Home >Documents >Edisi 18 Juni 2015 | Suluh Indonesia

Edisi 18 Juni 2015 | Suluh Indonesia

Date post:22-Jul-2016
Category:
View:225 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Wapres-Dana Dapil Tak Perlu
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 115 tahun IXKamis, 18 Juni 2015

    www.suluhindonesia.com

    Suluh Indonesia/antANAS DIPINDAHKAN - Terpidana kasus korupsi Hambalang Anas Urbaningrum meninggalkan rutan KPK di Jakarta, kemarin. Mantan KetuaUmum Partai Demokrat itu dipindahkan penahanannya ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jabar.

    JAKARTA - Mantan Menteri BUMNDahlan Iskan, dicecar pertanyaan soalkeberadaannya panitia nasionalKonferensi APEC di Bali pada 2013 olehpenyidik Kejagung.

    Terkait dugaan korupsi pengadaan 16unit mobil Electric Microbus dan ElectricExecutive Car pada PT BRI, PT PGN danPT Pertamina untuk kegiatan tersebut.

    Kapuspenkum Kejagung, Tony Triba-gus Spontana di Jakarta, kemarin menye-butkan Dahlan Iskan memenuhi panggi-lan penyidik. Selanjutnya diperiksa se-putar pengadaan mobil elektrik, katanya.

    Sebelumnya, Kejagung telah mene-tapkan dua tersangka pengadaan 16 unitmobil Electric Microbus dan Electric Ex-ecutive Car pada PT BRI, PT PGN danPT Pertamina untuk kegiatan Konferensi

    DI Terseret Mobil ElektrikAPEC di Bali pada 2013.

    Kedua tersangka itu, Agus Suherman(AS) selaku Dirut Perum Perikanan Indo-nesia sebagaimana Sprindik Nomor: Print60/F.2/Fd.1/06/2015 tanggal 12 Juni 2015.

    Dasep Ahmadi (DA) sebagai DirekturPT Sarimas Ahmadi Pratama Sebagaim-ana Sprindik Nomor: Print 61/F.2/Fd.1/06/2015 tanggal 12 Juni 2015.

    Tony menjelaskan penetapan keduatersangka diawali pada 2013 Kementeri-an BUMN telah meminta beberapa BUMNuntuk menjadi sponsor pengadaan ken-daraan Mobil Jenis Electric Microbus danElectric Executive Car sebanyak 16 unitguna mendukung kegiatan operasionalKonferensi Asia-Pacific Economic Coop-eration (APEC) atau kerja sama EkonomiAsia Pasifik di Bali. (ant)

    JAKARTA - Wapres JusufKalla mengatakan tidak semuadaerah memiliki kebutuhansama, sehingga dana aspirasiRp20 miliar untuk anggota DPRtidak mewakili keperluan dae-rah asal. Karena tidak semuadaerah punya kekurangan dankebutuhan yang sama, sehing-ga ketika semua anggota DPRnanti dapat Rp20 miliar (mas-ing-masing, red.), nanti bisaberbeda-beda keinginannya,kata Kalla di Jakarta, kemarin.

    Wapres mengatakan se-sungguhnya APBN sudah ter-masuk dana aspirasi anggotaDPR. Sehingga, dana aspirasidi luar APBN tidak lagi diper-lukan. Semua anggaran(APBN) itu kan DPR yang me-nentukan, bersama denganPemerintah. Berarti 100 persenanggaran itu aspirasi DPR jugakan, ujar Wapres.

    Sehingga, lanjutnya, ketikasebuah daerah memerlukandana untuk pembangunan in-frastruktur maka itu seharus-

    Menurut dia, KPK bisa melaku-kan banyak hal, termasuk penyada-pan, dengan standart of procedurbanyak disalahgunakan. Dalambanyak hal KPK juga terbuktimelakukan tindakan yang ber-benturan dengan institusi lain danbisa juga dinilai melanggar HAM,ujar Fadli Zon.

    Ia mencontohkan pembenahandalam penyadapan harus dilakukan

    karena tidak bisa KPK menyadaptanpa prosedur dan ketetapan yangberlaku. Hal itu, menurut dia, jan-gan sampai Pimpinan KPK dalammelaksanakan tugasnya melakukanpenyalahgunaan kekuasaan atauabuse of power. Pemerintahsudah menyadari dan Menkumhamtelah menyampaikan hal itu. Di nega-ra mana pun, orang tidak bisa me-nyadap seenaknya tanpa proseduryang jelas, katanya.

    Selain itu, menurut dia, prosedurpencegahan dan penindakan di KPKharus dijelaskan karena selama inidalam praktiknya banyak penyim-pangan.

    Menurut Fadli, revisi UU KPKbukan pelemahan KPK. Jelas nama-nya saja revisi. Revisi itu untukmengembalikan kepada fungsi agartidak terjadi masalah institusional.

    Ia mengatakan bahwa UU KPKdibuat dalam euforia dan semangatdemokrasi serta institusi itu dalambentuk ad hoc karena kepolisiandan Kejaksaan Agung belum ber-fungsi dengan optimal.

    Lembaga Anti-Rasuah Menunggu AjalIa menegaskan bahwa revisi UU

    KPK dalam rangka agar KPK ber-jalan sebagai institusi yang benarsehingga jangan sampai nanti adaorang yang menjadi korban dalamsistem tersebut.

    Sebelumnya, pemerintah melaluiMenteri Hukum dan HAM menga-jukan revisi atas UU No. 30/2002masuk dalam Program Legislasi Na-sional (Prolegnas) 2015. Undang-undang ini sudah masuk dalamlonglist Prolegnas 20152019sebagai inisiatif DPR dan perlu di-dorong untuk dimajukan sebagai pri-oritas 2015, kata MenkumhamYasona H. Laoly. (har)

    Suluh Indonesia/antSALAT TARAWIH ISTIQLAL - Umat muslim melaksanakan salat Tarawih pertama di Masjid Istiqlal,Jakarta, kemarin. Salat Tarawih pertama menandai dimulainya bulan suci Ramadan 1436 Hijriah.

    Terkait Kebijakan Praperadilan

    Hakim Agung Usulkan Tiga OpsiJAKARTA - Hakim agung

    Gayus Lumbuun mengusulkantiga opsi yang dapat diambilMahkamah Agung dalam mem-bentuk sebuah kebijakan atauperaturan terkait gejolak dimasyarakat akibat perbedaanhukum acara yang dipahamihakim dalam memutus perkarapraperadilan. Yang pertamaputusan Sarpin apakah bisaditerima MA? Kalau diterima yaterbitkan sikap resmi bahwasikap hakim Sarpin bisa dite-rapkan oleh hakim lain denganmemperluas kewenangan pra-peradilan hingga masuk kepokok perkara, tuturnya dalamdiskusi bertajuk PolemikPraperadilan dan Masa DepanPemberantasan Korupsi di

    Jakarta, kemarin.akim Sarpin Rizaldi merupa-

    kan hakim tunggal yang me-menangkan permohonan pra-peradilan Komjen Pol BudiGunawan dalam dugaan tindakpidana korupsi terkait transak-si-transaksi mencurigakan den-gan mendasarkan putusannyapada keabsahan alat bukti yangdiserahkan oleh KPK.

    Opsi kedua, kata Gayus,yaitu MA dapat mengatur agarpraperadilan harus tetap di-jalankan sesuai ketentuanPasal 1 angka 10 KUHAP yangditegaskan kembali dalam Pasal77 hingga Pasal 83 KUHAP dimana praperadilan hanya ber-wenang memeriksa dan memu-tus tentang sah atau tidaknya

    Wapres :

    Dana DapilTak Perlu

    WAKIL Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana revisiUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

    Tindak Pidana Korupsi bukan sebagai upaya pelemahanterhadap institusi KPK.

    nya diusulkan sejak pem-bahasan APBN. Jadi kalaumemang aspirasi disetujui, ten-tu dalam pembahasan (APBN)sudah ada bahwa di provinsiini perlu pembangunan jalan.Itu aspirasi, ucapnya.

    Wakil Ketua DPR RI FahriHamzah mengatakan ProgramPembangunan Daerah Pemili-han (UP2DP) atau lebih dike-nal dengan dana aspirasi ad-alah wujud dari pelaksanaantugas konstitusi DPR yangsudah diatur dalam undang-undang maupun sumpah jaba-tan legislator.

    Penolakan terhadap danaaspirasi, menurut Fahri kepadapers di Jakarta, Selasa, berartimenolak konstitusi dan me-langgar sumpah jabatan DPR.Tekad DPR hanya melaksa-nakan UU. Undang-undang te-lah mengatur untuk mendengaraspirasi masyarakat. Itu jugamerupakan pelaksanan darisumpah DPR, kilahnya.

    Dalam UU MD-3 dan sum-

    pah jabatan, ditegaskan bah-wa kewajiban anggota DPRadalah membela konstituen.Jika tidak melaksanakan itu,jelas pelanggaran konstitusidan melanggar sumpah jaba-tan, kata Fahri.

    Selama ini, menurut Fahri,tidak ada mekanisme bagianggota DPR untuk menjalan-kan aspirasi konstituennya.Program UP2DP akan mem-beri ruang bagi anggota DPRuntuk membela konstituen.

    Menurut dia, konstituenjuga bisa mendapatkan hak-hak yang dibutuhkan masya-rakat di dapilnya. Kalau kitabandingkan DPR pada eraOrde Baru yang memang dia-tur untuk tidak berhubungandengan konstituen dan hanyapulang lima tahun sekali kedapilnya menjelang pemilu,DPR pada era reformasi inidiatur agar kembali ke dapil-nya sesering mungkin demimenyerap aspirasi masya-rakat, ujarnya. (ant)

    Suluh Indonesia/antHUKUMAN MATI - Terdakwa kasus kepemilikan narkoba warga nega-ra Lithuania, Verikas Mindaugas dituntut hukuman mati oleh jaksa diPN Medan, kemarin.

    penangkapan dan/atau penah-anan, sah atau tidaknya peng-hentian penuntutan, dan per-mintaan ganti kerugian dan re-habilitasi oleh tersangka ataukeluarganya. Apakah MA

    mengatur praper harus sesuaidengan KUHAP sambilmenunggu revisi KUHAP se-lesai yang itu dapat memakanwaktu lama hingga dua tahun,katanya. (wnd)

    Anas UrbaningrumHuni Lapas Sukamiskin

    JAKARTA - Mantan KetuaUmum Partai Demokrat AnasUrbaningrum akhirnya diek-sekusi ke LP Sukamiskin Band-ung, kemarin. Dipindahkanyaterpidana kasus korupsi danaproyek Pusat Pendidikan Pel-atihan dan Sekolah Olahraga(P3SON) Hambalang, Bogor,tersebut menyusul adanyakeputusan MA yang menolakkasasi yang diajukannya.

    Mantan Ketua Umum PBHMI tersebut menilai putusanitu tidak adil. Pasalnya tidakmempertimbangkan fakta hu-kum yang terungkap dalamsidang di Pengadilan Tipikor.Saya terus terang menghor-mati dan yakin bahwa pak Artid-jo sebaga hakim itu punya kre-dibilitas personal, integritaspersonal yang tinggi menurutsaya. Tapi putusannya dalamhal kasus saya itu putusanyang tidak berintegritas.Mengapa? karena melukai rasa

    keadilan, cacat keadilanputusannya,kata Anas.

    Atas putusan yang dinilai-nya tak adil, ia pun berencanaakan mengajukan hukum luarbiasa atau peninjauan kembali(PK).Upaya hukum di duniamasih dimungkinkan lewat PK.Itu disediakan fasilitas hukumbernama PK. Fasilitas hukumakhirat tentu tidak didiskusikandisini, ujarnya.

    Sementara itu,ketika dising-gung perihal pencabutan hakpolitiknya, Anas mengaku pas-rah. Bahkan ia juga rela jika hakkewarganegaraanya di cabutpemerintah. Jangankan hakpolitik, hak warganegara ajakalo mau dicabut boleh kan. Itubukan soal. yang soal buatsaya itu, putusannya yangtidak adil. itu saja, cetusnya.

    Terhadap uang penggantiRp 57 miliar, Anas mengakumenggantinya dengan uangmainan. (wnd)

  • 2Suluh Indonesia, Kamis 18 Juni 2015K ta

    TKD PNS DKI Jakarta

    Bernilai Rp 18 Ribu/PoinJAKARTA - Pemprov DKI

    Jakarta kembali merubah nilaipoin untuk Tunjangan Kiner-ja Daerah (TKD). Kali ini set-iap satu poin bernilai Rp 18ribu. Jumlah tersebut merupa-kan akumulasi dari nilai TKDstatis dan dinam

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended