EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (PKAD) DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SUKSESKAN PILPRES DAN PEMILU 2019
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EVALUASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (PKAD)
DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SUKSESKANPILPRES DANPEMILU 2019
Undang-undang Desa ini memberikan
mandat, kewenangan dan peran yang
lebih luas kepada pemerintah desa dan
unsur-unsur pemerintahannya dalam
mengelola urusan pemerintahan dan
pembangunan
Peran dan tanggung jawab negara
dalam membangun desa tidak
serta-merta ditinggalkan atau
dilepaskan
Sedangkan tingkat pendidikan Kepala
Desa, dari total jumlah desa diketahui
15.160 orang (20, 58%) tidak memiliki ijazah
pendidikan formal, lulusan SD dan SMP,
44.380 orang (60,27%) lulusan SMA dan
14.090 (19,13%) sarjana (S1, S2 dan S3)
Berdasarkan permendagri no. 137 tahun
2017 tentang kode dan data wilayah
administrasi pemerintahan, indonesia
terdiri atas 74.957 desa, 8.490 kelurahan,
7.094 kecamatan, 98 kota dan 416
kabupaten yang tersebar di 34 provinsi
KONDISI DESA SAAT INI
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
1
2
3
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
IMPLEMENTASI
PERATURAN
PEMERINTAH
TERKAIT UU NO.
6 TAHUN 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
5
21 PERMENDAGRI TERKAIT DENGAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH TURUNAN DARI UU DESA DAN PP TENTANG DESA
1. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa;
2. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;
4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;
5. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan
Desa;
6. Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;
7. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kelola Desa;
9. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa;
10. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan
Batas Desa;
12. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
13. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan
Desa;
14. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa;
15. Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
16. Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum
Desa;
17. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
18. Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;
19. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;
20. Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa
Bidang Pemerintahan
21. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASI JUGA TELAH
MENGELUARKAN 12 (DUA BELAS)
PERMENDES PDTT, TERKAIT ISU-ISU
PENGELOLAAN DANA DESA,
PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
DESA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEMENTERIAN KEUANGAN
TELAH MENGELUARKAN 4 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PMK Nomor49/PMK.07/2016 Tentang TatacaraPengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
PMK Nomor50/PMK.07/2016
TentangPengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
PMK Nomor 225 /PMK.07/2017
Tentang PerubahanKedua PMK Nomor
50/PMK.07/2017 tentang
pengelolaantransfer ke Daerah
dan Dana Desa
PMK Nomor 226 /PMK.07/2017
Tentang PerubahanRincian Dana Desamenurut Daerah kabupaten/kota
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri
Desa PDTT, Kemenkeu dan Kemen PPN/Bappenas Nomor:
140-8698 Tahun 2017; 954/KMK.07/2017; 116 Tahun 2017;
01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa
MoU antara Mendagri, Menteri Desa PDTT
dan Kapolri, tanggal 20 Oktober 2017 tentang
Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan
Permasalahan Dana Desa
Arahan Presiden Tentang Program Padat Karya Tunai
REGULASI PENDUKUNG
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS APARATUR DESA
Kapasitas kepada
desa yang sangat
minim dan akses
wilayah yang sangat
sulit
Desa yang tersebar di
seluruh wilayahDesa-desa yang
mempunyai kapasitas
dan karakteristik belajar
yang berbeda-beda satu
sama lain
Data tahun 2015 kemendesa
52,78% desa masuk ke dalam
kategori Desa Tertinggal
24% desa berkategori Desa
Sangat Tertinggal
68.80%
26%
5.01%
Desa SwadayaDesa SwakaryaDesa Swasembada
Dari 42.350 (56,49% dari total jumlah
desa) desa yang telah menginput data profil desa diketahui
Dari 74.957 desa, hanya kurang lebih 24%
desa yang memiliki aparatur pemerintahan
dengan kategori cukup ataupun baik,
sedangkan sekitar 76% dari keseluruhan
jumlah desa, merupakan desa dengan aparatur
pemerintahan yang memiliki kapasitas yang
masih rendah
1
2
3
4
5
Belum adanya data (kuantitatif & kualitatif ) yang
memadai tentang status kapasitas aparatur desa dan
supra desa
Kapasitas dan karakteristik belajar aparatur
desa yang berbeda-beda, serta akses wilayah
yang juga sangat beragam
Masih lemahnya koordinasi diantara
pemangku-kepentingan
Masih lemah pemantauan, dan terbatasnya evaluasi
Terbatasnya anggaran pendukung
implementasi program dan kegiatan
PERSOALAN
STRATEGIS DAN
TEKNIS DALAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
APARATUR DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
APARATUR DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Fasilitasi
penyusunan regulasi
tingkat daerah
Pelatihan
Aparatur Desa
Tahun Anggaran
2015-2018
Pelatihan bagi
Aparatur
Kecamatan sebagai
Pembina Teknis
Pemerintahan Desa
Sosialisasi, Bimbingan
Teknis dan Pelatihan
Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) bagi Aparatur
Desa
Permasalahan
dalam
pelaksanaan
Pelatihan
Aparatur Desa
Upaya mengatasi
permasalahan
FASILITASI PENYUSUNAN REGULASI TINGKAT
DAERAH
Beberapa regulasi tingkat
daerah yang perlu disiapkan
a) Perda tentang Pembentukan Desa
b) Perda tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
c) Perda tentang Perangkat Desa
d) Perda tentang BPD
e) Perda tentang Desa Adat
f) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan
g) Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan
Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Lokal Skala Desa
h) Peraturan Bupati/Walikota tentang Besaran Siltap
i) Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengalokasian ADD
j) Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Dana Desa
k) Peraturan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa
l) Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan
Barang/Jasa di Desa
m) Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan,
Penegasan dan Pengesahan Batas Desa
n) Peraturan Bupati/Walikota tentang pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat
o) Peraturan Bupati/Walikota tentang Naskah Dinas untuk
Desa
Catatan :
Saat ini masih sangat kurang daerah
yang menerbitkan regulasi tingkat
daerah, selain dari Peraturan Bupati
tentang alokasi Dana Desa. Seperti
contoh : Peraturan Bupati terkait
Kewenangan Desa, sebagaimana
amanat Permendagri No. 44 Tahun
2016, hingga saat ini baru
dipersiapakan oleh 151 Kabupaten
PELATIHAN APARATUR DESA TAHUN
ANGGARAN 2015-2018
Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
(PKAD) diawali dengan penyiapan modul
pelatihan, penyiapan tenaga pelatih dan
pelaksanaan pelatihan bagi aparatur desa
Pada tahap awal, pelatihan yang dilakukan
merupakan pelatihan dasar, yang fokus pada 4
materi utama yaitu : manajemen pemerintahan
desa, perencanaan pembangunan desa,
pengelolaan keuangan desa, penyusunan
produk hukum tingkat desa
Tenaga pelatih berasal dari aparatur
pemerintah provinsi dan kabupaten
• Aparatur Pemerintah Provinsi yang sudah dilatih
(ToMT) Pelatihan Aparatur Desa, sebanyak 460
orang;
• Aparatur Pemerintah Kabupaten yang sudah dilatih
(ToT), Pelatihan Aparatur Desa, sebanyak 3.699
orang;
• Peserta ToT berasal dari Bappeda, Inspektorat,
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
(BPKAD), BPMPD, dan biro atau bagian yang
menangani Pemerintahan Desa pada Setda Provinsi
dan Kabupaten.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Pelatihan Aparatur Desa oleh Ditjen Bina
Pemerintahan Desa (Pusat) berjumlah
147.325 orang
Kepala Desa, sebanyak 44.144 orang
Sekretaris Desa, sebanyak 44.233 orang
Bendahara Desa, sebanyak 43.214 orang
Penjabat Kepala Desa, sebanyak 54 orang
Aparatur Desa lainnya, sebanyak 2.942 orang
Aparatur Kecamatan, sebanyak 8.738 orang
Keseluruhan peserta berasal dari 61.782 desa pada
5.608 kecamatan atau sekitar 82,42% dari total
jumlah desa di Indonesia, yaitu 74.957 desa
Kegiatan pelatihan oleh balai
pemerintahan desa (regional)
adalah berjumlah 14.057 orang
PELATIHAN BAGI APARATUR KECAMATAN SEBAGAI
PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA
Pengembangan
Kapasitas Aparatur
Desa (PKAD) TA.
2017 dan 2018, fokus
pada penyiapan
pendampingan bagi
aparatur pemerintah
desa Pengembangan
Kapasitas Aparatur
Desa (PKAD) TA.
2017 dan 2018, fokus
pada penyiapan
pendampingan bagi
aparatur pemerintah
desa
Pelatihan bagi 3000
orang aparatur
kecamatan sebagai
PTPD, di 33 Provinsi
Melalui program
KOMPAK telah
dilaksanakan
pelatihan bagi 301
orang aparatur
kecamatan yang
dipersiapkan
sebagai PTPD di 7
(tujuh) provinsi
lokasi program
KOMPAK
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Kebutuhan pelatih dalam menyiapkan PTPD
Aparatur Pemerintah
Provinsi yang sudah
dilatih (ToMT)
Pembina Teknis
Pemerintahan Desa,
sebanyak 270 orang.
Aparatur Pemerintah
Kabupaten yang
sudah dilatih (ToT),
Pembina Teknis
Pemerintahan Desa,
sebanyak 838 orang
SOSIALISASI, BIMBINGAN
TEKNIS DAN PELATIHAN SISTEM
KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
BAGI APARATUR DESA
1
2
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Kemendagri dan BPKP
telah menandatangani
Nota Kesepahaman
tentang Peningkatan
Pengelolaan Keuangan
Desa Pada Tahun 2015
Diterbitkannya
peremndagri 20 tahun
2018 perlu dilakukan
penyesuaian menu,
konten dan fitur-fitur
aplikasi siskeudes
68.940 desa pada 413
Kab/Kota sudah dilakukan
Pelatihan/Bimtek dan
64.756 desa pada 403
Kab/Kota atau sekitar
86,39 % yang sudah
mengimplementasikan
aplikasi Siskeudes
PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN
PELATIHAN APARATUR DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PERMASALAHAN DALAM
PELAKSANAAN PELATIHAN
APARATUR DESA
1. Terbatasnya waktu
penyelenggaraan kegiatan
2. Terjadinya bencana kabut
asap di beberapa provinsi
3. Terbatasnya jumlah tenaga
pelatih
4. terbitnya Intruksi Presiden
Nomor 4 tahun 2016maka
Pelatihan Aparatur Desa
yang telah dianggarkan
dalam dekonsentrasi tidak
dapat dilaksanakan
01Menyiapkan Grand Disain Pengembangan KapasitasAparatur Desa
Mendorong Pemerintah Daerah untuk menerbitkan regulasitingkat daerah sebagai mandat Undang-Undang tentangDesa dan peraturan pelaksanaannya
02
Mendorong Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaranPengembangan Kapasitas Aparatur Desa melalui APBD
03
Kemendagri mendorong Pemerintah Daerahmenyelenggarakan pelatihan bagi aparatur desa
04
Menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk tidakmemutasi pejabat atau staf yang sudah dilatih dan disiapkansebagai tenaga pelatih, kecuali promosi jabatan
05
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
17
TERIMA KASIH
Related Documents
