Etik Profesi, Disiplin Profesi dan Hukum.ppt

Etik Profesi, Disiplin Profesi dan Hukum

ETIK PROFESITiap profesi memiliki kode etik tersendiri.Kode etik pemandu sikap dan perilaku.KODEKI mengatur hubungan antar manusia yg mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter thd pasien, kewajiban dokter thd sejawat, dan kewajiban dokter thd diri sendiri.

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (KODEKI)Berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tdk boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.Menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diriTiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan utk kepentingan dan kebaikan pasien stlh memperoleh persetujuan pasien.

KODEKISenantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yg belum teruji kebenarannya.Memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.Memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia.Bersikap jujur dlm hubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya utk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dlm karakter atau kompetensi dlm menangani pasien.

KODEKIMenghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawat dan hak tenaga kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan pasien.Mengingat akan kewajiban melindungi hidup makluk insani.Memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh serta berupaya menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yg sebenar-benarnya.

KODEKIBersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya utk kepentingan pasien.Memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dlm beribadat atau dlm masalah lain.Merahasiakan segala sesuatu yg diketahuinya ttg seorang pasien bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.Melakukan pertolongan darurat sbg suatu tugas perikemanusiaan.

KODEKITidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dgn persetujuan atau berdasarkan prosedur yg etis.Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.

Pelanggran Etik ProfesiAnggota profesi yang melanggar kode etik ditertibkan atau dihukum oleh suatu dewan atau majelis yang ditunjuk khusus untuk itu oleh organisasi profesi.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)Merupakan badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertanggungjawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika kedokteran, yang dibentuk secara khusus ditingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatnya masing-masing.

Wewenang MKEKMemperoleh:1. Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain yang terkait) dan per-group/para ahli di bidangnya yang dibutuhkan.2. Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijasah/brevet dan pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktik Tenaga Medis, Perijinan Rumah Sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya.

Penanganan Pelanggaran EtikMKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) setelah dalam rapat/sidangnya dibuktikan bahwa dokter tersebut melanggar etik (profesi) kedokteran. Sanksi yang diberikan dapat berupa :a. Penasehatan.b. Peringatan lisan.c. Peringatan tertulis.d. Pembinaan perilaku.e. Reschooling (pendidikan/pelatihan ulang).f. Pemecatan sementara sebagai anggota IDI yang diikuti dengan mengajukan saran tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mencabut izin praktek maksimal adalah:1.3 (Tiga) bulan untuk pelanggaran ringan2.6 (Enam) bulan untuk pelanggaran sedang3.12 (Dua belas bulan) untuk pelanggaran beratg. Pencabutan keanggotan.

DISIPLIN PROFESI

Pelanggaran DisiplinPelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan, yang pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam tiga hal yaitu:1. Melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.2. Tugas dan tanggungjawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik.3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran.

Pelanggaram Disiplin Profesi..(SK KKI No. 17/KKI/KEP/VIII/2006)1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.2. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai.3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut.

5. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien.6. Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggungjawab profesional tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah sehingga dapat membahayakan pasien.7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.

9. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampuannya.10. Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi.12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri dan atau keluarganya.

13. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktik kedokteran yang layak.14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah.15. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.16. Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.

17. Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.

18. Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.

19. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati.

20. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

21. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien, di tempat praktik.

22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya.

23. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat/alat kesehatan.24. Mengiklankan kemampuan atau pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan.25. Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya.26. Berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktik (SIP) dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.27. Ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik.28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.50

MKDKIMKDKI merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)MKDKI betujuan menegakkan disiplin dokter/dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah disiplin profesi yaitu permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang professional atas peraturan internal profesinya yang menyimpang apa yang diharapkan akan dilakukan oleh orang (profesional) dengan pengetahuan dan keterampilan yang rata-rata. Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan adanya pelanggaran etika maka MKDKI akan meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.

Keputusan MKDKI dapat berupa:1. Tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran; atau2. Terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dan pemberian sanksi disiplin.

Sanksi Pelanggaran Disiplin1. Pemberian peringatan tertulis;2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik; dan/atau3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi;

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik yang dimaksud dapat berupa:a. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun, ataub. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik tetap atau selamanya.

Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang dimaksud dapat berupa:a. Pelatihan formal; ataub. Pelatihan dalam pengetahuan dan atau ketrampilan, magang di institusi pendidikan atau sarana pelayanan kesehatan jejaringnya atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

H U K U M

PELANGGARAN HUKUMHukum keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dlm suatu masyarakat sbg suatu susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yg berlaku dlm suatu kehidupan bersama yg dpt dipaksakan pelaksanaannya dgn memberikan sanksi bila dilanggar.

Pelanggaran Hukum dibidang Kedokterana.Menipu penderita atau pasien b.Membuat surat keterangan palsuc.Melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian atau luka luka d.Melakukan pelanggaran kesopanane.Melakukan pengguguran tanpa indikasi medisf.Membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh penderitag.Kesengajaan membiarkan penderita tidak tertolong.h.Tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut.i.Memberikan atau menjual obat palsu.j.Euthanasia.

Pengajuan Secara Pidana1. Laporan 2. Pemeriksaan pada tingkat penyelidikan.3. Pemeriksaan pada tingkat penyidikan.4. Pemeriksaan pada tingkat pengadilan.

Sanksi PidanaTerdiri atasPidana Pokok : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.Pidana Tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumunan putusan hakim.

Sanksi PerdataDendaGanti Rugi