Home >Documents >EDISI 129 TH. XLV, 2015 BENANG KUSUT PELINDO...

EDISI 129 TH. XLV, 2015 BENANG KUSUT PELINDO...

Date post:17-Feb-2018
Category:
View:245 times
Download:12 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • EDISI 129 TH. XLV, 2015

    SIDANG UMUM AIPA DI MALAYSIA HASILKAN 25 RESOLUSI

    DPR APRESIASI RIZAL RAMLI UNGKAP MAFIA PULSA LISTRIK

    BENANG KUSUT PELINDO II

  • 2 EDISI 129 TH. XLV, 2015

    Mengurai benang kusut Pelindo II diangkat Parlementaria sebagai laporan utama e disi 129. Setidaknya ada tiga komisi DPR yang mengusulkan penanganan secara khusus kasus ini. Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, paling berkepen tingan mengungkap persoalan yang membelit Pelindo II. Komisi IX DPR juga ingin membentuk Panja Pelindo II yang khusus menyorot kisruh tenaga kerjanya. Bahkan, Komisi III yang membidangi masalah hukum telah menyampaikan sikap di depan Sidang Paripurna dan disetujui dibentuknya Pansus Pelindo II.

    Kasus Pelindo II mencuat setelah Presiden Jokowi melakukan sidak mengeluhkan lamanya proses dwelling time (bongkar muat) di pelabuhan. Perkara dwelling time akhirnya menyingkirkan banyak orang termasuk Menteri Perdagangan waktu itu Rahmat Gobel dan memutasi Kabareskrim Polri Budi Waseso.

    Menurut Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, kasus Pelindo II merupakan persoalan serius untuk segera ditangani. Pansus akan mendalami masalah tersebut dan mengupaya kan solusi agar ke depan tindakan seperti itu tidak terjadi lagi serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

    Perlu diapresiasi pembentukan Pansus ini, pasalnya Pelindo II memiliki peran yang strategis khususnya kelancaran perekonomian nasional. Kelancaran arus barang untuk ekspor maupun impor memiliki andil besar bagi peningkatan kesejahteran masyarakat.

    Salah satu tugas pokok DPR yang diangkat pada edisi ini adalah pengawasan yang menyorotidugaanmafiapulsalistrik(listrikprabayar). Komisi VII DPR memuji cara Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengepret PT PLN (Persero). Pasca tindakan Rizal membuka banyak pihak bahwa ada yang salah dalam sistem listrik prabayar di BUMN listrik tersebut.

    Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Rizal Ramli. Kalau Pak Rizal takungkapkanadamafiapulsalistrik,kitasemua tak sadar ada yang salah di sistem listrik prabayar di PLN, kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika.

    Dalam RDP Komisi VII DPR meminta PLN mengevaluasi program listrik prabayar agar tidak merugikan masyarakat. Sang Dirut Sofyan Basir berjanji akan mencari solusi pembayaran formula listrik prabayar yang paling murah sehingga tidak merugikan masyarakat. Masyarakat sangat menunggu realisasinya sehingga bisa menikmati listrik murah. (MP)

    Pengantar redaksiPENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

    REDAKTUR: M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.SosANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos, Supriyanto, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan EfendiPENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka HindraFOTOGRAFER:Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri NurdriansyahYaserto Denus Saptoadji, Andi Muhamad Ilham, Jaka NugrahaSEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mudji Harjanta

    ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

    Kini Majalah Dan Buletin Parlementaria Hadir Lebih Dekat Dengan

    Anda

    Dapatkan di:

    Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

    Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

    Stasiun Kereta Api Gambir

    Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.

  • PROLOG

    Benang Kusut Pelindo II 6

    LAPORAN UTAMAMenuju Pansus Pelindo II 8

    sUMbANG sARANPelindo dan Silang-Sengkarut Pelabuhan di Indonesia 20

    PeNGAwAsANDPR Apresiasi Rizal Ramli Ungkap Mafia Pulsa Listrik 24

    ANGGARANSistem Jaminan Sosial Bertransformasi, Masalah pun Ditemui 30

    LeGisLAsiRUU KUHAP 34

    fOTO beRiTA 38kiAT sehATRahasia Menaklukkan Diabetes Melitus 44

    PROfiLSupiadin Aries Saputra, Jenderal Wakil Rakyat Yang Tegas Dan Humanis 46

    kUNjUNGAN keRjA 50sOROTANSegera Reformasi Manajemen Haji 60

    LiPUTAN khUsUsSidang Umum AIPA di Malaysia Hasilkan 25 Resolusi 64

    seLebRiTisJulie Estelle Akting Yes, Nyanyi Ok, Politik No 70

    PeRNikKantin Risanti Siapkan Menu Khusus Sarapan Pagi 72

    PARLeMeN DUNiATransisi Parlemen Georgia Menuju Open Parliament 74

    POjOk PARLeDikejutkan Tenda Terbang 78

    3EDISI 129 TH. XLV, 2015

    Hari itu ruang rapat Komisi VI DPR RI penuh sesak. Para jurnalis tumpah ruah meliput rapat. Ruang balkon di lantai dua, juga tak kurang ramainya. Cahaya bliz kamera berkilatan tiada henti. Banyak orang berdesakan di pintu masuk, karena ingin menyaksikan langsung jalannya rapat. Pimpinan Komisi VI pun hadir lengkap. Semua mata tertuju pada sosok yang diundang ke ruang rapat tersebut.

    beNANG kUsUT PeLiNDO ii

    PROLOG 8

    LAPORAN UTAMA 15

    KITA TUNGGU HASIL KERJA PANJAPanja Pelindo II yang dibentuk Komisi VI DPR sangat ditunggu hasilnya. Dugaan pelanggaran hukum dalam kontrak konsesi pelabuhan yang selalu menjadi sorotan masih menunggu pembuktian. Bila ada pelanggaran hukum dan etika yang ditemukan Panja, sebaiknya diserahkan pada institusi yang berwenang. Dengan begitu, langkah Panja lebih proporsional.

    PeNGAwAsAN 26 PEMERINTAH TIDAK SERIUS TANGANI KEBAKARAN HUTAN

  • 4 EDISI 129 TH. XLV, 2015

    asPirasi

    Kami anggota Generasi Muda Penerus Suku Lamablawa (GMPSLB) menyampaikan pernyataan sikap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut: Hentikan wacana pembangunan

    Bandara Adonara yang rencananya dibangun di atas tanah leluhur Suku Lamablawa.

    Hentikan studi kelayakan beserta

    kajian teknis lainnya mengenai rencana pembangunan bandara tersebut.

    GMPSLB akan tetap mempertahankan tanah leluhur dengan taruhan nyawa.

    GMPSLB menolak dengan tegas pembangunan Bandara Adonara di atas tanah leluhur Suku Lamablawa.

    Bahwa kami mendukung pembangunan di segala aspek, namun menolak pembangunan bandara di atas lahan peninggalan leluhur karena tanah tersebut dipergunakan oleh

    masyarakat sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan hasilnya digunakan untuk menafkahi hidup dan biaya pendidikan.

    Bahwa pemberitahuan yang disampaikan pengadu terkait kepemilikan atas tanah, maka surat tersebut disampaikan juga kepada Komisi II untuk diketahui.

    Anton Susang Lamablawa, dkk

    Suku Lamablawa Wil.Adonara Timur

    Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

    Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat aspirasi dari Sdr. Abdurrahman Sihombing, Ketua Front Persatuan Peda gang Pajak Akik, yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, sebagai berikut :

    Disampaikan Pernyataan Sikap dari Pedagang Pajak Akik (Pasar Tradisional Akik), Sukaramai, Medan Area, Medan terkait rencana penutupan pasar tersebut oleh Pemkot Medan, sebagai berikut:

    1) Menolak apapun yang berkaitan dengan upaya menutup, merelokasi, menggusur pedagang Pajak Akik, karena merupakan tindakan penindasan yang melanggar hak rakyat untuk mencari nafkah dalam mendapatkan kehidupan yang layak.

    2) Menolak segala bentuk provokasi dan intimidasi yang dilakukan oleh pihakpihak tertentu untuk mendiskriditkan pedagang Pajak Akik.

    3) Meminta kepada penyelenggara negara terkait untuk melihat permasalahan Pajak Akik secara komprehensif.

    4) Menuntut kepada pihak terkait untuk segera melegalkan Pajak Akik karena para pedagang siap bekerjasama dan memberikan kontribusi penuh pada pendapatan daerah dan negara dalam hal ini untuk PAD kota Medan.

    Bahwa kekisruhan yang terjadi di Pajak Akik disinyalir akibat

    kegagalan pihak Pemkot Medan dalam hal ini PD Pasar Sukaramai yang tidak mampu mengakomodir kepentingan para pedagang Sukaramai dan sekitarnya dalam menata Pasar Modern Sukaramai.

    Abdurrahman Sihombing

    Medan

    Kami LSM Peduli Tanah Air (PETA) Kalimantan Selatan, menyampaikan pernyataan sikap LSM PETA menolak rencana pengajuan pembaharuan AMDAL untuk peningkatan produksi batubara PT. Arutmin Indonesia di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan sebagai berikut:

    PT. Arutmin dinilai tidak mampu mengamankan wilayah konsesi Perjanjian Kontrak Penambangan Batubara (PKP2B), yaitu dengan maraknya penambangan tanpa izin di wilayah konsesi PT. Arutmin. Hal itu mengindikasikan terjadinya pembiaran dan ketidakmampuan dalam mengamankan wilayah konsesinya.

    Belum jelasnya tanggung jawab PT. Arutmin Indonesia terhadap:

    Hutang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Penggunaan Kawasan Hutan (PNBPPKH) sebagaimana SK Menhut No:SK.469/MenhutII/2008yang jatuh tempo 23 Desember 2013 yang belum diselesaikan sebesar Rp.1.187.557.204, yang merugikan pemasukan negara.

    Lubang eks tambang batubara yang belum direklamasi di wilayah konsesi PT. Arutmin, yakni PIT. (Pelaksana Inspeksi Tambang) Perintis (Desa Makmur Mulia & Desa Sungai Danau), PIT. Mulia (Desa Sungai Cuka) yang merug

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended