Home >Documents >Edisi 6 September 2010 | Suluh Indonesia

Edisi 6 September 2010 | Suluh Indonesia

Date post:10-Mar-2016
Category:
View:245 times
Download:13 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : SBY Isyaratkan Ibukota Pindah
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 170 tahun IVSenin, 6 September 2010

    www.suluhindonesia.com

    Penyaluran KUR BTN Infrastruktur Irigasi

    KEMENTERIAN Pertanian pada2011 siap memperbaikiinfrastruktur lahan maupun irigasiguna meningkatkan produksi pa-ngan guna mencapai swasem-bada dan swasembada ber-kelanjutan 2014. Menteri ...hal. 3

    Perbankan Setujui OJK

    SURVEI yang dilakukanPerhimpunan Bank-Bank UmumNasional (Perbanas) menyatakan,sekitar 39 persen perbankannasional setuju adanya OtoritasJasa keuangan. Dan 41persenyang tidak setuju ...hal. 1

    PENYALURAN dana KreditUsaha Rakyat (KUR) yangdilaksanakan oleh PT BankTabungan Negara (BTN) telahmencapai target 75 persen daritarget atas sebesar Rp 650 miliarsepanjang 2010. Dari ...hal. 2

    Suluh Indonesia/antDIY - Abdi dalem memanjatkan doa dalam rangka memperingati 65 tahun Hari Keistimewaan Yogyakarta,kemarin. Bersaman dengan itu sejumlah aktivis melakukan aksi sebagai protes ketidakjelasan RUU DIY.

    JAKARTA - Wacana per-pindahaan ibukota yang dilon-tarkan Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono pada saatbuka bersama Kadin pada 3September lalu, segera ditin-daklanjuti dengan berbagailangkah strategis oleh kemen-terian dan lembaga terkait. Se-telah libur Hari Raya Idul Fitri,Presiden Yudhoyono mengajakKabinet Indonesia Bersatu(KIB) II membicarakan kerang-ka perencanaan secara kompre-hensif dalam menyusun kebi-jakan perpindahan ibukota,kata Staf Khusus PresidenBidang Pembangunan Daerahdan Otonomi Daerah, VelixWanggai di Jakarta, kemarin.

    Presiden, lanjutnya, meng-harapkan adanya konsolidasiyang intensif antara kemente-

    rian dan lembaga untuk me-nyatukan rumusan kajian me-ngenai perpindahan ibukota.

    Menurut dia, semua doku-men yang telah diselesaikan,seperti asessment awal, ber-bagai kajian tata ruang terkaitdengan ibukota Jakarta, sertakajian terhadap opsi-opsi alter-natif ibukota akan dikerucut-kan. Dari berbagai kajian yangtelah dilakukan, Kantor StafKhusus Presiden Bidang Pem-bangunan Daerah dan Oto-nomi Daerah memetakan ada-nya tiga skenario perpindahanibukota.

    Pertama, skenario realistis,yakni ibukota tetap di Jakartanamun dengan pilihan kebija-kan untuk menata, membena-hi, dan memerbaiki berbagaipersoalan Jakarta, seperti

    CIKEAS - Presiden Susilo Bambang Yudho-yono mengatakan ekses negatif sistemdemokrasi yang berlangsung saat ini harus diko-reksi sehingga cita-cita reformasi dapat terjaga.Banyak ekses dalam demokrasi yang kita jalan-kan, termasuk pemilu kepala daerah. Bila adaekses jangan berdiam diri, mari kita lakukan per-baikan, kata Presiden dalam sambutannyapada acara buka puasa bersama dengan pimpi-nan partai politik di Puri Cikeas, Bogor, kemarin.

    Kepala Negara menjelaskan reformasi gelom-bang pertama yang bergulir sejak 1998 telahsama dilalui. Sistem demokrasi telah terbentuknamun bukan berarti tidak ada kekurangan. De-sentralisasi dalam praktiknya ada penyim-pangan . Mari kita perbaiki. Jangan dibaca de-ngan pengembalian sistem otoritarian, karenademokrasi, ham dan desentralisasi adalah agen-da reformasi kita, tapi bila ada masalah jangankita diamkan, tegasnya.

    Menurut Presiden, upaya-upaya untuk me-nyusun sistem nasional dan konsensus bagi

    masa depan Indonesia bukanlah monopoli elitpolitik semata namun juga ruang diskusi danwacana dari publik diakomodasi sehingga se-mua pihak ikut serta mewujudkan sistem nasio-nal bagi Indonesia di masa yang akan datang.Kita punya tanggung jawab. Saya senang bilaparpol pikirkan itu semua. Kita semua sebagaipelaku, stake holder. Pemerintah, DPR, DPDtidak boleh monopoli apa pun . Mari kita bukaruang publik yang semakin luas, paparnya.

    Presiden juga menilai perlunya Indonesiamemiliki konsensus sebagai dasar kemajuan In-donesia yang meliputi enam pilar, antara lain,menjalankan demokrasi bersama penegakanhukum sekaligus menjaga stabilitas. Peranan pe-merintah dalam ekonomi dijalankan tapi nilaikonstruktif dalam kaidah pasar agar kompetitiftidak boleh diabaikan.

    Meskipun ekonomi nasional sudah terinte-grasi dengan ekonomi internasional namun bu-kan berarti multinasional corporation yang di-utamakan. (ant)

    Koreksi Akses Negatif Demokrasi

    kemacetan, urbanisasi, degra-dasi lingkungan, kemiskinanurban, banjir, maupun tata ru-ang wilayah. Kebijakan iniharus diikuti dengan desentral-isasi fiskal dan penguatan oto-nomi daerah untuk menguran-gi kesenjangan, kata Velix.

    Skenario kedua adalah ske-nario moderat. Dalam konteksini, Presiden menawarkan agarpusat pemerintahan dipisahkandari ibukota negara.

    Artinya, Jakarta akan tetapdiletakkan sebagai ibukotanegara karena faktor historis,namun pusat pemerintahanakan digeser atau dipindahkanke lokasi baru. Tentu saja,perlu dipertimbangan faktorjarak antara Jakarta sebagaiibukota dan pusat pemerintah-an baru, katanya. (ant)

    SBY Isyaratkan

    Ibukota Pindah

    Ambang PT CerminanKeangkuhan Politik

    JAKARTA - Presiden Dewan Pengurus Nasional (DPN)Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sayuti Asyatri menegas-kan, angka Parliamentary Treshold (PT) dalam RUU Pemilulebih mencerminkan keangkuhan kekuatan politik tertentu. Se-jarah di dunia ini telah menunjukkan bahwa kekuasaan itu se-lalu dipergilirkan, katanya saat buka puasa bersama di Kan-tor DPN PDK di Jakarta, kemarin.

    Sayuti mengemukakan tidak ada takdir bahwa satu partaiakan selalu kecil atau selalu besar karena kekuasaan itu akanselalu dipergilirkan. PDK sendiri, Sayuti menambahkan, hanyaakan memohon kepada rakyat dan bukan mengemis kepadapartai-partai politik lainnya agar lolos ketentuan PT tersebut.Kita hanya merangkak dan memohon kepada rakyat dan bu-kan angka treshold itu. Karena itu, kita harus melakukan ba-nyak komunikasi dan pendekatan dengan rakyat serta meng-abdi untuk mereka, ujarnya seraya menekankan bahwa seja-tinya keberadaan partai itu adalah bagaimana mengurus rakyatdan bukan meributkan angka PT.

    Namun demikian, mantan anggota DPR itu tetap berharapagar kalaupun ada ketentuan angka PT, hal tersebut jangansampai mencerminkan keangkuhan politik. (ant)

    Malaysia Tangkap5 Nelayan Indonesia

    JAKARTA - Pemerintah In-donesia diminta jangan terlalubanyak berharap perundingandaerah perbatasan di Kinabalu,mulai 6 September 2010 dapatmemberi keuntungan bagibangsa Indonesia. Apalagi, jikaperundingan yang akan dilaku-kan dengan pemerintah Malay-sia tersebut diarahkan padaketerlibatan Mahkamah Inter-nasioanl dalam penyelesaiankeputusannya. Satu-satunyaopsi terbaik untuk menuntas-kan masalah perbatasan den-gan mambawa ke MahkamahInternasonal. Dan, itu bukansuatu opsi yang menguntung-kan bagi Indonesia, kata Pa-

    kar Hukum Internasional Hik-mahanto Juwana dalam dis-kusi bertema Nasionalisme danKedaulatan Negara di UjungTanduk di Jakarta, kemarin.

    Namun, Hikmahanto me-ngaku kecewa dengan keingi-nan Presiden Susilo BambangYudhoyono yang ingin segeramenuntaskan masalah per-batasan dengan Malaysia.

    Pasalanya, kearsipan Indo-nesia sangat lemah. Indonesiapun tidak punya dana yangmemadai untuk menyewa parapengacara internasional yangmahal. Selain itu, Indonesiamempunyai kelemahanantarinstansi. Terakhir, Indo-

    MI Tak Perlu Dilibatkannesia terkesan tidak menguru-si pulau-pulaunya dititik terlu-ar. Kondisi itu akan dimanfaat-kan Malaysia untuk mengklaimatas pulau itu, ujarnya.

    Menteri Pertahanan Purno-mo Yusgiantoro mengatakanmasalah perbatasan RI denganMalaysia masih menyisakansepuluh segmen lagi. Menur-tunya perundingan perbatasanakan memakan banyak waktuyang panjang. Sehinga adabanyak pelanggaran per-batasan yang solusinya ber-macam-macam. Namun dalammempertahankan dan menjagakedaulatan, itu sudah adaaturannya. (ant)

    Kerugian Rusuh BoulDitaksir Rp 1,4 M

    JAKARTA - Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Peri-kanan (KIARA) Riza Damanik mengatakan, Malaysiamenangkap lima nelayan tradisional Indonesia dan menahan-nya di Kantor Polisi Kampung Jawi, Malaysia. Penangkapandilakukan Jumat (3/9) pada pukul 10 pagi. Sekarang merekadititipkan di tahanan kantor Polisi Kampung Jawi Malaysia.Pihak keluarga telah mengkonfirmasi ini, dan juga jaringan kitaserta para nelayan yang lolos dari aksi penangkapan itu, ka-tanya di Jakarta, kemarin.

    Riza Damanik mengatakan kelima nelayan berasal dari Ke-lurahan Sei Bilah dan Kelurahan Sei Bilah Timur, KecamatanSei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kelima nela-yan itu adalah Naser(34), Junaidi(30), Iswadi(32), Jolauni(31)dan Ali Akbar(22).

    Ia menyakini penangkapan kelima nelayan tersebut olehpihak Malayasia dilakukan di perairan Indonesia. Hal ini, menu-rut dia, berdasarkan pengaduan para nelayan yang lolos daripenangkapan oleh aparat Malaysia tersebut. Mereka meya-kini masih di perairan Indonesia, katanya seraya mengata-kan, Kedubes RI di Malaysia, kata dia, belum memberitahukanpenangkapan tersebut kepada pihak keluarga. (ant)

    BUOL - Kerugian materil akibat kerusuhan di Buol, Sul-teng, yang menewaskan delapan orang warga sipil dan melu-kai puluhan orang lainnya itu ditaksir mencapai Rp1,4 miliar.Kita sudah mendata berbagai kerusakan dan memperkirakannilainya sekitar Rp1,4 miliar, kata Kepala Bidang Humas Pol-da Sulteng, Kompol Kahar Muzakkir di Buol, kemarin.

    Kerugian itu dihitung dari sejumlah fasilitas kepolisian didaerah ini banyak yang dirusak oleh amukan massa yang tidakterbendung. Semisal, kantor Polsek Momunu beserta asramapolisi di kecamatan yang jaraknya sekitar sembilan kilo meterdari pusat kota hangus beserta isinya.

    Selain itu, dua rumah anggota polisi beserta isinya yangbertempat di Kelurahan Leok I juga hangus dilalap api saatmassa mengamuk pada tanggal 2 September 2010.

    Begitupun juga dengan barang-barang elektronik sejumlahanggota polisi contohnya televisi, radio, pemanas nasi, kulkasserta tempat

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended