Etika Profesi Ke-5 Peraturan Regulasi

Mata KuliahEtika Profesi

Bahasan :Peraturan dan RegulasiUU No. 19, UU dan No.36

Pertemuan ke-4 & 5 Erma SulistyoRini, SE.,MM.Kom

Pengantar

Peraturan Sesuatu yang disepakati dan bersifat mengikat sekelompok orang/organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama

Contoh UU (undang-undang) PP ( Peraturan Pemerintah ) PPU (Peraturan Perundang –

Undangan)

Peraturan

Regulasi

• Berasal dari kata regulation mempunyai makna Tindakan atau proses pengurusan dengan berbagai aturan (yang berkekuatan hukum)

Contohnya Regulasi Internet Banking berisi ketentuan-ketentuan bagi sebuah bank dalam menyelenggarakan layanan internet banking. Deregulasi bermakna tindakan atau proses

menghilangkan atau mengurangi segala aturan. Contoh untuk meningkatkan devisa negara, pemerintah

melakukan deregulasi dibidang ekspor

Upaya sadar oleh individu/kelompok untuk mempengaruhi sikap dari individu/ organisasi yang lain atau usaha untuk membatasi prilaku seseorang/kelompok (Prof.DR. Isang Gonarsyah Thn.2001 PPs-IPB)

Tanggapan Pemerintah atas permintaan kebijakan oleh kelompok orang atau lapisan masyarakat agar kepentingannya terpenuhi walau terkadang merugikan kelompok lain (Stigler)

Pengertian

Contoh Perbedaan Regulasi Bank untuk Internet Banking

Syarat Pendaftaran INTERNET BANKING MANDIRI Nasabah mengisi dan

menandatangani Formulir Aplikasi Internet Banking dan SMS Banking yang dapat diperoleh di cabang atau di situs Internet Bank Mandiri (www.bankmandiri.co.id)

Menunjukkan bukti asli identitas diri yang sah (KTP, SIM, Paspor, KIMS) dan bukti kepemilikan pemegang rekening.

Syarat Registrasi dan ketentuan Internet Banking ("IB") PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA")

• Untuk dapat menggunakan fasilitas IB BCA, Nasabah harus memiliki identitas pengguna IB BCA ("User ID") dan nomor identifikasi pribadi IB BCA ("PIN") yang diperoleh

pada saat Nasabah melakukan registrasi di mesin ATM BCA.

• Dalam hal Nasabah melakukan registrasi fasilitas IB BCA di Customer Service kantor cabang BCA, User ID akan dikirimkan

melalui e-mail yang didaftarkan pada saat registrasi dan PIN yang digunakan pertama kali adalah PIN Kartu ATM BCA.

Peraturan Berbentuk

Tertulis Sanksi terhadap

Pelanggaran Tegas. Dibuat untuk

mengatur kehidupan bermasyarakat dan organisasi secara umum

Perbedaan Peraturan dan Regulasi

Regulasi Berbentuk Tertulis/tidak

tertulis, Sanksi Terhadap Pelanggaran Kurang

Tegas. Disesuaikan dengan kepentingan organisasi atau kelompok tertentu

Undang – Undang No. 19 Tentang Hak Cipta dan Undang – Undang

36 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang ( UU ) Nomor 19Tentang Hak Cipta

Pengertian Pasal 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta/ penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang

secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA Ciptaan yang Dilindungi Pasal 12 : Ilmu

Pengetahuan, Seni dan Sastra Seperti : Buku, Program Komputer, pamflet,

perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Drama atau drama musikal, tari, koreografi,

pewayangan, dan pantomim;

Seni rupa dalam segala bentuk seperti Seni Lukis, Gambar, Seni ukir, Seni kaligrafi, Seni pahat, Seni patung, Kolase, dan Seni terapan;

Arsitektur; Peta; Seni batik; Fotografi; Sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,

database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Kolase dalam grafis adalah penggabungan beberapa obyek gambar menjadi satu cerita /frame

Sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik perangkaian gambar atau disebut montase (montage)

Bunga Rampai adalah buku yang berisi kumpulan karya tulis himpunan lagu yang direkam dalam satu media serta komposisi berbagai karya tari pilihan

Penjelasan

Tidak ada Hak Cipta atas:

Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;

Peraturan perundang-undangan; Pidato kenegaraan atau pidato pejabat

Pemerintah; Putusan pengadilan atau penetapan hakim;

atau Keputusan badan arbitrase atau keputusan

badan-badan sejenis lainnya.

Pembatasan Hak Cipta

Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan

ilmu pengetahuan; atau (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran

dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

Bukan termasuk pelanggaran atas Hak Cipta

Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan

dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap

orang tanpa dikenai biaya. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan

surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.

DITJEN HAKI (Untuk Direktur Hak Cipta)Jl. Daan Mogot KM 24 Tanggerang 15119 Banten

Ditjen HAKI berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta atas Ciptaan seperti : a. Pengetahuan, Seni dan Sastra Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Jika Hak Cipta tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.b. Program Komputer sinematografi, fotografi, database,dan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. c. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Hak Cipta - Termasuk Salah Satu Jenis HAKI- Hak cipta merupakan hak untuk mencengah

orang lain melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

- Merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu ataspenggunaan Invensi /Temuan

- Misalnya Hak Paten, Branch Name/ Merk dsb

Perbedaan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Penjelasan Invensi merupakan langkah awal dalam suatu proses

panjang untuk membawa suatu ide bagus menjadi penggunaan yang luas dan efektif.

Inovasi merupakan menekankan pada proses untuk pengembangan dan eksploitasi aspek-aspek dari pengetahuan baru hingga dapat digunakan dalam praktek

Contoh perbedaan Invensi dengan Inovasi kasus penemuan Mesin jahit oleh inventor mesin jahit yang pertama kali di dunia yang bernama Elias Howe karna elias tidak mempatenkan invensinya. Kemudian Isaac Singer mencuri patennya dan berhasil mengembangkan bisnis mesin jahit penemuan Howe tersebut.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

Hak Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya

Branch Name adalah Nama Merek Dagang Contoh (1)Soft Drink “ Coca Cola” = Nama

dipatenkan, kemudian Logo Coca cola = Merek

Undang – Undang (UU) Nomor 36 Tentang Telekomunikasi

Pertemuan ke-5

Menurut asal katanya Telekomunikasi (telecommunication) berasal dari kata "Tele" yang artinya"Jauh" dan "Komunikasi" yang artinya "Pengiriman Informasi".

Berdasarkan arti tersebut dapat dikatakan bahwa Telekomunikasi adalah pengiriman informasi dari jarak jauh.

Pengertian Telekomunikasi adalah setiap

pemancar,pengiriman,atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromanetik lainnya (UU No.36 tentang Telekomunikasi)

Telekomunikasi ..lanj,

Samuel Morse (pencipta kode morse & mesin

telegraf) berhasil mengirimkan informasinya sejauh lebih dari 60 km melalui bentangan kawat

dari Washington ke Baltimore, Amerika Serikat. Pada tahun 1849, Antonio Meucci berhasil

mengirimkan sinyal suara melalui kawat tembaga yang dikenal dengan sistem telepon.

Selama ini yang kita tahu bahwa penemu telepon adalah Alexander Graham Bell, tetapi setelah melalui penelitian dan persidangan yang dilakukan di Amerika Serikat (tahun 2002) kemudian dinyatakan bahwa Antonio Meucci-lah yang dinyatakan sebagai penemu sistem telephoni.

Sejarah Telekomunikasi

Pada tahun 1900, Guglielmo Marconi mematenkan penemuannya yaitu pengiriman telegraf tanpa melalui kabel yaitu dengan menggunakan gelombang radio. Mulai saat itulah dikembangkan teknologi wireless yaitu pengiriman informasi tanpa kabel.

Dilanjutkan dengan penemuan sistem televisi oleh John Logie Baird pada tahun 1925, peluncuran satelit ke angkasa (Sputnik1 oleh Soviet/1957, dan Echo oleh USA/1960) maka dimulailah industri telekomunikasi yang berkembang ke seluruh dunia.

Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam pertelekomunikasian

Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi

Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi

Pengertian

Telepon kabel maupun selular (mms,sms)

Faksimile Radio Intercom (kabel

maupun wireless) Internet (multimedia,

streaming) Morse By mouth (bahasa

mulut) Tulisan

Contoh Alat Komunikasi

Gambar Body language Finger language Smoke (asap) pd suku Indian Pikiran/bathin (telepati) Pager

Contoh Perangkat Telekomunikasi

Telekomunikasi ONWIRE atau BY WIRE / BY CABLE adalah sistim telekomunikasi yang menggunakan media wire atau kabel.

Contohnya Kabel Coaxial sering digunakan untuk Penerima

TV, Radio Transciever, SKKL (Sistim Komunikasi Kabel Laut), TV Cable

Kabel Serat Optik digunakan untuk SKSO (Sistim Komunikasi Serat Optik)

Kabel Pair digunakan untuk Sistim Komunikasi Telepon Onwire

Telekomunikasi WIRELESS atau NIRKABEL adalah sistim telekomu nikasi yang tidak menggunakan media wire atau kabel.

Contohnya Wireless yang stationer adalah komunikasi

satelit, atau VSAT (yang banyak digunakan oleh bank).

Sistem Komunikasi Radio yang menggunakan gelombang elekromagnetik dan gelombang akustik

Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi

Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi

Definisi ..

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2:

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3: Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan

untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Penyelanggara Telekomunikasi

Penyelenggara telekomunikasi meliputi :penyelenggara jaringan

telekomunikasipenyelenggara jasa telekomunikasipenyelenggara telekomunikasi

khusus


Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi mencakup:Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Badan usaha swastaKoperasi


Penyelenggara telekomunikasi khusus meliputi: Perseorangan Instansi pemerintahBadan hukum selain penyelenggara

jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Penyelenggara telekomunikasi khusus, terdiri dari penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan: Perseorangan instansi pemerintah dinas khusus badan hukum.

Hak PenyelenggaraDalam rangka pembangunan,

pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.

Berlaku pula terhadap sungai,danau,atau laut,baik permukaan maupun dasar.

Hak Penyelenggara

Pembangunan,pengoperasian dan atau pemelihaaran jaringan telekomunikasi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Penyelenggara

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya

Hak Pengguna (Masyarakat)

Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pengguna (Masyarakat)

Berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi apabila atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian

Kewajiban Penyelenggara

Wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal, dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain

Wajib mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikassi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi


Apabila pengguana memerlukan catataan / rekaman pemakai jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.

Wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.


Wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut : Keamanan negara Keselamatan jiwa manusia dan harta benda Bencana alam Marabahaya Wabah penyakit.


Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya

Membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dan persentase pendapatan

Larangan

Melakukan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat di

antara penyelenggara

telekomunikasi (pasal 10 ayat (1))

Larangan

Dilarang memanipulasi akses ke jaringan tanpa izin atau secara ilegal (UU No.36 Pasal 22 (a), (b), dan (c))

Dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggara telekomunikasi (UU No.36 Pasal 38)

Larangan Penyadapan

Dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui telekomunikasi dalam bentuk apapun (pasal 40)

Kecuali untuk proses peradilan pidana dan atau atas permintaan tertulis, dari: Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik

Indonesia untuk tindak pidana tertentu. penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai

dengan Undang-undang yang berlaku (pasal 41)

PenyidikanPihak yang berhak menyidik:

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

Iingkungan Departemen yang Iingkup tugas

dan tanggung jawabnya di bidang

telekomunikasi, misal Departemen Kominfo

dan Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan

Orbit Satelit

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran Iaporan

atau keterangan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang telekomunikasi;

melakukan pemeriksaan terhadap orang dan

atau badan hukum yang diduga melakukan

tindak pidana di bidang telekomunikasi;

menghentikan penggunaan alat dan atau

perangkat telekomunikasi yang menyimpang

dari ketentuan yang berlaku;

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipilmemanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai saksi atau tersangka;

melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat

telekomunikasi yang diduga digunakan atau

diduga berkaitan dengan tindak pidana di

bidang telekomunikasi;

menggeledah tempat yang diduga digunakan

untuk melakukan tindak pidana di bidang

telekomunikasi;

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

menyegel dan atau menyita alat dan atau

perangkat telekomunikasi yang digunakan

atau yang diduga berkaitan dengan tindak

pidana di bidang telekomunikasi;

meminta bantuan ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

di bidang telekomunikasi;

mengadakan penghentian penyidikan

Sanksi / Hukuman

Sanksi Administrasi:

Mendapat peringatan tertulis

Pencabutan izin operasional

Ketentuan Pidana

pelanggaran izin operasional: penjara paling lama 6 tahun dan atau

denda paling banyak Rp. 600.000.000,00

pemaksaan kepada konsumen: penjara paling lama 1 tahun dan atau

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 Contoh kasus NSP ESIA tanpa melakukan

aktivasi

Ketentuan Pidana

Pelanggaran minipulasi akses: penjara paling lama 6 tahun dan atau denda

paling banyak Rp 600.000.000,00 Contoh manipulasi akses jasa atau jaringan

telekomunikasi seperti kasus penjebolan sistem pengamanan (Locking Software) dari suatu perangkat keras telepon genggam/HP,dimana pada awalnya Vendor/Produsen memprogram hanya beroperasi pada satu Operator tertentu saja tetapi kemudian menjadi terbuka sehingga dapat difungsikan untuk operator lain.

Pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit: penjara paling lama 4 tahun dan atau denda

paling banyak Rp 400.000.000,00 Contoh

Spektrum Frekuensi Radio Daya pencar dan lebar band radio siaran yang tidak sesuai ketentuan teknis, Merakit dan meyelenggarakan radio siaran ilegal dan penggunaan KRAP (Komunikasi Radio Antar Penduduk)radio amatir ilegal

Orbit Satelit Operator stasiun bumi yang belum memiliki izin stasiun bumi; tidak terpantaunya landing right dari satelit asing), penyelenggara ISP sering menyelenggarakan jasa akses internet kepada warnet tanpa memiliki izin akses internet dari Ditjen Postel),

Ketentuan Pidana Pelanggaran perbuatan yang dapat menimbulkan

gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggara telekomunikasi:

penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00

Contoh 1. Pengrusakan terhadap jaringan telekomunikasi2. Pemasangan alat perangkat telekomunikasi

tambahan3. Pengrusakan jaringan telekomunikasi karena

galian atau pembangunan gedung yang menghalangi jalur bebas (koridor) transmisi radio

4. Pemasangan alat perangkat untuk keperluan apapun pada jaringan telekomunikasi.

Ketentuan PidanaPelanggaran penyadapan informasi:

Penjara paling lama 15 tahun

Pelanggaran pembocoran kerahasiaan informasi: penjara paling lama 2 tahun dan atau denda

paling banyak Rp 200.000.000,00 Contoh Pelanggaran terhadap kedua point

tersebut Kasus aktual tentang Ambalat, yaitu perang informasi antar hacker di dunia maya oleh kedua warga bangsa. Yang berkaitan dengan kasus pembocoran rahasia negara dan penyadapan. Kasus pembocoran informasi melalui penyadapan di antaranya dari 16 Kantor Perwakilan RI di luar negeri yang telah dilakukan sterilisasi, tetapi terdapat tujuh titik ada indikasi kuat terjadi aksi penyadapan.

Sekian Dan

Terima Kasih

Etika Profesi Ke-5 Peraturan Regulasi

Documents