Home >Documents >Edisi 10 September 2015 | Suluh Indonesia

Edisi 10 September 2015 | Suluh Indonesia

Date post:23-Jul-2016
Category:
View:228 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Paket Kebijakan Ekonomi Perkuat Industri Nasional
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 164 tahun IXKamis, 10 September 2015

    www.suluhindonesia.com

    JAKARTA - Anggota Polda Metro Jayamenyita 115 kilogram sabu-sabu dan5.450 butir ekstasi pada Operasi Nilayang berlangsung selama dua pekan.Total ada 23 tersangka yang ditangkappolisi, kata Direktur Reserse NarkobaPolda Metro Jaya Kombes Pol. EkoDaniyanto di Jakarta, kemarin.

    Eko mengatakan Operasi Nila Jayadigelar khusus dengan menyasar 13 loka-si pengungkapan kasus narkoba diwilayah Jakarta dan sekitarnya. WilayahJakarta Utara dan Jakarta Barat palingtinggi pengungkapan peredaran narkoba,ujar Eko.

    Eko menduga peredaran sabu-sabudan ekstasi di Jakarta merupakan narko-ba selundupan dari Guangzhou Tiongkokmenggunakan perusahaan kiriman paket

    Polisi Sita Sabu 115 Kg

    BANTEN - Wakil Ketua DPRFahri Hamzah mempertanyakanalasan masuknya para pekerjaasing yang tidak mempunyaikeahlian ke Indonesia. Dia me-nengarai masuknya modal in-vestasi dari luar negeri telahmemboncengi masuknya tena-ga kerja unskill ke Indonesia.Kenpa isu ini begitu sensitif.Karena ada pertempuran duakapitalis besar yaitu Tiongkokdan AS. Saling bersaing den-gan produk di masing-masingnegara. Oleh karena itu, kitaharus punya proteksi. Indone-

    Investor Tiongkok Boncengi

    Masuknya Tenaga Asing Ilegal

    JAKARTA - PresidenJoko Widodo berharap Pa-ket Kebijakan Ekonomi ISeptember 2015 mampumemperkuat industri na-sional serta mengembang-kan usaha mikro kecil me-nengah seraya mengajaksemua pihak bersama-samamenghadapi tantanganpelemahan perekonomianglobal. Paket stimulus inidiharapkan mampu memper-lancar perdagangan antardaerah, dan pariwisata, danmenjadikan kesejahteraannelayan semakin membaikdengan menaikkan produk-

    Paket Kebijakan Ekonomi

    Perkuat IndustriNasionalsi ikan tangkap dan penghema-tan bahan bakar sebesar 70persen melalui konversi bahanbakar solar ke elpiji, kata Pres-iden Jokowi di Istana MerdekaJakarta, kemarin.

    Menurut Presiden Jokowi,pemerintah tak mungkin bisabekerja sendirian sehinggamemerlukan berbagai bentukkerja sama dan dukungan darisemua pihak. Mari bersatubegotong royong menghada-pi tantangan melemahanyaperekonomian global. Saya in-gin menegaskan pemerintahtak hanya komitmen mengger-akan ekonomi nasional den-

    Rehabilitasi Pengguna Narkoba

    Bebani Keuangan NegaraJAKARTA - Kepala

    BNN Budi Waseso atauBuwas menyatakan reha-bilitasi bagi penggunanarkoba akan menambahbeban negara. Karenabiaya rehabilitasi dibeban-kan kepada negara berartinegara rugi dua kali, sudahgenerasi dirusak jugamenanggung biayanya,kata Buwas di Polda MetroJaya Jakarta, kemarin.

    Buwas mengatakan ke-bijakan rehabilitasi bagi pe-

    sia juga punya TKI, tapi tidakdibarengi mobilisasi kapital.Nah, bedanya dalam persoalanini ada modal yang membon-cengi tenaga kerja asing. Say-angnya modal itu tidakdibarengi tenaga kerja yangtidak punya keterampilan. Lalubagaimana sikap kita? Ini yangharus kita perbuat," kata WakilKetua DPR Fahri Hamzah dise-la-sela inspeksi mendadak(sidak) ke pabrik Semen MerahPutih di Banten, kemarin.

    Fahri didampingi sejumlahanggota Komisi IX DPR yang

    membidangi antara lain SitiMasrifah (Fraksi PKB), AliTaher (Fraksi) dan beberapaanggota dewan lainnya.

    Peninjauan ke perusahaanmilik daerah (PMD) itu dipilihkarena banyaknya pengaduanmasyarakat melalui surat yangmasuk ke DPR dan keluhan dimasyarakat tentang banyakn-ya tenaga kerja asing asal Tion-gkok yang tidak memiliki keter-ampilan (unskill). Di kecamatanBayah saja, yang masuk kabu-paten Lebak, Provinsi Bantenjumlahnya diperkirakan menca-pai 3.000 orang. Dari 3.000 itusebagian disebut-sebut ada diperusahaan Semen MerahPutih. Perusahaan yang kon-traktornya dikuasai perusa-haan asal negeri Tiongkok, Si-noma. Perusahaan ini jugamenguasai pelabuhan pengiri-man barang yang dipegangCina Harbour.

    Menurut Fahri, ketentuanperundangan mulai dari UUKetenagakerjaan, peraturanpresiden atau peraturan pemer-intah sampai peraturan ment-eri tenaga kerja tidak ada satu-pun yang membolehkan tena-ga kerja asing yang tidak pun-ya keahlian atau non skill bisabekerja di Indonesia. Aturan-nya kan jelas dari UU TenagaKerja, perpres atau PP sampaipermennya tidak ada celahbagi tenaga kerja asing yangtidak mempunyai keahlian ataunon skil bisa bekerja diIndonesia.Saya sendiri bertan-ya bagaimana mereka bisa ma-suk karena untuk itu juga adapengamanan berlapis mulai darikemenlu, dirjen imigrasi, ke-menakertrans sampai polisi.jadikalau ada tenaga kerja asingnon skill bisa masuk, inibagaimana?, tegasnya. (har)

    candu narkoba harus dieval-uasi karena harus ada efekjera bagi seseorang yangmencoba, bandar maupunpelaku yang memproduksinarkoba.

    Buwas menilai seseorangyang berani mencoba narko-ba karena salah satu faktorhukuman yang ringan danproses rehabilitasi. Iniharus dievaluasi bukan be-rarti dihapuskan, sebutmantan Kepala BadanReserse Kriminal (Ka-

    bareskrim) Polri itu.Buwas menegaskan pem-

    berantasan narkoba harus darihilir hingga ke hulu dengantindakan yang agresif karenaIndonesia telah dinyatakandarurat narkoba.

    Jenderal polisi bintang tigaitu akan mengevaluasi secarabersama-sama terhadap pros-es pemberian rehabilitasi kepa-da pecandu narkoba.

    Buwas akan mengundangseluruh lapisan masyarakat,praktisi hukum, kepolisian dan

    lembaga terkait lainnyaguna membahas undang-undang yang tepat untukpenanganan kasus narkobadi Indonesia. Jangan nan-ti UU sebagai tempat berlin-dung dari pelaku narkobayang seolah-olah pelakumenjadi korban, katanya.

    Solusi yang ditawarkanBuwas yaitu terpidana ka-sus narkoba ditempatkan dilembaga pemasyarakatan(Lapas) khusus yang bera-da di pulau terpencil. (ant)

    Suluh Indonesia/adeBARBUK NARKOBA - Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol TitoKarnaviani menunjukan barang bukti saat rilis pengungkapan narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringaninternasional di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, kemarin.

    Suluh Indonesia/antPAKET KEBIJAKAN EKONOMI - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menkeu Bambang S. Brojonegoro (kiri), Menko Perekonomi-an Darmin Nasution (kedua kiri), Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad (kanan) sertajajaran Kabinet Kerja mengumumkan paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi global di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

    gan paket ekononomi ini. Pe-merintah juga serius dalammelaksanakan komitmen, sayadibantu wapres dan kabinetakan memimimpin langsung se-hingga ada terobosan, kataPresiden Jokowi.

    Saat membacakan paket ke-bijakan yang tujuannya untukmenstimulus perekonomiannasional, Presiden merinci pa-ket kebijakan tahap pertamaSeptember 2015 terdiri dari tigalangkah.

    Pertama mendorong dayasaing industri nasional mela-lui deregulasi, debirokrasi,penegakan hukum dan kepas-

    Suluh Indonesia/adeMANTAN MENKES - Mantan Menkes Siti Fadilah Supari bersaksiterkait penanganan wabah flu burung dengan terdakwa Mulya A Hasjmidi Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

    SURABAYA - DirekturDirektorat bidang Pendidikandan Pelayanan MasyarakatKPK Sujarnako mengemuka-kan sebanyak 75 persen pelakukorupsi adalah lulusan pendi-dikan tinggi yang menjabat dilingkungan Pemerintah Kabu-paten, Kota, maupun Provinsi.Menurut data ACFE (Asso-ciation of Fraud Examiners) se-banyak 75 persen pelakufraud (termasuk tindak korup-si) di dunia dan bahkan 82 per-sen di Indonesia adalah lulus-an pendidikan tinggi, ungkapSujarnako yang mengisiWorkshop Pencegahan Ko-rupsi di Indonesia dengan Per-an Perguruan Tinggi dalamPendidikan Budi Pekerti danAgama di Universitas KatolikWidya Mandala Surabaya(UKWMS Surabaya, kemarin.

    Ia mengatakan, faktorterjadinya korupsi antara lainfaktor politik, hukum, ekonomi,

    75 Persen KoruptorMiliki Gelar Sarjana

    serta organisasi, sedangkanakar penyebab korupsi adalahkrisis identitas dan orientasikemanusiaan, kegagalan pen-didikan, lemahnya kontroldalam keluarga, aktualisasiagama serta proses politik.

    Menurut dia, ada sekitar1.365 kasus korupsi yang te-lah berkekuatan hukum tetapatau in kracht van gewijsdedari rentang waktu 2001 hing-ga saat ini jika diestimasi keru-gian negara mencapai Rp168,19triliun, namun jumlah uangyang berpotensi kembali kenegara hanya Rp15,09 triliunsaja atau sekitar 8,97 persen.Dengan kata lain, masya-rakat pembayar pajak Indone-sia telah mensubsidi para ko-ruptor karena uang Rp15,09triliun itu pun sebenarnya be-lum benar-benar masuk kekantong pemerintah karenabaru berupa hukuman finan-cial, katanya. (ant)

    atau ekspedisi.Pelaku menurut Eko mengirimkan pa-

    ket narkoba melalui jalur laut di pelabuhanilegal sekitar Dumai, Medan maupun Riau.

    Selanjutnya, narkoba tersebut dikirim keJakarta menggunakan jasa ekspidisi agarpetugas tidak mudah mendeteksi.

    Eko mengungkapkan para tersangkamenjalankan modus penyelundupan narko-ba dengan cara memasukan ke dalam tas,sepatu, suku cadang kendaraan, paralon,plastik padat, termos, acuu kering, speak-er dan tabung teko.

    Sementara itu petugas meringkus 23 ter-sangka yakni 17 orang wanita dan enamorang pria yang berasal dari tiga orang War-ga Negara Tiongkok dan Hong Kong, tigaWarga Negara Nigeria, dan 17 WargaNegara Indonesia. (ant)

    tian usaha.Kedua mempercepat proyek

    strategis nasional menghi-langkan berbagai hambatan,sumbatan dalam pelaksanaandan penyelesaian proyek. Ke-tiga adalah meningkatkan in-vestasi disektor properti.

    Menurutnya, ada 89 peratu-ran yang dirombak dari 154yang masuk ke tim. Sehing-ga ini bisa menghilangkan du-plikasi bisa memperkuat kohe-rensi, dan memangkas peratu-ran yang tak relevan danmenghambat daya saing in-dustri nasional, kata Jokowi.(son)

  • 2Suluh Indonesia, Kamis 10 Juli 2015K ta

    Anggaran Pid