Home >Documents >Edisi 11 September 2015 | Suluh Indonesia

Edisi 11 September 2015 | Suluh Indonesia

Date post:23-Jul-2016
Category:
View:231 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Pertahanan Pilkada Memanfaatkan Dana Desa
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 165 tahun IXJumat, 11 September 2015

    www.suluhindonesia.com

    Suluh Indonesia/adeWAPRES KONPRES - Wapres Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan usai pulang dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo(RSCM) di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, kemarin. Wapres Jusuf Kalla mengaku telah menjalani pemasangan ring di jantungnya selamadirawat di RSCM pada Rabu (9/9) hingga Kamis.

    JAKARTA - BNN menggagalkan pere-daran gelap 8,2 kilogram sabu milikjaringan sindikat narkoba Malaysia-Aceh-Medan. BNN menyebutkan dalampengungkapan tersebut, dua orang ter-sangka berinsial IZ dan SA alias B alias Iberhasil ditangkap. Keduanya diketahuiberperan sebagai kurir.

    Kasus ini diungkap BNN pada 30Agustus 2015. BNN mengamankan duapemuda Aceh, yaitu IZ (35 tahun, sopir,kurir) dan SA alias B alias I (35 tahun,petani, kurir), karena diduga terlibatdalam jaringan sindikat internasional.

    Keduanya diamankan di dua wilayahberbeda di Kota Medan, dengan barangbukti berupa 8,2 kilogram sabu.

    Berdasarkan keterangan kedua ter-sangka, ini merupakan kali ketiga mereka

    BNN Sita Sabu 8,2 Kgberaksi sebagai kurir narkoba. Keduanyatak saling mengenal. IZ mendapatkanperintah dari seorang bandar asal Acehyang saat ini masuk dalam daftar pen-carian orang (DPO), sedangkan SA aliasB alias I mendapatkan perintah dari sese-orang yang berada di Malaysia.

    IZ diamankan di tempat parkir sebuahswalayan yang terletak di Jl. GatotSubroto, Medan, Sumatera Utara, sesaatsetelah mengambil satu buah kantongplastik warna merah muda berisi 8bungkus narkotika jenis sabu dengan be-rat mencapai 8,2 kilogram, dari seseorangyang tidak dikenalnya, atas perintah bosasal Aceh tersebut.

    Jika pengiriman sabu berhasil, IZ dijan-jikan upah sebesar Rp20 juta. Sebelum-nya IZ telah menerima upah Rp5 juta. (ant)

    JAKARTA - KomisionerBadan Pengawas PemilihanUmum Nasrullah mengatakanpihaknya mencurigai keter-lambatan pencairan danadesa di sejumlah wilayah aki-bat permainan oknum pe-tahana yang dimanfaatkanuntuk kepentingan kampanye.Bawaslu mencurigai keter-lambatan pencairan danadesa karena dimanfaatkanoleh petahana. Dana itu akandikeluarkan pada menit-menitterakhir, dibuat seolah-olahdana tersebut berasal darimereka pribadi, bukan daripemerintah, ujar Nasrullahusai menghadiri sebuahdiskusi di Jakarta, kemarin.

    Oleh karena itu, ia memintaKementerian Desa, Pemban-gunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi serta Kemente-rian Dalam Negeri melakukanpengawasan terkait hal ini.Jangan sampai apa yangkami curigai terjadi. Bawaslusudah mencium aroma ke arah

    bijakan Ekonomi Pemerintah diGedung DPR, Jakarta, kemarin.

    Dia menilai langkah PresidenJokowi itu progresif karena keputu-san itu dapat memangkas birokrasiyang selama ini menjadi pengham-bat. Selain itu, Jokowi juga dinilaiberani memangkas aturan-aturanyang menjadi penghambat penyer-apan anggaran. Kendati demikian,politisi dari Partai Golkar ini meng-ingatkan yang perlu dipastikan daripaket kebijakan ekonomi ini, adalahimplementasinya.

    Saat ini, menurutnya ada sekitar154 aturan yang akan dirombak dan

    aturan itu merupakan warisan darirezim SBY. Selain itu, Jokowi jugamelakukan deregulasi 98 peraturan,dengan merasionalisasinya sehing-ga bisa menghilangkan duplikasi,memperkuat koherensi dan konsis-tensi, serta memangkas peraturanyang tidak relevan atau mengham-bat daya saing industri nasional.

    Selain menghapus dan mera-sionalisasi kebijakan warisan SBY,pemerintahan Jokowi juga melun-curkan paket kebijakan ekonomitahap I yang akan disusul denganpaket kebijakan berikutnya.

    Pemerintah Jokowi juga menyiap-

    JAKARTA - Anggota Komisi XIDPR Mukhamad Misbakhun me-ngapresiasi kebijakan PresidenJoko Widodo (Jokowi) yang telahmengeluarkan kebijakan paketekonomi September I. Paket kebija-kan ini menurutnya telah banyakmengoreksi warisan kebijakan pe-merintah sebelumnya, mantanPresiden Susilo Bambang Yudho-yono (SBY). Pak Jokowi melaku-kan koreksi terhadap kebijakan-ke-bijakan ekonomi yang dilakukanpada zaman pemerintahan SBY,kata Misbakhun dalam diskusi ber-tema Menguji efektifitas Paket Ke-

    Koreksi Kebijakan Ekonomi Warisan

    Wapres Pastikan

    Kebijakan Ekonomi Belum TerlambatJAKARTA - Wakil Presiden

    Jusuf Kalla mengatakan paketkebijakan ekonomi yang dike-luarkan oleh pemerintah padaRabu (9/9) petang tidak terlam-bat untuk mendukung pem-bangunan Indonesia. Bany-ak di situ yang sudah dikerja-kan sejak dua bulan lalu seper-ti KUR dan dana desa, kataJK ditemui di rumah dinasnyadi Jakarta, kemarin.

    Kendati demikian, JK me-ngaku masih terdapat sejumlahhal yang perlu diperbaiki dalampelaksanaan kebijakan terse-but. Wapres mengatakansosialisasi kebijakan ekonomiseperti pada kebijakanpenyaluran dana desa untukpembangunan perlu dilakukan

    dengan baik sehingga tidak ter-jadi salah penggunaan. Nama-nya beribu-ribu desa ada sajayang main setengah serius, adajuga barangkali yang tidakmengerti. Karena itu semua-nya harus disosialisasikandengan baik, kata JK.

    Menurut Wapres, jika terda-pat pejabat di daerah yangmelanggar peraturan peng-gunaan dana desa maka akandikenakan sanksi sesuaihukum yang berlaku.

    Pemerintah telah mengeluar-kan kebijakan ekonomi untukmemperkuat daya tahanekonomi Indonesia denganmenggerakkan pertumbuhanmelalui percepatan belanja pe-merintah melalui peningkatan

    Petahana Pilkada

    ManfaatkanDana Desa

    sana, kata Nasrullah.Ia melanjutkan, jika memang

    hal tersebut benar terjadi, itumerupakan pelanggaran seriuskarena berdasarkan undang-undang, tidak boleh meman-faatkan prgram pemerintahuntuk kepentingan pribadi.

    Selain itu, tindakan tersebutmenunjukkan sikap tidak spor-tif dalam bersaing dengancalon kepala derah lainnya.Kalau bisa dana desa itu dis-erahkan melalui sekretaris daer-ah (sekda), agar lepas dari ke-pentingan tertentu, katanya.

    Sebelumnya, terkait peman-faatan dana desa untuk pilka-da, Ketua Umum Asosiasi Pe-merintahan Desa Seluruh Indo-nesia (Apdesi) Suhardi men-gaku belum pernah mendengar.

    Namun, Suhardi mengata-kan jika memang ditemukankecenderungan seperti itu, pe-meritah harus langsung mem-berikan tindakan tegas. Sebe-narnya kan gampang, cari sajapilkada di daerah mana, lalu

    Suluh Indonesia/adeDITAHAN KPK - Mantan Dirjen Pembinaan dan PengembanganKawasan Transmigrasi (P2KT) Jamaluddin Malik ditahan KPK diJakarta, kemarin.Ia diduga menyalahgunakan anggaran kementerian.

    Suluh Indonesia/antDAMPAK ABRASI - Warga beraktivitas di depan rumahnya yang terkepung air rob di Desa Bedono,Sayung, Kabupaten Demak, kemarin. Selama sepuluh tahun terakhir ketinggian permukaan laut di pesisirsetempat mengalami kenaikan lima hingga sepuluh meter.

    kan 17 rancangan peraturan peme-rintah, 11 rancangan peraturan pres-iden, dua rancangan instruksi pres-iden, 63 rancangan peraturan ment-eri, dan lima aturan lainnya. Pemer-intah berkomitmen untuk menyele-saikan semua paket deregulasi padaSeptember dan Oktober 2015.

    Anggota Komisi XI DPR RI Maru-arar Sirait mengakui birokrasi bisamenjadi penghambat pertumbuhanekonomi nasional. Karena itu birokra-si harus direformasi. Dia mencontohkasus dana desa yang sudah diku-curkan, tetapi yang terealisir baru 15ribuan desa dari 74 ribu desa. (har)

    selidiki sampai ke desanya dankalau memang ada langsungtangkap saja. Namun sampaisekarang kami belum menden-gar ada keterkaitan antaraketerlambatan dana desa danpilkada, ujar Suhardi.

    Ada pun untuk memper-cepat pencairan dana desa,Menteri Keuangan BambangBrodjonegoro, Menteri DalamNegeri Tjahjo Kumolo danMenteri Desa PembangunanDaerah Tertinggal dan Trans-migrasi Marwan Jafar sepakatmengeluarkan Surat Keputu-san Bersama (SKB) tentangpencairan dana desa.

    Kementerian Desa dan Pem-bangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi menyatakanSKB untuk percepatan danadesa akan segera dikeluarkan.

    Melalui SKB ini peraturan dikabupaten/kota yang mene-tapkan penyaluran dana kedesa baru dapat dilakukansetelah desa menyerahkanAPBDes dan RPJMDes. (ant)

    daya serap dan menguatkanneraca pembayaran.

    Langkah pertama, menurutPresiden Joko Widodo, men-dorong daya saing industrinasional, deregulasi dan de-

    birokrtisasi, penegakan hukumdan kepastian usaha.

    Selain itu pemerintah jugaakan memperbaiki izin danmenggunakan pelayanan ber-basis elektronik. (ant)

  • 2Suluh Indonesia, Jumat 11 September 2015K taAhok Tegaskan

    Stop ProyekMonorel

    Suluh Indonesia/antPEMUSNAHAN SABU DI BNN - Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) memeriksa barang bukti sabu dalamkemasan teh dalam rilis pemusnahan sabu di kantor BNN, Jakarta, kemarin. Sebanyak 8,2 kg sabu milik jaringannarkoba Malaysia-Aceh-Medan dimusnahkan dalam rilis tersebut.

    Suluh Indonesia/antPRESIDEN BLUSUKAN - Presiden Joko Widodo membagikan buku tulis saat melakukan 'blusukan' di kawasan Manggarai, Jakarta, kemarin.Presiden melakukan 'blusukan' ke sejumlah kawasan di Ibu Kota untuk melihat langsung kondisi masyarakat sembari membagikan sembakodan buku tulis.

    JAKARTA - Gubernur DKIJakarta Basuki Tjahaja Purna-ma memastikan akan menghen-tikan proyek transportasi mas-sal berbasis rel tunggalmonorel yang dikerjakan PTJakarta Monorail. Sudah tidakada lagi negosiasi dengan PTJakarta Monorail. Artinya, pem-bangunan monorel juga tidakakan dilanjutkan. Sudah kitahentikan, katanya di BalaiKota, Jakarta Pusat, kemarin.

    Pria yang lebih akrab disapaAhok sehari-hari itu pun men-gaku telah berkirim surat den-gan PT Jakarta Monorail terkaitkeputusan penghentian proyekpembangunan transportasimassal tersebut. Proyek ituharus dihentikan karena adabeberapa syarat yang dimintaoleh Pemprov DKI, namun tidakmampu dipenuhi oleh perusa-haan tersebut (Jakarta Mono-rail). Kita juga sudah ber

Embed Size (px)
Recommended