EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM PENGGUNAAN MASKER …

EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM PENGGUNAAN MASKER

DALAM PENANGGULANGAN KESEHATAN

(Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SIGIT PRAYOGO

11170480000082

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1442 H/2021 M

i


DALAM PENANGGULANGAN KESEHATAN




SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SIGIT PRAYOGO

11170480000082





1442 H/2021 M

ii

EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM PENGGUNAAN MASKER DALAM

PENANGGULANGAN KESEHATAN




Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SIGIT PRAYOGO

NIM: 11170480000082

Pembimbing 1 Pembimbing 2

DR. SYAHRUL A’DAM, M.Ag.

NIP. 19730504 200003 1 002

INDRA RAHMATULLAH, S.H.I., M.H.

NIDN. 2021088601





1443 H/2021 M

iii

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di dawah ini :

Nama : Sigit Prayogo

NIM : 11170480000082

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Pabrik Gula Gempol No.08, Kabupaten Cirebon

45161.

Nomor Kontak : 083824904663

Email : [email protected].

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli Saya yang diajukan untuk

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

(S.H) pada Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Sumber-sumber yang Saya gunakan dalam penelitian ini telah Saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka Saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif


Jakarta, 15 April 2021

SIGIT PRAYOGO

NIM. 11170480000082

v

ABSTRAK

Sigit Prayogo, NIM: 11170480000082, EFEKTIVITAS ATURAN

HUKUM PENGGUNAAN MASKER DALAM PENANGGULANGAN

KESEHATAN (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease

2019), Program Studi Ilmu Hukum, konsentrasi Praktisi Hukum, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

1442 H/ 2021 M.

Penelitian ini membahas mengenai penerapan penggunaan masker dalam

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan

Coronavirus Disease 2019 apakah dapat berjalan efektif melalui perwujudan

penerapan protokol kesehatan dalam penanggulan virus corona di DKI Jakarta

melalui pendekatan teori efektivitas peraturan perundang-undangan. Penelitian

ini bersifat field research yaitu memaparkan dan menggambarkan suatu

keadaan dengan mengkaji hasil dari data dan wawancara yang didapatkan

melalui instansi terkait kemudian mendeskripsikan serta mengaitkan dengan

peraturan yang berlaku untuk mendukung penelitian. Metode yang digunakan

adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan (statue approach).

Untuk mengkaji penelitian ini maka peneliti menggunakan tiga bahan

hukum yang digunakan yakni, bahan hukum premier terdiri dari Peraturan

Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus

Disease 2019 dan peraturan hukum lainnya yang terkait. Bahan hukum

sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum yang meliputi wawancara

narasumber, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas kasus

yang terjadi. Bahan non hukum terdiri dari buku-buku mengenai kesehatan,

jurnal kesehatan, buku PHBS, dan laporan-laporan penelitian non hukum.

Hasil penelitian ini menunjukan analisis terhadap Peraturan Gubernur DKI

Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019

dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka peraturan

ini terlihat cukup efektif dengan melihat dari faktor-faktor hukum itu sendiri,

faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam

penegakan hukum, faktor masyarakat itu sendiri, dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : Efektivitas, Masker Protokol Kesehatan, Virus Corona.

Pembimbing Skripsi : 1. Dr. Syahrul A’dam, M.A.

2. Indra Rahmatullah, S.H.I., M.H.

Daftar Pustaka : Tahun 1979 sampai Tahun 2020

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, atas segala nikmat iman,

jasmani dan rohani. Tiada henti kepada-Nya peneliti meminta agar selalu diberi

kesehatan, kemudahan, kesabaran dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Berkat kasih sayang, petunjuk dan rahmat-Nya peneliti dapat megolah data

menjadi kata, menjadi kalimat dan menjadi paragraf-paragraf yang berisi ide,

kemudian dari kumpulan paragraf menjadi bab-bab dan akhirnya jadilah skripsi

ini. Tidak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Makhluk Istimewa

yakni Nabi Muhamad SAW. Yang telah membawakan cahaya kesempurnaan

akhlak bagi umat manusia.

Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM

PENGGUNAAN MASKER DALAM PENANGGULANGAN

KESEHATAN (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta


Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019)”

peneliti susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai

gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan kerendahan hati peneliti bahwa tidak akan sanggup melewati

segala hambatan dan rintangan yang mengganggu lancarnya penelitian skripsi

ini, tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya

dalam kesempatan yang berharga ini perkenankan peneliti untuk menyampaikan

rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A Dekan Fakultas Syari’ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta beserta

jajaran.

vii

2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi

Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Drs. Abu Tamrin,

S.H., M. Hum., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif


3. Dr. Syahrul Adam, M.A. dan Indra Rahmatullah, S.H.I., M.H.

pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran

untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi, sehingga dapat

diselesaikan dengan baik.

4. Ibu selaku orang tua yang telah yang ikhlas memberikan dukungan

selama ini serta tidak lupa kepada kepada adik-adik yang juga turut

selalu memberikan dukungan.

5. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini secara langsung

maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat peneliti

sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan kalian

semua.

Akhirnya tiada untaian kata yang berharga selain mengucap rasa syukur.

Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan

bagi pembaca pada umumnya, Aamiin. Sekian dan terimakasih.

Jakarta, 15 April 2021

Sigit Prayogo

NIM: 11170480000082

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................. ii

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI............................. iii

LEMBAR PERNYATAAN...............................................................................

Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK........................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ................................................................................. .. vi

DAFTAR ISI.................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... ....1

A. Latar Belakang Masalah....................................................................1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah...........................8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian........................................................10

D. Metode Penelitian............................................................................11

E. Sistematika Pembahasan..................................................................16

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG EFEKTIVITAS PENERAPAN

_____HUKUM.........................................................................................188

A. Kerangka Konseptual.......................................................................18

B. Kerangka Teori................................................................................27

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu..............................................34

BAB III PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 3

______TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

______PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG

______PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019

…………….………………………………….……………………………...37

ix

A. Peraturan Gubernur..........................................................................37

B. Lahirnya Peraturan Gubernur Pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Daerah...............................................................................................40

C. Data Pelanggaran Penggunaaan Masker Protokol Covid 19 Provinsi

DKI Jakarta.......................................................................................51

BAB IV EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM PENGGUNAAN MASKER

DALAM PENANGGUNGLANGAN KESEHATAN......................................69

A. Penerapan Aturan Tentang Penggunaan Masker Dalam Peraturan

Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan

Coronavirus Disease 2019................................................................69

B. Efektifitas Penggunaan Masker Protokol Kesehatan dalam Pergub

Nomor 3 Tahun 2021 Di Masyarakat...............................................77

BAB V PENUTUP...........................................................................................93

A. Kesimpulan.......................................................................................93

B. Rekomendasi....................................................................................94

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. ...95

Lampiran Gambar ...................................................................................... .1011

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus memperbarui jumlah kasus

Covid 19 di seluruh dunia. Kepala WHO menegaskan kembali perlunya

mencari kemungkinan alternatif tindakan dan strategi untuk mengurangi

dampak pandemi, terutama untuk masyarakat yang kurang terlayani serta

masyarakat umum. Langkah untuk meminimalisir penyebaran Covid 19 di

dalam masyarakat merupakan hal yang terpenting. Penggunaan masker kain

dan masker sekali pakai sangat penting untuk pasien bergejala yang berada di

rumah, pengasuh, dan mereka yang hidup dengan banyak orang, dan ruang

seperti transportasi umum.

Menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan, dan desinfeksi permukaan

adalah landasan pengendalian infeksi selama pandemi penyakit coronavirus

2019 (Covid 19). Pada saat yang sama, pemerintah, lembaga internasional,

pembuat kebijakan, dan pejabat kesehatan masyarakat telah

merekomendasikan penggunaan masker non-medis untuk masyarakat umum

dalam mengurangi penularan sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-

CoV-2). Meskipun tidak terdapat bukti secara langsung yang menunjukkan

bahwa masker kain efektif dalam mengurangi transmisi SARS-CoV-2, hal

tersebut mampu mencegah kontaminasi melalui udara dan cukup meyakinkan

untuk menginformasikan keputusan kebijakan penggunaan masker kain

selama pandemi sementara para ahli berupaya mengembangkan penelitian

lebih lanjut (Approach et al., 2020). Pada 3 April 2020, WHO

merekomendasikan penggunaan masker kain, terutama di wilayah masyarakat

yang secara signifikan berisiko tinggi terhadap transmisi Covid 19.1

Perlu diketahui, akibat pemerintah terlihat santai dalam mengantisipasi

kedatangan virus ke Indonesia, Direktur Jenderal WHO telah turun tangan

1 Santy Irene Putri, “Studi Literatur: “Efektivitas Penggunaan Masker Kain Dalam

Pencegahan Transmisi Covid 19”, Jurnal Kesehatan Manarang, Vol. 6 No Khusus, Oktober 2020,

h.10.

2

mengirimkan surat tertanggal 10 Maret 2020 kepada Presiden RI untuk

mempertanyakan tingkat kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi

global, keterbukaan pemerintah dalam menangani kasus hingga menyoroti

pendekatan Indonesia dalam melacak dan mendekteksi kasus corona.

Sebenarnya secara sederhana dapat dipahami bahwa upaya Pemerintah dengan

bersikap tenang atau cenderung santai/lamban menangkal krisis adalah dengan

meminimalisir informasi agar tidak ada kepanikan. Namun logika pendek

tersebut menyebabkan permasalahan yang lebih pelik, salah satunya

masyarakat yang kekurangan informasi akan lebih mudah termakan hoax

ketika tidak ada rujukan yang resmi. Akibatnya masyarakat kurang bisa

mendapat akses yang benar untuk upaya pencegahan yang bisa dilakukan

sejak dini.2

Menularnya Covid 19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di

Indonesia. Covid 19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak

yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut.

Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid 19 ke ratusan negara,

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Protokol Kesehatan. Protokol

tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh Pemerintah dengan

dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI.

Sampai pada penjelasan dan tata cara penanganan tersebut tidak ada

persoalan, namun ternyata Covid 19 terus menular secara meluas dan seakan

tidak bisa ditangani sehingga membuat Ketua DPR RI berkali-kali,

mengingatkan pemerintah agar segera membentuk tim nasional penanganan

wabah virus korona yang bersifat terpusat. Selain itu, karena kurangnya

informasi membuat masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh,

bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara

aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus Covid 19.3

Masalah lain yang muncul adalah terkait pihak yang berwenang dalam

menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, apakah Pemerintah Pusat

2 Ega Ramadayanti, “Covid-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law

Enforcement”, Jurnal FH Unpad, Maret 2020, h.1. 3 Covid19.go.id. Data Sebaran, diakses pada tanggal 18-11-2020 pukul 22.13 wib

3

ataupun Pemerintah Daerah. Walaupun Presiden telah menegaskan bahwa

kebijakan lockdown tidak boleh diambil oleh Pemerintah Daerah, namun bisa

saja kepala daerah mengambil kebijakan lockdown jika memang menurut

Kepala Daerah itu wajib dilakukan. Jika memang pemerintah daerah

mengambil kebijakan tersebut bisa jadi banyak pihak yang menganggap itu

salah karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun kalau

respons Pemerintah Pusat lambat dan juga karena lemahnya regulasi maka

tindakan tersebut dianggap hal yang lumrah dalam menghadapi ancaman

darurat seperti pandemi ini.4

Hal itu menjadi tersebut menjelaskan bahwa produk hukum seperti

Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Penanggulangan Coronavirus

Disease (Covid 19) ini merupakan bukti empiris yang selama ini telah

dilakukan kajian empiris baik oleh para Penyelenggara Kebijakan, Pimpinan

Daerah maupun Pakar Kesehatan.

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum.

Hukum dibuat sebagai perwujudan untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban,

kedamaian dan keadilan. Dalam pembentukannya, sudah sepatutnya produk

hukum dibuat berdasarkan dari kumpulan pemikiran yang rasional dan

mendalam sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan itu

ditegakkan. Hukum akan dipersepsikan dalam bentuk tertulis yaitu peraturan

Perundang-undangan. Apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-

undangan merupakan peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa, dan

sudah tentu harus ditegakkan meskipun seringkali bertentangan dengan

norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Karena sifatnya itulah, produk

hukum yang buruk tetaplah disebut hukum yang sah jika tidak melanggar

konstitusi.5

4 NIH, New corona virus stable for hours onsurfaces SARS-CoV-2 stability similar to

original SARS, 2020, virus https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.html,

h.12. diakses pada tanggal 18-11-2020 pukul 22.15 wib. 5 Sudiyana, Suswoto. 2018. Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam

Mencapai Keadilan Substansif. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol 11 No. 1, 01 Mei 2018,

h.2.

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.html

4

Di sisi lain aturan mengenai protokoler kesehatan terus digaungkan

seperti penggunaan masker yang merupakan bagian dari rangkaian

komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi

penyebaran penyakit-penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk

Covid 19. Masker dapat digunakan baik untuk melindungi orang yang sehat

(dipakai untuk melindungi diri sendiri saat berkontak dengan orang yang

terinfeksi) atau untuk mengendalikan sumber (dipakai oleh orang yang

terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut). Kemudian, sosialisai

penerapan 5M yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari

kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas digaungkan agar

memutus rantai penyebaran pandemi ini dan segera kembali ke kehidupan

yang normal lagi.

Namun, penggunaan masker saja tidak cukup memberikan tingkat

perlindungan atau pengendalian sumber yang memadai. Karena itu, langkah-

langkah lain di tingkat perorangan dan komunitas perlu juga diadopsi untuk

menekan penyebaran virus-virus saluran pernapasan. Terlepas dari apakah

masker digunakan atau tidak, kepatuhan kebersihan tangan, penjagaan jarak

fisik, dan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) lainnya

sangat penting untuk mencegah penularan covid 19 dari orang ke orang.

Gerakan ini merupakan salah satu Upaya pencegahan untuk memutus

rantai penularan covid-19 di Indonesia. Salah satu gerakan yang kini menjadi

fokus pemerintah dan gencar disosialisasikan kepada masyarakat yakni

gerakan memakai masker kain saat berada di tempat umum. Juru bicara

pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan

ada tiga tempat yang rawan terjadi penularan Covid-19, karena banyaknya

orang yang berkumpul dalam waktu lama. Ketiga tempat tersebut adalah

kantor, pasar, dan juga rumah makan atau warung.6

6 Rinawati Sembiring, Dewi Ervina Suryani, Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di

Masa Pendemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang dan Pengunjung

Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan. Jurnal Abdimas Mutiara, Vol 1 No 2, September

2020, h.125-126.

5

Penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat serta Pemerintah

Daerah mengeluarkan berbagai instrumen hukum berupa Peraturan Gubernur,

Keputusan Presiden, hingga pembuatan Undang-Undang. Dapat dibilang

pemerintah melakukan hal yang tepat dikarenakan instrumen hukum

merupakan solusi praktis yang tegas dan efektif dalam menyelesaikan

berbagai masalah termasuk permasalahan Covid-19 ini. Hal ini perlu

diapresiasi lebih jauh ketika pemerintah melakukan upaya mitigasi,

minimalisasi, dan pencegahan pada saat yang tepat. Sayangnya realita tidak

berkata demikian. Seperti pembuatan aturan yang tidak mengacu pada

sosiologis di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.7

Seperti halnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan atuan

kebijakan tentang penanggulangan covid 19 khususnya penggunaan masker

untuk upaya penanggulangan pandemi covid 19. Ada beberapa aturan yang

mengatur tentang penggunaan masker menurut peneliti yaitu: dalam Pergub

DKI jakarta Nomor 3 Tahun 2021 penerapan hidup bersih dan sehat

Pencegahan Covid-19 Pasal 4 Penerapan PHBS Pencegahan Covid-19 pada

tempat/fasilitas umum meliputi:

a. menggunakan Masker di luar rumah;

b. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan

mendesak;

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 Bagian Kedua tentang

Pelindungan Kesehatan Individu Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Setiap

Orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan pelindungan

kesehatan individu, yang meliputi: menggunakan Masker sesuai dengan

standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di

luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya”.

Namun, apakah penggunaan aturan hukum ini sudah berjalan

sebagaimana mestinya untuk meminimalisir pandemi virus corona seperti

7 Tarik Jasarevic, who.int. Statement on the second meeting of the International Health

Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-

nCoV), h. 12.

6

penggunaan masker di dalam kendaraan pribadi, kendaraan umum seperti

busway, kendaraan pengangkut barang, di pertokoan, di mal, dan tempat

tertentu lainnya. Dengan menindak-menindak para masyarakat yang tidak

menggunakan masker, diterapkan denda agar mengalami efek jera sehingga

masyarakat tetap mengikuti pada aturan protokol kesehatan Pasal 6 ayat 1

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 “Setiap Orang yang

tidak menggunakan Masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi

hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat

kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya dikenakan sanksi berupa: a. kerja sosial

dengan membersihkan fasilitas umum; atau b. denda administratif paling

banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Karena dalam Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono

Soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum

yang ada atau yang diharapkan.8 Selanjutnya dinyatakan bahwa “pada

umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi,

sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun akumulatif.9

Dalam hal ini penerapan aturan di lapangan mengenai penggunaan masker

yang berdasarkan protokol kesehatan apakah sudah sesuai harapan dari para

pembuat kebijakan untuk penanggulangan pandemi virus corona yang sampai

saat ini masih merebak dan menginfeksi masyarakat yang tidak patuh.

Perlu adanya kesadaran hukum dari perilaku masyarakat itu sendiri

agar penyebab epidemologi pandemi ini dapat hilang dan perekonomian

kembali normal dan masyarakat itu sendiri tidak terdampak pada

kehidupannya. Menurut ahli, Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum

yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa

seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan

8 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983) h. 62. 9 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum, (Bandung:

Alumni Bandung, 1979), h. 51.

7

mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang

seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.10

Satgas Covid 19 Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa

pihaknya telah mengumpulkan dana sebesar Rp 6,2 miliar dari sanksi denda

pelanggaran ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Angka Rp 6,2 miliar

ini merupakan akumulasi dari denda yang diberikan pada April 2020 lalu

hingga 6 Maret 2021. Dijelaskan, sanksi denda perseorangan terkait dengan

pelanggaran penggunaan masker di mana yang bersangkutan tidak

menggunakan masker atau memakai masker dengan cara yang tidak benar.

Jumlah orang yang dikenakan sanksi denda pelanggaran penggunaan masker

ini sebanyak 26.378 orang dengan nilai denda Rp 4.026.920.000. Selain sanksi

denda, pelanggaran penggunaan masker atau sanksi perseorangan juga

diberikan dalam bentuk sanksi teguran sebanyak 7.361 orang, sanksi kerja

sosial sebanyak 401.358 sehingga total yang diberi sanksi karena pelanggaran

penggunaan masker sebanyak 435.097.11 Rekapitulasi sanksi dari PSBB

hingga PPKM di Jakarta (April 2020 hingga 6 Maret 2021): Sanksi

perseorangan (pelanggaran penggunaan masker) teguran sebanyak 7.361,

kerja sosial: 401.358, denda: 26.378. Jumlah keseluruhan 435.097 dan total

nilai denda: Rp 4.026.920.000.

Peneliti melihat banyak sekali permasalahan yang muncul

mengganggu karena penerapan aturan yang diterapkan, bagi yang tidak

menggunakan masker semata tanpa melihat penerapan di masyarakat apakah

ada yang dirugikan atau tidak, apakah memberi manfaat yang baik bagi

masyarakat dari penerapan penggunaan masker bagi mereka yang beraktivitas.

peneliti juga berpendapat bahwa peraturan memakai masker yang bagus harus

dapat melihat kondisi dari para pemakai hukum itu sendiri yaitu masyarakat.

10 Cholten sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran

Hukum Masyarakat, (Jakarta: Liberty, 1984), h. 2. 11 Lihat Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,2 Miliar dari Sanksi Denda Pelanggaran PSBB,

Selengkapnya di https://www.beritasatu.com/megapolitan/743135/pemprov-dki-kumpulkan-rp-62-

miliar-dari-sanksi-denda-pelanggaran-psbb-hingga-ppkm-mikro , (Diakses pada tanggal 9 Maret

2021, Pukul 09:55 wib).

https://www.beritasatu.com/megapolitan/743135/pemprov-dki-kumpulkan-rp-62-miliar-dari-sanksi-denda-pelanggaran-psbb-hingga-ppkm-mikro


8

Dari uraian di atas, peneliti merasa bahwa penerapan aturan hukum

tentang penggunaan masker protokol kesehatan berjalan sesuai dengan

sebagaimana mestinya atau tidak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk

menjadikannya kedalam sebuah penelitian dengan judul sebagai berikut:


DALAM PENANGGULANGAN KESEHATAN (Studi Pelaksanaan

Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan

Coronavirus Disease 2019).

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan dan

diuraikan diatas maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan oleh

peneliti adalah sebagai berikut:

a. Dampak penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi

masyarakat luas.

b. Konsekuensi hukum yang diterapkan bagi pelanggar yang melanggar

aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

c. Ketidakpastian hukum mengenai penerapan denda administratif dan

denda sosial bagi pelanggar aturan protokol kesehatan

d. Pelanggaran hak asasi setiap individu akibat penerapan aturan

penggunaan masker.

e. Penyelesaian konflik bagi masyarakat yang menolak penerapan

pemakaian masker dalam ranah privat.

f. Penyebab tidak efektifnya penggunaan masker protokol kesehatan di

tengah masyarakat saat pandemi covid-19.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka pembahasan mengenai

penggunaan masker protokol kesehatan di tengah pandemi covid 19 yang

9

berdampak bagi masyarakat sangat lah luas jangkauan pembahasannya,

sehingga untuk menghindari kekeliruan dalam menyimpulkan juga agar

mempermudah penelitian yang akan di lakukan dan memperdalam

permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti membatasi masalah yang

akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai

dengan yang diharapkan peneliti dengan memfokuskan kepada membatasi

permasalahan tersebut pada EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM

PENGGUNAAN MASKER DALAM PENANGGULANGAN

KESEHATAN (Studi Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 3

Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun

2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019), di

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan masalah di atas dan dalam

mempermudah peneliti dalam menganalisa permasalahan, peneliti

merumuskan masalah dengan mengkaji menakar tingkat efektif aturan

hukum penggunaan masker protokol kesehatan dalam ranah privat yang

terjadi di masyarakat. dalam bentuk sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan aturan hukum penggunaan masker dalam

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021?

b. Bagaimana efektifitas penerapan hukum penggunaan masker di

masyarakat saat terjadi pandemi covid 19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini selain bertujuan guna memenuhi tugas akademik untuk

memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu penelitian ini

didasari juga dengan beberapa tujuan yang berkaitan dengan isi

pembahasan didalamnya seperti:

10

a. Untuk menjelaskan penerapan aturan hukum penggunaan masker

dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021.

b. Untuk membahas efektifitas penerapan hukum penggunaan masker di

masyarakat saat terjadi pandemi covid 19.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni

manfaat teoritis dan mafaat praktis

a. Manfaat Teoritis

1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang

akan datang terkait dengan penggunaan masker saat pandemi.

2) Penelitian ini menjadi bahan pustaka atau literatur bacaan bagi

praktisi hukum dan pembuat kebijakan publik agar memberikan

informasi pengetahuan dan kerangka pemikiran yang bermanfaat.

b. Manfaat Praktis

1) Dapat memberikan informasi tentang bagaimana penerapan aturan

penggunaan masker yang baik di lingkungan masyarakat.

2) Dapat memberikan informasi yang positif dan yang negatif bagi

masyarakat tentang aturan hukum penggunaan masker.

3) Sebagai acuan dan pedoman bagi pembaca sekaligus pembuat

kebijakan agar penerapan aturan bagi masyarakat yang akan datang

(Ius Constituendum).

4) Dapat memberikan konstribusi bagi permasalahan-permasalahan

sosial jangka pendek dan jangka panjang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian memiki kegunaan agar suatu kebenaran ilmiah

dapat terjaga, hal ini membuat suatu penulisan harus menggunakan metode

penulisan yang tepat sebab hal tersebut sangat di perlukan dan merupakan

sebuah pedoman dalam pembuatan suatu penelitian. maka, pada penyusunan

skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara-cara yang di

sebutkan di bawah ini:

11

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode pendekatan Penelitian Hukum Normatif Empiris/

Sosiologis yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum

normatif dan hukum empiris/sosiologis.12 Pendekatan hukum empiris

adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta

empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang

didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui

pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati

hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.13

Penelitian sendiri juga berasal dari kata method, yang berarti ilmu

yang menerangkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah

tujuan. Penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan Bahasa Inggris

research yang terdiri dari kata re (mengulang), dan search (pencarian,

penelusuran, dan penyelidikan), maka research berarti melakukan

pencarian, sehingga langkah egois dan sistematis tentang pencarian yang

berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, dan diambil

kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.14

Pendekatan penelitian yang juga di gunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatkan Perundang-undangan (statue approach) yakni

pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan

konsep (conceptual approach) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum

yang ada.15 dan juga pendekatan kasus (case approach). Dalam hal ini

penelitian akan dilakukan terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal,

yaitu yang diteliti adalah sejauh mana suatu peraturan perundang-

12 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2010), h. 16. 13 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Empiris Normatif, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2015), h. 280. 14 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Penerbit Airlangga, 2008;

Cetakan: 18, 2018), h. 20. 15 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris....., h. 186.

12

undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan

yang fungsional, adalah konsisten.16

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini

menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk pendekatan

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case

approach),17 yaitu mengenai kualifikasi penggunaan masker protokol

kesehatan Covid 19 di dalam masyarakat dengan cara melakukan analisis

data secara mendalam mengenai gejala hukum tertentu, yang kemudian di

hubungkan dan dianalisa dengan masalah yang diajukan sehingga dapat

menemukan kesimpulan yang bersifat objektif, logis, konsisten dan

sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi

ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang sifatnya diperoleh atau didapatkan melalui langsung di

lapangan dengan melakukan penelitian terhadap subjek tertentu, dengan

menggunakan metode wawancara atau observasi dan atau melalui

informan tertentu.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data pendukung untuk menunjang data primer,

yang dimana data ini diperoleh melalui media perantara atau secara tidak

langsung seperti literatur.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan

perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Univesritas Indonesia (UI-

Press), 2012), h. 256. 17 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2010), h. 16.

13

adalah peraturan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan

dengan penelitian yang dilakukan. Diantaranya:

a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana.

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19).

d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

e) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan

Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid 19).

f) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19).

g) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid

19).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang

diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun

website yang terkait dengan penelitian. Termasuk pula dalam bahan

hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber.18 Pada

penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat

dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang

termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,.... h. 51.

14

wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk

memperjelas bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier (non hukum)

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum yang

memberikan penjelasan dan petunjuk bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder dengan memberikan pengalaman dan pengertian

serta penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan-bahan hukum

tersier yang digunakan peneliti adalah kamus kesehatan, ilmu

pengetahuan politik, ensiklopedia, koran, internet, jurnal tentang covid

19, artikel-artikel, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunaka

beberapa media yang khususnya berkaitan dengan penggunaan

masker dalam penanggulangan Coronavirus Disease 2019.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengolah data, penulis menggunakan studi pustaka dan

studi lapangan. Studi ini digunakan dalam rangka pengumpulan data

sekunder.

Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademik, bahan hukum primer

yang pertama kali dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan

berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Kemudian, pada

pendekatan konseptual, pengumpulan-pengumpulan buku atau literatur-

literatur Peneliti dalam peneltian ini akan menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data yaitu, library research (Penelitian Kepustakaan), dan

field research (Studi Lapangan) atau observasi dan metode komunikasi

dengan menggunakan teknik wawancara serta studi dokumentasi. tersebut

banyak mengandung konsep hukum yang berhubungan dengan isu yang

akan dibahas sehingga nantinya dapat menjawab isu hukum yang ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengolah data, penulis menggunakan studi pustaka dan

studi lapangan. Studi ini digunakan dalam rangka pengumpulan data

sekunder.

15

Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademik, bahan hukum

primer yang pertama kali dikumpulkan adalah peraturan perundang-

undangan berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Kemudian,

pada pendekatan konseptual, pengumpulan-pengumpulan buku atau

literatur-literatur Peneliti dalam peneltian ini akan menggunakan beberapa

teknik pengumpulan data yaitu, library research (Penelitian

Kepustakaan), dan field research (Studi Lapangan) atau observasi dan

metode komunikasi dengan menggunakan teknik wawancara serta studi

dokumentasi. tersebut banyak mengandung konsep hukum yang

berhubungan dengan isu yang akan dibahas sehingga nantinya dapat

menjawab isu hukum yang ada.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan bahan hukum, adalah cara yang digunakan

untuk membuat data tersebut menjadi mudah untuk disajikan sehingga

mudah untuk dipahami. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan

teknik yang terdiri dari:

1) Mentraskrip data

Data yang didapatkan dari peneliti dari hasil wawancara dengan

narasumber berupa rekaman serta hasil pengamatan (observasi)

peneliti dilapangan ke dalam bentuk narasi kualitatif.

2) Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilah dan menelaah data untuk

mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Reduksi data dilakukan dengan kategorisasi dan memilah data.

3) Penyajian data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian didapatkan melalui

proses reduksi data maka, peneliti akan menyajikan data

berdasarkan kategori dan sub bab serta akan dituangkan dalam

bentuk narasi kualitatif.

16

b. Analisis Bahan Hukum

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian, kemudian

akan dianalisis. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu

dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang

didasarkan pada data-data yang ada seperti peraturan perundang-

undangan, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian diambil sebuah

kesimpulan. Tujuan dari deskritif kualitatif ini adalah untuk membuat

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar

fenomena yang diselidiki.19

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis

dengan teknik analisis kualitatif atau wawancara untuk memberikan

solusi terhadap rumusan masalah yang tersusun secara sistematis

sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan

rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan.

7. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman

Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji dan menelaah

penelitian yang berjudul “Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker

Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019)”. maka,

dirasa perlu untuk memaparkan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai

gambaran singkat penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada Buku “Pedoman

Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 dengan sistematika yang terdiri dari

19 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), h. 16.

17

lima Bab”. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai

pembahasan dan materi yang diteliti. Berikut sistematika yang akan digunakan

dalam penelitian ini:

Bab Pertama membahas pendahulan yaitu meliputi latar belakang

permasalahan; identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah; tujuan

penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian; dan sistematika

penelitian..

Bab Kedua menguraikan dua pokok pembahasan yang mendukung

penulisan skripsi seperti pembahasan terkait kajian teoritis, yakni teori-teori

yang berkaitan dengan pembahasan yang tertuang dalam tulisan ini, kerangka

konseptual yakni teori efektivitas, teori kemanfaatan hukum, dan selanjutnya

akan dijelaskan terkait tinjauan (review) / kajian studi terdahulu, agar tidak

ada persaman terhadap materi muatan dan pembahasan dalam skripsi ini

dengan apa yang ditulis oleh pihak lain.

Bab Ketiga memfokuskan untuk menguraikan yang berhubungan erat

dengan apa yang menjadi fokus penelitian ini seperti aturan hukum

penggunaan masker, ganjaran yang tidak memakai masker. Data yang di

analisis oleh peneliti terkait dengan Penggunaan Masker dalam

penanggulanagan kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019.

Bab Keempat membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian

penerapan aturan hukum Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang

penggunaan masker protokol kesehatan dalam penanggulangan virus corona di

masyarakat dan faktor-faktor apa yang menyebabkan efektif atau tidaknya

penggunaan masker protokol kesehatan saat pandemi covid 19.

Bab Kelima penutup, bab tersebut akan memuat dua sub bab yaitu,

kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian nanti dan rekomendasi peneliti

dari penelitian yang dikerjakan dan juga saran yang ingin disampaikan.

18

BAB II

KAJIAN TEORI

TENTANG EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM

A. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu

kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti,

baik dalam penelitian normatif maupun empiris.1

Bagi Mayer dan Greenwood, kerangka konseptual merupakan suatu

orientasi kausal terhadap studi yang direnungkan, merumuskan suatu model

terperinci dari masalah kebijakan yang diberikan dan pemecahan yang

diusulkan. Kerangka konseptual dapat difikirkan sebagai peta yang

menghubungkan konsep-konsep atau sebuah alat untuk menentukan

bagaimana konsep yang akan digunakan dalam penelitian itu saling sesuai,

oleh karena itu kerangka konseptual merupakan deskripsi dan penjelasan dari

ahli analisis tentang peta konsep.2

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa, kerangka

koseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung

dalam penelitian yang digunakan sebagai pendoman dalam menyusun

sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pendoman peneliti untuk

menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari

berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai

cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 24. 2 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 94.

19

dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas,

sebagai berikut: “That is, the greater the extent it which an organization’s

goals are met or surpassed, the greater its effectiveness” (Semakin besar

pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).3

Menurut ahli Sosiologi Soerjono Soekanto berpendapat bahwa

efektivitas dapat didefinisikan yaitu efektivitas merupakan taraf sampai

sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu

program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari

proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan

tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial

misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan

pergaulan.4

Menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Samodra Wibawa5,

efektivitas adalah:

a. Richard M Steers, keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur

dengan konsep efektivitas. Efektivitas itu paling baik dapat

dimengerti jika dilihat dari sudut sejauh mana suatu organisasi

berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam

usahanya mengerjakan tujuan organisasi.

b. J.L. Gibson, konsep efektivitas dapat didekati dari dua segi, yaitu

tujuan dari teori sistem. Pendekatan tujuan memandang bahwa

organisasi itu dibentuk dengan suatu tujuan dan oleh karena itu

orang-orang di dalamnya berusaha secara rasional agar tujuan

tercapai. Dengan demikian, efektivitas diartikan sebagai pencapaian

yang telah disepakati bersama. Namun, pendekatan sistem

memandang bahwa organisasi mendapatkan sumber dari

lingkungannya. Dalam hal ini, efektivitas menggambarkan seluruh

3 Nasution, Sosiologi Pendidikan, Edisi 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 56. 4 Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung: Remaja Karya

CV, 1989), h. 48. 5 Samodra Wibawa, Evaluasi Kebijakan Publik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992),

h. 32.

20

siklus input-proses output dan hubungan timbal-balik antara

organisasi dan lingkungannya.

c. Bernard mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai pencapaian

tujuan-tujuan organisasi.

d. Etzioni mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat terwujudnya

sasaran dan tujuan organisasi.

e. Sampson memberikan definisi yang agak berbeda, menurutnya

dimensi-dimensi efektivitas adalah sebagai berikut:

1) Goal attainment, yakni kemampuan manajer untuk mewujudkan

kebutuhan ekonomi bagi para anggotanya.

2) Adaptation, yakni usaha untuk mencangkokkan diri pada

lingkungan.

3) Integration, yakni sejauhmana manajer mampu menyatukan

berbagai departemen dan fungsi di dalam organisasinya. Contoh:

berapa jumlah pegawai yang keluar setiap tahun?

4) Latency, yakni langkah yang diambil untuk menjaga komitmen

dan partisipasi para.

Menurut Soewarno efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.6 Pendapat yang

sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah

tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.7 Sedangkan Robbins

memebrikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi

adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk

menghasilkan. Martoyo memberikan definisi efektivitas yaitu dapat

diartikan sebagai kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan

yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang

dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai

6 Soewarno Handajadiningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen,

(Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 2. 7 Soewarno Handajadiningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen......., h.

4.

21

dengan hasil yang memuaskan.8 Sama halnya menurut Komaruddin

efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan

kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih

dahulu.9

Jadi disini dapat diketahui bahwa efektivitas itu sebagai gambaran

ataupun taraf kondisi manusia untuk melihat kesejahteraan, berjalan nya

suatu program tertentu dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya

itu sendiri. Efektivitas juga bisa dikategorikan sebagai tujuan untuk

mencapai sesuatu, seperti hal nya pemerintah mengeluarkan sebuah

kebijakan atau aturan. Disitu dapat dilihat tujuan dibuatkan kebijakan

tersebut sejalan dengan keinginan dan kondisi masyarakatnya itu sendiri.

Dalam hal nya efektivitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

diharapkan dapat sesuai dengan norma dan tujuan yang dibangun oleh

masyarakat. Regulasi tersebut bisa menjadikan tolak ukur yang kuat

bagaimana setiap rumusan yang diterapkan oleh pemerintah kepada

masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Karena nya negara sebagai

alat yang digunakan sebagai penjamin bagaimana kesejahteraan dan

kedamaian dalam masyarakat itu dapat tumbuh sesuai dengan Undang-

undang Dasar 1945.

2. Konsep Masker dalam konteks Covid 19

Masker medis didefinisikan sebagai masker bedah atau prosedur

yang datar atau memiliki lipatan; masker jenis ini dikencangkan pada

kepala dengan tali yang mengitari telinga atau kepala atau keduanya.

Karakteristik kinerjanya diuji menurut serangkaian metode uji terstandar

(ASTM F2100, EN 14683, atau yang setara) yang bertujuan untuk

menyeimbangkan filtrasi yang tinggi, kemudahan bernapas yang memadai,

dan (opsional) resistansi penetrasi cairan.10

8 Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke-5, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h.

4. 9 Komaruddin, Ensiklopedia Managemen, cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 294. 10 https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/anjuran-

mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19-june-20.pdf?sfvrsn=d1327a85_2 (diakses pada tanggal 30-11-2020, pukul: 13:25 wib)

https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19-june-20.pdf?sfvrsn=d1327a85_2


22

Masker merupakan salah satu alat pelindung diri (APD) yang dapat

melindungi mulut, hidung, dan wajah dari patogen yang ditularkan melalui

udara (airborne), droplet, maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi.

Pada umumnya ada 4 jenis masker yang biasa digunakan sebagai APD11,

diantaranya yaitu:

a. Masker kain (cloth mask)

Masker kain merupakan masker yang terbuat dari kain yang dapat

dibersihkan dan digunakan kembali. Masker ini umumnya digunakan

oleh masyarakat yang sehat di tempat umum dan bukan petugas

kesehatan dan berfungsi untuk melindungi diri dari paparan virus

maupun polusi. Penggunaan masker kain digunakan sebagai pengganti

masker medis untuk mencegah kelangkaan masker medis yang

diperlukan oleh petugas kesehatan. Masker kain memiliki proteksi

yang paling rendah dimana masker ini tidak mampu menyaring seluruh

partikel droplet atau partikel virus yang melayang di udara. Kapasitas

filtrasi masker kain hanya mampu menyaring 10-60% partikel

berukuran 3 mikron. Dengan kata lain, tingkat kebocoran masker dapat

dikatakan tinggi. Meski demikian, penggunaan masker kain dapat

meminimalisir potensi penularan penyakit apabila dibarengi dengan

tetap menjaga jarak sekitar 1-2 meter apabila berada di tempat umum

dan rajin mencuci tangan apabila akan menyentuh wajah. Keuntungan

menggunakan masker kain yaitu dapat dipakai secara berulang-ulang

dengan catatan rajin mencucinya menggunakan detergen dan air hangat

sehingga dapat membunuh virus yang menempel pada masker.

b. Masker bedah

Masker bedah lebih efektif melindungi dibandingkan dengan

masker kain. Namun penggunaannya yang hanya sekali pakai atau

tidak dapat digunakan secara berulang-ulang mengakibatkan terjadinya

kelangkaan masker di pasaran. Masker bedah meskipun lebih efektif

11 KKN UGM, Buku Pedoman Pentingnya Penggunaan Masker, (Kedungpoh: KKN-PPM

UGM, Periode 2, 2020), h. 4.

23

dibandingkan dengan masker kain dalam melindungi dari paparan

virus, tetapi pada masker bedah masih terdapat potensi kebocoran

karena tidak menutup wajah secara penuh. Efektivitas masker bedah

dalam memfiltrasi paparan virus sekitar 30-96% dengan ukuran

partikel yang dapat ditahan yaitu > 5µm. Masker bedah dianjurkan

untuk orang-orang yang sakit dan petugas kesehatan yang sehari-hari

berhubungan langsung dengan pasien.

c. Masker N95

Masker N95 memiliki tingkat proteksi yang lebih tinggi

dibandingkan dengan masker bedah. Hal ini dikarenakan tidak adanya

kebocoran atau celah pada masker sehingga dapat melindungi dari

paparan virus. Masker ini mampu menahan partikel berukuran 0,1

mikron dengan efektivitas diatas 95%. Masker ini dianjurkan hanya

bagi petugas kesehatan dan bukan untuk masyarakat umum. Petugas

kesehatan yang dimaksud yaitu mereka yang berinteraksi dengan

pasien yang memiliki potensi penularan tinggi atau penyakit yang

dapat menular melalui udara (airborne) maupun droplet. Penggunaan

masker N95 dikhusukan untuk kondisi dengan tingkat resiko tinggi.

Masker ini memiliki banyak lapisan bahan penyaring dan harus

menempel erat pada wajah sehingga sebelum penggunaannya

diperlukan uji pengepasan pada setiap pemakainnya.

d. Respirator Mask atau Full-Face Mask

Masker ini umumnya dipakai pada lingkungan industri yang

memiliki potensi terpapar partikel berbahaya. Masker ini memiliki

proteksi sekitar 99% dan dipastikan tidak ada partikel berukuran 0,1

mikron yang dapat menembus masker ini. Masker ini dapat dipakai

secara berulang-ulang namun dengan tetap memperhatikan prosedur

pembersihan.

Menurut Cohen dan Birdner, masker merupakan perlindungan

pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu

dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara,

24

perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk

menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi

digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya. Masker secara

luas digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap partikel dan

aerosol yang berbahaya yang dapat menyebabkan bahaya bagi sistem

pernafasan yang dihadapi oleh orang yang tidak memakai alat pelindung

diri, bahaya partikel dan aerosol berbagai ukuran dan sifat kimia yang

berbeda dapat membahayakan diri manusia, maka disarankan untuk

menggunakan masker yang menggunakan filter udara.12

Penggunaan masker medis adalah salah satu langkah pencegahan

yang dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit saluran pernafasan

tertentu yang diakibatkan oleh virus, termasuk pandemi Covid 19. Namun,

penggunaan masker saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan

yang memadai dan harus juga dilakukan langkah-langkah lain. Terlepas

dari apakah masker digunakan atau tidak, kepatuhan maksimal dalam

menjaga kebersihan tangan dan langkah-langkah lainnya sangat penting

untuk mencegah penyebaran Covid 19 dari orang satu ke orang lain. Badan

Kesehatan Dunia juga telah menyusun panduan strategi-strategi untuk

perawatan di rumah dan di tempat pelayanan kesehatan yang diduga

sebagai penyebaran klaster covid 19.

Memakai masker dianggap salah satu cara yang efektif untuk

meminimalisir risiko penularan Covid 19. Oleh karena itu, semua orang

yang beraktivitas diluar ruangan disarankan untuk memakai maskernya.

Sebelumnya, hanya orang-orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus

corona jenis baru direkomendasikan untuk memakai masker. Namun

setelah ada rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk

memakai masker bagi semua orang. Pemakaian masker memang sangat

memberi perlindungan ekstra dari bakteri dan virus penyebab penyakit

menular. Memakai masker kain bisa membantu mencegah droplet yang

12 Cohen, Howard J. & Birkner, Jeffrey S, Respiratory Protection, (Department of

Occupational And Environmental Medicine, 2012), h. 783.

25

kita keluarkan saat batuk, berbicara ataupun bersin tidak mengenai orang

lain.

Manfaat yang digunakan memakai masker, untuk mencegah infeksi

kepada orang lain atau orang yang merawat pasien covid 19 di tempat non

klinis, membantu menghentikan rantai penyebaran virus, untuk selalu

menjaga kebersihan bagi setiap individu, dan memberdayakan ekonomi

masyarakat yang menjual masker-masker.

3. Coronavirus Disease (Covid 19)

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit menular

yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2

(SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan corona virus jenis baru yang

belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya

dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat

menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome

(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Tanda dan

gejala umum infeksi Covid 19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut

seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari

dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid 19 yang berat

dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal,

dan bahkan kematian.

Menurut Wang dan Korsman sebagaimana dikutip oleh Yuliana,

pengertian coronavirus merupakan virus RN Astrain tunggal positif,

berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nido virales,

keluarga coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti

kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus.13

Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen

utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S

ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam sel host

(interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). Coronavirus bersifat

13 Yuliana, “Corona Virus Disease (Covid 19); sebuah tinjauan literatur”, diakses dari

https://wellness.journalpress.id/ (Wellens and Healthy Magazine, FK Universitas Lampung Vol.2

No.1, 2020) diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 10:44 wib.

https://wellness.journalpress.id/

26

sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh

disinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56o C selama 30

menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin,

oxidizing agent dan klorofin. Klorheksidin tidak efektif dalam

menonaktifkan virus.

Dalam patogenesis dan patofisiologi coronavirus menginfeksi

hewan dan bersikulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah

penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat

pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing, dan ayam. Coronavirus ini

disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan

ke manusia. Banyak hewan yang dapat membawa patogen dan bertindak

sebagai vektor utuk penyakit menular tertentu. Kekelawar, tikus bambu,

unta, dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk corona

virus. Coronavirus pada kekelawar merupakan sumber utama untuk

kejadian severe acute respiratory syndrome (SARS) dan middle east

respiratory syndrome (MERS).14

Dari pembahasan diatas berarti virus corona merupakan virus jenis

RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernafasan manusia

dan sifatnya itu sensitif terhadap panas dan efektif dapat di bekukan

dengan disinfektan yang mengandung klorin. Sumber virus ini bermula

dari hewan terutama kekelawar. Gejala umum yang terinfeksi oleh virus

ini adalah demam, batuk, dan sulit bernafas. Pemeriksaan virus ini dapat

dilakukan dengan swab tenggorokan (nasofaring dan orofaring) dan

saluran nafas bawah (bronkus, sputum). Isolasi harus dilakukan bagi

pasien yang terbukti terinfeksi dengan memakai masker untuk mencegah

penyebaran dan penularan lebih luas kepada masyarakat.

14 Yuliana, “Corona Virus Disease (Covid 19); sebuah tinjauan literatur”, diakses dari

https://wellness.journalpress.id/ (Wellens and Healthy Magazine, FK Universitas Lampung Vol.2

No.1, 2020) diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 10:46 wib.


27

B. Kerangka Teori

Teori yang ditulis oleh peneliti untuk menjelaskan masalah atau hubungan

antara masalah yang menjadi perhatian. Jadi, kerangka teoritis disusun melalui

telaah pustaka atau literatur (review literature) atau survei pustaka (literature

survey) yang didefinisikan sebagai satu model konseptual tentang bagaimana

teorisasi dari satu hubungan antara masing-masing faktor yang telah

diidentifikasikan sebagai suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang

menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu.

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu (effective) yang

berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus

ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan,

hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya,

pengaruhnya, kesannya) dimulai berlakunya suatu undang-undang atau

peraturan. Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan

untuk memantau.15

Dari teori ini dapat dijelaskan bahwa teori efektivitas ialah

bagaimana suatu aturan hukum yang lahir dari peraturan-peraturan baru ini

dapat berjalan dengan baik dan efisien karena dilihat dari segi hasil tujuan

yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Tetapi, dalam hal

ini apakah aturan yang digunakan dalam penggunaan masker dalam ranah

privat itu adil di tengah masyarakat dan dampaknya bagi masyarakat

ketika aturan tersebut di terapkan khususnya warga Ibukota.

Dalam menentukan sebuah sistem hukum itu efektif atau tidak,

ditentukan lima syarat, yaitu16:

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami

15 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/Dalam Jaringan.

https://kbbi.web.id/efektivitas/ (diakses pada tanggal 17-11-2020 pukul : 09.30 wib). 16 Rony Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan kemiskinan, (Semarang: Penerbit Tugu

Muda, 1989), h. 46.

https://kbbi.web.id/efektivitas/

28

2. Luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan

hukum yang bersangkutan

3. Efesien dan tidak efisien nya mobilisasi aturan hukum yang dicapai

dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus

berpartisipasi dalam memobilisasi hukum

4. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi

dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan

sengketa itu

5. Adanya anggapan dan pengakuan di anggota masyarakat bahwa aturan

dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Menurut Soerjono Soekanto Salah satu fungsi hukum, baik sebagai

kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku

manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya

ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum

terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun

negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan

efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat

penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat

diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance),

dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum

tersebut adalah efektif.17

Efektif dan berhasil tidaknya sebuah penegakan hukum tergantung

dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of law),

substansi hukum (substance of law), dan budaya hukum (legal culture).18

Struktur hukum mrnyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum

meliputi peraturan hukum itu sendiri seperti undang-undang, dan budaya

hukum merupakan hukum yang hidup dianut dan dijalankan oleh suatu

masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana

17 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2007), h. 110. 18 Abdullah Mustafa, Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta:

CV. Rajawali, 1982), h. 14.

29

hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini

menjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses

hukum itu berjalan dan dijalankan.19

Substansi hukum itu menyangkut tentang peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang mempunyai kekuatan untuk mengikat dan

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan

nya. Kultur hukum itu menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap

manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu. Sebaik apapun penataan

strukutur hukum secara formal untuk mematuhi, menjalankan aturan

hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum nya

tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam

sistem dan masyarakat maka penegakan aturan hukum tersebut menjadi

tidak berguna dan tidak dapat berjalan secara efektif sebagaimana

mestinya.

Soerjono Soekanto (1942), ada faktor-faktor yang mempengaruhi

efektivitas hukum antara lain20:

a) Hukum dan undang-undang serta perangkatnya.

b) Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penataan hukum).

c) Sarana / fasilitas pendukung yang memadai.

d) Masyarakat itu sendiri.

e) Budaya hukum (legal culture).

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi

sebuah peraturan itu apa efektif apa tidak. Faktor-faktor tersebut, sebagai

berikut21 :

1. Faktor hukum itu sendiri

Soerjono Soekanto menjelaskan dengan menggunakan Undang-

undang, dimana undang-undang dapat diartikan sebagai materil,

19 Abdullah Mustafa, Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, .... h. 14. 20 Abdullah Mustafa, Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta:

CV. Rajawali, 1982), h. 5. 21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet.14

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2016), h. 8.

30

artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa

Pusat maupun Daerah.

Berlaku sebuah peraturan Soerjono menjelaskan adanya beberapa

asa yang tujuannya agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak

yang positif, maksudnya agar peraturan tersebut mencapai tujuannya

dan menjadi efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Peraturan tidak berlaku surut, artinya peraturan hanya boleh

diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-

undang itu dinyatakan berlaku

b. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi,

mempunyai kedudukanyang lebih tinggi pula

c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyamoingkan Undang-

Undang yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generalis)

d. Undang-Undang yang berlaku sekarang, membatalkan Undang-

Undang yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogat legi priori)

e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat

f. Undang-Undang merupakan saran untuk mencapai kesejahteraan

spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui

pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum disini bukan membahas bagaimana ketentuan

pidana atau administratif. Ruang lingkup dan istilah penegak hukum

adalah luas sekali, oleh karena itu mencakup instansi yang

berkecimpung secara langsung atau tidak dala penegakan hukum.

Soerjono membatasi penegakan hukum pada kalangan yang secara

langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak

hanya mencakup law enfroncment.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud Soerjono mempunyai peran

yang sangat pentin didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana

atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum

31

menyerasikan peran yang seharusnya dengan peran yang aktual.

Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, ada beberapa jalan

pikiran sebagai berikut:

a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul

b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan

c. Yang kurang – ditambahkan

d. Yang macet – dilancarkan

e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang

dalam sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi

penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Sebenarnya faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat tidak

dapat dibedakan. Tetapi menurut Soerjono, faktor masyarakat dengan

faktor kebudayaan dibedakan karena untuk membahas masalah sistem

nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan

kebudayaan (Pemikiran ini dikutip dari Lawrence M. Friedman).

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang

dianggap buruk. Nilai tersebut lain merupakan pasangan nilai-nilai

yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan. Hal

itulah yang menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai

faktor kebudayaan ini.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan

ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh

masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di

32

samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga

mengatur hubungan di antara manusia.22 Identifikasi setiap permasalahan

merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian

hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau

dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga

kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya. Keberlakuan ini secara

langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenannya

hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan

perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacuan hukum.

Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat

mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh

norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut

Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu

hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang

diciptakan oleh hukum perseorangan.23 Artikulasi hukum ini akan

menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya muara

hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek

kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme

memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan

kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk

kemanfaatan bagi seluruh orang.24

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum

adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga

penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung

kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau

tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum

22 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cetakan ke 1 (Yogyakarta: Universitas Atma

Jaya, 2011), h. 16. 23 Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Cetakan ke 3 (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), h.

204. 24 Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum., (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.

160.

33

(peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan

tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak banyaknya

bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas

landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham

merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang

dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan

sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran

kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan

kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa

“The aim of law is The Greatest Happines for the greatest number”

Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai

berikut : Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan,

kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita

mempunyai gagasan gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam

hidup kita dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri

dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya

hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-

perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi

pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan

menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.25

Berdasarkan uraian diatas maka kita dapat menarik kesimpulan,

suatu proses ataupun usaha dapat dinyatakan efektif apabila sudah

meliputi tahapan-tahapan diatas, namun apabila hal tersebut belum

menjadi standar dalam suatu usaha atau proses maka belum dapat

dikatakan itu efektif. Dalam hal penelitian ini, peneliti menggunakan teori

Jeremy Bentham dalam menganalisis seberapa efektif aturan hukum

25 http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf (diakses

pada tanggal 17-11-2020 pukul : 09:22 wib)

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf

34

penggunaan masker protokol kesehatan dalam penanggulangan kesehatan

tinjauan yuridis Pergub DKI Jakarta nomor 3 Tahun 2021.

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Tinjauan (review) kajian terdahulu terdiri dari tinjauan yang berisi terkait

penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, baik

dalam bentuk buku, skripsi, tesis, maupun jurnal. Hal tersebut diperlukan

untuk membuktikan originalitas dari penelitian ini, peneliti perlu untuk

melakukan tinjauan kajian studi terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian

tentang diversi dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya,

diantara nya penelitian yang berasal dari Skripsi, Tesis, Jurnal sebelumnya

yakni:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Yuniati Nuraini.26 Skripsi ini

membahas tentang analisa efektivitas kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh

pemerintah kota Tangerang Selatan dalam upaya pencegahan korupsi

khususnya gratifikasi. Pembeda dari skripsi ini adalah menganalisis kebijakan

hukum pemerintah kota Tangerang Selatan berupa Peraturan Walikota

Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian

Gratifikasi. Persamaan penelitian peneliti dengan skripsi ini adalah sama-sama

meneliti efektivitas kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Perbedaan nya dengan penelitian peneliti ialah peneliti fokus pada

pembahasan masker yang diatur oleh Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun

2021.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dian Eko Prakoso.27 Skripsi ini

membahas tentang pengguna parkir untuk memanfaatkan tempat parkir yang

bukan semestinya seperti, bahu jalan yang dapat menggangu kepentingan

umum. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk

mengambil keuntungan dari hal ini. Adanya oknum yang tidak bertanggung

26 Yuniati Nuraini, Skripsi: “Efektivitas Kebijakan Hukum Pemerintah Kota Tangerang

Selatan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018). 27 Dian Eko Prakoso, Skripsi : “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan

Sosiologi Hukum)” (Makassar: Unhas, 2014).

35

jawab dan berusaha memanfaatkan demi kepentingan pribadi itulah yang

menyebabkan adanya parkir tidak resmi. Persamaannya dengan penelitian ini

adalah sama-sama membahas tentang efektivitas Paeraturan Daerah atau

aturan hukum yang diterapkan di dalam masyarakat. Perbedaannya adalah

penelitian ini berfokus pada Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang tentang

Pengelolaan Parkir. Sedangkan peneliti yang akan dibahas oleh peneliti ialah

tentang Pergub DKI Nomor 3 Tahun 2021.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Sandra Fitriyana.28 Skripsi ini membahas

tentang perlindungan disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2011 Tentang Perlindungan Disabilitas berjalan efektif pada

perwujudan aksebilitas fisik yang ada di Ibu Kota DKI Jakarta. Persamaannya

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang efektivitas aturan

hukum yang dibuat oleh Pemerintah. Perbedaannya adalah penelitian ini

berfokus pada perlindungan disabilitas sesuai dengan Perda DKI Jakarta.

Sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti ialah tentang penggunaan masker

protokol kesehatan yang diatur oleh Pergub DKI Jakarta..

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Theresia Louize Pesulima dan Yosia

Hetharine29, dari Univesritas Pattimura dengan judul Perlindungan Hukum

Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-

19. Jurnal ini membahas perlindungan hukum manusia yang berkaitan dengan

profesi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan

pasien positif infeksi virus corona atau Covid 19, yang perlindungan hukum

itu berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga

kesehatan akibat efek dari pandemi Covid 19. Persamaannya dengan

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pandemi covid 19 beserta

efek hukum nya bagi masyarakat luas. Perbedaannya adalah penelitian ini

berfokus pada perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi.

28 Sandra Fitriyana, Skripsi : “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011

Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksebilitas Fisik Di Kota DKI

Jakarta” (Jakarta: UIN, 2018). 29 Theresia Louize Pesulima, Yosia Hetharie, Jurnal: “Perlindungan Hukum Terhadap

Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19” (Ambon: FH Universitas

Pattimura, 2020), Vol.26 No. 2.

36

Sedangkan, yang menjadi fokus peneliti ialah penerapan hukum penggunaan

masker bagi masyarakat.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Aprista Ristyawati30, dari Universitas

Diponegoro dengan judul Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus 2019 oleh Pemerintah Sesuai

Amanat UUD NRI Tahun 1945. Jurnal yang membahas Efektifitas Kebijakan

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus 2019

oleh Pemerintah khususnya yang berada di DKI Jakarta, dan upaya-upaya

yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi

efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Persamaannya dengan penelitian ini

adalah sama-sama membahas tentang pembatasan sosial berskala besar oleh

Pemerintah. Perbedaannya adalah penelitian ini sangat umum dan tidak

spesifik pembahasan tentang PSBB. Sedangkan yang akan dibahas oleh

peneliti ialah tentang penggunaan masker protokol kesehatan dalam masa

PSBB.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Ramadhan Firdaus dan Anna

Erliyana31, dari Universitas Indonesia dengan judul Perlindungan Kebijakan

Diskersi dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-Undang No. 2 Tahun

2020. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

tentang pandemi covid 19 beserta kebijakan diskersi. Perbedaannya adalah

penelitian ini berfokus pada kebijakan diskersi yang dilakukan oleh

Pemerintah. Sedangkan, yang menjadi fokus peneliti adalah penggunaan

masker protokol kesehatan dalam penanggulangan virus corona 2019.

30 Aprista Ristyawati, Skripsi : “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun

1945”. (Semarang: FH Undip, 2020). 31 Fahmi Ramadhan Firdaus, Anna Erliyana. Jurnal: “Perlindungan Kebijakan Diskersi

dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020” (Jakarta: Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2020), Vol.06 No.02, h. 23.

37

BAB III

PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN

CORONAVIRUS DISEASE 2019

A. Peraturan Gubernur

Sesuai dengan Pasal 1 butir 13 Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun

2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, pengertian dari

Pergub ialah “Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang

bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan

perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam

menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah”. Kewenangan

pembentukan Pergub ada pada Gubernur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini juga termasuk Perda Provinsi), atau

dibentuk berdasarkan kewenangan Gubernur.

Pada sisi lain, Pergub juga merupakan jenis peraturan perundang-

undangan, akan tetapi Pergub baru diakui keberadaannya dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Muatan

Pergub dapat pula berupa tata cara penyusunan program legislasi daerah

(Prolegda) Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Ada satu pasal

yang mengatur tentang materi muatan Pergub, yaitu dalam pasal 4 Peraturan

Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk

Hukum Daerah. Pasal ini berbunyi “Materi muatan Peraturan Gubernur berisi

materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan

pemerintahan daerah”.1

Kewenangan pembentukan Pergub ada pada Gubernur berdasarkan

peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi diatasnya (dalam hal ini

1 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002),

h. 137.

38

termasuk juga Perda Provinsi), atau dibentuk berdasarkan dari kewenangan

Gubernur. Peraturan Gubernur diundangkan dalam Berita Daerah, berita

daerah menurut Pasal 1 ayat 20 Pergub Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah berbunyi “Berita Daerah adalah

penerbitan/pemberitahuan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk

mengundangkan Peraturan Gubernur”.2

Pada pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur, Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)

pemrakasa membuat rencana penyusunan rancangan Peraturan Gubernur yang

dilegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk

melaksanakan penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan

yang lebih tinggi diatasnya sebagaimana yang disebutkan diatas yaitu

meliputi: Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan

Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga Non Kementerian, Keputusan

Menteri/Non Lembaga Kementerian, dan atau Peraturan Daerah. Rencana

penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur, dikoordinasikan oleh masing-

masing Kepala Biro Sekretariat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya dan

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tersebut, dapat diawali dengan

penyusunan Naskah Akademik.3

Apabila Rancangan Peraturan Gubernur yang telah disusun oleh Tim

Penyusun masih diperlukan pembahasan, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa

dapat membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur. Tim

Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur, terdiri atas: Kepala SKPD/UKPD

Pemrakarsa sebagai Ketua Tim, unsur Biro Hukum sebagai anggota Tim,

unsur SKPD dan/atau UKPD terkait dengan materi muatan Rancangan

2 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002),

h. 138. 3 Maria Faria Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius Cet ke 7,

2007), h. 204.

39

Peraturan Gubernur sebagai anggota Tim, staf pada SKPD/UKPD Pemrakarsa

sebagai anggota Tim, pejabat eselon III atau eselon IV SKPD/UKPD

Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim, dan pejabat fungsional khusus yang

berkompeten.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur, dapat mengikut

sertakan tenaga ahli dan/atau unsur instansi vertikal sebagai anggota Tim

Pembahas. Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dapat

mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten. Tim Pembahas

Rancangan Peraturan Gubernur, ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD

Pemrakarsa dengan tugas untuk harmonisasi, pemantapan konsepsi dan

sinkronisasi materi muatan, serta bahasa dan teknis penulisan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.4

Selanjutnya pada Pasal 33, 34, 35, dan 36 Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 112 Tahun 2012 terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang telah

disusun dan/atau dibahas, selanjutnya Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa

menyampaikan surat perbal disertai Rancangan Peraturan Gubernur dan

dokumen lerkait lainnya kepada Kepala SKPD terkait, Kepala UKPD terkait

dan Kepala Biro Hukum untuk mendapatkan paraf koordinasi. Paraf

koordinasi, wajib disampaikan kembali kepada Kepala SKPD/UKPD

Pemrakarsa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sural perbal diterima. Jangka

waktu 5 (lima) hari, dilaksanakan apabila pembentukan Rancangan Peraturan

Gubernur telah sesuai dengan kaidah pembentukan produk hukum daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen

pendukung lengkap. Hasil perbaikan atas perbal, disampaikan Kepala

SKPD/UKPD Pemrakarsa kepada Kepala Biro Umum untuk tiknet dan

pembuatan surat pengantar kepada Gubernur disertai Rancangan Peraturan

Gubernur dan softcopy dalam CD sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Berdasarkan surat pengantar, selanjutnya Gubernur menetapkan

Rancangan Peraturan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan. Dalam

hal ini Gubernur meminta penjelasan atas Rancangan Peraturan Gubernur,

4 Maria Faria Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan...., h. 205.

40

Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa wajib menyiapkan bahan yang diperlukan

dan menjelaskan kepada Gubernur.5

Dalam pasal 49 dan 50 Pergub Nomor 112 Tahun 2012 bahwa rancangan

peraturan gubernur, naskah peraturan gubernur yang telah ditetapkan oleh

Gubernur, dibubuhi nomor dan tahun oleh Kepala Biro Umum dan

diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Kepala Biro Hukum dalam

mengundangkan Peraturan Gubernur, menempatkannya dalam Berita Daerah

pada halaman akhir Peraturan Gubernur. Berita Daerah pada naskah Peraturan

Gubernur, dibubuhi tahun dan nomor, penomoran dalam Berita Daerah pada

naskah Peraturan Gubernur terdiri atas 5 (lima) digit atau angka, digit atau

angka pertama sebagai berikut: kode 1 merupakan pelaksanaan Undang-

Undang, kode 2 merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah, kode 3

merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden, kode 4 merupakan pelaksanaan

Keputusan Presiden, kode 5 merupakan pelaksanaan Peraturan

Menteri/lembaga non kementerian, kode 6 merupakan pelaksanaan Peraturan

Daerah, dan kode 7 merupakan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Digit atau angka kedua sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sebagai berikut: kode 1 untuk Bidang Perekonomian, kode 2 untuk

Bidang Administrasi, kode 3 untuk Bidang Pembangunan, kode 4 untuk

Bidang Lingkungan Hidup, dan kode 5 untuk Bidang Kesejahteraan

Masyarakat. Digit angka ketiga, keempat dan kelima merupakan nomor urut.6

B. Lahirnya Peraturan Gubernur Pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta


Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease

2019

5 Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat

Daerah, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), h. 10. 6 Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat

Daerah...., h. 11.

41

1. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021

Penyusunan rancangan peraturan gubernur merupakan salah satu

produk hukum daerah tidak terlepas dari ketentuan mengenai penyusunan

peraturan perundang-undangan sehingga setiap proses pembentukan

peraturan gubernur perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar dalam pembentukannya tidak menyalahi ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa

peraturan gubernur diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang “diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi” atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan peraturan gubernur dibentuk “untuk

melaksanakan Peraturan daerah” atau “atas kuasa peraturan perundang-

undangan”.

Peraturan gubernur yang disusun berdasarkan “perintah peraturan

perundang-undangan lebih tinggi” sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan delegasi kewenangan yang

diberikan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi kepada

peraturan gubernur, baik itu perintah peraturan daerah maupun peraturan

menteri/pemimpin lembaga pemerintahan nonkementerian, peraturan

presiden, peraturan pemerintah dan/atau undang-undang. Delegasi

kewenangan tersebut dirumuskan secara langsung dan jelas dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dengan kalimat

“ketentuan lebih lanjut mengenai (materi muatan) diatur dengan/dalam

peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah”. Sedangkan peraturan

gubernur yang “dibentuk berdasarkan kewenangan” sebagaimana

dijelaskan dalam “penjelasan” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011

adalah peraturan gubernur yang dibentuk untuk penyelenggaraan urusan

42

tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Peraturan gubernur yang dibentuk untuk melaksanakan peraturan

daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

merupakan delegasi kewenangan yang diberikan oleh peraturan daerah

untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. Sedangkan atas kuasa

peraturan perundang-undangan merupakan kuasa yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari peraturan daerah yang

memberikan delegasi kewenangan untuk mengatur suatu urusan tertentu

dengan peraturan gubernur secara langsung.

Secara yuridis pembentukan peraturan gubernur berbeda dengan

pembentukan peraturan daerah, jika peraturan gubernur menekankan pada

delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi atau berdasarkan kewenangan, peraturan daerah berdasarkan Pasal

14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat mengatur materi muatan

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan

serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021


tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Hal yang menjadi

pertimbangan adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat

(2) tentang pelaksaan mengenai standar Masker, penerapan perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS) dalam pencegahan Covid-19, dan melaksanakan

Isolasi bagi mereka yang terpapar Covid 19, Pasal 9 ayat (5) tentang

pengenaan sanksi bagi mereka yang tidak menggunakan masker dan bagi

mereka yang terkonfirmasi positif atau terpapar corona virus tetapi tidak

melaksanakan isolasi maka akan dilakukan upaya paksa untuk

ditempatkan di lokasi isolasi, Pasal 11 ayat (4) tentang perlindungan

kesehatan masyarakat dalam pandemi virus corona pada perkantoran atau

tempat kerja atau tempat usaha atau tempat industri atau perhotelan atau

43

penginapan yang sejenis atau tempat wisata dan tentang pengenaan sanksi

administratif bagi yang tidak mematuhi Perda Nomor 2 Tahun 2020, Pasal

12 ayat (4) tentang perlindungan kesehatan masyarakat pada satuan

pendidikan dan pengenaan sanksi administratif bagi yang melanggar Perda

Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 13 ayat (4) tentang perlindungan kesehatan

pada masyarakat pada tempat ibadah dan pengenaan sanksi administratif

bagi yang melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 14 ayat (7)

tentang perlindungan kesehatan masyarakat pada tiap moda transportasi

atau manajemen kebutuhan lalu lintas dan pengenaan sanksi administratif

bagi yang melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Pasal 15 ayat (5) tentang perlindungan kesehatan masyarakat pada

warung makan atau rumah makan atau kafe atau restoran dan pengenaan

sanksi administratif bagi yang melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2020,

Pasal 16 ayat (4) tentang perlindungan kesehatan masyarakat bagi kaki

lima atau lapak jajanan pada lokasi binaan atau lokasi sementara atau

lokasi tertentu lainnya dan pengenaan sanksi administratif bagi yang

melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 17 ayat (4)

tentang perlindungan kesehatan masyarakat pada fasilitas kesehatan

seperti rumah sakit atau klinik atau pos kesehatan lainnya dan pengenaan

sanksi administratif bagi yang melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2020,

Pasal 18 ayat (4) tentang perlindungan kesehatan masyarakat pada area

publik atau fasilitas umum atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan

kerumunan orang dan pengenaan sanksi administratif bagi yang melanggar

Perda Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 19 ayat (4) tentang kebijakan

menjalankan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan/atau

kebijakan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaran kekearantinaan

kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, Pasal 20 ayat (4) tentang penyelidikan

epidemologi yang berkaitan dengan suspek atau pekerja atau anggota

masyarakat yang memenuhi kriteria kontak erat maka dilakukan

pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan tes cepat molekuler.

44

Pasal 22 ayat (3) tentang penyelenggaraan kegiatan surveilans

epidemiologi informatika, Pasal 23 ayat (3) tentang penyebarluasan

informasi penaggulangan covid 19, Pasal 24 ayat (4) tentang kemitraan

dan kolaborasi pemerintah serta masyarakat dan unsur lain dalam

penanggulangan covid 19, Pasal 25 ayat (3) tentang pemulihan ekonomi,

dan Pasal 26 ayat (5) tentang perlindungan sosial dalam pencegahan dan

penanganan resiko dari guncangan atau kerentanan covid 19 dalam

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona

Virus Disease 2019.

Maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

2. Landasan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020

a. Landasan Filosofis

Tujuan bernegara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan

umum, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun

1945), yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial”. Rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, terdapat frasa

“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” serta

“memajukan kesejahteraan umum”, sehingga dapat dikatakan

Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfarestate)7 dan

tidak menjadi negara penjaga malam (nachtwachtersstaat). Sebagai

negara welfarestate, maka negara bertangungjawab atas kesejahteraan

7 Ridwan HR, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah, (Yogyakarta: FH UII Press,

2014), h. 1.

45

rakyatnya8 dan negara secara aktif ikut campur urusan kemasyarakatan

baik di bidang ekonomi maupun politik serta kesehatan.

Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah

untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata

lain, ajaran welfare state merupakan bentuk konkrit dari peralihan

prinsip staatsonhouding,9 yang membatasi peran negara dan

pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi sosial masyarakat,

menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki negara dan pemerintah

terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial.10 Munculnya

kewajiban pemerintah tersebut, sejalan dengan ide pancasila sebagai

falsafah bangsa khususnya tertuang dalam sila kelima yaitu “keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jika ditarik kebelakang, rumusan

sila kelima ini merupakan hasil perumusan Panitia Sembilan yang

ditahbiskan dari prinsip kesejahteraan yang disebut sebagai prinsip

keempat dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.11 Selain

terkandung dalam sila kelima Pancasila, Pembukaan UUD NRI 1945

sendiri memberikan perhatian istimewa terhadap masalah keadilan,

sedemikian rupa sehingga kata “keadilan/adil” dan prinsip keadilan

hampir ada disemua alenia. Khususnya dalam alenia keempat yang

merupakan tujuan negara yaitu untuk memajukan “kesejahteraan

umum” (yang mengandung prinsip keadilan).

b. Landasan Sosiologis

Aristoteles mengatakan bahwa negara yang baik ialah negara yang

diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur

dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu; pertama, pemerintahan

dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan

8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, Edisi Revisi, 2011),

h. 14. 9 Pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada

dalil “the least government is the best government”. 10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara...., h. 15. 11 Yudi Latif, Negara Paripurna: HIstoritas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila,

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 533.

46

dilaksanakan menurut hukum yang beradasarkan pada

ketentuanketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara

sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;

ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang

dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan

yang dilaksanakan pemerintah.12

Setiap produk hukum daerah yang dibuat dikatakan mempunyai

landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan

keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Terbentuknya

norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan

pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna

mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya

semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah

daerah dalam menetapkan peraturan tentang penanggulangan

kemiskinan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat daerahnya untuk menjamin

terpenuhinya pelayanan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang

kesehatan, sehingga dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara

pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menetapkan kebijakan

dan atau peraturan penanggulangan virus corona 2019 yang akan

dibuat.

Titik tolak dari penyusunan peraturan daerah tentang

penangggulangan corona virus disease 2019 adalah efektivitas dan

efisiensi pada masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat

adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari

masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan

melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan

kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan

12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

h. 9-10.

47

dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari

masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya

ke dalam satu konsep.13

Berkaitan dengan persoalan penanggulangan corona virus diesease

2019 di Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan bahwa persoalan pandemi

merupakan salah satu permasalahan utama kesehatan pada saat ini

yang juga masuk dalam penyusunan RPJMD DKI Jakarta 2020-2022.

Adapun Data Kemiskinan Terkonfirmasi Positif, Sembuh, Dirawat,

Meninggal dan Isolasi Mandiri di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut:

Periode 21 Januari 2020 s.d. 30 November 2020

Berdasarkan data di atas, maka kehadiran Perda penanggulangan

Coronavirus Disease 2019 menemukan relevansinya. Perda ini

diharapkan dapat menanggulangi pandemi Covid 19 di DKI Jakarta.

Setidaknya perda tersebut diharapkan dapat mewujudkan: Pemenuhan

layanan dasar masyarakat yang terdampak ataupun terpapar;

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; Peningkatan Pendapatan

Perkapita Masyarakat; serta Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

c. Landasan Yuiridis

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa

negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut

kemudian dituangkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan

perundangan khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984

13 Mahendra Putra Kurnia, dkk., Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif,

(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h. 72.

Kasus Postif Sembuh Dirawat Meninggal

Dunia

Isolasi

Mandiri

382.055 369.007 3.679 6.341 3.028

48

tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3723), Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063).

Selain ketentuan di dalam dua regulasi di atas, beberapa landasan

hukum yang dapat dijadikan pijakan oleh Pemerintah Daerah dalam

melakukan penanggulangan kemiskinan di daerah adalah sebagai

berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1970 Nomor 1);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

49

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6236);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus

Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/

atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6205);

50

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Coronavirus Desease 2019 (Covid19) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite

Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan

Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka

Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID19)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Terdapatnya beberapa peraturan perundang-undangan di atas

dapat dijadikan pijakan yuridis bagi Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta untuk membentuk Peraturan Daerah tentang

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019. Dengan demikian,

pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid 19

di Provinsi DKI Jakarta menjadi hal yang urgen mengingat belum

adanya regulasi yang secara spesifik mengatur terkait

penanggulangan pandemi covid 19 di DKI Jakarta.

51

C. Data Pelanggaran Penggunaaan Masker Protokol Covid 19 Provinsi DKI

Jakarta

Data pelanggaran penggunaan masker protokol kesehatan sebelum

diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan

Coronavirus Disease 2019.

Pelanggaran tidak menggunakan masker protokol kesehatan dalam

pencegahan virus corona 2019 di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan

penindakan Satgas Covid 19 unsur Satpol PP periode 2 Agustus-30 Desember

2020,14 yaitu:

a. Data pelanggaran pada Kota Jakarta Pusat15

Rekapitulasi operasi penertiban masker protokol kesehatan di wilayah

Jakarta Pusat dengan rinciannya yaitu: di Tingkat Kota jumlah pelanggar

mencapai 979 orang terdiri dari 886 pelanggar prokes yang melaksanakan

kerja sosial, denda sebanyak 93 orang, dan jumlah nominal denda

mencapai Rp. 22.300.000 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu). Untuk

Kecamatan Gambir jumlah pelanggar prokes mencapai 2845 orang terdiri

dari 2737 orang yang melaksanakan kerja sosial, denda sebanyak 108

orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 12.450.000 (Dua Belas

Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Untuk Kecamatan Menteng

jumlah pelanggar prokes mencapai 3542 orang dengan rincian 3417 orang

melaksanakan sanksi kerja sosial, sanksi denda sebanyak 125 orang, dan

jumlah nominal denda mencapai Rp. 29.150.000 (Dua Puluh Sembilan

Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Untuk Kecamatan Senen jumlah

pelanggar protokol kesehatan mencapai 3375 orang dengan rincian 3206

orang melaksanakan sanksi kerja sosial, sanksi denda sebanyak 169 orang,

dan jumlah nominal denda mencapai 16.850.000 (Enam Belas Juta

Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Untuk Kecamatan Sawah Besar

jumlah pelanggar protokol kesehatan mencapai 4533 orang dengan rincian

14 Data diambil langsung dari Satgas Covid 19 unsur Satpol PP DKI Jakarta pada tanggal

8 Maret 2021 pada pukul 15.30 Wib. 15 Dapat dilihat pada tabel 1, h. 115.

52

4445 orang melaksanakan sanksi kerja sosial, sanksi denda sebanyak 88

orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 16.000.000 (Enam Belas

Juta Rupiah).

Kemudian, untuk Kecamatan Tanah Abang jumlah pelanggar

mencapai 8308 orang dengan rincian 8109 orang melakukan sanksi kerja

sosial, sanksi denda berjumlah 199 orang, dan jumlah nominal denda Rp.

49.750.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah), kecamatan Tanah Abang ini merupakan jumlah pelanggar

tertinggi dan jumlah nominal denda terbanyak dari kecamatan lainnya di

Kota Jakarta Pusat. Untuk Kecamatan Kemayoran jumlah pelanggar

mencapai 1940 orang dengan rincian 1783 orang melakukan sanksi kerja

sosial, sanksi denda sebanyak 157 orang, dan jumlah nominal denda

mencapai Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Untuk

selanjutnya Kecamatan Cempaka Putih jumlah pelanggar mencapai 2968

orang, dengan yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 2864 orang,

sanksi denda berjumlah 104 orang, dan jumlah nominal denda mencapai

Rp. 18.400.000 (Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Terakhir

yaitu Kecamatan Johar Baru dengan jumlah pelanggar mencapai 4167


sanksi denda sebanyak 44 orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp.

9.100.000 (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah).

Jadi total keseluruhan jumlah pelanggar di Kota Jakarta Pusat

mencapai 32657 orang dan jumlah nominal denda sebanyak Rp.

198.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).

b. Data Rekapitulasi pada Kota Jakarta Barat16


Kota Jakarta Barat pada periode 2 Agustus s.d. 30 Desember 2020 dengan

rinciannya seperti berikut: di Tingkat Kota dengan jumlah pelanggar

mencapai 2345 orang, yang melakukan sanksi sosial sebanyak 2045 orang,

sanksi denda sebanyak 300 orang, dan dengan jumlah nominal denda

16 Dapat dilihat pada tabel 2, h. 115.

53

sebanyak Rp. 35.550.000 (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah). Selanjutnya, ada Kecamatan Cengkareng dengan jumlah

pelanggar prokes mencapai 4468 orang, rincian yang melakukan sanksi

kerja sosial berjumlah 4100 orang, sanksi denda berjumlah 368 orang, dan

jumlah nominal denda sebanyak Rp. 39.850.000 (Tiga Puluh Sembilan

Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian, ada Kecamatan

Grogol Petamburan dengan jumlah pelanggar mencapai 2043 orang,

rincian dengan yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 1893 orang,

sanksi denda sebanyak 150 orang, dan jumlah nominal denda sebesar Rp.

31.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Ada Kecamatan Tambora dengan

jumlah pelanggar mencapai angka 6499 orang, dengan rincian yang

melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 6122 orang, sanksi denda

sebanyak 377 orang, dan jumlah nominal denda sebesar Rp. 37.600.000

(Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kecamatan Tambora ini

merupakan kecamatan dengan jumlah pelanggar yang tertinggi di Jakarta

Barat. Ada Kecamatan Kebon Jeruk dengan jumlah pelanggar sebanyak

2836 orang, rinciannya dengan pelanggar yang melakukan sanksi kerja

sosial sebanyak 2803 orang, sanksi denda sebanyak 33 orang, dan jumlah

nominal denda sebesar Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu

Rupiah).

Ada Kecamatan Palmerah dengan jumlah pelanggar penertiban masker

sebanyak 3813 orang, dengan rincian yang melaksankan sanksi kerja


nominal denda mencapai Rp. 15.500.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah). Ada Kecamatan Kalideres dengan jumlah pelanggar

penertiban masker sebanyak 3251 orang, dengan rincian yang telah


sebanyak 711 orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 98.150.000

(Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah),

kecamatan ini menjadi jumlah dengan sanksi denda terbanyak dan nominal

denda terbesar di Jakarta Barat. Selanjutnya, ada Kecamatan Kembangan

54

yang jumlah pelanggaran penertiban masker mencapai 3053 orang, dengan

rincian yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 3031 orang, sanksi

denda sebanyak 22 orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp.

6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Terakhir, yaitu ada

Kecamatan Tamansari dengan jumlah pelanggaran penertiban masker

sebanyak 3282 orang, dengan rincian yang melaksanakan sanksi kerja


nominal denda mencapai Rp. 25.500.000 (Dua Puluh Lima Juta Lima

Ratus Ribu Rupiah).

Jadi, total keseluruhan pelanggar di Jakarta Barat mencapai 31590

orang dengan jumlah nominal denda sebesar Rp. 295.150.000 (Dua Ratus

Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

c. Data Rekapitulasi pada Kota Jakarta Selatan17


Kota Jakarta Selatan pada periode 2 Agustus s.d. 30 Desember 2020

dengan rinciannya seperti berikut: di Tingkat Kota jumlah pelanggaran

penertiban masker mencapai 1746 orang, dengan rincian yang melakukan

sanksi kerja sosial sebanyak 1645 orang, sanksi denda sebanyak 101

orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 8.200.000 (Delapan Juta

Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada Kecamatan Kebayoran Lama

jumlah pelanggaran mencapai 1943 orang, dengan rincian yang melakukan

sanksi kerja sosial sebanyak 1867 orang, sanksi denda sebanyak 76 orang,

dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 6.550.000 (Enam Juta Lima

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Ada Kecamatan Kebayoran Baru dengan

jumlah pelamggar mencapai 1600 orang, dengan rincian yang melakukan

sanksi kerja sosial sebanyak 1588 orang, sanksi denda sebanyak 12 orang,

dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus

Ribu Rupiah). Selanjutnya ada Kecamatan Pancoran jumlah pelanggar

sebanyak 616 orang, dengan yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak

607 orang, sanksi denda sebanyak 9 orang, dan jumlah nominal denda


55

mencapai 1.950.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Kemudian Kecamatan Pasar Minggu pelanggaran mencapai 1786 orang,

dengan yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 1732 orang, sanksi

denda sebanyak 54 orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp.

5.550.000 (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian

ada Kecamatan Jagakarsa jumlah pelanggar mencapai 2691 orang, dengan

yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 2668 orang, sanksi denda

sebanyak 23 orang, dan jumlah nominal pelanggaran mencapai Rp.

6.400.000 (Enam Juta Empat Rtus Ribu Rupiah).

Ada Kecamatan Pesanggrahan dengan jumlah pelanggaran sebanyak

2507 orang, dengan yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 2501

orang, dan jumlah nominal denda Rp. 750.000 (Tujuh Rtus Ribu Rupiah).

Kemudian, ada Kecamatan Mampang Prapatan dengan jumlah

pelanggaran mencapai 1339 orang, dengan yang melakukan sanksi kerja

sosial sebanyak 1300 orang, sanksi denda 39 orang, dan jumlah nominal

denda Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah). Selanjutnya, ada Kecamatan

Cilandak dengan jumlah pelanggar mencapai 3432 orang, yang melakukan

sanksi kerja sosial sebanyak 3421 orang, sanksi denda sebanyak 11 orang

dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah). Kecamatan Setiabudi dengan jumlah pelanggaran

mencapai 1450 orang, dengan yang melakukan sanksi kerja sosial

sebanyak 1429 orang, sanksi denda sebanyak 21 orang, dan jumlah

nominal denda mencapai Rp. 5.950.000 (Lima Juta Sembilan Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah). Terakhir, ada Kecamatan Tebet dengan jumlah

pelanggaran mencapai 1576 orang, yang melakukan sanksi kerja sosial

sebanyak 1567 orang, sanksi denda sebanyak 9 orang, dan jumlah nominal

denda mencapai Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Jadi jumlah pelanggar seluruhnya pada Kota Jakarta Selatan mencapai

20686 orang dengan jumlah nominal denda mencapai Rp. 45.000.000

(Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

56

d. Data Rekapitulasi Kota Jakarta Timur18


Kota Jakarta Timur pada periode 2 Agustus s.d. 30 Desember 2020 dengan

rinciannya seperti berikut: di Tingkat Kota jumlah pelanggaran penertiban

masker mencapai 965 orang, dengan rincian yang melakukan sanksi kerja


nominal denda mencapai Rp. 7.550.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah). Kemudian pada Kecamatan Matraman jumlah

pelanggaran mencapai 1831 orang, dengan rincian yang melakukan sanksi

kerja sosial sebanyak 1822 orang, sanksi denda sebanyak 9 orang, dan

jumlah nominal denda mencapai Rp. 2.550.000 (Dua Juta Lima Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya, ada Kecamatan Pulo Gadung

dengan jumlah pelanggar mencapai 2190 orang, dengan rincian yang


sebanyak 23 orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 4.600.000

(Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya ada Kecamatan

Jatinegara jumlah pelanggar sebanyak 1972 orang, dengan yang


sebanyak 17 orang, dan jumlah nominal denda mencapai 6.030.000 (Enam

Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah). Kecamatan Kramat Jati pelanggaran



nominal denda mencapai Rp. 21.500.000 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah). Kemudian ada Kecamatan Pasar Rebo jumlah pelanggar



nominal pelanggaran mencapai Rp. 2.950.000 (Dua Juta Sembilan Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian, ada Kecamatan Cakung dengan

jumlah pelanggaran sebanyak 2547 orang, dengan yang melakukan sanksi

kerja sosial sebanyak 2513 orang, dan jumlah nominal denda Rp.


57

7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian, ada

Kecamatan Duren Sawit dengan jumlah pelanggaran mencapai 1812


sanksi denda 23 orang, dan jumlah nominal denda Rp. 4.625.000 (Empat

Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Ada Kecamatan Ciracas

dengan jumlah pelanggar mencapai 1669 orang, yang melakukan sanksi


jumlah nominal denda mencapai Rp. 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah). Ada Kecamatan Makasar dengan jumlah

pelanggaran mencapai 3818 orang, dengan yang melakukan sanksi kerja


nominal denda mencapai Rp. 5.850.000 (Lima Juta Delapan Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah). Terakhir, ada Kecamatan Cipayung dengan jumlah


sebanyak 2658 orang, sanksi denda sebanyak 7 orang, dan jumlah nominal

denda mencapai Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Jadi jumlah pelanggar seluruhnya pada Kota Jakarta Timur mencapai


(Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

e. Data Rekapitulasi Kota Jakarta Utara19


Kota Jakarta Utara pada periode 2 Agustus s.d. 30 Desember 2020 dengan

rinciannya seperti berikut: di Tingkat Kota dengan jumlah pelanggar

mencapai 966 orang, yang melakukan sanksi sosial sebanyak 812 orang,

sanksi denda sebanyak 154 orang, dan dengan jumlah nominal denda

sebanyak Rp. 18.800.000 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu

Rupiah). Selanjutnya, ada Kecamatan Kelapa Gading dengan jumlah

pelanggar prokes mencapai 779 orang, rincian yang melakukan sanksi

kerja sosial berjumlah 732 orang, sanksi denda berjumlah 47 orang, dan

jumlah nominal denda sebanyak Rp. 5.650.000 (Lima Juta Enam Ratus

19 Data dapat dilihat pada tabel 5, h. 117.

58

Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian, ada Kecamatan Tanjung Priok

dengan jumlah pelanggar mencapai 1502 orang, rincian dengan yang


sebanyak 19 orang, dan jumlah nominal denda sebesar Rp. 2.450.000 (Dua

Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian, ada Kecamatan

Koja dengan jumlah pelanggar mencapai angka 2412 orang, dengan

rincian yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 2348 orang, sanksi

denda sebanyak 64 orang, dan jumlah nominal denda sebesar Rp.

6.350.000 (Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya

ada Kecamatan Cilincing dengan jumlah pelanggar sebanyak 1667 orang,

rinciannya dengan pelanggar yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak


sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah).

Ada Kecamatan Pademangan dengan jumlah pelanggar penertiban

masker sebanyak 1465 orang, dengan rincian yang melaksankan sanksi


jumlah nominal denda mencapai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Terakhir, ada Kecamatan Penjaringan dengan jumlah pelanggaran

mencapai 2024 orang, yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 2002

orang, sanksi denda sebanyak 22 orang, dan jumlah nominal denda

mencapai Rp. 4.750.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah).

Jadi jumlah pelanggar seluruhnya pada Kota Jakarta Utara mencapai


(Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

f. Data Rekapitulasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu20


Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada periode 2 Agustus s.d. 30

Desember 2020 dengan rinciannya seperti berikut: hanya terdiri dari 2


59

kecamatan dan 1 tingkat kota. Di Tingkat Kota jumlah pelanggar

penertiban masker mencapai 142 orang, dengan yang melakukan sanksi

kerja sosial sebanyak 140 orang, sanksi denda hanya berjumlah 2 orang,

dan nominal denda hanya mencapai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Di Kecamatan Seribu Utara jumlah pelanggaran mencapai 130 orang,

dengan rincian yang melakukan sanksi kerja sosial mencapai 126 orang,

sanksi denda sebanyak 4 orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp.

200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Terakhir di Kecamatan Seribu Selatan

jumlah pelanggaran mencapai 149 orang, dengan yang melakukan sanksi

sosial sebanyak 147 orang, sanksi denda hanya sebanyak 2 orang, dan total

nominal denda hanya Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Jadi jumlah pelanggar seluruhnya pada Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu mencapai 421 orang dengan jumlah nominal denda

mencapai Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pelanggaran tidak mengenakan masker protokol kesehatan dalam

pencegahan virus corona 2019 di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan

penindakan Satgas Covid 19 unsur Satpol PP setelah diberlakukan nya Pergub

DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

pada periode 1 Januari-8 Maret 202121, yaitu:

a. Data pelanggaran pada Kota Jakarta Pusat22

Rekapitulasi operasi penertiban masker protokol kesehatan di

wilayah Jakarta Pusat dengan rinciannya yaitu: di Tingkat Kota jumlah

pelanggar mencapai 1267 orang terdiri dari 1252 pelanggar prokes

yang melaksanakan kerja sosial, denda sebanyak 15 orang, dan jumlah

nominal denda mencapai Rp. 3.350.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah). Untuk Kecamatan Gambir jumlah pelanggar

prokes mencapai 5138 orang terdiri dari 5103 orang yang

melaksanakan kerja sosial, denda sebanyak 35 orang, dan jumlah


8 Maret 2021 pada pukul 15.30 Wib. 22 Data dapat dilihat pada tabel 7, h. 118.

60

nominal denda mencapai Rp. 4.200.000 (Empat Dua Ratus Ribu

Rupiah). Untuk Kecamatan Menteng jumlah pelanggar prokes

mencapai 5548 orang dengan rincian 5545 orang melaksanakan sanksi

kerja sosial, sanksi denda sebanyak 3 orang, dan jumlah nominal denda

mencapai Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Untuk

Kecamatan Senen jumlah pelanggar protokol kesehatan mencapai

5239 orang dengan rincian 5225 orang melaksanakan sanksi kerja

sosial, sanksi denda sebanyak 14 orang, dan jumlah nominal denda

mencapai 1.950.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah). Untuk Kecamatan Sawah Besar jumlah pelanggar protokol

kesehatan mencapai 4254 orang dengan rincian 4246 orang

melaksanakan sanksi kerja sosial, sanksi denda sebanyak 8 orang, dan

jumlah nominal denda mencapai Rp. 1.550.000 (Satu Juta Lima Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah).

Untuk Kecamatan Tanah Abang jumlah pelanggar mencapai 6934

orang dengan rincian 6896 orang melakukan sanksi kerja sosial, sanksi

denda berjumlah 38 orang, dan jumlah nominal denda Rp. 9.500.000

(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kecamatan Tanah Abang ini

merupakan jumlah pelanggar tertinggi dan jumlah nominal denda

terbanyak dari kecamatan lainnya di Kota Jakarta Pusat. Untuk

Kecamatan Kemayoran jumlah pelanggar mencapai 3860 orang

dengan rincian 3812 orang melakukan sanksi kerja sosial, sanksi denda

sebanyak 48 orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp.

8.950.000 (Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Untuk selanjutnya Kecamatan Cempaka Putih jumlah pelanggar


sebanyak 4657 orang, sanksi denda berjumlah 4 orang, dan jumlah

nominal denda mencapai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Terakhir

yaitu Kecamatan Johar Baru dengan jumlah pelanggar mencapai 3942

orang, dengan yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 3917

61


mencapai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Jadi total keseluruhan jumlah pelanggar di Kota Jakarta Pusat

mencapai 40843 orang dan jumlah nominal denda turun menjadi

sebanyak Rp. 36.250.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah).

b. Data Rekapitulasi pada Kota Jakarta Barat23


wilayah Kota Jakarta Barat pada periode 1 Januari s.d. 8 Maret 2021

dengan rinciannya seperti berikut: di Tingkat Kota dengan jumlah

pelanggar mencapai 2106 orang, yang melakukan sanksi sosial

sebanyak 1905 orang, sanksi denda sebanyak 201 orang, dan dengan

jumlah nominal denda sebanyak Rp. 33.200.000 (Tiga Puluh Tiga Juta

Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya, ada Kecamatan Cengkareng

dengan jumlah pelanggar prokes mencapai 3517 orang, rincian yang

melakukan sanksi kerja sosial berjumlah 3204 orang, sanksi denda

berjumlah 313 orang, dan jumlah nominal denda sebanyak Rp.

37.650.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah). Kemudian, ada Kecamatan Grogol Petamburan dengan

jumlah pelanggar mencapai 1908 orang, rincian dengan yang


sebanyak 142 orang, dan jumlah nominal denda sebesar Rp.

33.050.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Kemudian, ada Kecamatan Tambora dengan jumlah pelanggar

mencapai angka 5683 orang, dengan rincian yang melakukan sanksi

kerja sosial sebanyak 5367 orang, sanksi denda sebanyak 316 orang,

dan jumlah nominal denda sebesar Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat

Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kecamatan Tambora ini merupakan

kecamatan dengan jumlah pelanggar yang tertinggi di Jakarta Barat.


62

Selanjutnya ada Kecamatan Kebon Jeruk dengan jumlah pelanggar

sebanyak 2475 orang, rinciannya dengan pelanggar yang melakukan


orang, dan jumlah nominal denda sebesar Rp. 4.950.000 (Empat Juta

Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Ada Kecamatan Palmerah dengan jumlah pelanggar penertiban

masker sebanyak 2572 orang, dengan rincian yang melaksankan sanksi


dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 11.150.000 (Sebelas Juta

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian, ada Kecamatan

Kalideres dengan jumlah pelanggar penertiban masker sebanyak 2706

orang, dengan rincian yang telah melakukan sanksi kerja sosial


nominal denda mencapai Rp. 85.050.000 (Delapan Puluh Lima Juta

Lima Puluh Ribu Rupiah), kecamatan ini menjadi jumlah dengan

sanksi denda terbanyak dan nominal denda terbesar di Jakarta Barat.

Selanjutnya, ada Kecamatan Kembangan yang jumlah pelanggaran

penertiban masker mencapai 2590 orang, dengan rincian yang



5.150.000 (Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Terakhir,

yaitu ada Kecamatan Tamansari dengan jumlah pelanggaran

penertiban masker sebanyak 3155 orang, dengan rincian yang

melaksanakan sanksi kerja sosial sebanyak 3035 orang, sanksi denda


23.400.000 (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Jadi, total keseluruhan pelanggar di Jakarta Barat di periode ini

mencapai 26712 orang dengan jumlah nominal denda sebesar Rp.

267.800.000 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu

Rupiah).

63

c. Data Rekapitulasi pada Kota Jakarta Selatan24


wilayah Kota Jakarta Selatan pada periode 1 Januari s.d. 8 Maret 2021





6.700.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada

Kecamatan Kebayoran Lama jumlah pelanggaran mencapai 1365

orang, dengan rincian yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak

1289 orang, sanksi denda sebanyak 76 orang, dan jumlah nominal

denda mencapai Rp. 7.850.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah). Selanjutnya, ada Kecamatan Kebayoran Baru dengan

jumlah pelamggar mencapai 1534 orang, dengan rincian yang


sebanyak 2 orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 500.000

(Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya ada Kecamatan Pancoran

jumlah pelanggar sebanyak 570 orang, dengan yang melakukan sanksi


jumlah nominal denda mencapai 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu

Rupiah). Kemudian Kecamatan Pasar Minggu pelanggaran mencapai



mencapai Rp. 6.150.000 (Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu

Rupiah). Kemudian ada Kecamatan Jagakarsa jumlah pelanggar



nominal pelanggaran mencapai Rp. 4.750.000 (Empat Juta Tujuh

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).


64

Ada Kecamatan Pesanggrahan dengan jumlah pelanggaran

sebanyak 2484 orang, dengan yang melakukan sanksi kerja sosial

sebanyak 2479 orang, sanksi denda sebanyak 5 orang dan jumlah

nominal denda Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Kemudian, ada Kecamatan Mampang Prapatan dengan jumlah

pelanggaran mencapai 1316 orang, dengan yang melakukan sanksi


dan jumlah nominal denda Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta rupiah).

Selanjutnya, ada Kecamatan Cilandak dengan jumlah pelanggar

mencapai 3365 orang, yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak


mencapai Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Kemudian ada Kecamatan Setiabudi dengan jumlah pelanggaran



nominal denda mencapai Rp. 4.350.000 (Empat Juta Tiga Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah). Terakhir, ada Kecamatan Tebet dengan jumlah



nominal denda mencapai Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah).

Jadi jumlah pelanggar seluruhnya pada Kota Jakarta Selatan

mencapai 19643 orang dengan jumlah nominal denda mencapai Rp.

40.350.000 (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

d. Data Rekapitulasi Kota Jakarta Timur25


wilayah Kota Jakarta Timur pada periode 1 Januari s.d. 8 Marer 2021





65


5.350.000 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian

pada Kecamatan Matraman jumlah pelanggaran mencapai 1760 orang,

dengan rincian yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 1754


mencapai Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Selanjutnya, ada Kecamatan Pulo Gadung dengan jumlah pelanggar

mencapai 2031 orang, dengan rincian yang melakukan sanksi kerja

sosial sebanyak 2017 orang, sanksi denda sebanyak 14 orang, dan

jumlah nominal denda mencapai Rp. 3.050.000 (Tiga Juta Lima Puluh

Ribu Rupiah). Selanjutnya ada Kecamatan Jatinegara jumlah pelanggar

sebanyak 1945 orang, dengan yang melakukan sanksi kerja sosial


nominal denda mencapai 2.025.000 (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu

Rupiah). Kemudian Kecamatan Kramat Jati pelanggaran mencapai



mencapai Rp. 18.850.000 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah). Kemudian ada Kecamatan Pasar Rebo jumlah

pelanggar mencapai 2382 orang, dengan yang melakukan sanksi kerja

sosial sebanyak 2374 orang, sanksi denda sebanyak 8 orang, dan

jumlah nominal pelanggaran mencapai Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian, ada Kecamatan Cakung

dengan jumlah pelanggaran sebanyak 2465 orang, dengan yang

melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 2437 orang, dan jumlah

nominal denda Rp. 5.950.000 (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah).

Kemudian, ada Kecamatan Duren Sawit dengan jumlah

pelanggaran mencapai 1703 orang, dengan yang melakukan sanksi

kerja sosial sebanyak 1692 orang, sanksi denda 11 orang, dan jumlah

nominal denda Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

66

Selanjutnya, ada Kecamatan Ciracas dengan jumlah pelanggar

mencapai 1756 orang, yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak


mencapai Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Kemudian ada Kecamatan Makasar dengan jumlah pelanggaran



nominal denda mencapai Rp. 4.750.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah). Terakhir, ada Kecamatan Cipayung dengan

jumlah pelanggaran mencapai 2573 orang, yang melakukan sanksi


jumlah nominal denda mencapai Rp. 850.000 (Dealpan Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah).

Jadi jumlah pelanggar seluruhnya pada Kota Jakarta Timur


48.275.000 (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima

Ribu Rupiah).

e. Data Rekapitulasi Kota Jakarta Utara26


wilayah Kota Jakarta Utara pada periode 1 Januari s.d. 8 Maret 2021

dengan rinciannya seperti berikut: di Tingkat Kota dengan jumlah

pelanggar mencapai 838 orang, yang melakukan sanksi sosial

sebanyak 755 orang, sanksi denda sebanyak 83 orang, dan dengan

jumlah nominal denda sebanyak Rp. 12.700.000 (Dua Belas Juta Tujuh

Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya, ada Kecamatan Kelapa Gading

dengan jumlah pelanggar prokes mencapai 647 orang, rincian yang

melakukan sanksi kerja sosial berjumlah 620 orang, sanksi denda

berjumlah 27 orang, dan jumlah nominal denda sebanyak Rp.

3.350.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian,

ada Kecamatan Tanjung Priok dengan jumlah pelanggar mencapai

26 Data dapat dilihat pada tabel 11, h.121.

67

1208 orang, rincian dengan yang melakukan sanksi kerja sosial


nominal denda sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah). Kemudian, ada Kecamatan Koja dengan jumlah pelanggar

mencapai angka 1850 orang, dengan rincian yang melakukan sanksi


dan jumlah nominal denda sebesar Rp. 4.150.000 (Empat Juta Seratus

Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya ada Kecamatan Cilincing

dengan jumlah pelanggar sebanyak 1275 orang, rinciannya dengan

pelanggar yang melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 1225 orang,

sanksi denda sebanyak 50 orang, dan jumlah nominal denda sebesar

Rp. 7.150.000 (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Kemudian, ada Kecamatan Pademangan dengan jumlah pelanggar

penertiban masker sebanyak 1421 orang, dengan rincian yang

melaksankan sanksi kerja sosial sebanyak 1416 orang, sanksi denda

sebanyak 5 orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 800.000

(Delapan Ratus Ribu Rupiah). Terakhir, ada Kecamatan Penjaringan

dengan jumlah pelanggaran mencapai 1040 orang, yang melakukan


orang, dan jumlah nominal denda mencapai Rp. 2.550.000 (Dua Juta

Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Jadi jumlah pelanggar seluruhnya pada Kota Jakarta Utara


31.350.000 (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu

Rupiah).

f. Data Rekapitulasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu27


wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada periode 1

Januari s.d. 8 Maret 2021 dengan rinciannya seperti berikut: hanya

27 Data dapat dilihat pada tabel 12, h.121.

68

terdiri dari 2 kecamatan dan 1 tingkat kota. Di Tingkat Kabupaten

jumlah pelanggar penertiban masker mencapai 102 orang, dengan yang

melakukan sanksi kerja sosial sebanyak 102 orang, sanksi denda tidak

ada alias 0 orang, dan nominal denda tidak ada alias hanya mencapai

Rp. 0 . Kemudian, di Kecamatan Seribu Utara jumlah pelanggaran

mencapai 113 orang, dengan rincian yang melakukan sanksi kerja

sosial mencapai 113 orang, sanksi denda sebanyak 0 orang, dan jumlah

nominal denda mencapai Rp. 0 alias tidak ada denda. Terakhir di

Kecamatan Seribu Selatan jumlah pelanggaran mencapai 127 orang,

dengan yang melakukan sanksi sosial sebanyak 126 orang, sanksi

denda hanya sebanyak 1 orang, dan total nominal denda hanya Rp.

100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Jadi jumlah pelanggar seluruhnya pada Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu mencapai 342 orang dengan jumlah nominal denda

mencapai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

69

BAB IV

EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM PENGGUNAAN MASKER DALAM

PENANGGULANGAN KESEHATAN

A. Penerapan Aturan Tentang Penggunaan Masker Dalam Peraturan

Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan

Coronavirus Disease 2019

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan

Coronavirus Disease 2019 sejatinya merupakan peraturan pelaksana peraturan

daerah nomor 2 tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 7 Januari 2021 silam.

Dalam penerepan atau pengimplikasikan di lapangan peraturan gubernur ini

memberikan dampak yang sangat signifikan dan berpengaruh besar yang

dirasa cukup efektif untuk mengatur masyarakat tentang pentingnya

penggunaan masker dalam penegakan protokol kesehatan di lapangan.

Penerapan peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 3 tahun 2021 tentang

peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang

penanggulangan coronavirus disease 2019 ini mengharuskan atau mewajibkan

masyarakat khususnya yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk

memakai masker sesuai dengan protokol pencegahan pandemi ini. Masyarakat

yang kedapatan melanggar akan ditindak sesuai dengan ketentuan Pergub ini

dimulai dengan sanksi kerja sosial maupun penerapan denda administratif .

Pada awal tahun 2021, Satpol PP DKI Jakarta menindak pelanggaran

yang tidak menggunakan masker protokol kesehatan pada periode 1 Januari

s.d. 8 Maret 2021 paling banyak tersebar di Jakarta Pusat yang pelanggaran

nya mencapai angka 40.843 orang dan yang paling rendah ada pada

Kepulauan Seribu yang angka nya 342 orang pelanggar. Bila dilihat di tabel

pada halaman 1201, jumlah pelanggar penggunaan masker protokol kesehatan

Kota Jakarta Pusat menjadi kota pertama yang memiliki banyak pelanggaran,

capaian angka sampai dengan 40.843 orang. Kedua adalah Kota Jakarta Barat


70

yang jumlah pelanggarnya lumayan banyak, capaian angka sampai dengan

26.712 orang. Ketiga adalah Kota Jakarta Timur yang jumlah pelanggarnya

dibawah Kota Jakarta Barat, dengan capaian angka pelanggarnya adalah

24.765 orang. Keempat disusul oleh Kota Jakarta Selatan, yang jumlah

pelanggarnya mencapai 19.643 orang. Kelima ialah Kota Jakarta Utara yang

jumlah pelanggarnya berjumlah 8.279 orang. Dan yang terendah atau terakhir

adalah Kab. Adm Kepulauan Seribu, yang nilainya tidak sampai ribuan yaitu

hanya berjumlah 342 orang.2

Data di atas dapat dibandingkan, Kota Jakarta Pusat menjadi tertinggi

jumlah pelanggarnya karena Kota Jakarta Pusat sebagai barometer Provinsi

DKI Jakarta.

Dalam regulasi atau aturan hukum dalam Pergub DKI Nomor 3 Tahun

2021 yang diterapkan khususnya di Provinsi DKI Jakarta membawa dampak

positif dari segi kesehatan dan segi ketertiban dalam penggunaan masker

protokol kesehatan. Menurut salah satu Satgas Covid 19 DKI Jakarta dari

unsur Satpol PP, bahwa Pergub ini setelah diundangkan dan diterapkan di

masyarakat membawa banyak perubahan khususnya patuh pada protokol

kesehatan utamanya penggunaan masker.3 Penggunaan masker ini efektif

dalam upaya pencegahan virus corona yang terjadi pada masa sekarang ini dan

masker juga diharapkan dapat menjaga kesehatan pernafasan manusia

mungkin karena penyakit ispa, debu jalanan, atau udara yang terkena polusi.

Semenjak penerapan digaungkan menurut beliau masyarakat semakin sadar

akan pentingnya kesehatan dan menjaga diri dari virus yang sedang

menjangkit negeri ini.

Data juga bisa dilihat penurunan jumlah pelanggaran tidak

menggunakan masker protokol kesehatan periode antara Agustus-Desember

2020 dengan periode antara Januari-Maret 2021.

2 Data diambil langsung dari Satgas Covid 19 unsur Satpol PP DKI Jakarta pada tanggal 8

Maret 2021 pada pukul 15.30 Wib. 3 Wawancara dilakukan pada 8 Maret 2021, pukul 15.44 wib di Gedung Satpol PP Balai

Kota DKI – Jakarta Pusat.

71

Tabel 1 ada pada halaman 1154

Tabel 7 ada pada halaman 1185

Tabel 1 dan tabel 7 pada lampiran menunjukkan bahwa ada penurunan

drastis tingkat pelanggaran penggunaan masker protokol kesehatan di Kota

Jakarta Pusat pada khususnya, jumlah pelanggar, sanksi kerja sosial, dan

denda administratif menurun dari periode sebelum pergub nomor 3 tahun 2021

dibuat dan periode setelah aturan tersebut dibuat dan diundangkan. Ini ada

upaya yang cukup serius dari Pemerintah untuk membuat sebuah regulasi

dalam penanggulangan pandemi negeri dan Masyarakat itu sendiri semakin

sadar akan hukum supaya terciptanya kondisi kesehatan yang sehat dan prima

sehingga pandemi covid 19 ini segera berakhir.

Hal ini juga disampaikan oleh Satgas Covid 19 dari unsur Kepolisian6,

bahwa masa sekarang agak berkurang terjadinya pelanggaran yang tidak

memakai masker, karena masyarakat udah pada sadar akan pentingnya

penggunaan masker. Selain itu, masyarakat enggan untuk mendapatkan sanksi

sosial ataupun denda administratif karena sangat merugikan. “kadang

masyarakat suka dirugikan dengan kebijakan sanksi ini, pendapatannya lagi

merosot malah disuruh bayar denda. Makannya sekarang banyak yang patuh

pada penggunaan masker protokol kesehatan.” Dampak positif nya untuk

Pergub ini juga dirasakan oleh anggota Satgas karena makin sedikit yang

ditindak akibat pelanggaran, sehingga meringankan tugas Satgas khususnya

unsur Kepolisian dalam hal ini yang diperbantukan kepada Pemda DKI untuk

menegakkan aturan hukum protokol kesehatan di masyarakat.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 adalah regulasi baru yang terbit

pada awal tahun 2021 sekitar Bulan Januari. Ini sudah menunjukkan bahwa

regulasi ini dibentuk sesuai, karena kebutuhan dalam rangka menanggulangi

4 Dapat dilihat pada tabel 1, h. 115. 5 Dapat dilihat pada tabel 7, h. 118. 6 Wawancara dilakukan di Posko pada 10 Maret 2021, Pukul 10.33 Wib di Posko Satgas

Covid 19 Kawasan Silang Monas Jakarta Pusat.

72

pandemi virus corona 19 yang terjadi ditengah masyarakat. Dan aturan ini pun

menjadi aturan turunan dari peraturan yang ada diatasnya, selain itu sebagai

aturan pelaksana secara teknis bagaimana upaya penanggulangan virus corona

dilapangan dan upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam

menindak-menindak yang melanggar aturan ini.

Menurut penuturan dari Bapak Budi Agung Pradjojo, bahwa Peraturan

hukum ini, Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 dibentuk karena

menghapus denda progresif yang diatur sebelumnya oleh Pergub Nomor 101

tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang

penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya

pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019. Pergub ini

merupakan peraturan pelaksana dari Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020

yang isi nya memuat hak dan kewajiban individu serta masyarakat dalam

upaya pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019, selain itu

memuat perlindungan kesehatan individu dan masyarakat yang didalamnya

terdapat kriteria atau standar penggunaan masker yang baik dan benar. Pergub

ini sudah lebih cukup karena memuat beberapa hal teknis mengenai upaya

pencegahan dan penanggulangan virus corona yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya terdapat PSBB pada

masa transisi, penyelidikan epidemiologi, serta upaya pemulihan ekonomi dan

pemulihan sosial.

Dari segi penegakan hukumnya, instansi atau dinas yang turut serta

berkecimpung dalam peraturan gubernur ini sudah sangat baik dalam

penerapannya sesuai dengan porsinya, artinya setiap instansi sudah saling

bahu membahu bekerja untuk menanggulangi dan menegakan aturan yang

tidak menggunakan masker protokol kesehatan. Kemudian juga membuktikan

bahwa instansi yang bekerja ini saling integrasi dan konsolidasi yang

membuktikan tidak terjadi pertengkaran ataupun saling menunjukkan instansi

mana yang baik melainkan sama-sama menunjukkan ada dan bersatu dalam

Satgas Covid 19 untuk melayani masyarakat di tengah pandemi virus corona

2019.

73

Sarana dan fasilitas yang tersedia sekarang sudah cukup untuk

melakukan tugas dan tanggung jawab untuk penanggulangan virus corona

2019. Fasilitas ini digunakan kesehariannya oleh Satgas covid 19 yang

terdapat di jalan-jalan ialah dibuatkan nya posko penanggulangan virus corona

2019 di beberapa titik yang menjadi fokus tempat berkumpulnya masyarakat

atau tempat masyarakat beraktivitas serta berkumpulnya masyarakat seperti:

pasar, bandara, lampu merah, balaikota, kantor kelurahan atau kecamatan.

Selain itu penggunaan kendaraan roda dua maupun empat yang digunakan

petugas dalam melaksanakan razia dan penindakan bagi yang tidak

menggunakan masker di titik tertentu atau menuju tempat-tempat padat

penduduk seluruh Provinsi DKI Jakarta menjadi faktor sarana dan fasilitas

lainnya yang mendukung efektifnya peraturan gubernur ini.

Yang telah disebutkan dan dijabarkan selanjutnya pada pasal 15 ayat 1

dan 2 Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Upaya

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 mengenai kewajiban bagi para

pelaku industri dan pelaku usaha sebagaimana disebutkan bahwa pada ayat 1 :

“Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat

usaha dan/atau tempat industri, dalam menyelenggarakan aktivitas usaha

wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan melakukan

pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja”. Pada ayat dijelaksan

juga kewajiban bahwa: “Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: menyediakan

sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang ditempatkan pada

area keluar-masuk perkantoran, menyediakan hand sanitizer di setiap lantai,

area lift, dan mesin absensi, melakukan pengukuran suhu kepada pekerja

maupun tamu yang akan memasuki tempat usaha dan/atau tempat industri,

mewajibkan penggunaan Masker di tempat usaha dan/atau industri, secara

tertulis dalam bentuk poster atau banner”.

74

Maksudnya setiap pelaku usaha wajib memasang iklan atau himbauan

mengenai pengajuan penggunaan masker dalam berinteraksi diluar ruangan

ataupun didalam ruangan kecuali bagi mereka yang sedang melakukan

makan/minum. Himbauan ini menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha untuk

mematuhi aturan ini.

Selain itu jika para pelaku yang tidak mematuhi anjuran atau peraturan

ini maka akan diberikan sanksi yang tegas bagi pelaku industri atau pelaku

usaha dimulai dari denda adminidtratif terlebih dahulu, jika tidak

mengindahkan maka akan diberikan sanksi yang disebutkan dalam pasal 16

ayat 1 dan 2 Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Upaya

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019. Pasal 1 menyebutkan :

“Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau

tempat industri yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi

administratif berupa: teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan,

denda administratif; pembekuan sementara izin; dan/atau pencabutan izin”.

Hal ini semakin dipertegas pula dalam pasal 15 ayat 2 nya jikalau

sanksi administratif tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi yang lebih

tegas, yang menerangkan bahwa : “Pelaksanaan pengenaan sanksi

administratif kepada pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab

tempat usaha dan/atau tempat industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tahapan:

1) jika ditemukan pelanggaran pelindungan kesehatan

masyarakat diberikan teguran tertulis;

2) jika mengulangi pelanggaran pelindungan kesehatan

masyarakat setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penghentian

sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari dengan pemasangan

segel pada pintu masuk tempat usaha dan/atau tempat industri;

dan

75

3) jika masih mengulangi pelanggaran pelindungan kesehatan

masyarakat setelah mendapatkan penghentian sementara

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan

denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah)”.

Faktanya di lapangan memang dalam pelaksanaan protokol kesehatan

di tempat-tempat umum tempat usaha dan tempat industri melaksanakan

dengan baik dan beerpedoman dengan Pergub ini. Seperti pengunjung tetap

menggunakan masker protokol kesehatan, menjaga jarak, serta menutup dan

membuka tempat usaha dengan jam atau waktu yang telah ditentukan.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemprov DKI selaku penanggung

jawab terhadap daerahnya memang sudah memberikan sanksi yang tegas

seperti yang diterangkan pada pasal diatas. Selain itu jika tetap tidak

diindahkan terhadap protokol kesehatan yang berlaku maka tempat usaha

tersebut akan dilaksanakan penutupan.

Fakta lainnya dilapangan, melalui foto-foto yang sudah dicantumkan

sebelumnya dimana banyak dijumpai ternyata masyarakat yang patuh terhadap

penggunaan masker protokol kesehatan yang sedang beraktivitas diluar rumah

atau tempat-tempat tertentu yang menjadi objek kerumunan masyarakat.

Memang ada juga yang melanggar dengan tidak menggunakan masker

protokol kesehatan, namun para anggota Satgas Covid 19 langsung menindak

masyarakat yang tidak menggunakan masker tersebut dan langsung

mendapatkan sanksi. Akan tetapi ada juga yang diberikan imbauan dan

pemberitahuan pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di situasi

pandemi seperti ini. Ada 2 hal yang memungkinkan mengapa peenggunaan

masker protokol kesehatan ini menurut Pergub Nomor 3 Tahun 2021

dikatakan efektif. Yaitu pertama, adanya Satgas Covid 19 yang selalu

melakukan patroli dan pengawasan kepada para masyarakat yang tidak patuh

terhadap protokol kesehatan ini dengan menindak/memberikan sanksi sesuai

dengan pergub ini. Yang kedua, merupakan kesadaran tiap individu masing-

76

masing karena pentingnya menjaga kesehatan serta untuk menerapkan pola

hidup bersih dan sehat (PHBS).

Kemudian peneliti akan menghubungkan dengan faktor-faktor yang

menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Pertama, compliance yaitu

sebuah kepatuhan yang didasarkan pada suatu imbalan dan usaha untuk

menghindarkan dari sebuah hukuman atau sanksi yang dikenakan jika

seseorang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini senada apa yang dijelaskan

sebelumnya oleh Pak Budi Anggota Satgas Covid 19, “Ya betul mas, kadang

masyarakat itu pakai masker ketika ada kami aja pas lagi razia. Karena takut

kena sanksi jadi masyarakat seperti itu...”. berarti ini dikatakan efektif juga

karena adanya petugas satgas yang memang sedang gencar melakukan patroli

untuk menindak masyarakat yang tidak patuh.

Kedua, identification, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah

hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan

kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang

diberikan wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Jadi,

masyarakat yang patuh dengan memakai masker di tempat-tempat umum juga

karena adanya hubungan baik dengan aparat penegak hukumnya tadi. Selain

itu, masyarakat juga patuh karena simpati terhadap mereka yang tidak patuh

terus ditindak, mereka berprasangka kepada diri sendiri jika mereka tidak

patuh maka mereka akan merasakan seperti apa ditindak.

Ketiga, internalization, tahapan ini masyarakat mematuhi kaidah

hukum atau peraturan ini dikarenakan secara instrinsik kepatuhan tadi

memiliki imbalan bagi dirinya sendiri. Kaidah tersebut mungkin muncul dari

dirinya sendiri karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pribadinya.

Masyarakat yang patuh terhadap penggunaan masker protokol kesehatan ialah

mereka yang mengerti tentang pentingnya kesehatan, penerapan PHBS

didalam dirinya, atau karena mereka seorang ahli kesehatan yang mengerti

dengan virus atau jenis penyakit tertentu yang mengancam keselamatan diri

dan orang lain.

77

Keempat, ialah dari kepentingan-kepentingan dari warga masyarakat

itu sendiri. Seperti contohnya ahli kesehatan mengatakan bahwa pandemi

covid 19 ini menular dari satu orang ke orang lainnya. Bagi mereka yang

terkonfirmasi positif virus ini maka akan kemungkinan menjakiti orang lain

yang didekatnya. Untuk itu perlu melakukan pencegahan dengan

menggunakan masker protokol kesehatan agar membatasi virus tersebut

masuk kedalam tubuh yang tidak terjangkit saat berinteraksi dengan orang

lain.

Selanjutnya dihubungkan dengan teori kemanfaatan hukum menurut

Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa kesenangan dan kesusahan itu kita

mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam

hidup kita dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari

kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk

mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang

selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para

moralis dan pembuat undang-undang. Dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 3

Tahun 2021 bertujuan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran di masyarakat

mengenai bahaya nya virus corona tersebut dalam setiap menjalankan

aktivitas di luar rumah. Bukti di lapangan dapat diwujudkan seperti

penghapusan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan mengganti

kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro

(PPKM Mikro) yaitu semua masyarakat dapat menjalankan kegiatan di luar

rumah tanpa dibatasi dengan syarat dapat menerapkan protokol kesehatan

yang ketat. Contohnya penggunaan masker bagi masyarakat yang melakukan

aktivitas di luar rumah. Bisa dilihat dalam beberapa gambar 10 pada halaman

113, gambar 11 pada halaman 114, dan gambar 12 pada halaman 115.

B. Efektifitas Penggunaan Masker Protokol Kesehatan dalam Pergub

Nomor 3 Tahun 2021 Di Masyarakat

Pembahasan pada bab ini penulis akan sedikit mengutip tentang teori

yang sudah dibahas pada bab sebelumnya yaitu efektivitas hukum menurut

ahli sosiologis Indonesia yaitu Soerjono Soekanto. Soerjono menyebutkan

78

bahwa sebuah peraturan dikatakan efektif apabila memenuhi dari 5 faktor

yang ia sebutkan dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Penegakan Hukum.

1. Undang-Undang

Pada bukunya Soerjono menyatakan bahwa sebuah peraturan akan

diakatakan efektif apabila peraturan tersebut mengikuti asas-asas

berlakunya sebuah Undang-undang. Asas tersebut telah peneliti bahas

pada bab sebelumnya, maka dibab ini peneliti akan mencoba

mensinkronkan antara Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pelaksanaan Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dengan teori Soerjono

Soekanto ini.

Salah satu asa menyebutkan bahwa Undang-undang merupakan

sarana untuk mencapai kesejahteraan materil dan spiritual bagi masyarakat

dan pribadi manusia, melalui pelestarian ataupun pembaharuan dan

inovasi. Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan

Corona Virus Disease 2019, menurut hemat peneliti sudah cukup

dikategorikan sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat

dan bisa meminimalisir penyebaran pandemi covid 19 dengan tidak

menambah klaster-klaster baru. Pada faktanya di lapangan

menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana para masyarakat

mematuhi aturan penggunaan masker protokol kesehatan pada saat

melakukan aktivitas-aktivitas harian seperti berdagang, berpergian,

melaksanakan pekerjaan, dan berinteraksi dengan sesama di luar rumah.

Gambar 2 ada pada halaman 1047

Gambar 3 ada pada halaman 1058

Gambar 2 dan gambar 3 pada lampiran menunjukkan bahwa sudah

cukup efektifnya peraturan gubernur ini, namun memang ada beberapa

7 Dapat dilihat pada gambar 2, h.104. 8 Dapat dilihat pada gambar 3, h.105.

79

yang melanggar terhadap peraturan ini tetapi hampir yang dijumpai oleh

peneliti masyarakat banyak cukup patuh pada Peraturan Gubernur Nomor

3 Tahun 2021. Gambar 2 dan 3 memang diambil dari 2 lokasi yang

berbeda antara 1 kota dengan kota lainnya tetapi masih dalam 1 provinsi

yaitu DKI Jakarta. Dari gambar tersebut bisa terlihat dengan jelas bahwa

masyarakat sangat patuh menggunakan masker saat petugas gabungan

Satgas Covid 19 sedang melakukan inspeksi di beberapa titik yang

menjadi pusat dari aktivitas masyarakat. Pada gambar 2 peneliti meneliti

di wilayah pemukiman penduduk yaitu Kecamatan Kembangan Kota

Jakarta Barat, terlihat dengan jelas masyarakat disana disuruh untuk

menggunakan masker dan mematuhinya. Namun ada di sekitar saerah

tersebut ada yang tidak mematuhi dengan tidak menggunakan masker

protokol kesehatan sehingga Tim Satgas Covid 19 memberikan

pemahaman atau sosialisasi bahwa pentingnya menggunakan masker pada

saat pandemi virus corona ini. Adapun alasan mengapa ada yang masih

tidak memakai masker, peneliti mencoba bertanya melaluli wawancara

kepada masyarakat yang masih melanggar tersebut. Yaitu Ibu Sumi,9 ia

berkata “Ya karena dekat saja sih mas dari rumah, saya juga gatau kalau

ada polisi yang sedang operasi gitu...”

Selain itu kami juga mewawancarai pelanggar lain mengapa tidak

memakai masker nya ketika sedang beraktivitas di luar, yaitu Bapak

Rezqy10 ia berkata “saya karena keluar dari mobil aja mas, biasanya saya

pakai masker ini... masker nya juga ada kok didalam mobil...”

Pada gambar 3 juga peneliti meneliti di salah satu objek vital negara

yaitu Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Terlihat juga dengan

jelas bahwa masyarakat yang ingin berpergian menggunakan pesawat

udara diwajibkan menggunakan masker protokol kesehatan sehingga

masyarakat disana sangat mematuhi protokol kesehatan ini, di inspeksi

9 Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2021 Pukul 11.21 Wib di Pemukiman

Kembangan Kota Jakarta Barat. 10 Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2021 Pukul 11.48 Wib di Pemukiman

Kembangan Kota Jakarta Barat.

80

juga tidak terlihat adanya pelanggaran yang tidak menggunakan masker

protokol kesehatan. Artinya di Bandara Halim hampir rata-rata masyarakat

yang beraktivitas disana semuanya patuh dengan memakai masker

protokol kesehatan.

Dalam Peraturan Gubernur ini peneliti menganggap sudah cukup

dan bisa dilaksanakan, karena peraturan ini memang sebagai peraturan

pelaksana terhadap peraturan daerah, kemudian juga sudah dimuatnya

tentang perlindungan kesehatan individu seperti dalam pasal 3 ayat 1, 2,

dan 3 tentang standar penerapan masker yaitu standar masker bedah dan

standar masker kain. Dan perlindungan kesehatan masyarakat yaitu

penerapan PHBS Pencegahan Covid-19 pada tempat/fasilitas umum

meliputi menggunakan masker di luar rumah sesuai dengan pedoman

protokol kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

dari bahaya penularan dan penyebaran coronavirus disease 2019 dalam

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 sebagaimana disebutkan di

dalam pasal 4 poin a.

Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 juga menjelaskan

dalam pasal 7 dan 8 mengenai hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban

perlindungan kesehatan individu serta hak dan kewajiban perlindungan

kesehatan masyarakat. Salah satu poin pentingnya ialah menggunakan

masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut,

dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja

dan/atau tempat aktivitas lainnya yang berhubungan dengan orang lain

ataupun tempat umum.

Kemudian di dalam pasal 6 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 mengenai

pengenaan sanksi bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan

dalam hal ini tidak menggunakan masker maka dapat dikenakan sanksi

berupa kerja sosial dan denda administratif.

Dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 dibahas

mengenai kewajiban bagi BUMD, tempat kerja, perkantoran, dan

81

penanggung jawab nya wajib memberikan edukasi dan menerapkan

protokol kesehatan dalam hal ini masker berupa mewajibkan

menggunakan masker ditempat kerja, secara tertulis dalam bentuk poster

atau banner. Mengenai yang melanggar bagi para BUMD, tempat kerja,

atau perkantoran dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis hingga

denda administratif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Pergub Nomor

3 Tahun 2021.

Pasal 13 dan 14 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 mengenai kewajiban

perkantoran dan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan aktivitas

wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat yang meliputi:

melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 termasuk

menggunakan masker secara baik dan benar. Dan bagi penanggung jawab

instansi pemerintah yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran

tertulis hingga sampai denda administratif.

Bagi tempat usaha dan tempat industri penanggung jawab tempat

usaha dan/atau tempat industri, dalam menyelenggarakan aktivitas usaha

wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 termasuk

menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Pergub

Nomor 3 Tahun 2021. Dan dalam pasal 16 Pergub Nomor 3 Tahun 2021

dijelaskan, bagi yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan

kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan

sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penghentian sementara

kegiatan, denda administratif, pembekuan sementara izin; dan/atau

pencabutan izin.

Pasal 18 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 bagi penanggung jawab

perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata dalam

menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan

kesehatan masyarakat, jelas yang meliputi melakukan edukasi dan

protokol pencegahan Covid-19 didalamnya menggunakan masker saat

beraktivitas, dikecualikan ketika saat makan dan minum saja. Bagi yang

82

melanggar yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tersebut dapat

dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penghentian

sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan sementara izin;

dan/atau pencabutan izin.

Dalam pasal 20 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan juga

bahwa penanggung jawab Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan

aktivitas pembelajaran wajib melaksanakan pelindungan kesehatan

masyarakat, yang melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19

dengan mewajibkan penggunaan masker pada area Satuan Pendidikan.

Nah bagi penanggung jawab Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan

kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 tadi dapat dikenakan sanksi administratif berupa: teguran

tertulis, denda administratif; dan/atau penghentian sementara kegiatan.

Dalam pasal 22 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 menyatakan

penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas

kegiatan keagamaan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan

masyarakat, yang meliputi: melaksanakan edukasi dan protokol

pencegahan Covid-19 di ingkungan tempat ibadah dengan utamanya

menggunakan masker saat beraktivitas. Bagi yang melanggar sebagaimana

dimaksud dalam pasal 23 pengelola, penyelenggara, atau penanggung

jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan

kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan

sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Terakhir dalam pasal 24 Pergub Nomor 2 Tahun 2021 bagi

penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum termasuk

perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan pelindungan

kesehatan masyarakat, yang meliputi: melaksanakan edukasi dan protokol

pencegahan Covid-19 dengan mewajibkan memakai masker pada

transportasi umum.

83

Poin-poin diatas sangat jelas bahwa penerapan penggunaan masker

protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dalam hal ini Satgas Covid 19 memang benar-benar untuk mengupayakan

agar memutus mata rantai penyebaran virus corona dan juga untuk

memberikan perlindungan kesehatan individu dan masyarakat.

2. Penegak Hukum

Dalam faktor ini memang terkadang hanya mengira bahwa

penegak hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto merupakan penegakan

hukum administratif dan lain sebagainya. Padahal, menurut pandangan

daro Soerjono Soekanto telah menekankan bahwa penegak hukum disini

ialah sebuah instansi yang menjalani dan menegakan sebuah peraturan

yang dimaksud. Pada hal ini, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021

banyak sekali instansi yang benar-benar ‘bekerja’ dalam menjalankan

peraturan gubernur ini, yaitu ada unsur dari Gubernur DKI Jakarta selaku

Kepala Daerah yang juga sebagai Penanggung Jawab pada peraturan ini

dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta selaku aparat

atau perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penegakkan

hukum peraturan daerah/peraturan gubernur. Kemudian ada unsur

Kepolisian Negara RI sebagai unsur pendamping penegakan Pergub ini

untuk membantu petugas Satpol PP, begitupun ada unsur dari Tentara

Nasional Indonesia (TNI) sebagai unsur pendamping penegakan Perda

juga yang membantu tugas dari Satpol PP dan juga Kepolisian RI.

Wawancara dilakukan peneliti bersama Bapak Budi11 selaku

anggota Satgas Covid 19 unsur Satpol PP, ia menilai bahwa dalam

peraturan gubernur ini kita berkolaborasi banyak dengan unsur lainnya

seperti Kepolisian dan TNI dalam rangka operasi penegakkan kedisplinan

penggunaan masker protokol kesehatan. Kita benar-benar terbantu dengan

adanya bantuan dari tim TNI dan Polri karena dari sini kita sama-sama

11 Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret 2021 Pukul 15.21 Wib di Gedung Satpol

PP Walikota Kota Jakarta Pusat.

84

bisa menggerakkan masyarakat agar patuh dan disiplin pada protokol

kesehatan tadi.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Briptu Herry Permadi12

selaku anggota Satgas Covid 19 unsur Kepolisian, ia berkata bahwa kami

ditugaskan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP,

atas perintah atasan juga kami disuruh untuk menjalankan sinergitas yang

kuat antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam rangka Gaktib

(Penegakan Ketertiban) penggunaan masker protokol kesehatan. Sinergitas

menjadi kunci utama dalam penegakan peraturan ini, sehingga ada

kerjasama dan hubungan yang kuat antara TNI, Polri, dan Pemerintah

Daerah. Inilah yang menjadi landasan utama Pergub ini adalah penegak

hukum untuk menegakkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satgas

Covid 19.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 ini menjelaskan secara

jelas instansi-instansi mana yang melaksanakan penegakan hukum

protokol kesehatan dalam hal ini penggunaan masker di DKI Jakarta.

Pembagian tugas dan unsur pembantuan penegakkan protokol kesehatan

menjadi landasan utama mengapa peraturan gubernur ini dibentuk.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung dalam Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana ataupun fasilitas tertentu, tidak akan mungkin

penegakan hukum ini dapat berjalan secara maksimal dan lancar. Sarana

ataupun fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil dan organisasi yang baik sudah dijelaskan

sebelumnya oleh peneliti pada poin kedua dari penegak hukum itunya

sendiri.

Peralatan penunjang yang memadai, keuangan atau modal yang

cukup, serta yang lain sebagainya. Sarana atau fasilitas juga mempunyai

peran yang penting dan cukup signifikan dalam penegakan hukum. Tanpa

adanya sarana atau fasilitas yang cukup, maka tidak akan mungkin

12 Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021 Pukul 10.33 Wib di Posko Satgas

Covid 19 Silang Monas Kota Jakarta Pusat.

85

penegakan hukum dapat berjalan efektif. Dan penegakan hukum harus bisa

mensinkronkan antara peranan yang dibentuk dengan yang seharusnya

sesuai dengan peranan aktual lapangan. Buktinya penegak hukum dalam

menjalankan tugasnya dapat secara efektif untuk menegakkan Peraturan

Gubernur ini.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan hal-hal yang bisa

dikatakan efektif dalam menjalankan Pergub ini yaitu berdasarkan gambar

berikut ini:

a. Kantor Satpol PP DKI Jakarta, Balai Kota DKI

Gambar 1 pada lampiran halaman 10313

Gambar di lampiran menunjukkan bahwa terdapat meja kerja dan

ruangan bagi anggota Satgas Covid 19 dalam menjalankan tugasnya.

Ruangan ini berada di Lantai 2 Gedung F Balai Kota DKI Jakarta.

Meja kerja dan ruangan sebagai fasilitas penunjang untuk menegakkan

peraturan gubernur ini tanpa ada keduanya para anggota Satgas Covid

19 tidak dapat menyediakan data penertiban dan data pelanggaran

protokol kesehatan.

Disitu juga jelas peneliti dengan anggota Satgas Covid 19 memakai

masker protokol kesehatan untuk selalu menjaga diri dari pandemi

virus corona 19 ini.

b. Kembangan, Kota Jakarta Barat

Gambar 2 dapat dilihat pada lampiran halaman 10414

Lokasi ini berdaa di kawasan pemukiman padat penduduk di Jl

Meruya Ilir Utara Kembangan Jakarta Barat. Dapat dilihat dari gambar

anggota Satgas Covid 19 memberikan masker protokol kesehatan

untuk masyarakat yang tidak mematuhi Pergub ini atau protokol

kesehatan.

c. Bandara Internasional


13 Dapat dilihat pada gambar 1, h. 103. 14 Dapat dilihat pada gambar 2, h. 104.

86

Tidak terlepas dari status sebagai objek vital negara dan sebagai

tempat umum yang menyediakan transportasi, Bandara Internasional

Halim Perdana Kusuma menyediakan fasilitas pendukung untuk para

masyarakat agar mematuhi penggunaan masker protokol kesehatan.

Fasilitasnya adalah terlihatnya Satgas Covid 19 dalam memenuhi

penegakan pergub ini dengan cara nya memberikan himbauan atau

sosialisasi tentang pentingnya menggunakan masker.

Hal ini adalah cerminan dari transportasi umum yang mematuhi

Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan

Corona Virus Disease 19, pada Pasal 24 ayat 1 dan 2 huruf a-b yang

menyatakan :

“Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab

transportasi umum termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring,

wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang

meliputi: a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-

19” ayat 2 “Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. menerapkan protokol

pencegahan Covid-19 terhadap sarana transportasi umum; b.

mewajibkan penggunaan Masker pada sarana transportasi umum”.

Kondisi ini sangat membuktikan bahwa penggunaan masker

protokol kesehatan di ruang publik termasuk transportasi umum dapat

berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

d. Pasar Lontar-Pademangan Kota Jakarta Utara



Dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku

pelaksana pergub telah memberikan fasilitas maupun prasarana

pendukung untuk para masyarakat yang telah melanggar protokol

15 Dapat dilihat pada gambar 3, h. 105. 16 Dapat dilihat pada gambar 7, h. 109. 17 Dapat dilihat pada gambar 8, h. 110.

87

kesehatan seperti tidak memakai masker, dengan upaya membangun

posko-posko ataupun tenda-tenda yang isinya adalah rekap

administrasi data bagi mereka yang melanggar. Fasilitas ini juga

menunjang bagi anggota Satgas Covid 19 untuk memantau pergerakan

masyarakat dan juga sebagai tempat anggota Satgas untuk isthirahat

setelah melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang terkadang

tidak mematuhi penggunaan masker protokol kesehatan. Posko-posko

ini di tempatkan pada titik-titik tertentu yang menjadi tempat umum

atau berkumpulnya aktivitas besar masyarakat serta tempat-tempat

yang dimungkinkan menimbulkan keramaian dan kerumunan.

Contohnya pada gambar 7 dan gambar 8 dibuatkan Posko

pemantauan dan pengawasan, terlihat jelas Satgas Covid 19 mendata

para masyarakat yang telah melanggar anjuran penggunaan masker

protokol kesehatan.

Dapat dilihat juga pada Tabel 11 pada halaman 121,18 jumlah

pelanggaran di Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara terhadap protokol

kesehatan mencapai 1850 orang periode 1 Januari 2021 s.d 8 maret

2021, Bandingkan dengan tabel 5 pada halaman 122, yang jumlah

pelanggar pada Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara mencapai 2412

orang pada periode 2 Agustus s.d. 30 Desember 2020. Hal ini

menunjukkan penurunan yang signifikan jumlah pelanggar protokol

kesehatan.

e. Kawasan Tanah Abang


Terlihat juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendirikan posko

siaga pengawasan terhadap protokol kesehatan di Kawasan Pasar

Tanah Abang Kota Jakarta Pusat. Walaupun ada juga pelanggar yang

ditindak dan didata akibat tidak mematuhi protokol kesehatan namun

terlihat tidak terlalu banyak pelanggar, hanya 1 atau 2 orang. Padahal

18 Dapat dilihat pada tabel 11, h. 121. 19 Dapat dilihat pada gambar 9, h. 111.

88

Tanah Abang sebagai kawasan padat bagi para masyarakat untuk

melakukan transaksi perbelanjaan.

Dapat juga dilihat pada tabel 1 pada halaman 121, jumlah

pelanggaran di Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat mencapai

8308 orang pada periode 2 Agustus s.d. 30 Desember 2020,

bandingkan dengan tabel 7 pada halaman 124, jumlah pelanggaran di

Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat mencapai 6943 orang

pada periode 1 Januari 2021 s.d. 8 Maret 2021. Hal ini juga

menunjukan penurunan pelanggaran yang cukup signifikan periode

sebelum dan sesudah Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021

dibentuk.

f. Kawasan Taman Sari


Terlihat para petugas Satgas Covid 19 sedang memeriksa kosan

dan memeriksa ruko di Kawasan Taman Sari Kota Jakarta Barat. Para

petugas Satgas Covid 19 melakukan monitoring dan himbauan

penggunaan masker protokol kesehatan pada tempat-tempat umum,

dan masyarakat yang berkumpul pun mematuhi arahan petugas Satgas

untuk memakai masker.

Pada tabel 2 dilihat dalam halaman 115,21 jumlah pelanggaran

tidak menggunakan masker protokol kesehatan di Kecamatan Taman

Sari Kota Jakarta Barat mencapai 3282 orang pada periode 2 Agustus

s.d. 30 Desember 2020, bandingkan pada tabel 822 Kecamatan Taman

Sari Kota Jakarta Barat mencapai 3155 orang pada periode 1 Januari

s.d. 8 Maret 2021. Hal ini juga menunjukkan penurunan tetapi tidak

terlalu signifikan terhadap pelanggar penggunaan masker protokol

kesehatan.

20 Dapat dilihat pada gambar 10, h. 112. 21 Dapat dilihat pada tabel 2, h. 115. 22 Dapat dilihat pada tabel 8, h. 119.

89

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dipandang

perlu dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan

hukum itu sendiri. Masyarakat kita di Indonesia mempunyai

kecenderungan pemikiran yang besar untuk mengartikan hukum dan

bahkan hingga mengidentifikasikannya dengan aparat (dalam hal ini

penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu dari akibatnya ini adalah

bahwa baik dan buruknya hukum itu senantiasa dikaitkan dengan pola

perilaku penegak hukum tersebut atau istilahnya ialah oknum.

Akan tetapi pada kenyataanya masyarakat juga sebagai faktor

utama dalam tegaknya hukum itu apakah masyarakat sadar dan patuh atau

malah sebaliknya. Fakta di lapangan masyarakat kebanyakan sudah sadar

dan patuh pada peraturan penggunaan masker protokol kesehatan pada

setiap aktivitas diluar rumah, maupun yang berinteraksi dengan

masyarakat dan lingkungan publik. Contohnya pada gambar berikut:


Gambar diatas adalah proses pengambilan data pelanggaran

penggunaan masker protokol kesehatan, tetapi tetap mematuhi aturan

penggunaan masker protokol kesehatan. Disini diperlihatkan sebagai

masyarakat yang bijak ialah mematuhi peraturan yang ada untuk memutus

mata rantai pandemi virus corona yang berdampak pada kesehatan

individu.



Dilihat secara garis besar masyarakat patuh pada penggunaan

masker protokol kesehatan yang berada di transportasi umum-ruang publik

yang banyak berinteraksi dengan orang lain. Berarti masyarakat sadar dan

patuh pada protokol kesehatan, yang ingin bepergian juga diwajibkan

23 Dapat dilihat pada gambar 1, h. 103. 24 Dapat dilihat pada gambar 3, h. 105. 25 Dapat dilihat pada gambar 5, h. 107.

90

untuk menggunakan masker di Pesawat terbang dan swab ataupun tes pcr.

Sedangkan pada gambar 5 masyarakat yang sedang menyampaikan

aspirasi ataupun pendapatnya (demo) di ruang publik secara sadar dan

patuh untuk menggunakan masker dan menjaga jarak dengan yang lainnya

sesuai dengan protokol kesehatan. Ini menandakan masyarakat yang

sedang berada di ruang publik memang mematuhi peraturan gubernur ini

dengan koordinator penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di

muka umum mewajibkan para pendemo untuk menggunakan masker

sesuai dengan protokol kesehatan.


Kepatuhan tingkat masyarakat terhadap penggunaan masker

protokol kesehatan juga disadari dan semakin patuh. Hal ini ditunjukkan

oleh para masyarakat yang sedang berkunjung ke pasar Lontar Koja

Jakarta Utara memakai masker walaupun disini ada tim dari Satgas Covid

19 tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat yang sedang

bertransaksi pun tetap memakai maskernya.

“pakai masker terus mas saya mah... takut soalnya udh banyak kan

korbannya yang positif tetangga saya banyak yang kena” kata Ibu Ida

(pembeli yang mengunjungi Pasar Lontar Jakarta Utara, 46 tahun)27 yang

memang sering membeli kebutuhan pokok di pasar ini. Ini menandakan

bahwa masyarakat banyak yang sadar karena dari sendiri dan dari

pengalamannya bahwa bahaya virus corona 2019.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (Sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini yang berasal dari

masyarakat dan merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik

sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk/jelek sehingga

dijauhi/ditinggalkan. Dikaitkan dengan Pergub ini, maka budaya yang

26 Dapat dilihat pada gambar 7, h. 109. 27 Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Maret 2021 Pukul 09.26 Wib di Pasar Lontar

Koja Kota Jakarta Utara.

91

terjadi didalam masyarakat sudah harus terbentuk dengan adanya

kesadaran baru yang membentuk budaya menggunakan masker merupakan

dari gaya hidup yang sehat agar terhindar dari virus ataupun penyakit.

Pemikiran masyarakat yang sudah menganggap bahwa pandemi

covid 19 ini merupakan konspirasi belaka sudah mulai ditinggalkan,

karena memang secara nyatanya masyarakat bisa melihat sendiri yang

terkena dampak atau orang yang positif covid 19 sudah banyak terkena

seperti tetangganya, rekan kerja, kerabat, bahkan ada sauaranya sendiri.

Beberapa wawancara peneliti dengan beberapa orang masyarakat secara

acak soal pandangan masyarakat tentang masalah penggunaan masker

dalam upaya penanggulangan virus corona 19. 5 dari 6 orang menganggap

bahwa masker ini penting digunakan dalam beraktivitas diluar rumah

selain karena merupakan upaya untuk meminimalisir penyebaran virus

corona 19 juga karena merupakan dari penerepan hidup bersih dan sehat

atau PHBS terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Selain itu

menganggap memakai masker juga agar tidak terkena sanksi sosial

ataupun denda administratif yang diberlakukan kepada pelanggar protokol

kesehatan oleh Satgas Covid 19. Terakhir ada anggapan bahwa yang tidak

memakai masker adalah orang yang harus dihindari, ini yang membuat

masyarakat juga malu jika tidak memakai masker ketika beraktivitas

ataupun ketika sedang keluar rumah.

Berdasarkan pada uraian faktor efektif dari keefektivitasan dari

Pergub DKI Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus

Disease 2019 sebelumnya, dan yang telah dilakukan penelitian lapangan

serta wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa narasumber

seperti Satgas Covid 19 dan para masyarakat yang berdampak langsung.

Maka didapat beberapa faktor efektif dari keefektivitasan pergub ini:

a. Peraturan Gubernur ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan

Daerah yang berada diatasnya.

92

b. Peraturan Gubernur ini memperlihatkan hak dan kewajiban individu

serta masyarakat di saat pandemi covid 19, walaupun tertulis di dalam

Perda Nomor 2 Tahun 2020 nya tetapi secara teknis dilaksanakan

melalui pergub ini.

c. Dari segi penegakan hukumnya, sudah tepat karena terlihatnya

kekompakan antar instansi dalam upaya penegakan sanksi pergub ini

dimulai dari aparat Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri serta unsur

BPBD.

d. Pihak swasta yang masih melakukan kegiatan dengan tidak

mengindahkan protokol kesehatan maka akan ditindak atau di sanksi

sesuai dengan ketetapan dalam pergub ini.

e. Selain itu jika kedapatan tidak menggunakan masker protokol

kesehatan maka akan dikenakan sanksi administratif ataupun kerja

sosial untuk membersihkan lingkungan sekitar.

f. Dalam data jumlah angka pelanggaran untuk tidak menggunakan

masker protokol kesehatan turun sangat signifikan baik jumlah

pelanggar, denda, dan kerja sosial dari sesudah atau setelah periode

pergub ini diterbitkan.

g. Dalam pergub ini merupakan aturan hukum yang menyempurnakan

peraturan sebelumnya dengan menghapus 7 (tujuh) pergub sebelumnya

seperti: Pergub Nomor 33 Tahun 2020, Pergub Nomor 41 Tahun 2020,

Pergub Nomor 79 Tahun 2020, Pergub Nomor 80 Tahun 2020, Pergub

Nomor 84 Tahun 2020, Pergub Nomor 88 Tahun 2020, dan serta

Pergub Nomor 101 Tahun 2020.

93

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini,

maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini tentang penerapan aturan

hukum penggunaan masker dan efektifitas penerapan hukum penggunaan

masker :

1. Penerapan aturan hukum berupa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3

Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019

merupakan peraturan yang cukup efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kolaborasi antara teori efektivitas dengan kenyataan fakta

yang ditemukan di lapangan, banyak hal-hal yang dilaksanakan dalam

penindakan maupun pelaksaan protokol kesehatan di beberapa tempat

yang dimungkinkan sebagai tempat umum atau akses masyarakat.

2. Terdapat beberapa efektifitas penggunaan masker dalam Peraturan

Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 :

a. Peraturan Gubernur ini terdapat dan terlihat apa yang menjadi hak dan

kewajiban bagi para individu serta masyarakat dalam menerapkan

protokol kesehatan. Hak dan kewajiban masyarakat dalam

menjalankan penggunaan masker tercantum dalam Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2020 yang diturunkan melalui peraturan pelaksananya

yaitu Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tadi.

b. Dari segi penegakan hukum nya, di lapangan Peraturan Gubernur ini

menyebutkan siapa saja yang mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan penindakan yang tidak menggunakan masker dan tidak

94

mengikuti anjuran protokol kesehatan yaitu Satpol PP DKI dan Dinkes

DKI yang dibantu pendampingan oleh aparat dari unsur TNI dan Polri.

c. Melihat fakta di lapangan juga masyarakat banyak yang mematuhi

protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat melakukan

aktivitas-aktivitas di tempat umum serta ruang publik. Hal ini juga

berdasarkan keterangan dari Satgas Covid 19 (Satpol PP) yang

mengatakan bahwa sering melakukan sosialisasi dan himbauan kepada

masyarakat tentang pentingnya disiplin menggunakan masker.

d. Pada penerapan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019, antar instansi

saling bekerja sama, koordinasi, dan bersinergi dalam rangka

membantu tugas untuk menegakkan disiplin masyarakat terhadap

penggunaan masker protokol kesehatan. Hal ini yang membuat Pergub

dinilai menjadi efektif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa

rekomendasi berikut:

1. Tetap mempertahankan Peraturan Gubernur ini agar tetap efektif di

lapangannya dengan memperbaiki sarana dan prasarana, penegak hukum,

serta dinas-dinas terkait dalam menjalankan peran dan fungsinya.

2. Perlu menambahkan koordinasi yang kuat antara instansi terkait dalam

menjalankan tugas penegakan Peraturan Gubernur ini dengan tetap

menjaga koordinasi, memperkuat sintergritas instansi agar memperkuat

kerja sama yang telah dilakukan selama ini oleh Pemerintah Daerah, TNI,

dan Polri.

3. Memberikan sosialisasi lebih ke masyarakat yang masih belum patuh atau

tidak mengerti dengan penggunaan masker protokol kesehatan tentang

bahayanya virus menular corona ini dan efeknya terhadap kesehatan

individu serta pengaruhnya terhadap kesehatan orang banyak.

95

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Mustafa, Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta:

CV. Rajawali, 1982).

A Qodri Azizy, Menggagas Ilmu Hukum Indonesia, dalam Ahmad Gunawan BS dan

Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., Menggagas Hukum Progresif Indonesia

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Asdi Mahastya, Cet Ke 3, 2006).

Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat

Daerah, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995).

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002).

B. Arief Sidharta (ed.), Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori

Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007).

Cholten sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran

Hukum Masyarakat, (Jakarta: Liberty, 1984).

Eman Sulaiman, Hukum Represif: Wajah Penegakan Hukum di Indonesia, (dalam al

Ahkam, XIII, Edisi II 2001).

Johnson, Sosiologi Hukum, Cet. ke 3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Kansil Cs, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta.

KKN UGM, Buku Pedoman Pentingnya Penggunaan Masker, (Kedungpoh: KKN-PPM

UGM, Periode 2, 2020).

Komaruddin, Ensiklopedia Managemen, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke 1, 1994),

Lihat dalam Pengantar Editor buku Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Mahendra Putra Kurnia, dkk., Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif,

(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).

Maria Faria Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius Cet ke

7, 2007).

Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke-5, (Yogyakarta: BPFE, 2000).

96

Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003)

Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2015).

Mertokusumo Sudikno, Teori Hukum, Cet. ke 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,

2011).

Mertokusumo Sudikno, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, (Jakarta: Liberty,

1984).

Nasution. Sosiologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi aksara, Edisi ke 2, 1995).

Philippe Nonet and Philippe Selznick, Law and Society in Transition, Towars Responsive

Law, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, (Bandung: Nusamedia,

2008, Cet 2).

Ridwan HR, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah, (Yogyakarta: FH UII Press,

2014).

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, Edisi Revisi, 2011).

Rony Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan kemiskinan, (Semarang: Penerbit Tugu Muda,

1989)

Rosyid Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, (Penerbit Airlangga, 2008; Cetakan:

18, 2018).

Samodra Wibawa, Evaluasi Kebijakan Publik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992).

Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).

Silalahi Ulber, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia (UI-Press), 2012).

Soekanto Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2007).

Soekanto Soerjono, Penegakan Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983).

Soekanto Soerjono, Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum, (Bandung:

Alumni Bandung, 1979).

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet.14

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2016).

97

Soekanto Soerjono, Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung: Remaja Karya

CV, 1989).

Soewarno Handajadiningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen,

(Jakarta: Gunung Agung, 1982).

Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan

ke 1, 2011),

Yudi Latif, Negara Paripurna: HIstoritas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila,

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Skripsi

Aprista Ristyawati, Skripsi : “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai

Amanat UUD NRI Tahun 1945”. (Semarang: FH Undip, 2020).

Andi Adwiyah Fiscarina, Skripsi: “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.3 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen” Makassar, Departemen Hukum

Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017.

Dian Eko Prakoso, Skripsi : “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota

Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)” Makassar, Bagian Hukum dan

Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2014.

Sandra Fitriyana, Skripsi : “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011

Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksebilitas

Fisik Di Kota DKI Jakarta” (Jakarta: UIN, 2018).

Tias Gamaning Nabilla : “Efektivitas Penerapan Ta’widh Terhadap Pencegahan

Kelalaian Nasabah Kartu Kredit Syariah”, Fakultas Syariah & Hukum UIN

Jakarta 2020.

Jurnal

98

Santy Irene Putri, “Studi Literatur: “Efektivitas Penggunaan Masker Kain Dalam

Pencegahan Transmisi Covid 19”, Jurnal Kesehatan Manarang, Vol. 6 No

Khusus, Oktober 2020.

Ega Ramadayanti, “Covid 19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law

Enforcement”, Jurnal FH Unpad, Maret 2020.

Aprista Ristyawati : “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI

Tahun 1945”, Jurnal Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, Semarang Juni 2020.

Theresia Louize Pesulima, Yosia Hetharie Jurnal: “Perlindungan Hukum Terhadap

Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19”,

Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

2020.

Sudiyana, Suswoto, “ Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam

Mencapai Keadilan Substansif”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol 11

No. 1, 01 Mei 2018.

Rinawati Sembiring, Dewi Ervina Suryani, Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan

Di Masa Pendemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para

Pedagang dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan.

Jurnal Abdimas Mutiara, Vol 1 No 2, September 2020.

Cohen, Howard J. & Birkner, Jeffrey S, Respiratory Protection, (Department of

Occupational And Environmental Medicine, 2012).

Curson L.B., Jurisprudence (Ujung Pandang: M&E Hand Book Lephas, 1979).

Hukum Progresif menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi

kelumpuhan hukum di Indonesia. Lihat, Satjipto Rahardjo, Membedah

Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2006).

Sumber Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

99

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

(Covid 19).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease

2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang

Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid

19).

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19).

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19).

Website

Tarik Jasarevic, who.int. Statement on the second meeting of the International Health

Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel

coronavirus (2019-nCoV), https://www.who.int/news/item/30-01-2020-

statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-

(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-

(2019-ncov) .

http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html.

Covid19.go.id. Data Sebaran, diakses pada tanggal 18-11-2020 pukul 22.13 wib

NIH, New corona virus stable for hours onsurfaces SARS-CoV-2 stability

similar to original SARS,2020,

virushttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.html

diakses pada tanggal 18-11-2020 pukul 22.15 wib.

Rp 6,2 Miliar dari Sanksi Denda Pelanggaran PSBB, Selengkapnya di

https://www.beritasatu.com/megapolitan/743135/pemprov-dki-kumpulkan-rp-

https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)




http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html


100

62-miliar-dari-sanksi-denda-pelanggaran-psbb-hingga-ppkm-mikro , (Diakses

pada tanggal 9 Maret 2021, Pukul 09:55 wib).

NIH, New corona virus stable for hours onsurfaces SARS-CoV-2 stability similar to

original SARS, 2020, virus

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.html, h.12.

diakses pada tanggal 18-11-2020 pukul 22.15 wib.

Lihat Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,2 Miliar dari Sanksi Denda Pelanggaran

PSBB, Selengkapnya di

https://www.beritasatu.com/megapolitan/743135/pemprov-dki-kumpulkan-rp-

62-miliar-dari-sanksi-denda-pelanggaran-psbb-hingga-ppkm-mikro , (Diakses

pada tanggal 9 Maret 2021, Pukul 09:55 wib).

https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/anjuran-mengenai-

penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19-june-

20.pdf?sfvrsn=d1327a85_2 (diakses pada tanggal 30-11-2020, pukul: 13:25

wib).

Yuliana, “Corona Virus Disease (Covid 19); sebuah tinjauan literatur”, diakses dari

https://wellness.journalpress.id/ (Wellens and Healthy Magazine, FK

Universitas Lampung Vol.2 No.1, 2020) diakses pada tanggal 25 Februari

2021 pukul 10:44 wib.


(diakses pada tanggal 17-11-2020 pukul : 09:22 wib).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/Dalam Jaringan.

https://kbbi.web.id/efektivitas/ (diakses pada tanggal 17-11-2020 pukul :

09.30 wib).


https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.html








https://kbbi.web.id/efektivitas/

101

Lampiran Gambar

Gambar 1

Bersama Pak Budi Agung Pradodjo Satpol PP DKI Jakarta Bidang Rekapitulasi

Data

Lokasi : Kantor Satpol PP DKI Jakarta, Kantor Walikota Jakarta Pusat.

102

Gambar 2

Bersama Satgas Covid 19

Lokasi : Perumahan Padat Penduduk, Kembangan, Kota Jakarta Barat.

.

103

Gambar 3


Lokasi Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Makasar, Kota Jakarta

Timur.

104

Gambar 4

Bersama Satgas Covid 19 pada tanggal

Lokasi: Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

105

Gambar 5


Lokasi: Kawasan Silang Monas, Gambir, Kota Jakarta Pusat.

106

Gambar 6


Lokasi: Pasar Cipete, Cilandak, Kota Jakarta Selatan.

107

Gambar 7


Lokasi: Pasar Lontar Lagoa, Koja, Kota Jakarta Utara

108

Gambar 8

Penindakan Pelanggaran Penggunaan Masker Prokes Covid 19

Berupa kerja sosial dan pemberitahuan pentingnya menggunakan masker

Lokasi: Jl. RE. Martadinata, Pademangan, Kota Jakarta Utara


109

Gambar 9

Posko Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan

Lokasi : Kawasan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat

110

Gambar 10

Penindakan dan Sosialisasi Bersama Satgas Covid 19

Lokasi: Kawasan Kosan Taman Sari, Kota Jakarta Barat.

111

Gambar 11

Penindakan dan Sosialisasi Prokes Penggunaan Masker Covid 19

Lokasi: PT. Aetra Air Jakarta, Klender, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.

112

Gambar 12

Melihat Lokasi Perumahan Green Lake City, Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta

Barat.

113

1. Data sebelum dibentuknya Pergub Nomor 3 Tahun 2021

Tabel 1

REKAPITULASI OPERASI PENERTIBAN MASKER DI

WILAYAH KOTA ADM JAKARTA PUSAT

PERIODE: 2 AGUSTUS 2020 S.D. 30 DESEMBER 2021105

Tabel 2


WILAYAH KOTA ADM JAKARTA BARAT


105 Data diambil langsung dari Satgas Covid 19 unsur Satpol PP DKI Jakarta pada

tanggal 8 Maret 2021 pada pukul 15.30 Wib.

NO PELAKSANA KERJA SOSIAL DENDA JUMLAH PELANGGAR

NOMINAL DENDA

1 TINGKAT KOTA 886 93 979 Rp22,300,000

2 GAMBIR 2737 108 2845 Rp12,450,000

3 MENTENG 3417 125 3542 Rp29,150,000

4 SENEN 3206 169 3375 Rp16,850,000

5 SAWAH BESAR 4445 88 4533 Rp16,000,000

6 TANAH ABANG 8109 199 8308 Rp49,750,000

7 KEMAYORAN 1783 157 1940 Rp24,000,000

8 CEMPAKA PUTIH 2864 104 2968 Rp18,400,000

9 JOHAR BARU 4123 44 4167 Rp9,100,000

JUMLAH 31570 1087 32657 Rp198,000,000

NO PELAKSANA KERJA SOSIAL DENDA JUMLAH PELANGGAR NOMINAL DENDA

1 TINGKAT KOTA 2045 300 2345 Rp35,550,000

2 CENGKARENG 4100 368 4468 Rp39,850,000

114

Tabel 3


WILAYAH KOTA ADM JAKARTA SELATAN


3 GROGOL PETAMBURAN

1893 150 2043 Rp31,000,000

4 TAMBORA 6122 377 6499 Rp37,600,000

5 KEBON JERUK 2803 33 2836 Rp5,8000,000

6 PALMERAH 3568 245 3813 Rp15,500,000

7 KALIDERES 2540 711 3251 Rp98,150,000

8 KEMBANGAN 3031 22 3053 Rp6,200,000

9 TAMAN SARI 3129 153 3282 Rp25,500,000

JUMLAH 29231 2359 31590 Rp295,150,000


1 TINGKAT KOTA 1645 101 1746 Rp8,200,000

2 KEBAYORAN LAMA 1867 76 1943 Rp6,550,000

3 KEBAYORAN BARU 1588 12 1600 Rp1,950,000

4 PANCORAN 607 9 616 Rp2,600,000

5 PASAR MINGGU 1732 54 1786 Rp5,550,000

6 JAGAKARSA 2668 23 2691 Rp6,400,000

7 PESANGGRAHAN 2501 6 2507 Rp750,000

8 MAMPANG PRAPATAN 1300 39 1339 Rp5,000,000

9 CILANDAK 3421 11 3432 Rp850,000

10 SETIABUDI 1429 21 1450 Rp5,950,000

11 TEBET 1567 9 1576 Rp1.200,000

JUMLAH 20325 361 20686 Rp45,000,000

115

Tabel 4


WILAYAH KOTA ADM JAKARTA TIMUR


Tabel 5


WILAYAH KOTA ADM JAKARTA UTARA



1 TINGKAT KOTA 924 41 965 Rp7,550,000

2 MATRAMAN 1822 9 1831 Rp2,550,000

3 PULO GADUNG 2167 23 2190 Rp4,600,000

4 JATINEGARA 1955 17 1972 Rp6,030,000

5 KRAMAT JATI 3688 67 3755 Rp21,500,000

6 PASAR REBO 2210 53 2263 Rp2,950,000

7 CAKUNG 2513 34 2547 Rp7,200,000

8 DUREN SAWIT 1789 23 1812 Rp4,625,000

9 CIRACAS 1654 15 1669 Rp2,900,000

10 MAKASAR 3772 46 3818 Rp5,850,000

11 CIPAYUNG 2658 7 2665 Rp1,200,000

JUMLAH 25125 335 25847 Rp66,955,000


1 TINGKAT KOTA 812 154 966 Rp18,800,000

2 KELAPA GADING 732 47 779 Rp5,650,000

3 TANJUNG PRIOK 1483 19 1502 Rp2,450,000

4 KOJA 2348 64 2412 Rp6,350,000

5 CILINCING 1579 88 1667 Rp9,250,000

116

Tabel 6


WILAYAH KABUPATEN ADM KEPULAUAN SERIBU

PERIODE: 2 AGUSTUS 2020 S.D. 30 DESEMBER 2020 106

2. Data setelah dibentuknya Pergub Nomor 3 Tahun 2021

Tabel 7


WILAYAH KOTA ADM JAKARTA PUSAT

PERIODE: 1 JANUARI 2021 S.D 8 MARET 2021


8 Maret 2021 pada pukul 15.30 Wib.

6 PADEMANGAN 1448 17 1465 Rp1,000,000

7 PENJARINGAN 2002 22 2024 Rp4,750,000

JUMLAH 10404 411 10815 Rp48,250,000


1 TINGKAT KABUPATEN 140 2 142 Rp 100,000

2 SERIBU UTARA 126 4 130 Rp 200,000

3 SERIBU SELATAN 147 2 149 Rp 100,000

JUMLAH 413 8 421 Rp 400,000


1 TINGKAT KOTA 1252 15 1267 Rp3,350,000

2 GAMBIR 5103 35 5138 Rp4,200,000

3 MENTENG 5545 3 5548 Rp750,000

4 SENEN 5225 14 5239 Rp1,950,000

5 SAWAH BESAR 4246 8 4254 Rp1,550,000

117

Tabel 8


WILAYAH KOTA ADM JAKARTA BARAT


Tabel 9


WILAYAH KOTA ADM JAKARTA SELATAN


6 TANAH ABANG 6896 38 6934 Rp9,500,000

7 KEMAYORAN 3812 48 3860 Rp8,950,000

8 CEMPAKA PUTIH 4657 4 4661 Rp1,000,000

9 JOHAR BARU 3917 25 3942 Rp5,000,000

JUMLAH 40653 190 40843 Rp36,250,000


1 TINGKAT KOTA 1905 201 2106 Rp33,200,000

2 CENGKARENG 3204 313 3517 Rp37,650,000

3 GROGOL PETAMBURAN

1766 142 1908 Rp33,050,000

4 TAMBORA 5367 316 5683 Rp34,200,000

5 KEBON JERUK 2454 21 2475 Rp4,950,000

6 PALMERAH 2462 110 2572 Rp11,150,000

7 KALIDERES 2049 657 2706 Rp85,050,000

8 KEMBANGAN 2557 33 2590 Rp5,150,000

9 TAMAN SARI 3035 120 3155 Rp23,400,000

JUMLAH 24799 1913 26712 Rp267,800,000


118

Tabel 10


WILAYAH KOTA ADM JAKARTA TIMUR


1 TINGKAT KOTA 1411 61 1472 Rp6,700,000

2 KEBAYORAN LAMA 1289 76 1365 Rp7,850,000

3 KEBAYORAN BARU 1532 2 1534 Rp500,000

4 PANCORAN 564 6 570 Rp1,300,000

5 PASAR MINGGU 1853 38 1891 Rp6,150,000

6 JAGAKARSA 2693 19 2712 Rp4,750,000

7 PESANGGRAHAN 2479 5 2484 Rp250,000

8 MAMPANG PRAPATAN 1288 28 1316 Rp7,000,000

9 CILANDAK 3362 3 3365 Rp550,000

10 SETIABUDI 1396 19 1415 Rp4,350,000

11 TEBET 1514 5 1519 Rp950,000

JUMLAH 19381 262 19643 Rp40,350,000


1 TINGKAT KOTA 880 25 905 Rp5,350,000

2 MATRAMAN 1754 6 1760 Rp1,500,000

3 PULO GADUNG 2017 14 2031 Rp3.050,000

4 JATINEGARA 1935 10 1945 Rp2,025,000

5 KRAMAT JATI 3796 93 3889 Rp18,850,000

6 PASAR REBO 2374 8 2382 Rp1,750,000

7 CAKUNG 2437 28 2465 Rp5,950,000

8 DUREN SAWIT 1692 11 1703 Rp2,600,000

9 CIRACAS 1749 7 1756 Rp1,600,000

10 MAKASAR 3322 34 3356 Rp4,750,000

11 CIPAYUNG 2569 4 2573 Rp850,000

119

Tabel 11


WILAYAH KOTA ADM JAKARTA UTARA


Tabel 12


WILAYAH KABUPATEN ADM KEPULAUAN SERIBU



8 Maret 2021 pada pukul 15.30 Wib.

JUMLAH 24525 240 24765 Rp48,275,000


1 TINGKAT KOTA 755 83 838 Rp12,700,000

2 KELAPA GADING 620 27 647 Rp3,350,000

3 TANJUNG PRIOK 1205 3 1208 Rp650,000

4 KOJA 1820 30 1850 Rp4,150,000

5 CILINCING 1225 50 1275 Rp7,150,000

6 PADEMANGAN 1416 5 1421 Rp800,000

7 PENJARINGAN 1018 22 1040 Rp2,550,000

JUMLAH 8059 220 8279 Rp31,350,000


1 TINGKAT KABUPATEN 102 0 102 Rp 0

2 SERIBU UTARA 113 0 113 Rp 0

3 SERIBU SELATAN 126 1 127 Rp 100,000

JUMLAH 341 1 342 Rp 100,000

120

TRANSCRIPTION

Title : Wawancara Anggota Satgas Covid 19 unsur Satpol PP.

Time/ Date : 16.00 / 08 Maret 2021

Place : L.2 Kantor Satpol PP Gedung Walikota Jakarta Pusat

Interviewer : (I)

Narasumber : (N) Budi Agung Pradjojo (Bidang Data dan Informasi Satgas

Covid 19 Provinsi DKI Jakarta).

(I) : selamat sore bapak maaf mengganggu waktu bapak, kami mau

mengadakan wawancara sedikit pak mengenai data pelanggaran

penggunaan masker pak di Provinsi DKI Jakarta pak, bisa kah pak?

(N) : Oo boleh mas, silahkan, ada yang bisa kami bantu mas? Maaf mas,

ini kan sudah sore mas jadi maaf kami tidak bisa lama-lama ya

mas.

(I) : Siap bapak tidak apa-apa pak... terima kasih atas waktunya, gini

Pak saya kan sedang skripsi pak tentang penggunaan masker untuk

Pencegahan covid pak, berdasarkan pergub yang terbaru seperti itu

Pak...

(N) : Oo iya mas apa yang mau ditanya tentang penggunaan masker?

Biasanya sih kami tentang pelanggaran nya mas, penindakan juga

di lapangan. Kami sih diatur mas sesuai arahan pimpinan atas dasar

hukum itu, pergub melakukan pencegahan mas, ya juga

penindakan sih.

121

(I) : Nah itu tuh pak, mengenai di lapangan sendiri itu bagaimana sih

pak, apakah masyarakat pada patuh pak terhadap aturan hukum ini,

khusunya di Pergub mengenai protokol kesehatan penggunaan

masker pak? Atau kebanyakan masyarakat malah kebanyakan

melanggar pak?

(N) : Ya baik mas jadi begini, masyarakat di lapangan sebelumnya

Memang banyak yang tidak patuh mas apalagi pas awal-awal

pandemi gitu ga pada pakai masker kan juga belum ada dari kami

aturan yang memerintahkan atau menugaskan kami untuk

melakukan penindakan ataupun penegakan mas, belum ada tuh

aturan nya, ada sih tapi pas waktu dulu itu kan kami fokus nya ke

psbb mas bukan penindakan masker nya ya. Terus juga masyarakat

masih belum paham mas mengenai bahayanya covid ini, masih

bertanya-tanya gitu loh covid tuh seperti apa. Belum dilakukan

edukasi mas. Jadi masih banyak yang tidak patuh mas, itu sih.

(I) : Nah untuk pelanggaran bagaimana pak yang tidak menggunakan

masker? Di denda kah? Atau bagaimana pak ?

(N) : Untuk pelanggaran pas awal covid itu 2020 ya?

(I) : Ya pak.

(N) : Ya itu sih lumayan banyak mas, biasa nya denda nya sampai

banyak lah. Pelanggarannya juga banyak mas, kadang kita sampai

kewalahan ngasih taunya mas. Yang kasihan sih bagian pendataan

122

mas... ngitung orang tuh kadang bisa 1000 lebih mas yang ga pakai

masker.

(I) : Nah selama ini pak bagaimana 2021 ini? Apakah angka nya

menurun? Atau pelannggar nya masih banyak juga pak?

(N) : Ya cukup menurun sih mas, kita juga melakukan pemahaman dan

sosialisasi ke masyarakat mas mengenai pentingnya makai masker

bagi orang-orang yang lewat gitu, naik sepeda motor, kendaraan

mobil, kadang ya pejalan kaki. Kita kasih himbauan biar paham

gitu mas.

(I) : Oo begitu pak... kalau yang lainnya bagaimana pak? Maksudnya

(N) : apakah penindakan bapak hanya di jalan aja pak? Ga di tempat lain

seperti warung makan atau restoran gitu? Mungkin sampai ke

pabrik-pabrik pak?

(N) : ga ada kita cuman dijalan aja mas kalau untuk masker mah kita

(N) : Kita fokus dijalan aja. Kalau untuk pabrik atau apa tadi tuh warung

atau restoran mah kita fokusnya tentang jam operasional, waktu

buka atau waktu tutup baru kita lakukan penindakan dan

pengawasan mas.

(I) : Oo begitu ya pak... hanya dijalan ya

(N) : Iya mas dijalan aja

Ya kita sih biasa mas sosial aja, lagian juga kita ga mengejar angka

denda sih mas sekarang mah kan denda progresif nya sudah

dihapus sekarang. Yang penting mah pada sadar aja mas.

123

(I) : Tapi izin pak kalau sekarang mah udah patuh ya pak?

(N) : Iya patuh mas, dulu mah yang suka melanggar ojek online mas,

jadi kalau ada ojol yang bawa customer terus marah-marah kalau

kami tegur ya paling difoto aja, kirim laporin ke saya, biar

manajemen ojol yang proses tuh ya mas. Kan kantornya deket tuh

mas manajemen ojek online tuh. Kena sp1 dan sp 2 yang

diberhentikan kan ada...

(I) : Siap pak

(N) : Ya saya tinggal foto aja mas yang bandel mah tinggal kirim biar

pihak sana yang proses, kalau ga patuh atau videoin aja, mereka

yang dilaporin kan kena suspend terus ga bisa narik 3 hari kan

nangis juga tuh mereka mau dapat duit darimana?

Hehe (sambil tertawa)

(I) : Tapi kalau dijalan ada ya pak yang tiba-tiba pakai masker gitu, pad

ada bapak-bapak ini?

(N) : Ya betul mas, kadang masyarakat itu pakai masker ketika ada kami

aja pas lagi razia. Karena takut kena sanksi sih jadi masyarakat

seperti itu. Pakai tapi nanti kalau udah jauh suka dilepas ya alasan

nya banyak mas ada yang sambil lagi merokok gitu, kan kita juga

kadang ga enak mas masa iya orang yang lagi merokok kita tindak,

kan merokok itu pasti dibuka ya masker nya.

(I) : Iya betul pak kan harus dibuka ya pak.

Izin pak kami boleh foto pak?

124

(N) : Ya silahkan mas

Sambil ngobrol aja kita mas...

(I) : Baik pak, berarti selama ini aturan penggunaan masker efektif ya

pak?

(N) : Efektif, semakin kesini mereka makin sadar pengguna mas, karena

ya kalau dijalan ada kami jadi mereka ya takut daripada terkena

sanksi mending pakai aja masker nya emang beratnya seperti apa

sih mas pakai masker tuh? Kan untuk kepentingan mereka sendiri

kan daripada celaka kena bahayanya covid masih mending pakai

masker.

(I) : Tapi itu bener ya pak alasan nya suka takut covid?

(N) : Ya ada yang begitu ada juga yang ga mas, alasan nya karena kami

dijalan ada petugas, ada sanksi mereka suruh beberes lingkungan

gitu, apalagi yang denda kan kasian suruh mengeluarkan uang.

Daripada mengeluarkan uang yang mending mereka buat makan

kan.

(I) : Oo berarti itu kesadaran masyarakatnya ya pak?

(N) : Ya sadar juga mas... tapi tetap kita juga lakukan sosialisasi mas,

angka sekian loh yang terdampak covid, teman kami juga ada yang

kena loh, ada yang meninggal kan? Kan ini konteksnya kan

keluarga gini-gini... kan edukasi nya ada dan penegakan nya juga

ada mas...

(I) : Oo gitu ya pak.

125

(N) : Ya mas

Alhamdulillah sih mas udah pada sadar atas kejadian ini ya

bermanfaat lah...

(I) : Oo dari januari 2021 awal ya pak

(N) : Ya udah mulai bagus lah mas

(I) : Oo berarti dari pengalaman mereka sendiri ya? Ada yang

meninggal.

(N) : Ya kan kita berikan edukasi lah, supaya melihat efeknya seperti

apa ga pakai masker dan lain-lainnya. Gitu aja

Perlu data nya sekarang ya mas?

(I) : Siap betul pak

(N) : Oke nanti saya kirim ya...

(I) : Siap pak

(N) : Oke, datanya dari awal januari 2021 sampai sekarang ya?

(I) : Iya siap bapak

(N) : Oke nanti kalau ada apa-apa tinggal wa saya aja ya kan sudah

dikasih awal.

(I) : Siap bapak terima kasih ya bapak

(N) : Ya mas

(I) : Oo ya bapak izin saya mau bertanya lagi pak, kalau untuk kegiatan

penindakan di lapangan seperti apa sih pak ? ya operasi nya gitu?

(N) : Ya jadi penindakan kita dilapangan itu biasanya melakukan operasi

126

di titik-titik yang memang menjadi tempat umum atau titik kumpul

ramai masyarakat lah mas, kaya pasar dan segala macam gitu?

(I) : Oo termasuk mendirikan pos-pos ya pak?

(N) : Ya kaya gitu lah mas, kita biasanya dibantu sama polisi sama tni

mas, kita koordinasi gitu mas sama aparat yang lain... suka calling-

calling lah. Pak kita hari ini operasi disini ya, terjadwal sih mas...

ya tapi alhamdulillah nya semua saling kerja sama mas saling

bantu lah... kalau istilahnya mah sinergritas lah kompak gitu.

(I) : Oo begitu ya pak... berarti semua bertindak ya di lapangan, semua

bekerja ya pak.

(N) : Ya itu mas

(I) : Nah pak kalau gitu tetap satgas menindak bersama-sama atau

bapak sendiri nih? Dari tim bapak gitu?

(N) : Oo kalau penindakan mah tetap bersama-sama mas cuman untuk

sanksi yang diberikan ke pelanggar itu dari kami seperti kerja

bakti, nyapu-nyapu, ngambil sampah sampai trotoar-trotoar gitu.

Kalau yang dampingin mah tetap dari polisi tentara mas yang

ngawasin.

(I) : Nah kalau bersih-bersih gitu masyarakatnya pada manut ga pak?

(N) : Ya ada juga yang nggak sih, tapi tetap kita kasih pemahaman biar

mereka pada mengerti. Ya mereka akhirnya mengerti mas.

(I) : Pak ada tidak sih yang tidak menggunakan masker terus ngeyel

gitu? Gamau salah.

127

(N) : Ya ada aja mas tapi sekarang mah karena pelanggar nya sedikit ya

mas daripada awal pandemi itu, paling bisa dihitung lah mas yang

sedikit ngeyel mah kan udah diatur di Pergub baru ini ya denda nya

udah ga ada tetapi penindakan kami tetap berjalan siapa yang ga

pakai masker... tapi untuk sekarang mah udah pada patuh mas,

udah pada mengerti mas walau kadang kita ga sedang melakukan

operasi di lapangan nih, ibarat kita satgas ini jalan aja ya pada

pakai masker mas. Jadi kita menindak ya satu dua lah tapi yang

negeyel loh mas. Beda waktu kami awal sebelum aturan baru ini

kan kita intensif banget tuh mengadakan operasi nya apalagi pas

jamannya lagi psbb mas, waduh itu mas orang-orang kalau dilihat

pelanggaran nya cukup banyak mas yang ga pakai masker tuh

banyak, dikasih tau juga ngeyel mas. Jadi kita tindak aja tuh suruh

di sanksi bayar denda gitu.

(I) : Oo iya bapak... terima kasih atas penjelasan nya pak.

(N) : Baik mas, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa hubungi saya ya,

kan sudah ada nomor saya. Nanti kalau perlu tentang data tentang

pelanggaran penggunaan masker tinggal komunikasi ke saya, ya

tapi jam kerja ya mas. Biar saya bisa tetap stay di depan monitor

komputer nih mas hehe...

(I) : Terima kasih bapak sekali lagi atas informasi dan penjelasan bapak

atas data nya... nanti kalau saya perlu sesuatu mungkin izin pak

bisa saya hubungi via pesan wa ya pak

128

Iya mas silahkan saja

(I) : Baik pak terima kasih atas waktunya pak, izin kami pamit pak,

selamat sore.

(N) : Ya mas, tetap memakai masker mas ya jangan sampai kena sanksi

dari kami nih hehehe...

(I) : Hehehe siap bapak kami selalu patuh pak pakai masker selalu...

(N) : Bagus deh kalau begitu hehe...

(I) : Baik pak izin pamit kami, assalamualaikum...

(N) : Salam...

TRANSCRIPTION

Title : Wawancara Anggota Satgas Covid 19 unsur Kepolisian.

Time/ Date : 10.33 / 10 Maret 2021

Place : Posko Satgas Covid 19 Silang Monas Jakarta Pusat

Interviewer : (I)

Narasumber : (N) Briptu Herry PS (Satgas Covid 19 Unsur Kepolisian/Brimob

Polda Metro Jaya).

(I) : Selamat siang pak, kita mulai aja kali ya pak wawancara nya...

sebenarnya pengen manggil om aja tapi karena tugas ya udah

bapak aja...

(N) : Iya udah lah terserah mau manggil apa gitu, tapi kalau bapak saya

jadi tua doang haha...

(I) : Iya udah gapapa pak aja ya

129

(N) : Ya udah sok jangan lama-lama mau nanya apa ini?

(I) : Jadi gini pak, anda kan polisi tetapi tergabung dalam satgas covid

19 nih di DKI Jakarta, nah ini tuh memang tugas nya jadi

kewajiban atau memang ada surat tugas dari pimpinan nya pak?

(N) : Ya perintah pimpinan sih, diperintah melalui surat penugasan ya

jadi kewajiban juga lah ini soalnya menegakan hukum di

masyarakat ya. Nah surat tugas nya tuh isi nya untuk membantu

daerah untuk melakukan penanggulangan covid ini.

Oo begitu ya pak? Tapi secara teknis itu bagaimana polisi di

lapangan? Apa memperingati yang melanggar juga pak ?

(N) : Ya sama kaya kita operasi aja lah kan namanya juga pelanggaran

kita pasti nindak sih, kasih tau ke masyarakat pakai masker gitu.

Oo baik pak... nah pak gimana kalau bapak di lapangan banyak kah

pak yang melanggar gitu?

(N) : Kapan nih?

(I) : Hah?

(N) : Iya maksudnya gimana nih? Waktunya kapan atau penugasan nya

kapan? Soalnya kan kita tugas nya gantian di satgas covid kan kita

diperbantukan aja buat bantu satpol pp yang di Jakarta ini.

(I) : Iya kalau bapak sendiri sih kapan mulai jadi satgas covid?

(N) : Saya udah stay waktu sebelum lebaran 2020 sampai sekarang sih,

tapi waktu awal covid saya belum kena masuk ke satgas ini karena

saya kan di den.(Detasemen maksudnya)

130

(I) : Oo begitu.. terus saya mau bertanya pak kalau penindakan di

lapangan bagaimana pak? Apakah banyak yang melanggar atau

yang patuh malah yang pakai masker loh pak?

(N) : Ya kalau sekarang-sekarang sih pelanggaran nya udah turun lah ga

kayak dulu, dulu kita kalau operasi sampai malam-malam...

sekarang ya paling sampai sore gitu.. ga banyak yang melanggar

sekarang mah. Kita tegesin kalau ketemu yang ga pakai masker

ditegur kenapa ga pakai masker padahal kan penting ya seperti

itulah.

(I) : Oo jadi begitu ya pak? Nah terus kalau bapak sendiri pas tahun

2020 sama awal tahun 2021 ini pelanggaran yang gapakai masker

turun atau malah naik kalau dari pak polisi ini?

(N) : Ya kan pas puncaknya itu agustus september 2020 tuh

pelanggarannnya banyak tapi gatau jumlah angkanya soalnya saya

kan cuman nindak aja ga ngedata kan itu urusan tugasnya satpol pp

ya.

(I) : Oo pelanggaran nya lebih tinggi di 2020 ya itu tadi?

(N) : Iya

(I) : Terus kalau awal 2021 ini bagaimana pak?

(N) : Ya mending sekarang lah pokoknya kita ga capek juga kalau

ngasih himbauan ke masyarakat nya. Nih saya ceritain ya, saya

juga pernah ngasih tau sama orang kenapa ga pakai masker katanya

nih bilang... terus dia jawab ya karena saya lupa bawa pak... lupa

131

terus kata saya... kalau ga ada saya juga dibawa ga pak? Ya dibawa

lah pak... terus kenapa ga dipakai? Ya lupa...

(I) : Jawab aja terus lupa yaa pak

(N) : Ya gitu jawabnya muter-muter lah ga jelas.

Ya pak. Nah untuk sanksi-sanksi gimana pak menindak juga?

(N) : Ya lah kan kita membantu tugas satpol pp dibantu sih sama TNI

dari anggota kita juga ada gitu yang nindak.

(I) : Nah itu perbandingan nya bagaimana pak dengan yang sekarang

pelanggarannya? Antara tahun 2020 dengan awal 2021 ini pak?

Mungkin denda nya pak? Sanksi sosial nya gitu.

(N) : Iya sedikit sekarang sih daripada yang dulu karena masyarakat

cerita ya kadang masyarakat suka dirugikan dengan kebijakan

sanksi ini, pendapatannya lagi merosot malah disuruh bayar denda.

Makannya sekarang banyak yang patuh pada penggunaan masker

protokol kesehatan.

Oo baik pak jadi mending patuh ya pakai masker

(N) : Iya gitu lah

(I) : Lah berarti masyarakat pakai masker nya gara-gara takut kena

denda dong?

(N) : Ya ada juga yang gitu, tapi ya karena dirinya dia sendiri sih supaya

sehat aja apalagi pandemi gini.

(I) : Oke berarti efektif dong selama ini satgas kasih penerapan

penggunaan masker?

132

(N) : Ya efektif lah mas, kita capek loh kasih pemahaman ke masyarakat

selama pandemi kita ngasih himbauan sampai ke gang-gang gitu

dulu waktu awal covid. Mungkin karena waktu ya, jadi masyarakat

paham gitu kalau keluar pakai masker.

(I) : Oo begitu ya pak, efektif lah di lapangan ya pak?

(N) : Iyaa..

(I) : Oke makasih ya pak atas penjelasannya

(N) : Iya sama-sama.

TRANSCRIPTION

Title : Wawancara dengan warga sekitar Kembangan Jakbar.

Time/ Date : 11.21 / 11 Maret 2021

Place : Kawasan Perumahan Kembangan, Jakarta Barat.

Interviewer : (I)

Narasumber : (N) Ibu Sumi (Warga Sekitar yang kedapatan melanggar).

(I) : Siang ibu

(N) : Iya siang

(I) : Ibu maaf ini saya kan ada tugas kuliah bu, boleh ga saya nanya

nanya sedikit ke ibu?

(N) : Nanya apa ya?

(I) : Ya bu maaf ini berkaitan dengan penggunaan masker bu saat

pandemi saya sedang melakukan penelitian aja bu.

133

(N) : Iya

(I) : Nah ibu, maaf sebelumnya saya mau bertanya kalau ibu setiap

aktivitas keluar rumah pakai masker ga ibu?

Ya pakai mas... tapi ya kalau di dalam rumah mah nggak.

(I) : Oo jadi begitu ya ibu

(N) : Iya

(I) : Nah ibu sekarang kenapa tidak menggunakan masker ibu?

(N) : Ya karena dekat aja sih mas dari rumah keluarnya, saya juga gatau

kalau ada polisi yang operasi gitu...

(I) : Tapi ibu kalau ga ada petugas biasanya pakai masker?

(N) : Pakai mas kadang kalau suka ke pasar makai masker kok.

(I) : Oo begitu bu. Tapi ibu kalau diperhatikan warga-warga sini juga

patuh pakai masker kan ibu?

(N) : Ya patuh mas soalnya juga ada yang kena lagi waktu itu tetangga

belakang rumah.

(I) : Oo jadi begitu ya ibu?

(N) : Ya

(I) : Berarti pada pakai masker ya bu?

(N) : Pakai mas, cuman saya karena dekat ini jadi saya ga pakai masker.

(I) : Oo baik ibu... ya sudah ibu makasih ya udah bisa di wawancarai

(N) : Ya mas sama2

(I) : Ya udah ibu nanti kalau keluar jangan lupa pakai masker nya

(N) : Ya mas ini saya mau ambil ke rumah.

134

TRANSCRIPTION

Title : Wawancara dengan driver online sekitar Kembangan Jakbar.

Time/ Date : 11.48 / 11 Maret 2021

Place : Kawasan Perumahan Kembangan, Jakarta Barat.

Interviewer : (I)

Narasumber : (N) Bapak Rezqy (Taksi Online)

(I) : Siang bapak, maaf saya boleh sedikit tanya-tanya ke bapak ini?

(N) : Ya kenapa ya pak?

(I) : Aduh pak jangan panggil saya bapak pak, saya masih mahasiswa

pak

(N) : Ya udah mas aja kali ya?

(I) : Ya pak gapapa

Maaf pak kebetulan karena saya kan ada tugas kuliah ini pak mau

wawancara bapak tentang masker pak kan lagi pandemi nih.

(N) : Iya mas

(I) : Iya pak, kenapa bapak tidak menggunakan masker pak? Apa bapak

gatau aturan sanksi nya gitu?

(N) : Tadi saya karena keluar dari mobil aja mas, biasanya saya pakai

masker ini, ada kok masker nya didalam mobil...

(I) : Tapi bapak kenapa ga dipakai maskernya?

(N) : Kan karena didalam mobil mas ga bisa nafas mas, jadi saya lepas

135

maskernya.

(I) : Oo jadi begitu ya pak

(N) : Iya mas.

(I) : Tapi selama ini bapak patuh pakai masker kan kemana-mana pakai

masker?

(N) : Ya itu mah pasti mas karena ini kan kewajiban bagi saya, saya kan

driver mas ada himbauan lah untuk pakai masker apalagi saat

mengatar customer mas, wajib pakai masker.

(I) : Iya pak, tapi pas bapak ngantar customer itu pada pakai masker ya?

(N) : Pakai mas kan sesuai dengan kebijakan aplikasi itu diwajibkan

penumpang untuk pakai masker dan jaga jarak. Saya juga driver

diwajibkan untuk nyediain antis mas di mobil tuh. Nah kalau saya

ga patuh saya bisa kena suspend mas, saya dikasih peringatan sama

aplikasi kalau ga patuh. Ada kan mas yang ngelaporin gitu

customer kalau driver nya ga patuh maka ga jadi mas, dibatalin.

Oo begitu ya pak, berarti patuh ya pak pakai masker?

(N) : Patuh mas kami, apalagi suka ada operasi masker di jalan, kadang

ada setop-setopan gitu.

Oo begitu pak baiklah kalau begitu. Pada pakai masker ya?

(N) : Iya mas makai kok kami cuman tadi saya keluar mobil sebentar

mau ke warung lupa masker nya ga dipakai eh ada petugas keliling.

Kena deh saya.

136

Oo iya pak lain kali jangan lupa pak... makasih pak atas sedikit

pertayaan nya tadi.

(N) : Oo iya mas.

TRANSCRIPTION

Title : Wawancara Pembeli di Pasar Lontar.

Time/ Date : 09.26 / 12 Maret 2021

Place : Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara.

Interviewer : (I)

Narasumber : (N) Ibu Ida (Pengunjung Pasar Lontar)

(I) : Ibu maaf selamat pagi, saya sigit ibu mau mengganggu ibu

sebentar aja bu, mau tanya-tanya aja.

(N) : Tanya apa ya? Tapi maaf saya ga bisa lama-lama ya karena ada

keperluan.

(I) : Oo iya ibu baik, iya bu saya kan lagi skripsi ya bu. Nah tugas saya

itu mau wawancara orang yang pakai masker sama tidak ibu. Nah

saya mau tanya ibu, ibu kalau setiap aktivitas kemana aja itu selalu

pakai masker kan bu?

(N) : Iya saya selau pakai masker ya

(I) : Ibu kalau belanja kesini juga ya

(N) : Iya dong

(I) : Nah ibu tuh apa yang menjadi dasar ibu selalu pakai masker? Apa

137

karena aturan nya ibu? Ada sanksi gitu? Atau karena ada petugas

kek yang di depan-depan ini bu?

(N) : Aduh mas saya pakai masker terus mas saya mah... takut soalnya

ya mas soalnya sudah banyak korbannya yang positif. Tetangga

saya banyak yang kena mas.

(I) : Oo jadi ibu patuh karena ibu udah tau ya bu dampak nya?

(N) : Iya mas, takut ya sewaktu-waktu positif kita kan gatau ya, yang

pakai aja kadang ada yang positif apalagi ada yang kena. Jadi ya

pengalaman sih mas buat saya dan keluarga yang lain.

(I) : Oo jadi begitu ya ibu, alasan ibu patuh pada protokol kesehatan?

(N) : Iya patuh saya, penting kan mas karena sehat kan mahal ya,

daripada saya nanti positif terus di isolasi. Anak-anak saya pada

nangis kalau ditinggal, apalagi lihat kalau ibunya sakit ya mas.

(I) : Oo jadi begitu ya ibu sehat yang utama ya bu

(N) : Iya mas, ya udah ya saya kesana dulu..

(I) : Oo iya ibu maaf ya ibu, jadi lama kami.

(N) : Iya gapapa

(I) : Makasih banyak ya ibu atas waktunya, permisi ya bu

(N) : Ya mas.

EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM PENGGUNAAN MASKER …

Documents