Home >Documents >Edisi 23 September 2015 | Suluh Indonesia

Edisi 23 September 2015 | Suluh Indonesia

Date post:23-Jul-2016
Category:
View:225 times
Download:8 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Presiden Instruksikan Kawal Pilkada Serentak
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 172 tahun IXSelasa, 23 September 2015

    www.suluhindonesia.com

    JAKARTA - Menteri KementerianKebudayaan dan Pariwisata 2004-2011Jero Wacik (JW) disebut menggunakanDana Operasional Menteri (DOM) untukkeperluan pribadi dan keluarganyasehingga mengakibatkan kerugian nega-ra hingga Rp 8,4 miliar.

    Uang tersebut merupakan bagian darijumlah kerugian keuangan negara selu-ruhnya sejumlah Rp10,59 miliar yangmerupakan dari selisih total pengeluaranDOM dari kas negara sepanjang 2008-2011. Selisih uang itu disebut jaksadinikmati oleh orang-orang lain.

    Saat menjabat Menbudpar, Jeromendapatkan jatah DOM senilai Rp300juta setiap bulannya sehingga setiaptahun ia mendapatkan Rp3,6 miliar.

    Alokasi DOM disediakan melalui

    JW Mulai DiadiliDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA). Sekjen Kemenbudpar saat ituWaryatmo membentuk tim pengelola ke-giatan operasional menteri. Jero jugamenunjuk Kepala Bagian Tata UsahaPimpinan (Menteri) pada Biro Umum Set-jen Kemenbudpar Luh Ayu Rusminingsihyang mengurus uang DOM.

    Luh Ayu lalu memerintahkan KasubagTU Menteri Siti Alfiah untuk mengajukanpermintaan uang muka DOM sesuai per-mintaan Jero selaku menteri atau untukkeperluan biaya penunjang kegiatan men-teri kepada Biro Keuangan. Untuk pencai-ran angaran DOM pada bulan-bulanselanjutnya hanya dilampirkan Surat Pern-yataan Tangung Jawab Belanja (SPTB)yang ditandatangani Pejabat PembuatKomitmen, kata jaksa. (wnd)

    JAKARTA - Presiden JokoWidodo (Jokowi) menginstruk-sikan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP)untuk mengawal penyelengga-raan pilkada serentak. Olehkarena itu, kepada KPU mau-pun Bawaslu sebagai penye-lenggara pemilu, DKPP mene-kankan agar penanganan pilka-da serentak harus dilakukanindependen dan profesional.

    Presiden Instruksikan

    Kawal Pilkada SerentakItu selalu kami beri tekanankepada keduanya, independendalam pelaksanaan tugasnyamasing-masing, kata KetuaDKPP Jimly Asshidiqie usaiditerima Presiden di IstanaKepresidenan Jakarta, kemarin.

    Jimly meminta KPU hinggake tingkat KPU provinsi danKPU kabupaten/kota maupunBawaslu dan jajarannya agarmelayani kepentingan para pe-

    Suluh Indonesia/antRENCANA HUT TNI - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (ketiga kanan) didampingi KSAD Jenderal TNI Mulyono (kanan), KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna (keduakiri) dan Wakil KSAL Laksamana Madya TNI Widodo (kiri) berjalan meninggalkan kompleks istana seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta, kemarin. Panglima danjajarannya melaporkan rencana giat perayaan HUT ke-70 TNI tanggal 5 Oktober mendatang yang akan digelar di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten.

    milih yang memiliki hak konsti-tusional, juga semua calonkepala daerah, serta partaipolitik sebagai peserta.

    Namun, Jimly mengingatkantiap calon yang maju dalampilkada serentak agar fokuspada kepentingan masing-mas-ing saja, tidak usah mengurusicalon yang lain. Penekanan iniditegaskan Jimly, karena Un-dang-Undang belum mengatur

    Suluh Indonesia/adeSIDANG PERDANA - Terdakwa mantan Menteri ESDM Jero Waciksaat sidang perdana pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)di Pengadilan Khusus Tipikor Kuningan, Jakarta, kemarin.

    tentang ketentuan mengenaiintegritas peserta, yang adahanya integritas penyelengga-ra. Sayangnya di undang-un-dang belum ada ketentuan men-genai integritas peserta, yangada hanya integritas penye-lenggara. Mudah-mudahan kedepan ada keseimbangan,supaya pemilu yang berinteg-ritas tidak hanya pada penye-lenggara, tetapi juga peserta,

    DPR WacanakanMPR Lembaga

    TertinggiJAKARTA - Wakil Ke-

    tua Komisi II DPR LukmanEdy mewacanakan MPRsebagai lembaga yangkembali memiliki kewenan-gan yang tertinggi sepertisebelum masa reformasi se-bagai bentuk untuk memu-takhirkan lembaga MPRtersebut. Isu yang pen-ting saat ini adalah meng-up grade (memutakhirkan)lembaga MPR sesuai den-gan kewenangannya yangtinggi dibanding lembaganegara lainnya, katanya diJakarta, kemarin.

    Menurut dia, merupa-kan hal yang aneh bila disebuah negara tanpa adalembaga tertinggi.

    Sebagaimana diketahuipada saat ini di RepublikIndonesia semua lembaganegara berada dalamkedudukan sejajar. Lalusiapa yang melakukanevaluasi lembaga-lembaganegara? kata politisi dari

    tegasnya.Integritas peserta di-

    nilainya sangat pentingkarena dari aduan yang ma-suk, kebanyakan merupakankesalahan dari pasangancalon sendiri, tetapi beru-paya menyalahkan penye-lenggara pemilu. Mayori-tas aduan adalah ketidak-puasan terhadap hasil teskesehatan, katanya. (har)

    Fraksi PKB itu.Ia mengemukakan be-

    berapa hal yang menjadicontoh yang memperlihat-kan MPR layak untuk dimu-takhirkan antara lain isutentang GBHN. Karenasudah tidak ada garis besaratau pedoman dasar dalampembangunan, kata Luk-man Edy dan menambah-kan, saat ini tidak ada ke-sinambungan pemban-gunan antara presidenyang satu dengan berikut-nya. Ini sedang dalampembahasan agar ada har-monisasi sustainable pem-bangunan, katanya.

    Selain itu, ujar Lukman,isu lainnya adalah keingi-nan agar Ketetapan MPR(Tap MPR) mengikat keluardan bersifat mengatur, sertaisu tentang sidang tahunanMPR yang terkesan hanyaformalitas dan tidak efektifkarena hanya berlangsungsekitar satu jam. (har)

    Suluh Indonesia/antMENGAJAR DI PERBATASAN - Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 142/KJ Pratu TNI R. Sehitemengajar saat sesi luar ruang kelas di SD YPPK St FX Yanggandur, Distrik Sota, Merauke, Papua,kemarin. Prajurit ini diperbantukan sebagai guru bantu karena kurangnya guru di wilayah tersebut.

    TIDAK TERBIT

    Sehubungan dengan Hari Raya Idul Adha 1436 Hij-riah yang merupakan libur nasional, Suluh Indone-sia/Bisnis Jakarta pada Kamis (24/9) tidak terbit. SuluhIndonesia/Bisnis Jakarta akan terbit seperti biasapada Jumat (25/9). Untuk itu, kepada pembaca danpemasang iklan mohon maklum adanya.

    Redaksi

    Jokowi DisebutKonsentrasi BahasMasalah Ekonomi

    JAKARTA - SekretarisKabinet (Seskab) PramonoAnung menyatakan bahwaPresiden Joko Widodo(Jokowi) saat ini berkonsen-trasi menyelesaikan berbagaimasalah ekonomi. Konsen-trasi beliau sekarang ini ada-lah menyelesaikan persoalanekonomi yang sedang di-hadapi bangsa ini, katanyadi Kompleks Istana Kepre-sidenan Jakarta, kemarin.

    Pramono menyatakan halitu menanggapi sikap pemer-intah yang tidak merencana-kan permintaan maaf kepadapartai terlarang. Yang jelaspersoalan permintaan maafdan sebagainya itu tidak per-nah dibicarakan dalam rapat-rapat di kabinet maupun keti-ka kami mendapmpingi, katamantan Sekjen PDIP ini.

    Ia menyebutkan padaSelasa ini dirinya memangtidak ikut mendampingi Pre-siden Jokowi menerima Pimp-inan Pusat (PP) Muhammad-iyah. Tetapi apa yangdisampaikan Presiden secaraterbuka pada saat beliau di

    Doha, bertemu dengan diaspo-ra, itulah yang menjadi sikapPresiden, katanya.

    Ia menyatakan sikap Pre-siden sudah disampaikan se-cara jelas bahwa konsentrasibeliau sekarang ini adalahmenyelesaikan persoalanekonomi yang sedang dihada-pi bangsa ini. Sekarang iniyang dipikirkan adalah bagaim-ana persoalan ekonomi globalyang pengaruhnya sampai ke-pada Indonesia ini segera diata-si, langkah-langkah apa yangharus dilakukan, katanya.

    Ia menyebutkan Presidenlebih fokus pada persoalan de-regulasi. Jadi saya tidak yakinkalau kemudian kata-kata itumuncul dari beliau sendiri, pastikarena mungkin di antara pe-serta dari Muhammadiyahmenanyakannya, katanya.

    Ia menegaskan sikap Pre-siden sudah secara terbuka dis-ampaikan di Doha dan sudahdiketahui oleh publik. Itulahyang jadi pegangan kita semuasehingga kita tidak perlu meng-intepretasikan apapun, kataPramono Anung. (har)

  • 2Suluh Indonesia, Rabu 23 September 2015K ta

    Tetap Beroperasi

    Uber Taksi TantangPemprov DKI Jakarta

    JAKARTA - Wakil Guber-nur DKI Jakarta, Djarot SaifulHidayat mengatakan, sikapngotot Uber Taksi yang tetapberoperasi meski belum men-gantongi perizinan, dinilaisama saja menentang kebija-kan Pemprov DKI Jakarta.

    Djarot mengimbau agar

    Uber Taksi untuk mengurusperizinan. Jika tidak, maka UberTaksi terus dianggap sebagaitaksi ilegal. Dengan begitu, iamengharapkan warga tidakmenggunakan jasa Uber Taksisebagai sarana transportasiumum. Iya dong, menentang.Semuanya itu harus jelas, per-

    izinan harus jelas, statusnyajuga. Kalau tidak, nanti adasanksi dari kepolisian juga,kata Djarot di Balai Kota Jakar-ta, kemarin.

    Seperti diketahui, DirekturLalu Lintas Polda Metro Jayadan Dinas PerhubunganTransportasi (Dishubtrans)

    Suluh Indonesia/antDEKLARASI DAMAI OJEK - Perwakilan dari pengemudi ojek pangkalan dan pengemudi ojek 'online' memperlihatkan deklarasi damai di Mapolsek Kebon Jeruk, Jakarta,kemarin. Deklarasi damai tersebut diselenggarakan untuk menjalin silaturahmi antar pengemudi ojek sekaligus untuk menghindari gesekan antara ojek pangkalan dan ojek online.

    Kilas

    PETUGAS Polda Metro Jaya meringkus marketinganalis PT Garuda Indonesia, Adhi Subekti yangdiduga terlibat pencurian dengan memalsukan tandatangan voucher senilai Rp1,4 miliar. Direktur ReserseKriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Krish-na Murti di Jakarta, kemarin mengatakan, tersangkaditangkap pada Senin (21/9) kemarin. Dari tangan ter-sangka, polisi menyita barang bukti berupa 139 do-kumen berupa complimentary voucher, tiket danperhitungan nilai kerugian tiket yang dipalsukan, ser-ta selembar Kartu Tanda Penduduk atas nama AdhiSubektim. Krishna menjelaskan PT Garuda Indone-sia mencetak voucher untuk kalangan tertentu dantidak diperjualbelikan kepada masyarakat. Tersang-ka mencuri lembaran blanko voucher tersebut den-gan memalsukan tanda tangan, kemudian dijual ke-pada warga asing. Akibatnya, Garuda harus mem-berangkatkan orang yang menukarkan voucher. (kmb)

    Ratusan Lapak DibongkarRAT

Embed Size (px)
Recommended