EMPAT KEHADIRAN PT INDO MURO KENCANA IV.pdfSetelah berakhirnya perang pasifik dan penyerahan kedaulatan . dari Belanda ke Indonesia, sejumlah usaha pertambangan masih di bawah pengawasan

83

EMPAT

KEHADIRAN PT INDO MURO

KENCANA

Pengantar

Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi tentunya Indonesia

membutuhkan investasi yang besar agar dapat menggerakkan

perubahan-perubahan variabel dalam jangka panjang baik pada

struktur permintaan maupun perubahan pada penawaran seperti yang

dikatakan oleh Mier and Baldwin (1957). Dengan adanya perubahan

dari variabel tersebut pada akhirnya mampu melakukan transformasi

masyarakat seperti yang disarankan Rostow (1960) melalui

pembangunan.

Pada masa pemerintahan SBY (2009-2014), Indonesia

membutuhkan investasi sebesar Rp. 2.000 triliun sehingga dapat

mendorong laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7% dalam lima

tahun. Dipihak lain kemampuan pemerintah Indonesia hanya mampu

menyediakan dana sebesar 20% atau Rp. 400 triliun, sedangkan sisanya

Rp. 1.600 triliun (80%) berasal dari sektor swasta baik dari dalam

negeri maupun luar negeri termasuk Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Dampaknya adalah pemerintah Indonesia dalam kebijakan

harus membuka pintu selebar-lebarnya agar para investor agar dapat

menginvestasikan modalnya untuk Indonesia.

Meskipun investasi yang dimiliki terbatas, namun Indonesia

memiliki kemungkinan menjadi negara industri maju dikarenakan; (1)

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan mineral

ORANG DAYAK MELAWAN TAMBANG Studi Gerakan Sosial Baru dalam Ruang Publik Virtual

84

terlengkap di dunia, walaupun bukan aktor utama dunia dalam

keseluruhan raw material, namun Indonesia memiliki hampir sebagian

besar sumber mineral penting; dan (2) Indonesia memiliki sumber

energi yang relatif besar dan beragam jenisnya, mulai dari minyak

bumi, gas, batubara dan sumber-sumber energi terbaharukan lainnya

(Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, 2013). Bachrawi (1984)

mengidentifikasi jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia, antara

lain: (1) Minyak Bumi; (2) Batu Bara; (3) Biji Besi; (4) Tembaga; (5)

Bauksit; (6) Emas dan Perak; (7) Marmer; (8) Belerang; (9) Yudium;

(10) Nilel; (11) Gas Alam; (12) Mangang; dan (13) Grafit. Misalnya

untuk keadaan beberapa sumber daya dan cadangan tambang dan

mineral diperlihatkan pada tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1. Gambaran Keadaan Beberapa Sumber Daya dan

Cadangan Tambang dan Mineral di Indonesia Tahun 2011 (juta ton bijih)

No. Komoditi Sumber Daya Cadangan

1. Tembaga 4925 4161

2. Bauksit 551 180

3. Nikel 2633 577

4. Pasir Besi 1649 5

5. Besi Laterit 1462 106

6. Besi Primer 563 30

7. Besi Sedimen 18 -

8. Mangan 11 4

9. Emas Alluvial 1455 17

10. Emas Primer 5386 4231

11. Perak 3404 4104

12. Seng 577 7

13. Timah 354 0,7

14. Timbal 363 1,6

Sumber : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, 2013

Meskipun memiliki potensi hampir sebagian besar sumber mineral

penting, namun kemampuan Indonesia untuk mengelola dan

mengembangkan potensi sumber mineral tersebut “terbatas” (Irwandy,

2007). Salah satunya adalah terbatasnya kemampuan dalam menguasai

teknologi eksplorasi, eksploitasi hingga ekstraksi atau pemurnian akan

Kehadiran PT Indo Muro Kencana

85

hasil-hasil tambang mineral (Sudradjat, 1999 dan Perhimpunan Ahli

Pertambangan Indonesia, 2002). Hal yang mungkin dilakukan

pemerintah Indonesia adalah mengundang hadirnya investor asing

yang memiliki dan menguasai teknologi agar kandungan dari potensi

sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan.

Implikasi dari kebijakan ini, hampir sebagian besar atau sebanyak 80%,

investasi di sektor pertambangan mineral adalah berasal dari

perusahaan multinasional, salah satunya adalah PT Indo Muro Kencana

atau disingkat PT IMK. Apa dan bagaimana masuknya PT IMK serta

dampak yang muncul akan menjadi topik bahasan di bab ini.

Sejarah Pertambangan

Selama beratur-ratus tahun yang lalu, kebutuhan akan sumber

daya mineral terus mengalami perkembangan, dari keperluan akan

perhiasan, peralatan rumah tangga, pertanian, transportasi sampai

kepada industri persenjataan (Manulang, 2002:11). Menurut catatan

sejarah, pertambangan di Indonesia diprakarsai oleh orang Hindu dan

Cina sebagai pendatang yang mencari emas sekitar tahun 700 SM

kemudian dilanjutkan dengan timah sekitar tahun 1700-an (Soesastro

dan Sudarsono, 1988). Usaha pertambangan tidak menunjukkan

perkembangan yang berarti di Indonesia, karena orang-orang pribumi

umumnya lebih memilih bertani daripada kerja tambang yang

cenderung beresiko dan bersifat untung-untungan.

Seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia awal mulanya hanya

diusahakan oleh rakyat dengan skala usaha yang tidak besar dan relatif

belum tersentuh oleh intervensi kapital yang intensif. Pada akhir abab

ke-19 seiring dengan masuknya orang-orang Belanda menjajah

Indonesia, potensi pertambangan di Indonesia mulai dikembangkan.

Namun perkembangan berlangsung lamban, dikarenakan kebijakan

pemerintahan kolonial Belanda lebih berorientasi pada sektor

pertanian dan perlakuan kepada orang-orang pribumi lebih dijadikan

sebagai buruh kasar dan bukan sebagai mandor ataupun pengawas di

perusahaan pertambangan Belanda. Kebijakan ini dilatarbelakangi

karena sumberdaya mineral merupakan sesuatu yang berharga dan


86

bernilai tinggi, maka keterlibatan orang pribumi hanya dijadikan

buruh sebagai upaya secara sistematis pihak Belanda menjauhkan

masyarakat Indonesia dalam dunia pertambangan. Dampaknya adalah

sebagian terbesar masyarakat Indonesia hingga kini, awam dalam soal

pertambangan dan menganggap bidang geologi dan pertambangan

sebagai sesuatu yang eksklusif.

“Vereenigde Oostindische Compagnie” atau disingkat dengan

VOC merupakan perusahaan pertama yang mengambil alih usaha

pertambangan perak di Salida, Sumatera Barat, pada tahun 1669, yang

sebelumnya dikuasai oleh penambang rakyat terutama oleh orang-

orang Hindu. Pengambil-alihan ini dilakukan karena pemerintah

Belanda kekurangan logam perak untuk pembuatan mata uang (Sigit,

1995:5). Baru setelah pemerintah Hindia Belanda kembali memperoleh

kekuasaan dari pemerintah Inggris tepatnya tahun 1811, bermunculan

perusahaan pertambangan swasta dan perorangan Belanda untuk

mengeksploitasi dua jenis mineral, yakni timah dan batu bara. Untuk

mengendalikan usaha pertambangan tersebut, pemerintah Hindia

Belanda mengeluarkan Peraturan Pertambangan (mijnreglement) yang

pertama pada tahun 1850 yang memungkinkan pemberian hak

pertambangan kepada swasta warga negara Belanda, dan wilayah

tambangnya terbatas hanya daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Konsesi pertambangan pertama diberikan kepada swasta oleh

pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1850 untuk penambangan

timah di pulau Belitung. Selanjutnya pada tahun 1852, pemerintah

Hindia Belanda juga mendirikan “Dienst van het Mijnwezen” (Jawatan

Pertambangan) untuk melakukan eksplorasi geologi pertambangan di

beberapa daerah. Meskipun sudah ada jawatan pertambangan, baru

tahun 1899 pemerintah Hindia Belanda berhasil mengundangkan

“indiche Mijnwent”, yaitu Undang-Undang Pertambangan untuk

Hindia Belanda, sedang peraturan pelaksanaannya baru menyusul

terbit pada tahun 1906 dalam bentuk “Mijnordonantie”.

Dengan keluarnya Undang-Undang, pertambangan di Indonesia

terus mengalami perkembangan dan puncaknya terjadi pada tahun

1918 menjelang pecah Perang Dunia II. Beberapa proyek pertam-


87

bangan yang dimiliki Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu seperti

tambang batubara Ombilin, Tambang Timah Bangka, dan Tambang

Bukit Asam. Pemerintah Hindia Belanda juga memberi beberapa

proyek besar seperti pengembangan tambang nikel di Sulawesi

Tenggara kepada pihak swasta untuk mendapat hak pengusahaannya

berdasarkan kontrak khusus dari pemerintah yang dikenal dengan

sebutan 5a contract (vijf a contrac), terutama pada ketentuan pasal 5a

indiche Mijnwent. Tambang lainnya adalah tambang emas (Bengkalis,

Cikokok, Woyla, Rejang Lebong dan Simau di Bengkulu), tambang

bauksit (pula Bintan), tambang nikel (Pomala) dan lainnya.

Kegiatan usaha pertambangan pada masa pemerintah Hindia

Belanda sempat terhenti akibat krisis ekonomi (malaise) pada tahun

1930. Secara geologi, hanya 5% luas daratan Indonesia yang sudah

dipetakan cukup rinci dan sistematis, 75%-nya lagi hanya disurvey

secara kasar, sedangkan sisanya 20% masih belum diketahui sama

sekali geologinya. Karenanya tidak ada seorangpun pakar dari geologi

pertambangan Belanda pada waktu itu, yang dapat meramalkan masa

depan pertambangan Indonesia.

Menyerahkan tentara Kerajaan Hindia Belanda KNIL kepada

balatentara Jepang (08 Maret 1942), ternyata tidak semua tambang di

Indonesia dibumihanguskan oleh Hindia Belanda. Beberapa tambang

masih dapat diusahakan dan dibuka kembali oleh balatentara Jepang

untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti tambang batu bara.

Pemerintah balatentara Jepang juga membuka sejumlah tambang baru,

seperti tambang tembaga, bijih besi, sinaber, bijih manggan dan

bauksit. Perkembangan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam

usaha pertambangan di Indonesia hingga akhir perang pasifik pada

tahun 1949 (Sigit, 1995:10).

Setelah berakhirnya perang pasifik dan penyerahan kedaulatan

dari Belanda ke Indonesia, sejumlah usaha pertambangan masih di

bawah pengawasan dan dikuasai oleh modal Belanda dan modal asing

lainnya belum dapat diambil-alih sepenuhnya oleh pemerintah

Indonesia. Baru tahun 1958 dengan muncul UU No. 78 tentang modal

asing oleh DPRS di mana salah satunya pasalnya (pasal 3) menyatakan


88

perusahaan-perusahaan pertambangan bahan-bahan vital tertutup bagi

modal asing.

Meskipun UU No. 78 Tahun 1958 sudah disahkan, bukan berarti

usaha pertambangan di Indonesia mengalami perkembangan yang

berarti sampai tahun 1952. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya

pergantian kabinet sehingga pembahasan rencana UU Pertambangan

belum sempat dibahas dan ditetapkan. Baru pada tahun 1959

pemerintah menerbitkan UU No. 10 tentang Pembatasan Hak-Hak

Pertambangan, kemudian ketentuan pelaksanaannya diterbitkan dalam

bentuk Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959. Selanjutnya pada

tahun 1960 keluar Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1960 tentang

Pertambangan yang statusnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti

UU (Perpu), yang selanjutnya bisa disebut dengan UU No. 37 Prp

Tahun 1960. UU No. 37/Prp/1960 atau UU Pertambangan 1960 sangat

membatasi peran swasta, terlebih lagi modal asing, dalam pengusahaan

pertambangan di Indonesia.

Namun demikian ketentuan ini tidak mengurangi hak negara

untuk menggunakan modal asing dalam bentuk pinjaman atau dengan

perjanjian khusus melalui konsep production sharing. Perjanjian

khusus ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 20

Tahun 1963 tentang Pemberian Fasilitas bagi proyek-proyek yang

dibiayai dengan kredit luar negeri di mana penyediaan teknologi oleh

pihak luar negeri dengan cara kredit yang akan diatur dengan produk

hasil usaha berdasarkan persentase. Sayangnya dengan keluarnya

Peraturan Presiden ini belum berhasil mendatangkan minat swasta

sebagaimana diharapkan, meskipun permintaan dunia terhadap bahan

tambang meningkat, seperti bauksit, bijih besi, mangan, tembaga, dan

bahan tambang lainnya.

Minat swasta menginvestasikan dananya untuk usaha

pertambangan di Indonesia selama kurun waktu 1950-1966 masih

terbatas, namun ada sejumlah proyek pertambangan yang dapat

dijalankan pemerintah dengan bantuan luar negeri antara lain untuk

pencaharian bijih besi dan batubara kokas di Kalimantan dan Sumatera

dalam rangka Proyek Besi Baja dan batuan fosfat serta belerang,


89

terutama di Jawa dan Nusa Tenggara Timur untuk Proyek Superfosfat

dan proyek lainnya.

Usaha pertambangan di Indonesia mulai bangkit kembali ketika

pemerintah mengeluarkan beberapa perundang-udangan, diantaranya

adalah UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertambangan. UU No. 11/1967 dibandingkan dengan UU No.

37/Prp/1960 lebih memberi kesempatan yang lebih luas bagi pihak

swasta untuk berusaha dalam bidang pertambangan. Selain

kemantapan peraturan perundang-undangan untuk jangka panjang

juga diperlukan stabilitas situasi politik dan keamanan dalam negeri di

mana kondisi ini mampu dipenuhi oleh pemerintah Orde Baru.

Dengan dikeluarkannya UU ini, ada sejumlah penandatangani

Kontrak Karya (KK) pertambangan yang memberikan hak kepada

investor untuk melaksanakan usahanya, sejak tahap survei, eksplorasi

sampai eksploitasi – pengolahan – penjual hasil usaha tambangnya,

atau tanpa adanya pemisahan antara tahap pra-produksi dan tahap

operasi produksi. Lebih jelas tahapannya dapat dilihat pada gambar 4.1.

dibawah ini.

Sumber : Sudiyanto, 2011

Gambar 4.1.

Tahapan Umum Kegiatan Pertambangan


90

Sejak tahun 1967 sampai tahun 2000, tercatat 215 buah

perusahaan swasta yang menanamkan modalnya dan masih eksis, 4

buah BUMN, dan kurang lebih 11 Koperasi terlibat dalam usaha

pertambangan di Indonesia. Diantara 215 buah perusahaan swasta yang

menanamkan investasinya, tercatat 43 buah adalah PMA (Penamaman

Modal Asing) dan 172 PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)

dengan nilai kumulatif investasi per Juni 1996 sebesar U$

6.357.083.000,00 untuk PMA dan Rp. 3.308.189.000.000,00 untuk

PMDN. PMA yang masuk berasal dari Jepang, Canada, Australia,

Amerika, Perancis, Inggris, Cina, dan Malaysia seperti yang

diperlihatkan pada gambar 4.2. di bawah ini.

Sumber : LMMDDKT, 2012

Gambar 4.2. Sebaran PMA Pertambangan di Indonesia

Penanaman Modal Asing pertama yang mendapatkan Kontrak

Karya (KK) dari Pemerintah Indonesia adalah PT. Freeport Indonesia

Inc. dari USA, disusul beberapa perusahaan lainnya, seperti ALCOA,

Bilton Mij, INCO, Kennecott, Rio Tinto, Barrick, dan Newmon dan US

Steel. Selain perusahaan Amerika, ada beberapa perusahaan dari

Australia, antara lain Aberfoyle, Aurora Gold, BHP, Laverton Gold,

Lone Star Exploration, Meekatharra Minerals, North Ltd, Newcrest,

Normandy, dan Pelsart Resources. Untuk investor domestik umumnya


91

belum berminat menginvestasikan dananya untuk usaha pertambangan

dikarenakan usaha ini sangat spesifik, high risk, high capacity dan high technology. Usaha pertambangan misalnya, harus didahului kegiatan

eksplorasi yang membutuhkan waktu beberapa tahun dengan modal

dan risiko kegagalan yang tinggi. Kalaupun eksplorasi berhasil, masa

pra-produksi membutuhkan waktu beberapa tahun bahkan bisa lebih

dari 10 tahun.

Masuknya PMA menunjukkan bahwa usaha pertambangan

melalui KK dapat menarik investor dari berbagai kalangan

pertambangan multinasional karena dapat menjamin kepastian hukum

dan jaminan stabilitas sosil-politik. Dipihak lain, hanya beberapa

gelintir perusahaan pertambangan besar dunia terutama Amerika yang

menguasai usaha pertambangan di Indonesia. Hingga tahun 2013

jumlah luasan tambang yang sudah memperoleh Ijin Usaha

Pertambangan (IUP) mencapai 9.612 yang tersebar di 7 (tujuh) Pulau

di Indonesia, seperti yang diperlihatkan pada tabel 4.2. di bawah ini.

Tabel 4.2.

Jumlah Izin Usaha Pertambangan Utama Indonesia

Sampai Akhir Tahun 2010

Pulau/Jenis Perijinan

KK PKP2B IUP

Logam

IUP Non Logam

dan Batuan

IUP Batu Bara

Sumatera 11 15 1468 542 983

Kalimantan 9 61 739 405 2670

Sulawesi 10 - 1063 394 105

Maluku 2 - 399 22 12

Papua 7 - 111 7 115

Nusa Tenggara 2 - 338 125 1

Indonesia 41 76 4118 1495 3886

Sumber : Dari berbagai sumber, 2012

Pada akhir tahun 2010 diketahui jumlah produksi pertambangan

utama yang beroperasi di Indonesia adalah tambang batubara, tambang

bauksit, tambang nikel, tambang emas, tambang perak, tambang granit,

dan tambang pasir besi. Kalau dilihat dari jumlah produksi, maka dari


92

tahun ke tahun cenderung berfluktuasi (naik-turun). Lebih jelasnya

dapat dilihat pada table 4.3. di bawah ini.

Meskipun angka produksi cenderung berfluktuasi, namun

tidaklah heran kalau Indonesia pernah menjadi penghasil timah No. 3

dan No. 2 di dunia serta tercatat sebagai pengeksport batubara uap No.

3, penghasil nikel No. 5 dan penghasil emas No. 9 di dunia. Dilihat dari

nilai tambah yang diperoleh, hasil usaha pertambangan cukup

menggiurkan. Hasil perhitungan BPS (2013) memperlihatkan bahwa

rata-rata setiap tahunnya, prosentasenya nilai tambah dari usaha

pertambangan terus mengalami peningkatan. Misalnya sampai tahun

2000 terjadi peningkatan nilai tambah sebesar 63,88% yang kalau

dirupiahkan nilainya mencapai tidak kurang dari Rp. 222.328 Milyar.

Tabel 4.3.

Jumlah Produksi Pertambangan Utama Indonesia

Sampai Akhir Tahun 2011

No Produksi Tahun

2008 2009 2010 2011 2012*

1. Logam Tembaga (ribu ton ton) 655 999,2 878,3 543 447,5

2. Emas (ton) 64,4 104,1 194,1 76 75

3. Timah (ribu ton) 72 60,4 48,5 42 94,8

4. Nikel Matte (ton) 73.356 68.228 77.186 68.000 72.899

5. Fero Nikel (ton) 17.566 12.550 18.688 19.610 18.372

6. Bijih Nikel (juta ton) 4,11 10,99 16,98 32,63 41,09

7. Bauksit (juta ton) 7,77 15,94 26,89 39,68 30,2

8. Bijih Besi (juta ton) 1,86 7,19 7,91 12,81 10,41

9. Bijih Mangan (ton) 283.679 273.008 231.035 100.459 30.478

10. Bijih Timbal dan Seng (ton) 40.658 64.604 310.453 197.139 5.556

11. Bijih Kromium (ton) 57.601 4.537 63.053 9.548 20.111

12. Bijih Tembaga (ton) 1.276 3.579 5.816 13.810 8.418

Sumber : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kementerian ESDM, 2012

Catatan : *) data diambil dari Laporan Surveyor yang dikirimkan oleh PT Sucofindo.

Diasumsikan angka ekspor sama dengan angka produksi

Kebanyakan hasil industri tambang Indonesia ditujukan untuk

ekspor. Selain karena investornya dari luar negeri, masalah terbatasnya

ketersediaan industri pengolahan bahan baku tambang juga menjadi

penyebab, disamping politik perdagangan dan industri negara maju

memang hanya menempatkan negara berkembang seperti Indonesia

hanya sebagai produsen raw materiil baik mentah setengah jadi untuk


93

memenuhi kebutuhan industri olahan lanjut mereka (Soesantro dan

Sudarsono, 1986:185). Dari data hasil kajian Badan Pengkajian dan

Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan

Luar Negeri (2013) ternyata hanya 15 perusahaan yang siap dengan

fasilitas pengolahan dan pemurnian yang dapat beroperasi untuk

fasilitas pengolahan dan pemurnian tambang dan mineral.

Selain itu, dalam konteks perdagangan luar negeri, Indonesia

hanya sebagai bagian dari penetrasi kapital dari wilayah-wilayah

metropolis (center of capitalist world) terhadap ekonomi masyarakat

atau negara-negara berkembang dan terbelakang seperti yang

dteoritiskan pendukung teori ketergantungan. Nilai statistik ekspor

negara-negara berkembang dan atau terbelakang, tidak cukup memberi

penjelasan siapa yang melakukan produksi berorientasi ekspor, siapa

yang mengatur serta menguasai ekspor negara-negara tersebut. Banyak

hasil analisa memperlihatkan bahwa produksi berorientasi ekspor

maupun macam-macam kegiatan ekspor lainnya, seperti transportasi,

asuransi, dan sebagainya ada dalam tangan modal yang berasal dari

wilayah-wilayah metropolis (Senghaas, 1977:179).

Sampai sekarang angka keberhasilan dalam proyek-proyek KK

Pertambangan masih dibawah 10%, dan menjadi lahan untuk dikritik.

Faktor penyebab rendahnya kontribusi di sektor pertambangan,

dikarenakan belum semua perusahaan pertambangan yang beroperasi

selain hanya mengekspor bahan mentah setengah jadi, juga

kebanyakan perusahaan di Indonesia belum memiliki NPWP.

Dampaknya perolehan dari Kelompok Pendapatan Asli Daerah

(PKB/Alat Berat, BBN-KB, PBBKB dan PAP) maupun dari Dana Bagi

Hasil Pajak (DBH PBB, DBH PPh 21, 25 dan 29 WPOPDN) serta Dana

Bagi Hasil Bukan Pajak (Landrent dan Royalty) untuk pemasukan

keuangan negara masih dibawah 10%.

Diakui bahwa dibalik prestasinya sebagai salah satu komoditas

dunia, namun masih menyimpan sejumlah persoalan karena

pertambangan hanya dilihat sebagai industri “keruk semata”. Di sisi

lain bahwa kontribusi pertambangan untuk kepentingan pembangunan

(pemerintah), masyarakat dan sektor-sektor yang membutuhkan


94

sangatlah penting. Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah

mengganti PP 32 Tahun 1969 dengan PP 75 Tahun 2001 tentang

Pelaksanaan UU 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok

Pertambangan, yang menyatakan bahwa KP, KK, dan PKP2B yang

diterbitkan oleh Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap

berlaku sampai berakhirnya KP, KK, dan PKP2B dimaksud.

Ketentuan yang sama juga dicantumkan dalam UU No. 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan pembaharuan dari

UU No. 1 Tahun 1967, yo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman

Modal Asing yang dipandang kontraversial dan UU No. 6 Tahun 1968

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yo UU No. 12 Tahun 1970.,

dinyatakan, seluruh persetujuan penanaman modal dan izin

pelaksanaan yang telah diberikan pemerintah dinyatakan tetap berlaku

sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin

pelaksanaan tersebut.

Sekumpulan UU yang lahir di atas, tentunya bukan hanya teks

hukum yang kaku dan berada dalam ruang beku. Peraturan-peraturan

itu dilahirkan dengan spirit serta konteks yang ingin dicapainya, yaitu

mengembangkan usaha sektor pertambangan. Karena itu, sepanjang

perjalanan lahirnya perjanjian kontrak atau kuasa pertambangan,

prinsip yang ingin dicari pemerintah adalah mengambil keuntungan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak mengherankan,

apabila ada upaya untuk terus memperbaharui setiap kontrak yang

dirasakan lebih menguntungkan pemerintah, sehingga melahirkan

istilah kontrak “generasi” I, II, III dan seterusnya sebagai wujud

pembaharuan tersebut. Salah satu pokok perubahan yang diinginkan

terkait dengan bagian produksi untuk pemerintah yang tadinya

dibawah 10% menjadi sebesar 13,5% dan bukan dalam bentuk in kind

tetapi menjadi in cash. Perusahaan diberikan hak oleh pemerintah

menjualnya kepada pembeli dengan harga yang sama dengan porsi

86,5% milik perusahaan, kemudian hasil penjualan tersebut setelah

dipotong biaya penjualan, langsung disetor ke kas negara sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Pertambangan

dan Energi.


95

Pertambangan di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah memiliki kandungan sumber daya mineral

yang cukup potensial dan lokasinya menyebar hampir di seluruh

wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan peta geologi Kalimantan

Tengah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi Kalimantan Tengah (2012) dapat diketahui bahwa Kalimantan

Tengah mempunyai kandungan sumber daya mineral yang besar,

seperti: emas, batubara, intan, kaolin, pasir kuarsa, fosfat, batu

gamping, kristal kuarsa, batuan beku/batuan belah, besi, timah hitam,

tembaga, air raksa, dan zircon.

Hasil kalkulasi cadangan emas sementara diperkirakan mencapai

3,3 juta ton, dan emas alluvial sebanyak 74 m3 pasir. Cadangan ini

dimungkinkan karena Kalimantan Tengah memiliki sejumlah endapan

emas primer dan letakan (placer) dapat ditemukan di sungai, danau,

rawa-rawa dan paleo chanel (gosong). Endapan emas dapat juga

dijumpai di Kabupaten Kapuas tepatnya Kecamatan Kapuas Hulu,

Kapuas Tengah dan Timpah; Kabupaten Gunung Mas tepatnya di

Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Rungan, Manuhing, Sepang

dan Kurun; Kota Palangka Raya tepatnya di sungai Takaras Kecamatan

Bukit Batu; Kabupaten Murung Raya tepatnya di Kecamatan Sumber

Barito; Permata Intan dan Tanah Siang; Kabupaten Barito Timur

tepatnya di Kecamatan Dusun Tengah; Kabupaten Serujan tepatnya di

Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Seruyan Tengah; dan Kabupaten

Katingan tepatnya di Kecamatan Katingan Hulu, Katingan Tengah,

Sanaman Mantikel dan Katingan Hilir.

Selain emas, cadangan batubara di Kalimantan Tengah juga cukup

besar. Kalkulasi sementara menunjukkan bahwa cadangan batubara

mencapai 3,87 Miliar ton dengan kualitas istimewa (5000-8300 kkal/kg

dan sebagiannya coking coal). Jenis batubara ini banyak digunakan

untuk bahan bakar industri semen, PLTU dan untuk peleburan timah

dan nikel. Batubara di Kalimantan Tengah sudah mulai ditambang

sejak awal abab 19 dekat Muara Teweh dengan jumlah produksi 7.000

ton per tahun. Produksi berkurang sejak Perang Dunia ke II dan

kemudian berhenti total sekitar tahun 1960.


96

Survey untuk penyelidikan batubara di Kalimantan Tengah telah

dilakukan sejak tahun 1975 oleh beberapa institusi baik pemerintah

maupun perusahaan asing, salah satunya PT BHP-Biliton yang telah

memprediksikan bahwa terdapat sekitar 400 ton batubara dengan nilai

kalori >7.000 berkualitas baik (>8.000 kal/gr) juga ditemukan di

Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya bagian Utara. Di

daerah ini batubara banyak ditemukan di Muara Bakah, Bakanon,

Sungai Montalat, Sungai Lahei, Sungai Maruwai dan sekitarnya.

Beberapa lapisan batubara mempunyai ketebalan mencapai 1,5 – 7

meter dan mempunyai kualifikasi cooking coal.

Lokasi lain yang juga memiliki potensi kandungan batubara

dengan nilai kalori < 6.000 cal/gr antara lain; Kabupaten Gunung Mas

tepatnya Kecamatan Tewah, Rungan, Kurun, Manuhing; Kotawaringin

Timur tepatnya Kecamatan Mentaya, Hulu, Mentaya Hilir dan

Cempaga; Kabupaten Katingan tepatnya Kecamatan Katingan Tengah

dan Tewah Sangalang; Kabupaten Kotawaringan Barat tepatnya

Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Kotawaringan Lama.

Untuk bijih besi, ada 2 (dua) tipe yaitu; magnetis dan kolovial. Biji

besi tipe magnetis dijumpai di daerah Kabupaten Lamandau, sedangkan

tipe kolovial dijumpai di daerah Kabupaten Kotowaringin Timut. Tipe

magnetis terdiri dari hematite dan pegmatite, sedangkan tipe kolovial

terdiri dari limonit dan ilmenite. Lokasi tipe magnetis berada di

daerah: Bukit Karim, Bukit Gojo, Patarikan di Kabupaten Lamandau,

kemudian Tumbang Manggu di Kabupaten Katingan; dan Kabupaten

Barito Timur. Untuk lokasi tipe kolovial berada di daerah Kenyala,

Kecamatan Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cadangan

besi yang sudah ditemukan 41,2 juta ton.

Dengan melihat potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, tidak

dapat diragukan lagi bahwa daerah ini memiliki peluang yang besar

untuk menjadi daerah yang kaya akan sumber daya mineral. Namun

terbatasnya investor dan tenaga ahli serta peralatan pendukung untuk

mencari dan mengembangkan sumber daya tambang ini

mengakibatkan Kalimantan Tengah masih sangat menggantungkan diri

pada kehadiran investor swasta asing. Cara kemudian yang dilakukan


97

adalah memberikan berbagai kemudahan kepada para investor

terutama dari perusahaan multinasional agar dapat menanamkan

investasinya di Kalimantan Tengah.

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut usaha pertambangan yang

berkembang di Kalimantan Tengah, terdiri dari; (1) Usaha

Pertambangan Rakyat, dan (2) Perusahaan Pertambangan.

Pertambangan Rakyat

Usaha pertambangan di Kalimantan Tengah pada awalnya adalah

usaha tambang rakyat, dan jumlahnya terus bertambah. Dari data yang

dirilis oleh kompas.com tertanggal 13 Oktober 2013, memperlihatkan

bahwa penambang emas skala kecil yang dilakukan masyarakat jumlah

terus mengalami peningkatan dari 50.000 orang pada tahun 2006,

menjadi 5000.000 orang pada tahun 2012.

Konsep dasar mengenai pengelolaan pertambangan oleh

masyarakat secara khusus dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 1967

terutama pasal 11 ayat 1,2,3. Berdasarkan UU tersebut, diketahui

bahwa pengelolaan pertambangan dilimpahkan kepada rakyat dalam

bentuk pengusahaan bahan galian melalui instrumen perijinan. Usaha

pertambangan bahan galian tersebut meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,

serta penjualan.

Untuk mengoperasionalkan UU tersebut kemudian dikeluarkan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1967 tentang pelaksanaan

UU No. 11 Tahun 1967 secara khusus dalam pasal 5-6, yang

pelaksanaannya mengacu Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi

mengeluarkan No. 01.P/201/M.PE/1986 tertanggal 20 Februari 1986

tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian

Strategis (golongan a) dan Vital (golongan b). Dalam konteks peraturan

menteri, pertambangan rakyat dipahami sebagai usaha pertambangan

strategis dan vital yang diusahakan secara sederhana oleh rakyat

setempat (bertempat tinggal di suatu daerah) untuk penghidupan

sehari-hari.


98

Usaha pertambangan rakyat di Kalimantan Tengah dimulai sejak

datangnya para penambang emas dari Tionghoa di Kalimantan Barat

yang kemudian keberadaan mereka menyebar hingga ke Kalimantan

Tengah (Heidhues, 2008). Akibat hampir setiap daerah Kabupaten/Kota

di Kalimantan Tengah mempunyai usaha pertambangan rakyat, seperti

di Kabupaten Murung Raya (Haridison, 2006).

Pertambangan emas rakyat di Kabupaten Murung Raya misalnya,

sudah ada sebelum penjajahan Belanda dan berlangsung secara turun-

temurun dengan cara mendulang atau dalam bahasa Dayaknya disebut

melunas. Desa-desa yang merupakan lokasi pertambangan rakyat

adalah: Batu Mirau, Tambelum atau Tomolum, Bantian, dan Muara

Babuat yang termasuk wilayah kecamatan Permata Intan; Desa Konut,

Oreng, Olung Muro, Olung Hanangan, Dirung Linkin, Datah Kotou,

dan Mongkolisoi yang termasuk Kecamatan Tanah Siang; Malasan,

Dirung, Mangkahui, dan Muara Ja'an yang termasuk wilayah

Kecamatan Murung; dan desa-desa yang berada di wilayah Luit Raya:

Muara Bakanon, Tumbang Lahung, Pantai Laga, Baratu, Sa'an dan Salio

termasuk Kecamatan Permata Intan; Muara Lahung wilayah

Kecamatan Laung Tuhup; serta Puruk Cahu dan Bahitom wilayah

Kecamatan Murung.

Asal mula masyarakat Dayak Siang Murung menemukan emas

adalah berawal mula dari seorang leluhur Dayak, warga Desa

Tomolum bernama Engoh yang sedang berburu babi. Engoh mengejar

buruannya hingga berada di tepian Sungai Ocin (anak Sungai

Bantian, Kecamatan Permata Intan). Babi yang dikejar tersebut lari

dan bertahan di sebuah gua. Pada akhirnya babi tersebut berhasil

ditangkap dan dibunuh. Pada tubuh babi secara tidak sengaja

ditemukan butiran-butiran emas bercampur tanah pasir yang

menempel di bulu-bulu babi buruannya dan butiran-butiran emas

tersebut dikumpulkannya. Sebagai tradisi, daging babi tadi dibagikan

kepada semua warga sekitarnya. Sejak saat itu masyarakat mengetahui

bahwa Sungai Ocin mengandung bijih emas. Kemudian disusul

dengan penemuan di sungai lain, yaitu Sungai: Tingon, Luit, Talaon,

Muro, Malau, Ontu, Talui Murung, Ucang, Lomi, Ma’an, Kunyi,


99

Sebunut, Mandaun, Sopan, Tojang. Sungai-sungai ini sekarang berada

di empat kecamatan di Kabupaten Murung Raya (YBSD, 1996).

Masyarakat Dayak Siang Murung menambang di sungai-sungai

secara tradisional dengan menggunakan peralatan sederhana,

menggunakan dulang kecil, angkatan, dan linggis untuk membongkar

batu-batu besar. Cara tradisional ini ramah lingkungan dan tidak

merusak lingkungan terutama satwa dan air. Para penambang

tradisional yang tadinya melunas di sungai-sungai, kemudian semakin

berkembang dan berpindah ke lereng-lereng gunung.

Bagi orang Dayak Siang, emas digunakan saat persiapan

perkawinan, di mana emas dijadikan sebagai bulou singah siru. Pada

saat perkabungan, emas dijadikan sebagai ponguma yang dikenakan

atau diberikan kepada orang yang sudah mati. Lazimnya ponguma diberikan kepada orang yang semasa hidupnya merupakan tokoh

terpandang, kaya, terhormat, berjasa, serta yang berperan dalam adat.

Emas juga bisa dijadikan tolak ukur kekayaan seseorang dalam

masyarakat Dayak Siang selain dari pada kepemilikkan atas barang-

barang lainnya, seperti guci, piring antik, senjata pusaka, dan

sebagainya (YBSD, 1998).

Dalam perkembangannya, sekitar tahun 1979, para penambang

rakyat mulai melakukan penambangan di Luit Raya secara mekanis

menggunakan tenaga tradisional dan mesin pompa air serta mesin

penumbuk batu setelah mereka menemukan urat emas di dalam batu-

batu bukit. Terbukanya urat emas tersebut, terjadi karena dorongan

traktor dari PT. Djayanti Jaya yang pada saat itu sedang membuka

jalan-jalan HPH di Bukit Arong dan Bukit Tengkanong, Luit Raya,

Kecamatan Permata Intan.

Tahun 1980, masyarakat sudah banyak berdatangan membuat

pondok-pondok di sekitar Gunung Batu Badinding atau Gunung Batu

Ponyang untuk bekerja mendulang emas secara tradisonal di sekitar

anak-anak sungai dan mengambil serta mengumpul batu-batuan bekas

dorongan traktor perusahaan HPH PT. Jayanti Jaya. Batu-batu

dikumpulkan dan ditumbuk di lasung besi atau dalam bahas Dayak

disebut lasong gangsak, setelah itu baru didulang (dicuci) untuk


100

mendapatkan emasnya. Hasilnya cukup lumayan dibanding dengan

menyadap karet dan memotong rotan di kampungnya.

Pada tahun 1981 mulai dibangun lokasi mesin tumbuk batu yang

dikerjakan pertama kali oleh masyarakat. Dengan adanya lokasi

tumbuk batu, masyarakat di sekitarnya berdatangan dari berbagai desa,

seperti: Desa Belawan, Desa Kalangkaluh, Desa Konut, Desa

Mangkolisoi Desa Kerali, Desa Datah Kuto, Desa Dirung Lingin, Desa

Olung Hanangan, Desa Muro, Desa Oreng (Kecamatan Tanah Siang).

Desa Batu Mirau, Desa Bantian, Desa Tambelum, Desa Kolon, Desa

Apat adalah desa-desa yang terletak di sekitar sungai Babuat yang

masuk dalam wilayah Kecamatan Permata Intan. Kemudian di muara

Sungai Babuat atau Sungai Barito terdapat Desa Muara Babuat, Desa

Tumbang Lahung, Desa Juking Sopan, Desa Baratu, Desa Pantai Laga

merupakan wilayah Kecamatan Permata Intan. Dengan kedatangan

masyarakat tersebut terjadi kemajuan secara tradisional dalam hal

mengelola tambang, khususnya setelah masyarakat yang

berpengalaman dari Desa Masoparia (Kecamatan Kapuas Hulu,

Kabupaten Kapuas) ikut bergabung di lokasi tersebut. Pada tahun 1982

tambang rakyat tradisional sudah meluas dan banyak urat-urat emas

yang ditemukan seperti: lokasi Batu Badinding, Lokasi Batu Halubai

yang termasuk wilayah Kecamatan Permata Intan dan Tanah Siang.

Gambaran Penambangan Rakyat dapat dilihat pada gambar 4.3.

dibawah ini.

Tentunya dalam melakukan usaha pertambangan rakyat terdapat

berbagai kendala dan permasalahan, seperti temuan Sukardarrumidi

dan Koesnaryo (dalam Haridison, 2006), antara lain: (1) Jumlah

cadangan dan kadarnya belum diketahui karena umumnya belum

pernah dilakukan eksplorasi yang mendahului kegiatan penambangan;

(2) Modal kerja ditanggung oleh seorang “pemilik lubang” atau

“pemilik mesin”. Bahkan setelah diupayakan cara patungan di antara

para penambang itu sendiri, sekalipun jumlahnya sangat terbatas,

mereka seringkali terpaksa berhutang karena tidak ada bank yang mau

memberi kredit; (3) Para penambang bekerja dengan teknik sederhana

yang dipelajari secara tradisional, sehingga tidak terjadi inovasi.


101

Misalnya karena terbiasa menggunakan sumuran (shaft) sebagai jalan

masuk, maka penambangan hampir selalu menggunakan cara tersebut

meskipun suatu saat penggunaan adit (mendatar) lebih

menguntungkan; (4) Peralatan kerja cadangan seperti pompa air dan

exhaust fan umumnya tidak tersedia, sehingga jika alat tersebut rusak

maka penambangan dihentikan sampai peralatan berhasil diperbaiki;

dan (5) Keselamatan kerja kurang terjamin. Lobang-lobang bukaan

berukuran kecil (sekitar 1 meter) dengan hanya satu jalan menuju

permukaan. Jika terjadi runtuhan maka para pekerja akan sulit

menyelamatkan diri. Disamping itu penambang tidak melengkapi diri

dengan alat pelindung badan (safety head) dan sepatu.

Sumber : LMDDKT, 2014

Gambar 4.3.

Aktivitas Pertambangan Rakyat

Setiap kegiatan penambangan juga selalu menimbulkan dampak

terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lokasi baik berupa

dampak fisik maupun non fisik, dan dapat bersifat negatif maupun

positif, seperti yang diungkapkan oleh Ngadiran, et al., (2002).

Menurut Ngadiran, et al., (2002:132) bahwa dampak fisik dapat dilihat

dengan adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat itu sendiri,

seperti tersedianya lapangan kerja baru, bentuk pembangunan sarana


102

tempat tinggal dan fasilitas lainnya. Dampak fisik juga memiliki sisi

negatif, ini dilihat kalau didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis di

mana kegiatan penambangan merusak tanah, air, dan tumbuh-

tumbuhan, termasuk merusak kesehatan manusia karena penggunaan

merkuri untuk mengekstraksi emas telah membuat pertambangan

sebagai sumber terbesar pencipta logam sangat beracun bagi

lingkungan. Setiap harinya para pekerja tambang mempertaruhkan

dirinya menghadapi bahaya keracunan terkait dengan penggunaan

merkuri secara ilegal. Kerusakan ini terlihat dari gambar dibawah ini di

mana daerah tambang terlihat putih besar (gambar 4.4. di bawah ini).

Situasi ini digambarkan sebagai "bom waktu kesehatan" oleh Profesor

Marcello Veiga, seorang ahli dalam penggunaan merkuri dalam

penambangan emas skala kecil di University of British Columbia di

Vancouver (kompas.com, 13 Oktober 2013).


Gambar 4.4.

Kondisi Tambang Rakyat Pereng Pane Penuh dengan Merkuri

Dampak yang bersifat negatif tentunya meresahkan masyarakat,

dan pada gilirannya dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan

keamanan. Dampak non fisik dari adanya suatu kegiatan penambangan

adalah adanya perubahan-perubahan pola pikir, nilai sosial, norma-


103

norma sosial, pola-pola perilaku, tanggung jawab, dan sebagainya,

seperti: perubahan dalam organisasi masyarakat, gaya hidup, kepuasan

dan kekuasaan serta kepemimpinan.

Menjamurnya pertambangan rakyat menyebabkan pemerintah

kemudian membuat berbagai peraturan untuk pengendalian, terutama

bagi jenis bahkan galian vital golongan b (seperti emas). Emas

tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable) karenanya keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan

guna mencegah tidak terjadinya pengeksploitasian besar-besar

mengakibatkan cepat punah atau habis. Hal ini perlu dilakukan karena

emas merupakan bahan galian vital yang masih dibutuhkan oleh

generasi mendatang untuk memenuhi keperluan hidupnya (Salim,

1988:5).

Untuk itu, UU No. 11 Tahun 1967 khusus dalam pasal 7 secara

khusus menyatakan bahwa: “Usaha pertambangan rakyat yang timbul

kemudian setelah adanya kegiatan usaha pertambangan berdasarkan

kuasa pertambangan/kontrak karya adalah tidak sah dan digolongkan

sebagai penambang liar dan harus dihentikan”. Kemudian dalam UU

No. 32 Tahun 2004, secara khusus pasal 17 menyerahkan kewenangan

urusan SDA kepada daerah akan tetapi dalam kerangka pengaturan

hubungan pemanfaatan SDA antara pusat-daerah. Kewenangan

tersebut secara umum, mencakup (1) kewenangan teknis pengelolaan

SDA. Kewenangan ini erat kaitannya dengan kebijakan berupa ijin

untuk penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan SDA di

daerah, dan kemudian; (2) kewenangan mengatur dan mengurus SDA

yang merupakan satu kesatuan yang utuh baik pengelolaan yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan/pengelolaan, pemulihannya

(konservasi), maupun kelembagaan, administrasi dan penegakan

hukum. Dalam pemahaman seperti ini, rakyat dan/atau daerah tidak

diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus SDA karena tetap

di bawah kendali pusat dalam hal ini Kementrian ESDM.

Berdasarkan konteks UU, Peraturan Pemerintah dan Peraturan

Menteri seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa

pengelolaan SDA dan pertambangan masih bersifat elitis dan lebih


104

banyak dilakukan atas amanat konstitusi. Kewenangan dalam

menentukan hak pengelolaan SDA dan pertambangan masih berada di

tangan negara serta pengaturan-pengaturan mengenai pengelolaan

tersebut hanya dilihat dalam konteks kelembagaan pemerintahan

bukan hubungan antara negara dan masyarakat. Pengelolaan

pertambangan rakyat hanya diberikan dalam konteks pengusahaan

melalui kebijakan perijinan. Pengakuan dan perlindungan terhadap

kegiatan pertambangan rakyat belum diatur sepenuhnya sehingga

masih ada kesempatan dari negara untuk mengambil alih tambang

rakyat meskipun sudah diusahakan secara turun-temurun.

Perusahaan Pertambangan

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa perusahaan pertambangan

pada dasarnya bersifat elitis dikarenakan usaha ini mempunyai resiko

yang tinggi. Selain membutuhkan besarnya investasi pada awal usaha,

namun perolehan keuntungan membutuhkan waktu yang lama dan

belum tentu memberikan keuntungan. Karenanya investor yang

terlibat dalam usaha pertambangan besar selalu memperoleh perlakuan

atau perlindungan secara khusus dari pemerintah agar mereka mau

menanamkan investasinya.

Sejauh ini keberadaan perusahaan pertambangan di Kalimantan

Tengah belum diketahui secara pasti karena data dari jumlah

perusahaan dan data dari produksi belum ada yang pasti. Misalnya dari

data yang disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah dalam Temu

Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pengusaha/Investor dan Bidang

Pekerjaan Umum di Palangkara (26 Mei 2014) menyatakan bahwa per

tanggal 01 April 2014 terdapat 866 perusahaan pertambangan yang

telah memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdaftar pada

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Sayangnya data

tentang perusahaan pertambangan yang memperoleh IUP tidak

disajikan. Sebagai gambaran penyebaran perusahaan pertambangan

yang ada di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar 4.5. di

bawah ini.


105

Mengacu pada data yang dikumpulkan oleh LMMDDKT (2014)

diketahui bahwa terdapat 93 perusahaan pertambangan yang terdaftar

dan mempunyai lokasi di Kalimantan. Dari 93 perusahaan, sebanyak 43

perusahaan (46,24%) merupakan perusahaan asing atau perusahaan

asing bekerjasama dengan perusahaan Indonesia, sedangkan sisanya

adalah perusahaan dari Indonesia baik nasional maupun regional.

Untuk perusahaan asing dan/atau bekerjasama dengan perusahaan

Indonesia umumnya perusahaan go publik dan terdaftar diberbagai

bursa saham seperti Amerika, Australia, Korea, Kanada dan Hongkong,

seperti Herald Resources Ltd di Australia; Duval Corporation of Indonesia di Amerika Serikat; Diadem Resources Ltd di Kanada dan

lain sebagainya.

Sumber : GIS LMMDD-KT, 2017

Gambar 4.5. Sebaran Potensi Tambang di Kalimantan Tengah

Dari 93 perusahaan pertambangan tersebut, 20 perusahaan berada

di Kalimantan Tengah. Jenis galian yang dihasilkan adalah batubara (10

perusahaan) dengan status kontrak Generasi III/PKP2B dengan

tahapan eksplorasi, kecuali 1 (satu) perusahaan tahapannya persiapan


106

penambangan atau persiapan eksploitasi. Untuk 10 perusahaaan

pertambangan lainnya bergerak pada jenis galian emas dan jenis galian

ikutan lainnya, seperti perak dan tembaga. Status kontrak perusahaan

ini dari Generasi IV hingga Generasi VII, ditunjukkan pada tabel 4.4.

dan gambar 4.5. di bawah ini.

Hingga tahun 2008, jumlah produksi galian utama di Kalimantan

Tengah yang sudah diusahakan terdiri dari Emas, Perak, Batu Bara,

Zircon, Bijih Besi dan Titanioum. Sebenarnya masih banyak hasil

produksi galiang tambang tetapi data belum diperoleh. Mengenai

jumlah produksi diperlihatkan pada tabel 4.5. di bawah ini.

Tabel 4.4.

Perusahaan Pertambangan Emas Yang Telah Memperoleh Kontrak Karya

di Kalimantan Tengah

No Nama Perusahaan KK

Generasi Luas Wil. Ijin (Ha)

Status Lingk. Kegiatan

1. PT. Aston Mercu Buana Mining (AMBM)

IV 47250 Studi Kelayakan

2. PT. Aurum Kotabesi Mineralindo (AKM)

VII 55690 Penyelidikan Umum

3. PT. Barito Intan Mas (BIM) IV 70.752 Ditahan (Suspended)

4. PT. Danum Kelian Minerals (DKM)

VI 320.100 Kontruksi

5. PT. Kalimantan Surya Kencana (KSK)

VI 121.900 Eksplorasi

6. PT. Kalsika Indonesia (KI) VII 21.340 Eksplorasi

7. PT. Kasongan Bumi Kencana (KBK)

IV 12.830 Ditahan (Suspended)

8. PT. Ampalit Mas Perdana (AMP)

IV 24.992 Eksplorasi

9. PT. Indo Muro Kencana (IMK) IV 47.962 Produksi

10. PT. Sameco Mas Jaya (SMJ) VII 24.300 Eksplorasi

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, 2013


107


Gambar 4.6. Lokasi Usaha Perusahaan Pertambangan Yang Telah Memperoleh Kontrak

Karya di Kalimantan Tengah

Dari tabel 4.5. diketahui bahwa jenis galian yang mengalami

peningkatan adalah batubara diikuti bijih besi. Peningkatan ini

mengiringi naiknya permintaan terutama batubara. Namun saat ini

permintaan akan batubara terus menurun bahkan beberapa perusahaan

pertambangan yang bergerak pada jenis galian batubara harus

menghentikan usahanya karena sudah tidak ada permintaan.


108

Tabel 4.5.

Jumlah Produksi Bahan Galian Tambang di Kalimantan Tengah

Sampai Tahun 2008

No Bahan Galian Satuan 2005 2006 2007 2008

1. Emas Kg 182 619 1.224 365

2. Perak Kg 868 4.586 10.882 1.099

3. Batubara Ton 829.141 1.256.288 2.202.009 2.573.721

4. Zircon Ton NA NA 74.175 60.583

5. Bijih Besi Ton NA NA 1.028.979 2.829.290

6. Titanium Ton NA NA 542 3.736

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, 2012

Sejarah masuk perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah

mempunyai keterkaitan dengan usaha pertambangan rakyat. Bagi

perusahaan pertambangan yang telah memegang kuasa pertambangan

(pengusaha nasional) dan pemegang kontrak karya (pengusaha asing)

pasti akan menggusur usaha-usaha pertambangan rakyat terlebih

dahulu sudah ada keberadaannya tanpa dilakukan konfirmasi. Kondisi

ini terjadi karena menurut Greenomic (2004) penyelenggara negara

lebih memilih bergandengan tangan dengan pemodal dan

berseberangan dengan rakyat. Hal ini sangat terkait dengan UU No. 11

Tahun 1967 khususnya pasal 7 seperti yang dijelaskan di atas. Akibat

penggusuran tersebut tentunya memberikan berbagai dampak seperti

ditunjukkan dari hasil penelitian Dianto Bachriadi (dalam Andreas,

2004) dan Ngadisah (2003).

Hasil penelitian mereka menunjukkan bawah industri

pertambangan di Indonesia dengan studi kasus PT. Freeport Indonesia

(FI) dan PT. Kelian Equatorial Mining (KEM) menyimpulkan ada

delapan bentuk pelanggaran antara lain: (1) pelanggaran hak untuk

menentukan nasib sendiri termasuk di dalamnya adalah tidak

diakuinya tanah-tanah adat yang menjadi milik orang, keluarga atau

satu suku tertentu, tidak diakuinya struktur sosial masyarakat adat

serta pemaksaan untuk alih fungsi lahan menjadi areal pertambangan;

(2) pelanggaran atas hak untuk hidup; (3) penghilangan orang dan

penangkapan secara sewenang-wenang; (4) hilangnya hak untuk bebas

dari rasa takut; (5) hilangnya hak seseorang untuk tidak mendapat


109

penyiksaan atau tindak kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh

pejabat publik; (6) dicabutnya hak seseorang atas sumber penghidupan

subsistensinya; (7) hilangnya hak anak-anak untuk mendapatkan

perlindungan; (8) lenyapnya standar kehidupan yang layak dan

pencapaian tingkat kesehatan yang optimal. Adanya pelanggaran ini

membuat mereka (masyarakat adat Dayak Siang Murung) melakukan

perlawanan.

PT Indo Muro Kencana

PT. Indo Muro Kencana atau disingkat PT IMK merupakan

perusahaan pertambangan asing yaitu dari Amerika (Duval

Corporation of Indonesia) dan dari Australia (Pelsar Muro Pty Ltd dan

Jason Mining). Hal ini sesuai dengan Kontrak Karya (KK) Generasi III

Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya dari Presiden RI sesuai

dengan surat Keputusan Nomor B–07/Pres/I/1985 tanggal 21 Januari

1985 dan SK Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral No

114.K/20.01/DJG/2001 tanggal 5 Oktober 2001. Luasan wilayah

pertambangan PT IMK adalah ± 47.940 Ha, dengan jangka waktu KK

selama 30 tahun dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2014.

Perjalanan usaha pertambangan yang dilakukan PT IMK tidaklah

berjalan mulus seperti yang diharapkan di mana kepemilikan terhadap

perusahaan ini terus berganti-ganti. Pada tahun 1993 sebelum

perusahaan ini berproduksi, kepemilikan PT IMK bukan lagi pemilik

sebelumnya mengacu kepada KK tahun 1985 tetapi pengelolaan sudah

diambil alih oleh Aurora Gold Ltd. (Australia) sebanyak 90% dan PT

Gunung Perkasa milik Indonesia dengan total sahamnya sebesar 10%.

Selanjutnya pada tahun 1997, PT Gunung Perkasa kembali melakukan

penjualan saham sehingga Aurora Gold Ltd memiliki 100% saham PT

IMK. Karena berbagai pertimbangan terutama meningkatnya eskalasi

konflik dengan penduduk lokal dalam hal ini masyarakat adat Dayak

Siang Murung, pada tahun 2011 Aurora Gold Ltd kembali melakukan

penjualan saham dengan Strait Metals Limited.Ltd yang sekarang

berubah menjadi Aeris Resource Ltd.


110

Menarik pada saat pihak Aurora Gold.Ltd melakukan penjualan

saham kepada Strait Metals Limited.Ltd juga dihadiri oleh Walhi, dan

Jatam. Kehadiran mereka bertujuan memberikan jaminan kepada pihak

Strait Ltd bahwa masalah penyelesaian dengan pihak masyarakat adat

Dayak Siang Murung terutama masalah ganti rugi serta masalah limbah

pencemaran dapat diselesaikan. Namun yang menjadi harapan dari

Strait Ltd justru sebaiknya karena eskalasi konflik dengan masyarakat

justru semakin meningkat. Karenanya pihak Strait Resource Ltd

kecewa terhadap pihak LSM. Kekecewaan ini kemudian diwujudkan

dengan merubah nama menjadi Aeris Resource Ltd.

Lokasi tambang PT. IMK berada di sekitar pemukiman orang

Dayak Siang, Murung, dan Bakumpai, termasuk di dalamnya beberapa

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikenal dengan DAS Serujan serta

anak-anak sungainya. Secara administrasi berada di Kecamatan

Permata Intan, Kecamatan Murung dan Tanah Siang, Kabupaten Barito

Utara dan setelah pemekaran Kabupaten menjadi Kabupaten Murung

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih jelas lihat gambar 4.7. di

bawah ini.


Peta 4.7. Lokasi Tambang PT Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah


111

Pada tahun 1983 datang tim survey tambang emas PT. Duval

untuk melakukan survey di sekitar Gunung Moro di mana wilayah

tersebut sejak tahun 1979 dan/atau 1980 sudah ada tambang rakyat

yang beroperasi. Kemudian pada tahun 1985, PT Indo Muro Kencana

masuk secara resmi dengan menggunakan mekanisme Kontrak Karya

Pertambangan dari pemerintah Indonesia.

Perusahaan ini memulai tahap konstruksinya pada pertengahan

tahun 1993 dan produksi perdana dimulai pada bulan November 1994,

dengan produksi 137.986 ons emas dan 3.429.000 ons perak sepanjang

tahun 1995. Data yang dikumpulkan LMMDDKT (2014) diketahui

bahwa hasil eksploitasi PT. IMK pada bulan Juni 2001 menghasilkan

Emas seberat 1.17 Moz atau sama dengan 1.170.000 oz setara dengan

33.168.942 Gram Emas atau 33.169 Kilogram Emas per bulan serta

Perak seberat 22.7 Moz atau sama dengan 22.700.000 oz setara dengan

643.534.172 Gram Perak atau 643.534 Kilogram per bulan. Eksploitasi

untuk memperoleh Emas dan Perak dalam per bulannya diperoleh dari

jumlah bijih seberat 9.3 Mt dan jumlah tanah buangan tambang seberat

101 Mt. Produksinya berada di 21 titik penambangan hingga akhir

tahun 2012, seperti pada tabel 4.6. dan gambar 4.8. di bawah ini.

Tabel 4.6.

Blok Penambangan PT Indo Muro Kencana

Sampai Tahun 2012

No Blok Tambang Desa Status

1. Tasat Joking Sopan Eksplorasi

2. Luit Bawah Bantian Eksplorasi

3. Tengkanong BT Mira Eksplorasi

4. Silak Atas Mangkalisoi Eksplorasi

5. Polok Super Mangkalisoi Eksplorasi

6. Dua Lagi Mangkalisoi dan Muto Eksplorasi

7. Botol Muara Babuat Eksplorasi

8. Manuah Konut Eksplorasi

9. Konut/Krikil Konut Eksplorasi

10. Marindu Konut Eksplorasi

11. Moro Sawang Anak Dua Oreng Kambang Eksplorasi

12. Sarukau Oreng Kambang Eksplorasi

13. Air Susu Mangkalisoi Eksplorasi

14. Hitam Manis KONUT Eksplorasi

15. Rangan Tihon Mangkalisoi/Konut Eksplorasi

16. Arungnaan Batu Mirau Eksplorasi


112

No Blok Tambang Desa Status

17. Garangtung Batu Mirau Eksplorasi

18. Permata Mangkalisoi/Tambelum Eksplorasi

19. Bantian Tambelum Eksplorasi

20. Bukit Mangkalisoi Eksplorasi

21. Serujan Oreng Kambang Sedang Produksi


Sumber : Laporan PT IMK, 2012

Gambar 4.8. Beberapa Gambaran Lokasi Penambangan PT. IMK

Proyek pertambangan yang dikelola PT IMK dirancang dan

dibangun oleh BHP Engineering, Pabrik Pengolahan Merrill Crowe

dengan cara sianidasi-carbon in pulp mampu menghasilkan 1,7 mtpa

dan dalam beberapa tahun telah menghasilkan lebih dari 250.000 -

300.000 oz AuEq per tahun. Selain itu terdapat bangunan administrasi,

pembangkit listrik diesel dan batubara, kamp dengan kapasitas 700

orang, landasan pesawat dengan kapasitas Cassa 212/pesawat Twin

Otter, jalan angkut, bengkel, bengkel kendaraan ringan, pertanian dan

dermaga kapal.


113

Untuk eksploitasi tambang Serujan terdiri perluasan pemotongan

bukit (open cut) dengan panjang 1,5 km. Pertambangan dimulai pada

2010. Produksi tambang terus meningkat dan mencapai 0,84 metrik

ton per tahun pada akhir 2011 untuk tingkat produksi yang ditargetkan

sebesar 1,1 mtpa di FY (Tahun Fiskal) 2012/2013. Untuk tambang

Bantian dilakukan dengan open cut terdahulu dengan panjang 2,8 km,

ditambang untuk kedalaman rata-rata 60 sampai 100 meter dengan

harga emas US $ 350 per ons. Saat ini (tahun 2012) yang menjadi fokus

pengeboran adan; (1) Permata - Hulubai: open cut terdahulu dengan

gabungan panjang 2,4 km, ditambang dengan rata-rata 90 sampai 100

meter dengan harga emas US $ 350 per ons. Saat ini menjadi fokus

pengeboran; dan (2) Kerikil: tiga open cut terdahulu, 1 km panjang,

ditambang untuk antara 20 sampai 150 meter dengan harga emas US $

350 per ons. Tambang (site) ini masih dalam pengembangan, fase jalan

sampai Serujan, menuju produksi minimal 6 tahun umur tambang dan

lebih dari 100,000 oz AuEq.

Pertambangan dilakukan oleh PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK)

menggunakan peralatan secara penyewaan jangka panjang. Manajemen

tambang, layanan teknis, geologi, survei, teknik dan kontrol kelas

semua dilakukan secara langsung oleh PT IMK. Beberapa kontraktor

Indonesia menyediakan layanan khusus, termasuk pasokan bahan

peledak, penyimpanan dan pemuatan. Semua bahan tambang

disempurnakan menjadi granul emas dan perak di PT Logum Mulia

(PT. LM), Jakarta, sebelum pengiriman ke Perth Mint.

PT Indo Muro Kencana (PT IMK) dimiliki 100% oleh Straits

Resources Limited. PT IMK, merupakan perusahaan yang berdomisili

di Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta, yang memegang Kontrak

Karya (KK). KK Mt Muro adalah KK generasi ketiga antara Pemerintah

Indonesia dan PT IMK. Seperti dengan semua generasi ke-3 KK, PT

IMK dikenakan pajak penjualan (sell down) sebesar 49%. Tiga puluh

tahun, terhitung Februari 1995, diperpanjang selama 30 tahun atau

sampai tahun 2025 dengan luasan 47.940 ha dan dapat diperpanjang

lagi selama 20 tahun. Gambaran aktifitas atau tahapan pertambangan

PT IMK diperlihatkan pada gambar 4.9. di bawah ini.


114

Dimulai dengan kegiatan eksplorasi untuk menemukan adanya

sumberdaya mineral yang layak untuk dieksploitasi dengan melakukan

kegiatan eksplorasi (exploration). Setelah adanya penemuan dibangun

jalan masuk atau akses dari jalan utama ke wilayah penambangan

(acces). Dengan adanya jalan masuk maka tahapan selanjutnya adalah

pembangunan infrastruktur (mine development). Dengan adanya akses

dan infrastruktur pendukung, maka tahapan selanjutnya adalah

melakukan penambangan (mining) dengan sistem pengeboran dan

peledakan (drill and blast). Hasil penambangan kemudian diproses

pengolahan (prosesing plant), dilanjutkan proses pencairan (gold pouring) dan produk akhir (dore) yang berbentuk batangan berupa

campuran antara emas dan peran.

Sumber : Laporan PT IMK, 2012

Gambar 4.9.

Aktivitas atau Tahapan Pertambangan PT IMK

Laporan Mt Muro Gold Mine periode Februari – Juli 2011 (Straits

Resources Limited/ Annual Report 2012 www.straits.com.au and

www.pwc.com.au) mengatakan bahwa produksi di Mt Muro

diperkirakan meningkatkan kuat pada tahun 2012 dan produksi

ditargetkan pada TA 2013 adalah 100.000 oz AuEq dengan biaya tunai

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.straits.com.au%2F&h=TAQHPHbBGAQFeUUxpRfjxBlwyutcAiI3u3SEKXV7N9ngz6A&enc=AZOBBYmZZu7eHsxN9fnaRigmOWwfUKvdLryftX_LFo8TdS6NsSxK0i5Q23AEfk6IOMtrBxVpaHoUsjbJDYXy9OlDKMPkMnBGc5sqsYjK_HJrRHv-P5GOR3ymgOdyLTvLynSwe47olDoNXtRwCHh95SXWPRCP3HlpsmflbYc-pTIpxqvM6I5X0nCMzk9Ddgdz1eync-CA529ej6RIfyymWTXx&s=1

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pwc.com.au%2F&h=cAQETMNuUAQHD4A9Mycmbt8VyVlviMdEU3vxnuMiyBkyR6w&enc=AZMcIjZAcTg0-MWqL7n_u8AG0vd9inJhgz_xtXsBr6ckPoPEc-cerizOU1U2BeVc9sIfopgDs6iz8rIAeSM73_nmt4XCRFeOT7SnAqYqo9cDluZtweb23cgUUf5Z6Qc5QirD8wuZ-WIh1WwNicKa_dIcV8Dy0XwLy1SuMFiZyBFasp_22emrqhEHaB3TnxoE-rH47re-sk-cOgVo9JQvEVzy&s=1


115

US $ 900/oz AuEq. Cadangan terbaru memiliki usia tambang 6 tahun

pada 100.000 oz AuEq dari FY2013 dan biaya tunai rata-rata US $

775/oz AuEq (total biaya rata-rata US $ 915/oz), seperti ditunjukkan

pada tabel 4.7. di bawah ini.

Tabel 4.7.

Produksi Emas (Au) dan Perak (Ag) PT IMK

Tahun Bijih

(tonne) Au (g/t) Ag (g/t)

Total Emas (ton)

Total Perak (ton)

2008 677,129 44,76 369,29 28,070 231,592

2009 535,812 33,07 290,59 17,719 155,702

2010 381,528 23,74 95,85 9,057 36,569

2011 471,204 11,80 378,66 5,560 178,426

2012 629,690 12,68 342,14 7,984 215,442

2013 402,246 2,77 70,17 1,114 28,226

Sumber : Limin, 2014

Dalam pelaporannya, Straits mematuhi kewajibannya berdasarkan

Kontrak Karya Muro Mt. di mana kontrak jangka panjang mempunyai

kewajiban untuk offer 51% kepada negara Indonesia. Hampir semua

hasil tambang diekspor dalam bentuk mentah (raw), tidak dalam

bentuk final goods (setelah mengalami pengolahan atau ekstraksi).

Artinya tidak ada nilai tambah yang signifikan terjadi di Kalimantan

Tengah, tidak ada nilai investasi untuk mendirikan pabrik pengolahan

yang dapat langsung dipakai dalam bermacam ragam dan bentuk

produk (baik dalam negeri maupun ekspor). Tidak ada penciptaan

lapangan kerja tambahan baik langsung maupun tidak langsung. Tidak

terjadi effek ganda (multiplier effect).

Dari tahun 1995 sampai tahun 2000 kehadiran PT IMK telah

memberikan manfaat kepada pembangunan di Indonesia berupa pajak

langsung dan pajak tidak langsung dengan total nilai 26.513.903 US$

(kalau dirupiahkan dengan perhitungan 1 US$ setara Rp. 14.000,-,

maka pemasukan untuk Indonesia selama 5 tahun sebesar Rp.

371.194.642.000,- di luar dari pendapatan yang diperoleh tenaga kerja

atau karyawan perusahaan maupun tanggungjawab perusahaan untuk

melaksanakan social repsonsibility.

EMPAT KEHADIRAN PT INDO MURO KENCANA IV.pdfSetelah berakhirnya perang pasifik dan penyerahan kedaulatan . dari Belanda ke Indonesia, sejumlah usaha pertambangan masih di bawah pengawasan

Documents