Home >Documents >Edisi 15 September 2015 | Suluh Indonesia

Edisi 15 September 2015 | Suluh Indonesia

Date post:23-Jul-2016
Category:
View:235 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Ikut Pilkada Serentak, 10 Legislator Belum Mundur
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 167 tahun IXSelasa, 15 September 2015

    www.suluhindonesia.com

    JAKARTA - Sebanyak 107 orang te-lah ditetapkan sebagai tersangka olehpihak kepolisian terkait 68 kasus dugaanpembakaran hutan dan lahan yang terja-di di berbagai wilayah di Indonesia. Jum-lah tersangka ada 107 orang, kata Ke-pala Bagian Penerangan Umum (Kabag-penum) Divhumas Polri Kombes Suhar-sono, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

    Menurutnya, 68 kasus dugaan pem-bakaran hutan dan lahan tersebut sudahmasuk ke tahap penyidikan. Dari jumlahkasus tersebut, Suharsono merinci yak-ni ada 13 kasus di Riau, 16 kasus diSumatera Selatan, 28 kasus di Kaliman-tan Tengah, enam kasus di KalimantanBarat, dan lima kasus di Jambi.

    Sementara ada 21 kasus di Riau yangtelah dinyatakan lengkap pemberkasan-

    Bakar Hutan, 107 Ditahan

    JAKARTA - KPK memintaagar delik korupsi tidak masukke dalam RUU KUHP yang ma-suk dalam Program LegislasiNasional (Prolegnas) 2015-2019. Permintaan tersebut dis-ampaikan semua pimpinanKPK kepada Dirjen Perundan-gan-undangan Widodo EkaThahjana. Lembaga KPKsudah mengirim surat padapemerintah dalam hal ini Ke-menkumham yang diwakiliWidodo dari Dirjen PP (Perun-dang-undangan).Ini hanya ma-sukan, tapi nantinya akan di-

    RUU KUHP Berisi Delik Korupsi

    Korupsi Menjadi Tipidum

    JAKARTA - Wakil KetuaDPR Fadli Zon meng-ungkapkan hingga saat inipimpinan DPR belum me-nerima surat pengundurandiri dari tiga kader PDIPyang merangkap jabatansebagai anggota DPR danmenteri di Kabinet Kerja.Ketiga menteri itu adalahPuan Maharani (MenkoPMK), Tjahjo Kumolo(Mendagri), dan PramonoAnung (Seskab). Belumada surat pengunduran diriPuan dan Tjahjo. Setelahkita cek gak ada tuh, kataFadli Zon di Gedung DPR

    Ikut Pilkada Serentak

    10 LegislatorBelum Mundur

    Jakarta, kemarin.Fadli mengingatkan soal

    rangkap jabatan ini jangan di-anggap remeh. Sebab, ketentu-an ini merupakan amanat UUKementerian Negara dan UUMPR, DPR, DPD dan DPRD(MD3). MKD harusnya men-gambil satu analisis penyelidi-kan terhadap ini. Ini masalahUU, kata Fadli.

    Fadli juga mempersoalkanalasan DPP PDIP yang menya-takan belum dapat melakukanpergantian antar waktu (PAW)karena prosesnya masih ber-jalan. Dia menilai alasan terse-but mengada-ada, karena

    Wapres Bahas

    Kebijakan Paket EkonomiJAKARTA - Wakil

    Presiden Jusuf Kalla telahmembahas pengawasankebijakan ekonomi pemer-intah bersama Wakil Men-teri Keuangan Mardiasmo,Gubernur Bank IndonesiaAgus Martowardojo, danKetua Otoritas Jasa Keuan-gan Muliaman D Hadad.Mereka secara intens danGubernur BI sendiri mem-beri beberapa data-dataatau info baik kondisiekonomi dalam negeri mau-

    diskusikan teknisnya pada pe-merintah dan stakeholder lain-nya, nanti sama-sama kitabicarakan.Inti masukan dari kitaadalah kita usahakan agar de-lik korupsi dalam UU Tipikoruntuk sementara tidak masukRUU KUHP, pinta Plt WakilKetua KPK Indriyanto SenoAdjie di Jakarta, kemarin.

    Hal ini menurut Anto, pen-ting dilakukan. Pasalnya, jikadelik korupsi tetap dimasukanke dalam RUU KUHP, baik pe-mahaman secara akademikmaupun praktek,akan meng-

    alami perubahan basis menjaditindak pidana umum (Tipidum).Kalau menjadi Tipidum, itu taklagi jadi ranah kelembagaanKPK. Makanya kita minta pe-merintah untuk lebih intensifdibicarakan dan didiskusikankembali mengenai penempatandelik Tipikor dan TPPU di luarKUHP. Kita bicarakan janganmasuk dulu ke dalam UU, im-buh Indriyanto.

    Selain itu, jika delik korupsimasuk ke dalam RUU KUHP,maka secara otomatis KPK tidakpunya kewenangan lagi untukmenyelidiki dan menyidi perka-ra kasus korupsi. Kenapamuncul kekhawatiran pelema-han ? Kalau sampai delikTipikor masuk dalam rancan-gan KUHP, yang terjadi adalahmaka delik Tipikor tak lagi tin-dak pidana khusus tapi tindakpidana umum. Kalau tindak pi-dana umum secara doktrinmaupun praktis, tindak pidanaumum tak akan jadi ranah ke-jaksaan pidsus maupun KPK.Itu yang akan didiskusikan pe-merintah dan stakeholder,papar Anto.

    Nantinya menurut Anto, jikahal ini dibiarkan,maka akanmemangkas dan menggangukinerja KPK dalam memberan-tas korupsi di Indonesia yangsemakin massif. Dampaknyaakan luas sekali kalau tidakdiselesaikan terlebih dulu, kare-na ini menyangkut segala ke-wenangan pemeriksaan Tipikoroleh KPK, dalam proses penye-lidikan, penyidikan dan penun-tutan. Kalau tidak diselesaikan,proses penyelidikan juga ma-suk kewenangan wiretapping(penyadapan) KPK. Dampak kesitu, jadi ada reduksi kewenan-gan yang dimiliki KPK,tegasnya. (wnd)

    pun yang bersifat interna-sional, kata Juru BicaraJusuf Kalla, Husain Abdul-lah, ditemui di KantorWapres Jakarta, kemarin.

    Menurut Husain, Waprestelah membaca sejumlah ke-bijakan tersebut usai men-jalani pemeriksaan kesehatandi Paviliun Kencana, RS Cip-to Mangunkusumo, Jakartapada 9-10 September lalu.

    Jubir Wapres itu menga-takan untuk implementasipelaksanaan paket kebijakan

    ekonomi pemerintah akan did-iskusikan lebih lanjut denganPresiden Joko Widodo. PakJK selaku Wapres yang ditu-gaskan untuk mengawasi im-plementasi dari kebijakan ter-sebut, jelas Husain.

    Dalam kesempatan tersebut,disebutkan bahwa WapresJusuf Kalla direncanakan tetapberangkat ke Markas PBBdiNew York, AS untuk mengha-diri sidang umum pada akhirSeptember 2015. Untuk yangAmerika, Insya Allah tetap

    karena tanggal 23 kan pasLebaran Idul Adha lagi diperjalanan, kata Husain.

    Sementara itu, agendakunjungan Wapres ke Tion-gkok dalam menghadiriChina-ASEAN Expo pada18-21 September rencana-nya dibatalkan.

    Husain menjelaskan,menurut agenda, tidak adapengurangan jadwal kegia-tan Wapres lainnya di dalamnegeri, dan semuanya ber-jalan normal. (ant)

    Suluh Indonesia/antAKSI TABUR GARAM - Puluhan siswa membawa baskom berisi air garam di SDN 26 Legok, Jambi,kemarin. Aksi siswa itu sebagai bentuk kepedulian terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahandi Kawasan Sumatera dan Kalimantan yang dapat mengakibatkan penyakit serta terganggunya berbagaiaktivitas masyarakat.

    Suluh Indonesia/adeDEMO BIDAN - Ratusan bidan desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) melakukan aksi long march menuju Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.Mereka menuntut pemerintah untuk mengeluarkan Kepres kenaikan para Bidan dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi Pegawai Tetap.

    toleransi waktu yang diberikansudah cukup lama. Alasantidak melakukan PAW adalahmengada-ada, sebutnya.

    Selain PAW tiga menteri,Fadli juga mengimbau perlunya10 anggota DPR yang diket-ahui mengikuti pilkada seren-tak mengudurkan diri sebagaianggota DPR karena men-calonkan diri sebagai calon ke-pala daerah maupun calon wakilkepala daerah.

    10 anggota DPR diketahuiikut dalam pilkada serentak 9Desember mendatang. Sesuaiaturan, mereka harus menang-galkan jabatan dari anggota

    Suluh Indonesia/antKLARIFIKASI - Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil KetuaDPR Fadli Zon (kiri) memberikan keterangan mengenai pertemuandengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Jakarta, kemarin.

    JAKARTA - Ketua DPRSetya Novanto kembali ber-aktifitas di DPR setelahmengikuti agenda sidang The4th World Conference ofSpeakers Inter ParliamentaryUnion (IPU) di New York, AS.Namun kunjungan resmi DPRitu mendapat sorotan di tanahair karena ternyata disusupipertemuannya dengan bakalcalon presiden AS dari PartaiRepublik, Donald Trump.

    Sejumlah anggota DPR puntelah melaporkan kunjunganSetya Novanto dan beberapaanggota DPR lainnya itu, keMKD DPR. Di sisi lain, pimpi-nan dan anggota MKD jugabersepakat memproses per-soalan ini meskipun tanpa pe-ngaduan sekalipun.

    Setya Novanto mengatakandirinya menghormati dan ber-janji akan kooperatif. Sayaakan bersikap kooperatif sesuaidengan Peraturan DPR RI No.

    Skandal TrumpSetnov Janji Kooperatif

    2 Tahun 2015 tentang TataBeracara Mahkamah Kehorma-tan DPR RI, kata Novanto diGedung DPR Jakarta, kemarin.

    Ia mengatakan siap mem-berikan penjelasan dalamsidang MKD jika diminta.Dalam pembelaannya, Setnov(panggilan Setya Novanto)menegaskan pertemuannyadengan Donald Trump bukan-lah merupakan pelanggarankode etik dan ia juga menyer-ahkan sepenuhnya perkaratanpa pengaduan tersebutyang saat ini sedang berjalan.Saya memandang pertemuandengan Donald Trump masihdalam batas kewajaran, bukanmerupakan sebuah pelangga-ran kode etik, katanya.

    Wakil Ketua DPR Fadli Zonmembenarkan pertemuan den-gan Donald Trump digelar atasbantuan pengusaha HaryTanoesoedibjo, bantuan untukmelancarkan komunikasi. (har)

    nya atau P21. Yang sudah dinyatakan P21ada 21 perkara yakni kasus-kasus di Riau,katanya.

    Hingga Senin pagi, kata Suharsono, ter-catat ada sebanyak 1.205 titik api yangtersebar di 52 kabupaten di lima provinsiyakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan,Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.Hotspot terbanyak di Sumsel, katanya.

    Sementara sebanyak 3.226 personelpolisi sudah diterjunkan guna membantupemadaman api di lokasi-lokasi tersebut.

    Untuk diketahui, musibah kabut asapmenyelimuti Pulau Sumatra, bahkan hing-ga ke negara tetangga.

    Dampaknya sangat luas, warga terke-na penyakit ISPA, anak-anak sekolah dil-ibur, hingga terganggunya penerbangan disejumlkah bandara di Sumatra. (ant)

    DPR. Fadli mengatakan ke-harusan anggota dewan yangingin maju pilkada, merupakanamanat putusan MK, serta Per-aturan KPU Nomor 12/2015,tentang Pencalonan dalamPilkada.

    Pada Pasal 68 PeraturanKPU disebutkan calon kepaladaerah yang berstatus anggo-ta DPR, DPD, DPRD, TNI, Pol-ri, dan PNS, pejabat atau pe-gawai BUMN/BUMD, wajibmenyampaikan keputusan pe-jabat berwenang tentang pem-berhentian kepada KPU, palinglambat 60 hari sejak ditetapkansebagai calon. (har)

  • 2Suluh Indonesia, Selasa 15 September 2015K ta

    KTP Tak Sesuai

    Penghuni Rusun DitindakJAKARTA - Gubernur

    DKI Jakart

Embed Size (px)
Recommended