Home >Documents >Edisi 24 November 2014 | Suluh Indonesia

Edisi 24 November 2014 | Suluh Indonesia

Date post:06-Apr-2016
Category:
View:230 times
Download:9 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : KMP ajak PDIP Interpelasi Jokowi
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 209 tahun VIIISenin, 24 November 2014

    www.suluhindonesia.com

    Suluh Indonesia/antPENGHARGAAN UNEP - Putra Presiden RI ke-6 Mayor Inf. Agus Hatimurti (kiri) berbincang denganSekjen PBB Ban Ki Moon (kanan) usai mewakili bapaknya menerima penghargaan "Champion of TheEarth 2014 for Policy Leadership" yang diberikan United Nation Enviroment programme (UNEP)kepada Susilo Bambang Yudhoyono di Washington DC, kemarin.

    Suluh Indonesia/antBANJIR LUAPAN SUNGAI SIAK - Dua anak bermain di genangan air yang membanjiri pemukiman penduduk di perumahan Witayu, Rumbai, Pekanbaru, Riau, kemarin. Hujanderas yang turun selama sepekan ini membuat sungai Siak kembali meluap dan merendam ratusan rumah penduduk di sepanjang bantaran sungai itu.

    JAKARTA - Badan Narkotika Nasio-nal (BNN) menggerebek sebuah gudangpenyimpanan narkoba jenis sabu di pe-rumahan elite RT 03/17, Kelurahan Pluit,Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.Mereka mengirimkan sabu melalui jalurlaut. Ini merupakan pengiriman pertamadan belum sempat mereka edarkan diIndonesia, kata Kepala BNN KomjenPol. Anang Iskandar di Jakarta, kemarin.

    Selain berhasil menyita 150 sabuberkualitas tinggi, BNN juga meng-amankan tiga warga negara asing (WNA)asal Tiongkok. Mereka adalah Xiao JinZeng (43), Chen Wei Biao (44), dan LiLin Fei (32) yang diduga sebagai pemiliksabu yang dikirim dari Guangzhou.

    Anang mengatakan, ketiga orang yangdiamankan dari rumah No 27 di RT 03/

    17, Pluit, Penjaringan adalah pemilik sabu.Mereka mengontrak rumah tersebut sejak3 pekan lalu. Mereka merupakan pemainbaru, bahkan ketiganya tidak bisa berba-hasa Indonesia, ujarnya.

    Penggerebekan sendiri berawal dariinformasi intelijen bahwa ada pengirimansabu dari Tiongkok ke Indonesia. Sabuakan dikirim ke rumah No 27 di RT 03/17,Pluit, Penjaringan.

    Berbekal informasi tersebut, pihak BNNmelakukan pengintaian di rumah yang di-curigai. Setelah dipastikan sabu yangdisamarkan dalam 80 box bersama baranglain seperti mainan anak dan makanan dariTiongkok tiba di lokasi, petugas BNN lang-sung melakukan penggerebekan sekitarpukul 15.00 sore tadi. Mereka mengirim-kan sabu melalui jalur laut, katanya. (ant)

    KMP Ajak PDIP

    Interpelasi JokowiJAKARTA - Wakil Sek-

    retaris Jenderal PDIP Ah-mad Basarah menegaskan,ajakan dari Koalisi MerahPutih (KMP) agar ikutmenandatangani Hak Inter-pelasi DPR akan sia-siameskipun ada kader PDI-Pyang kecewa terhadapkenaikan harga bahan bakarminyak (BBM) bersubsidi.PDIP akan secara konsistenmemberikan dukungan poli-tik kepada kebijakan-kebija-kan pemerintah yang pro-

    DPR Pertanyakan

    Legitimasi Kebijakan PemerintahJAKARTA - Wakil ketau

    Komisi IV DPR HermanKhaeron mempertanyakanlegitimasi sejumlah kebijakanyang diambil pemerintahJoko Widodo-Jusuf Kalla.Meski presiden memiliki hakmengeluarkan kebijakanyang dibuatnya, namun kare-na tidak melibatkan DPRmaka dia menilai kebijakantersebut akan berdampakpada masyarakat luas danmenjadi persoalan di kemu-dian hari. Kami mendukungseribu persen terhadap pro-gram-program pro rakyat,namun mekanismenya harusditempuh dengan baik agartransparan dan akuntabel,serta tidak menjadi persoalandikemudian hari, meski ituhak prerogatif presiden,kata di Jakarta, kemarin.

    Di antara kebijakan itu, di-

    akuinya tidak perlu memintapersetujuan DPR namun tetapharus melakukan konsultasidengan DPR sebagai bagiandari check and balances, sep-erti kebijakan menaikkan hargaBBM, kebijakan pembuatanKartu Indonesia Sehat (KIS),

    BBN Sita Sabu 150 Kilo

    UU MD3 DirevisiInkonstitusional

    JAKARTA - Hari ini,DPR berencana melanjut-kan pembahasan revisi UUMPR, DPR, DPD dan DPRDterkait perubahan pasal un-tuk menambah jumlah kursipimpinan alat kelangkapandewan (AKD). Sayangnya,pembahasan DPR dan pe-merintah tersebut meng-abaikan peran DPD yangsecara kosntitusional harusdiikutseratakan dalam pem-bahasan sebuah UU.

    Wakil Ketua DPD RIFarouk Muhammad mene-gaskan jika dalam revisi UUMD3 (MPR, DPR, DPD, danDPRD), maka sesuai amanatknstitusi UU No.12/2011yang dimaknai sesuai den-gan putusan MK, maka re-visi tersebut harus melibat-kan DPD RI.

    Selain itu, Farouk meng-ingatkan apabila pertimban-gannya hanya karena ada-nya konflik antara KoalisiMerah Putih (KMP) danKoalisi Indonesia Sehat(KIH) maka pertimbanganmendesak, tidak bisa dijadi-kan dasar untuk merevisisebuah UU. Jika DPR danpemerintah tidak melibatkanDPD RI, maka langkah DPRdan pemerintah tersebut in-kosntitusional. DPD punakan mengambil sikap tegas.Keterlibatan DPD dalampembahasan revisi UU ber-sama DPR dan pemerintahitu semata sebagai pertang-gungjawaban politik danmoral kepada rakyat, kare-na keberadaan DPD memangberwenang untuk mem-bahas UU, katanya. (har)

    Kartu Indonesia Pintar (KIP)dan Kartu Kesejahteraan So-sial (KKS). Peluncuran berb-agai aneka kartu, dan kenaikanBBM tanpa ada konsultasidengan DPR dan penjelasankepada publik adalah buktitidak dijalankannya prinsip

    good governance, katanya.Lebih jauh, Wakil Ketua

    Fraksi Partai Demokrat ini men-gatakan akibat tidak adanyapelibatan DPR dalam dari kebi-jakan pemerintah itu, banyakmuncul kritik di masyarakat.Pemerintah menuai kritik den-gan banyak pertanyaan antaralain belum dijelaskannya secarakomprehensif dari mana danaprogram tersebut diambil danuntuk apa.

    Belum lagi kebingunan dimasyarakat tentang adanyaprogram yang sebelumnyasudah ada seperti adanya pro-gram BPJS dengan KIS.Bagaimana dengan pengada-an jutaan kartu ? Dari manaanggaran pembuatan kartunya? Apakah sebagai konpensasikenaikan harga BBM ataumelanjutkan pemerintahan se-belumnya, tanyanya. (har)

    peningkatan kesejahteraanrakyat. Dengan demikian, aja-kan KMP kepada PDIP untukmendukung interpelasi BBM diparlemen adalah ajakan yangsia-sia karena PDIP tidak mu-ngkin akan berpaling daripemerintahan Jokowi, kataBasarah Jakartakemarin.

    Sekretaris Fraksi Golkar Bam-bang Soesatyo mengajak ang-gota DPR RI dari Koalisi Indo-nesia Hebat (KIH) untuk ikutmendukung hak interpelasiyang akan digulirkan mulai

    Senin besok. Selain anggotaKoalisi Merah Putih (KMP),dukungan juga diharapkan darianggota KIH yang kecewakarena Jokowi telah mengkhia-nati rakyat dengan mengambiljalan pintas menaikan hargaBBM pada saat rakyat sedangsusah memenuhi kebutuhanpokok hidupnya, katanya.

    Bambang menyebutkan,diperkirakan sekitar 300 anggo-ta DPR RI mendukung di-gunakananya hak interpelasi.

    Berdasarkan UU No 17/2014

    tentang MPR, DPR, DPD,DPRD (MD3) Pasal 194, hakinterpelasi diusulkan oleh pal-ing sedikit 25 (dua puluh lima)orang anggota DPR dan lebihdari 1 (satu) fraksi. Pengusu-lan hak interpelasi sebagaima-na dimaksud pada ayat (1)disertai dokumen yang memuatpaling sedikit; a. materi kebija-kan dan/atau pelaksanaan ke-bijakan Pemerintah yang akandimintakan keterangan; dan b.alasan permintaan keterangan.

    Usul tersebut akan menjadi

    hak interpelasi DPR apabilamendapat persetujuan dari ra-pat paripurna DPR yang diha-diri lebih dari setengah jumlahanggota DPR dan keputusandiambil dengan persetujuanlebih dari setengah jumlahanggota DPR yang hadir.

    Secara terpisah, WakilKetua DPR Agus Hermantomenegaskan hak interpelasimerupakan hak yang melekat dikedewanan DPR sehingga sia-pa pun boleh mengajukannya.(ant)

  • 2Suluh Indonesia, Senin 24 November 2014K ta

    Suluh Indonesia/antLABORATORIUM - EVP Human Capital PT Astra Credit Companies (ACC) Matilda Esther berdialog dengan anak-anakyang menggunakan Laboratorium Bergerak bantuan ACC untuk Sanggar Anak Akar, di Jakarta, kemarin.

    Kinerja Buruk

    PNS DKIBisa

    Dipecat

    Jika dahulu PNS itu diberhentikankarena kesalahannya dengan melanggarhukum. Saat ini beda,PNS bisa diberhentikanlangsung karena kiner-janya buruk.

    Camat Cakung, AliMurtadho, mengata-kan, UU ASN merupa-kan produk baru yangbelum banyak diketahuiPNS. Karenanya, pi-haknya menyosialisasi-kan pada 362 PNS diKecamatan Cakung se-cara bertahap agar PNSmemahami isi pasaldemi pasal yang tertu-ang dalam UU tersebut.Dalam era reformasibirokrasi ini memang banyak perubah-an. Apalagi terbitnya UU ASN ini. Jikadahulu PNS itu diberhentikan karena ke-salahannya dengan melanggar hukum.Saat ini beda, PNS bisa diberhentikanlangsung karena kinerjanya buruk, ujarAli Murtadho di Jakarta, kemarin.

    UU ASN itu sendiri ditandatanganiPresiden Susilo Bambang Yudhoyono

    Bantuan BanjirDisalurkan

    Secara SelektifJAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pem-

    prov) DKI Jakarta menyatakan tidak akanmemberikan segala macam jenis bantuanyang diperuntukkan bagi korban banjir kesembarang tempat, kata Gubernur DKIJakarta Basuki Tjahaja Purnama.

    Gubernur mengaku kerap melihat war-ga yang tidak merasa sedih atas datangn-ya bencana banjir, meskipun telah meng-genangi wilayah atau kediamannya.Ternyata, ada warga yang justru merasasenang karena rumahnya kebanjiran. Kare-na dengan begitu, bantuan logistik seper-ti mie instan, susu dan sebagainya bisadidapat dengan mudah dan gratis, kataBasuki di Balai Kota, Jakarta, kemarin.

    Menurut Ahok, yang merasa senang itupada umumnya adalah warga yang rumah-nya kebanjiran, namun air yang meng-genanginya tidak terlalu tinggi. Untukselanjutnya, kita akan prioritaskan bantu-an banjir untuk warga yang memang ke-banjiran parah. Kalau ketinggian air yangmenggenangi hanya sampai sebatas matakaki orang dewasa dan tidak sampai ber-hari-hari, maka tidak akan kita berikan,ujar Ahok.

    Sementara itu, mantan Bupati BelitungTimur itu menuturkan sejauh ini, prose-dur tetap terkait penanganan sertaevakuasi korban banjir di wilayah KotaJakarta tergolong cepat. Namun sayang-nya, sambung dia, kecepatan protap terse-but malah justru disalahgunakan olehwarga. (kmb)

    Dinas Kebersihan

    Gerakan Aksi Pungut SampahJAK

Embed Size (px)
Recommended