Home >Documents >Edisi 11 November 2014 | Suluh Indonesia

Edisi 11 November 2014 | Suluh Indonesia

Date post:06-Apr-2016
Category:
View:248 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Sepakati Tiga Opsi KIH-KMP Berdamai
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 201 tahun VIIISelasa, 11 November 2014

    www.suluhindonesia.com

    Suluh Indonesia/antKMP-KIH BERDAMAI - Ketua DPR Setya Novanto (keempat kiri) bersama Politisi PDIPerjuangan Pramono Anung (ketiga kiri) dan Olly Dondokambey (kedua kiri), Wakil Ketua DPRFachri Hamzah (kiri), Fadly Zon (ketiga kanan), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kanan), serta Sekjen Golkar Idrus Marham (keempat kanan) melakukan pertemuanterkait kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

    JAKARTA - Aparat Polres PelabuhanTanjung Priok membekuk dua petugasKantor Pelayanan Utama Bea Cukai(KPUBC) Tanjung Priok berinisial MA danAM yang diduga terlibat penipuan ter-hadap pengusaha importir PT Panca Mi-trajaya Perkasa, Bakri. Petugas jugamenangkap seorang warga sipil berinisialS, kata Kapolres AKBP Hengki Haryadidi Jakarta, kemarin.

    Hengki mengatakan bahwa ketiga ter-sangka diduga melakukan tindak pidanapenipuan dalam pengurusan barang im-por berupa truk mixer milik Bakri dantelah menjalani penahanan.

    Kasat Polres Pelabuhan Tanjung Pri-ok AKP Ari Cahya Nugraha menjelaskanawalnya korban mengimpor 19 unit trukmixer dari Tiongkok pada bulan Maret

    2014. Karena masalah kelengkapan do-kumen, kata dia, barang impor itu tertah-an di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Sesuai dengan aturan, Ari menyebut-kan barang yang bermasalah dengan ke-lengkapan dokumen akan digudangkanjika tidak diurus selama 30 hari. Barangmilik korban ini digudangkan di PT MSACakung Jakarta Timur dengan biaya sewasekitar Rp3,2 miliar, ungkap Ari.

    Kemudian, kedua tersangka bertemukorban yang menyanggupi mengeluarkantruk impor itu dengan memberikan kerin-ganan biaya sewa di gudang PT MSA.

    Korban sepakat menyerahkan totaluang sekitar Rp850 juta melalui rekeningtersangka MA untuk mengurus biaya sewagudang. Namun setelah uang diterima,kedua tersangka sulit dihubungi. (ant)

    Sepakati Tiga Opsi

    KIH-KMP BerKIH-KMP BerKIH-KMP BerKIH-KMP BerKIH-KMP BerdamaidamaidamaidamaidamaiJAKARTA - Perseteruan kubu

    Koalisi Indonesia Hebat (KIH) den-gan Koalisi Merah Putih (KMP) be-rakhir setelah keduanya menyepa-kati tiga poin kesepakatan damai.Penyelesaian konflik kedua kubuditandai dengan pertemuan dan pen-andatanganan kesepakatan damaiperwakilan dari KIH yang diwakiliPramono Anung dan Olly Dondoka-mbey, serta dari KMP yang diwakiliSekjen DPP Golkar Idrus Marham danKetua Umum DPP PAN Hatta Rajasa,di ruang pimpinan DPR, di GedungMPR/DPR Jakarta, kemarin.

    Menurut Pramono, kesepakatanbakal segera ditandatangani, danpada waktu Rapat Paripurna, besok,nama-nama Alat Kelengkapan Dew-an (AKD) sudah bisa dimasukkan.

    Kesepakatan pertama adalah KIHmaupun KMP sepakat memiliki per-wakilan untuk mengisi posisi pimpi-nan pada AKD. Sebelumnya KIHmeminta pembagian antara KMP-KIH60:40, tapi kesepakatan tercapai se-

    Pegawai BC Ditangkap

    kitar 25% lebih di semua AKD DPRRI, kata politisi senior PDIP ini yangmengaku jumlah dari KMP jauh le-bih banyak.

    Meski demikian, tidak ada penam-bahan AKD walaupun KIH masuk didalamnya. Yang ditambah hanyapimpinan komisi dan AKD dari 1 ket-ua dan tiga wakil ketua menjadi 1ketua dan 4 wakil ketua, terangnyaseraya menjelaskan dirinya dan OllyDondokambey mewakili KIH danKMP diwakili Idrus Marham (SekjenDPP Golkar) dan Hatta Radjasa (Ket-ua Umum PAN) saat menemui pimp-inan DPR untuk menandatangi tigapoint kesepakatan tersebut.

    Dengan penambahan jumlah wakilketua AKD itu, maka point keduan-ya, akan diikuti perubahan Tata Ter-tib DPR dan revisi Undang-Undangtentang MPR, DPR, DPD, dan DPRDyang diharapkan selesai sebelum 5Desember 2014.

    Pramono berharap, pada rapatparipurna nantinya anggota KIH

    akan masuk dalam pembahasan re-visi MD3 dan Tatib. Ketiga, kalauini semua sudah terselesaikan makatentunya dewan tidak akan ada per-soalan yang perlu diselesaikan, dankita konsentrasi untuk segera bermi-tra dengan pemerintah untuk menye-lesaikan persoalan yang belum di-selesaikan, ujarnya.

    Sekjen Partai Golkar yang hadirmewakili KMP dalam penandatangankesepakatan damai di Gedung DPRmenjelaskan, tidak sulit merevisi UUMD3, sebab revisi hanya akan men-gubah satu pasal yaitu tentang ko-mposisi pimpinan AKD. Jadi,Wakil Ketua komisi dan AKD nantin-ya jadi empat, sama seperti WakilKetua DPR, kata mantan anggotaDPR dari Golkar ini.

    Idrus mengatakan, kesepakatandamai dilakukan demi melanjutkankerja-kerja produktif di DPR yang ter-hambat karena adanya dualismeDPR. Kesepakatan untuk rakyat itukomitmen kita, katanya. (har)

    Wapres : AlhamdulillahKESEPAKATAN damai KIH-KMP disambut baik

    pemerintah. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengucap-kan syukur karena kedua kubu di DPR bisa bersatukembali. Bagus. Kita ucapkan syukur Alhamdulil-lah, kata Kalla usai membuka acara Grand Final Cer-das Cermat UUD 1945 yang digelar MPR di GedungMPR Jakarta, kemarin.

    Ditempat sama, Ketua MPR Zulkifli Hasan men-gungkapkan KIH dan KMP sudah puluhan kalimenggelar pertemuan untuk mencari titik temu danmemperolah kesepakatan. Pertemuan berlangsung disejumlah tempat, termasuk di kediaman Ketua UmumPAN Hatta Rajasa. KIH tentu nanti akan berada diseluruh alat kelengkapan dewan. Tapi teknisnya bera-pa-berapanya itu, mudah-mudahan kalau nggak soreini ya besok sudah selesai, kata Zulkifli yang jugamenjadi salah satu wakil dari KMP dalam sejumlahpertemuan lobi.

    Sementara itu, pimpinan DPR dari KIH Effendi Sim-bolon meminta kubunya lapang dada atas kesepaka-tan damai yang telah dicapai. Kesepakatan kedua

    pihak tersebut merupakan langkah maju. Saya ber-syukur kalau ada kesepakatan. Sebab tidak elok kalauada dua kubu. Kalaupun tidak dapat pembagian se-cara proporsional murni dan tidak ideal, ya kita lapangdada, kata anggota DPR tandingan ini.

    Pengganti Pramono Anung, pimpinan DPR versiKIH ini berharap dalam tempo tidak lama, semua akanberjalan baik lagi. Awal Desember akan berjalan baik,katanya.

    Sementara itu, Idrus Marham memastikan semuafraksi akan kebagian posisi, meski dari KIH hanya di-wakili Pramono dan Olly dari PDIP. Kita kan semuatanda tangan, tandasnya.

    Dia memperkirakan sekitar 21 kursi akan diberikankepada KIH. Jumlah semuanya 21 (pimpinan AKD),kata Idrus Marham usai pertemuan KIH-KMP.

    Seperti diketahui, 5 Desember merupakan hari tera-khir DPR bekerja untuk masa sidang I periode 2014-2015. Setelah itu, mereka akan reses hingga Januarinanti. Namun, dalam masa persidangan I ini, banyakanggota DPR yang belum bisa bekerja. (har)

    JAKARTA - KPK menjadwalkan pemanggilan mantanMenteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang kini menjabat Ket-ua MPR dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana ko-rupsi terkait Pengajuan Revisi Alih fungsi Hutan Riau 2014kepada Kementerian Kehutanan dengan tersangka Guber-nur Riau Annas Maamun. Zulkifli Hasan diperiksa untuktersangka AM (Annas Maamun), kata KabagPemberitaandan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, kemarin.

    Namun hingga saat ini Zulkifli belum datang ke gedungKPK karena menghadiri pembukaan grand final loma cer-das cermat Empat Pilar tingkat SMA se-Indonesia di ge-dung MPR. Selain Zulkifli, KPK juga menjadwalkan pemer-iksaan Dirjen Planologi Kemenhut Bambang Supijanto.

    Sebelumnya Annas pernah menyatakan bahwa politisiPartai Amanat Nasional itu saat menjabat sebagai MenteriKehutanan pernah memberikan terkait Pengajuan RevisiAlih fungsi hutan di Riau. Ada izin dari menteri. siapa itunamanya ? Zulkifli Hasan, kata Annas.

    Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Ditjen PianologiKehutanan Kemenhut Masyhud menyatakan bahwa Zu-lkifli saat masih menjabat sebagai Menhut pernah meneri-ma pengajuan revisi SK 673 terntang Perubahan KawasanHutan dari Gubernur Riau, Annas Maamun yang diajukanpada September 2014.

    Namun, menurut Mahsyud permohonan itu ditolak olehZulkifli karena berdasarkan hasil telaah Kemenhut per-mintaan itu tidak memiliki data pendukung yang kuat. Per-mintaannya tidak memiliki data pendukung yang kuat. Ituseperti zonase dan analisa landscape-nya, katanya. (ant)

    KPK JadwalkanPeriksa Zulkifli Hasan

    JAKARTA - Presidium Ikatan Cendekiawan MuslimIndonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakanprogram Kartu Indonesia Sehat dan beberapa kartu lainyang diluncurkan Presiden Joko Widodo harus diduku-ng asal memiliki dasar hukum dan anggaran yang be-nar. Program itu bagus untuk rakyat, khususnya rakyatmiskin. Tapi dasar hukum dan anggarannya harus be-nar. Bisa saja ada perubahan nomenklatur asal dibicar-akan dengan DPR, kata Nanat di Jakarta, kemarin.

    Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan peng-gunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaanawal bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

    Dia mengatakan itu berdasarkan pengalamannya saatmenjabat sebagai rektor. Pelaksanaan anggaran harussesuai dengan nomenklaturnya. Perubahan satu katasaja bisa dipertanyakan Badan Pemeriksa Keuangan.Apalagi APBN itu undang-undang, tuturnya.

    Karena itu, Nanat menyarankan Presiden Jokowi un-tuk melanjutkan program-program yang sudah ada dalamAPBN yang sudah diputuskan mantan Presiden SusiloBambang Yudhoyono bersama DPR sebelumnya.

    Presiden Jokowi tidak perlu merasa sungkan untukmenyatakan program-programnya meneruskan programpemerintahan sebelumnya, meskipun ada perubahannomenklatur, selama program teersebut bermanfaat bagisemua. Yang penting perubahan nomenklatur itu dibi-carakan bersama DPR dan dijelaskan kepada rakyat. Se-hingga, rakyat dan birokrasi tidak kaget dan bingung,katanya. (ant)

    Asal BenarKIS Harus Didukung

    Perppu PilkadaBertentangan Dengan Konstitusi

    JAKARTA - Pakar hukumTata Negara Lauddin Marsunimenilai Pasal 7 Huruf q Peratu-ran Pemerintah Penggantu Un-dang-Un

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended