Home >Documents >Edisi 27 April 2016 | Suluh Indonesia

Edisi 27 April 2016 | Suluh Indonesia

Date post:28-Jul-2016
Category:
View:242 times
Download:15 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Rumah Sekertaris MA Digeledah, KPK Sita Uang Tunai
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 79 tahun XRabu, 27 April 2016

    www.suluhindonesia.com

    Rumah Sekretaris MA Digeledah

    KPK Sita Uang Tunai

    MATARAM - Salah seorang penunggakpajak senilai Rp4,7 miliar berinisial RSdari Pulau Sumbawa, NTB telah mende-kam dipenjara karena tidak menyelesai-kan kewajibannya hingga batas waktuyang ditentukan. Penyanderaan badan(gijzeling) atas penanggung pajak dengantunggakan pajak yang sudah inkrah te-lah dilakukan tadi pagi, kata KakanwilDirektorat Jenderal Pajak (DJP) NusraSuparno di Mataram, kemarin.

    Suparno mengatakan t indakanpenagihan pajak aktif berupa penyan-deraan badan dibacakan langsung olehjuru sita pajak negara KPP PratamaRaba Bima di hadapan penanggung pa-jak RS. Gijzeling dilakukan setelah up-aya-upaya penagihan secara persuasif

    Penunggak Pajak Disandera

    Presiden BerharapPengusaha Memberikan

    Informasi Yang Jujur

    JAKARTA - KPK men-yatakan bahwa uang yangditemukan di rumah Sekre-taris MAterkait dengansejumlah kasus, namunperkara-perkara tersebutmasih diusut oleh KPK.(Uang yang, red.) adahubungannya denganperkara, kalau uang ada dipengadilan tidak mungkintidak berhubungan dengannegara. Tapi uang tersebutmasih diselidiki, nanti kamiberikan update. Saat inisedang dipilah-pilah karenapenyidik kami mendapatkan

    Kasus DPRD Muba

    Enam Ketua Fraksi DitahanJAKARTA - KPK mena-

    han enam anggota DPRDKabupaten Musi Banyua-sin, Sumatera Selatan, set-elah mereka diperiksa se-bagai tersangka kasusdugaan tindak pidana ko-rupsi penerimaan suapdalam pembahasan Ran-cangan Anggaran Pendap-atan dan Belanja DaerahPerubahan (RAPBDP)tahun anggaran 2015.

    Tiga orang tersangkadengan mengenakan rom-pi oranye yang keluar leb-

    ih dulu sekitar pukul 15.55WIB, Selasa, di kantor KPK,Jakarta, yaitu Ketua FraksiNasdem Depy Irawan, Ket-ua Fraksi PKS Dear FauzulAzim dan Ketua FraksiDemokrat Iin Pebrianto.

    Sekitar 20 menit kemudi-an keluar juga Ketua FraksiPAN DPRD Muba Ujang M.Amin, Ketua Fraksi GolkarJaini dan Ketua Fraksi PKBParlindungan Harahap yangjuga mengenakan rompi tah-anan dan tidak menyampai-kan pernyataan apapun.

    Untuk kepentingan penyidi-kan, KPK menahan enam orangtersangka kasus dugaan tindakpidana korupsi penerimaansuap dalam pembahasan Ran-cangan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Perubah-an (RAPBDP) tahun anggaran2015 di rumah tahanan kelas IJakarta Timur cabang KPKyang terletak di gedung KPKselama 20 hari pertama, kataKepala Bagian Pemberitaandan Publikasi KPK PriharsaNugraha di Jakarta, kemarin.

    Keenam orang tersebut

    Suluh Indonesia/antRUU PENGAMPUNAN PAJAK - Ketua PPATK Muhammad Yusuf (kiri) bersama Wakil Ketua KPK LaodeM Syarif (tengah) dan Saut Situmorang (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR diKompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut untuk meminta masukan terkait pembahasanRUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

    Suluh Indonesia/antUPAYA PEMBEBASAN SANDERA - Presiden Joko Widodo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan terkait upaya pembebasan WNI yangdisandera kelompok Abu Sayyaf di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus melakukankomunikasi dengan Pemerintah Filipina maupun juga dengan kelompok Abu Sayyaf untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik.

    tidak mendapat respon positif dari pen-anggung pajak, dimulai dari data feed-ing berupa himbauan I dan himbauan II,pemeriksaan khusus, hingga terbit suratketetapan pajak.

    Bahkan, langkah persuasif seperti pe-nyitaan aset, pemblokiran rekening bankdan upaya pencegahan, tidak membuatpenanggung pajak serta merta melunasitunggakan pajaknya hingga akhirnya di-usulkan penyanderaan terhadap penang-gung pajak.

    Penyanderaan merupakan upaya tera-khir yang dilakukan oleh DJP apabila pen-anggung pajak tidak memiliki itikad baikuntuk melunasi tunggakan pajaknya, se-dangkan yang bersangkutan sebenarnyamampu untuk melunasinya. (ant)

    Presiden Jokowi dalam Pen-canangan Sensus Ekonomi2016 (SE2016) dan PeresmianPembukaan Rakornis SensusEkonomi 2016 di Istana NegaraJakarta, kemarin mengingatkan,seluruh pengusaha, pengusa-ha besar, di sini hadir Ibu Moo-ryati Sudibyo dan pengusaha-pengusaha yang lain yanggede, yang menengah, yangkecil, yang mikro, agar mem-berikan data-data benar. Ini

    tidak ada urusannya denganpajak, jadi tidak usah takut.

    Ia meminta agar pengusahajujur dan tidak perlu takutmenginformasikan data, misal-nya soal omzet yang ditanya-kan oleh petugas sensus.

    Hal itu kata Presiden pent-ing karena data yang akuratdan detil menjadi cermin daridaya saing dan produktivitasdunia usaha Indonesia. Tidakusah takut jadi kalau usahan-

    ya omzetnya misalnya 1.000 yangomong aja 1.000 kalau 2.000ya ngomong saja 2.000 enggakusah didiskon 2.000 ngomong1.000, katanya.

    Data yang valid, kata dia,penting untuk melihat dayasaing dan produktivitas duniausaha Tanah Air. Kondisi in-dustri kecil kita, pengusahamikro seperti apa sehinggakondisi kebijakan kita akanmenjadi semakin jelas jangansampai muncul sebuah potretyang salah yang keliru sehing-ga kita salah mengambil kebi-jakan, memformulasikan kebija-kan, katanya.

    Presiden juga menyadaribahwa tugas sensus ekonomi2016 bukan merupakan tugasyang enteng. Apalagi sekarangbanyak menjamur bisnis berba-sis online. Fokuslah pada ha-sil yang ingin kita dapat yaknipotret yang akurat dari kondisidan potensi ekonomi dariwilayah yang paling kecil dipedesaan, kecamatan, kota/kabupaten dari usaha mikro,kecil, menengah, besar, potretharus kita dapatkan, katanya.

    Presiden juga mengucapkanselamat bertugas kepada per-sonel BPS dan seluruh tenagapendukung survei sensusekonomi 2016 yang mencapai340.000 petugas lapangan.

    Para petugas itu akan ber-tugas di 81.789 desa dan kelu-rahan sehingga BPS akan me-miliki data yang detil dan aku-rat yang bisa digunakan olehpemerintah untuk memformu-lasikan kebijakan baik jangkapendek, jangka menengah,maupun jangka panjang. Ke-pada seluruh kementerian/lem-baga terkait saya instruksikanuntuk mendukung penuh ke-berhasilan survei ini juga pe-merintah provinsi, kabupaten/kota yang akan dilaksanakannantinya 1-31 Mei yang akandatang, kata Presiden. (ant)

    ditetapkan sebagai tersang-ka pada Maret 2016 lalu.

    Dalam perkara ini sudahada 16 orang yang ditetap-kan sebagai tersangka. Em-pat tersangka awal yaitupemberi suap adalah BupatiMusi Banyuasin PahriAzhari dan istrinya Lucian-ty, Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPPKAD)Syamsudin Fei dan KepalaBadan Perencanaan danPembangunan Daerah (Bap-peda) Faisyar. (ant)

    banyak uang, kata Wakil Ket-ua KPK Laode M Syarif di ge-dung KPK JAkarta, kemarin.

    KPK pada 21 April mengge-ledah rumah Sekretaris MANurhadi di Jalan Hang Lekir,Kebayoran Baru dan menemu-kan sejumlah uang dalamperkara. Penggeledahan ituterkait dengan penyidikan ka-sus dugaan pemberian hadiahatau janji terkait pengajuan per-mohonan PK yang didaftarkandi PN Jakpus. (Uang dari, red.)kumpulan dari bermacam-macam kasus, itu yang sedangditeliti. Jumlah uangnya itu ka-

    sus A berapa, kasus B berapaitu sedang diteliti, kata Laode.

    Hingga saat ini, KPK jugabelum dapat menentukan sum-ber uang tersebut. Belum ten-tu (satu sumber, red.) juga, ituyang sedang dipelajari, ituyang bisa kami sampaikan disini bahwa identifikasi itusudah ada di satu holdingyang itu, katanya.

    Satu holding yang dimak-sud adalah kelompok bisnisLippo Grup karena salah satuperkara yang diduga terkaitadalah sengketa antara PT Di-rect Vision yang merupakan

    PRESIDEN Joko Widodo berharap pengusaha diIndonesia memberikan informasi yang jujur dalamSensus Ekonomi 2016 yang akan dilakukan oleh

    Badan Pusat Statistik.

    bagian dari Lippo Group den-gan Grup Astro, korporasiyang berasal dari Malaysia danBelanda.

    Kedua kelompok bisnis itupecah kongsi dan masuk kepengadilan arbitrase Singapu-ra International ArbitrationCenter (SIAC) dengan putusanGrup Lippo harus membayarganti rugi 230 juta dolar AS danRp6 miliar ke Astro All AsiaNetwork Plc.

    Namun atas putusan itu,Lippo Group mengajukan pem-batalan putusan ke PNJakpus,tapi kalah. (ant)

    Suluh Indonesia/antSAKSI KORUPSI E-KTP - Mantan Wakil Menteri Keuangan AnnyRatnawati dicecar pertanyaan oleh wartawan seusai diperiksa di Ge-dung KPK, Jakarta, kemarin. Anny diperiksa KPK sebagai saksi padakasus korupsi proyek pengadaan paket e-KTP di kemendagri.

  • 2Suluh Indonesia, Rabu 27 April 2016K ta

    Basuki Klaim

    Kinerja PNS DKI JakartaMakin Membaik

    JAKARTA - Gubernur DKIJakarta, Basuki Tahaja Purna-ma menilai kinerja pegawainegeri sipil (PNS) DKI mulaimembaik. Stigma PNS DKI dimata masyarakat yang dahu-lu identik korup dan pemalasjuga mulai hilang. Saya kirasecara umum PNS DKI sudahbaik kerja sekarang. Budayan-ya sudah berubah, katanya

    saat meresmikan Ruang PublikTerpadu Ramah Anak (RPTRA)Mawar di Jalan Mawar RT 08/02, Lebak Bulus, Cilandak,Jakarta Selatan, kemarin.

    Basuki meminta warga agartidak berhenti melaporkan adu-an ataupun aspirasi kepadaPemerintah Provinsi (Pemprov)DKI Jakarta. Aduan tersebutbisa disampaikan secara lang-

    sung maupun melalui aplikasiQlue. Tugas kami adalah me-layani, asal Bapak Ibu mau me-lapor. Kami akan sekuat tena-ga membantu, ucapnya.

    Ia juga mengingatkan kepa-da masyarakat yang ingin me-minta pelayanan perizinan agarmengurus langsung ke kantorPelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) tanpa melalui perantara

    Suluh Indonesia/antPEMANFAATAN LAHAN PINGGIR CILIWUNG - Warga mencangkul lahan untuk ditanami sayur kangkung di pinggir Sungai Ciliwung, Banjir Kanal Barat, Tanah Abang, JakartaPusat, kemarin. Minimnya lahan pertanian di Ibu Kota membuat warga memanfaatkan lahan di pinggiran Sungai Ciliwung untuk berco

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended