Equal Employment Challenge and Equal Employment Opportunity

Kelompok IV : Hanna, David, Nursery, Fery

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

DALAM PEKERJAAN

Dosen : Prof.Dr Faisal Santiago

KERAGAMAN

Prof.Dr Wilson Bangun,S.E.,M.Si (65:2012)

Perbedaan karakter yang dimiliki

setiap individu

Dimensi dari

keragaman

Usia

Ras/Etnisitas

Jenis Kelamin

Orientasi

Seksual

Cacat Tubuh

Status Perkawinan dan

Keluarga

MANAJEMEN KERAGAMAN

ORGANISASI

Keragaman tidak perlu dikhawatirkan, tetapi justru

memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja

Keragaman dalam organisasi akan memperkaya proses

pengambilan keputusan dan kebijakan

Organisasi yang mengunakan keragaman tidak hanya akan

memberikan kekuatan moral tetapi juga kekuatan bisnis

HAMBATAN DALAM MENCAPAI KESUKSESAN

KERAGAMAN

• Kesadaran karyawan

• Keadilan individu dan kelompok

• Konflik antar kelompok dan interpersonal

• Jaringan komunikasi yang tersegmen

• Kebencian

EQUAL EMPLOYMENT

OPPORTUNITY

Tujuan

Untuk mengurangi atau menghapuskan

diskriminasi dalam organisasi

Diskriminasi adalah perlakuan yang

berbeda kepada kelompok tertentu

berdasarkan ras, usia, jenis kelamin,

agama atau suku bangsa.

Prof.Dr.Wilson Bangun,S.E., M.Si

Diskriminasi Tidak

Langsung

Diskriminasi

Langsung

Jenis Diskriminasi

Contoh

a. Menolak untuk mewawancarai seseorang untuk

mengisi suatu lowongan karena dia perempuan;

b. Memutuskan seseorang bukan merupakan “calon

senior manager” karena dia berasal dari suku

tertentu.

Contoh 1:

Terdapat iklan tentang lowongan pekerjaan yang menyebutkan

persyaratan tinggi badan minimal 170 cm. Tinggi badan tidak

mempengaruhi kemampuan pekerja untuk melaksanakan

pekerjaan, sementara sebagian besar perempuan Indonesia tidak

memenuhi batas minimal tinggi badan tersebut. Dalam situasi ini

kesempatan untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut sudah

tentu lebih banyak pada laki-laki.

Diskriminasi Tidak

Langsung

Untuk mencegah dan menghapuskan diskriminasi di dunia kerja

tercermin dalam Undang- undang No. 80 Tahun 1957 tentang

Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 mengenai Pengupahan Yang Sama

bagi Pekerjaan Yang Sama Nilainya dan Undang-undang No. 21

Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 mengenai

Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

Untuk mewujudkannya Pemerintah Indonesia telah mengesahkan

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui

ketentuan yang diatur dalam pasal 5 dan 6.

KOMITMEN PEMERINTAH

INDONESIA

Aturan Umum

mengenai

Diskriminasi

Pasal 27, 28 D & 28 I

UUD 1945

UUD Pasal I (3) UU No.39

Tahun 1999 mengenai

Hak Asasi Manusia

Pasal 5, 6 &153 UU

No.13 Tahun 2003

tentang

Ketenagakerjaan

Perempuan

Pasal 32, 76, 82 (1) 83, UU No. 13

Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000

Mengenai Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan nasional

Peraturan Menteri No. PER/03/MEN/1989

mengenai Larangan Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK) Bagi Pekerja Wanita karena

Menikah, Hamil atau Melahirkan

UU No. 12 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum

Etnis/Ras

Pasal 9 UU No. 40 Tahun 2008

tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 5 UU No. 40 Tahun

2008 tentang

Penghapusan Diskriminasi

Ras dan Etnis

Pasal 28E,

UUD 1945

Pasal 28, UU No. 21

Tahun 2000 tentang

Serikat Buruh

AgamaSerikat Pekerja /

Buruh

Pasal 5 dan 9 UU No.4 Tahun

1997 tentang Penyandang

Cacat (Difabel)

Pasal 6,13,14 UU No. 4

Tahun 1997 Tentang

Penyandang Cacat

Pasal 4,5,6,7&8 Peraturan

Menakertrans N0. 205

Tahun 1999

Pasal 67, UU No.13/2003 tentang

Ketenagakerjaan

DIFABEL

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.

68 Tahun 2004 dan Keputusan Menakertrans No. 20

Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pengendalian HIV

dan AIDS di Tempat Kerja

Contoh diskriminasi di

indonesia

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkab Aceh Singkil

dalam hal penerimaan CPNS 2014 ini, misalnya untuk

pelamaran CPNS lulusan Pendidikan (Guru) dan

Kesehatan diharuskan Ber-KTP Aceh Singkil

Sumber : http://aceh.tribunnews.com

Contoh diskriminasi di

indonesia

Bank Jatim menolak pelamar berjilbab untuk bagian

Sekretaris

Sumber : http://www.ppsnews.co

MASALAH DALAM PENERAPAN

KESETARAAN DALAM

PENEMPATAN KERJA

Pelecehan

Seksual

Perlakuan Berbeda

Terhadap orang cacat

Untuk mencegah terjadinya

pelecehan, perusahaan diharapkan

dapat membuat atau menetapkan tata-

tertib atau peraturan disiplin bagi

pekerja/buruh yang diikuti dengan

sanksi sesuai dengan ringan-beratnya

pelanggaran tersebut.

Bebas dalam memilih pekerjaan

Kenyamanan dan Keamanan Kerja

Memperpanjang karir

Meningkatkan produktivitas

Meningkatkan semangat kerja

Penurunan tingkat absensi

EEO

Pelaksanaan EEO pada kegiatan

dasar MSDM

Seleksi/penempatan

Rekrutmen

Pelatihan

Penilaian Kinerja

Kompensasi

Keselamatan dan Kesehatan kerja

Produktivitas

TINDAKAN AFIRMATIF

Pendekatan yang dikembangkan organisasi dengan

kontrak pemerintah untuk membuktikan bahwa para

karyawan dipekerjakan dalam proporsi yang sesuai

dengan keterwakilan mereka dalam pasar tenaga kerja

yang relevan bagi perusahaan.

CONTOH :

Diadopsinya UU No. 31/2002 tentang Partai Politik dan UU No.

12/2003 Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Gerakan perempuan di Indonesia sepanjang tahun 1999-2003

menuntut adanya tindakan afirmasi dalam bentuk quota 30 %

representasi perempuan dalam badan parlemen di setiap

level.

–Kelompok IV

“TERIMAKASIH.”