Edisi Revisi - setjen.pertanian.go.idsetjen.pertanian.go.id/site/upload/common/Buku Renstra Setjen 2015... · tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Edisi Revisi

Rencana StrategisSekretariat JenderalKementerian Pertanian RI

Tahun 2015 – 2019

Sekretariat JenderalKementerian Pertanian

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : 2027/Kpts/RC.020/05/2018TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESASEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.090/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019;

b. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian mengamanatkan unit kerja eselon I wajib menyusun rencana strategis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42614);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 2 -

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

10. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.090/ 3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat :a. visi, misi, tujuan dan sasaran;b. arah kebijakan dan strategi; danc. target kinerja dan kerangka pendanaan.

KETIGA : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman kerja bagi setiap unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun dan penetapan:a. Rencana Kerja (Renja); danb. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun

2015-2019.KEEMPAT : Unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal

sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA:a. menyusun rencana strategis eselon II

dengan menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Sekretariat Jenderal; dan

b. melakukan evaluasi dan pelaporan atas pencapaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis secara berkala.

KELIMA : Pada saat keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4935/Kpts/RC.020/12/2016 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 4 -

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakartapada tanggal : 8 Mei 2018

SEKRETARIS JENDERALKEMENTERIAN PERTANIAN,

SYUKUR IWANTORONIP 19590530 198403 1 001

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Pertanian;3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;5. Pimpinan Unit Kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal.

- 5 -

i

DAFTAR ISI

Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian PertanianDaftar Isi ............................................................................................................... iDaftar Tabel ........................................................................................................ iiDaftar Gambar.................................................................................................. iiiBab I. Pendahuluan ....................................................................................1

1.1. Kondisi Umum .....................................................................31.2. Potensi dan Permasalahan ...........................................27

Bab II. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran 2015-2019.........................332.1. Visi .........................................................................................342.2. Misi Sekretariat Jenderal ...............................................352.3. Tujuan ...................................................................................352.4. Sasaran Program ..............................................................36

Bab III. Arah Strategi dan Kebijakan ....................................................373.1. Arah Kebijakan ..................................................................383.2. Strategi .................................................................................393.3. Kebijakan .............................................................................403.4. Kerangka Regulasi ...........................................................413.5. Kerangka Kelembagaan .................................................42

Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan ...........................454.1. Target Kinerja ....................................................................464.2. Kerangka Pendanaan ......................................................49

Bab V. Penutup ...........................................................................................73

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI Tahun 2010-2014 ..................................................................... 33

Tabel 2. Realisasi Anggaran Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 (per 9 Februari 2016) ..................................... 26

Tabel 3. Tujuan dan Indikator Tujuan Setjen Kementerian Pertanian 2015-2019 .................................... 36

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019 ................. 47

Tabel 5. Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014-2018 ..................................................................... 49

Tabel 6. Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014-2018 ..................................................................... 61Tabel 7. Tujuan dan Indikator Tujuan

Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2018 ............................ 72

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal ........................4

Gambar 2. Perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja .................................................................... 12

Gambar 3. Grafik Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai AKIP Kementan 5 (lima) Tahun Terakhir ....................................................................... 14

Gambar 4. Tren Capaian Kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian 5 (lima) Tahun Terakhir ....................................................................... 15

Gambar 5. Analisis Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kementan terhadap Capaian Nilai RB Kementan ............................................. 16

Gambar 6. Analisis Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kementan terhadap Capaian Nilai RB Kementan .............................................. 20

Gambar 7. Grafik Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai AKIP Kementan 6 (enam) Tahun Terakhir ...................................................................... 20

Gambar 8. Tren capaian kinerja nilai IKM Kementerian Pertanian 5 (lima) Tahun Terakhir ...................................................................... 20

iv

Gambar 9. Analisis Perbandingan Capaian IKM Kementan terhadap Capaian Nilai RB Kementan .............................................................. 21

Gambar 10. Grafik Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai RB Kementan Tahun 2013 dan 2014 ......................................................... 23

Gambar 12. Grafik Tren Capaian Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2013 – 2015 ............................................................................. 25

Gambar 13. Grafik tren serapan anggaran 5 (lima) tahun terakhir ........................................................ 27

LAMPIRANKEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : 2027/Kpts/RC.020/05/2018TANGGAL : 8 MEI 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2015-2019

KEMENTERIAN PERTANIAN

1

BAB IPENDAHULUAN

2

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2015-2019 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Renstra Sekretariat Jenderal disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini telah memasuki tahap ketiga (RPJMN 2015-2019). Untuk melengkapi penyusunan Renstra tersebut, perlu dijabarkan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan anggaran berbasis kinerja. Perubahan ini diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Perubahan tersebut dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan unit kerja Kementerian Pertanian.

Sekretariat Jenderal sebagai salah satu Uni Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian memberikan pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal menyusun Rencana Startegis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun.

Renstra Setjen Kementan 2015-2019 merupakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun dan untuk penetapan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015-2019. Renstra Sekretariat Jenderal disusun dengan

3

mengedepankan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan pendanaan dengan kinerja, serta capaian kinerja yang akuntabel di masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal.

Penyusunan Renja K/L dan RKA-KL yang berkualitas merupakan tuntutan untuk menjadikan dokumen perencanaan jangka pendek/tahunan tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan sekaligus dalam peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan demikian, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019 dapat menjadi acuan masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dalam menyusun Renstra di tingkat Eselon II. Renstra Setjen Kementerian Pertanian 2015-2019 memuat visi, misi, strategi, program, kegiatan dan rencana aksisesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal.

1.1. Kondisi Umum

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin pada Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam menjalankan operasionalnya, susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari 7 (tujuh) biro dan 4 (empat) pusat, meliputi :1. Biro Perencanaan;2. Biro Organisasi dan Kepegawaian;3. Biro Hukum;4. Biro Keuangan dan Perlengkapan;5. Biro Umum dan Pengadaan;

4

6. Biro Kerja Sama Luar Negeri;7. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;8. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;9. Pusat PerlindunganVarietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;10. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; dan11. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas berperan sebagai administrator dan koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian. Sekretariat Jenderal selama periode 2015-2019, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :1. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;2. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran

5

Kementerian Pertanian;3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;

4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan

serta pelaksanaan advokasi hukum;6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang/jasa pemerintah; dan 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam operasionalisasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijabarkan kedalam tugas dan fungsi masing-masing biro dan pusat sebagai berikut :

1. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana

pengembangan wilayah pertanian;b. penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan

program pembangunan pertanian;c. penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran

pembangunan pertanian;d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program

pembangunan pertanian; dane. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Perencanaan.

6

2. Biro Organisasi dan Kepegawaian

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta

pengembangan jabatan fungsional dan budaya kerja;b. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana,

fasilitasi reformasi birokrasi lingkup kementerian pertanian serta penyelenggaran sistem pengendalian internal lingkup sekretariat jenderal;

c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;

d. pelaksanaan mutasi pegawai; dane. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

organisasi dan kepegawaian.

3. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan di bidang pertanian;b. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan

informasi hukum pertanian;c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan

litigasi hukum; dand. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum.

7

4. Biro Keuangan dan Perlengkapan

Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara lingkup Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara

bukan pajak;b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran dan pengelolaan

pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian;c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawab lingkup Kementerian Pertanian;d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan keuangan serta

pengelolaan barang milik/kekayaan negara lingkup Sekretariat Jenderal; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Perlengkapan.

5. Biro Umum dan Pengadaan

Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;e. pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan

jasa; danf. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro umum

dan pengadaan.

8

6. Biro Kerjasama Luar Negeri

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan

kerja sama bilateral di bidang pertanian;b. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja

sama regional di bidang pertanian;c. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja

sama multilateral di bidang pertanian;d. penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar

negeri;e. pelaksanaan administrasi atase pertanian; danf. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro kerja

sama luar negeri.

7. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, keprotokolan dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan informasi publik di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:1. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat.2. pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian;3. pelaksanaan urusan keprotokolan dan hubungan antar

lembaga; dan4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

9

8. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan rencana, program, anggaran;b. pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi

pertanian;c. pengumpulan, pengolahan dan análisis, serta penyediaan

data dan informasi komoditas pertanian;d. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan

data dan informasi nonkomoditas pertanian;e. pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem

informasi kementerian pertanian; danf. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat data

dan sistem informasi pertanian.

9. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.Dalam melaksanakan tugas, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelengggarakan fungsi :a. penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran;b. pelaksanaan kerja sama dan publikasi;c. pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman

dan perizinan pertanian;d. pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;

10

e. pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;f. pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak

perlindungan varietas tanaman;g. pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal

dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;

h. penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian; dan

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan Pertanian.

10. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:a. perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan

dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;

b. pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan;c. pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan

kementerian pertanian;d. pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian

pertanian;e. penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi

pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi;f. pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan

bahan pustaka; dang. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat

perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian.

11

11. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi :a. perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan

pertanian;b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan

kebijakan pertanian;c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;d. pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi

dan kebijakan pertanian;e. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis,

dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan

g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal

Pada Tahun 2014, Sekretariat Jenderal menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran strategis yang dimaksud yaitu meningkatnya pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini meliputi : (1) nilai AKIP Kementerian Pertanian;(2) opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;(3) nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM);(4) nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian; dan

12

(5) persentase kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti.

Dari indikator-indikator tersebut dapat dijelaskan capaian kierja Sekretariat Jenderal sebagai berikut :

Perbandingan jumlah dan kualitas indikator yang digunakan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan pada gambar berikut ini :

Gambar 2. Perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja

Kualitas indikator kinerja sasaran program juga mengalami peningkatan, dimana secara umum kualitas indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis indikator, yaitu lead indicators dan lag indikators. Lead indicators merupakan indikator kinerja yang relatif mudah, dimana pencapaiannya cenderung berada dibawah kendali organisasi. Contoh lead indicators adalah jumlah laporan, jumlah kegiatan dan jumlah sertifikat yang dikeluarkan, dimana pencapaian indikator tersebut tergantung kepada kegiatan (proses) yang dilakukan organisasi, bukan kepada hasil (output)

13

maupun dampak (outcome) yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Lag indicators merupakan indikator kinerja yang pencapaiannya berada diluar kendali organisasi, berbentuk hasil (output) atas suatu aktifitas yang dilakukan atau dampak (outcome) atas output yang dihasilkan organisasi. Contoh lag indikators adalah nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai SAKIP.

Fakta yang digambarkan pada gambar perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja sasaran program menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan penggunaan indikator kinerja sasaran program yang dipilih pada tahun 2015, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perbaikan secara kuantitas terlihat dari penurunan jumlah indikator yang digunakan, dari 29 indikator pada tahun 2010 menjadi hanya 5 (lima) indikator pada tahun 2015. Sedangkan perbaikan secara kualitas terlihat dari peningkatan jumlah lag indicator dalam memilih indikator, dimana pada tahun 2010 tidak ada lag indicator yang digunakan sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 4 (empat) dari 5 (lima) indikator (80% dari total indikator yang digunakan) merupakan lag indicator. Sehingga jumlah indikator yang semakin sedikit dengan kualitas indikator yang semakin tinggi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

14

Gambar 3. Grafik Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai AKIP Kementan 5 (lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan grafik terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, Kementerian Pertanian belum pernah mencapai nilai AKIP yang ditargetkan, target nilai AKIP Kementan cenderung stabil dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yaitu sebesar 75. Namun jika dilihat pada gambar 3, perkembangan realisasi nilai AKIP Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun semakin menunjukkan perbaikan.

Perkembangan capaian kinerja, yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target, dapat dijabarkan sebagai berikut :

15

Gambar 4. Tren Capaian Kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian 5 (lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa tren capaian kinerja untuk nilai AKIP Kementan 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif, dimana semakin mendekati tahun 2014 maka kesenjangan antara realisasi dengan target nilai AKIP semakin kecil. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kinerja secara signifikan dalam konteks perbaikan nilai AKIP Kementerian Pertanian. Fakta ini juga bermakna bahwa pelaksanaan SAKIP Kementerian Pertanian semakin lama semakin optimal, sehingga pengelolaan instansi pemerintah yang akuntabel akan dapat segera terwujud. Konsistensi peningkatan capaian kinerja nilai AKIP ini perlu dijaga agar dapat terus terjadi secara berkesinambungan, hal ini berarti bahwa target kinerja jangka menengah terkait nilai AKIP Kementerian Pertanian sesuai Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019 akan tercapai lebih cepat, dengan nilai AKIP Kementerian Pertanian pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 79 (capaian tahun 2015 baru mencapai 94,94% dari target tahun 2019).

Pencapaian indikator kinerja nilai AKIP Kementan ternyata juga mempengaruhi pencapaian kinerja indikator lain, yaitu indikator nilai reformasi birokrasi Kementan. Hubungan antara indikator kinerja nilai AKIP Kementan dengan indikator kinerja nilai

16

reformasi birokrasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 5. Analisis perbandingan capaian nilai AKIP Kementan terhadap capaian nilai RB Kementan

Berdasarkan analisis perbandingan capaian kinerja yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja nilai AKIP Kementan memiliki keterkaitan erat dengan capaian nilai RB Kementan. Peningkatan capaian nilai AKIP Kementan dari 94,71% menjadi 96,23% menyebabkan peningkatan nilai RB Kementan dari 90,31% menjadi 99,83%. Hal ini selaras dengan komponen penilaian RB, dengan nilai AKIP menjadi kriteria hasil (40% dari total nilai RB) yang memiliki bobot 14% dari total nilai RB tersebut, hal ini berarti peningkatan nilai AKIP akan mempengaruhi peningkatan nilai RB sebesar kurang lebih 14%.

Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa walaupun realisasi nilai AKIP Kementan belum tercapai 100% terhadap nilai AKIP yang ditargetkan, namun Kementan telah menunjukkan progres pencapaian yang cukup positif melalui capaian nilai AKIP selama 5 (lima) tahun terakhir yang secara konsisten menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, peningkatan progres capaian nilai AKIP ini juga mempengaruhi capaian nilai RB

17

Kementan sebesar 14%, walaupun terdapat komponen penilaian RB lain yang juga berkontribusi dalam meningkatkan nilai RB Kementan.

Opini laporan keuangan kementerian Pertanian merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Perkembangan Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI Tahun 2010-2014

NO TAHUN OPINI BPK1 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)2 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)3 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)4 2013 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan

Paragraf Penjelasan (DPP)5 2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan

Paragraf Penjelasan (DPP)Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2015

18

BPK mengakui bahwa upaya Kementerian Pertanian yang menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan rata-rata di atas 70% tiap tahunnya. Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan upaya paling baik diantara 5 (lima) K/L di bawah Auditorat KN IV BPK RI. Hal ini menunjukkan keseriusan Kementerian Pertanian dalam memperbaiki kinerja keuangan secara konsisten dan berkesinambungan.

Sama halnya dengan indikator nilai AKIP Kementan, indikator opini atas laporan keuangan Kementerian Pertanian juga terkait dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian pertanian. Keterkaitan antar kedua indikator tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Gambar 6. Analisis perbandingan capaian nilai AKIP Kementan terhadap capaian nilai RB Kementan

Gambar 6 menunjukkan bahwa peningkatan pencapaian opini BPK dari WTP dengan dua paragraf menjadi WTP dengan satu paragraf penjelasan memberikan kontribusi dalam meningkatkan nilai RB, walaupun kontribusi tersebut cenderung menjaga stabilitas komponen nilai RB yang sudah baik yang dicapai tahun sebelumnya. Perhitungan capaian kinerja opini BPK secara kuantitatif memang

19

menunjukkan konsistensi di angka 100%, namun secara kualitatif capaian 100% tahun 2013 berbeda bobot dengan capaian 100% pada tahun 2014 dikarenakan adanya penurunan paragraf penjelasan pada opini atas laporan keuangan yang diberikan BPK.

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Kementerian Pertanian. IKM diukur melalui survei yang dilakukan secara sistematis paling kurang 1 (satu) tahun sekali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Target indikator IKM yang ditentukan Kementerian Pertanian konsisten diupayakan untuk mencapai nilai 80, walaupun 3 (tiga) tahun pertama (2010, 2011 dan 2012) realisasinya belum sesuai dengan target yang ditentukan. Perbandingan target dan realisasi indikator IKM Kementerian Pertanian selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut :

20

Gambar 7. Grafik kesenjangan target dan realisasi nilai AKIP Kementan 6 (enam) tahun terakhir

Pada gambar 7 terlihat bahwa realisasi nilai IKM melebihi target yang ditentukan pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan secara konsisten terhadap pelayanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian dengan meningkatnya persepsi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. Tren pencapaian indikator IKM dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 8. Tren capaian kinerja nilai IKM Kementerian Pertanian 5 (lima) tahun terakhir

21

Berdasarkan analisis tren dapat dilihat bahwa capaian indikator IKM menunjukkan tren perkembangan positif selama 6 (enam) tahun terakhir. Capaian indikator IKM pada tahun 2010 sebesar 94,69% meningkat hingga 101,28% pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target nilai IKM Tahun 2019 yaitu 84, capaian tahun 2015 ini telah mencapai 95,70%. Sehingga Kementerian Pertanian melalui serangkaian upaya strategis yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik secara konsisten, optimis mampu mencapai indikator IKM yang telah ditargetkan. Sama halnya dengan indikator kinerja nilai AKIP Kementan dan opini atas laporan keuangan Kementan, Indikator kinerja IKM ini juga memiliki keterkaitan dengan pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2013 dan 2014, ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 9. Analisis perbandingan capaian IKM Kementan terhadap capaian nilai RB Kementan

Pada grafik terlihat bahwa pertumbuhan capaian IKM pada tahun 2013 dan 2014 memberikan kontribusi dalam meningkatkan capaian nilai RB pada tahun tersebut. Walaupun secara kuantitatif, kontribusi yang diberikan tidak cukup signifikan karena tren capaian kinerja IKM cenderung stabil sementara tren capaian nilai RB meningkat lebih besar dari peningkatan IKM.

22

Selain beberapa kegiatan terkait pelayanan informasi publik, pameran dan perpustakaan, pencapaian kinerja indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian juga didukung oleh kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Pusat PVTPP antara lain: Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT, Penerbitan Sertifikat Hak PVT, Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis, Pelayanan Proses Penerbitan Tanda daftar varietas dan SDG Tanaman, Pelayanan Pendaftaran Varietas hortikultura dalam rangka peredaran, Pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida, pelayanan proses perizinan pemasukan/ pengeluaran benih tanaman SDG tanam.

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih. RB kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian baru dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2014 untuk pelaksanaan RB tahun 2013 serta tahun 2015 untuk pelaksanaan RB tahun 2014. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%.Pencapaian indikator nilai RB telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

23

Gambar 10. Grafik kesenjangan target dan realisasi nilai RB Kementan tahun 2013 dan 2014

Gambar 10 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Kementan. Hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2014 untuk pelaksanaan RB tahun 2013 menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 65.02 dengan kategori “B” (Baik). Sedangkan pada tahun 2015, berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/3194.1/ M.PANRB/2015 Tanggal 30 September 2015, Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Tahun 2015 menunjukkan hasil yang meningkat daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 71.88 dengan kategori “BB” (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2019 yaitu 76, capaian nilai RB Kementan tahun 2015 ini telah mencapai 94,58%. Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangunkerjasama di bidang pertanian dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalinnya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan

24

dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Indikator yang digunakan terkait kerjasama luar negeri adalah persentase kerjasama luar negeri yang dapat ditindaklanjuti. Target dan realisasi atas indikator tersebut dijabarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 11. Grafik Target dan Realisasi Kerjasama Luar Negeri yang DitindaklanjutiTahun 2013 – 2015

Capaian kinerja untuk indikator kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebesar 102,5 %, dari target 80% (113 kegiatan kerjasama) yang ditargetkan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berhasil mencapai realisasi 82% (115 kerja sama) yang ditindak lanjuti pada tahun 2015. Pencapaian indikator kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini :

25

Gambar 12. Grafik Tren Capaian Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2013 – 2015

Serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Serapan anggaran tahun 2010 sebesar 84,59% meningkat menjadi 96,16% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian semakin baik, walaupun pada tahun 2011 dan tahun 2013 kinerja serapan anggaran sempat mengalami penurunan. Efektifitas pencapaian serapan anggaran ini tidak terlepas dari upaya Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan secara komprehensif, khususnya program dan kegiatan yang terkait dengan program reformasi birokrasi Kementerian Pertanian gelombang II tahun 2010 - 2014.

Pagu anggaran yang diterima Sekretariat Jenderal tahun 2015 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 5 (lima) biro dan 4 (empat) pusat. Alokasi anggaran untuk Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

26

Tabel 2. Realisasi Anggaran Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 (per 9 Februari 2016).

NO UNIT KERJA PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %1 Biro Perencanaan 59.587.600.000 56.526.541.456 94,862 Biro Organisasi dan

Kepegawaian 21.122.500.000 20.222.617.665 95,74

3 Biro Hukum dan Informasi Publik 15.587.900.000 14.301.084.207 91.74

4 Biro KP 904.661.737.000 886.613.101.736 98.005 Biro Umum dan

Humas 250.036.400.000 225.615.345.316 90.23

6 Pusat KLN 26.437.400.000 25.955.763.310 98,187 Pusdatin 53.593.300.000 52.181.129.742 97,378 PVTPP 26.525.251.000 25.543.074.393 96,30

JUMLAH 1.357.552.088.000 1.305.461.980.520 96.16Sumber: SPAM Kemenkeu, diolah oleh Biro KP, 2015

Serapan anggaran tertinggi pada tabel 2 yaitu Pusat KLN dengan total serapan sebesar 98.18%, sedangkan serapan anggaran terendah yaitu Biro Umum dan Humas dengan total serapan sebesar 90,23%. Secara keseluruhan, capaian kinerja serapan anggaran seluruh Biro dan Pusat dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak ada yang berada dibawah 90%. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya komitmen pimpinan maupun pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk meningkatkan capaian serapan anggaran secara berkesinambungan.

Tren serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini :

27

Gambar 13. Grafik tren serapan anggaran 5 (lima) tahun terakhir

1.2. Potensi dan Permasalahan

Identiikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka menangah sebagai berikut :

1.2.1. Potensi

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mempunya peran dan fungsi strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemnetrian Pertanian. Berkenaan dengan hal tersebut, potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1. reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan dengan restrukturisasi program dan kegiatan diterapkan dalam proses penyusunan Renstra K/L, Renja dan RKA-K/L.

2. tersedianya sarana dan prasaran kerja yang memadai, kuantitas SDM dan struktur organisasi dengan tugas serta fungsi sesuai dengan Permentan Nomor 43 Tahun 2015

28

tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, sangat mendukung proses kerja perencanaan di Sekretariat Jenderal Kementan.

3. rencana kerja dan anggaran telah disusun menggunakan aplikasi RKA-K/L yang responsif gender sehingga mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan pengarusutmaan gender (PUG). Implementansi Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi bagian salah satu syarat pengajuan perencanaan anggaran.

4. kebijakan-kebijakan percepatan pembangunan pertanian mampu mendorong fokus pada pencapaian sasaran-sasaran program prioritas nasional dan Kemnterian Pertanian, sehingga system perencanaan lebih responsive dan adaptif.

5. penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan handal untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penataan organisasi bersifat dinamis menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu teknologi dan kebijakan pimpinan.

6. Sekretariat Jenderal dapat melakukan standarisasi proses bisnis (business process) meliputi Standard Operating Procedure (SOP) dan pedoman administrasi umum. SOP dibutuhkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan agar memahami alur kerja dan penanggungjawab pekerjaan. Sedangkan pedoman administrasi umum dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan administrasi kedinasan dalam berkomunikasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

7. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan kelembagaan dan pembinaan aparatur.

8. membuat pedoman akuntansi keuangan dan pengelolaan

29

asset sekaligus melaporkan akuntansi keuangan dan pengelolaan asset di lingkungan Kementerian Pertanian.

9. penyediaan perlengkapan yang dibutuhkan oleh semua biro dan pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam rangka pelayanan guna menjalankan tugas dan fungsinya mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian.

10. Sekretariat Jenderal terlibat secara aktif dalam peningkatan kualitas dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel hingga mampu mencapai kualitas opini pemeriksaan terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagi Kementerian Pertanian.

11. jumlah SDM yang cukup memadai, jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2015 berjumlah 1.150 orang yang terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 5 (lima) orang, golongan II sebanyak 141 orang, golongan III sebanyak 870 orang, dan golongan IV sebanyak 135 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 386 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 65 orang, S1 sebanyak 481 orang, S2 sebanyak 206 orang, dan S3 sebanyak 12 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal.

12. Kementerian Pertanian mulai menerapkan reformasi teknologi informasi komunikasi (TIK) yang dimotori oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal, sebagai sarana dan koordinasi unit-unit TIK Kementerian Pertanian.

13. pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah diterapkan sebagai bentuk dukungan progam eformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

14. Sekretariat Jenderal sebagai koordinator danfasilitator dalam perumusan kebijakan danprogram strategis lingkup Kementerian Pertanin menjadi penunjang dalam menghasilkan kualitas regulasi dan kebijakan terpadu dan

30

sinergis. Selain itu, dengan adanya Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) di Sekretariat Jenderal mampu memberikan kajian dan rumusan kebijakan sebagai bahan penentuan kebijakan pertanian.

15. Penyebaran informasi pembangunan pertanian bisa semakin cepat tersampaikan dengan ditunjang kegiatan oleh Humas dan Perpustakaan.

1.2.2. Permasalahan dan Tantangan

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan capaian indikator kinerja utama dibeberapa unit kerja Sekretariat Jenderal kenyataannya selama ini belum maksimal, dan perlu pembenahan diberbagai kegiatan khususnya kegiatan prioritas yang berorientasi pada kinerja. Selama ini permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian yang belum efetif dan efesien, 2) terkait penerbitan peraturan perundang-perundangan di Kementerian Pertanian yang belum terimplementasi secara optimal, 3) kualitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, 4) kualitas Laporan Keuangan, 5) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang belum tepat guna dan tepat sasaran, 6) pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 6) Implementasi perjanjian dan perizinan, dan 7) pemanfaatan jaringan data dan informasi pertanian dan 8) Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan.Permasalahan ini bukan merupakan hal baru, tidak saja dialami Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, namun hampir seluruh Kementerian/Lembaga pernah merasakan. Permasalahan ini tidak saja datang dari intern Sekretariat Jenderal namun bisa saja dari implementasi pembangunan pertanian di Pusat maupun daerah yang belum sesuai harapan. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu didukung melalui reformasi birokrasi yaitu INTEGRITAS, singkatan

31

dari Intelektual, Nilai budaya kerja, Transparan, Efisien, Gratifikasi, Rasional, Integritas, Transparan, dan Akuntabilitas. Apabila hal ini dilaksanakan sesuai kesepakatan yang lahir dari masing-masing individu maka kesalahan dalam mengelola birokrasi dapat diminimalisir.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkup Kementerian Pertanian dihadapkan berbagai tantangan, namun harus dianggap sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja. Tantangan terbesar datang dari implementasi paradigma baru pembangunan pertanian bioindustri berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Peran Sekretariat Jenderal menjadi lebih berat terutama dalam menata ulang proses birokrasi dari Eselon tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis dan sungguh-sungguh. Konkretnya Sekretariat Jenderal dihadapkan sejumlah tantangan yaitu: 1) reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik, 2) meninjau kembali regulasi yang memayungi kegiatan pembangunan pertanian baik di Pusat maupun Daerah yang selama ini belum dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan menjadi kendala dalam pengembangan pembangunan pertanian, 3) penataan pejabat sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 4) perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian, 5) mensinergikan hubungan pejabat struktural dengan Fungsional yang merupakan bagian dari amanah Undang-Undang ASN, 6) Alokasi anggaran pembangunan pertanian di daerah yang belum mengakomodir kesesuaian jumlah DIPA yang pantas, sehingga terkesan hanya mengakomodir pemerataan alokasi anggaran dan 7) hal lain yang mendukung kinerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian umumnya.

Dari sekian tantangan yang akan dihadapi, reformasi birokrasi merupakan hal yang paling urgen bahkan dapat dikatakan sebagai payung untuk mengantisipasi sejumlah tantangan yang akan dihadapi Sekretariat Jenderal ke depan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

32

Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu prioritas.

Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan termasuk di Kementerian Pertanian merupakan upaya menata ulang proses birokrasi dari Eselon tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh. Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen Pemerintah Pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru tersebut.

Atas dasar makna tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat 1) mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di Kementerian Pertanian, 2) menjadikan Kementerian Pertanian yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani, 3) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, 4) meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, 5) meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi dan 6) menjadikan birokrasi yang antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

33

BAB IIVISI, MISI, TUJUAN, DAN

SASARAN 2015-2019

34

2.1. Visi

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dengan memperhatikan visi Pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian yaitu :

“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

makna dari Visi Kementan yaitu:

a. Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.

b. Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Pertanian tersebut maka Sekretariat menetapkan Visi 2015-2019 yaitu: Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Adminstratif Kementerian.

Kredibel mengandung pengertian bahwa Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang bisa diandalkan dan dipercaya dalam memberikan dukungan pelayanan manajemen dan administratif bagi semua unit di lingkungan Kementerian Pertanian.

35

Akuntabel berarti bahwa Sekretariat Jenderal menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyusun kegiatan dan anggarannya berdasarkan kepada peraturan yang berlaku dan dapat dipertangungjawabkan kepada publik sesuai asas keterbukaan.

Profesional mengandung pengertian bahwa Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh SDM yang kompeten, menguasai bidangnya, memiliki integritas dan ditunjang dengan sarana dan parasarana yang memadai.

2.2. Misi Sekretariat Jenderal

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang harus diemban oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2015-2019 yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan organisasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang bertugas memberikan dukungan administratif kepada unit kerja lain haruslah mampu menciptakan organisasi yang berorientasi kepada kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Mengembangkan SDM yang handal, berintegritas tinggi dan profesional.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki kemampuan, bertanggungjawab dan berintegras tinggi dalam bekerja sehingga Sekretariat Jenderal perlu mengembangkan SDM-nya agar terwujud good government dan clean governance.

2.3. Tujuan

Dengan ditetapkannnya Misi Sekretariat Jenderal 2015-2019, perlu dukungan penyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dankewenangan. Sebagai dukungan terhadap hal tersebut, tujuan yang akan dicapai Sekretariat Jenderal

36

Kementerian Pertanian yaitu: Terbangunnya Sistem Koordinasi serta Layanan Administrasi dan Teknis Lainnya yang baik di lingkup Kementan.

Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Ukuran Keberhasilan tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yaitu tercapainya indikator-indikator berikut ini :

Tabel 3. Tujuan dan Indikator Tujuan Setjen Kementan 2015-2019

No. Tujuan Indikator Satuan Target2018 2019

1. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal

Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal (79,6%)

% 69,26 70,05

Tingkat kepuasan unit kerja eselon I kerja eselon I terhadap layanan Setjen Kementan

skala likert 1-4

3,1 3,15

2.4. Sasaran Program

Untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai, perlu ditetapkan Sasaran Program yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementan serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementan.

37

BAB IIIARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI

38

3.1. Arah Kebijakan

Dalam mendukung pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan seperti yang tercantum pada tema RPJM 2015-2019, Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat manajerial dilakukan dengan membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang sesuai azas clean governance dan good governance. Manajemen modern menuntut setiap unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal mempunyai Rencana Strategis sebagai landasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan, sekaligus sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan penanganan prioritas selama periode 2015-2019 antara lain:

1. efektivitas sistem perencanaan nasional dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang terlalu berorientasi pendekatan sub-sektor dan komoditas.

2. komitmen terhadap reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian yang bersih, akuntabel, efektif, efisien menuju pelayanan berkualitas yang didukung dengan sistem rekruitmen pejabat dan pegawai melalui seleksi ketat untuk memperoleh pegawai dan pejabat yang berkualitas dan kompetan. Di samping itu, penilaian kinerja pegawai tidak lagi didasarkan pada DP3 namun didasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

3. kompleksitas permasalahan yang dihadapi birokrasi saat ini, memerlukan penanganan, solusi dan kebijakan maupun legislasi yang dapat memberikan iklim yang kondusif dalam bekerja. Untuk itu, regulasi yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melahirkan komitmen kuat dalam pembangunan pertanian.

4. keberadaan kelembagaan disesuaikan kebutuhan organisasi

39

lingkup Kementerian Pertanian dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan.

5. kualitas SDM yang perlu dikelola dan ditingkatkan untuk mengisi organisasi dengan personel yang handal dalam menguasai teknologi informasi dan inovasi.

6. keragaan dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pelayanan terhadap pembangunan pertanian di Pusat dan derah.

7. akuntabilitas kinerja terkait dengan pengembangan manajemen pembangunan pertanian.

8. perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi output berkualitas.

3.2. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sekaligus mendukung arah kebijakan, Sekretariat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut:

1. penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi semua pemangku kepentingan Pusat dan daerah.

2. meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Kepegawaian dalam Agenda Reformasi Birokrasi yang Berkelanjutan.

3. peningkatan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang jasa dan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dankewenangan.

4. peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kerja.

5. peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perizinan pertanian.

40

6. meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan bantuan hukum.

7. meningkatnya kualitas penyelenggaraan hubungan masyarakat, pengelolaan informasi publik, hubungan antar lembaga, serta keprotokolan di bidang pertanian.

8. pengembangan sistem dan jaringan Informasi pertanian guna perolehan data yang akurat, terbarui dan tepat waktu.

9. peningkatan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral.

10. peningkatan kualitas analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung sasaran strategis kementerian pertanian.

11. peningkatan ketersediaan berbagai informasi iptek pertanian dan pemanfaatannya secara intensif oleh pengguna melalui pengembangan produk dan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.3. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan, kebijakan yang ditempuh Sekretariat Jenderal yaitu membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang efektif dan efisien melalui penerapan asas “clean government and good governance”. Intinya kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat terdapat beberapa kata kunci dalam membangun kebijakan tersebut yaitu: kedisiplinan Aparat Sipil Negara (ASN), konsistensi kebijakan dan penerapannya, kecepatan dalam merespon dan melayani, keterpaduan dan sinergi kegiatan yang didukung oleh struktur organisasi yang tepat.

41

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya Sekretariat Jenderal, perlu diperkuat melalui kerangka regulasi. Kerangka regulasi dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam birokrasi tersebut. Selanjutnya peran tersebut diperluas hingga penjabaran pada tingkat pencapaian sasaran dan penyelesaian masalah yang dihadapi untuk mencapai sasaran tersebut. Kerangka regulasi dibuat agar wibawa hukum dapat dirasakan dengan syarat kita punya komitmen kuat, konsisten dan kontinyu dalam menegakkan peraturan tanpa diskriminatif. siapapun harus tunduk kepada hukum, penegakan hukum tidak boleh memihak kepada siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Kerangka regulasi sangat dibutuhkan, dan merupakan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung paradigma pembangunan pertanian bioindustri berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi para pakar, peneliti, akademisi, permerhati dan segenap insan yang berkomitmen kuat terhadap pertanian untuk berkontribusi sesuai bidang dan pola fikir masing-masing.

Sekretariat Jenderal yang membawahi unit kerja yang berhubungan langsung dengan peraturan perundangan bidang pertanian, memiliki kebijakan dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan, perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap pelaksanaan regulasi dan dampak yang ditimbulkan. Hal yang menjadi tugas sesungguhnya yaitu: 1) PPID (Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kementerian Pertanian, 2) Menyusun perundangan bidang pertanian, 3) memberikan bantuan hukum, dan 4) informasi publik. Untuk mengantispasi konsistensi pelaksanaan tugas tersebut selalu siap dengan: 1) dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian tersedia sesuai kebutuhan, 2) dokumen naskah perjanjian yang dapat dijadikan acuan kerja dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk kemajuan

42

dan berkembangnya usaha pertanian, 3) permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan pembangunan pertanian diupayakan selalu mendapatkan layanan bantuan hukum dari Kementerian Pertanian, 4) terlayaninya secara baik, permohonan informasi publik di Kementerian Pertanian.Terkait data dan informasi dapat memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik apa saja yang dikuasai Kementerian Pertanian dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan perlu dikembangkan atas dasar pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan. Sesungguhnya perampingan struktur organisasi di Kementerian Pertanian sudah sejak lama dibutuhkan, hal ini sesuai pertimbangan efisiensi dan efektivitas, prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, dan ketersediaan potensi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian serta mengakomodir reformasi birokrasi sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, organisasi Sekretariat Jenderal mengalami perubahan. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Struktur organisasi Sekreatariat Jenderal disesuaikan dengan kebutuhan, sumberdaya serta kemampuan anggaran pemerintah. Di samping itu, unit kerja yang terbentuk tetap bersinergi satu sama lain dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan. Dengan demikian diharapkan melalui kerangka kelembagaan akan melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan

43

tepat ukuran);

Dalam mendukung paradigma baru pembangunan pertanian berbasis bioindustri berkelanjutan, kerangka kelembagaan memegang peran strategis untuk memayungi kegiatan pengembangan kawasan pertanian. Peran tersebut perlu diwujudkan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dengan struktur organisasi yang ada di Pusat. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dan pembinaan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

44

45

BAB IVTARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN

46

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal selama periode 2015-2019. Target kinerja tercermin dari sasaran strategis dan indikator kinerja serta alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaiannya. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) masing-masing Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal merupakan gambaran strategi pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada setiap tahun anggaran. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja yaitu: a) program dan kegiatan, b) sasaran strategis, c) indikator kinerja, dan d) alokasi anggaran dalam implementasi kegiatan. Melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian, sasaran program yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal periode 2015-2019 yaitu : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementan serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementan.

Selanjutnya sasaran program tersebut dapat dicapai dengan menetapkan indikator kinerja yang berisikan jenis keluaran yang akan dihasilkan baik dalam bentuk dokumen, laporan maupun sejenisnya sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan di masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal.

Dari indikator kinerja Sekretariat Jenderal makan disusunlah indikator yang benar-benar mengungkit terwujudnya saran yang hendak dicapai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, indikator yang dimaksud dijadikan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut :

47

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019

No. Sasaran Program Indikator Kinerja SatuanTarget

2018 20191. Terwujudnya reformasi

birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal

Nilai reformasi biro krasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal (79,6%)

% 69,26 70,05

2. Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal

Tingkat kepuasan unit kerja eselon I kerja eselon I terhadap layanan Setjen Kementan

s k a l a likert1-4

3,1 3,15

4.1.1. Program

Untuk mendukung implementasi kebijakan Sekretariat Jenderal diwadahi melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pertanian. Program tersebut merupakan program generik, yaitu program yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Sasaran program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan outcome dari berfungsinya output dari masing-masing biro dan pusat lingkup Sekretariat Jenderal.

4.1.2. Kegiatan

Kegiatan jangka pendek/tahunan Sekretariat Jenderal merupakan cerminan dari tugas unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal setiap tahun dalam satu periode kepemimpinan 5 tahun (2015-2019). Kegiatan tersebut menyesuaikan dengan unit kerja yang membawahinya sebagai berikut : 1. koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian

48

Pertanian;2. peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan

Kepegawaian;3. pembinaan Hukum Bidang Pertanian;4. pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Kementerian

Pertanian;5. penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian,

Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa;6. pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang

Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral;

7. penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi Publik, Hubungan Antar Lembaga, Serta Keprotokolan di Bidang Pertanian;

8. pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian;9. perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;10. penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian;11. pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi

Pertanian; 12. Kerangka Pendanaan.

Dalam menjalankan program dan kegiatannya, Sekretariat Jenderal yang berperan sebagai administrator dan koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, memerlukan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN).

Program, kegiatan, indikator, target dan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selama periode 2015-2019 tercantum dalam Tabel 5 dan 6.

49

Tabe

l 5.

Kine

rja d

an P

enda

naan

Sek

reta

riat J

ende

ral K

emen

tan

Tahu

n 20

15-2

018

(seb

elum

revi

si)

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

A.

Duk

unga

n M

anaj

emen

dan

Pe

laks

anaa

n Tu

gas

Tekn

is

lain

nya

Kem

ente

rian

Pert

ania

n

1.

314

1.74

5 1.

820

1.89

8 2.

017

Men

ingk

atny

a Ak

unta

bilit

as

Kine

rja K

emen

tan

serta

Ko

ordi

nasi

, Pem

bina

an

dan

Pem

beria

n D

ukun

gan

Adm

inis

trasi

Lin

gkup

Ke

men

tan

N

ilai A

KIP

Kem

enta

n (N

ilai)

75

80

81

82

83

O

pini

Lap

oran

Keu

anga

n Ke

men

tan

(Nila

i) W

TP

WTP

W

TP

WTP

W

TP

N

ilai R

efor

mas

i Biro

kras

i Ke

men

tan

(Nila

i)72

73

74

75

76

Ke

sepa

kata

n Ke

rjasa

ma

Luar

Neg

eri y

ang

Diti

ndak

lanj

uti (

%)

80

82

82

82

82

N

ilai K

ualit

as P

elay

anan

Pu

blik

Kem

enta

n (IK

M)

80

81

82

83

84

1.

Pem

bina

an H

ukum

Bid

ang

Pert

ania

n

17,0

9 18

,80

29,1

3 30

,36

31,9

4

Ters

usun

nya

Pera

tura

n Pe

rund

ang-

unda

ngan

, Nas

kah

Perja

njia

n da

n M

enur

unny

a Pe

rmas

alah

an H

ukum

Bid

ang

Perta

nian

Pe

rsen

tase

per

atur

an

peru

ndan

g-un

dang

an y

ang

dite

rbitk

an b

erda

sark

an

Prol

egna

s da

n Pr

oleg

tan

(%)

70

75

80

85

90

50

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Pe

rsen

tase

laya

nan

bant

uan

huku

m li

ngku

p Ke

men

teria

n Pe

rtani

an

yang

ters

eles

aika

n (%

)

70

72

75

78

80

Pe

rsen

tase

nas

kah

perja

njia

n ya

ng d

ihas

ilkan

(%

)

80

82

84

86

88

In

deks

kep

uasa

n pe

moh

on

laya

nan

info

rmas

i pu

blik

bid

ang

perta

nian

(IK

M)

80

M

ulai

Tah

un

2016

mas

uk

ke B

iro H

umas

da

n IP

Ters

usun

nya

Rek

omen

dasi

Ke

bija

kan

Impo

r dan

Tat

a N

iaga

Pan

gan

Ju

mla

h Pe

ratu

ran

terk

ait

Rek

omen

dasi

Impo

r dan

Ta

ta N

iaga

Pan

gan

Bida

ng

Perta

nian

2 2

2

2.

Peng

emba

ngan

Ker

ja S

ama

Luar

Neg

eri U

ntuk

Bid

ang

Pang

an d

an P

erta

nian

Dal

am

Ker

angk

a B

ilate

ral,

Reg

iona

l da

n M

ultil

ater

al

29

,96

28,6

6 31

,00

33,6

0 35

,50

Men

ingk

atny

a In

tens

itas

dan

Kual

itas

Kerja

Sam

a Lu

ar

Neg

eri d

i Bid

ang

Pang

an d

an

Perta

nian

Ke

sepa

kata

n Ke

rjasa

ma

Luar

Neg

eri y

ang

dtin

dakl

anju

ti (%

)

82

82

82

82

Pe

ngad

min

istra

sian

pro

yek

yang

did

anai

den

gan

PHLN

(%)

80

80

82

82

Ke

rjasa

ma

bida

ng

perta

nian

yan

g di

fasi

litas

i ol

eh A

tase

Per

tani

an d

i Lu

ar N

eger

i (%

)

70

70

72

72

51

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Fa

silit

asi d

alam

m

endu

kung

pen

ingk

atan

ke

rjasa

ma

luar

neg

eri

sekt

or p

erta

nian

(lap

oran

)

4

Ke

rjasa

ma

bida

ng

perta

nian

yan

g di

tinda

k la

njut

i dal

am k

eran

gka

foru

m b

ilate

ral,

regi

onal

da

n m

ultil

ater

al (k

egia

tan)

10

D

ukun

gan

kegi

atan

pe

ngem

bang

an k

erja

sam

a lu

ar n

eger

i unt

uk b

idan

g pa

ngan

dan

per

tani

an

dala

m k

eran

gka

bila

tera

l, re

gion

al d

an m

ultil

ater

al

(bul

an)

12

2.

Peng

elol

aan

Keu

anga

n da

n Pe

rleng

kapa

n K

emen

teria

n Pe

rtan

ian

80

9,66

1.

196,

13

1.01

3,24

1.

046,

67

1.09

2,73

Men

ingk

atny

a pe

ngel

olaa

n ke

uang

an d

an p

erle

ngka

pan

seca

ra a

kunt

abel

dan

tra

nspa

ran

Pe

ning

kata

n ka

pasi

tas

peng

elol

a ke

uang

an

(ora

ng)

400

400

400

400

400

Pe

ning

kata

n su

mbe

r-su

mbe

r pot

ensi

PN

BP

(sat

ker)

20

20

20

20

20

Ke

tepa

tan

peng

elol

a be

lanj

a pe

gaw

ai (n

ilai)

90

91

92

93

95

La

pora

n ke

uang

an li

ngku

p Ke

men

tan

berb

asis

akr

ual

(%)

100

100

100

100

100

Pe

ning

kata

n ka

pasi

tas

SDM

pen

yusu

n la

pora

n ke

uang

an (o

rang

)

60

70

80

90

100

52

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Pe

neta

pan

stat

us

peng

guna

an B

aran

g M

ilik

Neg

ara

Kem

enta

n (R

p.

Trily

un)

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

Pe

mbu

kuan

nila

i BM

N a

tas

real

isas

i ang

gara

n ta

hun

berja

lan

(%)

100

100

100

100

100

Ke

ters

edia

an A

rsip

D

inam

is U

nit K

ears

ipan

I Ke

men

teria

n Pe

rtani

an (%

)

70

Ke

cepa

tan

Laya

nan

Kear

sipa

n (m

enit)

30

3.

Peni

ngka

tan

Kua

litas

K

elem

baga

an, K

etat

alak

sana

an

dan

Kep

egaw

aian

22

,12

23,2

3 32

,05

33,1

1 34

,57

Men

ingk

atny

a Ku

alita

s Ke

lem

baga

an,

Keta

tala

ksan

aan,

Pel

ayan

an

Publ

ik d

an K

epeg

awai

an

Dal

am A

gend

a R

efor

mas

i Bi

rokr

asi y

ang

Berk

elan

juta

n

Pe

nata

an d

an P

engu

atan

Ke

lem

baga

an P

usat

/ D

aera

h Bi

dang

Per

tani

an

(Inde

ks)

80

82

85

Pe

ning

kata

n Ku

alita

s Pe

laya

nan

Publ

ik L

ingk

up

Kem

ente

rian

Perta

nian

(K

epat

uhan

SPP

) (In

deks

)

96

98

100

Pe

nata

an d

an P

engu

atan

Ke

tata

laks

anaa

n (In

deks

)

76

80

85

Pe

nata

an S

iste

m

Man

ajem

en A

SN (I

ndek

s)

80

83

86

53

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Ti

ngka

t Kep

uasa

n La

yana

n di

Bid

ang

Kele

mba

gaan

, Ke

tata

laks

anaa

n, d

an

Kepe

gaw

aian

ser

ta

Ref

orm

asi B

irokr

asi

(Inde

ks)

80

82

85

Pe

nata

an k

elem

baga

an

Kem

ente

rian

Perta

nian

(d

okum

en)

4 2

Pe

mbi

naan

jaba

tan

fung

sion

al (l

apor

an)

6 2

Pe

ning

kata

n pe

laya

nan

publ

ik d

an b

uday

a ke

rja

(lapo

ran)

2

Pe

nata

an D

ibid

ang

Keta

tala

ksan

aan

(dok

umen

)

4 3

Fa

silit

asi R

efor

mas

i Bi

rokr

asi (

lapo

ran)

4 1

Pe

renc

anaa

n,

Peng

emba

ngan

dan

Ke

seja

hter

aan

Pega

wai

(d

okum

en)

19

9

Pe

ning

kata

n Pe

laya

nan

Mut

asi,

Pens

iun

dan

Pem

berh

entia

n Pe

gaw

ai

(dok

umen

)

9 4

Pe

mbi

naan

SD

M A

para

tur

Perta

nian

mel

alui

O

rgan

isas

i Ked

inas

an

(lapo

ran)

2 1

4.

Koo

rdin

asi d

an P

embi

naan

Pe

renc

anaa

n K

emen

teria

n Pe

rtan

ian

71

,59

56,7

5 71

,30

74,5

1 77

,86

54

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Peni

ngka

tan

Koor

dina

si d

an

Pem

bina

an P

enyu

suna

n D

okum

en P

eren

cana

an,

Angg

aran

, Per

wila

yaha

n,

Eval

uasi

dan

Pel

apor

an S

esua

i Si

klus

Per

enca

naan

N

ilai A

KIP

Setje

n (n

ilai)

75

76

87

88

89

N

ilai p

engu

atan

Ak

unta

bilit

as K

iner

ja

Kem

enta

n (n

ilai)

3

3,25

3,50

3,75

Ti

ngka

t kep

uasa

n U

nit

Esel

on I

terh

adap

laya

nan

pere

ncan

aan,

ang

gara

n,

perw

ilaya

han,

eva

luas

i da

n pe

lapo

ran

sesu

ai

sikl

us p

eren

cana

an (s

kala

lik

ert 1

-5)

3,

004,

004,

505,

00

N

ilai S

AKIP

Set

jen

(nila

i)75

Ju

mla

h R

evis

i Ang

gara

n ya

ng d

ilaku

kan

(kal

i)5

Ju

mla

h re

kom

enda

si

hasi

l eva

luas

i yan

g di

tinda

klan

juti

(reko

men

dasi

)

6

pe

nyus

unan

pet

a pe

ngem

bang

an k

awas

an

dan

fasi

litas

i pen

guat

an

UPS

US

1

5.

Peng

emba

ngan

Per

stat

istik

an

dan

Sist

em In

form

asi P

erta

nian

53

,59

86,0

0 88

,27

90,2

4 92

,39

Ters

edia

nya

Buku

Sta

tistik

D

ata

Kom

odita

s da

n N

on

Kom

odita

s Pe

rtani

an S

erta

Si

stem

Info

rmas

i Bag

i St

akeh

olde

rs d

i Pus

at d

an

Dae

rah

55

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Ju

mla

h Bu

ku S

tatis

tik

Dat

a Ko

mod

itas

Perta

nian

(b

uku)

8

8 8

8

Ju

mla

h Bu

ku S

tatis

tik D

ata

Non

Kom

odita

s Pe

rtani

an

(buk

u)

13

13

13

13

Ju

mla

h Si

stem

Info

rmas

i Pe

rtani

an (s

iste

m)

7 7

7 7

7

D

ukun

gan

Man

ajem

en d

an

Pela

ksan

aan

Tuga

s Te

knis

Pu

sat D

ata

dan

Sist

em

Info

rmas

i Per

tani

an (b

ulan

)

12

12

12

12

12

La

pora

n D

ata

Kom

odita

s Pe

rtani

an (l

apor

an)

10

La

pora

n D

ata

Non

Ko

mod

itas

Perta

nian

(la

pora

n)

10

Pe

mbi

naan

dan

Pe

ngem

bang

an S

DM

Pe

rsta

tistik

an d

an S

iste

m

Info

rmas

i Per

tani

an (o

rang

)

527

6.

Perli

ndun

gan

Varie

tas

Tana

man

da

n Pe

rizin

an P

erta

nian

27

,02

26,3

1 34

,06

35,7

7 37

,55

Peni

ngka

tan

Kine

rja P

elay

anan

Te

knis

, Per

izin

an P

erta

nian

, da

n du

kung

an m

anag

emen

se

rta p

elak

sana

an tu

gas

tekn

is

Pusa

t PVT

PP

Pe

laya

nan

Perm

ohon

an

Hak

PVT

(var

ieta

s)55

60

65

70

75

Pe

laya

nan

Pros

es

Pem

beria

n H

ak P

VT

(ser

tifika

t)

45

50

55

60

65

Pe

man

taua

n da

n Ev

alua

si

Varie

tas

yang

Tel

ah

Dilin

dung

i (v

arie

tas)

35

40

45

56

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Pe

laya

nan

Pend

afta

ran

Varie

tas

Loka

l dan

Has

il Pe

mul

iaan

(tan

da d

afta

r)

185

190

195

Pe

laya

nan

Pend

afta

ran

Pere

dara

n Va

rieta

s (S

K ta

nda

dafta

r)

205

210

215

D

ukun

gan

Man

ajem

en d

an

Pela

ksan

aan

Tuga

s Te

knis

Pu

sat P

VTPP

(bul

an)

12

12

12

Pe

laya

nan

Pros

es

Rek

omen

dasi

Tek

nis

Bida

ng P

eter

naka

n (re

kom

enda

si)

110

115

405

410

415

Pe

laya

nan

Pros

es

Pene

rbita

n Su

rat I

jin

Bida

ng P

eter

naka

n (s

urat

ijin

)

290

295

205

210

215

Pe

laya

nan

Pros

es

Pene

rbita

n Su

rat I

jin P

upuk

da

n Pe

stis

ida

(sur

at ij

in)

2.10

0 2.

105

2.11

0 2.

115

2.12

0

Pe

laya

nan

Pros

es

Periz

inan

Pem

asuk

an/

Peng

elua

ran

Beni

h/SD

G

Tana

man

(sur

at ij

in)

1.01

0 1.

015

1.02

0 1.

025

1.03

0

Ke

puas

an L

ayan

an

Mas

yara

kat (

IKM

)

80

80

85

90

Ad

min

istra

si d

an

Man

ajem

en (l

apor

an)

4

Ju

mla

h pe

laya

nan

pend

afta

ran

Tand

a D

afta

r va

rieta

s SD

G ta

nam

an

(tand

a da

ftar)

175

Ju

mla

h pr

oses

pel

ayan

an

pend

afta

ran

varie

tas

horti

kultu

ra d

alam

rang

ka

pere

dara

n (ta

nda

dafta

r)

200

57

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

7.

Peny

elen

ggar

aan

Ket

atau

saha

an K

emen

teria

n Pe

rtan

ian,

Ker

umah

tang

gaan

da

n La

yana

n Pe

ngad

aan

Bar

ang

Jasa

Men

ingk

atny

a Ke

puas

an

Publ

ik D

alam

Pel

ayan

an

Kear

sipa

n da

n Ta

ta u

saha

, Sa

rana

Pra

sara

na K

anto

r dan

La

yana

n Pe

ngad

aan

Bara

ng

Jasa

28

1,04

28

1,04

Ke

ters

edia

an A

rsip

Din

amis

in

aktif

Kem

ente

rian

Perta

nian

(%)

82

90

95

10

0

Ti

ngka

t kep

uasa

n pe

nggu

na s

aran

a da

n pr

asar

ana

Kant

or P

usat

lin

gkup

Sek

reta

riat

Jend

eral

(Ind

eks)

65

80

83

85

90

Te

rlaks

anan

ya p

enga

daan

ba

rang

dan

jasa

sec

ara

elek

troni

k (%

)

10

0 10

0 10

0 10

0

In

deks

Kep

uasa

n la

yana

n pe

ngad

aan

bara

ng d

an

jasa

sec

ara

elek

troni

k (In

deks

)

82

85

90

95

La

pora

n ke

tata

usah

an

Kem

ente

rian

Perta

nian

(L

apor

an)

10

M

enin

gkat

nya

pem

berit

aan

posi

tif p

rogr

am

pem

bang

unan

per

tani

an

(per

sen)

7

La

pora

n ke

rjasa

ma

deng

an

lem

baga

ting

gi n

egar

a,

orga

nisa

si p

rofe

si, d

an

asos

iasi

(l

apor

an)

2

58

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

La

pora

n ke

prot

okol

an

dan

pela

yana

n pi

mpi

nan

(lapo

ran)

2

O

pera

sion

alis

asi g

erak

an

UPS

US

1

8.

Peny

elen

ggar

aan

Hub

unga

n M

asya

raka

t, Pe

ngel

olaa

n In

form

asi P

ublik

, Hub

unga

n A

ntar

Lem

baga

, Ser

ta

Kep

roto

kola

n di

Bid

ang

Pert

ania

n

34.9

75,0

0 41

.971

,00

50.3

65,0

0 60

.437

,00

Terin

form

asik

anny

a Pr

ogra

m

Pem

bang

unan

Per

tani

an

Mel

alui

Med

ia M

assa

dan

Te

rkel

olan

ya In

form

asi P

ublik

Pe

nyeb

arlu

asan

Info

rmas

i Pr

ogra

m P

emba

ngun

an

Perta

nian

(med

ia)

1.

500

1.75

0 2.

000

2.25

0 21

.034

,00

25.2

42,0

0 30

.290

,00

36.3

48,0

0

Ti

ngka

t kep

uasa

n pe

nggu

na te

rhad

ap

laya

nan

info

rmas

i pub

lik

(IKM

) (%

)

81

85

88

90

6.

665,

00

7.99

7,00

9.

597,

00

11.5

16,0

0

La

yana

n ke

prot

okol

an d

an

hubu

ngan

Ant

ar L

emba

ga

(keg

iata

n)

96

98

10

0 10

2 7.

276,

00

8.73

2,00

10

.478

,00

12.5

73,0

0

9.

Pene

litia

n/A

nalis

is S

osia

l Ek

onom

i dan

Keb

ijaka

n Pe

rtan

ian

45

.585

,32

47.8

64,5

8 50

.257

,81

Sesu

ai

Kep

men

tan

No.

232

/kpt

s/

OT.

0101

4/20

16

mas

uk k

e Se

tjen

Ters

edia

nya

kebi

jaka

n so

sial

ek

onom

i per

tani

an m

endu

kung

sa

sara

n st

rate

gis

kem

ente

rian

perta

nian

5.

000,

00

5.25

0,00

5.

512,

50

59

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Ju

mla

h re

kom

enda

si

kebi

jaka

n so

sial

eko

nom

i pe

rtani

an m

endu

kung

sa

sara

n st

rate

gis

perta

nian

(re

kom

enda

si)

10

10

10

Ters

edia

nya

reko

men

dasi

ke

bija

kan

resp

onsi

f dan

an

tisip

atif

isu-

isu

aktu

al

pem

bang

unan

per

tani

an

1.

500,

00

1.57

5,00

1.

653,

75

Ju

mla

h re

kom

enda

si

kebi

jaka

n re

spon

sif d

an

antis

ipat

if is

u-is

u ak

tual

pe

mba

ngun

an p

erta

nian

(re

kom

enda

si)

10

10

10

Ters

edia

nya

kebi

jaka

n ha

rga

prod

uk p

erta

nian

unt

uk

peni

ngka

tan

pend

apat

an

peta

ni

1.

000,

00

1.05

0,00

1.

102,

50

Ju

mla

h re

kom

enda

si

kebi

jaka

n so

sial

ek

onom

i dan

din

amik

a pe

mba

ngun

an

perta

nian

ber

kela

njut

an

(reko

men

dasi

)

1 1

1

Ters

edia

nya

kebi

jaka

n so

sial

ek

onom

i per

tani

an m

endu

kung

pe

rtum

buha

n in

dust

ri pe

rtani

an

Ju

mla

h k

ebija

kan

sosi

al

ekon

omi p

erta

nian

m

endu

kung

per

tum

buha

n in

dust

ri pe

rtani

an p

erta

nian

(re

kom

enda

si)

1 1

1

1.

000,

0 1.

050,

0 1.

102,

5

D

ukun

gan

pene

litia

n/an

alis

is s

osia

l eko

nom

i dan

ke

bija

kan

perta

nian

(bul

an)

12

12

12

60

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

201

6

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

10.

Peng

emba

ngan

Per

pust

akaa

n da

n Pe

nyeb

aran

Tek

nolo

gi

Pert

ania

n

Sesu

ai

Kep

men

tan

No.

233

/kpt

s/

OT.

0101

4/20

16

mas

uk k

e Se

tjen

Ters

edia

nya

berb

agai

in

form

asi i

ptek

per

tani

an

dan

pem

anfa

atan

nya

seca

ra

inte

nsif

oleh

pen

ggun

a m

elal

ui

peng

emba

ngan

pro

duk

dan

laya

nan

info

rmas

i ber

basi

s te

knol

ogi i

nfor

mas

i dan

ko

mun

ikas

i ses

uai d

enga

n ke

butu

han

peng

guna

34

.913

,06

31.5

38,7

1 33

.254

,75

Ju

mla

h ar

tikel

dal

am

publ

ikas

i yan

g di

terb

itkan

(ju

dul)

193

195

197

6.50

0,00

6.

955,

00

7.44

1,85

Ju

mla

h ta

mba

han

kole

ksi

perp

usta

kaan

(jud

ul)

950

1.10

0 1.

250

2.89

1,74

3.

036,

33

3.18

8,15

D

ukun

gan

peng

emba

ngan

pe

rpus

taka

an d

an

peny

ebar

an te

knol

ogi

perta

nian

(bul

an)

12

12

12

20.5

21,3

2 21

.547

,38

22.6

24,7

5

Kete

rang

an :

Pena

mba

han

Peru

baha

n In

dika

tor

61

Tabe

l 6.

Kine

rja d

an P

enda

naan

Sek

reta

riat J

ende

ral K

emen

tan

Tahu

n 20

15-2

018

(set

elah

revi

si)

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

A.

Duk

unga

n M

anaj

emen

dan

Pe

laks

anaa

n Tu

gas

Tekn

is la

inny

a K

emen

teria

n Pe

rtan

ian

1.

314

1.74

5 1.

820

1.89

8 2.

017

Te

rwuj

udny

a re

form

asi b

irokr

asi d

i lin

gkun

gan

Kem

ente

rian

Perta

nian

se

suai

kew

enan

gan

Sekr

etar

iat

Jend

eral

Nila

i ref

orm

asi b

irokr

asi

Kem

ente

rian

Perta

nian

ses

uai

kew

enan

gan

Sekr

etar

iat

Jend

eral

(79,

6%)

69

,26

70,5

M

enin

gkat

nya

kepu

asan

uni

t ke

rja e

selo

n I t

erha

dap

laya

nan

Kese

kret

aria

tan

yang

dib

erik

an

Sekr

etar

iat J

ende

ral

Ting

kat k

epua

san

unit

kerja

ese

lon

I ker

ja e

selo

n I

terh

adap

laya

nan

Sekr

etar

iat

Jend

eral

Kem

ente

rian

Perta

nian

(ska

la li

kert

1-4)

3,

13,

15

1.Pe

mbi

naan

Huk

um B

idan

g Pe

rtan

ian

17

,09

18,8

0 29

,13

30,3

6 31

,94

O

ptim

alny

a pe

ngua

tan

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

Kem

ente

rian

Perta

nian

Nila

i pen

guat

an p

erat

uran

pe

rund

ang-

unda

ngan

(Nila

i)

7580

Ras

io d

raft

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

yan

g di

teta

pkan

terh

adap

tota

l dr

aft p

erat

uran

per

unda

ng-

unda

ngan

yan

g di

ajuk

an (%

)

83

,87

84

62

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Ras

io p

erka

ra h

ukum

terk

ait

Kem

enta

n m

aupu

n SD

M n

ya

yang

dis

eles

aika

n (in

krah

) un

tuk

perk

ara

perd

ata,

ta

ta u

saha

neg

ara

dan

uji

mat

eri p

erat

uran

per

unda

ng-

unda

ngan

terh

adap

tota

l pe

rkar

a di

tang

ani d

alam

5

tahu

n te

rakh

ir (%

)

80

80

M

enin

gkat

nya

kepu

asan

uni

t ke

rja e

selo

n I t

erha

dap

laya

nan

kese

kret

aria

tan

yang

dib

erik

an

Sekr

etar

iat J

ende

ral

Ting

kat k

epua

san

unit

esel

on I

terh

adap

laya

nan

Biro

Huk

um

(ska

la li

kert

1-4)

3,

23,

3

2.Pe

ngem

bang

an K

erja

Sam

a Lu

ar

Neg

eri U

ntuk

Bid

ang

Pang

an

dan

Pert

ania

n D

alam

Ker

angk

a B

ilate

ral,

Reg

iona

l dan

Mul

tilat

eral

29

,96

28,6

6 31

,00

33,6

0 35

,50

M

enin

gkat

nya

kepu

asan

uni

t ke

rja e

selo

n I t

erha

dap

laya

nan

kese

kret

aria

tan

yang

dib

erik

an

Sekr

etar

iat J

ende

ral

Ting

kat k

epua

san

unit

esel

on

I ter

hada

p la

yana

n Bi

ro

Kerja

sam

a Lu

ar N

eger

i (sk

ala

liker

t 1-4

)

3

3

M

enin

gkat

nya

inte

nsita

s da

n ku

alita

s ke

rjasa

ma

luar

neg

eri d

i bi

dang

per

tani

an m

elal

ui fo

rum

bi

late

ral,

regi

onal

dan

mul

tilat

eral

Ras

io k

esep

akat

an k

erja

sam

a ya

ng d

itind

akla

njut

i ter

hada

p to

tal k

esep

akat

an k

erja

sam

a ya

ng d

ibua

t (%

)

30

30

3.Pe

ngel

olaa

n K

euan

gan

dan

Perle

ngka

pan

Kem

ente

rian

Pert

ania

n

80

9,66

1.

196,

13

1.01

3,24

1.

046,

67

1.09

2,73

63

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

M

enin

gkat

nya

kual

itas

peng

elol

aan

keua

ngan

di l

ingk

unga

n Ke

men

tan

Opi

ni B

PK a

tas

lapo

ran

keua

ngan

Kem

enta

n

WTP

WTP

Ras

io ju

mla

h te

mua

n BP

K ya

ng m

ater

ial t

erka

it pe

ngel

olaa

n ke

uang

an

Kem

enta

n ya

ng te

rjadi

be

rula

ng d

i sat

uan

kerja

Sa

tker

yan

g sa

ma

terh

adap

to

tal t

emua

n BP

K pa

da ta

hun

sebe

lum

nya

(%)

24

20

Ras

io ju

mla

h te

mua

n In

spek

tora

t Jen

dera

l yan

g m

ater

ial t

erka

it pe

ngel

olaa

n ke

uang

an K

emen

tan

yang

te

rjadi

ber

ulan

g di

Sat

uan

Kerja

(sat

ker)

yang

sam

a te

rhad

ap to

tal t

emua

n In

spek

tora

t Jen

dera

l pad

a ta

hun

sebe

lum

nya

(%)

24

20

M

enin

gkat

nya

kual

itas

peng

elol

aan

BMN

di l

ingk

unga

n Ke

men

tan

Ras

io ju

mla

h te

mua

n BP

K ya

ng m

ater

ial t

erka

it pe

ngel

olaa

n BM

N K

emen

tan

yang

terja

di b

erul

ang

di

Satu

an K

erja

(sat

ker)

yang

sa

ma

terh

adap

tota

l tem

uan

BPK

pada

tahu

n se

belu

mny

a (%

)

12

8

Ras

io ju

mla

h te

mua

n In

spek

tora

t Jen

dera

l yan

g m

ater

ial t

erka

it pe

ngel

olaa

n BM

N K

emen

tan

yang

terja

di

beru

lang

di S

atua

n Ke

rja

(Sat

ker)

yang

sam

a te

rhad

ap

tota

l tem

uan

Insp

ekto

rat

Jend

eral

pad

a ta

hun

sebe

lum

nya

(%)

13

11

64

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

M

enin

gkat

nya

kepu

asan

uni

t ke

rja e

selo

n I t

erha

dap

laya

nan

kese

kret

aria

tan

yang

dib

erik

an

Sekr

etar

iat J

ende

ral

Ting

kat k

epua

san

unit

esel

on

I ter

hada

p la

yana

Biro

Ke

uang

an d

an P

erle

ngka

pan

(ska

la L

iker

t 1-4

)

3

3

4.Pe

ning

kata

n K

ualit

as

Kel

emba

gaan

, Ket

atal

aksa

naan

da

n K

epeg

awai

an

22

,12

23,2

3 32

,05

33,1

1 34

,57

M

enin

gkat

nya

kapa

sita

s ke

lem

baga

an K

emen

tan

Nila

i kap

asita

s or

gani

sasi

(s

urve

i int

erna

l) (k

riter

ia h

ail)

(%)--

>6%

5,

55,

75

Nila

i pen

guat

an k

elem

baga

an

Kem

enta

n (k

riter

ia

peng

ungk

it) --

>6%

(%)

5,

55,

75

M

enin

gkat

nya

efisi

ensi

pe

laks

anaa

n bi

rokr

asi K

emen

tan

Nila

i pen

guat

an ta

ta

laks

ana

Kem

enta

n (N

ilai

peng

ungk

it)-->

3,5

% (B

P da

n SO

P se

rta p

eman

faat

an

E-G

over

nmen

t (%

)

85

90

M

enin

gkat

nya

peng

elol

aan

SDM

ap

arat

ur K

emen

tan

Nila

i pen

guat

an s

iste

m

man

ajem

en S

DM

apa

ratu

r Ke

men

tan

(%)

13

13,5

Te

rwuj

udny

a pe

ruba

han

min

dset

da

n cu

lture

set

di l

ingk

unga

n ke

rja

Kem

enta

n

Nila

i man

ajem

en p

erub

ahan

Ke

men

tan

(%)

4

4,5

65

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

M

enin

gkat

nya

kual

itas

pela

yana

n pu

blik

Kem

enta

n

Nila

i per

seps

i kua

litas

pe

laya

nan

(sur

vei e

kste

rnal

) (%

)

8,

258,

5

Nila

i pen

ingk

atan

kua

litas

pe

laya

nan

publ

ik (%

)

5,8

5,9

M

enin

gkat

nya

kepu

asan

uni

t ke

rja e

selo

n I t

erha

dap

laya

nan

kese

kret

aria

tan

yang

dib

erik

an

Sekr

etar

iat J

ende

ral

Ting

kat k

epua

san

unit

esel

on

I ter

hada

p la

yana

n Bi

ro

Org

anis

asi d

an K

epeg

awai

an

(ska

la li

kert

1-4)

3,

23,

3

5.K

oord

inas

i dan

Pem

bina

an

Pere

ncan

aan

Kem

ente

rian

Pert

ania

n

71

,59

56,7

5 71

,30

74,5

1 77

,86

Te

rwuj

udny

a ak

unta

bilit

as K

iner

ja

Inst

ansi

Pem

erin

tah

(AKI

P) d

i Ke

men

tan,

Nila

i pen

guat

an

akun

tabi

litas

kin

erja

Kem

enta

n

Stan

dar d

evia

si p

eren

cana

an

terh

adap

real

isas

i keb

ijaka

n,

prog

ram

dan

ang

gara

n Pe

mba

ngun

an P

erta

nian

33

30

Nila

i AKI

P Ke

men

tan

untu

k as

pek

pere

ncan

aan,

pe

nguk

uran

kin

erja

, pel

apor

an

kine

rja d

an c

apai

an k

iner

ja

(Nila

i)

71

,56

73,8

3

Nila

i pen

guat

an a

kunt

abilit

as

kine

rja K

emen

tan

(Nila

i)

4,89

5,22

M

enin

gkat

nya

kepu

asan

uni

t ke

rja e

selo

n I t

erha

dap

laya

nan

kese

kret

aria

tan

yang

dib

erik

an

Sekr

etar

iat J

ende

ral

66

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Ting

kat k

epua

san

unit

esel

on

I ter

hada

p la

yana

n Bi

ro

Pere

ncan

aan

(ska

la li

kert

1-4)

3,

13,

15

6.Pe

ngem

bang

an P

erst

atis

tikan

dan

Si

stem

Info

rmas

i Per

tani

an

53,5

9 86

,00

88,2

7 90

,24

92,3

9

M

enin

gkat

nya

kepu

asan

pen

ggun

a la

yana

n Pu

sat D

ata

dan

Sist

em

Info

rmas

i Per

tani

an

Inde

ks k

epua

san

peng

guna

la

yana

n Pu

sat D

ata

dan

Sist

em In

form

asi P

erta

nian

(In

deks

)

3,

023,

07

M

enin

gkat

nya

kete

rsed

iaan

dat

a ko

mod

itas

dan

non

kom

odita

s pe

rtani

an s

erta

pen

gelo

laan

TIK

ya

ng a

ndal

Ras

io p

emen

uhan

dat

a da

n in

form

asi t

erha

dap

tota

l pe

rmin

taan

(%)

76

,75

78,5

Serv

ice

Leve

l Agr

eem

ent

(SLA

) lay

anan

tekn

olog

i in

form

asi d

an k

omun

ikas

i (T

IK) (

%)

89

,690

,4

7.Pe

rlind

unga

n Va

rieta

s Ta

nam

an

dan

Periz

inan

Per

tani

an

27,0

2 26

,31

34,0

6 35

,77

37,5

5

M

enin

gkat

nya

kual

itas

laya

nan

Pusa

t Per

lindu

ngan

Var

ieta

s Ta

nam

an d

an P

eriz

inan

Per

tani

an

Inde

ks k

epua

san

mas

yara

kat

terh

adap

laya

nan

Pusa

t Pe

rlind

unga

n Va

rieta

s Ta

nam

an d

an P

eriz

inan

(In

deks

)

3,

23,

3

67

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Ting

kat k

epua

san

unit

kerja

te

rkai

t di l

ingk

up K

emen

tan

terh

adap

laya

nan

pusa

t pe

rlind

unga

n va

rieta

s ta

nam

an d

an p

eriz

inan

pe

rtani

an (I

ndek

s)

3

3,2

M

enin

gkat

nya

efisi

ensi

dan

ef

ektiv

itas

perli

ndun

gan

varie

tas

tana

man

ser

ta p

enda

ftara

n va

rieta

s lo

kal d

an h

asil

pem

ulia

an

Ras

io s

ertifi

kat h

ak P

VT y

ang

dite

rbitk

an te

rhad

ap to

tal

perm

ohon

an P

VT (%

)

75

80

Ras

io ta

nda

dafta

r var

ieta

s lo

kal d

an h

asil

pem

ulia

an

yang

dite

rbitk

an te

rhad

ap

tota

l per

moh

onan

pen

dafta

ran

varie

tas

loka

l dan

has

il pe

mul

iaan

(%)

90

95

Te

rwuj

udny

a ak

unta

bilit

as k

iner

ja

pem

erin

tah

di li

ngku

p Pu

sat

Perli

ndun

gan

Varie

tas

Tana

man

da

n Pe

rizin

an P

erta

nian

Ras

io te

mua

n BP

K at

as

peng

elol

aan

keua

ngan

Pu

sat P

erlin

dung

an V

arie

tas

Tana

man

dan

Per

izin

an

Perta

nian

yan

g di

tinda

klan

juti

terh

adap

tota

l tem

uan

BPK

(%)

90

90

Ras

io te

mua

n In

spek

tora

t Je

nder

al K

emen

tan

atas

pe

ngel

olaa

n ke

uang

an

Pusa

t Per

lindu

ngan

Va

rieta

s Ta

nam

an d

an

Periz

inan

Per

tani

an y

ang

ditin

dakl

anju

ti te

rhad

ap to

tal

tem

uan

Insp

ekto

rat J

ende

ral

Kem

enta

n (%

)

90

90

68

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

8.Pe

nyel

engg

araa

n K

etat

ausa

haan

K

emen

teria

n Pe

rtan

ian,

K

erum

ahta

ngga

an d

an L

ayan

an

Peng

adaa

n B

aran

g Ja

sa

M

enin

gkat

nya

kual

itas

peng

adaa

n ba

rang

dan

jasa

Kem

enta

n

Inde

ks k

epua

san

mas

yara

kat

(IKM

) ter

hada

p la

yana

n pe

ngad

aan

bara

ng d

an ja

sa

Kem

enta

n

3

3

Ras

io re

alis

asi r

enca

na

pela

ksan

aan

bara

ng d

an ja

sa

terh

adap

tota

l pen

gada

an

bara

nga

dan

jasa

yan

g di

renc

anak

an

85

90

M

enin

gkat

nya

kepu

asan

uni

t ke

rja e

selo

n I t

erha

dap

laya

nan

kese

kret

aria

tan

yan

g di

berik

an

Sekr

etar

iat J

ende

ral

Ting

kat k

epua

san

unit

esel

on I

terh

adap

laya

nan

Biro

Um

um

dan

Peng

adaa

n (s

akal

a lik

ert

1-4)

3

3

Te

rwuj

udny

a pe

ngel

olaa

n ar

sip

Kem

enta

n Se

cara

pro

fesi

onal

Perin

gkat

has

il lo

mba

pe

nyel

engg

araa

n ke

arsi

pan

oleh

Ars

ip N

asio

nal R

epub

lik

Indo

nesi

a (A

NR

I) (p

erin

gkat

)

8

5

9.Pe

nyel

engg

araa

n H

ubun

gan

Mas

yara

kat,

Peng

elol

aan

Info

rmas

i Pu

blik

, Hub

unga

n A

ntar

Lem

baga

, Se

rta

Kep

roto

kola

n di

Bid

ang

Pert

ania

n

34.9

75,0

0 41

.971

,00

50.3

65,0

0 60

.437

,00

Te

rsed

iany

a in

form

asi p

ublik

Ke

men

tan

69

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Nila

i ket

erbu

kaan

info

rmas

i pu

blik

(N

ilai)

75

85

M

enin

gkat

nya

citra

pos

itif

Kem

enta

n

Ras

io p

embe

ritaa

n po

sitif

te

rhad

ap to

tal p

embe

ritaa

n te

ntan

g Ke

men

tan

(%)

80

85

M

enin

gkat

nya

kepu

asan

uni

t ke

rja e

selo

n I t

erha

dap

laya

nan

kese

kret

aria

tan

yang

dib

erik

an

Sekr

etar

iat J

ende

ral

Ting

kat k

epua

san

unit

esel

on I

terh

adap

laya

na

Biro

Hub

unga

n M

asya

raka

t da

n In

form

asi P

ublik

(ska

la

liker

t 1-5

)

4

4

10.

Pene

litia

n/A

nalis

is S

osia

l Eko

nom

i da

n K

ebija

kan

Pert

ania

n

45.5

85,3

2 47

.864

,58

50.2

57,8

1 Se

suai

Ke

pmen

tan

No.

232

/kpt

s/

OT.

0101

4/20

16

mas

uk k

e Se

tjen

M

enin

gkat

nya

pem

anfa

atan

re

kom

enda

si k

ebija

kan

sosi

al

ekon

omi p

emba

ngun

an p

erta

nian

Ras

io re

kom

enda

si k

ebija

kan

sosi

al e

kono

mi p

emba

ngun

an

perta

nian

yan

g di

man

faat

kan

terh

adap

tota

l rek

omen

dasi

ke

bija

kan

sosi

al e

kono

mi

pem

bang

unan

yan

g di

hasi

lkan

(%

)

80

80

M

enin

gkat

nya

kual

itas

laya

nan

publ

ik P

usat

Sos

ial E

kono

mi d

an

Kebi

jaka

n Pe

rtani

an

70

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Inde

ks k

epua

san

mas

yara

kat

(IKM

) ata

s la

yana

n pu

blik

Pu

sat S

osia

l Eko

nom

i dan

Ke

bija

kan

Perta

nian

(Ska

la

liker

t 1-4

)

3,

23,

2

M

enin

gkat

nya

akun

tabi

litas

ki

nerja

di l

ingk

unga

n Pu

sat S

osia

l Ek

onom

i dan

Keb

ijaka

n Pe

rtani

an

Jum

lah

tem

uan

BPK

atas

pe

ngel

olaa

n ke

uang

an P

usat

So

sial

Eko

nom

i dan

Keb

ijaka

n Pe

rtani

an y

ang

terja

di

beru

lang

(tem

uan)

1

1

Jum

lah

tem

uan

Itjen

ata

s pe

ngel

olaa

n ke

uang

an P

usat

So

sial

Eko

nom

i dan

Keb

ijaka

n Pe

rtani

an y

ang

terja

di

beru

lang

(tem

uan)

0

1

Jum

lah

tem

uan

Itjen

ata

s im

plem

enta

si S

AKIP

yan

g te

rjadi

ber

ulan

g (5

asp

ek

SAKI

P se

suai

Per

men

pan

RB

12 ta

hun

2015

) (te

mua

n)

1

1

11.

Peng

emba

ngan

Per

pust

akaa

n da

n Pe

nyeb

aran

Tek

nolo

gi P

erta

nian

Sesu

ai

Kepm

enta

n N

o. 2

33/k

pts/

O

T.01

014/

2016

m

asuk

ke

Setje

n

M

enin

gkat

nya

kual

itas

laya

nan

Pusa

t Per

pust

akaa

n da

n Pe

nyeb

aran

Tek

nolo

gi P

erta

nian

Inde

ks k

epua

san

mas

yara

kat

terh

adap

laya

nan

Pusa

t Pe

rpus

taka

an d

an

Peny

ebar

an T

ekno

logi

Pe

rtani

an (i

ndek

s sk

ala

1-4)

3,

253,

3

71

No.

Prog

ram

/ Sas

aran

Pro

gram

/ K

egia

tan/

Sasa

ran

Keg

iata

n20

15 -

2016

Targ

etA

LOK

ASI

(Mily

ar R

upia

h)K

eter

anga

n20

1520

1620

1720

1820

1920

1520

1620

1720

1820

19

Ting

kat k

epua

san

uni

Esel

on I

terh

adap

laya

nan

Pusa

t Per

pust

akaa

n da

n Pe

nyeb

aran

Tek

nolo

gi

Perta

nian

(skl

a lik

ert 1

-4)

2,

72,

82

Te

rwuj

udny

a ak

unta

bilit

as k

iner

ja

pem

erin

tah

di li

ngku

p Pu

sat

Perp

usta

kaan

dan

Pen

yeba

ran

Tekn

olog

i Per

tani

an

Jum

lah

tem

uan

Itjen

ata

s im

plem

enta

si S

AKIP

yan

g te

rjadi

ber

ulan

g (5

asp

ek

SAKI

P) (t

emua

n)

3

2

72

Tabe

l 7.

Tuju

an d

an In

dika

tor T

ujua

n Se

tjen

Tahu

n 20

15-2

018

No.

Tuju

anIn

dika

tor

2015

2016

2017

2018

1. Te

rban

gunn

ya S

iste

m

Koor

dina

si s

erta

Lay

anan

Ad

min

istra

si d

an T

ekni

s La

inny

a ya

ng b

aik

di

lingk

up K

emen

tan

Nila

i SAK

IP S

etje

n79

8081

82

Rat

a-ra

ta n

ilai i

ndek

s ke

puas

an la

yana

n ad

min

istra

si d

an te

knis

la

inny

a

8182

8384

73

BAB VPENUTUP

72

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Pendek) yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL). Rencana Strategis tersebut diwujudkan dalam proses rencana yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019 digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal ini, diharapkan dapat mendukung harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat Pusat dan daerah sehingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan pertanian.

Edisi Revisi - setjen.pertanian.go.idsetjen.pertanian.go.id/site/upload/common/Buku Renstra Setjen 2015... · tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Documents