Home >Documents >Edisi 30 September 2014 | Suluh Indonesia

Edisi 30 September 2014 | Suluh Indonesia

Date post:04-Apr-2016
Category:
View:246 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Gugatan UU MD3 Ditolak, Ketua DPR Dipilih
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 171 tahun VIIISelasa, 30 September 2014

    www.suluhindonesia.com

    Suluh Indonesia/antSATU DASAWARSA DPD - Presiden terpilih Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Wapres terpilih Jusuf Kalla (kanan) Ketua DPD Irman Gusman(kedua kanan) menjawab pertanyaan usai peringatan 10 tahun lahirnya DPD di Gedung Nusantara Jakarta, kemarin. Perayaan satu dasawarsaDPD tersebut bertema "Keberadaan dan Karya Nyata DPD RI untuk Penguatan Otonomi Daerah dan Kemakmuran Rakyat Dalam Bingkai NKRI".

    JAKARTA - KPK terus mengembang-kan kasus korupsi pembangunan WismaAtlet SEA Games Jakabaring, Palem-bang. Dari hasil pengembangan tersebut,tim penyidik menetapkan satu orang sebagai tersangka pelaku tindak pidanadalam kasus dugaan korupsi yangmenyebabkan keuangan negara senilaiRp 25 miliar. Dalam pengembanganpenyelidikan tindak pidana korupsi Wis-ma Atlet dan Gedung Serba Guna Provin-si Sumatra Selatan tahun 2010-2011 pe-nyidik telah menemukan bukti cukup sim-pulkan terjadi tipikor, penyidik menetap-kan RA (Rizal Abdullah) sebagai KetuaKomite Pembangunan Wisma Atletsebagai tersangka, kata juru bicara KPKJohan Budi SP di Jakarta, kemarin.

    Dalam kasus tersebut, disebut ada

    Pejabat Sumsel Jadi Tersangkaketerlibatan Komisi X dan GubernurSumsel ALex Noerdin menerima uang.

    KPK juga bisa menyeret dua pihaktersebut sebagai tersangka,jika dari hasilpendalaman tersebut ditemukan dua alatbukti yang cuku. Saya kira seperti biasadalam sidik KPK, tentu didalami apakahada pihak-pihak lain diduga terlibat. Tentuapabila ditemukan dua alat bukti yangcukup, tandas Johan.

    Yang pasti, keduanya akan dimintaiketerangan dulu sebagai saksi, dan jikamemang keterangan dibutuhkan tim peny-idik dalam rangka menggali alat bukti untukmemperkuat berkas penyidikan. Kalausiapa yang diperiksa saya tidak tahu. Ka-sus ini akan dikembangkan, ini kan barupermulaan. Saya kira tidak berhenti sam-pai titik sekarang, tukasnya. (wnd)

    Suluh Indonesia/antUU MD3 DITOLAK - Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan (tengah)memberikan keterangan seusai menghadiri sidang uji materi UU MPR, DPR, DPD,dan DPRD (UU MD3) di Gedung MK Jakarta, kemarin.

    Gugatan UU MD3 Ditolak

    Ketua DPR DipilihJAKARTA - MK menolak

    permohonan pengujianUndang-Undang Nomor 17Tahun 2014 tentang MPR, DPD,DPR dan DPRD (UU MD3)yang diajukan PDIP. Menolakpermohonan para Pemohonuntuk seluruhnya, kata KetuaMajelis Hakim Hamdan Zoelvasaat membacakan amar putusandi Jakarta, kemarin.

    Dalam pertimbangannya,MK menyatakan alasan konfi-gurasi pimpinan DPR haruslahmencerminkan konfigurasipemenang pemilihan umumdengan alasan menghormatikedaulatan rakyat yang memilihadalah tidak berdasar karenapemilihan umum adalah untukmemilih anggota DPR, DPD,Presiden dan Wakil Presiden,serta DPRD, bukan untukmemilih pimpinan DPR.Masalah pimpinan DPR men-jadi hak dan kewenangan ang-gota DPR terpilih untuk memil-ih pimpinannya yang akanmemimpin lembaga DPR, kataHakim Konstitusi PatrialisAkbar saat membacakanpertimbangan hukum.

    Menurut Patrialis, haldemikian adalah lazim dalamsistem presidensial dengansistem multi partai, karenakonfigurasi pengelompokananggota DPR menjadi berubahketika berada di DPR. Sepertihalnya dalam praktik penye-lenggaraan pemilihan pimpinanDPR di Indonesia selama ini,yang sangat berkaitan dengankonfigurasi pengelompokananggota DPR berdasarkankesepakatan bersama di antaraanggota DPR, katanya.

    Berbeda halnya dengansistem presidensial yang hanyaterdiri dari dua partai politikyang secara otomatis fraksipartai politik dengan jumlahanggota terbanyak menjadiketua DPR, karena kalaupundipilih maka hasil pemilihannya

    akan sama karena dipastikanpartai politik mayoritas akanmemilih ketua dari partainya.

    Demikian juga halnya dalamsistem pemerintahan par-lementer, partai politik atau ko-alisi partai politik yang terban-yak jumlah anggotanya di per-lemen dalam hal ini adalah par-

    tai penguasa dipastikan akanmenjadi pimpinan dan ketuaparlemen karena jumlah anggo-ta koalisinya mayoritas.

    Dalam praktik politik diIndonesia yang menganutsistem presidensial dengansistem multi partai, kesepaka-tan dan kompromi politik di

    DPR sangat menentukan ket-ua dan pimpinan DPR, karenatidak ada partai politik yangbenar-benar memperoleh ma-yoritas mutlak kursi di DPR,kata mantan Menkum HAM ini.

    Sementara itu, Ketua DPPBidang Hukum PDIP TrimedyaPanjaitan menyatakan kekece-

    waaannya dan akan melapor-kan tujuh hakim konstitusi kedewan etik. Ini menunjukkanputusan ini tidak bulat dan di-paksakan. Kami sedang mem-pertimbangkan untuk melapor-kan hakim konstitusi di luaryang dissenting ini ke Komiteetik MK, kata Trimedya. (son)

    MPR Rekomendasikan Amandemen UUDSETELAH mencermati

    dinamika aspirasi masyarakatdan daerah tentang berbagaidimensi strategis kehidupan

    berbangsa dan bernegara,baik di bidang politik,

    hukum, ekonomi, sosial, danbudaya, MPR merekomen-dasi amandemen konstitusi.

    Juru bicara Panitia Ad Hoc (PAH)II, Mohammad Jafar Hafsah saatmembacakan laporan PAH II tentangrekomendasi MPR dalam rapatparipurna MPR di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, kemarin mengata-kan, dengan tetap berdasarkan padanilai-nilai Pancasila sebagai sumbersegala sumber hukum negara danKesepakatan Dasar untuk tidak me-ngubah pembukaan UUD 1945, tetapmempertahankan bentuk NKRI,

    mempertegas sistem pemerintah-an presidensial, serta melakukanperubahan dengan cara adendum.

    Dia mengatakan rekomendasiitu merupakan hasil pengkajianTim Kerja Kajian Sistem Keta-tanegaran Indonesia yang telahbekerja sejak pertengahan 2012silam. Jafar mengungkapkan, ter-kait rekomendasi amandemen kon-stitusi ini terdapat delapan haldalam sistem ketatanegaraan yangperlu ditata kembali. Pertamaadalah penguatan MPR sebagailembaga negara yang mempunyaikewenangan tertinggi dalammengubah, menetapkan, menaf-sirkan UUD, dan memberikan arahkebijakan kepada lembaga-lemba-ga negara lainnya.

    Selain itu juga penguatan we-wenang DPD dalam pelaksanaanfungsi legislasi. Lewa amendemen,DPD direkomendasikan memilikiwewenang untuk mengusulkan,

    membahas, menyetujui RUU ter-tentu, melaksanakan fungsi angga-ran bersama DPR dan pemerintah,serta melaksanakan fungsi penga-wasan atas UU dimaksud. Jugapenegasan sistem pemerintahanpresidensiil melalui penyederha-naan sistem kepartaian dan peng-

    UU PilkadaTetap Berlaku

    JAKARTA - UU Pilka-da tetap berlaku, sekalipun Presiden SusiloBambang Yudhoyonotidak mengesahkan un-dang-undang tersebut.Demikian dikatakan KetuaMK Hamdan Zoelva diJakarta, kemarin.

    Menurutnya, pejela-san itu itu berdasar Pasal20 ayat 5 UUD 1945. Inti-nya, RUU yang telah dis-etujui bersama tapi takdisahkan presiden dalamwaktu 30 hari setelah RUUdisetujui, maka tetap sahsebagai undang-undangdan wajib diundangkan.Prinsipnya tidak mem-berikan tanda tanganuntuk mengesahkan un-dang-undang itu, tapiberdasar Pasal 20 ayat 5UUD 1945 ditandatanga-ni atau tidak, undang-undang otomatis ber-laku, kata Hamdan.

    Menurut Hamdan,asal-usul lahirnya pasal

    tersebut adalah saatPresiden Soeharto tidakmenandatangani UU yangdisepakati di DPR yangmenyebabkan UU terse-but tidak berlaku.

    Kedua adalah saat Pres-iden BJ Habibie tidakmenandatangani UUPenetapan Keadaan Ba-haya (PKB) tahun 1999.Nah, pada kasus kenega-raan itu lah pada perubah-an UUD dipertegas dalamPasal 20 ayat 5 dan waktuUU diambil keputusan diparipurna baik ditandatan-gani atau tidak, itu ber-laku, imbuh Hamdan.

    Pada penyusunan pe-rubahan tersebut, pre-siden sudah memberikanamanat presiden kepadamenteri kemudian mem-berikan konfirmasi setelah30 hari ditandatanganiatau tidak, undang-un-dang yang baru disahkantetap menjadi undang-undang. (kmb)

    JAKARTA -Terpidanakasus Hambalang, danTPPU Anas Urbaningrumsecara resmi menyatakanbanding atas vonis delapantahun penjara,denda dendaRp 300 juta subsider 3 bulankurungan yang diputuskanmajelis hakim PengadilanTipikor Jakarta.

    Ihwal adanya hal tersebutdikatakan, salah satu timpenasehat hukum AnasHandika Honggowongso.Setelah mengkaji putusandan mempertimbangkan sa-ran dari keluarga, temen dansimpatisan, hari ini tanpamengurangi rasa hormat ke-pada majelis hakim ataupKPK, mas Anas memutuskanuntuk menggunakan hak nyauntuk melakukan banding,

    dengan harapan nantinya majelis banding akan meme-riksa dan memutuskan secaralebih benar dan adil,untuk itukami akan mendaftarkan danmembuat akte banding nyaesok hari di pn jak pusat,kataHandika di Jakarta, kemarin.

    Diajukanya banding ter-sebut, menurutnya, karenahakim dinilai keliru membuatpertimbangan hukum dalammenjatuhkan vonis kepadamantan Ketua Umum PartaiDemokrat tersebut. Bahwaalasan pokok untuk bandingadalah pertimbangan hukumyang digunakan oleh majelisuntuk menyatakan terbuktinya dakwaan ke 1 subsiderdan dakwaan kedua itu menu-rut kami tidak benar dan jugatidak adil, katanya. (wnd)

    Suluh Indonesia/antDIPANGGIL KEJAGUNG - Wamenkum dan HAM Denny Indrayanamemberikan keterangan di Kejagung di Jakarta, kemarin. Denny sebagaisaksi kasus gratifikasi di Kemenkum HAM.

    aturan wewenang presiden sebagaikepala pemerintahan dalam penye-lengaraan pmerintahan yang tidakmemerlukan persetujuan DPR,katanya.

    Materi amendemen lainnya,adalah penguatan kewenanganKomisi Yudisial. (har)

    Anas Banding

  • 2Suluh Indonesia, Selasa 30 September 2014K ta

    Suluh Indonesia/antKEJAHATAN GENG MOTOR - Sejumlah barang bukti dan tersangka tindak kejahatan geng motor di hadirkan saat gelarkasus Kejahatan Perampasan Motor Dengan Kekerasan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kemarin. Petugas berhasil menangkapsebanyak 17 orang yang terdiri dari 3 kelompok geng motor seperti Brigez, M2R dan XTC.

    Gandeng Polda

    PMKSAkan

    Dipidana

    Basuki Tjahaja Purnama,

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended