18 | Ekonomi Nasional JUMAT, 12 NOVEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA PEMERINTAH harus memper- barui data pabrik pupuk sebe- lum merevitalisasi. Selain itu, kepastian pasokan gas alam sebagai bahan bakar pabrik ju- ga mesti dibereskan. Ketua Umum Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais me- ngemukakan hal itu di sela- sela Simposium Perpupukan Nasional, di Jakarta, kemarin. Ia menyatakan dukungan atas kebijakan pemerintah yang memprogramkan peremajaan atau revitalisasi pabrik-pabrik tua. Pasalnya, pembangunan pabrik baru membutuhkan bi- aya yang tidak murah, menca- pai US$600 juta (sekitar Rp5,7 triliun). “Tetapi, pemerintah masih menggunakan data lama. Ha- rusnya diperbarui karena ada pabrik yang sudah tutup dan ada juga yang baru dibangun seperti pabrik Kaltim 5 milik PT Pupuk Kalimantan Timur yang perlu pasokan gas cukup be- sar,” ujarnya. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana mere- vitalisasi pabrik-pabrik pupuk, khususnya yang sudah tua de- ngan usia di atas 30 tahun. Di antaranya dua pabrik milik PT Pupuk Sriwidjaja, satu pabrik PT Pupuk Iskandar Muda, dan satu pabrik PT Pu- puk Kujang. Sementara itu, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemen- perin Panggah Susanto menya- takan kini yang paling krusial adalah kepastian pasokan gas. Adapun ketersediaan unsur fosfat dan KCl yang diperlukan untuk memproduksi pupuk majemuk cukup terjamin, mes- ki masih impor. “Yordania, Tunisia, Maroko, Mesir, dan Rusia telah bersedia memberikan dukungan untuk pengembangan industri pupuk majemuk ini,” ujar Panggah. Menurut dia, pemerintah menargetkan pertumbuhan komoditas pangan yang relatif tinggi hingga 2014, seperti padi 3,2%, jagung 10%, dan kedelai 20%. Target pertumbuhan ini harus ditopang ketersediaan pupuk yang mencukupi. (*/E-2) BANK Indonesia (BI) mencatat transaksi sistem pembayaran tumbuh rata-rata 10% setiap tahun dalam tiga tahun ter- akhir. Hingga kuartal III 2010, tercatat rata-rata harian tran- saksi keuangan mencapai 6,2 juta kali, senilai Rp260 triliun. Deputi Gubernur BI Budi Rochadi mengatakan itu dalam peresmian pembentukan Aso- siasi Sistem Pembayaran Indo- nesia (ASPI) di Jakarta, kema- rin. Menurutnya, sistem pem- bayaran lain seperti melalui kartu kredit, kartu ATM/debit, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang tum- buh pesat. Kenaikannya men- capai 33% per tahun. “Jumlah kartu kredit sampai September 2010 mencapai 13 juta kartu, kartu ATM/debit 50,7 juta kartu, sedangkan uang elektronik mencapai 6,4 juta instrumen,” kata Budi. Banyaknya fasilitas itu juga dibarengi peningkatan tran- saksi. Dia mencontohkan tran- saksi kartu kredit hingga kuar- tal III 2010 telah mencapai Rp119 triliun serta kartu ATM/ debit mencapai Rp1.452 triliun. Belum lagi kegiatan usaha pengiriman uang yang transak- sinya mencapai Rp2,3 triliun. Kondisi tersebut memperli- hatkan perlunya keseriusan dalam penanganan sistem pem- bayaran. Salah satu upaya ke arah itu adalah dengan mem- bentuk sebuah organisasi se- perti ASPI. ASPI diharapkan menjadi wadah industri sistem pemba- yaran, khususnya yang dise- lenggarakan lembaga di luar BI agar semakin efisien, aman, dan andal bagi penggunanya. “Untuk infrastruktur bagi transaksi volume besar, BI se- dang mengembangkan BI- RTGS (real time gross settlement) generasi dua. Selain itu, sejalan dengan berkembangnya sistem pembayaran, pemerintah dan DPR juga tengah intensif mem- bahas RUU (Rancangan Un- dang-Undang) Transfer Dana sebagai payung hukumnya,” ujar Budi. Sementara itu, Ketua ASPI yang sekaligus Direktur PT Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan sistem pembayaran tidak hanya meli- puti kegiatan perbankan. Saat ini daya tembus per- bankan kalah jauh ketimbang telepon seluler. Untuk itu, di- perlukan pengaturan mandiri oleh para pelaku usaha di sek- tor ini. Sehingga, setiap opera- tor bisa saling tersambung dan penyebaran sistem pembayaran kian efektif. (Toh/Ant/E-1) Revitalisasi Pabrik Pupuk Perlu Data Terkini Transaksi Sistem Pembayaran Bergairah Bisnis Keluarga bukan sekadar Warisan H AMPIR 90% dari sederet perusa- haan besar di dunia yang suk- ses dan terus eksis berawal dari usaha keluarga. Namun, agar dapat terus bertahan dan berkembang, pengelo- laan yang profesional men- jadi kunci utama. Dalam seminar bisnis kelu- arga oleh The Jakarta Consul- ting Group (JCG), di Jakarta, kemarin, dikemukakan mayo- ritas perusahaan swasta di In- donesia adalah perusahaan keluarga. Namun, kebanyakan tidak berumur panjang karena gagal dalam suksesi kepemim- pinan dan tidak mampu mena- ngani konflik internal. Menurut Chairman JGC AB Susanto, survei yang dilakukan pihaknya menunjukkan bisnis keluarga di Indonesia yang bisa bertahan sampai generasi keti- ga hanya 24%, sedangkan yang sampai generasi keempat ha- nya 5%. “Kontribusi bisnis ke- luarga bagi perekonomian se- benarnya cukup besar. Sayang, usia hidup bisnis keluarga tidak panjang,” papar Chairman JCG AB Susanto. Ia mencontohkan, di AS, pe- rusahaan keluarga berkontri- busi sebesar 64% dalam penye- rapan tenaga kerja. Di Austra- lia, 67% sektor swasta dikuasai perusahaan keluarga. Adapun untuk menghindari konflik internal dalam bisnis keluarga, imbuh konsultan ahli JCG Suwahjuhadi Mertosono, yang pertama harus dilakukan adalah membuat aturan main. Sebuah perusahaan keluarga harus menetapkan tujuan bisnis, kemudian menyepakati siapa saja anggota keluarga yang masuk pengelolaan bisnis. “Dari awal, harus dibuat aturan main dan kebijakan un- tuk mengelola bisnis bersama secara efektif guna menghinda- ri konflik antargenerasi dan antaranggota serta masalah yang lain,” katanya. Estafet kepemimpinan bisnis keluarga juga harus direncana- kan. “Calon penerus harus di- persiapkan, tidak hanya kom- petensinya, tapi juga hatinya.” Salah pilih Soal kepemimpinan, diakui Presiden Direktur Mustika Ratu Mooryati Soedibyo, adalah fak- tor terpenting dalam suksesi perusahaan keluarga. “Tidak harus anak tertua yang menjadi ahli waris. Banyak perusahaan keluarga bangkrut karena mis- management, karena salah me- milih ahli waris,” ujar Moorya- ti dalam kesempatan serupa. Pendiri Kelompok Usaha Bo- sowa Corporation Aksa Mah- mud pun mengamini persiapan untuk mencari penerus perusa- haan harus dimulai sejak dini. Kalau perlu, pada saat bisnis keluarga baru berjalan. Sementara itu, Chairman PT Samudera Indonesia Tbk Shan- ti L Poesposoetjipto menyata- kan bekal pendidikan akan menjadi salah satu penentu ahli waris perusahaan keluarga. “Tidak ada yang namanya anak emas, semua harus melalui proses yang sama,” tuturnya. Adapun mantan Wakil Presi- den Jusuf Kalla mengatakan pilihan untuk menempatkan anggota keluarga ataupun orang luar sebagai pengelola selanjutnya mutlak berpijak pada aspek profesionalitas. Menurut pemilik usaha NV Hadji Kalla itu, pengelolaan yang profesional tidak berarti bisnis harus diserahkan se- penuhnya pada pihak luar. Pe- ngelola bisa siapa saja, anggota keluarga atau profesional. “Yang terpenting adalah mempertahankan filosofi awal pendirian usaha keluarga itu, tidak sekadar bertahan atau diwariskan, tapi juga bisa berkontribusi bagi masya- rakat,” ujar Kalla. Ia menuturkan, selama 35 tahun mengurus bisnis kelu- arga, filosofi untuk tidak terlena dengan warisan perusahaan yang harus dikelola, bersikap adil dan menghargai prestasi pegawai, serta menjadikan per- usahaan sebagai pendorong kemajuan masyarakat sekitar tetap dipegang teguh. “Jangan sampai perusahaan semakin mengecil karena harus dibagi-bagi ketika diwariskan. Makin lama, perusahaan harus makin besar.” (Ant/E-4) [email protected] Banyak perusahaan keluarga di Indonesia yang bangkrut karena salah memilih ahli waris. Jajang Sumantri Budi Rochadi Deputi Gubernur BI REVITALISASI PABRIK: Pekerja mengendarai sepeda meninggalkan pabrik PT Pupuk Kaltim, di Bontang, Kaltim, beberapa waktu lalu. Pemerintah harus memperbarui data tentang pabrik pupuk sebelum melakukan revitalisasi. MI/SUSANTO ANTARA/AUDY ALWI
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
18 | Ekonomi Nasional JUMAT, 12 NOVEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA
PEMERINTAH harus memper-barui data pabrik pupuk sebe-lum merevitalisasi. Selain itu, kepastian pasokan gas alam se bagai bahan bakar pabrik ju-ga mesti dibereskan.
Ketua Umum Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais me-ngemukakan hal itu di sela-sela Simposium Perpupukan Nasional, di Jakarta, kemarin.
Ia menyatakan dukungan atas kebijakan pemerintah yang memprogramkan peremajaan atau revitalisasi pabrik-pabrik tua. Pasalnya, pembangunan pabrik baru membutuhkan bi-aya yang tidak murah, menca-pai US$600 juta (sekitar Rp5,7 triliun).
“Tetapi, pemerintah masih
menggunakan data lama. Ha-rusnya diperbarui karena ada pabrik yang sudah tutup dan ada juga yang baru dibangun seperti pabrik Kaltim 5 milik PT Pupuk Kalimantan Timur yang perlu pasokan gas cukup be-sar,” ujarnya.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana mere-vitalisasi pabrik-pabrik pupuk, khususnya yang sudah tua de-ngan usia di atas 30 tahun.
Di antaranya dua pabrik milik PT Pupuk Sriwidjaja, satu pabrik PT Pupuk Iskandar Muda, dan satu pabrik PT Pu-puk Kujang.
Sementara itu, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemen-perin Panggah Susanto menya-
takan kini yang paling krusial adalah kepastian pasokan gas. Adapun ketersediaan unsur fosfat dan KCl yang diperlukan untuk memproduksi pupuk majemuk cukup terjamin, mes-ki masih impor.
“Yordania, Tunisia, Maroko, Mesir, dan Rusia telah bersedia memberikan dukungan untuk pengembangan industri pupuk majemuk ini,” ujar Panggah.
Menurut dia, pemerintah menargetkan pertumbuhan komoditas pangan yang relatif tinggi hingga 2014, seperti padi 3,2%, jagung 10%, dan kedelai 20%. Target pertumbuhan ini harus ditopang ketersediaan pupuk yang mencukupi . (*/E-2)
BANK Indonesia (BI) mencatat transaksi sistem pembayaran tumbuh rata-rata 10% setiap ta hun dalam tiga tahun ter-akhir. Hingga kuartal III 2010, tercatat rata-rata harian tran-saksi keuangan mencapai 6,2 juta kali, senilai Rp260 triliun.
Deputi Gubernur BI Budi Rochadi mengatakan itu dalam peresmian pembentukan Aso-siasi Sistem Pembayaran Indo-nesia (ASPI) di Jakarta, kema-rin. Menurutnya, sistem pem-bayaran lain seperti melalui kartu kredit, kartu ATM/debit, dan penyelenggara kegiatan usaha pengirim an uang tum-buh pe sat. Kenaikannya men-capai 33% per tahun.
“Jumlah kartu kredit sampai September 2010 mencapai 13
juta kartu, kartu ATM/debit 50,7 juta kartu, sedangkan uang elektronik mencapai 6,4 juta instrumen,” kata Budi.
Banyaknya fasilitas itu juga dibarengi peningkatan tran-saksi. Dia mencontohkan tran-saksi kartu kredit hingga kuar-tal III 2010 telah mencapai Rp119 triliun serta kartu ATM/debit mencapai Rp1.452 triliun. Belum lagi kegiatan usaha p engiriman uang yang transak-sinya mencapai Rp2,3 triliun.
Kondisi tersebut memperli-hatkan perlunya keseriusan dalam penanganan sistem pem-bayaran. Salah satu upaya ke arah itu adalah dengan mem-bentuk sebuah organisasi se-perti ASPI.
ASPI diharapkan menjadi
wadah industri sistem pemba-yaran, khususnya yang dise-lenggarakan lembaga di luar BI agar semakin efi sien, aman, dan andal bagi penggunanya.
“Untuk infrastruktur bagi transaksi volume besar, BI se-dang mengembangkan BI-RTGS (real time gross settlement) generasi dua. Selain itu, sejalan
dengan berkembangnya sistem pembayaran, pemerintah dan DPR juga tengah intensif mem-bahas RUU (Rancangan Un-dang-Undang) Transfer Dana sebagai payung hukumnya,” ujar Budi.
Sementara itu, Ketua ASPI yang sekaligus Direktur PT Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan sistem pembayaran tidak hanya meli-puti kegiatan perbankan.
Saat ini daya tembus per-bankan kalah jauh ketimbang telepon seluler. Untuk itu, di-per lukan pengaturan mandiri oleh para pelaku usaha di sek-tor ini. Sehingga, setiap opera-tor bisa saling tersambung dan penyebaran sistem pembayaran kian efektif. (Toh/Ant/E-1)
Revitalisasi Pabrik PupukPerlu Data Terkini Transaksi Sistem Pembayaran Bergairah
Bisnis Keluargabukan sekadar Warisan
HAMPIR 90% dari sederet perusa-h a a n b e s a r d i dunia yang suk-
ses dan terus eksis berawal dari usaha keluarga. Namun, agar dapat terus bertahan dan berkembang, pengelo-laan yang profesional men-jadi kunci utama.
Dalam seminar bisnis kelu-arga oleh The Jakarta Consul-ting Group (JCG), di Jakarta, kemarin, dikemukakan mayo-ritas perusahaan swasta di In-donesia adalah perusahaan keluarga. Namun, kebanyakan tidak berumur panjang karena gagal dalam suksesi kepemim-pin an dan ti dak mampu mena-ngani konfl ik internal.
Menurut Chairman JGC AB Susanto, survei yang dilakukan pihaknya menunjukkan bisnis keluarga di Indonesia yang bisa bertahan sampai generasi keti-ga hanya 24%, sedangkan yang sampai generasi keempat ha-nya 5%. “Kontribusi bisnis ke-luarga bagi perekonomian se-
benarnya cukup besar. Sayang, usia hidup bisnis keluarga tidak panjang,” papar Chairman JCG AB Susanto.
Ia mencontohkan, di AS, pe-rusahaan keluarga berkontri-busi sebesar 64% dalam penye-rapan tenaga kerja. Di Austra-lia, 67% sektor swasta dikuasai perusahaan keluarga.
Adapun untuk menghindari konfl ik internal dalam bisnis keluarga, imbuh konsultan ahli JCG Suwahjuhadi Mertosono, yang pertama harus dilakukan adalah membuat aturan main. Sebuah perusahaan keluarga harus menetapkan tujuan bisnis, kemudian menyepakati sia pa saja anggota keluarga yang masuk pengelolaan bisnis.
“Dari awal, harus dibuat aturan main dan kebijakan un-tuk me ngelola bisnis bersama secara efektif guna menghinda-ri kon flik antargenerasi dan antaranggota serta masalah yang lain,” katanya.
Estafet kepemimpinan bisnis keluarga juga harus direncana-kan. “Calon pe nerus harus di-per siapkan, tidak hanya kom-petensinya, tapi juga hatinya.”
Salah pilihSoal kepemimpinan, diakui
Presiden Direktur Mustika Ratu Mooryati Soedibyo, adalah fak-tor terpenting dalam suksesi perusahaan keluarga. “Tidak harus anak tertua yang menjadi ahli waris. Banyak perusahaan keluarga bangkrut karena mis-management, karena salah me-mi lih ahli waris,” ujar Moorya-ti dalam kesempatan serupa.
Pendiri Kelompok Usaha Bo-sowa Corporation Aksa Mah-mud pun mengamini persiapan untuk mencari penerus perusa-haan harus dimulai sejak dini. Kalau perlu, pada saat bisnis keluarga baru berjalan.
Sementara itu, Chairman PT Samudera Indonesia Tbk Shan-ti L Poesposoetjipto menyata-kan bekal pendidikan akan men jadi salah satu penentu ahli waris perusahaan keluarga. “Ti dak ada yang namanya anak emas, semua harus melalui proses yang sama,” tuturnya.
Adapun mantan Wakil Presi-den Jusuf Kalla mengatakan pilihan untuk menempatkan anggota keluarga ataupun orang luar sebagai pengelola
selanjutnya mutlak berpijak pada aspek profesionalitas.
Menurut pemilik usaha NV Hadji Kalla itu, pengelolaan yang profesional tidak ber arti bisnis harus diserahkan se-penuhnya pada pihak luar. Pe-ngelola bisa siapa saja, anggota keluarga atau profesio nal.
“Yang terpenting adalah mempertahankan fi losofi awal pen dirian usaha keluarga itu, tidak sekadar bertahan atau diwariskan, tapi juga bisa berkontribusi bagi masya-rakat,” ujar Kalla.
Ia menuturkan, selama 35 tahun mengurus bisnis kelu-arga, fi losofi untuk tidak terlena dengan warisan perusahaan yang harus dikelola, bersikap adil dan menghargai prestasi pegawai, serta menjadikan per-usahaan sebagai pendorong kemajuan masyarakat sekitar tetap dipegang teguh.
“Jangan sampai perusahaan semakin mengecil karena harus dibagi-bagi ketika diwariskan. Makin lama, perusahaan harus makin besar.” (Ant/E-4)
Banyak perusahaan keluarga di Indonesia yang bangkrut karena salah memilih ahli waris.
Jajang Sumantri
Budi RochadiDeputi Gubernur BI
REVITALISASI PABRIK: Pekerja mengendarai sepeda meninggalkan pabrik PT Pupuk Kaltim, di Bontang, Kaltim, beberapa waktu lalu. Pemerintah harus memperbarui data tentang pabrik pupuk sebelum melakukan revitalisasi.
MI/SUSANTO
ANTARA/AUDY ALWI
Related Documents
