Home >Documents >Edisi 19 Maret 2015 | Suluh Indonesia

Edisi 19 Maret 2015 | Suluh Indonesia

Date post:08-Apr-2016
Category:
View:245 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Tunggu Putusan Tetap Fraksi Golkar Dirombak
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 54 tahun IXKamis, 19 Maret 2015

    www.suluhindonesia.com

    JAKARTA - Pengacara Komjen PolBudi Gunawan, Razman Arief Nasution,Rabu, dijebloskan ke LP Cipinang, Jakar-ta Timur oleh tim Kejagung dan Kejari-Panyabungan, Mandailing Natal, Sumut.

    Kapuspenkum Kejagung, Tony Tri-bagus Spontana di Jakarta, kemarinmembenarkan sebelumnya tim jaksamengeksekusinya di Jalan Djuanda,Jakarta Pusat atau tepatnya di dekatGedung Mahkamah Agung pada pukul15.30 WIB. Masuk ke LP Cipinangpada pukul 16.15 WIB, katanya.

    Kapuspenkum menyebutkan ekseku-si itu sendiri berjalan lancar dan tidakada perlawanan yang berarti.

    Dikatakan, eksekusi yang dilakukanoleh tim jaksa merupakan perintahundang-undang dan menjalankan putu-

    Pengacara BG Dieksekusi

    JAKARTA - Rencana pem-berian remisi bagi koruptorKemenkum HAM dengan me-revisi PP Nomor 99 tahun 2012tentang Perubahan KeduaAtas PP No. 32 Tahun 1999 ten-tang Syarat dan Tata Cara Pel-aksanaan Hak Warga BinaanPemasyarakatan (PP Pengeta-tan Remisi) diduga bermotifkepentingan politik, bukanyuridis. Hal ini, karena bany-aknya kader partai yang men-jadi terpidana kasus korupsi.Ada fenomena menarik yangmenjadi terpidana korupsi itu

    Remisi Buat Koruptor

    Dinilai Bermotif Politis

    san dari Mahkamah Agung.Nama Razman Arief Nasution saat ini

    sedang naik daun sebagai pengacarasetelah berhasil meloloskan eks calonKapolri Komjen Pol Budi Gunawan daripenetapan tersangka oleh Komisi Pem-berantasan Korupsi.

    Melalui persidangan praperadilan diPN Jaksel, dengan hakim tunggal,Sarpin Rizaldi, gugatan itu dikabulkanhingga Razman banyak order untukmenjadi pengacara praperadi lansejumlah tersangka korupsi di antaran-ya Sutan Bhatoegana.

    Razman terpaksa harus menjalani ku-rungan selama 3 bulan setelah Mahka-mah Agung melalui putusannya yangbernomor 1260 K/Pid/2009 menjatuhkanhukuman tersebut. (wnd)

    JAKARTA - Wakil KetuaDPR Agus Hermanto menga-takan dirinya menunggu pu-tusan tetap terkait konflik Par-tai Golkar, setelah itu barubisa dilakukan perombakanstruktur Fraksi Golkar di DPRRI. Apabila ingin melaksa-nakan kebijakan berkaitandengan kedewanan, DPR bisamengeksekusi apabila sudahada keputusan tetap, kataAgus di Gedung Nusantara IIIJakarta, kemarin.

    Dia menjelaskan saat inipihak internal Golkar menga-jukan gugatan di Pengadilan

    Tunggu Putusan Tetap

    Fraksi GolkarDirombak

    Negeri dan keputusan Men-teri Hukum dan HAM dilapor-kan ke PTUN.

    Menurut dia di DPR RI jugasedang digulirkan wacana hakangket terkait kebijakan Men-kumham yang memenangkanGolkar hasil Munas Jakartasehingga DPR belum bisamenjalankan kebijakan per-gantian pimpinan fraksi. Inibelum inkrach, tentunya kamibelum bisa melaksanakan ke-bijakan-kebijakan yang funda-mental, ujarnya.

    Menurut dia apabila diam-bil kebijakan pergantian frak-

    Bambang Widjojanto :

    Tangkap Koruptor Harus Dapat BonusMANTAN Wakil Ketua

    KPK Bambang Widjojantomengatakan perlu adanyarevolusi mental dalamupaya pemberantasan ko-rupsi salah satunya mem-beri bonus 20 persen bagipihak yang berjasa dalammengungkap koruptor.Saya usulkan 20 persendari nilai kerugian yangbisa didapatkan ataudikembalikan ke negara.Imbalan itu diberikan kepa-da orang yang berjasa

    paling banyak dari kader PDI-Perjuangan. Dimana indeksKPK sebesar 10,7 persen atausebanyak 157 kasus (menjeratkader PDIP). Artinya ini adamotif politik bukan bermuatanyuridis, kata Ketua BadanPengurus YLBHI, Alvon Kur-nia Palma dalam diskusi diGedung DPD Jakarta, kemarin.

    Bahkan, Alvon meragukanpemberian remisi kepada parakoruptor yang selama ini dinilaiberdasarkan kelakuan baik ko-ruptor selama di penjara. Halitu didasarkan pada banyak-

    nya kasus-kasus petugasLapas yang masih mudahdisuap. Yang menilai itu kanorang-orang dari pemasyaraka-tan, nah itu permasalahannya.Orang-orang ini masih ber-masalah, ujarnya.

    Pada dasarnya, Alvon men-gatakan PP Pengetatan Remisiyang diterbitkan di era Pre-siden Susilo Bambang Yud-hoyono itu sudah sangat baik.Apalagi dalam PP tersebut, se-luruh narapidana kejahatanluar biasa (extraordinary crime)wajib memenuhi syarat tam-bahan agar bisa memperolehremisi. Misalnya, menjadijustice collaborator dalamkasus yang menimpanya.

    Peneliti Institute for Crimi-nal Justice Reform (ICJR), Er-asmus Abraham Todo Napitu-pulu mengakui PP No 99 tetapmembuka ruang pemberian re-misi bagi koruptor, tetapi den-gan syarat sangat ketat.Misalnya harus menjadi justicecollaborator dan sudah mem-bayar denda. Hak itu ada, tapisyaratnya harus dipenuhi dulu.Apalagi, indikator penilaian diLapas itu banyak makelarnya,katanya. (har)

    dalam proses pengembalianitu, ujar Bambang usai meng-isi diskusi yang diselenggar-akan oleh Ikatan WargaDjakarta (Iwarda) Peduli Indo-nesia di Jakarta, kemarin.

    Publik harus terus dilibat-kan dalam mengawal upayapemberantasan korupsi, kare-na pemberantasan korupsitidak akan dapat berhasil apa-bila tidak melibatkan partisi-pasi publik dengan terus men-dorong mereka untuk terlibatdi dalamnya. Salah satunya

    adalah memberikan hadiah bagiyang berjasa. Bonus itu untukmendorong kesadaran nuranidan akal sehatnya untuk me-mang bersama-sama melakukanpemberantasan korupsi den-gan teman-teman penegak hu-kum, tambah pendiri ICW itu.

    Selama ini menurut Bam-bang, bonus bagi publik yangberpartisipasi dalam pember-antasan korupsi memang telahdisebutkan dalam undang-un-dang. Namun menurut dia, bo-nus yang didapatkannya itu

    tak sebanding atas denganbantuannya dalam men-gungkap kasus korupsi.Tetapi bonus yang diberi-kan kecil sekali. Mau diberipiagam, jelas dia.

    Bambang menegaskan,apabila bonus sebesar 20persen itu betul-betul tere-alisasi, maka pelaksanaan-nya akan menjadi baik. Ma-ka publik akan terpanggildan berlomba-lomba untukterlibat dalam upaya pem-berantasan korupsi. (wnd)

    Pemilih Pilkada

    Mencapai 99,8 Juta OrangJAKARTA - KPU mem-

    perkirakan jumlah pemilihpilkada serentak gelombangpertama mencapai 99,8 jutaorang yang diperoleh daridaftar pemilih tetap pilpresdi 269 daerah. Berdasarkantotal pemilih dalam DPT pil-pres lalu (2014), di seluruhdaerah yang akan melaksa-nakan pemilihan gubernur,bupati dan wali kota gelom-bang pertama ada 99.842.958orang, kata Komisioner KPUHadar Nafis Gumay diJakarta, kemarin.

    DPT Pilpres 2014 sebanyak99,8 juta orang tersebut akandiselaraskan dengan datadaftar penduduk potensialpemilih pemilu (DP4), yangdiserahkan Kementerian DalamNegeri guna mengeliminasikegandaan dan pendudukmeninggal serta menambahkanpemilih berusia 17 tahun atausudah menikah.

    DP4 untuk Pilkada serentakgelombang pertama merupakandata penduduk hasil pembaru-an oleh Direktorat JenderalAdministrasi Kependudukan

    dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)hingga 31 Desember 2014 .

    Petugas KPU di daerah ke-mudian mencocokkan danmeneliti (coklit) data DP4 terse-but ke lapangan dengan men-datangi rumah-rumah pen-duduk pemilih selama prosespemutakhiran data pemilih.

    Data hasil coklit itulah yangakan diselaraskan dengan 99,8juta data DPT Pilpres 2014 lalu.Data tersebut kami turunkanke daerah dan disusun untukmenjadi DPS Pilkada, jelasHadar. (har)

    Suluh Indonesia/antMELASTI JELANG NYEPI - Sejumlah Umat Hindu membawa benda-benda sakral ke laut saat upacara Melastimenjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1937 di Pantai Pererenan, Badung, kemarin. Ritual Melasti tersebutuntuk menyucikan diri dan alam agar pelaksanaan Hari Raya Nyepi dapat terlaksana dengan kedamaian.

    Suluh Indonesia/antMEMBERI HORMAT - Wapres Jusuf Kalla (kanan) bersiap memimpin jalannya rapat terbatas kabinet disaksikan Menko Polhukam TedjoEdhy Purdijatno (kiri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas berbagaipersoalan terkini di bidang Polhukam.

    Suluh Indonesia/antDIPERIKSA - Mantan Bendahara Partai Demokrat MuhammadNazaruddin memberikan keterangan seusai menjalani pemeriksaan diKPK Jakarta, kemarin.

    si lalu di kemudian hari kepu-tusan inkrach memenangkankubu lain maka akan terjadipergantian lagi.

    Namun dia mengatakanurusan fraksi Partai Golkar,Pimpinan DPR RI tidak inginmemasukinya terlalu jauh danmenyerahkan sepenuhnyapada internal Golkar.

    Sebelumnya Wakil KetuaUmum DPP Partai Golkar Yor-rys Raweyai mengatakan par-tainya akan tetap melakukanperombakan dalam Alat Ke-lengkapan Dewan (AKD) dariFraksi Partai Golkar dalam

    waktu dekat ini.Menurut Yorrys peromba-

    kan AKD merupakan haksepenuhnya dari partai politikyang mendapatkan jatah kursidi parlemen. PerombakanAKD itu hak partai politik, kamiakan lakukan perombakansetelah masa reses DPR tang-gal 23 Maret 2015. Sudah adabayangan siapa saja orang-or-ang yang akan dipanggil dandigeser posisinya, ujar Yorrys.

    Selain itu, menurut Yorrys,pergantian ketua dan sekreta-ris Fraksi Partai Golkar adalahlangkah yang pasti. (har)

  • 2Suluh Indonesia, Kamis 19 Maret 2015K taAhok Belum Berencana

    DivestasiBUMD Merugi

    Suluh Indonesia/antPRAPERADILAN - Tersangka kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta Udar Pristono menunjukan berkassebelum menjalani sidang praperadilan di PN Jakarta Pusat, Jakarta, kemarin. Mantan kepala dinas perhubunganDKI Jakarta itu mempraperadilankan Kejaksaan Agung atas tindakan penyitaan aset miliknya.

    Suluh Indonesia/antRAZIA ARGO TAKSI - Petugas Sudin Koperasi dan UMKM Pemkot Jakarta Pusat memeriksa argo taksi menggunakan alat "rolling tester" dikawasan silang Monas Timur, Jakarta, kemarin. Razia argo taksi tersebut dilakukan untuk memastikan argo taksi.

    JAKARTA - PemerintahProvinsi (Pemprov) DKI Jakar-ta belum berencana menjualBadan Usaha Milik Daerah(BUMD) yang tidak dapatmemberikan deviden kepadaPemprov DKI Jakarta karenaterus meru

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended