Home >Documents >Edisi 16 September 2015 | Suluh Indonesia

Edisi 16 September 2015 | Suluh Indonesia

Date post:09-Mar-2016
Category:
View:225 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Mulai Tahun Depan K2 Diangkat
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 168 tahun IXRabu, 16 September 2015

    www.suluhindonesia.com

    Suluh Indonesia/adeDEMO GURU - Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR,Jakarta Pusat, kemarin. Para guru honorer yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air itu meminta kepada Pemerintah untuk mengangkat statusmereka dari honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS)

    PEKANBARU - Majelis Hakim Peng-adilan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau,menjatuhkan vonis mati kepada seorangwarga negara Malayisa Ng Hai Kwan ter-dakwa penyelundup 46,5 kilogram sabu.Majelis hakim memutuskan terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah, Menjatuhkan vonis mati, kataKetua Majelis Hakim, Amin Ismanto, saatmembacakan putusan, kemarin.

    Majelis hakim menilai perbuatan ter-dakwa terbukti melawan pemerintahdalam upaya pemberantasan narkotikakarena berupaya menyelundupkan 46,5kilogram sabu melalui pelabuhan rakyatdi Dumai.

    Vonis mati yang ditetapkan oleh ma-jelis hakim tersebut sesuai dengan tun-tutan JPU Zainal Effendi yang menjerat

    WN Malaysia Dihukum Matiterdakwa dengan Pasal 113 ayat (2) joPasal 132 ayat (1) Undang-Undang (UU)RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoti-ka dengan tuntutan mati pada pekan lalu.

    Didalam pasal itu disebutkan bahwa ter-dakwa bersalah melawan hukum dalamkaiatannya memproduksi, mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotikadan percobaan atau pemufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana narkotikaatau precursor narkotika.

    Pada saat pembacaan vonis, Ng HaiKwan alias Jimmy alias Ati (50) yang dike-tahui sulit memahami bahasa Indonesiahanya diam tanpa ekspresi. Selanjutnya,majelis hakim meminta kuasa hukum ter-dakwa untuk berkomunikasi dengan ter-dakwa dan hasilnya terdakwa akanmelakukan banding. (ant)

    JAKARTA - Menteri Pen-dayagunaan Aparatur Nega-ra dan Reformasi Birokrasi(Menpan-RB) Yuddy Chris-nandi mengatakan peng-angkatan tenaga honorer kat-egori 2 (K2) menjadi pegawainegeri sipil (PNS) dimulaitahun 2016. Karena tahun2015 ada moratorium peng-angkatan CPNS, maka pen-gangkatan K2 dimulai 2016secara bertahap paling lamahingga 2019, tapi kita usa-hakan dipercepat, ujar Yud-dy seusai melakukan rapatkerja dengan Komisi II DPRRI, di gedung parlemen,Jakarta, kemarin.

    Pada rapat tersebut, Men-teri Yuddy menyatakan me-nyetujui mengangkat440.000 tenaga honorer K2sebagai PNS secara berta-hap dan dengan sejumlahcatatan.

    Dia mengatakan penga-ngkatan 440.000 tenaga hon-orer K2 itu diestimasi akanmeningkatkan biaya gaji se-nilai Rp34 triliun per tahun.Tapi itu baru perhitungankasar. Kalau diasumsikan440.000 itu diangkat seluruh-nya tanpa evaluasi, maka satu

    ifikasi total dalam UU KUHP ini,kata anggota Komisi III DPR ArsulSani dalam diskusi Forum Legislasibertema Revisi UU KUHP di Ge-dung DPR Jakarta, kemarin.

    Apabila pemerintah sepakat me-narik pasal-pasal korupsi itu, makapembahasan UU KUHP dilakukandengan kodifikasi parsial, sehinggapembahasannya nanti tinggal mem-bongkar bab dan pasal mana yangperlu dibahas atau tidak. Sejauh ini.dalam draf yang dikirimkan pemer-intah, kejahatan-kejahatan khususseperti tindak pidana korupsi (tip-ikor), terorisme, pelanggaran HAM

    berat, narkotika, pencucuian uang(TPPU), perdagangan manusia(traficking), yang semula diatur olehUU tersendiri, akan dijadikan satu(kodifikasi total) dalam UU KUHP.Tak heran, revisi UU KUHP menjaditambun karena terdiri dari 768 pasalyang dibagi dalam dua buku. Sayasendiri mendukung kodifikasi par-sial, fraksi-fraksi sendiri kini sedangmenyusun DIM. Komisi III DPR punakan mengundang masyarakat un-tuk memberi masukan, ujarnya.

    Arsul mengaku dapat memaha-mi kekhawatiran KPK, apabila pem-bahasan revisi KUHP dilakukan

    JAKARTA - DPR masih me-nunggu sikap tegas pemerintahatas protes yang diajukan KPKyang meminta agar delik korupsidikeluarkan dalam rumusan pasal-pasal draf revisi UU KUHP yangsudah diajukan pemerintah. Apabi-la pemerintah berkehendak men-cabut pasal-pasal korupsi dalamdraf tersebut, DPR akan menduku-ngnya. Jadi, DPR RI akan mem-pertanyakan dulu kepada pemerin-tah mengapa berkehendak kodi-fikasi total? Karena itu, kita akanmendengar filosofi, background,alasan pemerintah mengajukan kod-

    KUHP, Perlukah Segera Direvisi ?

    Kader Jadi Menteri

    PDIP Siapkan Tiga Anggota PAWJAKARTA - Dewan Pimpi-

    nan Pusat PDIP telah menyiap-kan tiga nama sebagai anggo-ta DPR pengganti antarwaktu(PAW) dari kadernya yang saatini telah menduduki jabatanmenteri di kabinet.

    Sekjen DPP PDIP HastoKristiyanto di Jakarta, kemarinmengatakan, meskipun belumdilakukan pelantikan anggotaDPR PAW, tapi tidak adarangkap jabatan.

    Menurut dia, ketiga kaderPDI Perjuangan itu yakni PuanMaharani, Tjahjo Kumolo, danPramono Anung sudah mun-dur sebagai anggota DPR,sehingga tidak ada rangkapjabatan.

    Saat ini, Puan Maharani

    menjadi Menko PembangunanManusia dan Kebudayaan,Tjahjo Kumolo menjadiMendagri, dan PramonoAnung menjadi Seskab.

    Hasto menambahkan, padarapat pimpinan di DPP PDIP,hal tersebut sudah dibahas dantidak ada rangkap jabatan.Setelah Mas Tjahjo, MbakPuan, dan Mas Pram jadi men-teri dan mundur dari keang-gotaan di DPR, maka tidak adalagi fasilitas dari negara yangditerima, katanya.

    Ia menjelaskan, DPP PDIPsudah menyiapkan penggantiTjahjo Kumolo yakni Tuti NRosdiono dan pengganti PuanMaharani adalah DarmawanPrasodjo.

    Mulai Tahun Depan

    K2 Diangkatorang dengan gaji Rp2 juta dantunjangan, maka totalnya seki-tar itu, jelas dia.

    Meskipun demikian, Yuddymeyakini setelah dilakukanproses evaluasi, jumlah tena-ga honorer K2 yang diangkatmenjadi PNS bakal berkurang.Mungkin ada yang sudah

    meninggal dunia, mungkin adayang sudah tidak bekerja,mungkin ada yang tidak me-menuhi persyaratan, jelas dia.

    Yuddy mengatakan secaragaris besar Presiden Jokowitelah mengetahui persoalantenaga honorer K2. Namun ha-

    Suluh Indonesia/antGELAR PERKARA - Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojantoberbicara kepada sejumlah korban kriminalisasi aparat penegak hukumsaat diskusi di Surabaya, kemarin.

    Suluh Indonesia/antSAR BAGUNA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Kepala BasarnasMarma TNI F. Henry Bambang Soelistyo saat pembukaan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan (SAR)bagi relawan Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDIP di Jakarta, kemarin.

    dengan kodifikasi total karena akanmengambil porsi tindak pidanakhusus korupsi yang selama ini dia-tur dalam UU KPK. Tetapi, menu-rutnya bukan KPK saja yang tentu-nya akan dilemahkan, tetapi Kejak-san Agung dan Kepolisian yangjuga memiliki kewenangan melaku-kan penanganan atas korupsi jugadapat dilemahkan. Kepolisian, Ke-jagung, dan MA juga dapat dilemah-kan. Khususnya dalam melakukanpenyelidikan, penyidikan, danpenuntutan, karena penguatannyaakan diatur dalam aturan peralihan,kata Asrul. (har)

    Kemudian untuk menggan-ti Pramono Anung, menurut dia,DPP PDIP dengan berbagaipertimbangan strategis memil-ih Eva Kusuma Sundari.Meskipun suara terbanyak

    kedua setelah Mas Pramono,bukan Eva Kusuma Sundari,tapi dengan mempertimbang-kan kepentingan partai makadiputuskan penggantinya ad-alah Eva, katanya. (har)

    sil rapat dengan Komisi II baruakan disampaikan ketika pre-siden tiba di tanah air dari la-watan ke luar negeri.

    Sementara itu, demonstrasiribuan guru dan karyawananhonorer yang berlangsung se-jak Selasa pagi di depan Ge-dung DPR/MPR berakhir den-

    gan haru ketika pemerintahmemutuskan semua tenagahonorer akan diangkat men-jadi PNS secara bertahap dari2016-2019.

    Ketua Umum PB PGRISulistyo naik ke mobil koman-do dan berbicara di depanribuan tenaga honorer didepan Gedung DPR/MPRJakarta, sekitar pukul 18.30WIB. Semua tenaga honor-er akan diangkat secara ber-tahap mulai 2016 sampai2019, katanya.

    Pengumuman yang di-tunggu-tunggu oleh ribuantenaga honorer itu disambut

    dengan tangis haru. Sebagiandari mereka yang Muslim lang-sung melakukan sujud syukur,sebagian yang lain saling ber-pelukan dan menangis haru.Mereka bahkan bertepuk tan-gan dan bersorak sebelummembubarkan diri. (ant/son)

    Yuddy Chrisnandi

  • 2Suluh Indonesia, Rabu 16 September 2015K taAhok Sebut

    2.500 PNSDidemosi

    Suluh Indonesia/antPEMADAMAN API - Warga dibantu petugas pemadam kebakaran mencoba memadamkan api menggunakankarung basah saat mengikuti pelatihan memadamkan kebakaran di Rusun Jatinegara Barat, Jaktim, kemarin.Pelatihan kepada warga rusun untuk memberi pemahaman mengenai penanganan kebakaran di rusun.

    Suluh Indonesia/adeTOLAK REKLAMASI - Masyarakat yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) berunjuk rasa di depan kantorKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, kemarin. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan revitalisasi berbasisreklamasi wilayah Teluk Benoa dan menuntut pembatalan Perpres Nomor 51 tahun 2014 yang menjadi dasar hukum reklamasi Teluk Benoa, Bali.

    JAKARTA - Gubernur DKIJakarta Basuki Tjahaja Purna-ma mengaku telah menurunk-an jabatan atau melakukandemosi terhadap sebanyak2.500 PNS di lingkungan Pe-merintah Provinsi (Pemprov)DKI Jakarta. Ada 2.500 pe-gawai yang sudah didemosiatau diturunkan dari jabatan-nya. Selain itu, ada juga seban-yak 120 PNS yang dipecat,kata Basuki di Balai Kota,Jakarta Pusat, kemarin.

    Menurut pria yang lebihakrab disapa Ahok sehari-hariitu, pemecatan atau penu-runan jabatan tersebut dilaku-kan dengan berbagi alasan, diantaranya terbukti menerimasuap dan jarang masuk kerja.Saya tidak akan tolerir lagi.Kalau ada PNS yang ketahuanmenerima suap, bahkan walau-pun hanya dalam jumlah kecil,misalnya Rp1.500.000, lang-sung kita pecat, bukan lagi di-turunkan jabatannya, ujarBasuki.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended