Home >Documents >Edisi 27 Januari 2016 | Suluh Indonesia

Edisi 27 Januari 2016 | Suluh Indonesia

Date post:25-Jul-2016
Category:
View:229 times
Download:9 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : UU Lindungi Diskresi Kepala Daerah
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 18 tahun XRabu, 27 Januari 2016

    www.suluhindonesia.com

    MAKASSAR - Dua terduga terorisChandra dan Adri alias Awi yangtertangkap di Kabupaten Luwu, Sulawe-si Selatan akhirnya di terbangkan keJakarta dengan menggunakan pesawatLion Air dengan nomor penerbangan JT875, di Bandara Internasional SultanHasanuddin, Makassar, kemarin.

    Pengawalan ketat dilakukan aparat ke-mananan dengan persenjataan lengkapsaat dibawa dari Kabupaten Luwu, Sulselmenuju bandara setempat. Dua terdugaini sebelumnya di tangkap Tim ReskrimPolres Luwu bersama satuan Densus 88Mabes Polri Senin malam di KabupatenLuwu. Terduga teroris ini langsung diter-bangkan dari Makassar ke Jakarta seki-tar pukul 17.20 WITA. Sebelumnya di in-terogasi di Markas Komando Polres

    Dua Teroris Ditangkap

    Mempertanyakan FungsiDewan Pengawas Intelijen

    JAKARTA - Wakil Pre-siden Jusuf Kalla mengata-kan diskresi atau kebebasanyang dimiliki kepala daerahuntuk mengambil keputu-san telah diatur dalamundang-undang.

    Hal itu yang dijadikandasar oleh Presiden JokoWidodo untuk menerbitkanInstruksi Presiden (Inpres)Nomor 1 Tahun 2016 ten-tang Percepatan Pelaksan-aan Proyek StrategisNasional. Soal diskresikan ada dasarnya, jelasdalam UU. Dasarnya (UU)itu, lalu diimplementasikantadi (dalam Inpres) yang ten-tu dalam beberapa PP yang

    UU Lindungi

    Diskresi KepalaDaerah

    Bongkar Persekongkolan Usaha

    KPK Gandeng Resmi KPPUJAKARTA - KPK ber-

    sama Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU)melakukan sepakat mence-gah terjadinya tindak pi-dana korupsi di sektor ko-moditas pangan. Pencega-han dugaan tindak pidanakorupsi di sektor panganseperti daging, ayam, kede-lai, dan beras, perlu dilaku-kan, dalam rangka meng-hindari persengkokolanpemenang tender,sehinggabiasa efisen 10-30 persen.Kita (tadi) FGD (fokus

    group discussion) terkait ko-moditas pangan. Kemudiankedepan, mudah-mudahanKPPU dan KPK bisa berkoor-dinasi terkait persoalan fluk-tuasi harga pangan.Kita bic-ara tentang tender-tender in-sfrastruktur, yang persen-gkokolanya adalah secarahorisontal bisa domainKPK, kata Ketua KPPUSyarkawi Rauf usai melaku-kan rapat tertutup bersamapimpinan KPK di Jakarta,kemarin.

    Dalam rapat yang digelar

    tertutup untuk media, Syarkawimengatakan,semua dugaanpersesengkokolan dalam sek-tor komoditas pangan,telah di-paparkan kepada KPK, terma-suk adanya monopoli pen-gadaan dalam sektor pangan.Semua dibicarakan,nantisaja,Ini kan baru tahap awal,imbuh Syarkawi ketika ditanyalebih lanjut apakah dalam rap-at dibahas juga mengenai mo-nopoli perdagangan.Untukmencegah terjadinya tindak pi-dana yang dilakukan parapihak,dalam waktu dekat, pihak

    Suluh Indonesia/antTIM PENGAWAS INTELIJEN NEGARA - Pimpinan DPR mengambil sumpah 14 anggota Tim PengawasIntelijen Negara di sela Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Tim PengawasIntelijen Negara bertugas mengawasi kinerja intelijen yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, termasuklaporan dari masyarakat.

    Suluh Indonesia/antPRESIDEN BELI BUAH DI PASAR - Presiden Joko Widodo (kiri) mencium aroma buah mangga yang dijual di Pasar Buah Lecidere di KotaDili, Timor Leste, kemarin. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berkunjung ke pasar tersebut dan membeli sejumlah buah segar hasilpertanian masyarakat di Timor Leste.

    Luwu, ujar Kabid Humas Polda SulselbarKombes Pol. Frans Barung Mangera.

    Ia menyebut Chandra diketahui meru-pakan mantan Ketua FPI Belopa, Kabu-paten Luwu. Sementara Adri alias Awi ad-alah masuk dalam DPO teroris di Poso.

    Bahkan keduanya diduga terlibat padasejumlah peristiwa teror hingga mutilasi se-orang anggota Polri di Belopa, KabupatenLuwu tahun lalu. Pihaknya masih melaku-kan pendalaman serta akan melakukan ri-lis kronologis penangkapan dua teroris itu.

    Sebelumya, Polda Sulteng menggelaroperasi lanjutan bersandi Operasi Tinom-bala. Operasi itu dimulai sejak 10 Januari2016, polisi menargetkan bisa membekukkelompok sipil bersenjata pimpinanSantoso alias Abu Wardah dalam waktu60 hari. (ant)

    memberikan proses untuk kesitu (percepatan proyek na-sional), kata Wapres Kalla diJakarta, kemarin.

    Pejabat daerah, dalam hal inikepala dan wakil kepala daer-ah, dapat dilindungi oleh hu-kum dan UU ketika kebijakanyang diambilnya diperkarakanoleh pihak tertentu.

    Wapres menjelaskan peng-aturan mengenai wewenangdiskresi tersebut bukan berartibentuk antikriminalisasi ter-hadap pejabat daerah yangmembuat keputusan. Anti-kriminalisasi itu kan artinyadalam UU bahwa pejabat dalamtingkat yang sesuai instansipemerintahan nanti punya ke-

    bijakan. Kalau nanti mengam-bil keputusan itu dianggapsalah, justru dilindungi denganUU itu, jelasnya.

    Dalam Undang-UndangNomor 2 Tahun 2015 tentangPerubahan atas UU Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerin-tahan Daerah diatur mengenaikewenangan kepala daerahdalam mempercepat pemban-gunan daerah.

    Untuk memperkuat UUtersebut, Presiden pun mener-bitkan Inpres yang di bagiankedua disebutkan bahwa selu-ruh pejabat dapat mengambildiskresi dalam rangka men-gatasi persoalan konkret danmendesak.

    DPR resmi membentuk Tim Pengawas IntelijenNegara DPR. Pembentukan ditandai dengan penge-sahan dan penetapan 14 orang dari Komisi I DPR

    yang mewakili tiap fraksi-fraksi dalam rapatparipurna DPR di Jakarta, kemarin.

    KPPU katanya akan melaku-kan sosialisasi ke berbagaipihak terkait pengadaan ko-moditas pangan.

    Selain itu, KPPU jugaakan menggandeng KPK,jika ada indikasi tindak pi-dana yang dilakukan parapihak. Kita biasanya (usul-kan-red) penyelidikan, per-sekongkolan biasanya tidakhanya horiziontal antara pel-aku usaha, kita temukan per-sekongkolan vertikal antarapelaku usaha denganpemerintah,katanya. (wnd)

    Tim diketuai Ketua Komisi IDPR Mahfudz Siddiq, dengananggota para wakil ketua Ko-misi I beserta anggota Komisi Imewakili tiap fraksi. Namun,sebelum ditetapkan oleh rapatparipurna, sejumlah anggotamengajukan interupsi memper-tanyakan kedudukan Tim ini.Mohon dijelaskan di paripur-na tentang tim pengawas ini,sebagai ad hock atau alat ke-

    lengkapan dewan? tanya ang-gota DPR dari Fraksi PDIPerjuangan Aria Bima.

    Dia meminta kejelasan fung-si, tugas dan kedudukan dariTim ini, apakah pembentukandan kerjanya bersifat kasuistikapabila terjadi insiden saja,seperti terjadi bencana alam,atau kasus peledakan bom sep-erti di ledakan bom di JalanThamrin, Jakarta.

    Sedangkan, anggota DPRdari Fraksi Partai Golkar AzisSyamsuddin mempertanyakankeistimewaan dari Tim inikarena disahkan oleh rapatparipurna, bukan melalui rapatpleno Komisi terkait. Alang-kah indahnya cukup dihada-pan Komisi I, karena kalau inibisa membuat yurisprudensi.Maka ?pelantikan alat ke-lengkapan dewan dan Komisiharus dilakukan di paripurna,kata Aziz.

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon,pimpinan DPR yang membidan-gi Koordinator Politik, Hukumdan keamanan menjelaskanbahwa pembentukan Tim inimerupakan amanat UU danperaturan DPR. Pembentukantim ini merupakan tindak lanjutatas UU Nomor 17 Tahun 2011dan disahkannya PeraturanDPR Nomor 2 tentang TimPengawas Intelijen Negara,kata Fadli Zon.

    Mahfudz Siddiq selaku Ket-ua Tim menjelaskan, Tim yangdibentuk ini mewakili institusiDPR, bukan Komisi I sebagaualat kelengkapan DPR. Tim ber-sifat tetap beranggotakan 14orang, yang merupakan per-wakilan fraksi di Komisi I DPR.

    Dia mengakui meski pros-esnya sudah dibahas oleh DPRperiode lalu, namun masih ban-yak yang belum memahamikarena kurangnya sosialisasi.Yang disahkan itu TimwasDPR RI, bukan mewakili Komi-si I, tapi institusi, maka itu ber-dasarkan penugasan fraksi,kata politisi dari PKS ini.

    Wakil Ketua Komisi I Ha-nafi Rais menambahkan, tugasTim Pengawas Intelijen DPRmerupakan pengawas ekternalinstitusi BIN, berbeda denganpengawas internal BIN yangsudah ada. Tugasnya menga-wasi pelaksanaan kewenan-gan oleh lembaga intelijennegara. (har)

    Suluh Indonesia/antTERDUGA TERORIS DIPINDAHKAN KE JAKARTA - Terduga terorisjaringan Poso berinisial C alias Fatahilla (dua kanan) dan A alias Harum(dua kiri) dikawal ketat polisi saat memasuki Bandara Sultan Hasanud-din, Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.

    Dalam kesempatan yangsama, Wapres yakin kesepaka-tan pasal dalam RUU Nomor 30Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak PidanaKorupsi tidak akan diseleweng-kan dalam pembahasannya diDPR. Yang membicarakan kannanti DPR, saya yakin DPR jugatidak akan mengubah (kesepa-katan) itu, kata Wapres.

    Pemerintah dan DPR telahmenyepakati empat poin pe-rubahan RUU KPK tersebut,yakni terkait pengawasan ter-hadap lembaga antikorupsi,penerbitan surat perintah peng-hentian penyidikan (SP3), pen-gaturan penyadapan serta rek-rutmen penyidik. (son)

  • 2Suluh Indonesia, Rabu 27 Januari 2016K ta

    KilasSuluh Indonesia/antKEBAKARAN KAMPUNG BANDAN - Warga menyelamatkan barang-barang berharganya saat terjadi kebakaran di wilayah Kampung Bandan, Jakarta,kemarin. Kebakaran yangberasal dari rumah makan itu mengakibatkan sekitar 1.500 jiwa kehilangan tempat tinggal.

    GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama me-minta jajaran aparat untuk menindak tegas pegawainegeri sipil (PNS) yang ikut judi online. Sebab hal ituakan berdampak pada pekerjaaan, yang menjadi tidakoptimal. Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, kemarinmengatakan, kalau ketahuan PNS main judi online,tangkap saja. Basuki seringkali menegaskan hanyamenggunakan tiga jurus untuk menindak PNS yangtidak maksimal. Ketiga jurus tersebut yakni pecat,pecat, pecat,. Dirinya pun meminta Inspektorat untukterus memantau kinerja PNS di lingkungan Pemerin-tah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Basuki juga rutinbekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)untuk melakukan tes urine PNS sebagai upaya detek-si dini pernyalahgunaan narkoba. (kmb)

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended