Home >Documents >Edisi 23 September 2014 | Suluh Indonesia

Edisi 23 September 2014 | Suluh Indonesia

Date post:04-Apr-2016
Category:
View:229 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : PDIP Siapkan 50 Nama Calon Menteri
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 166 tahun VIIISelasa, 23 September 2014

    www.suluhindonesia.com

    Empat Tentara DitembakBATAM - Empat anggota TNI AD yang

    tertembak dalam bentrok di sekitar Mar-kas Brimob Polda Kepri, kemarin masihdirawat di RSUD Embung Fatimah KotaBatam. Mereka masih menjalani pera-watan. Mereka tertembak bagian kaki,kata Danrem 033 Wira Pratama BrigjenTNI Bujang Zuirman di Batam, kemarin.

    Ia mengatakan, keempat anggota Yon-if 134 Tuah Sakti yang tertembak adalahPraka EB (anggota Kompi A), Pratu E(anggota Kompi Markas), Pratu A (ang-gota Kompi Markas) dan Pratu A (anggo-ta Kompi Bantuan). Selain terkena lukatembak pada bagian kaki, anggota yangdirawat juga mengalami luka akibatpemukulan di depan markas BrimobPolda Kepri di Tembesi, kata dia.

    Ia mengatakan, petugas medis segera

    melakukan operasi pada anggota yangterkena tembakan dan proyektilnya masihbersarang di kaki. Yang proyektilnyabersarang akan menjalani operasi peng-angkatan, kata dia.

    Danrem mengatakan, TNI dan Polrisudah berkoordinasi untuk membentuk timmengungkap kasus tersebut. Belajar darikasus-kasus sebelumnya, kami sudahintruksikan juga ke dalam agar suasanakondusif, kata Danrem.

    Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Deparimengatakan, anggotanya terpaksamelakukan penembakan karena dikepungmassa saat melakukan penggrebekangudang diduga penimbun solar ilegal.Awalnya sudah diberi tembakan peringa-tan karena massa mendesak anggota agartidak menyegel gudang, katanya. (ant)

    Mencuatnya kembali pemberianremisi dan pembebasan bersyaratbagi terpidana korupsi membuat ke-caman muncul kepada KementerianHukum dan HAM. Bahkan tak sedi-kit aksi unjuk rasa yang menentangkebijakan pemerintah ini. Bahkanmuncul penilaian adanya mafia hu-

    Perlukah Pembebasan Bersyarat Untuk Koruptor ?kum di balik pembebasan ber-syarat bagai para koruptor itu.

    Koodinator Pemantauan Hukumdan Peradilan Indonesia Corrup-tion Watch (ICW) Emerson Yunthomengatakan, penilaian itu tidakbisa dihindarkan karena pemerin-tah saat ini seakan menafikan ko-mitmen pemberantas korupsi. Ter-lebih syarat pembebasan tidakdiperhatikan dengan baik. Kalaunggak ada alasan yang bisa diper-tanggungjawabkan penilaian pub-lik ada mafia peradilan akan mun-cul, kata Emerson di sela aksidemonstrasi di Kemenkum danHAM di Jakarta, kemarin.

    Banyak proses yang harus di-lalui untuk dapat pembebasan ber-syarat dan remisi bagi para ter-pidana korupsi. Syarat itu tertu-ang dalam PP No 99 tahun 2012.Hanya saya, aturan itu nyatanyatidak dijalankan dengan baik.Yang bertanggung jawab Men-teri Hukum dan HAM. Seharus-nya menteri melakukan peme-riksaan, apakah prosedurnya be-nar, menteri sudah melakukanpengecekan belum, imbuhnya.

    Terlebih, syarat yang juga se-harusnya dipenuhi adanya reko-mendasi dari penegak hukumdalam hal ini KPK. Jika rekomen-

    dasi ini tidak dikeluarkan tapi pem-bebasan bersyarat dan remisi tetapdiberikan tentu akan menimbulkanpertanyaan baru. Misalnya, ada-nya suap menyuap. Karena itu,Kemenkumham khususnya DitjenPAS juga harus memiliki komitmendalam pemberantasan korupsi.Kalau tidak bisa lebik baik mun-dur, tutup Emerson.

    Sebelumnya pemerintah mela-lui Kemenkum dan HAM mem-berikan remisi kepada koruptor danitu dinilai tidak pantas lantara apayang dilakukan para koruptor itutelah merugikan keuangan negarayang tidak sedikit. (wnd)

    MENCUATNYA kembalipemberian remisi dan pem-

    bebasan bersyarat bagiterpidana korupsi menimbul-kan preo dan kontra bahkan

    menuai kecaman.

    JAKARTA - Ketua DPPPDI Perjuangan Puan Maha-rani mengungkapkan partain-ya telah menyiapkan 50 kaderPDIP yang disiapkan masukdalam bursa usulan calonmenteri pemerintahan kabinetPresiden dan Wapres terpilihJoko Widodo-Jusuf Kalla. Saatini, ke 50 lebih calon menteridari PDIP itu maih dikaji dandidalami, terutama soal rekamjejaknya. Lebih dari 50 namasudah dilist untuk bisa kitalihat, kata Puan di GedungDPR Jakarta, kemarin.

    Kader yang akan duduksebagai menteri itu, kata Puandituntut memiliki rekam jejakyang bersih serta mampumembantu kinerja Jokowi-JKdalam menyukseskan pro-gram-program kerakyatanyang diiusung Jokowi-JK.

    Selain itu, mereka juga

    PDIP Siapkan

    50 NamaCalon Menteri

    JAKARTA - BPPT memper-hitungkan penghematan biayapemilihan kepala daerah (pilka-da) hingga 50 persen apabilamenggunakan sistem pemun-gutan suara elektronik (e-vot-ing). Mesin-mesin ini (alat e-voting) bisa bergantian di-gunakan di kabupaten. Bisahemat biaya 50 persen, lumay-an, berapa yang dihemat daripilkada yang dilaksanakan lebihdari 400 kali, kata Direktur Pu-sat Teknologi Informasi danKomunikasi (PTIK) BPPT Ham-man Riza di Jakarta, kemarin.

    Menurut dia, penggunaane-voting jika dilihat secara tan-jibel maka biaya pilkada menja-di lebih murah. Sedangkan se-cara intanjibel maka keper-cayaan masyarakat tumbuh

    E-VotingPangkas 50 Persen

    BPK Diisi PolitisiDinilai Berbahaya

    JAKARTA - BPK sejatinya merupakan lembaga yang me-meriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yangdilakukan oleh Pemerintah Pusat sampai Daerah. Pemeriksaanyang dilakukan, tentunya berdasar kaidah-kaidah atau standaraudit internasional.

    Ketua Badan Pengurus Pusat Pengembangan Informasi Pub-lik (P2IP) Suryawijaya di Jakarta, kemarin mengatakan, dilihatdari kacamata akademis dan praktisi, BPK sebagai lembaga au-dit negara dan anggota dari INTOSAI (The International Orga-nization of Suprame Audit Institutions). Seharusnya, mengede-pankan nilai-nilai dan konsep dasar audit serta kewibawaan BPKsebagai bagian dari organisasi BPK internasional.

    INTOSAI telah mensyaratkan anggotanya termasuk BPK,untuk menerapkan standar audit internasional dalam pelaksanaanpemeriksaan.

    Sebagaimana halnya International Audit Standar yang dia-dopsi dalam Standar Pemeriksaan dan dianut oleh seluruh Akun-tan Publik di Indonesia dan BPK, disebutkan bahwa setiapauditor/pemeriksa wajib untuk memiliki sikap independen ter-hadap obyek pemeriksaan maupun dengan auditee.

    Tentu, lanjutnya, akan menjadi pertanyaan, bagaimana caraBPK bisa menerapkan independensinya jika Anggota BPK yangterpilih memimpin lembaga audit tertinggi di negara ini berasaldari partai politik. (kmb)

    atas proses pilkada itu karenaproses yang akuntabel, cepatdan akurat.

    Harapannya, penggunaanalat e-voting untuk pemilu akanmendorong penyediaannyaoleh industri nasional, sekali-gus membuka kesempatanindustri dalam negeri.

    Ia mengatakan, investasiyang dibutuhkan per unit e-voting minimal mencapai Rp10juta. Namun ia meyakini jikaproduksi alat tersebut telah di-lakukan secara massal makaharga akan lebih rendah. Un-tuk pilkades biasanya di-gunakan dua mesin e-votingsaja. Sedangkan untuk tingkatnasional atau Pemilu diperkira-kan dibutuhkan 550.000 alat e-voting, ujar dia. (ant)

    harus memiliki integritas dankapabilitas yang tinggi se-bagai anggota Kabinet Indo-nesia Hebat. Hingga saat,Puan mengaku belum tau ka-pan Jokowi akan mengumum-kan nama-nama menteri dalamkabinetnya mendatang.

    Selain Sebelumnya, Jokowi-JK menyatakan ada 34 kemen-terian yang dalam kabinetnya.Dari jumlah tersebut, 18 akandiisi dari kalangan profesion-al, dan 16 lainnya diisi kalan-gan profesional partai.

    Selaihn bursa calon ment-eri yang dinanti masyarakat,jabatan Ketua DPR juga men-jadi posisi penting yang ditung-gu-tunggu publik. Terkait itu,Ketua Fraksi PKS Hidayat NurWahid menbgatakan, PKS te-lah menyetujui mengajukanempat kader terbaiknya untukposisi pimpinan DPR. Ada

    Fahri Hamzah, Sohibul Imam, AlMuzzamil Yusuf, dan MahfudSiddiq. Empat kader itu kitacalonkan, kata Hidayat.

    Untuk posisi pimpinanDPR ini, Koalisi Merah Putihberencana merebut posisipimpinan parlemen dengan me-nyiapkan satu paket pimpinanbaik MPR maupun DPR. PKSdisebut-sebut menerima bilahanya menempatkan kadernyauntuk posisi sebagai WakilKetua DPR.

    Sebelumnya, Jokowi men-gumumkan struktur kabinetnyaakan diisi kalangan profesion-al dan kalangan ahli serta poli-tisi. Tanpa menyebut nama,Jokowi mengatakan, menteri-nya terdiri dari 18 profesionaldan 16 menteri berasal dariparpol. Struktur tersebut samadengan Kabinewt IndonesiaBersatu. (har)

    Suluh Indonesia/antUSULAN NAMA KABINET - Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) berjalan meninggalkan Balaikota di JalanMedan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin. Joko Widodo mengatakan pihaknya telah menerima enam usulan nama-nama kabinet dan masihdalam tahap kajian diantaranya Kabinet Kerja Trisakti dan Kabinet Kerja Perubahan.

    Suluh Indonesia/adePEMBEBASAN BERSYARAT - Sejumlah aktivis anti korupsi melaku-kan aksi teatrikal saat berunjuk rasa di depan Gedung KementerianHukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

    Suluh Indonesia/antPILKADA TAK LANGSUNG - Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa (kanan), menerimaperwakilan Lembaga Persahabatan Ormas Islam di Kompleks Parlemen Jakarta, kemarin. Sejumlahormas Islam menyatakan sikap mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

  • 2Suluh Indonesia, Selasa 23 September 2014K ta

    Suluh Indonesia/antHUT RAGUNAN - Ketua Dewan Pengawas Taman Margasatwa Ragunan Hashim Djojohadikusumo (ketiga kanan)didampingi Sekda DKI Jakarta Saefullah (ketiga kiri) meresmikan patung Raden Saleh di Taman Margasatwa Ragunan,kemarin. Kegiatan merupakan rangkaian dari peringatan hari jadi Taman Margasatwa Ragunan yang ke-150 tahun.

    Palsu Dokumen Honorer

    Ratusan GuruTerancam

    Pecat

    Menurut Ahok di Balaikota Jakarta,kemarin, Pemprov DKI Jakarta sudahpunya datanya, dan akan diproses poli-si serta dipecat.

    Ia menerangkan, Pemprov DKI me-nerima laporan tersebut dari masyarakat,dan langsung menindaklanjutinya.Malahan sudah ada beberapa yangdipecat, ujar dia.

Embed Size (px)
Recommended