian IKU pada sasaran strategis terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi


24

dikelompokan kedalam 4 tema sebagai

bagian menterjemahkan Nawa Cita butir 6

(produktivitas dan daya saing pasar) dan 7

(kemandirian ekonomi). Pengelompokan ke

dalam empat tema tersebut adalah untuk

memenuhi harapan stakeholder, dan telah

ditetapkan dalam Peta Strategi Kemenko

Bidang Perekonomian. Jumlah rancangan

peraturan perundang-undangan yang

dihasilkan pada tiap tema terlihat dalam

Gambar 3.1 berikut.

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Baru sebagai wujud keberhasilan Sinkronisasi

dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian yang dilakukan Kemenko Bidang Perekonomian

tahun 2015 sesuai dengan pengelompokan tema, adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Tema Stabilitas dan pertumbuhan

ekonomi menjadi fokus untuk mengatasi isu

strategis di bidang ekonomi makro dan

keuangan dan bidang Pangan dan

Pertanian. Seperti dijelaskan pada bab

pendahuluan di atas, isu strategis ini masih

menghadapi berbagai macam kendala yang

menuntut Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian untuk responsif. Melalui

berbagai macam kegiatan rapat koordinasi

dan sinkronisasi yang dilakukan di tahun

2015 Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian menghasilkan 23 rancangan

paraturan perundang – undangan baru dan

0 10 20 30

Stabilisasi dan pertumbuhanekonomi

Peningkatan Daya Saing

Transformasi Industri

Optimalisasi HubunganInternasional

23

14

10

10

Gambar 3.1. Pengelompokan Tema Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi (IKU 1)

Kebijakan Perekonomian

Jumlah RancanganPeraturan Perundang-Undangan Baru


25

1 Paket Kebijakan Program kebijakan

pengembangan Kelapa Sawit. Diharapkan

rancangan tersebut dapat memberikan

kontribusi terhadap stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat

mewujudkan pertumbungan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan. Adapun rincian

dari rancangan peraturan perundang –

undang tersebut bisa dilihat pada gambar di

bawah ini :

Gambar 3.2 Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Baru dalam rangka Mewujudkan Stabilitas dan

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015

Salah satu rancangan peraturan

perundang-undangan yang memiliki daya

ungkit tinggi dalam stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi adalah RPP tentang

Fasilitasi Pajak Penghasilan untuk

penanaman modal di bidang- bidang usaha

tertentu dan/atau di daerah -daerah

tertentu. Rancangan tersebut disahkan

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2015 pada tanggal 6 April 2015 oleh

Presiden Joko Widodo. Latar belakang

terbitnya peraturan ini adalah karena sejak

Sum

ber

: D

BK

Eko

no

mi M

akro

dan K

eu

ang

an;

D

BK

Pan

gan d

an P

ert

an

ian; 2

015

; d

iola

h.


26

tahun 2011 pertumbuhan ekonomi

Indonesia mengalami perlambatan yang

ditandai dengan rendahnya nilai investor

dan nilai ekspor. Hal ini menuntut

perubahan strategi untuk menunjang

percepatan perekonomian. Pelaksanaan PP

yang ada, terkait hal ini ternyata belum

memberikan signifikansi yang baik bagi

pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga

dipandang perlu menerbitkan PP tentang

Fasilitasi pajak guna mendorong investor.

Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah melakukan rapat-rapat

koordinasi hingga menghasilkan rekomendasi yang menyepakati dirancangnya kebijakan

baru yang berdampak positif bagi pelaku ekonomi berupa Peraturan Perundang-Undangan.

Gambar 3.3

Ilustrasi Koordinasi Pembahasan

Fasilitasi Pajak Penghasilan untuk

penanaman modal di bidang-

bidang usaha tertentu dan/atau di

Daerah – daerah tertentu.

Sumber : Humas, 2015

Manfaat PP Nomor 18 Tahun 2015 adalah menjawab permasalahan di bidang tax

allowance. Peraturan Pemerintah

ini mampu

. Hal ini

adalah salah satu outcome yang

dicapai terkait Stabilitas dan

Pertumbuhan Ekonomi. Ilustrasi

kemudahan-kemudahan dapat

digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.4 Kemudahan Fasilitas Pajak

Sumber : D

BK

Ekonom

i Makro dan K

euangan


27

Efektifitas PP Nomor 18 Tahun 2015 akan dirasakan oleh masyarakat, bila

pemberlakuan dan substansinya dapat diketahui oleh pelaku usaha. Peran Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan

Keuangan adalah turut memastikan Peraturan Perundang-undangan ini diketahui dan dapat

dijalankan melalui workshop dan sosialisasi. Melalui sosialisasi maka semua elemen

masyarakat terutama BUMN dan stakeholder mengetahui untuk kemudian

diimplementasikan, sehingga lebih mendorong investasi dan stabilitas perekonomian terjaga.

2. Peningkatan Daya Saing

Tema peningkatan daya saing dalam

Peta Strategi Kementeian Koordinator

Bidang Perekonomian menjadi fokus untuk

mengatasi isu di Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri, dan isu di Bidang

Percepatan Infrastruktur Dan

Pengembangan Wilayah. Kendala yang

dihadapi isu strategis bidang tersebut

memerlukan inisiasi dari Kementerian

Koordinator untuk menghasilkan

rekomendasi kebijakan baru yang

selanjutnya dijadikan rancangan peraturan

perundang – undangan. Tahun 2015 dalam

menangani isu perniagaan, industri,

percepatan infrastruktur, dan

pengembangan wilayah, fungsi koordinasi

dan sinkronisasi Kemenko Bidang

Perekonomian menghasilkan rekomendasi

yang menginisiasi 14 rancangan peraturan

perundang-undangan agar mampu

meningkatkan daya saing di bidang

perekonomian.

Gambar 3.5 Rancangan Peraturan Perundang-undangan Baru dalam rangka Peningkatan Daya Saing

Sumber : DBK Perniagaan & Industri; DBK Percepatan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah; 2015; diolah.


28

Rekomendasi yang mendorong disusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah

terhadap usulan Fasilitasi di Kawasan Ekonomi Khusus dinilai memiliki urgensi terhadap

peningkatan daya saing. Rancangan ini disahkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 96

Tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2015. Lahirnya

Pokok-pokok rancangan

peraturan tersebut merupakan

amanat UU No. 39 tahun 2009

tentang Kawasan Ekonomi

Khusus untuk pemerataan

ekonomi yang adil.

sekaligus menjadi

laboratorium

kebijakan. Adapun

sebaran Lokasi KEK

2009-2014 dan

indikasi lokasi KEK

Tahun 2015 - 2019

adalah sebagai

berikut.

Gambar 3.7 Sebaran Lokasi

Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber : DBK Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah,2015

Gambar 3.6 Ilustrasi Koordinasi dan Sinronisasi Pembahasan usulan RPP Fasilitasi di Kawasan Ekonomi Khusus



29

Rekomendasi-rekomendasi yang dimasukan

dalam peraturan tersebut antara lain bahwa

KEK harus memiliki karakter atau semangat:

tax - free, bureaucracy-free, KITAS-

free, union-free, license-free, dan long term

leashold property. Fasilitas selama masa

awal investasi yang diberikan KEK ialah

pembebasan bea masuk atas impor mesin,

barang, dan bahan selama 2 tahun untuk

pembangunan atau pengembangan industri

yang menghasilkan barang, dan industri

yang menghasilkan jasa.

Perbedaan perlakuan di KEK adalah: di

KEK tidak diberlakukan pembatasan

bahwa barang yang boleh diimpor adalah

barang yang (a) belum diproduksi di

dalam negeri; (b) sudah diproduksi namun

spesifikasi belum memenuhi yang

dibutuhkan; dan (c) sudah diproduksi

namun jumlahnya belum mencukupi.

3. Transformasi Industri

Rumpun tema ini diangkat untuk mengatasi isu strategis di bidang pengelolaan

energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan isu di bidang ekonomi kreatif,

kewirausahaan dan daya saing KUKM. Rekomendasi sebagai hasil tindakan koordinasi dan

sinkronisasi untuk mengatasi permasalahan pada isu strategis ini telah mendorong dibuatnya

10 rancangan peraturan perundang–undangan, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.8

Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Baru dalam Rangka Transformasi Industri Tahun 2015

Sum

ber

: D

BK

Peng

elo

laan

SD

ALH

;

DB

K D

BK

Ekra

f-

Kew

irausaa

ha

n-K

UK

M;

2015

; d

iola

h.


30

Rekomendasi dihasilkan dari beberapa kali kegiatan koordinasi dan sinkronisasi hingga

dianggap bahwa isu tersebut perlu dibuat suau kebijakan baru. Hal ini merupakan buah

pikiran yang solid dan matang agar tidak kaku dan sulit diimplementasikan. Berikut

adalah beberapa gambar ilustrasi kegiatan-kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, terkait

transformasi industri.

Gambar 3.9

Koordinasi Realisasi Penyerapan Biodesel. Dipimpim oleh Bapak Darmin Nasution dan dihadiri oleh ). Hadir dalam rapat tersebut Menteri

Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.

Gambar 3.10

Koordinasi Persiapan Penerapan E-Commerce di bidang industri. Dihadiri oleh Beberapa Menteri, turut hadir dalam rapat ini, Tedjo Edhi (Menko Polhukam), Rachmat Gobel (Menteri Perdagangan), dan Rudiantara (Menkominfo)



31

Salah satu rancangan peraturan

perundang - undangan yang dihasilkan

Kemenko Bidang Perekonomian yaitu

Rancangan Inpres tentang Kebijakan

Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam

Negeri (Inland Free Trade Arrangement).

Kebijakan ini menjadi penting dan

mendesak, khususnya menghadapi

hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Rancangan intruksi ditandatangani Presiden

menjadi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor

13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas

Perdagangan Bebas di Dalam Negeri, pada

23 Desember 2015. Inpres ini lahir untuk

menjawab masalah di bidang industri

terutama untuk

Hal tersebut

merupakan outcome transformasi industri.

Dalam proses rancangan inpres ini,

Presiden memerintahkan beberapa menteri

dan pejabat setingkat menteri, untuk

menyusun berbagai aturan yang berkaitan

dengan perdagangan bebas. Menteri

Koordinator Bidang perekonomian harus

mampu mengkoordinasikan keperluan hal-

hal tersebut. Menteri Keuangan menyusun

aturan tentang bea masuk dan PPN, Menteri

Perdagangan menyusun aturan tentang

kemudahan dan kecepatan Surat

Keterangan Asal (SKA) Barang Indonesia

dan SKA lainnya yang diperlukan, Menteri

Perindustrian membuat aturan mengenai

penetapan industri dan kawasan tertentu

yang mendapatkan fasilitas perdagangan

bebas di dalam negeri dan pemberian

sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri

(TKDN), dan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) menyusun

aturan tentang kemudahan dan percepatan

izin investasi. Melalui Inpres ini pula,

Presiden memberikan mandat kepada

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

untuk melakukan pemantauan, evaluasi,

dan pengendalian penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan fasilitas

perdagangan bebas di dalam negeri.

4. Optimalisasi Hubungan Internasional

Optimalisasi hubungan internasional merupakan tema guna mengukur

penyelesaian permasalahan di bidang kerja sama internasional. Isu–isu kerja sama

internasional yang terjadi di tahun 2015, menuntut Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian untuk mampu melakukan koodinasi dan menghasilkan rekomendasi yang

mendorong peningkatan hubungan internasional yang makin kondusif, erat, dan

menciptakan nilai investasi bagi negara. Koordinasi dan sinkronisasi guna optimalisasi

hubungan internasional antara lain, sebagai berikut :


32

Gambar 3.11

Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Hubungan Internasional Tahun 2015

Salah satu upaya koordinasi di bidang hubungan internasional yang dianggap

penting dalam optilimasi hubungan

internasional adalah Kerjasama Bilateral

antara Indonesia dan Italia. Bagi Itali,

tahun 2015 merupakan kunjungan

pertama seorang kepala negara Italia ke

Indonesia sepanjang 66 tahun

hubungan diplomatik kedua negara.

Hubungan bilateral Indonesia

dan Italia telah berkembang dengan

baik bahkan terus meningkat. Hal ini

ditandai dengan peningkatan tren

perdagangan bilateral. Perdagangan

bilateral Indonesia dan Italia mencatat

angka positif. Total nilai perdagangan

Gambar 3.12 Koordinasi Optimalisasi Hubungan Internasional


Sum

ber

: D

BK

Kerjasa

ma E

kono

mi

In

tern

asio

nal; 2

01

5; d

iola

h.


33

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

bilateral antara Indonesia dan Italia sebesar 4 juta US Dollar. Angka ini menunjukkan

peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,8 juta US Dollar.

. Ini adalah outcome optimalisasi hubungan

internasional

Melalui upaya optilimasi hubungan antar negara masih banyak potensi yang belum

dimanfaatkan dalam kerjasama dua negara, yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dalam

hubungan dengan Italia, kita mengundang para investor asal Italia untuk berpartisipasi

dalam proyek di sektor industri kreatif, pariwisata dan kelautan. Hubungan kerjasama

Indonesia dan Itali tahun 2015 mempunyai nilai investasi lebih dari 500 juta US Dollar.

Salah satu fungsi dari Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian adalah

melakukan pengendalian kebijakan

pemerintah melalui pemantauan, evaluasi,

serta pengendalian penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan.

Terwujudnya pengendalian kebijakan

perekonomian merupakan implementasi

fungsi pengendalian atas pelaksanaan

kebijakan bidang perekonomian oleh K/L

yang menghasilkan rekomendasi dan

berimplikasi pada Rancangan perubahan

Peraturan Perundangan yang ada.

Ukuran pencapaian sasaran strategis

ini, berupa Indikator Kinerja Utama (IKU)

Presentase program koordinasi kebijakan

bidang perekonomian yang

terimplementasi, dengan capaian tahun

2015 adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja

Utama

Target Realisasi Kinerja

Presentase kebijakan

bidang perekonomian

yang terimplementasi

100%

(9 Rancangan Perubahan

Peraturan Per-UU-an)

211%

(19 Rancangan Perubahan

Peraturan Per-UU-an)

211%

Tingginya Realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan diawal tahun

disebabkan pada pertengahan tahun 2015, Kemenko Bidang Perekonomian diamanatkan

Tabel 3.3. Capaian IKU pada

sasaran strategis Terwujudnya pengendalian

kebijakan perekonomian


34

untuk membuat paket-paket kebijakan guna mempercepat upaya pemulihan perekonomian

negara. Rancangan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan sebagai hasil dorongan

Rekomendasi dari koordinasi dan sinkronisasi atas fungsi pengendalian Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian antara lain, sebagai berikut:

Gambar 3.13

Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Perubahan) dalam rangka pengendalian kebijakan perekonomian

Disusunnya rancangan peraturan perundang-undangan tersebut ditujukan untuk

menyempurnakan atau merubah peraturan perundang-undangan yang sudah berjalan.

Diharapkan dengan dilakukannya perubahan pada peraturan perundang-undangan yang

sudah berjalan, dapat menjawab tantangan dan permasalahan terkait isu strategis dalam

bidang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, transformasi industri

serta optimalisasi hubungan internasional.


35

Kinerja sasaran strategis terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian tercapai

juga melalui paket-paket kebijakan yang ditetapkan tahun 2015.

aket Kebijakan sebagai Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

dalam melaksanakan fungsi Pengendalian Kebijakan.

Sesuai dengan mandat yang

diberikan Presiden kepada Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian untuk

melakukan pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang perekonomian,


Perekonomian telah melaksanakan

koordinasi dan sinkronisasi dengan

kementerian/lembaga yang berada di

bawah koordinasinya untuk melakukan

Penataan kebijakan ekonomi nasional. Hasil

dari penataan kebijakan ekonomi nasional

ini adalah tersusunnya 8 (delapan) paket

ekonomi kebijakan pada tahun 2015.

Kemenko Bidang Perekonomian sebagai

instansi yang melakukan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi

memegang peranan yang cukup penting

dalam penyusunan paket kebijakan ekonomi

yang dikeluarkan pemerintah demi

mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peluncuran paket kebijakan ekonomi pada

tahun 2015 dilakukan secara bertahap.

Latar belakang disusunnya paket Kebijakan Ekonomi ini adalah:

a. Adanya permasalahan yang cukup kompleks di bidang regulasi dan birokrasi;

b. Lemahnya penegakan hukum; dan

c. Ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri.

Manfaat peluncuran paket kebijakan ekonomi pada tahun 2015 adalah:

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;

b. Peningkatan daya beli masyarakat;

c. Peningkatan daya saing industri dan perluasan basis industri nasional; dan

d. Peningkatan ekspor.

Peta Paket Kebijakan Ekonomi tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut.

P


36

1

3

Gambar 3.14

Peta Paket Kebijakan Ekonomi I-VIII



37

Pokok-pokok paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan tahun 2015, adalah :

Paket Kebijakan Ekonomi I, 2015

Paket kebijakan ekonomi I difokuskan kepada:

Deregulasi yakni :

- Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan

duplikasi/redundansi/irrelevant regulations

- Melakukan keselarasan antar peraturan

- Melakukan konsistensi peraturan

Debirokratisasi berupa :

- Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing,

sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya

- Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur

perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang

berkelanjutan

- Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk,

waktu, biaya)

- Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan

- Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik

Penegakan hukum dan kepastian usaha, diantaranya :

- Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage

control channel)

- Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan

pemerasan dan pungli

- Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan

Paket Kebijakan Ekonomi II 2015

Tidak seperti paket kebijakan ekonomi I yang lebih banyak berfokus kepada

penyempurnaan peraturan perundang-undangan, paket kebijakan ekonomi II lebih

difokuskan kepada deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk


38

Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini

adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan

Industri serta Peraturan Menteri Keuangan.

Paket Kebijakan Ekonomi III 2015

Pemerintah meluncurkan paket Kebijakan Ekonomi Tahap Ke 3 meliputi (1)

Penurunan Harga BBM, Listrik dan Gas; (2) Perluasan Penerima KUR; dan (3)

Penyederhanaan Izin Pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Paket Kebijakan Ekonomi IV 2015

Kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi.

RPP Pengupahan adalah mengenai formula perhitungan upah minimum. Adanya

formula perhitungan upah minimum membawa perubahan baru terhadap proses

penetapan upah minimum yang telah berlaku selama ini.

karena memperhitungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan

ekonomi. Sementara dalam perhitungan upah sebelumnya, proses penetapan upah

minimum diawali dari survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kemudian dibahas

dalam sidang dewan pengupahan untuk ditetapkan menjadi nilai KHL. Nilai KHL

dibahas dalam sidang dewan pengupahan untuk ditetapkan menjadi besaran nilai

upah minimum. Kecenderungan dalam proses pembahasan besaran upah

minimum selama ini selalu menimbulkan polemik, akibat tidak adanya acuan baku

dalam menetapkan nilai upah minimum

Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.

untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat, pemerintah memberikan

subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR. Untuk itu, dilakukan Perubahan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015

menjadi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha

Rakyat.


39

Salah satu upaya koordinasi dan sinkronisasi guna pengendalian kebijakan dan

memberikan

adalah pengendalian pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan KUR melakukan berbagi

upaya dalam rangka Beberapa

kebijakan yang dilakukan Kemenko Bidang Perekonomian dalam penyaluran KUR

diantaranya :

1. Melakukan perbaikan regulasi pelaksanaaan KUR dengan menyusun Rancangan

Keppres tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Rancangan

Keppres ini sudah ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden Nomor 19

Tahun 2015.

2. Melaksanakan koordinasi/sinkronisasi terkait Imbal Jasa Penjaminan/Premi (IJP) KUR

khususnya bagi usaha mikro. Beberapa kebijakan penting yang dihasilkan adalah:

- penyusunan rancangan instruksi

presiden tentang pembiayaan bagi

usaha mikro dan kecil;

- penyusunan permenko tentang

komite kebijakan pembiayaan bagi

usaha mikro dan kecil; dan

- penyusunan permenko tentang

pedoman pelaksanaan KUR bagi

usaha mikro dan kecil.

3. Melakukan pemantuan terhadap

kegiatan penyaluran KUR Mikro di

seluruh provinsi Indonesia. Beberapa

tahapan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka

penyaluran KUR adalah :

- Persiapan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan KUR tahun 2015, Menko

Perekonomian melakukan Koordinasi KUR bersama dengan kementerian dan

lembaga lain, Direksi Bank BUMN, serta Direksi Pusat Penjamin. Kebijakan yang

dihasilkan adalah melalui pedoman pelaksanaan KUR mikro. Pada rancangan

Gambar 3.15 Ilustrasi Koordinasi KUR



40

pedoman tersebut, dijelaskan mengenai tujuan pengembangan skema KUR mikro,

yaitu sebagai berikut :

1) Melanjutkan peningkatan akses pembiayaan UMK sektor prioritas (pertanian,

perikanan, industri kecil, TKI) kepada perbankan;

2) Membangun sistem informasi debitur Usaha Mikro dan Kecil yang efektif dan

berkesinambungan;

3) Mendorong kerjasama Kementerian, Pemerintah Daerah, dan bank dalam

memfasilitasi peningkatan kapasitas UMKM;

4) Meningkatkan peran perusahaan penjamin dalam skema kredit yang

berpenjaminan;

5) Penetapan skema penyaluran KUR dengan rincian sebagai berikut :

Jenis KUR Plafon Kredit Subsidi Bunga Alokasi Dana yang

disediakan (Rp)

KUR Mikro s/d 25 Juta 7% 20 Triliun

KUR Ritel > Rp 25juta s.d Rp 500 juta 3% 9 Triliun

KUR Penempatan TKI s/d 25 Juta 12% 1 Triliun

- Implementasi dan Umpan Balik

Tahap ini adalah memastikan Kebijakan KUR terimplementasi, dan diperolehnya

umpan balik dalam rangka penguatan regulasi dan perbaikan alur skema dari KUR

sekaligus penyerahan data calon debitur potensial dari Pemerintah Provinsi

setempat.

Paket Kebijakan Ekonomi V 2015

Revaluasi Aset

Kebijakan ini diharapkan bisa membantu perusahaan meningkatkan performa

finansialnya melalui perbaikan nilai asset yang terkena dampak depresiasi

rupiah dan inflasi.

Manfaat lainnya adalah beban

cashflow pajak saat revaluasi menjadi lebih ringan, karena tarif PPh revaluasi

yang rendah. Beban PPh pada tahun-tahun setelah revaluasi juga lebih rendah

Menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti dan

Infrastruktur

Deregulasi di bidang perbankan syariah


41

Paket Kebijakan Ekonomi VI

Dalam paket kebijakan ekonomi VI, ada 3 kebijakan deregulasi yang dikeluarkan,

yakni:

1. Upaya melalui

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berbagai fasilitas dan

kemudahan yang akan diberikan di KEK meliputi:

No Bidang Fasilitas dan Kemudahan 1. Pajak

Penghasilan (PPh)

Kegiatan Utama (Tax Holiday):

- pengurangan PPh sebesar 20-100% selama10-25 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp.1triliun.

- pengurangan PPh sebesar 20-100% selama5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500 milyar.

Kegiatan di luar Kegiatan Utama(Tax Allowance): o Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% selama

6 tahun; o Penyusutan yang dipercepat; o PPh atas deviden sebesar 10%; o Kompensasi kerugian 5-10 tahun.

2. PPN dan PPnBM

Impor: tidak dipungut Pemasukan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke KEK tidak dipungut Pengeluaran dari KEK ke TLDDP tidak dipungut Transaksi antar pelaku di KEK: tidak dipungut Transaksi dengan pelaku di KEK lain: tidak dipungut

3. Kepabeanan Dari KEK ke pasar domestik: tarif bea masuk memakai ketentuan Surat Keterangan Asal

4. Pemilikan Properti Bagi Orang Asing

Orang asing/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tapak atau Satuan Rumah Susun). Pemilik hunian/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury)

5. Kegiatan Utama Pariwisata

Dapat diberikan pengurangan Pajak Pembangunan I sebesar 50-100% Dapat diberikan pengurangan Pajak Hiburan sebesar 50-100%

6. Ketenagakerjaan

Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan Pengesahan dan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di KEK Perpanjangan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA) di KEK


42

7. Keimigrasian Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masing-masing 30 hari Visa kunjungan beberapa kali (multiple visa) yang berlaku 1 tahun Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK Izin tinggal bagi orang asing lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata

8. Pertanahan Untuk KEK yang diusulkan Badan Usaha Swasta diberikan HGB dan perpanjangannya diberikan langsung bersamaan dengan proses pemberian haknya. Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan

9. Perizinan Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi) Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list) Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK

2. Penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.85/PUU-XI/2013 memutuskan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat. Memperhatikan putusan MK dan

, khususnya

dalam hal pengusahaan dan/atau penyediaan air oleh para pelaku usaha yang

berinvestasi di Indonesia, maka pemerintah menyusun Rancangan Peraturan

Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (RPP Pengusahaan SDA) dan

RPP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RPP SPAM).

3. Proses Cepat (paperless) Perizinan Impor Bahan Baku Obat

Proses impor-ekspor melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).

INSW adalah loket elektronik tunggal untuk penyelesaian perizinan impor ekspor

serta pengurusan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan, yang merupakan

wujud reformasi birokrasi dengan sistem pelayanan publik yang cerdas.


43

Paket Kebijakan Ekonomi VII

Percepatan Proses Sertifikasi Tanah

Percepatan proses sertifikasi tanah dilakukan dengan cara :

- Pelayanan Sabtu-Minggu (termasuk di Area Car Free Day), pelayanan malam

hari di area Car Free Night Bandung dan Pasar Tradisional di Pandeglang;

- Membuka outlet pelayanan untuk mendekatkan Tempat Pelayanan Pertanahan

dengan Pemukiman Masyarakat (sudah mulai di Kabupaten Bandung dan

Kabupaten Semarang);

- Melaksanakan Pelayanan “Desa On-Line” di Provinsi NTB, Kabupaten Bangka

Tengah dan Kota Batam;

- Memberikan kelonggaran biaya (Rp. 0,-) bagi pemilik Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat jangka waktu pengumuman untuk

pendaftaran tanah, yang semula butuh waktu 60 hari untuk pendaftaran tanah

secara periodik dan 30 hari untuk pendataran tanah secara sistematik, menjadi

14 hari kerja. Layanan lain adalah mengubah pendaftaran tanah dari cara

manual ke sistem elektronik, sehingga total waktu untuk proses sertifikat tanah

menjadi 30 hari kerja (1 hari untuk pemeriksaan pemohonan, 10 hari untuk

pengecekan dan pengukuran tanah, 3 hari untuk pengolahan data fisik dan

yuridis, 14 hari pengumuman, dan 2 hari untuk penandatanganan dan

penyerahan sertifikat tanah).

Insentif Pajak Bagi Industri Padat Karya

menerbitkan Peraturan Pemerintah yang memberi Keringanan Pajak Penghasilan

(PPh 21) bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya selama jangka

waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang. Memindahkan bidang usaha pada

Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015, yang meliputi Industri

Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari , Industri Sepatu Olahraga, dan Industri

Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri menjadi bagian dari Lampiran I.

Dengan perubahan ini maka ketiga industri tersebut dapat memperoleh fasilitas

pajak di seluruh propinsi tanpa pengecualian. Selain itu juga menambah bidang

usaha pada Lampiran I dengan tambahan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil

(Garmen) dan Industri Pakaian Jadi dari Kulit.


44

Paket Kebijakan Ekonomi VIII

Kebijakan Satu Peta

Pengembangan kawasan atau infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah

masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Konflik ini sulit

diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih

satu sama lain. Karena itu, kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi

geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat

pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Basis referensi peta yang sama, juga akan meningkatkan keandalan informasi

terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Ini akan memberikan kepastian

usaha.Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta ini juga bisa

dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain untuk mitigasi bencana.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan

Satu Peta ini, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala

1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019.

Kebijakan

Pembangunan Kilang Minyak

Pembangunan kilang minyak dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak

sehingga permintaan akan BBM dapat terpenuhi. Selain membangun kilang baru,

pemerintah juga akan meningkatkan (upgrade) kilang yang sudah ada.

Pemerintah memproyeksikan produksi BBM akan meningkat dari 825 ribu barel

per hari pada 2015 menjadi 1,9 juta barel per hari pada 2025. Sampai saat ini,

setidaknya ada empat kilang yang beroperasi dan perlu perbaikan, yaitu di

Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai. Kilang baru akan dibangun di

Bontang dan Tuban

Insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat

Yaitu dimana pemerintah memberikan insentif dalam bentuk bea masuk 0%

untuk 21 pos tarif terkait suku cadang dan komponen perbaikan atau

pemeliharaan pesawat terbang.


45

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik (Tindak lanjut Kementerian Teknis dalam mendukung Kebijakan Perekonomian)

Diantara Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan

Ekonomi, dan 2 Instruksi Presiden (Inpres) yaitu :

1. RPP tentang Kawasan Industri;

2. RPP tentang Pembiayaan Holtikultura;

3. RPP tentang Usaha Wisata Agro

Holtikultura;

4. RPP tentang Penyerahan Barang Kena

Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis

yang Tidak Dipungut Pajak

Pertambahan Nilai;

5. RPP tentang Fasilitas dan Kemudahan di

Kawasan Ekonomi Khusus;

6. RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor

131 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan atas Bunga Deposito dan

Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank

Indonesia;

7. RPP tentang Tata Cara Perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

8. RPP tentang Perubahan Kedua Atas PP

Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan;

9. RPP tentang Pemilikan Rumah Tempat

Tinggal atau oleh Hunian Orang Asing

yang Berkedudukan di Indonesia;

10. RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional,

11. RPP tentang Pelaksanaan Pembangunan

dan Pengembangan Kilang Minyak di

Dalam Negeri.

Sedangkan dua Inpres yang siap diundangkan adalah :

1. Rancangan Inpres tentang Kebijakan

Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam

Negeri (Inland Free Trade Arrangement)

2. Rancangan Inpres tentang Deregulasi

untuk Meningkatkan Daya Saing Industri,

Kemandirian Industri, & Kepastian Usaha.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, diukur dengan Indikator Kinerja Utama

yaitu Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian. Maksud dari Tingkat manajeman kinerja

Kementerian adalah upaya penataan kebijakan teknis kementerian dalam koordinasi

Kemenko Bidang Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui peraturan atau keputusan

Menteri Teknis didalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut

rekomendasi kebijakan perekonomian (deregulasi).

Berbeda dengan indikator kinerja utama pertama dan kedua yang melihat batasan

keberhasilan sasaran strategis melalui tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan yang ditetapkan oleh Presiden, atau Menko Perekonomian maka pada IKU ketiga


46

141, Tingkat 4

113, Tingkat 3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Target Realisasi

Tingkat KinerjaManajemanKementerian (Melaluipenataan PeraturanTeknis padaKementerian dalamKoordinasi)

Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian (melalui penataan peraturan teknis pada Kementerian di bawah Koordinasi Kemenko Perekonomian)

ini Kemenko Bidang Perekonomian diarahkan pada tata kelola kebijakan perekonomian

melalui Ketentuan Teknis pada Kementerian di bawah koordinasi Kemenko Bidang

Perekonomian untuk merespon masalah-masalah perekonomian, seperti misalnya:

perlambatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi rupiah, menghadapi MEA (Masyarakat

Ekonomi ASEAN), dan dinamika globalisasi ekonomi.

Adapun pengklasifikasian Tingkat manajeman kinerja tata kelola kebijakan

perekonomian melalui Ketentuan Teknis pada Kementerian Teknis/Sektor adalah sebagai

berikut : Nilai Kategori

85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau)

65≤n<85 = 3 : Baik: (Hijau)

45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah)

n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)

Nilai diperoleh dari realisasi peraturan/keputusan kementerian teknis dibagi dengan target

peraturan/keputusan kementerian teknis dikali seratus.

Tahun 2015 melalui paket kebijakan ekonomi ditargetkan 141 peraturan/

keputusan kementerian teknis. Realisasinya adalah 113 peraturan/keputusan. Perbandingan

antara realisasi dengan target tersebut menunjukan bahwa nilai tata kelola kebijakan

perekonomian melalui Ketentuan Teknis adalah sebesar 80, sehingga Realisasi Indikator

Kinerja Utama ketiga ini adalah 3 (Baik) dari target yang telah ditetapkan sebelumnya 4

(sangat baik). Tidak tercapainya target 4 tersebut dipengaruhi oleh adanya 28 peraturan

yang masih dalam tahap pembahasan dan akan diteruskan pada tahun 2016.

. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian adalah :

Gambar 3.16 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan


47

Capaian penataan peraturan kementerian teknis dapat dikelompokan dalam sasaran

sebagai berikut.

Tabel 3.4 Pengelompokan Penataan Peraturan Teknis

Sasaran Peraturan Target Realisasi % Realisasi

Mendorong daya saing industri nasional 104 87 84%

Kemudahan perijinan investasidan memperbaiki ketentuan devisa hasil ekspor

11 11 100%

Fasilitasi pelayanan keuangan, pembiayaan ekspor dan pengurangan badan usaha

7 1 14%

Jaring pengaman sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat

10 8 80%

Meningkatkan iklim industri dan investasi melalui intensif pajak dan deregulasi perbankan syariah

3 1 33%

Menggerakkan ekonomi wilayah pinggiran dan kemudahan memperoleh kebutuhan komoditi strategis

2 2 100%

Mendorong kegiatan berusaha seluruh lapisan industri nasional

3 3 100%

Penyelesaian konflik lahan, meningkatkan produksi minyak nasional, mendorong industri suku cadang, komponen, dan perawatan pesawat terbang nasional

1 0 0%

Jumlah 141 113 Nilai : 80

Secara keseluruhan, realisasi IKU Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini

menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara konsisten dapat

mencapai target kinerjanya setiap tahun. Sebagai bahan perbandingan, capaian kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam 3 (tiga) tahun terakhir disajikan

dalam tabel.3.5 berikut.

Sasaran strategis dan IKU tahun 2015 berbeda dengan periode tahun 2012 s/d 2014,

dimana Sasaran strategis dan IKU 2012-2014 disesuaikan dengan Renstra 2010-2014,

sedangkan untuk sasaran strategis dan IKU tahun 2015 berpedoman kepada Renstra 2015-

2019.

3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dari Waktu ke Waktu


48

Tabel 3.5

Realisasi IKU dari waktu ke waktu

Walaupun

capaian kinerja

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

selalu mencapai

100%, namun

dari segi

implementasi

sistem

akuntabilitas

kinerja masih

perlu

ditingkatkan.

Hal ini sesuai

dengan evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan

hasil evaluasinya telah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

dengan surat nomor B/3954/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015. Beberapa

rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi untuk peningkatan kualitas laporan kinerja Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian di tahun 2015 ini, antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi pada tahun sebelumnya;

2. Menyempurnakan indikator kinerja agar lebih spesifik dan terukur serta dapat

menggambarkan pencapaian sasaran dan tujuan dengan lebih baik;

3. Menjabarkan dan menurunkan (cascading) indikator keberhasilan yang ada di dalam

Renstra;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala kemudian

memanfaatkan hasilnya dalam penyusunan laporan kinerja dan perbaikan perencanaan;

5. Meningkatkan kualitas analisis pada laporan kinerja dan memanfaatkannya untuk

perbaikan perencanaan berikutnya baik untuk jangka pendek maupun jangka

menengah;

6. Hasil evaluasi internal dijadikan masukan untuk mendorong peningkatan perbaikan

penerapan manajemen kinerja yang lebih berorientasi hasil.

Sasaran

Strategis IKU

Target

2012-2014

Realisasi

2012 2013 2014

Keselarasan

pengelolaan

fiskal dan

moneter

Kualitas tindakan

antisipasi terhadap

potensi ketidakstabilan

fiskal dan moneter

Baik Baik

Baik

Baik

Meningkatnya

peran Indonesia

dalam rangka

kerja sama

ekonomi luar

negeri

Peningkatan kerjasama

ekonomi luar negeri

80 88,95

94

92

Terwujudnya

implementasi

program kerja

utama

Komposit Indeks dari

Indeks ketahanan

pangan, ketahanan

energi, percepatan

pembangunan

infrastruktur, serta

perbaikan iklim

investasi dan iklim

usaha

4 4

4

4

Sumber : Biro Perencanaan,2012-2014


49

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah

melakukan langkah-langkah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas

kinerja instansi diantaranya :

1. Integrasi Manajemen Kinerja dengan Sistem AKIP

Dalam rangka mencapai visi, misi dan

strategi, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian menerapkan manajemen

kinerja berbasis Balanced Scorecard.

Sistem manajemen/pengelolaan kinerja

ini mejadi alat eksekusi strategi, yang

menerjemahkan visi dan misi menjadi

sasaran-sasaran strategis yang dicapai

dalam jangka waktu tertentu

sebagaimana tertuang dalam peta

strategis. Pengelolaan kinerja di

lingkungan Kementerian sudah selaras

dengan Sistem AKIP yang terdiri atas 5

tahapan utama, yaitu perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan

kinerja, evaluasi kinerja dan

penghitungan capaian kinerja.

a. Perencanaan Kinerja

Bertepatan dengan periode perencanaan

strategis baru, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian melakukan

perubahan pada Rencana Strategis.

Perubahan Renstra mulai dari kejelasan

visi, misi, sasaran strategis dan IKU

sebagaimana program pemerintahan

yang baru. Penyusunan SS dan IKU

berorientasi pada perspektif stakeholder

guna kejelasan hasil atau outcome. Selain

itu pemilik peta strategi seperti pejabat

eselon I dan II dibatasi memiliki IKU yang

bersifat aktivitas. Sebagaimana

Permenpan 53 tahun 2014 yang

mengatur petunjuk teknis perjanjian

kinerja, Kemenko Bidang Perekonomian

juga telah melakukan kontrak kinerja

untuk semua pejabat eselon I dan II sejak

tahun 2011. Mekanisme penetapan

sasaran kerja individu selalu ditekankan

agar mengikuti Permenko 5 Tahun 2015

dan Renja Tahunan tiap-tiap unit

kedeputian. Uraian indikator dibuat

sesuai dengan level tanggung jawab

pegawai.

b. Pengukuran Kinerja

Pada tahap ini Kemenko Bidang

Perekonomian melakukan pengukuran

kinerja berdasarkan IKU sebagaimana

kontrak kinerja pada awal tahun.

Kontrak kinerja berisi SS dan IKU yang

sesuai dengan Tusi dan kapasitas unit

dalam mencapai target. Setiap IKU

mempunyai manual IKU yang

memastikan IKU tersebut definitif, dapat

diukur, obyektif, sesuai dengan tugas dan


50

fungsi, memiliki formula perhitungan,

dan sumber data. Peraturan Menteri


nomor 9 Tahun 2015 tentang PK dan

IKU di Lingkungan Kemenko Bidang

Perekonomian menjadi pedoman

keselaran indikator dalam Renja, PK dan

Penetapan IKU. Melalui Permenko ini

diatur pula tata cara pengukuran dan

pelaporan data kinerja pada tiap-tiap

unit organisasi Eselon I dan II.

Pengukuran kinerja individu pegawai

Kemenko Bidang Perekonomian

dilakukan setiap bulan untuk

memastikan target pada sasaran kerja

individu tercapai.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil pelaksanaan kegiatan dan

pengukuran rumpun-rumpun indikator

yang telah dikelola, selalu dimonitor oleh

tiap level pimpinan terutama pendekatan

realisasi fisik kegiatan dan keuangan

memastikan menuju sasaran strategis

sesuai peta strategis. Capaian indikator

kinerja dilaporkan setiap semester dan

disampaikan pada Rapat Pimpinan


Perekonomian. Hasil laporan kinerja

semester akan digunakan sebagai bahan

penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (LAKIP). Pelaporan

kinerja individu bulanan disampaikan

secara triwulanan pada bagian yang

bertanggung jawab pembinaan pegawai.

d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilaksanakan bersamaan

dengan rapat monitoring capaian kinerja

setiap semester. Fokus evaluasi adalah

pada capaian kinerja yang rendah

(warna kuning atau merah) yang

membutuhkan tindak lanjut segera. Pada

level teknis, evaluasi juga dilakukan oleh

Inspektorat terhadap laporan kinerja

unit. Hasil penilaian dimanfaatkan untuk

perbaikan periode selanjutnya agar

capaian diakhir tahun dapat sesuai target

yang ditetapkan, serta umpan balik

untuk tahun berikutnya.

e. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dihitung dengan

membandingkan target dan realisasi baik

IKU. Setiap capaian mempunyai data

pendukung yang didokumentasikan

dengan baik sebagai bahan ketika

dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.


51

Hasil capaian kinerja ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang untuk

digunakan sebagai bahan penilaian

prestasi kerja pegawai. Melalui

penetapan indikator berjenjang sesuai

level tanggung jawab, sangat membantu


Perekonomian dalam menjalankan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Penjenjangan Capaian

indikator kinerja memastikan setiap

pegawai berkontribusi mendukung

sasaran strategis dan tujuan organisasi.

Mulai dari penyusunan rencana kinerja

sampai pelaporan kinerja berjalan sesuai

mekanisme yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2015 telah dilakukan beberapa langkah

perbaikan. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana Kemenko Perekonomian dituntut

untuk senantiasa melakukan penyempurnaan atas kualitas dokumen-dokumen

perencanaan, indikator kinerja, dan laporan keuangan di unit kerja secara menyeluruh.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu dalam rangka penyelarasan dan sinkronisasi

dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja, serta peningkatan kualitas

dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja. Dengan kata lain, penyelarasan

dilakukan antara dokumen Renja yang merupakan dokumen perencananaan sekaligus

dasar penyusunan dokumen penganggaran (RKA-KL atau DIPA) dengan dan Perjanjian

Kinerja yang merupakan dokumen kinerja tahunan. Beberapa langkah perbaikan yang

telah dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2015

sebagai berikut:

- Penjabaran/

penurunan

(cascading)

indikator

keberhasilan

dari IKU

Kementerian

secara

berjenjang

sampai ke level

individu melalui

keberlanjutan

penerapan penilaian prestasi kerja pegawai dengan aplikasi elektronik berbasis web.

Gambar 3.17 Contoh Aplikasi berbasis web Cascading IKU ke level individu/Indikator Kinerja Individu pada Sasaran Kerja Pegawai (//skp.ekon.go.id)


52

- Penyusunan pedoman pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP dengan

ditetapkkanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian ini mengatur tatacara pelaporan data kinerja, penetapan

indikator kinerja utama sebagai acuan pengukuran kinerja yang akan digunakan

sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja.

- Pengimplementasian transformasi kelembagaan dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kemenko Bidang Perekonomian. Permenko tersebut merupakan upaya

penguatan salah satu area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu

penataan dan penguatan organisasi, dan penyesuaian Peta Strategi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015-2019.

- Penyempurnaan laporan kinerja dimana capaian kinerja organisasi pada tahun-

tahun sebelumnya digunakan sebagai pembanding atas kinerja organisasi pada

tahun tersebut.

- Penyempurnaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan

melakukan revisi pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Pada tahun 2015,

perumusan sasaran strategis dan IKU lebih mengadopsi pendekatan fungsi, bukan lagi

pendekataan isu seperti pada tahun 2014. Pertimbangan ini dinilai lebih relevan dan

efektif untuk mewujudkan tujuan mengingat ouput Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian adalah rekomendasi kebijakan di bidang Perekonomian. Perbedaan

penetapan sasaran strategis beserta IKU tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Perbedaan

Sasaran Stategis dan

IKU Kementerian Tahun 2014

dan 2015


53

Belanja Pegawai 70,27%

Belanja Barang 71,23%

Belanja Modal 49,34%

Berdasarkan data per 7 Januari

2016 dengan menggunakan sumber

dari data SPAN, realisasi penyerapan

DIPA Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian TA 2015 secara

keseluruhan jenis belanja adalah

sebesar Rp232.502.832.677,- atau

mencapai 70,63% dari total pagu

sebesar Rp329.204.232.000,-. Realisasi

penyerapan DIPA tahun 2015 ini

meningkat dari tahun sebelumnya yang

mencapai 69,80%. Secara umum, dalam

periode 2012-2015 realisasi

penyerapan DIPA dapat dilihat dalam

gambar berikut:

Gambar 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran 2011-2016 (Rp000.000)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sumber: Bagian Keuangan, 2015

Gambar 3.19 Realisasi Anggaran 2015 per Jenis Belanja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Realisasi sebesar

Rp232.502.832.677,- terdiri dari

realisasi belanja pegawai

Rp57.242.882.181,-(70,27% dari

pagu Rp81.455. 969.000,-),

belanja barang

Rp172.572.131.071,- (71,23%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PAGU ANGGARAN 254.220.2 254.220.2 288.739.6 293.100.1 329.204.2 361.614.9

REALISASI 179.149.0 210.774.0 209.624.9 204.583.8 232.516.9

70,47% 82,91% 72,6% 69,8%

70,63%

-

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

350.000.000.000

400.000.000.000

PAGU ANGGARAN REALISASI

4. Realisasi Anggaran


54

0 100.000 200.000

Program Koordinasi KebijakanBidang Perekonomian

Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas Teknislainnya Kemenko Perekonomian

198.705

130.499

135.214 (75%)

97.289 (68%)

Realisasi (Rp000) Pagu (Rp000)

dari pagu Rp242.278.651.000) dan

belanja modal Rp2.698.439.425,-

(49,34% dari pagu Rp5.469.612.000,-).

Anggaran berbasis kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang perekonomian,

nampak dalam mencapai 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui 2 program

dan terdiri dari 23 sasaran hasil. Masing-masing sasaran hasil dilaksanakan oleh unit

Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan

pada unit eselon II. Adapun total pagu DIPA dari 2 program tersebut adalah sebesar

Rp329.204.232.000,-. Realisasi dari 2 program tersebut adalah sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Program Sasaran Strategis Pagu (000) Realisasi (000) % Realisasi


Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan bidang perekonomian

107.371.399 71.415.634 66,51%

Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

91.333.404 63.798.646 69,85%


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

130.499.429 97.288.546 74,55%

Jumlah 329.204.232 232.502.826 70,63%

Gambar 3.20 Realisasi Anggaran TA 2015 per Program

Realisasi biaya per program dan per kelompok kegiatan dalam rangka

mewujudkan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun

2015, diuraikan pada tabel di bawah ini :


55

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Kelompok Kegiatan dan Kelompok SS

Unit Organisasi

Rumpun Kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis

Rumpun SS Tingkat

Kementerian

Pagu Anggaran Realisasi % Realisasi

(Rp x 1.000,-) (Rp x 1.000,-)


Kedeputian I

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

SS 1 7.220.347 5.632.465 78,01%

2. Pengendalian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

SS 2 5.279.653

3.872.495 73,35%

Kedeputian II

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pangan dan Pertanian

SS 1 11.015.348

7.741.997 70,28%

2. Pengendalian Bidang Pangan dan Pertanian

SS 2 584.652

347.405 59,42%

Kedeputian III

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pengelolaan Energi, SDA dan LH

SS 1 15.550.563 12.679.411 81,54%

2. Pengendalian Bidang Pengelolaan Energi, SDA dan LH

SS 2 6.834.740 5.014.429 73,37%

Kedeputian IV

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM

SS 1 1.028.040 579.220 56,34%

2. Pengendalian Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM

SS 2 10.971.960 8.145.164 74,24%

Kedeputian V

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perniagaan dan Industri

SS 1 15.402.498 10.090.180 65,51%

2. Pengendalian Bidang Perniagaan dan Industri

SS 2 2.597.502

1.777.653 68,44%

Kedeputian VI

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

SS 1 40.789.605 20.629.752 50,58%

2. Pengendalian Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

SS 2 58.216.895 38.758.461 66,58%

Kedeputian VII

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional

SS 1 9.753.788 8.253.821 84,62%

2. Pengendalian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional

SS 2 2.146.212 1.659.041 77,30%

Sekretariat Dewan

Nasional KEK

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus

SS 1 6.611.210 5.808.788 87,86%

2. Pengendalian Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus

SS 2 4.701.790 4.223.998 89,84%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Bidang Perekonomian

Setmenko

1. Peningkatan Pelayanan Perencanaan SS 3 5.150.000 4.979.920 96,70%

2. Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas

SS 3 9.150.000 7.223.105 78,94%

3. Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)

SS 3 113.099.429 82.589.617 73,02%

4. Pengawasan Inspektorat SS 3 600.000 422.940 70,49%

5. Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian

SS 3 2.500.000 2.072.966 82,92%

JUMLAH 329.204.232 232.502.826 70,63%

Jumlah realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 70,63%, apabila dibandingkan

dengan rata-rata realisasi selama 2011-2014 sebesar 74% adalah merupakan

. Efisiensi tersebut pada umumnya dari

pengadaan barang/jasa, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti

pengurangan biaya perjalanan dinas, membatasi rapat konsinyering yang dilaksanakan

di hotel yang digeser untuk kegiatan telaahan atau kajian guna meningkatkan sinergi

dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bidang perekonomian.


56

BAB IV

PENUTUP


57

aporan Kinerja Kementerian


Perekonomian Tahun 2015 menyajikan

upaya-upaya dalam koridor tugas dan

fungsi yang diamanatkan oleh Presiden

untuk turut menjaga kondisi perekonomian

bangsa. Unsur-unsur Kemenko

Perekonomian bersatu padu menjalankan

roda organisasi untuk mencapai tujuan

melalui integrasi implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Kementerian. Tujuan

terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan dicapai melalui 3

sasaran strategis yang dibagi dalam

kelompok tema: stabilitas dan pertumbuhan

ekonomi, peningkatan daya saing,

transformasi industri, dan optimalisasi

hubungan internasional. Melalui alokasi 2

program dalam dokumen anggaran, sasaran

strategis Kemenko Bidang Perekonomian

diukur dengan 3 indikator kinerja utama

meliputi pengelompokan koordinasi/

sinkronisasi, fungsi pengendalian, dan tata

kelola kebijakan teknis bidang

perekonomian.

Berbagai rekomendasi kebijakan

perekonomian telah lahir di tahun 2015

sebagai hasil dari kegiatan koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian. Wujud

implementasi dari rekomendasi tersebut

adalah ditindaklanjuti dengan kebijakan

formal melalui penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan Bidang

Perekonomian yang baru dan yang sifatnya

merubah atau memperkuat peraturan yang

telah ditetapkan sebelumnya. Tahun 2015

telah dikoordinasikan/disinkronkan 57

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

yang sifatnya baru (Capaian IKU 1), dan 19


undangan yang sifatnya perubahan

(Capaian IKU 2). Dalam lingkup indikator

tata kelola kebijakan teknis kementerian

dalam koordinasi, Kemenko Bidang

Perekonomian mencapai tingkat Baik.

Tingkat ini meleset dari target Sangat Baik

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja.

Menyadari tantangan, persaingan,

dan harapan masyarakat yang tinggi,


Perekonomian akan terus mengoptimalkan

potensi yang ada untuk disinergikan

dengan seluruh Kementerian/Lembaga

dalam koordinasi, Pemerintah Daerah, dan

Pelaku Bisnis, sehingga tercipta aturan dan

arahan yang tepat sehingga tingkat

pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih

stabil, merata dan terjaga kelangsungannya.

Target pertumbuhan ekonomi 2015

sebesar 5,6%, hanya tercapai 4.8% (YoY).

Lemahnya kondisi perekonomian global,

penurunan kinerja neraca perdagangan,

dan penurunan daya beli masyarakat

memberikan dampak pada kondisi

perekonomian secara umum. Namun

demikian, melalui partisipasi aktif,

koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian

memberikan andil, sehingga

L


58

Akhirnya dengan disusunnya

Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat

memberikan informasi secara transparan

kepada seluruh pihak yang terkait

mengenai tugas dan fungsi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian,

sehingga dapat memberikan umpan balik

guna peningkatan kinerja pada periode

berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja

tersebut harus dijadikan motivator untuk

lebih meningkatkan kinerja organisasi

dengan jalan selalu menyesuaikan

indikator-indikator kinerja yang telah ada

dengan perkembangan tuntutan

stakeholders, sehingga Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dapat

semakin dirasakan keberadaannya dalam

menjaga kondisi perekonomian bangsa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

I. Perjanjian Kinerja 2015

II. Manual Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian

III. Kerangka Rencana Kerja Kemenko Bidang Perekonomian TA 2015

IV. Matriks Rumpun Sasaran Strategis dan Kegiatan

V. Contoh Pola Cascading Indikator Kinerja Individu

VI. Contoh Pola Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja

Definisi : Implementasi program-program koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perekonomian dengan K/L yang menghasilkan Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang Perekonomian yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh Kemenko Bidang Perekonomian. (Batasan RPP : DPR,

Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

Satuan : %

Teknik Menghitung : Implementasi Program Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan peraturan perundang-undangan baru bidang perekonomian

r X100%

t

Sifat Data IKU : Maximize

Sumber Data : Kedeputian, Biro HPH

Periode Data IKU : Semesteran

Keterangan Lain : -

Definisi : Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian K/L yang telah ditetapkan, menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada. (Batasan RPP : DPR, Presiden, Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian)

Satuan : %

Teknik Menghitung : Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang

perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dibidang perekonomian.

r X100% t




Keterangan Lain : -

Presentase Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Terimplementasi

Manual Perhitungan

IKU KEMENTERIAN 1

Presentase Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Terimplementasi

Manual Perhitungan

IKU KEMENTERIAN 2

Target 2015 : 100% (54 Rancangan Peraturan Baru)

Target 2015 : 100% (9 Rancangan Perubahan Peraturan)

Lampiran II

Definisi :

Mengukur upaya penataan kebijakan teknis kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui peraturan atau keputusan Menteri Teknis didalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan perekonomian (deregulasi).

Satuan : Indeks (1 – 4)

Teknik Menghitung :

Nilai Kinerja Manajemen/Tata Kelola diperoleh dari realisasi peraturan/keputusan kementerian teknis dibagi dengan target peraturan/keputusan kementerian teknis dikali seratus

Nilai Kinerja = r/t x 100

Klasifikasi Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian :

85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau)

65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau)

45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah)

n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)




Keterangan Lain : Batasan Peraturan/Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Teknis di bawah Koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian

Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian

Manual Perhitungan

IKU KEMENTERIAN 3

Target 2015 : 4 (141 Peraturan/Keputusan Kementerian

Teknis)

Kerangka Rencana Kerja (Renja) 2015 Kemenko Bidang Perekonomian Lampiran III

6 Kegiatan (PK/POK)

VISI KEMENKO PEREKONOMIAN : Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. MISI KEMENKO PEREKONOMIAN: Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian. TUJUAN : 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik

Terwujudnya: • K&S Kebijakan

Ek.Makro & Keu • P. Pelaks’an

Kebijakan Ek.Makro dan Keu

• Perluasan Akses Pembiayaan UMK


Pangan dan Pertanian

• P. Pelaks’an Kebijakan Pangan dan Pertanian

• Efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik


Pengelolaan ESDA dan LH

• P. Pelaks’an Kebijakan Pengelolaan ESDA dan LH

• ↑ Pemahaman pemangku kepentingan kebj. baru EITI

Terwujudnya: • K&S Perumusan Kebijakan

EK, Kwirausahaan, & Daya Saing KUKM

• P. Pelaks’an Kebijakan Kebijakan EK, Kwirausahaan, & Daya Saing KUKM

• K&S Perumusan Kebijakan EK, KUKM, SDM, Buruh Pelaks. MEA

• P. Pelaks. Kebijakan 8 MRA pengembangan EK pelaks MEA


Perniagaan dan Industri

• P. Pelaks’an Kebijakan Perniagaan dan Industri

• K&S Kebijakan ↑ Daya Saing Nas

7 Kegiatan (PK/POK)

5 Kegiatan (PK/POK)

5 Kegiatan (PK/POK)

7 Kegiatan (PK/POK)

RP

JM / R

ENSTR

A

Sasaran P

rogram

Eselo

n I

Re

nja

Koordinasi (K)-Sinkronisasi (S)-Pengendalian (P)


Percepatan Infras &Bangwil

• P. Pelaks’an Kebijakan Percepatan Infras &Bangwil

• Pengembangan KSE baru di luar Jawa

• Tercapainya Penetapan PIP yang diusulkan

8 Kegiatan (termasuk

KPPIP+KEK (PK/POK)


Kerjasama Ekonomi Internasional

• P. Pelaks’an Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional

• Pemaham Peserta atas materi sosialisasi Hasil KE Internasional

5 Kegiatan (PK/POK)

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Rp.196.185.085.000

(23 hasil/outcome)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 130.499.429.000 Hasil/Outcome : - ↑ budaya organisasi berbasis kinerja & kompetensi serta tata kelola organisasi, untuk perbaikan pelayanan.

- ↑ produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai.

S E T M E N K O

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian Indikator Kinerja : Presentase Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian yang terimplementasi (Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan koordinasi/sinkronisasi - nya)

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian Indikator Kinerja : Presentase Kebijakan Perekonomian yang terimplementasi (Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Perundang-undangan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti)

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yg baik Indikator Kinerja : Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian (Jumlah Peraturan/Keputusan Kementerian Teknis sebagai penataan kebijakan perekonomian di tingkat Kementerian di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian)

SS

Ind

ikator K

ine

rja Utam

a Ke

me

nte

rian

Lampiran IV

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Output Volume Program

Jumlah dokumen perencanaan yang

berkualitas

Dokumen perencanaan 4

Jumlah dokumen perencanaan yang

berkualitas

Dokumen pelaksanaan reformasbirokrasi3

Jumlah laporan Komunikasi Publik Kebijakan

Bidang Perekonomian

Laporan Komunikasi Publik

Kebijakan Bidang Perekonomian 2

Jumlah laporan kegiatan persidangan

KementeriaKoordinator Bidang

Perekonomian

Laporan Kegiatan Persidangan

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

1

Jumlah laporan dukungan kegiatan Menko

Perekonomian dan Fasilitasi Naskah

Kebijakan Menteri

Fasilitasi Naskah Kebijakan

Menteri

Laporan dukungan kegiatan

Menko Perekonomian dan

1

Jumlah laporan rancangan peraturan

perundangundangan,

telaahan masalah hukum

dan perundang- undangan, serta Sistem

Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum

Dokumentasi dan Informasi

Hukum

masalah hukum dan perundangundangan, serta

Sistem Jaringa

Laporan rancangan peraturan

perundang-undangan, telaahan

3

Persentase administrasi dan pengembangan

sumber daya manusia yang diselesaikan

Laporan administrasi dan

pengembangan sumber daya

manusia97%

Persentase laporan pelaksanaan sistem dan

implementasi pelayanan prima dalam

pelaksanaanakuntansi dan pelaporan

keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan

yang diselesaikan

Laporan pelaksanaan sistem

akuntansi instansi, verifikasi, dan

perbendaharaan

100%

Perekonomian yang diselesaikan

Persentase pelaksanaan fungsi

kerumahtanggaandan tata usaha pimpinan

dalam mendukung

pelaksanaan tugas pokok organisasi

Kemenko

Laporan pelaksanaan fungsi

kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan 97%

Persentase pelaksanaan pengelolaan barang

miliknegara yang diselesaikan

Laporan pelaksanaan fungsi

pengelolaan Barang Milik Negara 97

Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang

dilaksanakan

Laporan hasil pengawasan yang

dilaksanakan

4

Jumlah laporan hasil pemantauan tindak

lanjut hasilpengawasan (internal dan

eksternal)

Laporan hasil pemantauan

tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan

eksternal)3

Terwujudnya laporan hasil telaahan yang

mendukung upaya pencapaian kinerja

Kementerian


Jumlah laporan hasil telaahan yang

dilaksanakan dalam upaya mendukung upaya

pencapaian kinerja Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Laporan hasil telaahan yang

dilaksanakan dalam upaya

mendukung upaya pencapaian kinerja

Kementerian

Koordinator Bidang

Perekonomian

5

Jumlah pegawai yang terbayar gaji

dan tunjangan

Layanan perkantoran

12

Jumlah terselenggaranya operasion dan

pemeliharaan perkantoran

Layanan Perkantoran

12

Tersedianya sarana dan prasarana

yang berkualitas untuk seluruh

pegawai

Persentase (%) Pemenuhan sarana

dan prasarana kerja yang berkualitas

bagi seluruh pegawai

Sarana dan prasarana yang

berkualitas untuk seluruh

pegawai 100

MATRIKS SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 (KELOMPOK DUKUNGAN DAN LAYANAN)

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PROGRAM DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN TUGAS

TEKNIS LAINNYA KEMENKO

PEREKONOMIAN

Terselenggaranya pelayanan perencanaa

Bidang Perekonomian

dan pelaksanaan reformasi birokrasi di


Tercapainya dukungan manajemen

danpelaksanaan tugas teknis lainnya


Perekonomian

Terselenggaranya tugas dan fungsi

dukungan yang optimal terhadap

Milik Negara pelayanan Administrasi

Umum, Sumber

Daya Manusia, Keuangan,

Kerumahtanggaan, dan Pengelolaan Barang

organisasi Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan

Meningkatnya kinerja unit kerja dalam


(Clean Government) untuk mewujudkan

Kegiatan

Bebas dari Korupsi (KBK) di Kementerian

penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(Good

Governance) melalui pemerintahan yang

bersih

Terselenggaranya tugas dan fungsi

dukungan yang optimal terhadap

Milik Negara pelayanan Administrasi

Umum, Sumber

Daya Manusia, Keuangan,

Kerumahtanggaan, dan Pengelolaan Barang

organisasi Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan

Lampiran IV


Tersusun rekomendasi paket kebijakan

ekonomi yang mendukung kebijakan

moneter dan neraca pembayaran

Persentase rekomendasi pengendalian

kebijakan moneter dan neraca

pembayaran yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pengendalian kebijakan

moneter dan neraca pembayaran. 9

Tersusunnya rekomendasi kebijakan

pembiayaan kredit, asuransi dan

remitansi untuk pekerja migran

Persentase rekomendasi Pengendalian

kebijakan pembiayaan kredit, asuransi

dan remitansi untuk pekerja migran

yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Pengendalian kebijakan


remitansi untuk pekerja migran4

Tersusunnya rekomendasi Kebijakan

yang terkait dengan bidang BUMN

BUMN yang ditindaklanjuti Persentase

rekomendasi pengendalian kebijakan


BUMN 10

Tersusunnya rekomendasi

pengembangan kebijakan ekonomi

daerah dan sektor riil


pengembangan Ekonomi daerah dan

Sektor Riil yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pengendalian

pengembangan Ekonomi daerah dan

Sektor Riil11


fiskal


kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti


fiskal 26


Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Persentase Pengendalian kebijakan




PasarModal dan Lembaga Keuangan 8

Tercapainya Target Penyaluran KUR Persentase Pengendalian kebijakan

KUR yang ditindaklanjuti


KUR 7

Tercapainya peningkatan produksi

daging, telur dan susu segar untuk

pemenuhan kebutuhan konsumsi protein

hewani dan peningkatan produksi dan

ketersediaan hasil perikanan untuk

peningkatan konsumso dan eksport,

peningkatan produksi dan produktifitas

garam dalam rangka

swasembada berkelanjutan

Persentase rekomendasi hasil

pengendalian pelaksanaan kebijakan

bidang peternakan danperikanan yang

diimplementasikan

Rekomendasi hasil pengendalian

pelaksanaan kebijakan bidang

peternakan

dan perikanan

1

Tercapainya stabilitas harga,

ketersediaan dan keterjangkauan

pangan pokok dalam rangka

menuju swasembada pangan pokok

Persentase rekomendasi


bidang pangan yang ditindaklanjuti


pelaksanaan kebijakan bidang pangan

1

Peningkatan peran perkebunan dan

hortikultura untuk pemenuhan konsumsi

dalam negeri, dan

peningkatan ekspor

Jumlah rekomendasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan pekebunan dan

hortikultura yang ditindaklanjuti


pelaksanaan

kebijakan pekebunan dan hortikultura 1

Terimplementasinya rerkomendasi

kebijakan dibidang agribisnis untuk

peningkatan nilai tambah pertanian dan

peningkatan kesejahteraan

petani



dibidang agribisnis yang

ditindaklanjuti

Laporan rekomendasi hasil

pengendalian

pelaksanaan kebijakan dibidang

agribisnis

1

Peningkatan pemanfaatan lahan

terlantar, pengurangan konversi lahan

pertanian, percepatan

pembangunan irigasi dengan pembukaan

lahan beririgasi, serta pembukaan dan

pengelolaan

sarana produksi pertanian dalam rangka

mendukung peningkatan produksi

pertanian



prasarana, sarana pangan

dan pertanian yang ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil pengendalian

pelaksanaan kebijakan prasarana,

sarana pangan dan pertanian

1

Persentase rekomendasi pelaksanaan

pengendalian kebijakan PEPI yang

ditindaklanjuti

Rekomendasi pelaksanaan

pengendalian

kebijakan PEPI2



Pengembangan Investasi yang

ditindaklanjuti



Pengembangan Investasi 2

Meningkatnya Ekspor dan

berkembangnya Fasilitasi Perdagangan

Internasional


pengendalian kebijakan Peningkatan

Ekspor danFasilitasi Perdagangan

Internasional yang

ditindaklanjuti


pengendalian

kebijakan Peningkatan Ekspor dan

Fasilitasi Perdagangan Internasional4

Meningkatnya Pengembangan Logistik

Nasional untuk mendukung kelancaran

arus barang



Pengembangan Logistik yang

ditindaklanjuti



pengembangan Pengembangan

Logistik

4

Tersusunnya Rekomendasi kebijakan

pengembangan pasar dalam negeri dan

tertib usaha



pengembangan pasar dalam negeri




pengembangan pasar dalam negeri 4


Pengembangan Sektor dan Kawasan

Industri



Pengembangan sektor

dan kawasan Industri yang

ditindaklanjuti



Pengembangan sektor dan

kawasan Industri3

Terwujudnya Sistem National Single

Window yang efisien, konsisten,

transparan dan simple



Pengembangan dan Penerapan Sistem

Nasional Single Window dan Intergrasi

ke dalam Sistem ASW yang

ditindaklanjuti



Pengembangan dan Penerapan

Sistem Nasional Single Window dan

Intergrasi ke dalam Sistem ASW

4

MATRIKS SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 (KELOMPOK PENGENDALIAN)


PROGRAM

KOORDINASI

KEBIJAKAN BIDANG

PEREKONOMIAN

Meningkatnya investasi nasional

Lampiran IV


PROGRAM

KOORDINASI

KEBIJAKAN BIDANG

PEREKONOMIAN

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan

dalam Rangka Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Sumber Daya Air

Persentase (%) Rekomendasi

pengendalian Urusan Infrastruktur

Sumber Daya Air yang dilaksanakan

Rekomendasi pengendalian Urusan

Infrastruktur Sumber Daya Air4


Telematika dan Utilitas yang

ditindaklanjuti

Persentase (%) Rekomendasi Hasil

PengendalianPelaksanaan Kebijakan

Telematika dan Utilitas


Rekomendasi Hasil Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Telematika dan

Utilitas 2


dalam Percepatan Pembangunan

Transportasi Multi Moda



Sistem Transportasi Multimoda


pelaksanaan kebijakan Sistem

Transportasi Multimoda2


Bidang Penataan Ruang dan Kawasan

Strategis Ekonomi

Jumlah Rekomendasi Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Penataan

Ruang dan Kawasan StrategisEkonomi


Rekomendasi Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang

dan Kawasan Strategis Ekonomi 8


Perumahan,Pertanahan, dan

Pembiayaan Infrastruktur yang

ditindaklanjuti


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Perumahan, Pertanahan, dan

Pembiayaan Infrastruktur yang

ditindaklanjuti

Pembiayaan Infrastruktur

Rekomendasi Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Perumahan,

Pertanahan, dan Pembiayaan

Infrastruktur yang ditindaklanjuti

4


dalam upaya pencapaian sasaran

peningkatan produktifitas energi

Persentase (%) rekomendasi


dibidang produktivitas energi

Laporan rekomendasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan dibidang

produktivitas energi3



peningkatan pengelolaan

infrastruktur energi


pelaksanaan dibidang Infrastruktur

Energi Yang ditindaklanjuti


pelaksanaan dibidang Infrastruktur

Energi 3



peningkatan pengelolaan

industri ekstratif


kebijakan di bidang Industri Ekstraktif


kebijakan di bidang Industri Ekstraktif3


kebijakan dibidang tata kelola kehutanan

untuk antisipasi perubahan iklim


kebijakan di bidang Tata Kelola

Kehutanan


di bidang Tata Kelola Kehutanan1



peningkatan pelestarian lingkungan

hidup


kebijakan di bidang Industri Ekstraktif


kebijakan di bidang Industri Ekstraktif3

Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi

kreatif dan kontribusinya terhadap

perekonomian nasional

Persentase (%) laporan pengendalian

pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan ekonomi kreatif

Laporan hasil pengendalian

pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan4

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang

tangguh, efisien dan berdaya saing

Teknologi yang ditindaklanjuti

Persentase (%) laporan hasil


Pengembangan UKM Berbasis

Pengembangan UKM Berbasis

Teknologi Laporan hasil pengendalian

kebijakan 4

Meningkatnya pengelolaan dan

pengembangan potensi ekonomi

kawasan


pelaksanaan kebijakan Peningkatan

Daya Saing Ekonomi Kawasan



Daya Saing Ekonomi Kawasan4


pengembangan kewirausahaan melalui

peran inkubator wirausaha


pelaksanaan kebijakan Pengembangan

Kewirausahaan


pelaksanaan kebijakan Pengembangan

Kewirausahaan4

Meningkatnya daya saing Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

Laporan pengendalian pelaksanaan

kebijakan Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah4


pelaksanaan kebijakan

Ketenagakerjaan

Laporan pengendalian pelaksanaan

kebijakan di bidang Ketenagakerjaan4


pengendalian pelaksanaan kebijakan 8

MRA yang sesuai dengan

pengembangan Ekonomi Kreatif

Nasional (engineering services,

architectural, accountancy

services) dalam pelaksanaan MEA 2015


pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang

sesuai dengan pengembangan Ekonomi

Kreatif Nasional (engineering services,

architectural,

accountancy services) dalam

pelaksanaan MEA 2015

1

Meningkatnya kerja sama ekonomi Asia Persentase (%) rekomendasi

pengendalian kebijakan kerjasama

ekonomi Asia yang ditindaklanjuti


kerjasama ekonomi Asia 8

Meningkatnya kerja sama ekonomi

Eropa, Afrika, dan Timur Tengah

Persentase Rekomendasi pengendalian

kebijakan kerjasama ekonomi Eropa,

Afrika dan Timur Tengah yang

ditindaklanjuti


Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan

Timur Tengah 13


Amerika dan Pasifik


pengendalian kebijakan kerjasama

ekonomi Amerika dan

Pasifik yang ditindaklanjuti


kerjasama ekonomi Amerika dan

Pasifik6


Regional dan Subregional


kebijakan kerjasama ekonomi Regional

dan Sub Regional



kerjasama ekonomi Regional dan Sub

Regional6


Multilateral dan pembiayaan


pengendalian kebijakan Kerja Sama

ekonomi Multilateral dan Pembiayaan


Rekomendasi Pengendalian Kebijakan

Kerjasama Ekonomi Multilateral dan

Pembiayaan 5

PROGRAM

KOORDINASI

KEBIJAKAN BIDANG

PEREKONOMIAN

Meningkatnya Pengelolaan dan

pengembangan dibidang

Ketenagakerjaan

Lampiran IV

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Output Volume Target Program

Tersusun rekomendasi paket

kebijakan ekonomi yang mendukung


pembayaran

Persentase rekomendasi dari hasil

koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi


pembayaran yang ditindaklanjuti

Rekomendasi dari hasil koordinasi,

sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan

moneter dan neraca pembayaran12 85%



remitansi untuk pekerja migran



kebijakan pembiayaan kredit, asuransi

dan remitansi untuk pekerja migran


Rekomendasi dari hasil

telaahan/kajian kebijakan pembiayaan

kredit, asuransi dan

remitansi untuk pekerja migran12 85%

Tersusunnya rekomendasi Kebijakan

yang terkait dengan bidang BUMN



kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti



BUMN12 85%


pengembangan kebijakan ekonomi

daerah dan sektor riil



kebijakan ekonomi daerah dan sektor riil

ditindaklanjuti



Pengembangan Ekonomi daerah dan

Sektor Riil

12 90%


fiskal



kebijakan fiskal yang

ditindaklanjuti



fiskal12 85%





kebijakan Pasar Modal



Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 12 85%

Tercapainya Target Penyaluran KUR Persentase rekomendasi dari hasil


kebijakan KUR yang

ditindaklanjuti



KUR12 85%

Persentase rekomendasi hasil koordinasi

dan sinkronisasi kebijakan bidang

peternakan dan perikanan yang

diselesaikan

Rekomendasi hasil koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan bidang

peternakan

dan perikanan

1 85%

Presentase rekomendasi hasil kordinasi

dan sinkronisasi kebijakan

pengembangan ekonomi wilayah pesisir

dan pulau - pulau kecil yang

ditindaklanjuti


sinkronisasi kebijakan pengembangan

ekonomi wilayah pesisir dan pulau -

pulau kecil

1 85%

Tercapainya stabilitas harga,

ketersediaan dan keterjangkauan

pangan pokok dalam rangka

menuju swasembada pangan pokok


dan sinkronisasi kebijakan bidang pangan

yang diimplementasikan


sinkronisasi kebijakan bidang pangan1 85%


dan sinkronisasi kebijakan bidang

perkebunan dan hortikultura yang

diimplementasikan



perkebunan

dan hortikultura

1 85%

Presentase rekomendasi hasil kordinasi

dan sinkronisasi kebijakan

pengembangan rempah - rempah yang

ditindaklanjuti


sinkronisasi kebijakan pengembangan

rempah - rempah 1 85%


kebijakan dibidang agribisnis untuk

peningkatan nilai tambah pertanian

dan peningkatan kesejahteraan

petani


dan sinkronisasi kebijakan dibidang

agribisnis yangdiimplementasikan

Laporan rekomendasi hasil koordinasi

dan

sinkronisasi kebijakan dibidang

agribisnis1 85%


dan sinkronisasi kebijakan prasarana dan

sarana pangan dan pertanian yang

diimplementasikan


sinkronisasi kebijakan prasarana dan

sarana pangan dan pertanian1 85%


dan sinkronisasi penyelesaian konflik

lahan pertanian yang ditindaklanjuti


sinkronisasi penyelesaian konflik lahan

pertanian1 85%

Persentase rekomendasi kebijakan


ditindaklajuti

Rekomendasi kebijakan

Pengembangan

Investasi

3 80%

Persentase Rekomendasi kebijakan

peningkatandaya saing


ditindaklanjuti


peningkatan daya saing

Pengembangan Investasi

1 100%

Persentase rekomendasi Kebijakan

PEPI yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Kebijakan PEPI2 80%


Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi

Perdagangan Internasional

yang ditindaklajuti


Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi

Perdagangan Internasional 5 80%


peningkatan daya saing ekspor yang

ditindaklanjuti


peningkatan daya saing ekspor 1 100%



ditindaklajuti


Pengembangan

Logistik5 80%




ditindaklanjuti



Pengembangan Logistik1 100%


penguasan pasar dalam negeri dan

tertib usaha

Rekomendasi kebijakan penguatan

pasar

dalam negeri dan tertib usaha

5 80%


peningkatandaya saing pasar dalam

negeri yang ditindaklanjuti


peningkatan dayasaing pasar

dalam negeri1 100%


Pengembangan Sektor dan kawasan

Industri yang ditindaklanjuti


Pengembangan

Sektor dan kawasan Industri 3 80%


peningkatan daya saing sektor dam

Kawasan Industri yang

ditindaklanjuti


peningkatan daya

saing sektor dan Kawasan Industri 1 100%

MATRIKS SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 (KELOMPOK KOORDINASI DAN SINKRONISASI)


PROGRAM

KOORDINASI

KEBIJAKAN BIDANG

PEREKONOMIAN

Tersusunnya Rekomendasi

kebijakan

Pengembangan Sektor dan

Kawasan Industri

Meningkatnya investasi nasional

Meningkatnya Ekspor dan

berkembangnya Fasilitasi

Perdagangan Internasional

Meningkatnya Pengembangan

Logistik Nasional untuk

mendukung kelancaran arus

barang


kebijakan penguapasar dalam

negeri dan tertib usaha

Tercapainya peningkatan produksi

daging, telur dan susu segar untuk

pemenuhan kebutuhan konsumsi

protein hewani dan peningkatan

produksi dan ketersediaan hasil

perikanan untuk peningkatan

konsumso dan eksport, peningkatan

produksi dan produktifitas garam

dalam rangka swasembada

Peningkatan peran perkebunan dan

hortikultura untuk pemenuhan

konsumsi dalam negeri, dan

peningkatan ekspor

Peningkatan pemanfaatan lahan

terlantar, pengurangan konversi

lahan pertanian, percepatan

pembangunan irigasi dengan

pembukaan lahan beririgasi, serta

pembukaan dan pengelolaan

sarana produksi pertanian dalam

rangka mendukung peningkatan

Lampiran IV

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Output Volume Target Program

PROGRAM

KOORDINASI

KEBIJAKAN BIDANG

PEREKONOMIAN

Terwujudnya Sistem National

Single Window yang efisien,

konsisten, transparan dan simple


Pengembangan dan Penerapan

Sistem Nasional Single Window dan

Intergrasi ke dalam Sistem

ASW yang ditindaklajut


Pengembangan daPenerapan

Sistem Nasional Single Windowdan

Intergrasi ke dalam Sistem ASW5 80%


Kebijakan dalam Rangka

Percepatan Pembangunan

Infrastrukturb Sumber Daya Air

Persentase (%) koordinasi Kebijakan

Urusan Infrastruktur Sumber Daya

Air yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Koordinasi

Kebijakan

Urusan Infrastruktur Sumber Daya

Air4 85%


Kebijakan Telematika dan

Utilitas yang ditindaklanjuti


Kebijakan Telematika dan Utilitas


Rekomendasi Kebijakan

Telematika dan

Utilitas2 80%


Kebijakan dalam Percepatan

Pembangunan Transportasi Multi

Moda


kebijakan sistem transportasi

multimoda

Rekomendasi kebijakan sistem

transportasi multimoda4 85%


Kebijakan Bidang Penataan

Ruang dan Kawasan Strategis

Ekonomi

Jumlah Rekomendasi Hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan bidang Penataan Ruang

dan Kawasan Strategis Ekonomi yang

ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan Bidang

Penataan Ruang dan Kawasan

Strategis Ekonomi9 9%


Kebijakan Perumahan,


Infrastruktur yang ditindaklanjuti


Kebijakan Perumahan, Pertanahan,

dan Pembiayaan Infrastruktur yang

ditindaklanjuti

Rekomendasi Kebijakan

Perumahan,


Infrastruktur

4 80%


kebijakan dalam upaya

pencapaian sasaran peningkatan

produktifitas energi


kebijakan dibidangproduktivitas

energi yang terimplementasi

Laporan rekomendasi kebijakan

dibidang produktivitas energi

3 80%




pengelolaan

infrastruktur energi

Persentase rekomendasi Kebijakan

Dibidang Infrastruktur Energi yang

Ditindaklanjuti

Laporan rekomendasi Kebijakan

Dibidang

Infrastruktur Energi 3 85%




pengelolaan industri ekstratif

Persentase rekomendasi kebijakan di

Industri Ekstraktif

Laporan rekomendasi kebijakan di

Industri

Ekstraktif 3 85%

Persentase rekomendasi kebijakan di

bidang Tata Kelola Kehutanan

Rekomendasi kebijakan di bidang

Tata Kelola Kehutanan 1 85%


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Heart of Borneo yang ditindaklanjuti

rekomendasi hasil koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan Heart of

Borneo 3 85%




pelestarian lingkungan hidup


bidang pelestarian lingkungan hidup

Laporan rekomendasi kebijakan

bidang

pelestarian lingkungan hidup 3 85%

Meningkatnya jumlah pelaku

ekonomi kreatif dan

kontribusinya terhadap

perekonomian nasional


kebijakan di bidang pengembangan

ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti


sinkronisasi kebijakan di bidang

pengembangan ekonomi kreatif 4 85%

Terwujudnya ekonomi

kerakyatan yang tangguh, efisien

dan berdaya saing

Persentase (%) rekomendasi hasil

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

pengembangan UKM berbasis

teknlogi yang ditindaklanjuti


sinkronisasi kebijakan

pengembangan UKM berbasis

teknlogi 5 80%


pengembangan potensi ekonomi

kawasan


kebijakan di bidang peningkatan

daya saing ekonomi kawasan yang

ditindaklanjuti



peningkatan daya saing ekonomi

kawasan

4 85%


pengembangan kewirausahaan

melalui peran inkubator

wirausaha


kebijakan Pengembangan

Kewirausahaan yang ditindaklanjuti



pengembangan Kewirausahaan 4 85%

Meningkatnya daya saing

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah


kebijakan Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah yang ditindaklanjuti



Peningkatan Daya Saing Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

4 85%


Kebijakan dibidang Ketenagakerjaan




Ketenagakerjaan 4 85%


kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional,

KUKM, SDM, dan

ketenagakerjaan/buruh dalam


rekomendasi kebijakan Ekonomi

Kreatif

Nasional, KUKM, SDM, dan

ketenagakerjaan/buruh dalam


1 85%

Meningkatnya kerja sama

ekonomi Asia

Persentase (%) kesepakatan

kerjasama ekonomi Asia yang

terselesaikan

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi

Asia 4 85%


ekonomi Eropa, Afrika, dan

Timur Tengah

Persentase Kesepakatan Kerja Sama

Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timteng

yang terselesaikan


Eropa,

Afrika dan Timur Tengah5 85%


ekonomi Amerika dan Pasifik

Persentase (%) kesepakatan kerja

sama ekonomi Amerika dan Pasifik

yang terselesaikan

Kesepakatan kerja sama ekonomi

Amerika

dan Pasifik4 85%


ekonomi Regional dan

Subregional

Persentase kesepakatan kerjasama

ekonomi Regional dan Sub Regional

yang terselesaikan


Regional

dan Sub Regional6 85%


ekonomi Multilateral dan

pembiayaan

Persentase (%) kesepakatan kerja

sama ekonomi Multilateral dan

Pembiayaan yang terselesaikan


Multilateral dan Pembiayaan 5 85%

Terimplementasinya

rerkomendasi kebijakan dibidang

tata kelola kehutanan untuk

antisipasi perubahan iklim

PROGRAM

KOORDINASI

KEBIJAKAN BIDANG

PEREKONOMIAN

Meningkatnya Pengelolaan dan

pengembangan dibidang

Ketenagakerjaan

Contoh Pola Cascading Indikator Kinerja Individu

Menko Deputi

(I)

Asdep

(Fiskal)

Kabid

(Penerimaan

Fiskal)

Kasubid

(Penerimaan

Pajak)

Pelaksanan/

JFU

Terwujudnya

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Kebijakan

Perekonomian

Terwujudnya

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Kebijakan

dibidang

Ekonomi Makro

dan Keuangan

Tersusunnya

Rekomendasi

Kebijakan

Fiskal

Jumlah Konsep

Rekomendasi

hasil

koordinasi,

Sinkronisasi,

Monev

Kebijakan

dibidang

Penerimaan

Negara yang

tersusun

Jumlah Bahan

Rekomendasi

hasil

Koordinasi,

Sinkronisasi,

Monev

Kebijakan di

Bidang

Penerimaan

Pajak yang

terolah dan

teranalisis

Jumlah bahan

koordinasi,

sinkronissi dan

sosialisasi

kebijakan

dibidang

penerimaan

pajak yang

terkumpul

Perjanjian Kinerja

Mekanisme PP 46/2008 (PPK:SKP & PKP), //skp.ekon.go.id

Lampiran V

(P e r n y a t a a n s a s a r a n)

(P e r n y a t a a n I n d I k a t o r)

Lampiran VI

Contoh Pola Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Pengelolaan

RealisasiKinerja

(R/T)Alokasi Realisasi

%

Realisasi

Kontrak Kinerja

Individu (termasuk IKU

Es.III,Es.IV, JFU)

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas 4 Dok 4 100% 4.267.169.000 4.240.299.380 99%

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian3 Dok 3 100% 882.832.000 739.620.467 84%

Jumlah Pelaksanaan Hasil Pengawasan yang

dilaksanakan4 Laporan 4 100% Inspektorat Pengawasan Inspektorat 550.000.000 382.339.554 70%

Persentase Pelaksanaan Fungsi Kerumahtanggaan dan

Tata Usaha Pimpinan dalam Mendukung Pelaksanaan

Tugas Pokok Organisasi Kemenko Perekonomian yang

diselesaikan

97 % 100 103% Biro Umum

Peningkatan dan Pengelolaan

Pelayanan Umum

(Manajemen)

4.775.302.000 3.403.988.798 71%

Jumlah Laporan Dukungan Kegiatan Menko

Perekonomian dan Fasilitasi Naskah Kebijakan Menteri1 Laporan 1 100% 500.000.000 292.231.755 58%

Jumlah Laporan Kegiatan Persidangan KKBP 1 Laporan 1 100% 500.000.000 411.859.100 82%

Jumlah Laporan Rancangan Peraturan Perundang-

undangan, Telaahan Masalah Hukum dan Perundang-

undangan, serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum.

3 Laporan 3 100% 1.000.000.000 785.624.654 79%

Laporan Hasil Telaahan yang dilaksanakan dlm upaya

pencapaian kinerja KKBP5 Laporan 5 100% SA

Penelaahan KebijakanBidang

perekonomian 2.500.000.000 2.072.965.810 83%

Jumlah Laporan Komunikasi Publik Kebijakan Bidang

Perekonomian2 Laporan 2 100% Biro HPH


Layanan PersidanganHukum dan

Humas

7.150.000.000 5.733.389.169 80%

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Barang

Milik Negara yang diselesaikan97 % 97 100% Biro Umum


Pelayanan Umum

(Manajemen)

855.000.000 561.588.152 66%

Persentase Laporan Pelaksanaan Sistem dan

Implementasi Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Verifikasi dan

Perbendaharaan yang diselesaikan

100 % 100 100% Biro Umum


Pelayanan Umum

(Manajemen)

855.000.000 642.522.886 75%

Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan (Internal dan Eksternal)3 Laporan 3 100% Inspektorat Pengawasan Inspektorat 50.000.000 40.600.000 81%

Persentase sumber daya manusia yang

memenuhi standar kompetensi.

Persentase Administrasi dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia yang diselesaikan97 % 100 103% Biro Umum


Pelayanan Umum

(Manajemen)

3.648.867.000 3.121.799.266 86%

Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan 378 % 378 100% 98.465.259.000 72.635.725.527 74%

Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana kerja

yang berkualitas bagi seluruh pegawai100 % 100 100% 4.500.000.000 2.223.992.825 49%

2 Sasaran Strategis 6 Indikator Kinerja Utama2 IKU Rocan, 7 IKU Biro Umum+SA, 4 IKU RoHPH, 2 IKU

Inspektorat 130.499.429.000 97.288.547.343 75%

Persentase dan penggunaan aplikasi di

bidang kesekretariatan;

Persentase pemenuhan sarana dan

prasarana yang berkualitas untuk seluruh

pegawai

Biro

Perencanaan

Peningkatan Pelayanan

Perencanaan

Biro HPH


Layanan PersidanganHukum dan

Humas

Persentase kepatuhan terhadap

ketentuan dibidang perencanaan

anggaran, keuangan, perlengkapan dan

kepegawaian;

Rumpun Kegiatan

Anggaran

Indeks kepuasaan pelayanan

kesekretariatan dan pengawasan;

Meningkatnya

produktivitas melalui

sarana dan prasarana

yang berkualitas untuk

seluruh pegawai

Meningkatkan budaya

organisasi berbasis

kinerja dan kompetensi

serta tata kelola

organisasi, untuk

perbaikan pelayanan

Pengukuran Unit Es.II

Penanggung

JawabTarget

SS. SES IKU SES Indikator Kinerja Kegiatan/IKU Eselon II

//skp.e

kon.g

o.id (

UserI

D &

Pa

ssw

ord

masin

g-m

asin

g)

Biro Umum


Pelayanan Umum

(Manajemen)

Kualifikasi laporan keuangan tetap

"Wajar Tanpa Pengecualian";

Evaluasi Kinerja Online - Gerai Otomatisasi Kementerian ...

Documents